LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN NOMOR : 050/293/KEP/2011 TANGGAL : 7 JUNI 2011 BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan Nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang diorganisir oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengakuan akan pentingnya peranan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Nasional diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengingatkan kita akan pentingnya pengelolaan dan pembiayaan kesehatan. Diberlakukannya ketiga Undang-Undang tersebut serta diberlakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan merupakan landasan dilakukannya reformasi pembangunan kesehatan. Dengan pengakuan tersebut,
Pemerintah
Daerah
harus
meningkatkan
peran
dalam
penyelenggaraan
pembangunan kesehatan yang merupakan urusan wajib, guna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan di Indonesia. Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kebumen dengan pembangunan kesehatan Jawa Tengah dan Nasional, penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus diselaraskan dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan pembangunan kesehatan terkait, diantaranya: 1. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 3. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.03.01/150/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2010 – 2025; 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005-2025; 6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2025;
1
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan
Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 69 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen serta Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015, semua SKPD harus membuat Rencana Strategis, sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan masing-masing SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis. Adapun penetapan kegiatan dalam Rencana Strategis
terutama didasarkan pada pemenuhan urusan wajib dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten.
B. Landasan Hukum 1.
Landasan idiil yaitu Pancasila,
2.
Landasan konstitusional yaitu Undang–Undang Dasar 1945, khususnya: a.
Pasal 28 A : setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
b.
Pasal 28 B ayat (2) : setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
c.
Pasal 28 C ayat (1) : setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
d.
Pasal 28 H ayat (1) : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan ayat (3); setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
e.
Pasal 34 ayat (2) : negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan ayat (3); negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
3.
Landasan Operasional yaitu : a.
Undang–Undang
Nomor
25
tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2
b.
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
c.
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d.
Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
e.
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN);
f.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; g.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
h.
Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
i.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN);
j.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 13 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah; l.
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015;
m. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Maksud Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kebumen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 1) sebagai penjabaran upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan Kebumen Sehat, 2) Mewujudkan Keterpaduan Arah Kebijakan Dan Strategi Serta Keselarasan Program Dan Kegiatan Sesuai Sasaran Yang Ditetapkan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 dan 3) Mewujudkan Perencanaan, Pemilihan
Program
Dan
Kegiatan
Prioritas
Kabupaten
Kebumen
di
Bidang
Kesehatan.Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan
3
Kabupaten Kebumen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (tahun 2010 - 2015). 2. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dan rencana kerja lima tahunan. 3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan.
D. Sistematika. BAB I
PENDAHULUAN A. LATARTBELAKANG B. LANDASAN HUKUM C. MAKSUD DAN TUJUAN D. SISTEMATIKA
BAB II
GAMBARAN
PELAYANAN
DINAS
KESEHATAN
KABUPATEN
KEBUMEN A. SEKRETARIAT B. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN C. BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN D. BIDANG
PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA
MANUSIA
DAN
KESEHATAN
BAB III ISU-ISU STRATEGIS A. LATAR BELAKANG B. KONDISI UMUM C. POTENSI DAN PERMASALAHAN D. ISU STRATEGIS
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. VISI B. MISI C. TUJUAN DAN SASARAN D. STRATEGI E. KEBIJAKAN
4
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA A. PROGRAM SKPD B. PROGRAM LINTAS SKPD C. KEGIATAN INDIKATIF DAN INDIKATOR BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP A. PEDOMAN TRANSISI B. KAIDA PELAKSANAAN LAMPIRAN – LAMPIRAN Lampiran I
: Matriks Program Lima Tahunan
Lampiran II
: Matriks Program Tahunan
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN
Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten yang tidak lepas dari pembagian urusan wajib bidang kesehatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 diamanatkan bahwa Bidang Kesehatan merupakan urusan pemerintah yang dibagi bersama antar tingkatan dan atau susunan pemerintahan, yang disebut juga dengan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 tahun 2008, pada Bagian Ketiga Pasal 8 Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari (a) Kepala Dinas Kesehatan (b) Sekretariat (c) Bidang Pelayanan Kesehatan (d) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (e) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (f) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan (g) Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan (h) Kelompok Jabatan Fungsional. Di tingkat Sekretariat membawahi: (1) Sub Bagian Perencanaan (2) Sub Bagian Keuangan (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi (1) Seksi Kesehatan Dasar, rujukan dan Khusus (2) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, dan (3) Seksi Gizi. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi (1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan penyakit (2) Seksi Wabah dan Bencana (3) Seksi Kesehatan Lingkungan. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahi (1) Seksi Informasi, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2) Seksi Promosi Kesehatan (3) Seksi Registrasi dan Akreditasi. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi (1) Seksi Jaminan Kesehatan (2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan, dan (3) Seksi Kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Dinas Kesehatan, ditetapkan bahwa urusan wajib Dinas Kesehatan di Kabupaten Kebumen meliputi1:
A. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Kesehatan. Sekretariat mempunyai fungsi : 1) pelaksanaan koordinasi penyususnan rencana program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; Peraturan Bupati No. 69 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen 1
6
2) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; 3) pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; 4) pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Sekretariat terdiri atas : 1. Sub Bagian Perencanaan melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan. 2. Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas urusan keuangan meliputi akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan. 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian.
B.
Bidang Pelayanan Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan program pelayanan dasar, rujukan dan khusus, kesehatan ibu, anak, remaja, usia lanjut dan keluarga serta peningkatan gizi, penanggulangan masalah gizi masyarakat dan institusi. Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 1) pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana kegiatan dan program di bidang kesehatan; 2) pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, pengumpulan data dan analisis data srta pengembangan program pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan (kesehatan jiwa, indera, gigi dan mulut, kesehatan kerja dan haji), serta penanggulangan kegawatdaruratan kesehatan; 3) pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, pengumpulan dan analisis data serta pengembangan program pelayanan dan penanggulangan efek samping kontrasepsi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja dan usia lanjut di institusi pelayanan dasar dan rujukan; 4) pelaksaan koordinasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan kesehatan anak sekolah; 5) peningkatan gizi dan penanggulangan masalah gizi masyrakat melalui pemantauan gizi
masyarakat
dan
institusi
serta
pelaksanaan
upaya
peningkatan
dan
penanggulangan masalah gizi; dan
7
6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas : 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mengembangkan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan khusus (kesehatan jiwa, indera, gigi dan mulut, kesehatan kerja dan haji), penanggulangan kegawatdaruratan kesehatan, pelayanan dan penanggulangan efek samping kontrasepsi. 2. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mengembangkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan remaja dan usia lanjut di institusi pelayanan dasar dan rujukan, Koordinasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan kesehatan anak sekolah. 3. Seksi Gizi merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mengembangkan peningkatan gizi dan penanggulangan masalah gizi masyarakat melalui pemantauan gizi masyarakat dan institusi, upaya peningkatan dan penanggulangan masalah gizi.
C.
Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pengendalian masalah kesehatan, monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan pengembangan kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit, wabah dan bencana serta kesehatan lingkungan. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 1) pelaksanaan perencanaan kegiatan program pengendalian dan pemberantasan penyakit, wabah dan bencana serta kesehatan lingkungan; 2) pelaksanaan kegiatan program pengendalian dan pemberantasan penyakit, wabah dan bencana serta kesehatan lingkungan; 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; 4) pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengembangan program pengendalian dan pemberatasan penyakit, wabah dan bencana serta kesehatan lingkungan; dan 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan terdiri atas : 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
8
merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mengembangkan kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit meliputi : pemberantasan penyakit menular, tidak menular dan pengendalian penyakit bersumber binatang dan pengembangan program melalui kegiatan kemitraan, koordinasi dan penelitian. 2. Seksi Wabah dan Bencana merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mengembangkan kegiatan penanganan wabah dan bencana, meliputi : imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit, kesehatan haji, penanganan kejadian luar biasa (KLB) atau wabah ,bencana dan masalah kesehatan melalui kegiatan kemitraan, koordinasi dan penelitian. 3. Seksi Kesehatan Lingkungan merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mengembangkan kegiatan kesehatan lingkungan, meliputi : penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta limbah melalui kegiatan kemitraan, koordinasi dan penelitian.
D.
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan kegiatan promosi kesehatan dan penelitian kesehatan serta kemitraan dan pemberdayaan kesehatan regristasi dan akreditasi. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 1) penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan; 2) pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dan penelitian kesehatan melalui pengembangan sistem informasi, desain mode dan alat promosi kesehatan serta kajian masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat; 3) pelaksanaan kerja sama dan kemitraan serta pengembangan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat; 4) menyelenggarakan registrasi, akreditasi, sertifikasi/lisensi tenaga kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan; 5) pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengembangan kegiatan promosi kesehatan dan penelitian kesehatan melalui pengembangan sistem informasi, desain mode dan alat promosi kesehatan serta kajian masalah kesehatan dan perilaku hidup
9
bersih sehat, kerja sama dan kemitraan serta pengembangan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat; 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas : 1. Seksi Informasi, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mengembangkan kegiatan informasi, penelitian dan pengembangan kesehatan, melalui pengembangan sistem informasi, desain mode dan penelitian kesehatan serta kajian masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat. 2. Seksi Promosi Kesehatan merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mengembangkan kegiatan promosi kesehatan, kerja sama dan kemitraan serta pengembangan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat. 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mengembangkan penyelenggaraan registrasi, akreditasi, sertifikasi/lisensi tenaga kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan.
E.
Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang jaminan dan sarana kesehatan, meliputi : pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta mengembangkan kegiatan jaminan kesehatan, sarana kesehatan dan perbekalan kesehatan. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 1) pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang jaminan dan sarana kesehatan; 2) pelaksanaan kegiatan kajian perilaku masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian
pembiayaan
kesehatan
masyarakat
dalam
program
jaminan
pemeliharaan kesehatan; 3) penyusunan kebutuhan sarana dan perbekalan kesehatan serta kefarmasian untuk pelayanan kesehatan masyarakat; 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi; 5) pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengembangan kegiatan kajian perilaku masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian pembiayaan kesehatan masyarakat dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan; dan 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
10
Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan terdiri atas : 1. Seksi Jaminan Kesehatan merencanakan,
melaksanakan,
monitoring
dan
mengembangkan
jaminan
pemeliharaan kesehatan. 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan merencanakan, melaksanakan, monitoring, evaluasi dan mengembangkan sarana dan peralatan kesehatan. 3. Seksi Kefarmasian merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, penyusunan kebutuhan publik dan perbekalan kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik di institusi pelayanan kesehatan, mutu keamanan obat, makanan dan minuman, perbekalan kesehatan dan obat asli Indonesia pada sarana produksi dan distribusinya.
11
BAB III ISU-ISU STRATEGIS
A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan
hidup
masyarakat
yang
sehat
bagi
setiap
orang
setinggi-tingginya.
untuk mewujudkan
Pembangunan
derajat
kesehatan
kesehatan
diselenggarakan
berdasarkan pada prinsip-prinsip perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta mengutamakan prinsip rentan, antara lain ibu, bayi, anak,
manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.
Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama
lintas
sektoral.
Penekanan
diberikan
pada
peningkatan perilaku
dan
kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Renstra Pembangunan
Kesehatan
Kabupaten Kebumen
disusun menggunakan
pendekatan: (1) politik, (2) teknokratik, (3) partisipatif, (4) pendekatan atas-bawah (topdown), dan (5) pendekatan bawah-atas (bottom-up)2. Selain itu, Renstra Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 ini didasarkan pada pencapaian sasaran prioritas tingkat kabupaten, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota3, dan Millenium Development Goals (MDG’s).
B. Kondisi Umum Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. 1. Upaya Kesehatan Upaya kesehatan di Kabupaten Kebumen telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat namun demikian masih ditemui banyak
kendala
karena
belum
terselenggara
secara
menyeluruh,
terpadu
dan
2
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.03.01/160/2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2010-2014 3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
12
berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bersifat peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) di Kabupaten Kebumen masih sangat kurang. Pada tahun 2009 alokasi dana untuk upaya kesehatan promotif dan preventif kurang dari 40% (empat puluh persen) total anggaran kesehatan APBD Kabupaten Kebumen. Hal ini berakibat pada rendahnya upaya promosi kesehatan, belum optimalnya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta tidak menular, belum tercukupinya kebutuhan sanitasi dasar, belum optimalnya kegiatan surveilans epidemiologi, masih tingginya kasus anemi, belum tuntasnya upaya perbaikan gizi serta kesehatan ibu dan anak termasuk upaya penunjang laboratorium. Selain itu masih ada daerah-daerah di Kabupaten Kebumen yang berpotensi timbulnya penyakit karantina (pes) dan penyakit zoonosis lain yang berbahaya (anthraks dan flu burung). Keterpaduan dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan agar tercapai tujuan pembangunan kesehatan, termasuk keterpaduan upaya pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan oleh rumah sakit dengan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Pada tahun 2009 tercatat jumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen sebanyak 35 puskesmas, 7 diantaranya adalah puskesmas dengan unit rawat inap, 74 puskesmas pembantu, 40 puskesmas keliling, 111 polindes dan 259 PKD/Poliklinik Kesehatan Desa. Jika sasaran penduduk yang harus dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30.000 jiwa, maka jumlah ideal puskesmas yang dimiliki Kabupaten Kebumen adalah 41 buah. Meskipun sarana pelayanan kesehatan daerah milik pemerintah seperti puskesmas telah terdapat di semua kecamatan dan ditunjang oleh puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan polindes namun upaya pelayanan kesehatan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Pada tahun 2009 beberapa indikator derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen yang sudah cukup baik adalah Angka Kematian Ibu Bersalin (AKI) 49,26 per 100.0000 kelahiran hidup, angka ini lebih rendah dibanding AKI Jawa tengah (110), Angka Kematian Bayi (AKB) 5,02 per 1000 kelahiran lebih rendah dibanding AKB Jawa Tengan (9,44). Dalam upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif selain pemerintah pihak swasta juga ikut memberikan andil ikut meningkatkan upaya pelayanan kesehatan. Di samping terlibat dalam pengelolaan RS, sektor swasta juga turut memberikan kontribusi dalam pembangunan kesehatan melalui keterlibatannya dalam pengelolaan rumah bersalin (RB) dan balai pengobatan (BP). Pada tahun 2009 jumlah RB dan BP di Kabupaten Kebumen masingmasing adalah 13 RB dan 17 BP, namun karena sebarannya yang tidak merata akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan swasta inipun masih terbatas. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah saat ini baru dapat melaksanakan pemeriksaaan kualitas air secara sederhana. Apabila ada program/kegiatan ataupun
13
permintaan dari masyarakat yang mengharuskan adanya pemeriksaan kualitas air secara lengkap dan penenganan KLB keracunan makanan/minuman maka harus dirujuk ke Balai Laboratorium Provinsi di Semarang/Yogyakarta yang membutuhkan biaya banyak dan waktu yang cukup lama, sehingga diharapkan Laboratorium Kesehatan Daerah mampu untuk menjadi Laboratorium Rujukan Kabupaten. Demikian juga untuk program pemberantasan malaria dan TBC, laboratorium puskesmas/RS hanya mampu melaksanakan pemeriksaan darah untuk mengetahui parasit malaria dan dahak untuk pemeriksaan TBC. Kemudian untuk pengawasan Obat dan Makanan dalam hal ini di wilayah Kebumen yang potensial terhadap produk obat tradisional berupa jamu masih dilaksanakan oleh Balai POM Provinsi sehingga untuk perlindungan konsumen masih belum bisa dilaksanakan secara optimal. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan mengharuskan pelayanan kesehatan yang mendasar dan esensial dapat dipenuhi pada tingkat minimal dengan masih memberikan kebebasan kepada pengelola sarana pelayanan kesehatan untuk menetapkan jenis pelayanan yang bersifat kebutuhan/spesifik daerah. Hal-hal bersifat strategis yang perlu mendapat perhatian dalam bidang upaya kesehatan adalah: a. upaya kesehatan di Kabupaten Kebumen kurang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan; b. upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif belum optimal; c. belum optimalnya keterjangkauan upaya pelayanan kesehatan; d. sistem rujukan belum optimal; e. penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan belum optimal; f. belum semua intitusi pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta terakreditasi; g. daya dukung terhadap penyelenggaraan puskesmas era desentralisasi masih kurang; h. penanganan masalah penyakit infeksi belum tuntas, ancaman Re-emerging diseases (penyakit lama yang muncul kembali), munculnya penyakit baru (emerging diseases) dan
transisi epidemiologi (perubahan pola penyakit dari penyakit infeksi menjadi
penyakit degeneratif) serta belum optimalnya surveilans epidemiologi; dan i. pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah masih terbatas pada pemeriksaan kualitas air.
2. Pembiayaan Kesehatan Berdasarkan kesepakatan bupati/walikota se-Indonesia pada tahun 2000, alokasi dana pembangunan kesehatan sebesar 15% (lima belas persen) dari APBD Kabupaten /Kota. Hasil sidang tahunan MPR tahun 2002 melalui Tap MPR Nomor IV tahun 2002 merekomendasikan agar alokasi anggaran kesehatan secara bertahap menjadi 15% (lima belas persen) APBN/APBD. Untuk Kabupaten Kebumen, tahun 2009 rata-rata pembiayaan baru sebesar 8,28% (delapan koma dua puluh delapan persen) dari total APBD.
14
Alokasi dana untuk upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif masih jauh lebih besar dibanding alokasi untuk upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Pembelanjaan belum mengedepankan bantuan bagi masyarakat rentan dan masyarakat miskin. Mobilisasi sumber pembiayaan dari masyarakat masih terbatas, bersifat perseorangan dan belum berupa pra upaya (jaminan pemeliharaan kesehatan). Dari jumlah penduduk sebesar 1.250.856 jiwa, jumlah peserta jaminan pemeliharaan kesehatan non masyarakat miskin hanya sejumlah 530.764 (42%), berarti sudah 42% (empat puluh dua persen) yang terlindungi jaminan pemeliharaan kesehatan dari keseluruhan penduduk di Kebumen. Hal-hal yang bersifat strategis yang perlu mendapat perhatian dalam bidang pembiayaan kesehatan adalah : a. sumber pembiyaan dari pemerintah masih rendah; b. alokasi dana pemerintah masih belum efektif; c. mobilisasi dana masyarakat masih terbatas, tidak cost effective dan belum punya pra upaya; d. belum mengedepankan upaya kesehatan untuk masyarakat rentan dan masyarakat miskin; e. antisipasi alokasi dana untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan f. potensi masing-masing daerah tidak sama.
3. Sumberdaya Manusia Kesehatan Perencanaan dan sistem informasi tenaga kesehatan di Kabupaten Kebumen perlu diperkuat dengan memetakan kebutuhan tenaga kesehatan dengan memperhatikan analisis kebutuhan dan kompetensi dari tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Sampai saat ini distribusi tenaga kesehatan belum merata dan terkonsentrasi di ibukota Kabupaten. Adapun ratio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk pada tahun 2009 untuk dokter umum 6,64; bidan 47,33; dan perawat 53,80 masih jauh dari rasio standar yang harus dipenuhi yaitu untuk dokter 24; bidan 100 dan perawat 158. Kerja sama lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat dalam peningkatan kualitas tenaga kesehatan masih terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut, agar kualitas tenaga kesehatan meningkat, perlu diadakan pembenahan dalam hal kerja sama dimaksud dan memberikan kesempatan kepada semua tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme melalui pendidikan formal dan non formal. Hal-hal strategis yang perlu mendapat perhatian dalam bidang sumberdaya manusia kesehatan adalah : a. perencanaan dan sistem informasi tenaga kesehatan perlu diperkuat; b. jumlah tenaga kesehatan terbatas dan distribusinya belum merata; c. sertifikasi, registrasi dan terutama lisensi tugas profesi belum berkembang;
15
d. perlunya peningkatan kualitas, motivasi dan kinerja tenaga kesehatan; dan e. perlunya peningkatan kerjasama lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan LSM.
4. Obat, Perbekalan Dan Prasarana Kesehatan Pelayanan obat dan perbekalan kesehatan di Indonesia telah sejak lama berhasil dikembangkan. Sesuai perundangan yang berlaku, pelayanan obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan oleh apotek, toko obat dan warung obat dengan kriteria tertentu. Apotek dan toko obat di Kabupaten Kebumen sebagaian bessar terdapat di ibukota Kabupaten, sedangkan di kecamatan masih sangat sedikit. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat pedesaan hanya mengandalkan pembelian obat di warung di mana jenis dan mutu obat dan perbekalan kesehatan tidak dijamin baik. Selain itu pemilik warung kurang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi dan bahaya kesalahgunaan obat yang dapat merugikan masyarakat. Maka dari itu untuk memudahkan pelayanan dan ketersediaan obat kepada masyarakat pedesaan, perlu diselenggarakan Warung Obat Desa. Permasalahan di bidang obat dan perbekalan kesehatan adalah kurangnya ketersediaan, keamanan, keterjangkauan dan keterjaminan mutu hasil produksi serta pemanfaatan obat tradisional di sarana pelayanan kesehatan. Pengawasan dari produksi, distribusi obat dan makanan belum dilakukan dengan optimal. Pengadaannya di sarana kesehatan pemerintah juga belum sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan analisis kebutuhan tahun 2008, biaya obat untuk Puskesmas di Kabupaten Kebumen Rp. 4 milyar, tetapi hanya terrealisasi 38% (tiga puluh delapan persen) atau sekitar Rp.1.5 milyar, baik yang bersumber dari APBN, ASKES, maupun APBD provinsi dan Kabupaten. Kuantitas dan kualitas prasarana kesehatan kurang memadai, diantaranya jumlah ideal puskesmas untuk Kabupaten Kebumen minimal 41 buah, baru tersedia 35 puskesmas. Masih banyak sarana pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar termasuk belum memiliki incenerator dan IPAL (instalasi pengolahan air limbah). Dalam rangka peningkatan jangkauan pelayanan, terdapat sarana Puskesmas Pembantu sebanyak 74 buah, 12 diantaranya mengalami kerusakan berat. Puskesmas Keliling sebagai pendukung kelancaran kegiatan Puskesmas 40% (empat puluh persen) diantaranya sudah tidak layak pakai. Perbekalan kesehatan sebagai prasyarat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang tersedia di sarana pelayanan kesehatan sebagain besar berada pada kondisi yang tidak layak pakai akibat kerusakan maupun kualitas alat yang rendah. Akibatnya pelayanan yang dilaksanakan tidak optimal, sehingga citra pelayanan kesehatan kurang baik. Sistem pencatatan dan pelaporan sarana pelayanan kesehatan mestinya didukung oleh penyediaan prasarana informasi yang memadai sehingga dapat menunjang pengembangan Sistem Informasi Kesehatan. Di Kabupaten Kebumen, baru sekitar 40 (empat puluh) persen
16
sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang memiliki jaringan informasi kesehatan berbasis data elektronik. Hal-hal bersifat strategis yang perlu mendapat perhatian dalam masalah obat, perbekalan dan prasarana kesehatan adalah : a. Ketersediaan, pemerataan serta mutu obat dan perbekalan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan terutama di pedesaan; b. Pelayanan kefarmasian belum terintegrasi secara optimal dalam pelayanan kesehatan; c. Masih ditemukannya peredaran sediaan farmasi dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan kesehatan; d. Belum optimalnya mutu, pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional pada sarana pelayanan kesehatan formal; e. Kerja sama lintas program dan organisasi profesi serta lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan sediaan farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan, sejak dari produksi, distribusi sampai dengan pemanfaatannya belum optimal; f. Bangunan prasarana kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta belum semua memenuhi standar kesehatan; dan g. 60% (enam puluh persen) sarana pelayanan kesehatan pemerintah belum memiliki jaringan informasi kesehatan berbasis data elektronik.
5. Pemberdayaan Masyarakat Keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat. Untuk itu berbagai bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat telah banyak didirikan, antara lain Posyandu 1760 buah, 155 polindes, 36 PKD, 808 UKS, Saka Bakti Husada 5 kwaran, 10 Unit Kesehatan Kerja dan 184 kelompok dana sehat. Dalam rangka mencapai Kebumen Sehat 2015, pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk organisasi masyarakat yang mendukung kesehatan, misalnya; Kelompok Kerja (Kelompok Kerja Demam Berdarah Dengeu, Gerakan Terpadu Nasional Tuberculosis), Kelompok Pemakai Air, Komisi penanggulangan AIDS Daerah. Upaya-upaya tersebut belum dilaksanakan secara optimal hingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya pada tatanan keluarga dalam melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemberdayaan dalam arti mengembangkan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan tentang kesehatan perlu ditingkatkan. Upaya pemberdayaan masyarakat saat ini masih terbatas pada bentuk mobilisasi, untuk itu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan perlu diprioritaskan pada upaya menumbuhkan kemandirian dan kemitraan.
17
Jaringan kemitraan antara sektor pemerintah dengan berbagai pihak belum berkembang secara optimal hingga menyentuh kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dan upaya kesehatan. Hal-hal bersifat strategis yang perlu mendapat perhatian dalam bidang pemberdayaan masyarakat adalah : a. pemberdayaan masyarakat belum optimal, masih sebatas mobilisasi; b. jaringan kemitraan dengan berbagai pihak belum terkoordinasi dengan baik ; c. fungsi pemerintah sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat belum optimal; d. pola hidup sehat belum bisa diupayakan oleh seluruh masyarakat terutama di pedesaan; e. kemandirian masyarakat di bidang kesehatan masih rendah.
6. Manajemen Kesehatan Penyelenggaraan manajemen kesehatan memiliki posisi strategis yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Kenyataanya sampai saat ini, kemampuan
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengendalian
serta
pengawasan
dan
pertanggungjawaban di berbagai jenjang administrasi pemerintahan masih lemah, sehingga belum mampu mendukung sepenuhnya kebijakan desentraslisasi di bidang kesehatan. Berjalannya fungsi manajemen secara optimal memerlukan kejelasan kewenangan. Penanggung jawab pembangunan kesehatan di Kabupaten Kebumen adalah Bupati Kebumen, sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai koordinator upaya kesehatan sekaligus penanggung jawab adminstrasi kesehatan. Dengan demikian semua fungsi manajemen terkait dengan kesehatan harus diintegrasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Belum optimalnya penerapan fungsi manajemen di Puskesmas menimbulkan hambatan dalam melaksanakan Kebijakan Dasar Puskesmas (puskesmas era desentralisasi). Kualitas data yang kurang, Perencanaan Tingkat Puskesmas yang terlambat pembuatannya, tidak optimalnya fungsi lokakarya mini puskesmas dan kurangnya perhatian pada penilaian kinerja puskesmas mewakili gambaran penerapan fungsi manajemen puskesmas. Kepastian hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi semua pihak perlu dijamin dengan penerapan produk-produk hukum di bidang kesehatan. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan perlu diantisipasi dengan produk-produk hukum bidang kesehatan yang relavan. Sistem informasi kesehatan (SIK) yang mendukung berjalannya pembangunan kesehatan masih belum optimal, karena adanya masa peralihan dari sistem manual ke sistem data eklektronik. Hal-hal bersifat strategis yang perlu mendapat perhatian dalam bidang manajemen kesehatan adalah : a. lemahnya kemampuan nanajerial dan fungsi manajemen di berbagai jenjang administrasi kesehatan;
18
b. kurangnya koordinasi upaya pembangunan kesehatan yang bersifat internal maupun eksternal; c. sistem Informasi Kesehatan belum optimal; d. produk hukum bidang kesehatan yang ada belum sepenuhnya diterapkan.
C. Potensi dan Permasalahan Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai
sektor pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil
kerja serta
kontribusi positif tersebut, “pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan” perlu terus didorong dan dijadikan
sebagai
asas
pokok
program pembangunan
daerah. Dalam
pelaksanaannya pembangunan berwawasan kesehatan yang diejawantahkan dalam bentuk program-program dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten. Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya
menjadi
tanggung
jawab
sektor
kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya; disamping tanggung jawab individu dan keluarga. Untuk diperlukan
mengurangi pemikiran
kesenjangan
tidak
yang
konvensional
terjadi mengenai
dalam
pembangunan kesehatan,
kebijakan program
kesehatan
masyarakat dan sektor kesehatan pada umumnya untuk mencakup determinan kesehatan lainnya, terutama yang berada diluar domain sektor kesehatan. Reformasi kesehatan masyarakat yang meliputi reformasi kebijakan SDM kesehatan, reformasi kebijakan pembiayaan kesehatan, reformasi kebijakan pelayanan kesehatan, dan reformasi untuk kebijakan yang terkait dengan terselenggaranya Good Governance sudah harus dilakukan. Dibutuhkan pula perhatian pada akar masalah yang ada, diantaranya faktor sosial ekonomi yang menentukan situasi dimana masyarakat tumbuh, belajar, hidup, bekerja dan terpapar, serta rentan terhadap penyakit dan komplikasinya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai target pembangunan kesehatan. Hubungan antara status sosial ekonomi dan kesehatan berlaku secara universal. Tingkat kematian dan tingkat kesakitan secara konsisten didapatkan lebih tinggi pada kelompok dengan sosial ekonomi rendah. Perlu upaya sungguh-sungguh dalam rangka mengurangi disparitas masyarakat terhadap akses pendidikan, pekerjaan, partisipasi sosial, dan pelayanan publik. Pemberdayaan masyarakat diarahkan agar masyarakat berdaya untuk ikut aktif memelihara kesehatannya sendiri, melakukan upaya pro-aktif tidak menunggu sampai jatuh sakit, karena ketika sakit sebenarnya telah kehilangan nilai produktif. Upaya promotif dan preventif perlu ditingkatkan untuk mengendalikan angka kesakitan yang muncul dan mencegah hilangnya produktivitas serta menjadikan sehat sebagai fungsi produksi yang dapat memberi nilai tambah.
19
D.
Isyu Strategis Dari analisis perkembangan dan masalah pembangunan kesehatan, tugas pokok dan
peran Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Kebumen serta tantangan saat ini, maka isu strategis yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen adalah : 1. Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kebumen sudah baik tetapi masih dijumpai daerah kantong–kantong masalah kesehatan dengan kasus kematian bayi dan ibu, serta prevalensi gizi masih relatif tinggi. 2. Angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi. Angka kesakitan demam berdarah masih tinggi, penemuan kasus infeksi menular seksual tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemi flu burung. Penyakit-penyakit menular/infeksi belum semua dapat diatasi, disisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeratif cenderung meningkat. 3. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas. 4. Masih adanya kasus gizi buruk sebagai akibat dari penyakit-penyakit infeksi dan faktor kemiskinan 5. Rendahnya kualitas dan cakupan kesehatan lingkungan. Cakupan sanitasi dasar seperti cakupan jamban keluarga, cakupan sarana pembuangan air limbah rendah, serta proporsi rumah sehat masih rendah. 6. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah. Kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar (BAB) belum membudaya, dan kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi. 7. Sistem pembiayaan pemeliharaan kesehatan di masyarakat belum berkembang. Sistem jaminan kesehatan daerah masih tergantung dari Pemerintah Kabupaten. 8. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu, terutama
pada
kelompok rentan seperti: penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan belum optimal. Kondisi ini antara lain disebabkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan sesuai kompetensi
belum memadai. Belum semua desa memiliki Poliklinik
Kesehatan Desa (PKD), belum semua rumah sakit memenuhi standar sesuai dengan kelas rumah sakit, serta belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan. 9. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan belum memadai. 10. Masih terbatasnya kemampuan manajemen kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan. Sistem informasi kesehatan yang belum memadai, baik ketepatan, keakuratan maupun kelengkapan data. Masih adanya permasalahan manajerial dalam sinkronisasi koordinasi
perencanaan kebijakan, program
dan
anggaran,
masih
terbatasnya
dan integrasi Lintas Sektor. Belum tersedia biaya operasional kantor yang
memadai di UPTD Puskesmas dan UPTD Pengobatan Penyakit Paru.
20
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. Salah satu misi Kepala Daerah Terpilih yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan adalah membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama pembangunan. Sasaran dari misi ini adalah meningkatnya derajad kesehatan masyarakat. Sehingga kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Kebumen mandiri dan siaga sehat, dalam lingkungan yang sehat serta dapat menikmati pelayanan kesehatan yang berkualitas.
A. VISI Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2015 seperti telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2010–2015 dan dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah serta berbagai kecenderungan masalah kesehatan ke depan maka ditetapkan Visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kebumen.
Visi Pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen adalah : Mewujudkan Kebumen Sehat 2015 melalui pelayanan yang terjangkau dan berkualitas, didukung lingkungan sehat dan kemandirian masyarakat
B. MISI Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2010–2015, maka ditetapkan Misi yaitu : 1. Merumuskan kebijakan dan memantapkan manajemen untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan di berbagai tingkat administrasi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian harus berprinsip pada rasionalitas, keterpaduan lintas program, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, berpikir sistem dalam penyelesaian masalah kesehatan bersama sektor lain dan berorientasi pada pencapaian kinerja pelayanan kesehatan yang optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pelaksanaan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan tersebut, baik keberhasilan maupun hambatannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrasi.
21
2. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau dan bermutu bagi seluruh masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebaik–baiknya tanpa membedakan kesenjangan sosial ekonomi maupun geografis, untuk itu penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk masyarakat miskin harus merata, terjangkau, bermutu dan berkesinambungan, baik yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah, masyarakat dan swasta. 3. Mendorong terwujudnya kondisi lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat dalam mengendalikan dan mencegah penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa, bencana dan masalah kesehatan. Setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, perlu peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengenali, merencanakan, mengatasi, memelihara meningkatkan dan melindungi kesehatan dirinya sendiri dan lingkungannya sebagai upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dan kejadian luar biasa, bencana dan masalah kesehatan. 4. Menggerakkan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta lembaga terkait, dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki. Kemitraan diwujudkan dalam suatu jejaring agar diperoleh sinergisme yang mantap. Untuk itulah diperlukan adanya penggerakkan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 5. Mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan masyarakat. Dalam penggalian dana guna menjamin ketersediaan sumberdaya pembiayaan kesehatan, perlu advokasi dan sosialisasi kepada semua penyandang dana, baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta. Dalam upaya pengelolaan sumberdaya pembiayaan yang efektif dan efisien, khususnya dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, dikembangkan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah. 6. Meningkatkan mutu sumber daya manusia kesehatan melalui regulasi kesehatan dan pengembangan profesionalisme. Semakin ketatnya persaingan global termasuk tenaga kesehatan, diperlukan tenaga kesehatan yang terampil, kompetens dan profesional sehingga mampu bersaing dengan tenaga kesehatan asing baik yang akan bekerja di institusi pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta, diperlukan upaya meningkatkan mutu sumber daya kesehatan melalui regulasi di bidang kesehatan melalui registrasi, lisensi, akreditasi.
22
7. Mewujudkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau serta pembinaan dan pengendalian bidang farmasi,
makanan minuman dan perbekalan
kesehatan. Pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau, akan terpenuhi apabila ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan juga bermutu, merata dan terjangkau.
Untuk
menghindarkan
masyarakat
dari
masalah
kesehatan
akibat
penyalahgunaan dan pemalsuan produk obat dan makanan perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian bidang farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan. 8. Mengembangkan sistem informasi kesehatan terpadu dan penelitian kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam manajemen kesehatan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan berdasarkan data / fakta (evidance based). Salah satu upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat untuk perencanaan di bidang kesehatan adalah dengan mengembangkan sistem informasi kesehatan secara terpadu baik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen maupun dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan UPTD Pengobatan Penyakit Paru, serta pemanfaatan hasil penelitian kesehatan semaksimal mungkin sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
C. Tujuan dan Sasaran Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen secara umum adalah terwujudnya Kebumen Sehat 2015 melalui pelayanan yang terjangkau dan berkualitas, didukung lingkungan sehat dan kemandirian masyarakat. Adapun tujuan khusus yang akan dicapai adalah : 1. meningkatkan kualitas manajemen kesehatan melalui optimalisasi fungsi dinas kesehatan sebagai regulator dalam pengelolaan pelayanan kesehatan berbasis kinerja; 2. menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat persalinan, penyakit dan masalah gizi; 3. meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan mencegah meluasnya kejadian luar biasa (KLB) dan masalah kesehatan; 4. meningkatkan upaya promosi dan pemberdayaan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; 5. menurunkan kasus-kasus penyakit menular dan tidak menular; 6. meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya kesehatan yang kompeten melalui pengembangan dan implementasi regulasi dan pengembangan profesionalisme tenaga kesehatan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; 7. mewujudkan pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin, rentan, korban bencana alam dan KLB serta masalah kesehatan;
23
8. meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketersediaan, distribusi, mutu dan pelayanan farmasi termasuk obat asli indonesia, makanan minuman dan perbekalan kesehatan; dan 9. mengembangkan sistem informasi kesehatan terpadu dan penelitian kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk sasaran yang hendak dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dalam mendukung sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2010 – 2015 adalah : 1.
terwujudnya peningkatan kinerja sesuai standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
2.
terwujudnya peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3.
terwujudnya peningkatan status gizi masyarakat;
4.
terciptanya lingkungan sehat;
5.
terwujudnya peningkatan kualitas pengendalian penyakit dan sistem surveilance penyakit pada penanganan KLB, Bencana dan masalah kesehatan;
6.
terciptanya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
7.
terwujudnya peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin,
rentan, korban bencana alam, KLB dan masalah
kesehatan melalui Jamkesmas/ Jamkesda; 8.
terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan melalui pengembangan dan implementasi regulasi dan pengembangan profesionalisme;
9.
terwujudnya ketersediaan dan keamanan obat, obat asli indonesia, makanan dan perbekalan kesehatan; dan
10. terwujudnya sistem informasi kesehatan terpadu dan pemanfaatan hasil penelitian bagi pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan.
D. Strategi Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dalam periode 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1.
meningkatkan kemampuan manajemen kesehatan, melalui pengelolaan administrasi, hukum kesehatan, serta perencanaan program dan penganggaran kesehatan terpadu;
2.
melengkapi sarana dan prasarana serta menerapkan sertifikasi, akreditasi dan lisensi pada pelayanan kesehatan;
3.
meningkatkan penanggulangan masalah gizi melalui pemberian makanan tambahan dan MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu), deversifikasi makanan dan peningkatan keluarga sadar gizi;
24
4.
pengembangan pengelolaan air bersih, pembuangan air limbah, jamban keluarga dan pembuangan sampah dengan pendekatan berbasis masyarakat dan penerapan teknologi tepat guna;
5.
mengembangkan surveilans penyakit dan masalah kesehatan berbasis masyarakat;
6.
meningkatkan peran serta masyarakat,
kesadaran masyarakat, desa siaga dan
peningkatan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit, Kejadian Luar Biasa (KLB), Bencana dan Masalah Kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat; 7.
mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan menerapkan sistem iur/sharing yang dikelola oleh suatu badan di tingkat Kabupaten;
8.
meningkatkan kemitraan dalam pengawasan peredaran obat termasuk obat asli indonesia dan makanan;
9.
meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan melalui registrasi, sertifikasi, pelatihan dan pendidikan kesehatan berkelanjutan; dan
10. mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis komputer dan terintegrasi serta pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan dan regulasi.
E. Kebijakan Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terbagi atas : 1.
Kebijakan Internal Kebijakan internal ialah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, yaitu : a. pemanfaatan tenaga kesehatan yang profesional berbasis kompetensi; b. pengambilan keputusan berdasarkan bukti (evidence based) dan hasil penelitian kesehatan; dan c. pengelolaan pelayanan kesehatan berbasis kinerja dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
2.
Kebijakan Eksternal Kebijakan eksternal yaitu kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat, antara lain : a. peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka berperilaku hidup bersih dan sehat, perbaikan gizi masyarakat, perbaikan sanitasi lingkungan, pencegahan dan penanggulangan penyakit, KLB, Bencana dan masalah kesehatan; b. pengawasan di bidang ketersediaan, pemerataan, mutu dan pelayanan di bidang farmasi termasuk obat asli indonesia, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
25
c. peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; dan d. semua masyarakat terjamin pemeliharaan kesehatan.
26
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, maka program – program Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yang disusun untuk kurun waktu 2010 – 2015 adalah sebagai berikut : A. Program SKPD 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 4. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7. Program Pengembangan Lingkungan sehat 8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 11. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya 12. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 13. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 16. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 17. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak 18. Program Upaya Kesehatan Perorangan
B. Program Lintas SKPD 1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat (Pendampingan Teknis Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Masyarakat) 2. Program Pengendalian Penyakit dan Sistem Surveilance Terpadu 3. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
C. Kegiatan Indikatif dan Indikator Terlampir
27
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
Program
Kegiatan
Indikator
dan
Peningkatan mutu, pemerataan dan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan
Kebijakan, norma, standar, prosedur pedoman, juklak dan juknis pelayanan kesehatan dasar, sistem rujukan dengan kemampuan pelayanan sekunder.
Penetapan Kebijakan, norma, standar prosedu dan kriteria pelayanan kesehatan berdasar kebijakan provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Sekunder
Bimbingan dan Pengendalian pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Sekunder
Monev pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Sekunder
Pelaporan, kompilasi data pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Sekunder
Penyusunan dan penetapan kebijakan/ Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten
Penyusunan pengembangan rencana upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten
Sosialisasi, Advokasi dan
Program Obat Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di perbatasan
28
koordinasi Lintas Program, Lintas Sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta dan masyarakat terkait
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Pengawasan Obat dan Makanan
Pengembangan Indonesia
Obat
Asli
Kebijakan upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten
Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten
Pengembangan sumberdaya manusia pengelolaan pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala Kabupaten
Pengembangan teknologi dan informasi pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten
Kajian pengelolaan/ manajemen mutu pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten
Fasilitasi dan penyelenggaraan pemenuhan sumber daya upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten
Cakupan Pengambilan sampling/ contoh sediaan farmasi di lapangan
Cakupan Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi
Cakupan Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT kelas 1
Cakupan Pemberian Rekomendasi izin PBF cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)
Cakupan Pemeriksaan setempat dan Pemberian Rekomendasi izin PBF cabang dan Industri Kecil
29
Obat Tradisional (IKOT) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Masyarakat
Gizi
Program Pengembangan Lingkungan sehat
Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Desa Siaga Aktif
Promosi Kesehatan
Cakupan Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten
Cakupan kabupaten
Cakupan prioritas masalahmasalah kesehatan setempat yang ditangani/intervensi skala kab
Cakupan pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang terfokus pada masalah-masalah kesehatan prioritas skala kabupaten
Cakupan bimbingan teknis dan monitoring-evaluasi pertugaspetugas kesehatan di unitunit operasional dalam melak-sanakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masya-rakat untuk substansi program kesehatan prio-ritas skala kabupaten
Ketersediaan sarana media komunikasi untuk memfasili-tasi petugas petugas kesehatan di unit unit operasional skala kab melaksanakan bina suasana dan advokasi di tingkat kabupaten
Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kabupaten, kecamatan dan desa.
PHBS
skala
Pelaksanaan surveillans kewaspadaan pangan dan gizi buruk skala kabupaten
Penemuan kasus gizi buruk
Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin
Penyelenggaraan Penanggulangan gizi buruk
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupatenupaten
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum
Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
Penyehatan lingkungan
30
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Penyelenggaraan surveilans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten
Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat
Cakupan tempat-tempat umum dan institusi yang memenuhi syarat
Cakupan rumah memenuhi syarat
Cakupan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam.
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).
Penemuan penderita Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun.
Tersedia rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten
Terlaksananya Kajian Surveilance Epidemiologi (SE)
Investigasi, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di kabupaten.
Pelatihan teknis SE.
Penyebaran informasi skala kabupaten.
Penyampaian laporan berkala penyakit menular potensial wabah dan laporan insidentil situasi penyakit yang dianggap perlu.
Bimbingan teknis kinerja SE terhadap unit pelaksana teknis kabupaten maupun di masyarakat.
Penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten
yang
Penyelenggaraan operasional
31
penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana
Penyelenggaraan pencegahan dan penganggulangan penyakit menular skala kabupaten dan penyelidikan KLB skala kabupaten
Penyelidikan KLB (Rappid Health Assesment) skala kabupaten.
Pelatihan teknis pengelola.
Kajian SE
Tatalaksana kasus
Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat.
Rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten.
Pelatihan teknis pengelola program
Penemuan kasus DBD (Insidens Rate/IR)
Penemuan Penderita Positif Malaria (Annual Parasite Index/API)
Angka penemuan pasien baru TB BTA Positif (Case Detection Rate/CDR)
Penemuan Penderita Pneumonia Balita
Tatalaksana kasus
Cakupan Penderita DBD yang ditangani
Angka Kematian DBD (Case Fatality Rate/CFR)
Penderita Positif Malaria yang ditangani
Penderita Kusta selesai diobati (Release From Treatment/RFT)
Angka Kesembuhan Penderita TB Paru
Penderita HIV/AIDS yang ditangani
Balita dengan Diare yang ditangani
Angka Kematian Diare (CFR)
Penderita Pneumonia Balita yang ditangani
32
Penyelenggaraan pencegahan dan penganggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten dan penyelidikan KLB skala kabupaten
Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat.
Rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupatenupaten.
Pelatihan teknis pengelola program
Kajian Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular Deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim dengan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasional bidang upaya kesehatan
Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat.
Dokumen perencanaan strategis bidang kesehatan
Bimbingan teknis operasional dan pengendalian bidang kesehatan
Pengkajian kebijakan pembangunan kesehatan
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten
Cakupan Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten.
Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten
Penyusunan Daftar Rencana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) skala kabupaten
Penetapan kebijakan strategi dan langkah-langkah koordinasi operasional dalam kerangka SIKDA Kabupaten.
Standar (kodefikasi) data dan informasi kesehatan.
Pengembangan indikator “data set” generik serta format dan perangkat lunak generik untuk menampung kebutuhan spesifik provinsi kabupaten.
Mekanisme pengelolaan
33
data dan informasi kesehatan skala Kabupaten
Penyajian/diseminasi data dan informasi dalam berbagai bentuk dan media (termasuk website).
Kerjasama skala kabupaten dan fasilitasi kerjasama skala Kabupaten dalam rangka Sistem Informasi Kesehatan Daerah kabupaten (SIKDA). Pemanfaatan data dan informasi kesehatan skala kabupaten.
Registrasi sarana kesehatan
Akreditasi sarana kesehatan
Sertifikasi Sarana Kesehatan
Koordinasi skala provinsi dan fasilitasi pelaksanaan aplikasi tambahan pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) online (untuk distance learning, web-based networking, telemedicine dll.) dalam skala kabupaten.
Pengembangan sumber daya (SDM, dana, peralatan/teknologi, dll) dalam rangka SIKDA Kabupaten.
Registrasi praktek mandiri tenaga medis dan keperawatan, keterapian fisik, praktek berkelompok tenaga medis dan keperawatan, keterapian fisik, rumah bersalin, klinik umum/spesialis, sarana radiologi diagnostik, Unit Transfusi Darah Cabang.
Monitoring evaluasi registrasi sarana kesehatan wilayah kerja kabupaten.
Usulan/Permohonan untuk akreditasi sarana kesehatan
Monitoring dan evaluasi akreditasi sarkes di wilayah kabupaten.
Mengusulkan permohonan sertifikasi penetapan /peningkatan kelas Rumah Sakit dan laboratorium kesesehatan Tingkat Kabupaten
Melakukan monitoring dan evaluasi sertifikasi di tingkat kabupaten
34
Rekomendasi izin mendirikan
Rekomendasi izin penyelenggaraan
Monitoring dan evaluasi
Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara
Penetapan izin pendirian
Penetapan izin penyelenggaraan,
Monitoring dan evaluasi
Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis
Data keadaan tenaga kesehatan strategis
Data kebutuhan tenaga kesehatan strategis di wilayah kabupaten
Laporan kebutuhan tenaga kesehatan strategis ke propinsi
Penetapan jenis tenaga kesehatan strategis skala kabupaten
Koordinasi dalam perencanaan kebutuhan nakes strategis skala kabupaten (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya Rumah Sakit, puskesmas) yang tepat guna sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
Data perencanaan kebutuhan nakes strategi skala kabupaten (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya Rumah Sakit, puskesmas
Bimbingan teknis (technical assistance) dalam menyusun perencanaan kebutuhan nakes strategis skala kabupaten (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya Rumah Sakit, puskesmas)
Pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan,
Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi
Pendayagunaan tenaga kesehatan skala Kabupaten
35
manajemen pengembangan karir, pola/sistem remunerasi, sistem insentif, sistem manajemen kinerja dan penghargaan, peningkatan mutu, distribusi dan system nakes makro skala kabupaten
Diklat teknis fungsional standar lokal
Koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten
Koordinasi pengadaan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten khususnya untuk jenis tenaga yang tidak tersedia (tidak diproduksi) di daerah setempat
Bantuan teknis (technical assisstance) kecamatan dalam melaksanakan berbagai kebijakan/pedoman pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten (pada tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya Rumah Sakit, puskesmas) yang tepat guna.
Pedoman pelaksanaan monev monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala kabupaten pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat institusi, misalnya Rumah Sakit, puskesmas.
Monitoring (bersama-sama dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi) dan evaluasi pendayaguna an tenaga kesehatan strategis skala kabupaten (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya Rumah Sakit, puskesmas) yang tepat guna sesuai dengan kebijakan.
Kebijakan Pelaksanaan
Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional standar lokal
Pengendalian diklat teknis dan fungsional
Evaluasi diklat tingkat
36
kabupaten
Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan
Pemberian izin praktik tenaga kesehatan asing
Pelaksanaan proses lisensi/ijin tenaga kesehatan
Penerbitan Surat Ijin Praktek dan Surat Ijin Kerja bagi tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi
Pembinaan dan pengawasan profesi tingkat Kabupaten (bersama dengan Organisasi Profesi tingkat kabupaten)
Pembinaan dan pengawasa Tenaga Kerja Kesehatan Asing
Laporan
Pelayanan Penduduk
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan Kepala Keluarga Miskin peserta Jamkesmas/Da
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap
Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas
Peningkatan menjadi Pustu
Pembangunan Poliklinik Kesehatan Desa baru
Rehabilitasi Puskesmas, Pustu/ Poliklinik Kesehatan Desa
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan puskesmas dan jaringannya
Program Kesehatan Miskin
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Polindes
Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Tersedianya sarana dan prasarana UPT Balai Pengobatan Penyakit ParuParu
Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan
Cakupan Kepala Keluarga peserta Jamkesmas
Pelaksanaan kebijakan, norma, standar,prosedur, pedoman, juklak dan juknis bidang jaminan pemeliharaan kesehatan.
Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan tingkat kabupaten.
Data sasaran kepesertaan
37
jaminan pemeliharaan kesehatan tingkat kabupaten
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Paket pemeliharaan jaminan pemeliharaan kesehatan kabupaten
Jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)jaminan pemeliharaan kesehatan kabupaten.
Badan Penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan kabupaten
Data sumber dan alokasi pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan kabupaten
Besaran iuran/premi jaminan pemeliharaan kesehatan kabupaten
Peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan
Koordinasi, sosialisasi dan advokasi jaminan pemeliharaan kesehatan
Monitoring dan evaluasi jaminan pemeliharaan kesehatan
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Pengawasan dan registrasi
Pelaksanaan pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga
Pelaksanaan Penyuluhan Keamanan makanan minuman dalam rangka Sertifikasi Produksi makanan minuman Industri Rumah Tangga
Proporsi produsen makanan minuman siap saji yang memiliki sertifikat laik sehat.
Pengawasan dan pengendalian dalam rangka penggunaan bahan
makanan minuman produksi rumah tangga
38
tambahan yang dilarang termasuk cemaran mikroba patogen dalam makanan minuman produksi rumah tangga skala kabupaten Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak
Program Upaya Kesehatan Perorangan
Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak
Kesehatan Haji
Usia Harapan Hidup
Mengurangi Tingkat Kematian Anak (MDGs)
Meningkatkan Kesehatan Ibu (MDGs) / Angka Kematian Ibu Melahirkan
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
Cakupan Pelayanan Nifas
Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Cakupan Kunjungan Bayi
Cakupan peserta KB aktif.
Adanya kebijakan, norma, standar, prosedur pedoman, juklak dan juknis, Sistem Komputerisasi Haji Terpadu pelayanan kesehatan haji.
Penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan tingkat Kabupaten
Penyiapan SDM melalui pelatihan teknis pengelola tingkat Kabupaten
Distribusi vaksin meningitis dan sarana –prasarana pendukung ke rumah sakit dan puskesmas.
Perekrutan, pelatihan dan penggerakkan petugas Tenaga Kesehatan Haji Daerah kloter Kabupaten.
Penyiapan asrama perjalanan ke Embarkasi/Debarkasi.
Pelaksanaan dan koordinasi operasional kesehatan haji pada perjalanan menuju Embarkasi/Debarkasi.
39
Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu kesehatan haji Kabupaten/Unit pelayanan
Pembinaan, pengawasan, pengendalian Sistem Komputerisasi Haji Terpadu kesehatan haji Unit pelayanan
BAB VII PENUTUP
A.
Pedoman Transisi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) dinas kesehatan untuk lima tahun mendatang hingga Tahun 2015, namun secara subtansial juga berlaku sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan dan mengisi kekosongan rencana kerja setelah Renstra ini berakhir, untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan di bidang kesehatan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015.
B.
Kaidah Pelaksanaan Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dari citra Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, baik citra aparatur, masyarakat dan lingkungan yang ada di Kabupaten Kebumen, sehingga visi dan misi yang tersusun memang layak dimiliki oleh dinas kesehatan. Agenda-agenda strategis pembangunan kesehatan harus dijadikan acuan dasar unit kerja terkait dan dijabarkan dalam visi dan misi unit kerjanya, sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat dijalankan secara bersama-sama. Pelibatan seluruh unsur jajaran kesehatan di kabupaten Kebumen dalam karya nyata dalam rangka menjabarkan visi dan
40
misi merupakan modal yang paling penting, sehingga bukan hanya memiliki visi dan misi yang paling utama tetapi bagaimana visi dan misi itu dituangkan dalam karya yang nyata dalam membangun Kabupaten Kebumen.
Kebumen, 10 Juni 2011 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN
A. DWI BUDI SATRIO
41