Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019 Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK (PSMK) tahun 2015 - 2019 disusun berdasarkan UU Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK (PSMK) tahun 2015 - 2019 disusun berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Nawacita, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Nawacita, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019, serta Permendikbud No. 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 2015-2019. Tahun 2015—2019, serta Permendikbud No. 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 2015-2019. Renstra Direktorat PSMK 2015 – 2019 memiliki peran yang sangat penting dan strategis mengingat Renstra Direktorat PSMK 2015 – 2019 memiliki peran yang sangat penting dan strategis mengingat bahwa Direktorat PSMK ini merupakan salah satu pelaksana kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun. bahwa Direktorat PSMK ini merupakan salah satu pelaksana kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun. Renstra Direktorat PSMK disusun untuk dapat menampung perubahan susunan organisasi yang terjadi Renstra Direktorat PSMK disusun untuk dapat menampung perubahan susunan organisasi yang terjadi serta dinamika pendidikan menengah kejuruan pada saat ini dan yang akan datang. serta dinamika pendidikan menengah kejuruan pada saat ini dan yang akan datang. Dalam menyusun Renstra, Direktorat PSMK secara objektif berusaha menggali dan memaparkan Dalam menyusun Renstra, Direktorat PSMK secara objektif berusaha menggali dan memaparkan berbagai potensi serta permasalahan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik berbagai potensi serta permasalahan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik secara nasional maupun global. Penyusunan Renstra ini telah melalui berbagai proses dan tahapan. secara nasional maupun global. Penyusunan Renstra ini telah melalui berbagai proses dan tahapan. Proses yang utama antara lain adalah interaksi dengan para pemangku kepentingan, partisipasi Proses yang utama antara lain adalah interaksi dengan para pemangku kepentingan, partisipasi seluruh jajaran Direktorat, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan seluruh jajaran Direktorat, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan khususnya SMK hingga saat ini. Selain itu Renstra telah mencoba mengakomodasi pendidikan khususnya SMK hingga saat ini. Selain itu Renstra telah mencoba mengakomodasi semua tugas dan fungsi Direktorat PSMK, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, semua tugas dan fungsi Direktorat PSMK, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan. memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan. Renstra pembangunan RenstraDirektorat DirektoratPSMK PSMK 2015 2015 - - 2019 2019 akan akan digunakan digunakan sebagai sebagai pedoman pedoman dan dan arah arah pembangunan pendidikan khususnya SMK yang hendak dicapai pada periode 2015—2019. Renstra merupakan dasar pendidikan khususnya SMK yang hendak dicapai pada periode 2015—2019. Renstra merupakan dasar dan Rencana Kerja Kerja danacuan acuanbagi bagiunit unitpelaksana pelaksana teknis teknis didi lingkungan lingkungan direktorat direktorat untuk untuk menyusun menyusun (1) (1) Rencana (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (2) Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (2) Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Kegiatan SMK; (3) Laporan tahunan, dan Kegiatan Pembangunan Pembangunan Lingkup Lingkup pembinaan pembinaan SMK; (3) Laporan tahunan, dan (4)(4)Laporan Provinsi, SUK SUK dan dan LaporanAkuntabilitas AkuntabilitasKinerja KinerjaInstansi InstansiPemerintah Pemerintah (LAKIP) (LAKIP) serta serta Dinas Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi, pihak-pihak terkait lainnya. pihak-pihak terkait lainnya. Rencana masyarakat, Rencana Strategis Strategis juga juga diharapkan diharapkan bisa bisa dipahami dipahami serta serta dimanfaatkan dimanfaatkan oleh oleh seluruh seluruh masyarakat, khusus secara khususpara parapemangku pemangku kepentingan. kepentingan. Dengan Dengan demikian, demikian, banyak banyak pihak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara efektif dan konstruktif, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. secara lebih pendidikan lebih aktif aktif dan dan terintegrasi terintegrasi diharapkan diharapkan mampu mampu meningkatkan meningkatkan hasil hasil pembangunan pendidikan khususnya khususnyaSMK SMKselama selamalima limatahun tahunmendatang. mendatang.
September 2015, 2015, September DirekturPembinaan Pembinaan Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan, Direktur Kejuruan,
Drs.M. M.Mustaghfirin Mustaghfirin Amin, Amin, MBA Drs. NIP 195806251985031003 NIP 195806251985031003 ii
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
DAFTAR ISI Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Daftar Gambar
iii
Daftar Tabel
iv
Daftar Istilah Dan Singkatan
v
BAB I PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang
2
B. Landasan Hukum
3
C. Paradigma Pembangunan Pendidikan
4
D. Kondisi Umum
5
E. Potensi dan Permasalahan
12
1. Analisis Lingkungan Strategis
12
2. Permasalahan dan tantangan Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Periode 2015 - 2019
16
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
30
A. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
32
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Pembinaan SMK
38
C. Tata Nilai
40
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
42
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional
44
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SMK
49
C. Kerangka Regulasi
56
D. Kerangka Kelembagaan
57
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
64
A. Target Kinerja
66
B. Kerangka Pendanaan
74
C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi
82
BAB V PENUTUP
86
LAMPIRAN
89
ii
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Bagan SAKIP
3
Gambar 1.2 Tema Pembangunan Pendidikan 2005-2024
5
Gambar 1.3 Tonggak Pencapaian Pembangunan Pendidikan 2005 - 2014
6
Gambar 1.4 Distribusi SMK Berdasarkan Status Per Provinsi Pada tahun 2014/ 2015
8
Gambar 1.5 Distribusi Jumlah Siswa SMK Berdasarkan Status Gambar 1.6 Perbandingan Jumlah SMK dan Jumlah Siswa SMK Berdasarkan Status
9 10
Sekolah per Provinsi
Gambar 1.7 Pertumbuhan Jumlah Siswa SMK Berdasarkan Bidang Keahlian
11
Gambar 1.8 Perkembangan Animo Pendaftar ke SMK
12
Gambar 1.9 Bonus Demografi
13
Gambar 1.10 Profil SDM Indonesia 2014
14
Gambar 1.11 Hasil Survei Perusahaan Membutuhkan Tenaga Terampil
15
Gambar 1.12 Perkembangan APK SM (%) Per Penghasilan Orang tua
17
Gambar 1.13 Proporsi Kecamatan yang Tidak Mempunyai Sekolah Menengah tahun 2013
18
Gambar 1.14 Tingkat pengangguran terbuka dan rata-rata pendapatan per bulan menurut
21
pendidikan yang ditamatkan, Agustus 2013
Gambar 1.15 Rata-Rata Nilai Ujian Kompetensi Guru
22
Gambar 1.16 Peta Sebaran Guru dan Peserta Didik
23
Gambar 1.17 Peta Kebutuhan Guru Produktif SMK
23
Gambar 1.18 Pembagian Kewenangan Pendidikan
25
Gambar 1.19 Anggaran Pendidikan di Indonesia
26
Gambar 1.20 Perkiraan Anggaran Pendidikan Indonesia 2013-2020
26
Gambar 3.1 Pengembangan SMK Pariwisata Bebasis Potensi Wilayah dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelauatan
50
Gambar 3.2 Pengembangan SMK Rujukan dan Sistem Kluster SMK
52
Gambar 3.3 Terobosan Pengelolaan melalui E-Bantuan SMK
55
Gambar 3.4 Bagan Organisasi Direktorat PSMK
58
Gambar 4.1 Arsitektur Struktur Program dan Kegiatan
67
Gambar 4.2 Arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Kemdikbud
80
Gambar 4.3 Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan Triwulanan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pendidikan
83
iii
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Kondisi SMK
7
Tabel 1.2 Rasio Jumlah Lulusan SMP terhadap Ketersediaan Jumlah Rombongan Belajar (rombel) Kelas 1 SM
19
Tabel 1.3 Kualifikasi Guru SMA dan SMK Tahun 2013
22
Tabel 2.1 Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif
32
Tabel 3.1 Kerangka Regulasi
56
Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis dari T1
68
Tabel 4.2 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis dari T3
68
Tabel 4.3 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis dari T4
69
Tabel 4.4 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis dari T6
69
Tabel 4.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program dari Program Pendidikan Dasar dan Menengah
70
Tabel 4.6 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan & Peningkatan Layanan Pendidikan SMK
72
Tabel 4.7 Pembagian Wewenang Pengelolaan Pendidikan
74
Tabel 4.8 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
76
Tabel 4.9 Pembagian Tangggung jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Penyelenggara
77
Atau Satuan Pendidikan Yang Didirikan Masyarakat
Tabel 4.10 Perkiraan Kebutuhan Anggaran di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015 - 2019
iv
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
79
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN A AEC = ASEAN Economic Community APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional APK = Angka Pertisipasi Kasar APM = Angka Partisipasi Murni ASC = Asean Skill Competition ASEAN = Association South East Asia Nation
B
BAN-PNF = Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal BAN-PT = Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi BAN-SM = Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Bimtek = Bimbingan Teknis BNSP = Badan Nasional Sertifikasi Profesi BOS = Bantuan Operasional Sekolah BPS = Badan Pusat Statistik
C
CPI = Corruption Perception Index
D
D3 = Diploma 3 D4 = Diploma 4 DAK = Dana Alokasi Khusus DAPODIK = Data Pokok Pendidikan DAU = Dana Alokasi Umum Dikdas = Pendidikan Dasar Dikdasmen = Pendidikan Dasar dan Menengah Dikmen = Pendidikan Menengah Ditjen = Direktorat Jenderal
E
EFA = Education For All ESD = Education For Sustainable Development
F
FLS2N = Festifal Lomba Seni Siswa SMK Tingkat Nasional
G
GTT = Guru Tidak Tetap GTY = Guru Tetap Yayasan
H
HAKI = Hak Kekayaan Intelektual HDI = Human Development Index
v
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
I IKK = Indikator Kinerja Kegiatan IKP = Indikator Kinerja Program IKSS = Indikator Kinerja Sasaran Strategis IPA = Ilmu Pengetahuan Alam IPM = Indeks Pembangunan Manusia IPS = Ilmu Pengetahuan Sosial K K/L = Kementerian/Lembaga K-13 = Kurikulum 2013 KEMENDIKBUD = Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan KIP = Kartu Indonesia Pintar KKNI = Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia L LAKIP = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKS = Lomba Kompetensi Siswa LPTK = Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan LSP = Lembaga Sertifikasi Profesi M MA = Madrasah Aloyah Mapel = Mata Pelajaran MDG’s = Millenium Development Goals MKPI = Majelis Kemitraan Pendidikan Kejuruan Indonesia MTs = Madrasah Tsanawiyah O O2SN = Olimpiade Olah Raga Siswa SMK Tingkat Nasional OSTN = Olimpiade Sains Terapan P PDB = Pendapatan Domestik Bruto Pemda = Pemerintah Daerah PERMENDIKBUD = Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Perpres = Peraturan Presiden PK = Penilaian Kinerja PKLK = Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKN = Pendidikan Kewarganegaraan PSMK = Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan PTK = Pendidik dan Tenaga Kependidikan R RENSTRA = Rencana Strategis RKB = Ruang Kelas Baru RKT = Rencana Kerja Tahunan Rombel = Rombongan Belajar RPJMN = Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJP = Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPPNJP = Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang RPS = Ruang Praktik Siswa
vi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
S S1 = Strata 1 S2 = Strata 2 S3 = Strata 3 SAKIP = Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sarpras = Sarana dan Prasarana SDM = Sumber Daya Manusia SDP = School Development Plan SGD = Sekolah Garis Depan SKL = Standar Kompetensi Lulusan SKP = Sasaran Kinerja Pegawai SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah SMA = Sekolah Menengah Atas SMK = Sekolah Menengah Kejuruan SMP = Sekolah Menengah Pertama SNP = Standar Nasional Pendidikan SOP = Standar Operasi dan Prosedur SP = Sasaran Program SPM = Standar Pelayanan Minimal SS = Sasaran Strategis SUSENAS = Survei Sosial Ekonomi Nasional T TEFA = Teaching Factory TIK = Teknologi Informasi dan Komunikasi TU = Tata Usaha TVET = Technical Vocational Education and Training U UAS = Ujian Akhir Sekolah UKK = Uji Kompetensi Keahlian UN = Ujian Nasional UPT = Unit Pelaksana Teknis USB = Unit Sekolah Baru UUD = Undang-undang Dasar W WAJAR = Wajib Belajar WSC = World Skill Competition WTP = Wajar Tanpa Pengecualian 3T = Terpencil, Tertinggal, Terluar
vii
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
BAB I PENDAHULUAN
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
DAFTAR ISI A. Latar Belakang
2
B. Landasan Hukum
3
C. Paradigma Pembangunan Pendidikan
4
D. Kondisi Umum
5
E. Potensi dan Permasalahan
12
1. Analisis Lingkungan Strategis
12
2. Permasalahan dan tantangan Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan
16
Periode 2015 - 2019
1
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
A. Latar Belakang Pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional. Di Indonesia, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Ketetapan dalam UUD 1945 tersebut menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah mendapat amanat untuk membangun sistem pendidikan nasional yang menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, pemerintah menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Salah satu peran utama pendidikan di Indonesia adalah untuk membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan salah satunya oleh tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif. Pendidikan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. Pendidikan di tingkat menengah mempunyai andil besar dalam peningkatan produktivitas ini dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan oleh para calon tenaga kerja baik untuk memulai bekerja maupun untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan bertanggung jawab langsung terhadap penyediaan SDM berkualitas di Indonesia disamping pendidikan tinggi melalui pengembangan layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman . Dalam rangka meningkatkan kinerja dan memandu program kerja di lingkungan pengelola SMK yang meliputi Dit PSMK, Dinas Pendidikan Provinsi, SMK dan pihak-pihak yang terkait lainnya, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PSMK untuk periode 2015-2019. Selain itu, Renstra Direktorat PSMK merupakan bagian penting dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) termasuk Direktorat PSMK. Renstra yang disusun akan menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Renstra ini juga nantinya menjadi sumber data penting dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di tingkat Direktorat PSMK . Gambar 1.1 menunjukkan hubungan keterkaitan antara Renstra dengan instrumen lainnya dalam SAKIP.
2
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Gambar 1.1 Bagan SAKIP
B. Landasan Hukum Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005—2025;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaaan; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang
nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;
14. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan; 3
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
15. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015—2019.
C. Paradigma Pembangunan Pendidikan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 2015-2019 disusun berdasar beberapa paradigma sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Sebagian paradigma bersifat universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat nasional, sesuai nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Rincian paradigma itu adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan untuk semua “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tehnologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis. 2. Pendidikan sepanjang hayat Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan. 3. Pendidikan sebagai suatu gerakan Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya menjadi optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.. 4. Pendidikan menghasilkan pembelajar Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar akan mampu menyesuaikan diri dan merespon tantangan baru dengan baik.
4
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
5. Pendidikan membentuk karakter Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul yang antara lain bercirikan kejujuran, akhlak mulia, kemandirian, serta kecakapan hidup. 6. Sekolah yang menyenangkan Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa dan pelaku lainnya. 7. Pendidikan membangun Kebudayaan Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan juga pada dasarnya adalah proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.
D. Kondisi Umum Rencana Strategis Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 2015-2019 merupakan suatu kesinambungan dari pembangunan yang dilakukan pada periode sebelumnya. Sejalan dengan tema pembangunan pendidikan jangka panjang 2005-2024 (lihat Gambar 1.2), pembangunan SMK diarahkan pada peningkatan daya saing internasional sebagai pondasi dalam membangun kemandirian dan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global ke depan.
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang baik
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian
Memantapkan pembagunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK
Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
TEMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2005-2009
2010-2014
2015-2019
2020-2024
Peningkatan Kapasitas & Modernisasi
Penguatan Pelayanan
Daya Saing Regional
Daya Saing Internasional
Gambar 1.2 Tema Pembangunan Pendidikan 2005-2024
5
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Pembangunan SMK ke depan tidak dapat dilepaskan dari berbagai upaya yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah (khususnya Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan) bersama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti: 1. Beasiswa; 2. revitalisasi sarpras; 3. pembelajaran berbasis TIK; 4. pengembangan teaching industry; 5. penambahan guru produktif; 6. kemitraan dengan Perguruan Tinggi; 7. kemitraan dengan industri; 8. penambahan RKB/USB; dan 9. peningkatan citra SMK,
telah menghasilkan sejumlah capaian
sebagai dampak langsung berbagai upaya perbaikan tersebut. Berikut pada Gambar 1.3 ditunjukan capaian pembangunan SMK dalam periode 2010-2014.
• Siswa SMA : SMK = 49% : 51% • APK SMK = 35% • SMK Unggul = 330 Sekolah • Spektrum Keahlian = 128 Kom.
Baseline • Siswa SMA : SMK = 60% : 40% • APK SMK = 25% • SMK Unggul = 90 Sekolah • Spektrum Keahlian = 121 Kom.
SMK 12.177
SMK 10.685
SMK 8.593 SISWA 3.276.921 GURU* 122.622
2009
SMK 9.164 SISWA 3.737.158 GURU* 135.930
2010
SMK 9.918
SISWA 4.189.519
SISWA 4.019.157
GURU* 179.000
GURU* 156.268
SMK 11.708
SISWA 4.315.179
SISWA 4.272.406
GURU* 219.000
GURU* 197.000
2014 2013
2012 2011
INTERVENSI 1. Pencitraan, 2. Beasiswa, 3. Revitalisasi Sarpras, 4. Pembelajaran Berbasis TIK, 5. Pengembangan Teaching Industry, 6. Penambahan Guru Produktif, 7. Kemitraan dengan PT, 8. Kemitraan denga industri, 9. Penambahan RKB/USB
Gambar 1.3 Tonggak pencapaian pembangunan pendidikan 2005—2014 Sumber: Dit. PSMK
6
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
SMK BISA!
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Dalam periode 5 tahun, pertumbuhan populasi SMK mencapai lebih dari 3.000 SMK baru yang secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan siswa sekolah menengah dan khususnya siswa SMK sebesar lebih dari 1 juta siswa. Dengan pertumbuhan yang signifikan terebut konfigurasi siswa SMA dibandingkan dengan SMK bergeser dari 60% siswa SMA : 40% siswa SMK menjadi 49% siswa SMA : 51% siswa SMK. Kondisi ini sejalan dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang hingga saat ini harus memperbaiki struktur tenaga kerja yang selama ini dominan pendidikan dasar menjadi pendidikan menengah. Dengan meningkatnya calon tenaga kerja yang berasal dari SMK, Indonesia tidak saja mendapat lebih banyak calon tenaga kerja yang berasal dari pendidikan menengah namun mendapatkan pula calon tenaga kerja yang siap pakai. Namun demikian kinerja pembangunan tersebut belum membuat Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan berpuas diri karena masih banyak hal yang harus dibenahi dan ditingkatkan ke depan. Berikut dijabarkan perkembangan populasi SMK saat ini. PERKEMBANGAN POPULASI SMK Hingga awal tahun 2015, jumlah SMK di Indonesia sudah mencapai 12.696 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 4,33 juta siswa. Dengan populasi yang demikian besarnya, seluruh SMK tersebut memberikan layanan pendidikan kepada 143 ribu rombongan belajar atau 11,27 rombel per SMK atau rata-rata 3 rombel per tingkat dengan total paket keahlian yang dibuka di SMK mencapai 33.000 paket atau rata-rata 3 paket keahlian per SMK. Tabel 1.1 Kondisi SMK
No
Aspek
Jumlah
1
Jumlah SMK
12.696
2
Jumlah Total Paket Keahlian di SMK
33.148
3
Jumlah Rombel di SMK
4
Jumlah Workshop/RPS di SMK
27.626
5
Total Kebutuhan Workshop/RPS SMK
99.444
6
Rata-rata Paket Keahlian di setiap SMK
7
Rata-rata Rombel di SMK
8
Rata-rata Workshop/RPS di setiap SMK
9
Jumlah Siswa SMK TP 2014/2015
143.034
2,61 11,27 2,18 4,33 juta
Sumber: Dit. PSMK tahun pelajaran 2014/2015
7
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Bila ditinjau dari jumlah siswa per rombel, saat ini SMK mencapai 1 rombel banding 30.27 siswa atau sudah lebih tinggi dari batas ideal dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu 1 rombel banding 32 siswa. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan SMK sangatlah tinggi. Dari total populasi SMK yang ada saat ini 73,9% adalah SMK yang didirikan oleh masyarakat dan hanya 26,1% yang didirikan oleh pemerintah. Pada Gambar 1.4 di bawah ini ditunjukan distribusi SMK negeri dan SMK swasta pada setiap provinsi di Indonesia. Prop. D.K.I. Jakarta Prop. Jawa Barat Prop. Banten Prop. Jawa Tengah Prop. Jawa Timur Prop. Lampung Prop. D.I. Yogyakarta Prop. Sumatera Utara Prop. Bali Prop. Kepulauaan Riau Prop. Nusa Tenggara Barat Prop. Sulawesi Selatan Prop. Kalimantan Timur Prop. Sumatera Selatan Prop. Riau Prop. Sulawesi Barat Prop. Kalimantan Selatan Prop Sulawesi Utara Prop. Kalimanatan Barat Prop. Maluku Utara Prop. Nusa Tenggara Timur Prop. Sumatera Barat Prop. Sulawesi Tengah Prop. Papua Prop. Jambi Prop. Papua Barat Prop. Bangka Belitung Prop. Sulawesi Tenggara Prop. Kalimantan Utara Prop. Klimantan Tengah Prop. Bengkulu Prop. Maluku Prop. Aceh Prop. Gorontalo 0%
10% SMK Negeri
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SMK Swasta
Gambar 1.4 Distribusi SMK berdasarkan Status per Provinsi Pada Tahun 2014/2015 Sumber: Dit. PSMK tahun pelajaran 2014/2015
Tingginya minat masyarakat dalam mendirikan SMK seperti dijelaskan sebelumnya ternyata belum secara signifikan mendorong minat lulusan SMP/MTs masuk ke SMK swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat. Hal ini dijelaskan pada gambar 1.5 distribusi jumlah siswa berdasarkan jenis status penyelenggaraan SMK.
8
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Fakta yang menarik adalah dengan populasi SMK negeri yang hanya 25,8% dari total SMK pada tahun 2013, jumlah siswa SMK mencapai 40,3%. Dengan populasi siswa yang jauh lebih besar dari pada distribusi sekolah membuat rata-rata SMK negeri memiliki rata-rata siswa mencapai lebih dari 530 siswa per sekolah atau 14,9 rombel per sekolah (5 rombel per tingkat). Sementara SMK swasta hanya memiliki rata-rata siswa 278 siswa per sekolah atau 7,7 rombel per sekolah.
73,1%
26,9%
73,0%
73,4%
27,0%
% Swasta
Jumlah Sekolah
Jumlah Siswa
26,6%
60,5%
60,4%
59,7%
39,2%
39,5%
39,6%
40,3%
% Swasta
% Negeri
2010
2011
2012
2013
Negeri
2,462
2,674
2,841
3,025
Swasta
6,702
7,244
7,844
8,683
Total
9,164
9,918
10,685
11,708
1,338,318
1,471,003
1,567,751
1,627,266
Negeri
2,072,882
2,255,217
2,393,273
2,413,331
3,411,200
3,726,220
3,961,024
4,040,597
% Negeri
39.2%
39.5%
39.6%
40.3%
% Swasta
60.8%
60.5%
60.4%
59.7%
544
550
552
538
Total
Rasio Rombel-Sekolah
60,8%
25,8%
% Negeri
Swasta
Rasio Siswa-Sekolah
74,2%
Negeri Swasta
309
311
305
278
Total
372
376
371
345
Negeri
15.1
15.3
15.3
14.9
Swasta
8.6
8.6
8.5
7.7
10.3
10.4
10.3
9.6
Total
Gambar 1.5 Distribusi Jumlah Siswa SMK berdasarkan Status Sumber: Dit. PSMK tahun 2010-2013
9
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Situasi ini perlu dicermati lebih lanjut karena pengembangan SMK negeri baru di setiap provinsi belum tentu berdampak pada peningkatan akses pendidikan menengah namun yang terjadi adalah penurunan minat lulusan SMP/MTs masuk ke SMK swasta dan lebih memilih masuk ke SMK negeri. Dampak yang terjadi adalah banyak SMK swasta yang justru kekurangan siswa atau bahkan berpotensi tutup atau “mati” dikarenakan kesulitan menarik siswa. Secara umum di seluruh provinsi menunjukan fenomena yang sama dengan kondisi nasional. Dengan demikian pemerintah menyadari bahwa penyediaan SMK baru perlu dikaji lebih jauh implikasinya terhadap serapan lulusan SMP/MTs di setiap wilayah untuk mencegah minimnya peningkatan
akses masyarakat ke pendidikan SMK dikarenakan kalah bersaingnya SMK swasta
dibanding dengan SMK negeri. Distribusi Jumlah Siswa SMK Negeri & Swasta per Provinsi
Distribusi Jumlah SMK Negeri & Swasta per Provinsi
Aceh
Aceh
Bengkulu
Bengkulu
Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah
Maluku
Maluku
Papua
Papua
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tenggara
Bangka Belitung
Bangka Belitung
Papua Barat
Papua Barat
Maluku Utara
Maluku Utara
NTT
NTT
Jambi
Jambi
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah
Sumatera Barat
Sumatera Barat
Kalimantan Selatan Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan Kalimantan Barat
Sulawesi Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Barat
Sulawesi Barat
Kalimantan Timur
Kalimantan Timur
Riau
Riau
NTB
NTB
Sumatera Selatan
Sumatera Selatan
Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan
Kep. Riau
Kep. Riau
Bali
Bali
Sumatera Utara
Sumatera Utara
D.I Yogyakarta
D.I Yogyakarta
Lampung
Lampung
Jawa Timur
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Tengah
Banten
Banten
Jawa Barat
Jawa Barat
D.K.I Jakarta
D.K.I Jakarta
propinsi
propinsi
0%
20%
40%
60%
80%
100% Negeri
0%
20%
40%
60%
80%
Swasta
Gambar 1.6 Perbandingan jumlah SMK dan Jumlah Siswa SMK berdasarkan Status Sekolah per Provinsi Sumber: Dit. PSMK Dit. PSMK tahun pelajaran 2014/2015
10
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
100%
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Fakta menarik lainnya ditunjukkan pula pada sebaran siswa berdasarkan bidang keahlian yang diambil seperti ditunjukan pada Gambar 1.7. Jika kita perhatikan tren dari 2010-2013 dapat diketahui bahwa terdapat tren menurun hamper pada setiap bidang keahlian kecuali bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Bidang Keahlian Kesehatan dengan peningkatan ± 1-2% per tahun. Kenaikan animo lulusan SMP/MTs terhadap bidang TIK dan kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pasar terhadap lulusan SMK bidang TIK dan kesehatan yang semakin meningkat.
1500
1200
900
600
300
0
Agribisnis dan Argoindustri
Bisnis dan Manajemen
2010
Kesehatan
Seni Kerajinan Teknologi dan Pariwisata dan Rekayasa
2012
2011
Teknologi Informasi Dan Komunikasi
2013
Gambar 1.7 Pertumbuhan Jumlah Siswa SMK berdasarkan Bidang Keahlian Sumber: Dit. PSMK tahun 2010-2013
Tren siswa SMK bidang keahlian Agribisnis dan Agroindustri mengalami tren yang konstan dari tahun 2010-2013. Pertumbuhan yang konstan ini menandakan bahwa potensi pertanian Indonesia belum menarik bagi lulusan SMP/MTs. Oleh karena itu, perlu adanya perlakuan khusus untuk meningkatkan animo tersebut mengingat bahwa Indonesia masih sangat kekurangan tenaga terampil bidang keahlian Agribisnis dan Agroindustri. Sedangkan tren pertumbuhan menurun tampak pada bidang keahlian seni, Kerajinan dan Pariwisata; Bisnis dan Manajemen; dan Teknologi dan Rekayasa. Tren turun yang sangat signifikan terjadi pada bidang keahlian Bisnis dan Manajemen sejak tahun 2010 – 2013 turun sebesar hampir 5%. Penyebab penurunan tersebut diantaranya pasar sudah mulai jenuh dengan lulusan bisnis dan manajemen dan juga adanya dampak dari proses reengineering yang dilakukan di SMK yang bertujuan untuk menyesuaikan kembali distribusi bidang-bidang keahlian di SMK sesuai dengan kebutuhan pasar. 11
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,659,470
2,102,160
1,527,778
1,921,919
1,445,199
1,892,555
1,413,241
1,861,173
1,360,081
1,810,899
1,244,538
1,721,531
1,000,000
500,000
2009 Pendaftar
2010
2011
2012
2013
2014
Diterima
Gambar 1.8 Perkembangan Animo Pendaftar ke SMK Sumber: Dit. PSMK tahun 2009-2014
Pada gambar 1.8 di atas dapat diketahui bahwa pada setiap tahunnya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 terdapat hampir 500 ribu lulusan SMP/MTs yang tidak dapat tertampung masuk ke SMK. Hal ini disebabkan masih terbatasnya daya tamping SMK dibandingkan dengan animo masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya ke SMK. Oleh karena itu penambahan daya tampung masih dianggap perlu ditingkatkan tanpa harus mengalahkan peningkatan mutu SMK itu sendiri. Dengan berbagai karakteristik di atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan harus menciptakan formulasi strategi kebijakan yang sesuai agar seluruh SMK dapat dikembangkan dengan baik sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam memajukan pendidikan menengah di Indonesia.
E.Potensi dan Permasalahan 1. Analisis Lingkungan Strategis
Analisis lingkungan strategis dibutuhkan untuk menggambarkan berbagai isu strategik di luar
dunia pendidikan yang patut diperhatikan sebagai acuan dalam pembangunan pendidikan
selanjutnya.
a) Tren Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Indonesia diramalkan akan menjadi salah satu bangsa besar di dunia. Berdasarkan analisis yang
12
dilakukan analisis yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute pada tahun 2012, pada tahun
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
2013 Indonesia akan naik menjadi negara ke 7 dengan tingkat ekonomi terbesar di dunia (2012 berada pada urutan 16 dunia). Dengan masyarakat pada kelompok konsumsi akan
tumbuh signifikan dari 45 juta menjadi 135 juta penduduk dan 71% penduduk di perkotaan
akan menghasilkan 86% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) (sebelumnya hanya 53%
penduduk yang menghasilkan 74% PDB). Namun demikian Indonesia perlu menetap 58 juta
tenaga kerja berketrampilan untuk dapat mencapai kondisi tersebut. SMK adalah merupakan
solusi utama dalam mencetak tenaga kerja terampil melalui pendidikan formal. b) Perkembangan Demografi di Indonesia Berbasis pada tren pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini, pada tahun 2025 Indonesia akan mendapat bonus demografi. (lihat Gambar 1.9) yang berdampak pada tingginya penduduk usia produktif di Indonesia.
80.0
0.90
70.0
0.80 0.70
% of population
60.0
0.60
50.0
0.50 40.0
0.40
30.0
0.30
20.0
0.20
10.0
0.10
0.0
Dependency ratio (young and elderly to working age)
2050
2045
2040
2035
2030
2025
2020
2015
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
1950
0.0
Sumber: BPS tahun 2010
Gambar 1.9 Bonus Demografi
Dengan asumsi bahwa seluruh penduduk produktif memiliki keterampilan yang memadai maka
Indonesia akan mendapat masa keemasan dengan rendahnya tingkat ketergantungan
masyarakat pada pemerintah. Namun demikian apabila Indonesia gagal dalam mempersiapkan
penduduk produktif tersebut maka akan berdampak pada sangat tingginya tingkat
ketergantungan masyarakat akibat dari pengangguran.
13
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
c) Spektrum Tenaga Kerja di Indonesia
Kondisi tenaga kerja di Indonesia saat ini masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar
dengan populasi mencapai 61% dari penduduk bekerja saat ini.
Penduduk Yang Bekerja (PYB) 114,63 Juta Orang SD
:
53.96
44.28 %
SMP
:
20.35
16.70 %
Angkatan Kerja (AK)
SMA
:
18.58
15.25 %
114,63 Juta Orang
SMK
:
10.52
8.63 %
D I/II/III :
2.96
2.43 %
SD
:
53.96
44.28 %
SMP
:
20.35
16.70 %
SMA
:
18.58
15.25 %
SMK
:
10.52
8.63 %
D I/II/III :
2.96
2.43 %
UNIVERSITAS :
8.26
6.78 %
Setengah Penganggur 9,68 Juta Orang
8.26
6.78 %
Bekerja Tidak Penuh (<35 Jam/mg)
Pertanian
:
38.97
34.00 %
35,77 Juta Orang (31,20%)
Industri
:
15.26
13.31 %
Konstruksi
:
UNIVERSITAS :
Perdagangan Transportasi
:
6.35 % 21.66 %
5.11
4.46 %
:
Keuangan Jasa
7.28 24.83
:
:
Lainnya*
3.03
2.64 %
18.42
16.07 %
1.73
1.51 %
:
* Lainnya terdiri dari sektor Pertambangan dan listrik, Gas, Air
PUK (UMUR > 15)
Paruh Waktu
Penganggur Terbuka
182,58 Juta Orang
26,09 Juta Orang
114,63 Juta Orang
Bukan Angkatan Kerja (BAK) 52,44 Juta Orang (33,40%) Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Bulan Agustus 2014
SD
:
53.96
SMP
:
20.35
SMA
:
18.58
SMK
:
10.52
D I/II/III :
2.96
UNIVERSITAS :
8.26
-
Jumlah Pengangguran yang tinggi dan tingkat pendidikan rendah
k
Perlu penyiapan khusus untuk masuk e pasar kerja (pelatihan kerja)
(data diolah Informasi Pasar Kerja)
Gambar 1.10 Profil SDM Indonesia 2014
Sementara lulusan SMK baru dapat berkontribusi sebesar 8,63% masih di bawah lulusan SMA
(15,25%) pada bulan Agustus. Hal ini disebabkan lulusan SMK masih dalam proses tunggu pencarian pekerjaan. Kondisi yang berbeda jika survei dilakukan pada bulan Januari sampai dengan April maka lulusan SMK mencapai maksimal masuk ke lapangan pekerjaan mengungguli lulusan SMA. Kondisi ini merupakan celah yang harus dioptimalkan dalam pembangunan SMK. Kecepatan dalam membangun SMK ke depan harus dapat mengubah struktur ketenagakerjaan di Indonesia menjadi tenaga kerja terampil yang
didominasi
oleh SMK.
d) Permintaan terhadap pekerja terampil cenderung terus meningkat
Berdasarkan hasil survei sebagaimana pada gambar 1.11 yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2008, para pengusaha menyatakan hampir secara umum dianggap bahwa persyaratan keterampilan akan meningkat, adanya standar kualitas yang lebih tinggi, lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan berorientasi ekspor sebagai pemicu utama 14
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
meningkatnya persyaratan. Hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi, tren makroekonomi (ASEAN, meningkatnya upah di Cina) dan meningkatnya kelas menengah (yang akan menuntut produk dan layanan yang lebih berkualitas). 100
96
100 82
Share of firms identifying skill requirements as increasing
80
82 74
80
62
60
60
55
57
45
40
40
36
32 26
20
20
0
0
25
15 7
Manufacturing
Service (non-education)
No Yes
Non-Exporters
Exporters
New technology imported from abroad
New homegrown technology
Change in workplace organization
Higher-quality standards for products
More competitive environtment
Higher export orientation
Higher supply of skilled workers
Gambar 1.11 Hasil Survei Perusahaan Membutuhkan Tenaga Terampil Sumber : Skills for the Labor Market in Indonesia, World Bank (2011)
e) Persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN
Dibuka persaingan bebas melalui berlakunya ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN membuat persaingan antar negara ASEAN meningkat. Seluruh negara ASEAN didorong untuk membuka pintu seluas-luasnya terhadap masuknya berbagai produk ekonomi yang ada. Dalam bertahan terhadap masuknya berbagai produk-produk dan tenaga kerja asing , Indonesia harus memperkuat posisi produk-produk dan tenaga kerja dalam
negeri dalam persaingan tersebut. SMK merupakan salah satu
penggerak yang diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan
tersebut.
f) Perkembangan Kondisi Sosial Masyarakat
Generasi
muda
saat
ini
dihadapkan
pada
kondisi
sosial
yang
mengkhawatirkan.
Permasalahan korupsi yang terjadi dan melibatkan banyak pejabat negara (dalam CPI tahun 2013, Indonesia menduduki posisi peringkat 114 dari 177 negara), rendahnya toleransi antar umat beragama, penggunaan obat-obat terlarang dan pornografi yang meningkat sudah
berdampak
pembangunan,
pada
rendahnya
anak-anak kepatuhan
kecil,
rendahnya
hukum
dan
partisipasi peraturan
masyarakat
dalam
perundang-undangan,
rendahnya sportivitas dalam berkompetisi, dan banyak kejadian negatif lainnya menjadi
serangkaian fenomena dan realita yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. 15
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
g) Kondisi Jati Diri Bangsa
Sesuai dengan Visi Pemerintah 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia yang Mandiri, Berdaulat, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” seakan mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk bersama-sama kembali membangun jati diri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai menghargai keragaman, berakhlak mulia, bermoral, beretika dan bergotong-royong. Nilai-nilai itu hidup dalam keseharian personal maupun komunal, yang membentuk jati diri bangsa. Namun, perkembangan terkini dari kehidupan sosial masyarakat mengindikasikan adanya pelemahan jati diri tersebut. Sebagian nilai mulia bangsa Indonesia kurang tampak dalam kehidupan personaldan komunal.
Bahkan, sebagian pihak sudah khawatir bahwa nilai tersebut tidak
diakui lagi sebagai sesuatu yang ideal atau menjadi pedoman hidup.
2. Permasalahan
dan
Tantangan
Pembangunan
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Periode 2015—2019
Pembangunan pendidikan menengah khususnya SMK masih terdapat banyak permasalahan
penting yang akan dihadapi pada periode tahun 2015—2019.
a. Permasalahan Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Periode 2015—2019
Sejumlah permasalahan dalam membangun pendidikan dan kebudayaan yang perlu
mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan diuraikan pada bagian
berikut ini.
1) Belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas
Periode pembangunan 2015-2019, pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun.
Namun demikian sampai dengan tahun 2014 capaian APK SMA/MA/SMK yang masih rendah yaitu sebesar 79,2%. Beberapa permasalahan yang mendasari dijabarkan sebagai berikut: a) Terbatasnya kemampuan masyarakat dengan latar belakang ekonomi lemah untuk
mengakses pendidikan menengah.
Kohor rata-rata lama sekolah penduduk usia 16-18 tahun menurut kelompok pengeluaran keluarga tahun 2010 menunjukan hanya kurang dari 50% masyakat miskin dan 60% masyarakat rentan miskin yang dapat melanjutkan ke pendidikan menengah. Pengembangan pendidikan SMK perlu berkontribusi pada membantu penyelesaian akses
16
pendidikan pada segmen masyarakat miskin dan rentan miskin.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
PERKEMBANGAN APK SM (%) PER PENGHASILAN ORTU 100
Quantile 1
90
Quantile 2
Miskin
Agak Miskin
Quantile 3 Cukup
Quantile 4 Agak Kaya
Quantile 5
Rata-rata
Kaya
80 70 60 50 40 30
Masih terdapat peluang peningkatan akses bagi SMK sebesar 25-35% dari populasi penduduk usia 16-18 th, umumnya dari kalangan ekonomi bawah
20 10
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Gambar 1.12 Perkembangan APK SM (%) Per Penghasilan Orang tua
Selain itu menurut SUSENAS 2013, hampir 90% anak-anak dari keluarga kuintil terkaya mencapai Kelas 9, dibandingkan dengan kurang dari 56% dari kuintil termiskin. Selanjutnya, pertisipasi pendidikan di SMK masih terkonsentrasi pada anak-anak dari rumah tangga dengan latar belakang sosial-ekonomi yang lebih baik dan dari daerah perkotaan
(WorldBank,
2012).
Berdasarkan
karakteristik
anak-anak
yang
tidak
bersekolah, jelas bahwa tantangan utama peningkatan partisipasi pendidikan SMK adalah dengan mencegah putus sekolah anak-anak dari kuintil termiskin, terutama di daerah pedesaan. b) Keterbatasan jumlah SMK. Sampai saat ini belum seluruh kecamatan di Indonesia memiliki sekolah menengah (lihat Gambar 1.13). Kondisi ini berdampak pada munculnya kantung-kantung putus sekolah di berbagai wilayah Indonesia khususnya
di daerah 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
17
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
0%
20%
40%
60%
80%
100%
DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Kep. Bangka Belitung Gorontalo Kep. Riau Papua Barat Sulawesi Barat
Gambar 1.13 Proporsi Kecamatan yang Tidak Mempunyai Sekolah Menengah tahun 2013 Sumber: Dapodikmen 2013, diolah
c) Keterbatasan kapasitas SMK. Kapasitas pendidikan menengah saat ini belum memadai untuk dapat menampung seluruh lulusan SMP. Rasio lulusan SMP terhadap rombel Kelas 1 SM dapat dilihat pada Tabel 1.3. Berdasarkan analisis rasio jumlah lulusan SMP
terhadap ketersediaan rombel di Kelas 1 SM saat ini sebagaimana digambarkan pada tabel,
kapasitas yang tersedia di pendidikan menengah hanya mampu menampung rata-rata 76 % dari lulusan SMP/MTs. Kondisi ini semakin mengkonfirmasi belum siapnya satuan
18
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
pendidikan menengah dalam menampung lulusan SMP/MTs. Di tingkat provinsi, sembilan (9) provinsi berada pada kondisi yang cukup mengkhawatirkan karena hanya
dapat menampung kurang dari 75 % lulusan SMP/MTs.
Tabel 1.2 Rasio Jumlah Lulusan SMP terhadap Ketersediaan Jumlah Rombongan Belajar (rombel) Kelas 1 SM
SMP Kabupaten
DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Kep. Bangka Belitung Gorontalo Kep. Riau Papua Barat Sulawesi Barat NASIONAL
SM
Lulusan
Jumlah Rombel
Siswa Kelas 1 saat ini
Jumlah Rombel
135.991 737.059 576.920 52.180 618.371 97.354 263.672 94.534 100.600 56.032 142.444 78.776 40.495 60.123 60.782 40.130 50.889 155.441 47.891 36.065 62.763 87.942 91.159 37.848 34.164 25.655 183.783 18.817 18.954 22.955 16.352 24.443
11.333 61.422 48.077 4,348 51.531 8.113 21.973 7.878 8.383 4.669 11.870 6.565 3.375 5.010 5.065 3.344 4.241 12.953 3.991 3.005 5.230 7.329 7.597 3.154 2,847 2.138 15.315 1.568 1.580 1.913 1.363 2.037
159.037 486.960 396.280 50.610 473.512 85.964 232.159 76.075 81.472 43.123 95.332 52.555 28.333 42.788 51.357 36.737 34.229 121.754 41.353 29.629 55.548 71.249 63.962 29.730 27.312 22.942 139.668 16.260 14.770 20.016 13.210 17.222
13.253 40.580 33.023 4.218 39.459 7.164 19.347 6.340 6.789 3.594 7.944 4.380 2.361 3.566 4.280 3.061 2.852 10.146 3.446 2.469 4.629 5.937 5.330 2.478 2.276 1.912 11.639 1.355 1.231 1.668 1.101 1.435
4.201.704
350.142
3.215.983
267.999
Rasio Rombel Lulusan SMP Terhadap Rombel Kelas 1 SM 1,17 0,66 0,69 0,97 0,77 0,88 0,88 0,80 0,81 0,77 0,67 0,67 0,70 0,71 0,84 0,92 0,67 0,78 0,86 0,82 0,89 0,81 0,70 0,79 0,80 0,89 0,76 0,86 0,78 0,87 0,81 0,70 0,77
Sumber: Dapodikmen 2013, diolah
19
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
2) Masih Rendahnya kualitas pembelajaran di SMK
Salah satu penyebab Kualitas pendidikan kejuruan sangat dipengaruhi oleh kualitas konten
dan proses pembelajaran. Setidaknya terdapat empat faktor utama penyebab rendahnya
kualitas proses pembelajaran pendidikan kejuruan di Indonesia, yaitu:
a) Masih Lemahnya pelaksanaan kurikulum
Penerapan kurikulum 2013 secara cukup masif pada tahun 2014 berdampingan dengan masih diterapkannya kurikulum 2006, menimbulkan beberapa masalah. Kurikulum 2013 dinilai sebagian pihak belum cukup dikaji dan belum mengalami uji coba yang memadai untuk diterapkan secara demikian masif. Masalah bertambah karena keterbatasan materi ajar serta masih rendahnya pemahaman pendidik, kepala sekolah, dan orang tua. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi secara
menyeluruh terhadap pelaksanaan kurikulum 2013.
b) Masih Lemahnya sistem penilaian pendidikan Sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan terpercaya belum sepenuhnya terbangun. Hal ini antara lain dapat dilihat dengan belum adanya: (i) keandalan dan kesahihan sistem ujian nasional; (ii) minimnya upaya untuk memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen; (iii) belum direviunya peran, struktur dan sumber
daya
pemantauan
pusat
penilaian
capaian
belajar
pendidikan; siswa
(iv)
sebagai
belum informasi
dimanfaatkannya peningkatan
hasil
kualitas
pembelajaran secara berkesinambungan; serta (v) terbatasnya kemampuan pendidik
dalam memberikan penilaian formatif.
c) Masih lamanya masa tunggu lulusan SMK masuk ke lapangan kerja. Ketidakselarasan antara dunia kerja dengan kualitas lulusan SMK merupakan salah satu faktor yang mendorong masih rendahnya penyerapan lulusan SMK pada dunia kerja pada tahun kelulusan yaitu setiap bulan agustus. Merupakan penyebab masih tingginya pengangguran terbuka dan rata-rata bagi lulusan SMK. Pada gambar 1.14 dapat diketahui bahwa pengangguran terbuka SMK sebesar 11.24% atau sebesar 1.6% untuk pengangguran rata-rata. Hal ini cukup besar jika dibandingkan dengan lulusan lainnya. Pengangguran dari lulusan SMK pada sekitar bulan agustus dibebabkan masih adanya waktu tunggu bagi lulusan SMK yang cukup lama kurang lebih hampir 6 bulan untuk
20
masuk ke lapangan pekerjaan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
12
3.5 3,2
10
3 2,3
8
2.5 1,6
6
1.5 1,1
4
1
0,9 0,8
2
SD ke bawahS
Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Atas
Sekolah Menengah Kejuruan
Diploma I/II/III
5,65
6,14
11,24
9,55
0
7,15
3,04
0.5
0
Universitas
Gambar 1.14 Tingkat pengangguran terbuka dan rata-rata pendapatan per bulan menurut pendidikan yang ditamatkan, Agustus 2013 Sumber: Susenas 2013
Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu tunggu bagi lulusan SMK untuk memasuki lapangan pekerjaan maka peningkatan kualitas lulusan harus segera ditingkatkan baik dengan pembekalan khusus maupun dengan sertifikasi lulusan berstandar internasional. Sehingga memudahkan Dunia Usaha/Dunia Industri cepat menyerap lulusan SMK
pada tahun kelulusan.
d) Masih Lemahnya penjaminan mutu pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia belum dilengkapi dengan sistem penjaminan mutu pendidikan yang akurat dan komprehensif. Peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan tidak dikawal oleh proses penjaminan mutu pendidikan sehingga standar penyelenggaraan
pendidikan
yang
telah
ditetapkan
dalam
Standar
Nasional
Pendidikan belum dapat dipenuhi dan dijamin keterlaksanaannya.
21
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
3) Kekurangan tenaga Guru SMK berkualitas
Pendidik adalah salah saktu faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu
negara. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pendidik terdiri dari guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sesuai mandat Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008, semua pendidik di sekolah menengah harus mempunyai kualifikasi minimal S1/D4 pada tahun 2015. Kualifikasi ini diperlukan agar pendidik mempunyai pengetahuan yang mencukup tentang mata pelajaran yang diampu. Akan
tetapi, sampai pada tahun 2013, masih terdapat 9% pendidik SMA dan SMK yang memiliki
kualifikasi di bawah S1/D4. Tabel 1.3 menunjukkan jumlah guru SMA dan SMK yang
berkualifikasi S1 dan di bawah S1 pada tahun 2013. Tabel 1.3 Kualifikasi Guru SMA dan SMK tahun 2013
< S1
Negeri > S1
Jumlah
< S1
Swasta > S1
Jumlah
SMA
8,340
158,253
166,593
12,320
112,207
124,527
291,120
SMK
8,483
107,183
115,666
25,969
164,012
189,981
305,647
16,823
265,436
282,259
38,289
276,219
314,508
596,767
Guru
TOTAL
Total
Sumber: Diolah dari Dapodikmen 2013
Akan tetapi, dari segi kompetensi, guru yang berpendidikan S1 dan S2/S3 ternyata
mempunyai kompetensi yang tidak terlalu jauh berbeda dengan guru yang berpendidikan
D3 dan di bawah D3. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 1.15 bahwa tidak ada perbedaan
signifikan atas rata-rata nilai Ujian Kompetensi Guru dari guru yang berpendidikan S1 dan S2/
S3 dan guru yang berpendidikan D3 dan dibawah D3.
50
Rata-rata perkiraan nilai
40
30
20
10
0
SD
SLB
SMA
SMK
Gambar 1.15 Rata-Rata Nilai Ujian Kompetensi Guru Sumber: Bappenas
22
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
SMP
TK
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Jika dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 TAHUN 2008 tentang Guru Pasal 17
bahwa setelah tahun 2015 menetapkan bahwa guru SMK tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya 15:1. Adapun sebaran rasio
antara jumlah peserta didik dengan guru SMK di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.16.
Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa seluruh jawa memiliki rasio peserta didik dengan guru SMK lebih dari 20, sedangkan untuk wilayah papua, sebagian Kalimantan
10-12
dan sedikit Sumatera memiliki rasio peserta didik dengan guru SMK berkisaran antara 10-12
13-14
15-20
>20
Gambar 1.16 Peta Sebaran Guru dan Peserta Didik Sumber: Dit.PTK Dikmen, 2013
Selanjutnya jika lihat kebutuhan guru produktif SMK berdasarkan bidang keahlian yang ada dibandingkan dengan kebutuhan ideal, Indonesia masih mengalami kekurangan
guru produktif sebagaimana dijelaskan pada gambar 1.17.
TOTAL GURU
Teknologi dan Rekayasa
Teknologi Informasi Dan Komunikasi
GURU TETAP
Perikanan dan Manajemen
Kesehatan
IDEAL
Agribisnis dan Argoindustri
Bisnis dan Manajemen
Pariwisata
Seni Rupa dan Kerajinan
Seni Pertunjukan
Gambar 1.17 Kebutuhan Guru Produktif SMK Sumber: Dit.PTK Dikmen, 2013
23
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Dari gambar grafik tersebut dapat diketahui bahwa kekurangan terbanyak guru produktif
SMK teknologi dan Rekayasa dan Bisnis Manajemen. Adapun rincian selisih kebutuhan
guru produktif SMK dapat dijelaskan pada tabel 1.4. Tabel 1.4 Kebutuhan Guru Produktif SMK
Status Guru
Bidang Keahlian (Produktif) Teknologi dan Rekayasa
Jumlah Siswa Guru Jumlah Jumlah Lulusan Kelas 1 Rombel Rombel Total ** saat ini
Jumlah Guru Tetap ***
Ideal
Selisih Total ****
Selisih Guru Tetap *****
10.200
2.184
2.675
9.321
24.380
15.059
37.940
-13.560
-22.881
322
98
178
463
1.061
598
1.340
-279
-742
32
37
77
110
256
146
342
-86
-196
Agribisnis dan Agroteknologi
1.640
126
123
1.118
3.007
1.889
3.533
-526
-1.644
Perikanan dan Kelautan
822
137
242
1.051
2.252
1.201
2.370
-118
-1.169
Bisnis dan Manajemen
7.768
2.801
4.085
12.488
27.142
14.654
51.571
-24.429
-36.917
Pariwisata
3.016
299
501
2.226
6.042
3.816
8.810
-2.768
-4.994
471
40
56
235
802
567
882
-80
-315
13
2
2
10
27
17
28
-1
-11
24.284
5.724
7.939
27.022
64.969
Teknologi Informasi dan Komunikasi Kesehatan
Seni Rupa dan Kerajinan Seni Pertunjukan Jumlah Guru Bidang Keahlian (Produktif)
37.947 106.815 -41.846 -68.868
4) Gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa
Peningkatan kasus-kasus narkotika, perkelahian antarpelajar, antarkelompok masyarakat, pergaulan bebas, bisa ditafsirkan sebagai gejala memudarnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Demikian pula halnya dengan menurunnya kualitas pembelajaran dalam pendidikan dan penggunaan bahasa Indonesia dalam aktifitas keseharian serta menurunnya kecintaan terhadap produk dalam negeri
menunjukan semakin lemahnya jati diri bangsa dalam menjunjung sifat saling menghargai
keragaman, toleransi, etika, moral dan gotong royong. Keterbukaan informasi memang
membawa banyak kemajuan, namun juga membuka akses yang luas ke berbagai muatan
informasi yang tidak sesuai dengan karakter Indonesia.
Pemerintah selama ini telah melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap pentingnya karaktersiswa dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman dan kearifan lokal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun berbagai permasalahan masih dihadapi antara lain: (i) adanya kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari;(ii) menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap
produk dalam negeri;(iii) rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah
24
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
dan kearifan lokal serta penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan; (iv) menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja), sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial; dan (v) menguatnya nilai-nilai priomordialisme dan fundamentalisme yang dapat mengancam disintegrasi bangsa. 5) Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan Sesuai amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi berada pada tingkat kabupaten/kota tapi telah di tempatkan di provinsi. Manajemen pengelolaan pendidikan
menengah serta penerbitan izin pendidikan menengah merupakan dua urusan yang saat
ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dalam hal pengelolaan guru, menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pemerintah provinsi telah diberikan kewenangan untuk dapat memindahkan guru dan tenaga kependidikan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi. Khusus untuk pengelolaan guru dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Perubahan peranan ini perlu disikapi dengan positif karena pemberian kewenangan yang lebih luas
kepada Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat memberikan peluang untuk memperbaiki
tata kelola Pendidikan Menengah. Dalam Undang-Undang pemerintahan daerah yang lama provinsi hanya memiliki peran yang sangat terbatas dan kurang strategis dalam
pengelolaan pendidikan menengah.
Manajemen Pendidikan
Kurikulum
Akreditasi
PTK
Perizinan Pendidikan
Pusat
Pendidikan Menengah
Provinsi Kabupaten/Kota Gambar 1.18 Pembagian Kewenangan Pendidikan Sumber: Undang-Undang 23 Tahun 2014, diolah
25
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Isu mengenai pembiayaan juga mencakup efisiensi dari penggunaan anggaran. Secara
umum, anggaran pendidikan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Belanja pemerintah
untuk pendidikan meningkat hampir 3 kali sejak tahun 2001 sebagaimana terlihat dari Gambar 1.19. Akan tetapi, peningkatan anggaran diindikasikan hanya berdampak sedikit
dalam peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah adanya inefisiensi
dalam pembiayaan pendidikan yang mencakup hal-hal seperti misalnya pengelolaan dan penyebaran guru yang kurang efektif, program sertifikasi guru yang tidak efektif, dan
kelemahan sistem pembiayaan program-program besar seperti BOS. Mengingat kebutuhan
anggaran yang semakin meningkat, adanya inefisiensi ini dapat menyebabkan anggaran
yang ada tidak mencukupi sesuai yang terlihat di Gambar 1.20.
Gambar 1.19 Anggaran Pendidikan di Indonesia Sumber: Diolah oleh Bappenas
26
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Gambar 1.20 Perkiraan Anggaran Pendidikan Indonesia 2013-2020 Sumber: Diolah oleh Bappenas
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
6)
b.
Belum optimalnya tata kelola organisasi Direktorat Pembinaan SMK Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kinerja instansi tetap merupakan agenda utama kementerian ke depan. Kementerian harus menjaga agar kualitas Laporan keuangan Kemendikbud tetap Wajar Tanpa Pengecualian. Demikian pula dengan akuntabilitas pengelolaan kinerja Kementerian/Lembaga dengan kategori B (baik) memberi tantangan kepada kementerian untuk terus meningkatkan kinerja dari perencanaan hingga pelaksanaan program kerja dan anggaran. Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mendorong Kemendikbud menjadi kementerian yang selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat, merupakan wilayah bebas korupsi dan transparan kepada publik.
Tantangan pembangunan SMK periode 2015-2019 Semua masalah yang diuraikan di atas adalah tantangan untuk diatasi. Berbagai masalah di atas dapat dinyatakan dalam perspektif tantangan, sebagai langkah-langkah atau upaya yang akan atau seharusnya dilaksanakan.
1) Pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas Peningkatan akses pendidikan menengah, dengan cara: menyediakan akses pendidikan menengah di seluruh kecamatan; menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada seluruh kelompok masyarakat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat tidak mampu; menyediakan afirmasi khusus kepada anak di daerah 3T dan berkebutuhan khusus; menyadarkan masyarakat mengenai pentinya pendidikan menengah; meningkatkan peran masyarakat/swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah. 2) Peningkatan kualitas pembelajaran a. Penguatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan, dengan cara: mengembangkan dan menetapkan SPM pendidikan menengah; meningkatkan kapasitas daerah dalam menerapkan SPM; memperkuat fungsi penjaminan mutu pendidikan di tingkat pusat dan daerah. b. Relevansi pendidikan kejuruan belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dengan cara: menyelaraskan ketersediaan paket keahlian SMK dengan kebutuhan dunia kerja; mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja/sesuai dengan KKNI. c. Penguatan Kurikulum dan Pelaksanaannya, dengan cara: mengawasi dan mengevaluasi penerapan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan kontinyu; mengembangkan kompetensi guru mengenai praktik-praktik yang baik pembelajaran di sekolah; memperkuat kerjasama antara pemerintah, guru, kepala sekolah, pengawas dan masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum.
Penguatan Sistem Penilaian Pendidikan, dengan cara: meningkatkan kompetensi guru dalam penilaian pendidikan di sekolah; memperkuat kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaat hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan; memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel. 27
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
3) Peningkatan Jumlah dan Kualitas Guru a. Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik, dengan cara: meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola perekrutan, penempatan dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; mengawasi proses pengangkatan guru di daerah berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah; meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pendidikan oleh LPTK dengan rencana penyediaan guru di daerah. b. Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan, dengan cara: meningkatkan kualifikasi guru; memperkuat sistem uji kompetensi guru dan mengitegrasikan dengan sistem sertifikasi guru; menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan dan berkesinambungan; meningkatkan kompetensi guru secaran berkelanjutan. c. Kurangnya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru berkualitas dengan cara: meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya LPTK; memperkuat sistem rekrutmen calon guru. 4)
Penguatan karakter siswa dan jati diri bangsa Tantangan dalam penguatan karakter siswa dan jati diri bangsa adalah bagaimana pemahaman terhadap sejarah dan nilai-nilai luhur budaya bangsa menjadi landasan untuk memperkuat kehidupan yang harmonis. Bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bahasa, adat, tradisi, nilai sejarah dan kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif. Relevan dengan semua ini adalah apa yang disebut revolusi mental sebagai bentuk strategi kebudayaan. Kebudayaan Indonesia harus dikembangkan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dankebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tantangan pula untuk meningkatkan pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter siswa, adalah bagaimana mengoptimalkan pendidikan agama, kewargaan dan karakter sebagai wadah pembentukan karakter bangsa di sekolah; memberdayakan masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum; melakukan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; meningkatkan penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan berbagai media komunikasi dan informasi.
5)
Optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan belum efektif dan efisien Tantangan ke depan yang dihadapi adalah meninjau kembali berbagai aturan penggunaan dana transfer APBN untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan; mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan oleh daerah.
28
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
6)
Memperbaiki tata kelola organisasi Direktorat Pembinaan SMK Tantangan ke depan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik; menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan anggaran; memperkuat manajemen kinerja pembangunan; memperkuat manajemen aparatur sipil negara.
29
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
30
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
DAFTAR ISI A. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
32
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Pembinaan SMK
38
C. Tata Nilai
40
31
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
A. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/ Insan Paripurna). Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Tabel 2.1 berikut memberikan deskripsi lengkap yang dimaksud dengan insan cerdas dan kompetitif. Tabel 2.1 Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif
Makna Insan Indonesia Cerdas
Cerdas spiritual
Cerdas emosional dan sosial
• Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. • Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni, nilainilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. • Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) demokratis; (c) empatik dan simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.
Cerdas emosional dan sosial
• Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. • Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif.
Cerdas kinestetis
• Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdayatahan, sigap, terampil, & trengginas. • Aktualisasi insan adiraga.
Makna Insan Indonesia Kompetitif • Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan • Bersemangat juang tinggi • Jujur • Mandiri • Pantang menyerah • Pembangunan dan pembinaan jejaring • Bersahabat dengan perubahan • Inovatif dan menjadi agen perubahan • Produktif • Sadar mutu • Berorientasi global • Pembelajaran sepanjang hayat • Menjadi rahmat bagi semesta alam
Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan adaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa. Selain itu, cita-cita dalam 32
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
pembangunan pendidikan lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Dengan mengacu kepada Nawa Cita, memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, maka ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 adalah:
Visi Kemendikbud 2019: “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”
Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya dengan baik apa yang disebut sebagai tujuh elemen ekosistem. Penyebutan insan secara terpisah adalah untuk menekankan arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem. Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah: 1. Sekolah yang kondusif
Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan dalam membuat sekolah yang efektif.
Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan
antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif menjadikan sebagai tempat yang
menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik,
orang tua siswa dan pelaku lainnya.
memadai juga menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting adalah Kepala
Sekolah yang memimpin para pelaku menghadapi dan menyelesaikan masalah.
Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang
2. Guru sebagai penyemangat
Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni yaitu
kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan berkepribadian.Selain itu seorang guru juga harus
punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya.
Sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif,
kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.
33
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
3. Orangtua yang terlibat aktif
Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya dan terus berlanjut meskipun
mereka sudah masuk sekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungs
seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pedidikan anak di rumah dan mendukung
pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan
pendidikan secara baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam
memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya,
serta memberi masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan
pendidikan di sekolah akan menjadikan pendidikan menjadi lebih efektif.
4. Masyarakat yang sangat peduli
Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu
alasannya adalah keterbatasan sumber daya Pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu
dapat berupa menyelenggaraan satuan pendidikan sendiri atau mendukung satuan pendidikan
milik Pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan sendiri harus berupaya
sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan dan kurikulum yang ditetapkan
Pemerintah. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan
Pemerintah dapat berupa materi, tenaga dan pikiran. Masyarakat kini bisa memiliki peran serta
dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses
pengambilan keputusan dalam Rencana Pengembangan Sekolah.
5. Industri yang berperan penting
Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program,
dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri
menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman Negara-negara
tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan
finansial, peran industri yang penting adalah dalam memecahkan permasalahan peralihan dari
dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri bisa berfungsi sebagai tempat praktik, magang
kerja, belajar manajemen industri dan wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan
industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan
industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap
pakai yang mereka perlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program
pendidikan bersama.
6. Organisasi profesi yang berkontribusi besar
Organisasi profesi diharapkan bisa meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan.
Organisasi profesi dapat memberi masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan.
Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui
berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak,
sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.
34
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
7. Pemerintah yang berperan optimal
Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 ke IV (empat) yang dilaksanakan pada tahun 2002
yaitu tentang pendidikan maka bentuk dukungan pemerintah diantaranya telah dituangkan
dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit
dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”.
Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi
pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP),
pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian
beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk
memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah
juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh
jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan
kualitas antar propinsi, kabupaten dan kota serta daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian cukup
besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah.
Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin
terkoordinasi, antara lain dengan mengkaitkan alokasi dana Pemerintah dihubungkan dengan
seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.
Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai: 1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat,
yang diindikasikanoleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap
toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan
oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan
ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible) 5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkukuh dan menerapkan
nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong
lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak;
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.
35
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Berlandaskan gotong royong dapat dimaknai sebagai berikut: Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, dan keinginan saling tolong menolong. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, maka ditetapkan 5 (lima) Misi yang merupakan rumusan umum dari upaya-upaya pencapaiannya. Misi tersebut adalah: KODE
MISI
M1
Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
M2
Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
M3
Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
M4
Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
M5
Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik
Misi Renstra Kemendikbud 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut: 1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru,
kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan;
memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus
kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib
belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya
bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah
terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup
standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan
mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan
praktik baik dan inovasi;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) menjaga dan
memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan
bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai
keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa
Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia
sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan
dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat;
36
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan
kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola
pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat
nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang
bersih, efektif, dan efisien.
Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu: 1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian; 2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi
yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan
belajar dari dalam diri anak;
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses
belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh
kembang anak;
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah; 7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan
yang efektif.
Sejalan dengan semangat integrasi antara unit kerja di dalam Kementerian, Visi dan Misi Kementerian merupakan visi dan misi Direktorat Pembinaan SMK. Selanjutnya Direktorat Pembinaan SMK hanya menjabarkan tujuan strategis sebagai tindak lanjut penetapan tujuan strategis Kementerian.
37
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Pembinaan SMK Sejalan dengan visi dan misi kemdikbud 2015-2019, berikut rumusan visi dan misi Direktorat Pembinaan SMK ke depan. Visi Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019:
“Terbentuknya Insan dan Ekosistem Pendidikan Kejuruan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong” Misi Direktorat PSMK 2015-2019: 1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan Kejuruan yang Kuat 2. Mewujudkan Akses Sekolah Menengah Kejuruan yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan 3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu di Sekolah Menengah Kejuruan 4. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan
Pelibatan Publik
Sebagai jabaran dari visi dan misi tersebut, berikut tujuan strategis serta sasaran strategis Direktorat Pembinaan SMK : 1. Tujuan Strategis 1: Penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan
aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan SMK dengan sasaran strategis: Kode 1.1
Sasaran Strategis Meningkatnya perilaku positif siswa SMK
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Indeks Integritas siswa SMK sebesar 78 Rata-rata nilai sikap siswa SMK minimal baik
2. Tujuan Strategis 2: Peningkatan akses pendidikan kejuruan dengan sasaran strategis: Kode 2.1
Sasaran Strategis Meningkatnya angka partisipasi SMK penduduk usia pendidikan menengah
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 % APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50% Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.6 Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun
38
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
3. Tujuan Strategis
3: Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi
pada pembentukan karakter dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dengan sasaran
strategis: Kode 3.1
Sasaran Strategis Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan menengah kejuruan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65% Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1 Rata-rata nilai ujian nasional SMK minimal 7.0
4. Tujuan Strategis 4: Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel
dengan melibatkan publik dengan sasaran strategis: Kode
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
4.1
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud
Skor LAKIP minimal sebesar 80
4.2
Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Laporan keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.3
Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan SMK
Indeks kepuasan pemangku kepentingan sebesar 77
39
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
C. Tata Nilai Sejalan dengan Renstra Kemendikbud 2015-2019 berikut tata nilai Direktorat PSMK: 1. Memiliki Integritas
Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam
hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan. Memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu
mengemban kepercayaan.
2. Kreatif dan Inovatif
Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan,
serta mampu menghasilkan karya baru.
3. Inisiatif
Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari
pekerjaan. Melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk
memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, menciptakan peluang baru atau untuk
menghindari timbulnya masalah.
4. Pembelajar
Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan
dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan mejadikan pelajaran atas setiap kejadian.
5. Menjunjung Meritokrasi
Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan
kecakapannya. 6. Terlibat Aktif
Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak
untuk menghasilkan karya terbaiknya.
7. Tanpa Pamrih
Tidak memilki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan untuk memperoleh
keuntungan pribadi Memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha
mencapai tujuan bersama serta memberikan inspirasi dan memberikan dorongan agar pihak lain
tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.
40
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
41
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
42
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
DAFTAR ISI A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional
44
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Direktorat Pembinaan SMK
49
C. Kerangka Regulasi
56
D. Kerangka Kelembagaan
57
43
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional Uraian mengenai arah dan kebijakan nasional selanjutnya merujuk kepada sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Sebelum menguraikan mengenai hal itu, ada baiknya dikemukakan kembali Nawa Cita yang menjadi acuannya, yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan
kemandirian
ekonomi
dengan
menggerakkan
sektor-sektor
strategis
ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Agenda prioritas yang terkait langsung dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, khususnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, tertuang dalam Nawa Cita nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Berikut dijabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan sesuai dengan agenda Nawa Cita (sesuai dengan isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019) yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat PSMK. NAWACITA.2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 1. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan
dengan meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
2. Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan dengan penerapan
e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana,
efisien dan transparan, dan terintegrasi
44
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
NAWACITA.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 1. Pengembangan Daerah Tertinggal :
a. Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik
di daerah tertinggal
b. Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
2. Penanggulangan Kemiskinan melalui meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar mencakup
sarana dan prasarana pendidikan
3. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia
melalui
percepatan dan perluasan pembangunan SMK-SMK Untuk memperkuat daya saing industri
manufaktur nasional, pembangunan Science dan Techno Park, sebagai center of excellence
(kerjasama dunia usaha/swasta-Pemerintah- Perguruan tinggi) sangat diperlukan, terutama untuk
mendorong tumbuhnya inovasi teknologi, khususnya untuk sektor pertanian dan industri.
NAWACITA.4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 1. Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dengan diseminasi informasi tentang bahaya narkoba
melalui berbagai media;
NAWACITA.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses
pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik
untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja:
a. Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program
Indonesia Pintar pada pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar;
b. Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatankecamatan yang belum memiliki
satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, dan terutama penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap, serta ketersediaan SMK yang mendukung
c. Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam
pembangunan bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi kreatif; menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas;
d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah untuk
mendorong kemauan orangtua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi.
e. Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas
f. Penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan
intervensi untuk pengembangannya.
g. Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah/madrasah baru.
h. Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi 45
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah
swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah ; dan
i. Penguatan kecakapan akademik siswa SMK seperti matematika, pemecahan masalah dan
penyediaan fasilitas magang;
k. Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan
bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar;
j. Pemberian insentif baik finansial maupun non-finansial untuk mendorong industri dalam
masukan dari dunia usaha/dunia industri;
l. Penyelarasan program keahlian dan pengembangan kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan
ekonomi utama di kabupaten/kota dan kebutuhan pasar kerja.
2. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui:
a. Pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM jenjang
pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan
pendidikan antar satuan pendidikan dan antar daerah;
b. Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta;
c. Peningkatan
kapasitas
pemerintah
kabupaten/kota
dan
satuan
pendidikan
untuk
mempercepat pemenuhan SPM.
3. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui:
a. Penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke 21;
b. Diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi,
minat, dan kecerdasan individu;
c. Penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
d. Evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;
e. Peningkatan peran serta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif
f. Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung
kepala sekolah;
h. Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk membangun jaringan pertukaran
efektivitas pembelajaran;
g. Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan
dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;
materi pembelajaran dan penilaian antar guru;
i. Peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar
yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan
secara responsif gender; dan
j. Penguatan kurikulum
tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat,
kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma-norma yang dianut masyarakat
46
Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
4. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel melalui:
a. Peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
b. Peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa;
c. Penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang
penilaian di tingkat kelas;
d. Pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara
berkesinambungan;
e. Pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan;
f. Penguatan
lembaga
penilaian
pendidikan
yang
indepen-den
dan
kredibel;
serta
Pengembangan sumberdaya lembaga penilaian pendidikan di pusat dan daerah.
5. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, melalui: a. Pengembangan
pemerintah
kabupaten/kota
untuk
mengelola
perekrutan,
penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien;
b. Peningkatan efisiensi
kapasitas
pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan
memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui multigrade dan/atau multisubject teaching;
c. Penguatan kerjasama antara Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) dan semua
tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang merata; dan
NAWACITA.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 1. Dalam rangka Taman Tekno dan Taman Sains arah kebijakan dan strategi adalah
sebagai berikut:
a. Pembangunan Taman Tekno Kabupaten/Kota diarahkan berfungsi sebagai:
1) pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan
hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa-jasa lainnya yang telah
dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala
ekonomi;
2) tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis
ke masyarakat luas;
2. Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja:
a. Mengembangkan program kemitraan antara
pemerintah dengan dunia usaha/industri,
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, melalui tiga aspek pengembangan, yaitu:
1) Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi menggunakan
kurikulum/modul pelatihan mengacu kepada standar yang dikembangkan industry
2) Sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang
dilisensi oleh BNSP, dan memiliki masa berlaku (validitas) sesuai ketentuan.
47
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
NAWACITA.8. Melakukan revolusi karakter bangsa 1. Mengembangkan
pendidikan
kewargaan
di
sekolah
untuk
menumbuhkan
jiwa
kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman
sosial budaya,
tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen), melalui:
a. Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan yaitu:
memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta
PKN, IPS (sejarah, geografi, sosiologi/antropologi), bahasa Indonesia;
b. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan
untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan
memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran,
2. Meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi, melalui:
a. Peningkatan pemahaman bahwa konsumsi yang berlebihan (excessive consumption) tidak baik;
b. Penyebaran pengetahuan teknik-teknik pembuatan barang dan jasa yang dapat dilakukan
sendiri baik melalui jalur pendidikan maupun melalui pemasyarakatan sehingga terbangun
budaya swadesi dengan sebutan populer Do It Yourself (DIY).
3. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi melalui:
a. Pemberian penghargaan bagi temuan-temuan baru antara lain dengan penegakan hak
kekayaan intelektual dan berbagai penghargaan sosial lainnya;
b. Peningkatan pemahaman masyarakat atas sifat acak dari setiap kejadian (randomness nature
of event) agar terbangun kemampuan mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga
termasuk efek negatifnya (calculated risk) yang pada akhirnya meningkatkan daya kreasi.
c. Penyediaan ruang publik yang mendorong kreatifitas dan yang memfasilitasi perwujudan ide
48
kreatif antara lain ke dalam bentuk barang, audio, visual, grafis, dan koreografi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Direktorat Pembinaan SMK Berikut dijabarkan arah kebijakan dan strategi pencapaian sasaran strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019. 1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi
Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan Kejuruan
Arah kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan tujuan strategis ini melalui Penerapan
pendidikan karakter di sekolah. Strategi ini bertujuan untuk:
a. Memotivasi pihak sekolah dan Pemda setempat dalam pengembangan mental dan akhlak mulia
para siswa melalui kegiatan dan pelatihan yang nantinya diharapkan dapat menyebar luaskan
ke siswa SMK dilingkungan daerahnya masing-masing.
b. Menumbuhkan disiplin dan tanggungjawab terhadap kegiatan di sekolah maupun di luar
sekolah.
c. Terciptanya generasi muda yang tangguh dan siap menuju ke kehidupan yang lebih baik
di masyarakat.
d. Memiliki budi pekerti yang baik dan berahklak mulia.
e. Berkembangnya rasa kerjasama dan kebersamaan sebagai upaya untuk menggalang persatuan
dan kesatuan generasi muda mendatang.
2. Peningkatan akses pendidikan kejuruan
Arah kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan tujuan strategis ini melalui:
a. Kartu Indonesia Pintar. Tujuan yang akan dicapai melalui strategi ini adalah meningkatkan
jumlah dan kualitas peserta didik SMK, meringankan biaya pendidikan siswa SMK, dan mencegah
siswa miskin SMK putus sekolah. Strategi ini diharapkan dapat membantu lebih dari 2 juta
anak miskin dan rentan miskin untuk dapat mengakses pendidikan menengah kejuruan.
b. Bantuan Operasional Sekolah. Sejalan dengan penetapan WAJAR 12 tahun penyediaan
Bantuan Operasional Sekolah atau BOS tetap menjadi andalan pemerintah untuk mengurangi
beban masyarakat untuk dapat membiayai pendidikan menengah bagi anak-anaknya.
c. Peningkatan daya tampung SMK. Peningkatan kapasitas SMK sangat mendesak mengingat
kapasitas SMK saat ini hanya dapat menampung 78.94% pendaftar. Strategi yang diterapkan
adalah: i. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
Unit Sekolah Baru diprioritaskan untuk
membangun SMK di kecamatan yang belum memiliki SMK yang dapat diberikan untuk pendirian SMK Negeri maupun Swasta. Dana digunakan untuk pembangunan gedung pembelajaran (ruang teori, ruang praktik dan ruang penunjang beserta selasarnya), pengadaan peralatan praktik siswa, pembangunan kamar mandi/WC, pengadaan perabot ruang pembelajaran (ruang teori dan ruang praktik), biaya perencanaan, pengawasan pembangunan, pengelolaan administrasi dan biaya pengadaan guru.
49
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
ii. Penyediaan Ruang Kelas Baru (RKB). Bantuan ini diutamakan untuk menambah ruang
kelas baru bagi SMK yang memiliki jumlah pendaftar yang meningkat dan siswa yang ada
melebihi daya tampung.
iii. Afirmasi khusus Pada Daerah 3 T. Bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas
SMK yang berada di berada di Provinsi Papua dan Papua Barat, berada di Daerah Khusus,
dan berada di Daerah yang tergolong Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T). Selain itu
dikembangkan pula Sekolah Garis Depan (SGD) pada daerah terluar Indonesia.
Aksesebilitas
Sinergitas SMK Pariwisata dengan SMK Kelautan melalui revitalisasi program keahlian dan kegiatan pembelajaran. Pada tahun 2019 diproyeksikan terdapat 25 SMK Kelautan yang bersinergi dengan Bidang Pariwisata
Interaksi ke pusat pertumbuhan Gugus Pulau Kecil
Gambar 3.1 Pengembangan SMK Pariwisata Berbasis Potensi Wilayah dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan
3. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan
karakter dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
Arah
kebijakan
a. Penerapan
yang
diterapkan
Kurikulum
dalam
Nasional.
melaksanakan
Untuk
tujuan
mewujudkan
strategis
ketercapaian
ini
melalui:
pelaksanaan
implementasi Kurikulum Nasional Peminatan SMK diperlukan adanya dukungan dari semua pihak baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Kegiatan teknis berupa pemberian
pelatihan, pembinaan dan asistensi ke sekolah oleh petugas pusat, propinsi, dan kab/kota serta
kegiatan non teknis berupa penyediaan buku panduan untuk guru, panduan penyusunan
50
silabus dan buku panduan untuk siswa.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
b. Pengembangan Technopark di SMK. Technopark adalah suatu tempat di SMK untuk
mengaplikasikan teknologi terkini secara terus-menerus dengan melibatkan masyarakat industri. Tujuan technopark adalah untuk membuat link yang permanen antara akademisi, pelaku indsutri/bisnis/finansial, dan Pemerintah. Technopark mencoba menggabungkan ide, inovasi, know-how, dari dunia akademik, dan kemampuan finansial (dan marketing) dari
dunia bisnis. Di dalam Technopark tersebut dilaksanakan kerjasama-kerjasama, riset, penerapan
inovasi teknologi terkini, transfer informasi dan pengetahuan, proses bisnis, dll. Sampai dengan
tahun 2019, Dit. PSMK akan mendukung pembangunan 38 technopark.
c. Pemenuhan sarana dan prasarana SMK yang menunjang peningkatan kualitas
pembelajaran. Penyediaan sarana dan prasarana mencakup:
i. Ruang Praktik Siswa/Laboratorium
ii. Bantuan Peralatan Praktik SMK
iii. Rehabilitasi Ruang Belajar
iv. Pembangunan Perpustakaan Pendukung Pembelajaran
v. Bantuan Peralatan E-Pembelajaran (E-Sabak)
d. SMK Perikanan dan Kelautan, SMK Pertanian, dan SMK Pariwisata. Secara umum usaha
yang dilakukan untuk mengembangkan SMK bidang ini adalah dengan memberikan bantuan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan Poros Maritim Indonesia dan membangun ketahanan pangan. Adapun jenis bantuan yang
akan diberikan diantaranya :
a. Bantuan Pengembangan SMK Perikanan dan Kelautan diberikan kepada SMK lingkup Bidang Studi Keahlian Perikanan dan Kelautan, dapat digunakan untuk pembangunan fisik/bangunan baik struktur maupun infrastruktur serta peralatan pendidikan termasuk Pembangunan Unit Sekolah Baru. Direktorat PSMK mentargetkan dapat membangun
minimal 400 SMK perikanan dan kelautan unggulan pada tahun 2019.
b. Bantuan Pengembangan SMK Pertanian ditujukan untuk mendukung kebijakan pemerintah menuju ketahanan pangan nasional. Bantuan diberikan kepada SMK yang membuka Bidang Keahlian Agrobisnis dan Agroteknologi dan digunakan untuk pembangunan fisik/bangunan baik struktur maupun infrastruktur serta peralatan pendidikan termasuk untuk pembangunan unit sekolah baru. Direktorat PSMK
mentargetkan dapat membangun minimal 600 SMK pertanian unggulan pada tahun 2019.
c. Bantuan Pengembangan SMK Pariwisata dilakukan dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk dana untuk pembangunan ruang dan/atau infrastruktur serta peralatan
bagi SMK Bidang Studi Keahlian lingkup Pariwisata yang ditunjuk.
e. Pengembangan Mutu melalui Cluster SMK Rujukan. SMK Rujukan adalah SMK yang unggul
dalam berbagai aspek sehingga bisa dijadikan acuan/rujukan/referensi bagi SMK-SMK lain. SMK rujukan yang akan dikembangkan merupakan bagian dari program peningkatan mutu
51
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
pendidikan berbasis wilayah (propinsi, kab/kota). SMK Rujukan juga akan menjadi leader dalam mengembangkan mutu SMK dan setidaknya memiliki 3 SMK aliansi yang akan dibina. Setiap SMK Rujukan Menyusun SDP (School Development Plan) dan dibina secara bertahap
pencapaian SNP serta memiliki fasilitas bersama yang meliputi bengkel unggul, sumber belajar/
materi ajar online, website dan informasi kebekerjaan, perpustakaan
termasuk e-library,
jaringan internet yang cukup, tempat pendampingan/ pelatihan guru, teaching factory, testing center untuk kompetensi, produk dan jasa , serta ruang pamer produk/jasa SMK,
dan hubungan industri.
SMK Rujukan
SMK Reguler
Re Grouping menjadi 2.000 SMK
SMK Reguler SMK Rujukan
Siswa 200- 1000 6.000 SMK
Siswa> 1000 1.650 SMK SMK Aliansi 1. Memiliki peserta didik > 1000 siswa; 2. Guru Produktif yang cukup ~> 75; 3. Lahan yang siap dikembangkan > 5000 m2; 4. Jaringan kerja sama Industri > 100 industri; 5. Fasilitas sarana dasar yang baik; 6. Letak sekolah di lokasi strategis; 7. Kinerja baik, khususnya dalam bidang; kebekerjaan, dan nilai UN; 8. Memiliki fasilitas kemampuan sebagai TUK; 9. Para siswanya berkarakter baik.
SMK Aliansi SM
Beberapa Opsi: 1. Investasi untuk menambah siswa 2. Merger dengan SMK lain 3. Re Grouping menjadi 1000 SMK Total Cluster SMK 1.650+ 2.000+ 1.000= 4.650 Cluster
Siswa< 200 5.000 SMK Gambar 3.2 Pengembangan SMK Rujukan & Sistem Kluster SMK
f. Pengembangan teaching factory di SMK. Teaching Factory (TEFA) adalah pembelajaran
yang berorientasi bisnis dan produksi. Atau suatu proses keahlian atau keterampilan (life skill) dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar atau
konsumen. Tujuan TEFA adalah sebagai wadah pelatihan dan praktik berbasis produksi secara
langsung bagi siswa SMK yang berorientasi pada pasar. Sampai dengan tahun 2019, Direktorat Pembinaan SMK akan mendukung pengembangan minimal 200 teaching factory di SMK.
52
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
g. Harmonisasi Kompetensi Kejuruan dengan Kebutuhan Industri dan Review Paket Kejuruan.
Strategi ini bertujuan untuk membangun kerjasama industri dan penyelarasan kejuruan.
Strategi ini meliputi:
i. Pengembangan SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah. SMK Berbasis Industri/
Keunggulan Wilayah berfungsi sebagai pusat pengembangan unit produksi/teaching factory/
industrial based education berbasis keunggulan wilayahnya. Untuk menjadi SMK Berbasis Industri, SMK harus mampu menyelenggarakan usaha bisnis/perusahaan dan dituntut menjalankan fungsi-fungsi baku perusahaan, yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen personalia, manajemen keuangan, manajemen peralatan dan perbekalan, prinsip-prinsip akuntansi, dan inti manajemen (general manager). Dengan
pembelajaran seperti ini, diharapkan lulusannya langsung dapat bekerja di Industri.
ii. Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat. SMK di kawasan industri harus menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berbasis dunia kerja (experiential education/work based learning/hand-on experience) utamanya adalah production based learning (belajar membuat barang jadi yang marketable) yaitu belajar melalui kerja
yang sungguhan seperti yang terjadi di dunia kerja bisnis dan bukan belajar yang sifatnya
tiruan (artifisial). iii. Kerjasama Industri Regional dan Internasional yang bertujuan untuk: a) memproyeksi kebutuhan industri terhadap lulusan pendidikan kejuruan/ vokasi berdasarkan bidang keahlian; b) menanggulangi kekurangan guru mata pelajaran produktif; c) menyedikan tempat praktik yang memadai; dan d) meningkatkan mutu proses pembelajaran di
pendidikan kejuruan/ vokasi yang sangat memerlukan pengalaman kerja melalui pemagangan
di industri/perusahaan. iv. Penyelarasan kejuruan melalui aktifitas: a) pengembangan standar Pola Penyelarasan
Kejuruan di SMK; b) pembentukan Majelis Kemitraan Pendidikan Kejuruan Indonesia (MKPI);
dan c) pengembangan rumusan KKNI kejuruan SMK
h. Standardisasi, Sertifikasi, dan Penjaminan Mutu Lulusan SMK. Strategi ini dilaksanakan
melalui aktifitas berikut:
i. Penyusunan SKL berdasar SKKNI
ii. Pelatihan Assesor SMK
iii. Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan, Proses Pembelajaran dan lulusan
i. Pemenuhan Guru Produktif melalui: a) kolaborasi dengan Lembaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan;
b)
Pengadaan
Guru
Produktif
oleh
Pemerintah
(Pusat+Daerah);
dan
c) Recognition Prior Learning (RPL).
j. Pengembangan SMK Berbasis Pesantren/Komunitas. Bantuan diberikan kepada SMK yang
berada di Pondok Pesatren/Komunitas dan memiliki siswa yang bermukim di asrama Pesantren/
Komunitas. Pemanfaatan dana ditujukan untuk: a) pengembangan/Pembangunan/rehabilitasi
gedung pembelajaran Teori/ Ruang Praktik Siswa beserta perabotnya; b) pembangunan/ rehabilitasi asrama; c) pengadaan Peralatan Praktik; dan d) Biaya perencanaan, pengawasan,
dan pengelolaan administrasi.
53
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
k. Kemitraan Direktorat dengan Institusi/Lembaga terdiri dari: a) Kerjasama dengan
Kementerian/Institusi Dalam Negeri; b) Kemitraan dalam rangka Pengembangan, Penguatan, dan Pendampingan Pembinaan SMK; c) Kunjungan Rintisan Kerjasama Antar Lembaga Luar Negeri; d) Seminar/Workshop Internasional; e) Pengiriman Expert ke Luar Negeri;
f ) Kerjasama TVET Program; g) Kerjasama Pengembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia-Negara
Asia; h) Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat; dan i) Pertukaran Siswa Luar Negeri.
l. Pemasaran Tamatan SMK
sebagai wahana mediator yang menjembatani antara Pencari
Kerja tamatan SMK dengan Penyedia Kerja untuk formasi tenaga kerja tingkat menengah.
Salah satunya dengan mengaktifkan kembali Bursa Kerja Khusus di setiap SMK dengan bekerja
sama dengan industri/instansi/kementerian terkait lainnya
m. Beasiswa prestasi, ajang kompetisi siswa SMK, dan Pameran Produk Kreatif Siswa SMK.
Dit. Pembinaan SMK memotivasi siswa SMK untuk selalu berprestasi melalui: i. Beasiswa Prestasi dan Program Keahlian Khusus. Program Beasiswa prestasi bertujuan mendukung tercapainya pendidikan siswa yang belajar di SMK dan merupakan bentuk
penghargaan bagi siswa-siswa yang berprestasi akademik pada bidangnya masing-masing
pada tingkat Kabupaten antara lain Lomba LKS, O2SN, OSTN, Lomba Debat Bahasa,
Lomba Seni dll, sehingga kualitas siswa di SMK mempunyai daya pikir yang sama dengan
siswa-siswa yang masuk di sekolah menengah lainnya.
ii. Lomba Kompetensi dan Sains. Lomba Kompetensi dan Sains terdiri dari: a) LKS merupakan
salah satu sarana untuk menseleksi siswa untuk mengikuti lomba tingkat internasional World Skill Competition (WSC), maupun tingkat asia Asean Skill Competition (ASC), yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali; dan b) OSTN merupakan Olimpiade Sains Terapan
untuk mengembangkan kemampuan siswa bidang sains terapan.
iii. Lomba Seni dan Olahraga. Lomba ini terdiri atas terdiri dari 2 kegiatan yaitu: a) Lomba Olimpiade Olah Raga Siswa SMK Tingkat Nasional (O2SN); dan Festifal Lomba Seni Siswa
54
SMK Tingkat Nasional (FLS2N).
iv. Pameran Produk Kreatif Siswa SMK
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
4. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik
Arah kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan tujuan strategis ini melalui:
a. Pengelolaan data pokok pendidikan menengah kejuruan
b. Perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja lembaga
c. Penyediaan layanan informasi kebijakan
d. Pengembangan e-Bantuan. Implementasi e-bantuan SMK untuk proses penyaluran bantuan
dan pelaporannya dengan melibatkan ekosistem sekolah, disdik prov/kab/kota dan masyarakat.
Ekosistem Masyarakat
Kerjasama
SK Bantuan online
Wilayah
Bimbingan Teknis
e Ekosistem Dit. Pembinaan SMK
Dana Sharing
Money Online
MoU Bantuan
SMK
Kerjasama Pengajuan Proposal online
Integrasi Dapadik
Proposal online
bantuan Transfer Bantuan Online
Paparan Hasil
Perintah- Kerjasama
Laporan online Perintah- Kerjasama
Ekosistem Dinas Pendidikan
Ekosistem Sekolah
Gambar 3.3 Terobosan Pengelolaan melalui e-Bantuan SMK
55
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
C. Kerangka Regulasi Kerangka regulasi dibutuhkan Direktorat Pembinaan SMK untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN. Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019 serta urgensi perlunya kerangka regulasi. Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Pembinaan SMK, dijelaskan pada tabel 3.1. Tabel 3.1 Kerangka Regulasi
No
56
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
1
Perumusan peraturan/panduan tentang public-private partnership dalam pengembangan Teaching Factory dan Technopark di SMK.
Supaya ada acuan yang jelas mengenai mekanisme public-private partnership dalam pengembangan Teaching Factory dan Technopark di SMK.
2
Perumusan peraturan/panduan tentang Spektrum Keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha/Industri.
Supaya ada acuan yang jelas mengenai Spektrum Keahlian yang dapat dibuka di SMK.
3
Perumusan peraturan/panduan tentang Praktek Kerja Industri bagi siswa SMK dan Pelaksanaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK.
Supaya ada acuan yang jelas mengenai mekanisme Praktek Kerja Industri bagi siswa SMK dan Pelaksanaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK
4
Perumusan peraturan/panduan tentang SMK Rujukan
Supaya ada acuan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan SMK Rujukan bagi propinsi/kab/kota.
5
Perumusan peraturan/panduan tentang sistem block pembelajaran di SMK dalam pengembangan Teaching Factory di SMK
Supaya ada acuan yang jelas mengenai sistem block pembelajaran di SMK dan penghargaan bagi guru yang mengajar dengan sistem block dalam rangka pengembangan Teaching Factory di SMK.
6
Perumusan peraturan/panduan tentang standar kebutuhan sarana dan prasarana di SMK
Supaya ada acuan yang jelas mengenai kebutuhan sarana dan prasarana di SMK.
7
Perumusan peraturan/panduan tentang pengembangan SMK Perikanan dan Kelautan, SMK Pertanian, SMK Pariwisata, SMK berbasis Pondok Pesantren/Komunitas, dan SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah
Supaya ada acuan yang jelas mengenai tentang pengembangan SMK Perikanan dan Kelautan, SMK Pertanian, SMK Pariwisata, SMK berbasis Pondok Pesantren/Komunitas, dan SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah
8
Perumusan peraturan/panduan tentang penguatan kegiatan kesiswaan mendukung bakat dan prestasi siswa di SMK
Supaya ada acuan yang jelas mengenai tentang kegiatan kesiswaan mendukung bakat dan prestasi siswa di SMK.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
D. Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusi yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain: 1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Kemendikbud; 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi
Kemendikbud
dalam
melaksanakan
program-programnya;
dan
3)
memperjelas
ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan SMK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah menengah kejuruan. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, Direktorat Pembinaan SMK
menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,
pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah kejuruan;
b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,
pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah kejuruan;
c) peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan; d) fasilitasi sarana dan prasarana dan pendanaan sekolah menengah kejuruan; e) fasilitasi pembangunan teaching factory dan technopark di lingkungan sekolah menengah kejuruan; f ) pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan yang
diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
g) pelaksanaan penyelarasan kejuruan dan fasilitasi kerja sama industri; h) fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah menengah kejuruan; i) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana
dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah kejuruan;
j) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan
prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah kejuruan;
k) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,
pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah kejuruan; dan
l)
pelaksanaan administrasi Direktorat.
Bagan Organisasi Direktorat Pembinaan SMK dapat dilihat pada Gambar 3.1.
57
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Ditjen Dikdasmen
Sekertariat Ditjen
Direktorat Pembinaan SD
Direktorat Pembinaan SMP
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Pembinaan SMA
Direktorat Pembinaan PKLK
Subang TU
Subdit Program dan Evaluasi
Seksi Program Seksi Evaluasi
Subdi t Kurikulum;
Seksi Pembelajaran Seksi Penilaian
Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri
Subdit Direktorat Peserta Didik Pembinaan SMA
Seksi Penyelarasan Kejuruan
Seksi Bakat dan Prestasi
Seksi Kerjasama Industri
Seksi Kepribadian
Subdit Direktoratdan Kelembagaan Pembinaan PKLK Sarana Prasarana
Seksi Kelembangan Seksi Sarana dan Prasarana
Gambar 3.4 Bagan Organisasi Direktorat PSMK
Dalam mendukung penyelarasan proses pembelajaran di SMK dengan dunia usaha dan dunia industri, Direktorat Pembinaan SMK membentuk sub direktorat baru yaitu Sub Direktorat Penyelarasan Kejuruan Dan Kerjasama Industri sebagai langkah strategik pelibatan publik dalam pengembangan SMK. Sub Direktorat ini bertugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelarasan kejuruan dan fasilitasi kerja sama industri pada SMK dan berfungsi untuk:
a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelarasan
kejuruan dan kerja sama industri SMK;
b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelarasan kejuruan dan
kerja sama industri sekolah menengah kejuruan;
c. Penyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri SMK;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelarasan kejuruan dan kerja sama
58
industri sekolah menengah kejuruan; dan
e. Pelaksanaan evaluasi dan laporan penyelarasan kejuruan dan kerjasana industri sekolah menengah kejuruan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Berikut dijabarkan kegiatan yang menjadi tugas tambahan dari fungsi setiap sub direktorat di dalam Direktorat Pembinaan SMK. 1. Subdit Kelembagaan Dan Sarana Prasarana bertanggung jawab pada pelaksanaan, antara lain :
a. Pengembangan SMK Rujukan
b. Penguatan Tata Kelola SMK Rujukan
c. Pengembangan Technopark
d. SMK Kelautan Pendukung Kemaritiman
e. SMK Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan
f. Pengembangan SMK Pariwisata
g. Naskah Standar Sarana dan Prasarana
h. Unit Sekolah Baru (USB) SMK
i. Ruang Kelas Baru (RKB) SMK
j. Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK
k. Bantuan Peralatan Praktik SMK
l. Rehabilitasi Ruang Belajar
m. SMK Berbasis Pesantren/Komunitas
n. SMK di Papua/Papua Barat/Daerah Khusus/3T.
Kinerja kunci unit ini adalah: • Mendukung ketercapaian RKP Pengembangan Teaching Factory dan Technopark di SMK sebanyak 50 SMK. Terdiri dari 18 Technopark dan 32 Teaching Factory sesuai dengan NAWACITA ke-6. • Pembangunan USB, RKB, RPS, Rehab menunjang ketercapaian target APK pada jenjang SMK sekurang-kurangnya 47,87% pada tahun 2019. • Pengembangan SMK Rujukan dan Bantuan Sarana dan Prasarana SMK mendukung peningkatan persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B. • Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM minimal mencapai 20% dari total satuan pendidikan SMK Negeri. 2.
Subdit Peserta Didik bertanggung jawab pada pelaksanaan, antara lain : a. Beasiswa Prestasi dan Program Keahlian Khusus b. Lomba Kompetensi dan Sains c. Lomba Seni dan Olahraga d. Kartu Indonesia Pintar (KIP) e. Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa
f. Pembekalan lulusan SMK dalam masa tunggu memasuki lapangan pekerjaan
Kinerja kunci unit ini adalah:
• Kartu Indonesia Pintar merupakan kegiatan prioritas pemerintah di bidang pendidikan dalam
mendukung Wajib Belajar 12 Tahun.
• KIP dan Beasiswa turut mendukung pencapaian target Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
• Optimalisasi implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) perlu dilakukan agar dapat mendorong
Industri pendidikan tumbuh 8,5-8,7 persen 59
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
3. Subdit Kurikulum bertanggung jawab pada pelaksanaan, antara lain :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi Pengembangan kurikulum SMK
b. Penyusunan standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran
c. Penyusunan standar, prosedur, dan kriteria Penilaian
d. Penyusunan bahan fasilitasi dan pengembangan teaching factory
e. Penyusunan fasilitasi penjaminan mutu pembelajaran
f. Penyusunan fasilitasi penjaminan mutu penilaian
g. Pelaksanaan Bimtek dan Supervisi dalam pembelajaran
h. Pelaksanaan Bimtek dan supervisi dalam penilaian pembelajaran
i. Pengembangan perpustakaan sebagai resource center dalam pembelajaran
j. Pelaksanaan pameran kreatif menunjang peningkatan kompetensi siswa
Kinerja kunci unit ini adalah:
• Penyempurnaan spektrum paket keahlian yang ada di SMK, struktur program, dan contoh
silabus dari masing-masing paket keahlian serta pengembangan program keahlian 4 tahun.
Seluruh paket keahlian direvisi sesuai dengan perkembangan dunia usaha/dunia industri.
• Penyusunan standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran yang meliputi Prosedur Penyusunan
KTSP K-13 (contoh), Prosedur Pembelajaran (Permen 103), Prosedur pembelajaran di Industri (Prakerin), Pengembangan Medode pembelajaran di SMK,
Pedoman pemberian bansos
e-pembelajaran, Penyusunan/revisi bahan ajar mata pelajaran paket keahlian, Pedoman
pengembangan perpustakaan (resource center, Pedoman supervisi hasil Bimtek pembelajaran.
• Penyusunan standar, prosedur, dan kriteria Penilaian yang meliputi Prosedur Penilaian oleh
pendidik dan satuan pendidikan, Prosedur Penilaian pembelajaran di industri (prakerin),
Pengembangan model – model penilaian di SMK, Pedoman Penulisan Soal, Pedoman Pelaksanaan
Uji Kompetensi Keahlian (UKK, Pedoman pemberian bansos e-penilaian (UNBK), Pedoman
supervisi UAS, Pedoman supervisi UN dan Pedoman Supervisi hasil Bimtek Penilaian.
• Penyusunan bahan fasilitasi dan pengembangan teaching factory (TEFA) yang meliputi
Pedoman pengembangan TEFA, Pedoman pengelolaan keuangan TEFA, Pedoman penyaluran
bansos TEFA, Pedoman pendampingan TEFA, pelaksanaan pendampingan TEFA, dan Pedoman
Supervisi pelaksanaan TEFA.
• Penyusunan fasilitasi penjaminan mutu pembelajaran meliputi Pedoman penjaminan mutu
dalam pembelajaran (standar isi dan standar proses)
• Penyusunan fasilitasi penjaminan mutu penilaian yang meliputi Pedoman penyiapan akreditasi
sekolah dan Pedoman Penjaminan mutu dalam penilaian (standar kelulusan dan standar penilaian).
• Pelaksanaan Bimtek dan Supervisi dalam pembelajaran yang meliputi Pelaksanaan Bimtek
K-13, Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi Kurikulum Program 4 Tahun, Bimtek e-pembelajaran, Bimtek
Pengembangan TEFA, dan Bimtek Penjaminan mutu dalam pembelajaran. Sampai tahun 2019
seluruh SMK dilakukan bimtek
60
• Pelaksanaan Bimtek dan supervisi dalam penilaian pembelajaran yang meliputi Pelaksanaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Bimtek Cara Penilaian (Metode Penilaian), Bimtek Penyusunan Soal Teori UN Kejuruan, Bimtek Penyusunan Soal UKK, Bimtek UNBK, dan Bimtek Penjaminan mutu dalam penilaian.
Sampai akhir tahun 2019 sebesar 75% sekolah melaksanakan UNBK.
• Pengembangan perpustakaan sebagai resource center dalam pembelajaran yang meliputi
penyusunan pedoman perpustakaan sekolah, pengembangan perpustakaan sekolah sebagai resource center, pemberian bantuan sosial, dan pendampingan pengelolaan perpustakaan.
Sampai akhir tahun 2019 sebesar 75% terfaslitasi perpustakaannya.
• Pelaksanaan pameran kreatif menunjang peningkatan kompetensi siswa yang meliputi
pedoman pameran kreatif, bantuan sosial untuk pameran, pendampingan dan supervisi. 30 SMK
setiap tahun
• Penyelesaian Proyek kerjasama dengan Jerman SEDTVET pada tahun 2016.
4. Subdit Program dan Evaluasi bertanggung jawab pada pelaksanaan, antara lain :
a. Dokumen Perencanaan
b. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program
c. Laporan Kinerja
d. Dokumen Layanan Informasi Kebijakan
e. Kemitraan Direktorat Dengan Institusi/Lembaga
f. Data Pokok Pendidikan Khusus SMK
Kinerja kunci unit ini adalah:
• Penguatan perencanaan makro dan pembiayaan program pembinaan SMK.
• Penguatan Monitoring dan Evaluasi program-program Pembinaan SMK.
• Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan Dinas Pendidikan Propinsi/Kab/Kota.
• Mendorong penguatan penggunaan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata
• Pengolahan Data Pokok Pendidikan SMK secara online untuk pembuatan keputusan dalam
kelola di SMK. pemberian bantuan ke SMK.
• Layanan Informasi Kebijakan di berbagai Media seperti Internet, TV, dan Cetak. Media Internet
mengoptimalkan website resmi, Media TV diprioritaskan pada TV Lokal. Media cetak membuat
leaflet, atau booklet tentang Kebijakan dan Program SMK, poster SMK, dll
• Penguatan layanan Kerjasama dengan Kementerian/Institusi Dalam Negeri; Kemitraan dalam
rangka Pengembangan, Penguatan, dan Pendampingan Pembinaan SMK; Kunjungan Rintisan
Kerjasama Antar Lembaga Luar Negeri; Seminar/Workshop Internasional; Pengiriman Expert ke
Luar Negeri; Kerjasama TVET Program; Kerjasama Pengembangan Pendidikan Kejuruan
Indonesia - Negara Asing; Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat; dan Pertukaran Siswa Luar
Negeri.
61
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
5. Subdit Penyelarasan Kejuruan Dan Kerjasama Industri bertanggung jawab pada pelaksanaan:
a. Pengembangan SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah
b. Pengembangan SMK Di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat
c. Kerjasama Industri Regional dan Internasional
d. Standar Pola Penyelarasan Kejuruan Di SMK
e. Pengembangan dan Pemberdayaan MKPI
f. Rumusan Program Kejuruan SMK berbasis KKNI.
Kinerja kunci unit ini adalah:
• Merintis pendirian Subdit Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menjembatani
lulusan SMK menuju dunia kerja dengan cara melakukan penyelarasan kejuruan dengan
kebutuhan pasar kerja, serta merintis hubungan kerjasama SMK dengan Industri
• Pengembangan SMK di Kawasan Industri mendukung target RKP Terciptanya SDM industri
terampil yang kompeten dan siap kerja dengan penyelenggaraan pendidikan kejuruan di
9 SMK berbasis spesialisasi dan kompetensi
• Melakukan Penelusuran lulusan SMK yang bekerja sebagai bagian dalam harmonisasi kejuruan.
• Penguatan pelaksanaan Praktek Kerja Industri bagi lulusan SMK serta pemberdayaan Bursa Kerja
Khusus di SMK.
6. Subbag Tata Usaha bertanggung jawab pada pelaksanaan, antara lain :
a. Layanan Perkantoran
b. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
c. Gedung/Bangunan.
Kinerja kunci unit ini adalah:
• Penyempuranaan layanan sistem remunerasi dengan penyempurnaan Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP).
• Peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat barang dan jasa.
• Rehabilitasi Gedung Kantor
• Penyediaan peralatan kantor dan layanan perkantoran lainnya.
62
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
63
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
64
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
DAFTAR ISI A. Target Kinerja
66
B. Kerangka Pendanaan
74
C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi
82
65
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
A. Target Kinerja Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 merupakan bagian dari sistem
perencanaan
dan
penganggaran
Pemerintah,
seperti
yang
diperintahkan
oleh
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (guidance) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (accountable). Renstra saat ini adalah bagian dari konsistensi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Renstra menggambarkan keterkaitan antara sasaran kementerian, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian, program, dan kegiatan dalam periode 2015—2019. Oleh karena itu Kemendikbud di dalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu:
1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai
dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK);
2. Penetapan target dipilih karena relevan karena relevan dengan indikator kinerjanya, logis
dan berdasarkan pada baseline data yang jelas.
Dalam sistem perencanaan dan penganggaran saat ini, setiap Eselon I diharapkan menetapkan satu program dengan satu atau lebih sasaran program dan dilengkapi dengan IKP dari masing-masing sasaran program, sedangkan Eselon II dimungkinkan memiliki satu atau lebih kegiatan dengan masing-masing kegiatan memiliki satu atau lebih sasaran kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya yang dilengkapi dengan IKK untuk masing-masing sasaran kegiatan. Target kinerja program di setiap Eselon I dan target kinerja kegiatan di seluruh Eselon II harus mencerminkan target kinerja kementerian dan program prioritas nasional. Hubungan antara struktur organisasi, struktur program dan kegiatan, dan kinerja disajikan pada gambar 4.1.
66
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ANGGARAN
STRUKTUR PERENCANAAN
FUNGSI
PRIORITAS
SUB-FUNGSI
PROGRAM LINTAS
KABINET
STRUKTUR KINERJA NASIONAL SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
IK SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TARGET
KEMENTRIAN/LEMBAGA Kementerian/ Lembaga
Bagian Anggaran/ Organisasi
Unit Organisasi ES 1*)
Program
Unit Kerja ES 2*)
Kegiatan
Kebijakan K/ L
Program
Kegiatan
Sasaran Strategis K/L Impact/ Outcome
IK SASARAN Strategis
TARGET
Sasaran Program (Outcome)
Indikator Kinerja Kegiatan
TARGET
Sasaran Program (Output)
Indikator Kinerja Kegiatan
TARGET
Gambar 4.1 Arsitektur struktur program dan kegiatan
Penyusunan Renstra memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah, sekaligus memberi gambaran pembiayaan yang dibutuhkan selama lima tahun mendatang. Secara teknis, sesuai pedoman yang ada, Renstra disusun dengan menggunakan berbagai asumsi pertumbuhan ekonomi, serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan seluruh Eselon I dan Eselon II dari Kemendikbud. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Dari sisi pelaksanaan, pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Target kinerja sasaran strategis dan target kinerja sasaran program ditetapkan berdasarkan unit Eselon II yang dikelola Direktorat Pembinaan SMK sebagaimana dibahas dalam Bab III sub bab Kerangka Kelembagaan. Target kinerja dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Penjelasan dari setiap target kinerja Direktorat Pembinaan SMK sebagai berikut: 1. Target Kinerja Sasaran Strategis (SS) Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kemendikbud yang merupakan cerminan
ketercapaian Tujuan (T), dapat diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
(IKSS). Berikut penjabaran target kinerja dari indikator sasaran strategis 2015—2019 yang terkait
langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan SMK .
67
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
T.1: Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orangtua, dan Aparatur Institusi Pendidikan Dalam Ekosistem Pendidikan Tabel 4.1 Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T1
Kode
SS/IKSS
Sat
Kondisi Awal 2014
2015
2016
2017
2018
2019
SS1
Meningkatnya perilaku positif siswa Indeks integritas siswa SMK
indeks
67/67
68/69
70/72
72/74
74/76
77/78
Nilai
cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
IKSS 1.2 IKSS 1.3
Rata-rata nilai sikap siswa SM minimal baik
T.3: Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tabel 4.2 Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T3
Kode
SS/IKSS
SS6
Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 % APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50% Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.6 Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun
IKSS 6.5 IKSS 6.6 IKSS 6.8
IKSS 6.9
68
Sat
Kondisi Awal 2014
2015
2016
2017
2018
2019
%
68,92
75,70
79,31
82,15
84,09
85,71
%
60,56
63,76
66,87
69,49
71,12
73,05
Rasio
0.53
0.54
0.55
0.57
0.58
0.60
Thn
8.1
8.2
8.3
8.5
8.7
8.8
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
T.4: Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter Tabel 4.3 Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T4
Kode
SS/IKSS
SS 8
Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65% Persentase SM/SMLB yang memenuhi SPM sebanyak 75% Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1 Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7.0 dan UN SMK minimal 7.0
IKSS 8.4 IKSS 8.7 IKSS 8.9
IKSS 8.12
Sat
Kondisi Awal 2014
2015
2016
2017
2018
2019
%
48,17
51,54
54,90
58,27
61,63
65,00
%
0
0
40,00
50,00
60,00
75,00
%
0
60,00
65,00
75,00
80,00
90,00
Nilai
6.0
6.2
6.5
6.7
7.0
7.5
T.6: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik Tabel 4.4 Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T4
Kode
SS/IKSS
SS 14 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud IKSS Skor LAKIP minimal 14.1 sebesar 80 SS15 Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) IKSS Laporan Keuangan 15.1 Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) SS16 Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan IKSS Indeks kepuasan 16.1 pemangku kepentingan kemendikbud sebesar 77
Sat
Kondisi Awal 2014
2015
2016
2017
2018
2019
Skor
72
80
80
80
80
80
opini
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
Indeks
72
73
74
75
76
77
69
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
2. Target Kinerja Sasaran Program (SP)
Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Program (SP) di tiap Eselon I di lingkungan Kemendikbud
dapat diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Program (IKP). Berikut dijabarkan dalam
tabel 4.9 Indikator Kinerja Program Pendidikan Dasar dan Menengah yang terkait dengan tugas
dan fungsi Direktorat Pembinaan SMK. Tabel 4.5 Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kode
SS/IKSS
SP 3.2 Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB/Paket C IKP APK SMA/SMK/SMLB/ 3.2.1 Paket C IKP Angka melanjutkan SMP/ 3.2.2 MTs ke SMA/SMK IKP Rasio APK 3.2.3 perempuan:laki-laki di SMA/SMK SP 3.3 Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/ SMLB/ Paket C IKP Jumlah siswa jenjang 3.3.1 pendidikan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar IKP Angka putus sekolah 3.3.2 SMA/SMK SP 3.4 Sekolah Menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019 IKP Persentase kecamatan 3.4.1 yang memiliki minimal 1 sekolah menengah SP 3.5 Peningkatan kualitas pembelajaran IKP Jumlah SD/SDLB 3.5.1 dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B IKP Rata-rata nilai sikap siswa 3.5.2 SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter) IKP Jumlah perolehan 3.5.3 medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah 70
Sat
Kondisi Awal 2014
2015
2016
2017
2018
2019
%
68.92
75.70
79.31
82.15
84.09
85.71
%
81.00
81.50
82.00
84.00
86.00
88.00
%
100
100
100
100
100
100
siswa
3.700
%
1,66
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
%
71.00
76.60
82.50
88.30
94.20
100.00
sek
15,300
15,300
15,300
15,300
15,300
15,300
Nilai Sikap
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
medali
140
141
148
152
160
168
3.856.476 3.856.676 3.856.899 3.856.979 3.858.211
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Tabel 4.5 Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari Program Pendidikan Dasar dan Menengah (lanjutan)
Kode IKP 3.5.8
SS/IKSS
SM menerapkan program penyelarasan dengan dunia kerja SP 3.6 Jumlah sekolah menengah rujukan/ model di setiap kabupaten/kota IKP Persentase Kabupaten/ 3.6.1 Kota yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah Rujukan/ Model IKP Persentase SM yang 3.6.2 memenuhi akreditasi minimal B SP 3.7 Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) IKP Persentase satuan 3.7.1 pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP SP 3.8 Tata kelola ditjen pendidikan dasar dan menengah yang baik IKP Data pendidikan dasar 3.8.1 dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan IKP Nilai minimal LAKIP 3.8.2 Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (baik)
%
Kondisi Awal 2014 0
%
21.10
29.4
49.9
70.5
90.0
100.0
%
60
65
70
75
80
85
%
0
14
29
52
76
95
%
80
85
87
89
92
95
nilai
70
72
73
75
78
80
Sat
2015
2016
2017
2018
2019
15.0
30.0
45.0
60.0
75.0
71
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
3. Penyediaan & Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Tabel 4.6 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Penyediaan & Peningkatan Layanan Pendidikan SMK
SASARAN/ INDIKATOR
2015
2016
TARGET 2017
2018
2019
Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMK bermutu, berkesetaraan jender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota IKK 3.1 Jumlah siswa SMK penerima BOS SM IKK 3.2 Jumlah RKB SMK yang dibangun IKK 3.3 Jumlah unit SMK baru yang dibangun IKK 3.4 Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMK IKK 3.5 Rehabilitasi ruang pembelajaran SMK IKK 3.6 Pengadaan Sarana Pembelajaran IKK 3.7 Jumlah SMK yang menerapkan kurikulum yang berlaku IKK 3.8 Jumlah bahan ajar SMK yang disusun IKK 3.9 Jumlah SMK yang menerapkan standar penilaian pendidikan IKK 3.10 Jumlah SMK Rujukan IKK 3.11 Jumlah SMK yang melaksanakan teaching factory/technopark IKK 3.12 Jumlah SMK Berbasis Pesantren/Komunitas/ Insdustri IKK 3.13 Jumlah SMK yang mendapat intervensi perluasan akses dan peningkatan mutu di Papua/Papua Barat IKK 3.14 Jumlah siswa yang melaksanakan praktik kerja industri IKK 3.15 Persentase SMK yang menyediakan layanan BKK yang menjembatani dengan DU/DI
72
4,475,329
4,918,551
5,106,953
5,209,146
5,327,316
3,100
6,450
5,373
3,749
3,065
35
126
126
126
126
300
5,799
5,799
5,799
5,799
130
3,309
3,309
3,309
3,309
11,200
2,277
2,277
2,277
2,277
870
11,384
11,384
11,384
11,384
350
355
360
365
370
182
187
192
197
202
117 200
375 200
350 200
300 200
300 200
340
300
400
500
600
96
96
96
96
96
0
1,527,200
1,624,448
1,656,961
1,720,481
8
10
20
30
40
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Tabel 4.6 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Penyediaan & Peningkatan Layanan Pendidikan SMK (lanjutan)
SASARAN/ INDIKATOR IKK 3.16 Jumlah SMK yang melakukan pembelajaran kewirausahaan IKK 3.17 Jumlah sekolah yang menerapkan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan Institusi lainnya IKK 3.18 Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan internasional IKK 3.19 Jumlah siswa SMK yang memperoleh beasiswa IKK 3.20 Jumlah sekolah SMK yang menerapkan pendidikan karakter IKK 3.21 Revitalisasi Paket keahlian di Kabupaten/Kota IKK 3.22 Jumlah siswa SMK penerima bantuan melalui KIP IKK 3.23 Jumlah SMK pariwisata dan kelautan/maritim yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing IKK 3.24 Jumlah SMK Pertanian yang dikembangkan untuk mendukung poros ketahanan pangan IKK 3.25 Satker yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SMK
-
2016 100
TARGET 2017 150
2018 200
2019 250
0
4,250
5,500
7,000
8,250
1,150
2,350
2,400
2,450
2,500
19,655
19,655
19,655
19,655
19,655
4,346
4,346
4,346
4,346
4,346
-
75
110
138
158
2,154,167
2,154,167
2,154,167
2,154,167
2,154,167
40
140
140
140
140
60
160
160
160
160
35
35
35
35
35
2015
73
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
B. Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan. Selain
yang
terkait
langsung
dengan
pengelolaan
keuangan
Negara,
diperhatikan
pula
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Sedangkan yang mengatur cukup terperinci adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Pembagian kewenangan pendidikan menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut dibagi kedalam tiga tingkatan yaitu kewenangan tingkat pemerintah/kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun substansi kewenangannya mencakup bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik/guru dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Penjelasan mengenai kewenangan tingkatan pemerintahan dan bidang yang dikelola dapat dilihat pada Tabel 4.7. Tabel 4.7 Pembagian Wewenang Pengelolaan Pendididikan
74
No
KEWENANGAN
1
MANAJEMEN PENDIDIKAN
2
KURIKULUM
3
AKREDITASI
4
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PEMERINTAH/ KEMENDIKBUD a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi.
PEMERINTAH PROVINSI
a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Penetapan kurikulum Penetapan Penetapan kurikulum nasional pendidikan kurikulum muatan muatan lokal menengah, pendidikan lokal pendidikan pendidikan dasar, dasar, pendidikan menengahdan muatan pendidikan anak usia anak usiadini, dan lokal pendidikan dini, dan pendidikan pendidikan khusus. nonformal. nonformal. Akreditasi perguruan ----tinggi,pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini,dan pendidikan nonformal. a. Pengendalian Pemindahan Pemindahan formasi pendidik, pendidik dan tenaga Pendidik Dan Tenaga pemindahan kependidikan lintas Kependidikan Dalam pendidik, dan Daerah kabupaten/ Daerah Kab/Kota pengembangan kotadalam 1 (satu) karier pendidik. Daerah provinsi. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan Khusus
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Tabel 4.7 Pembagian Wewenang Pengelolaan Pendididikan (lanjutan)
No
KEWENANGAN
5
PERIZINAN PENDIDIKAN
PEMERINTAH/ KEMENDIKBUD a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.
PEMERINTAH PROVINSI a. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat b. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA a. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar Yang diselenggarakan Oleh Masyarakat b. Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat
Pelaksanaan Undang-undang tersebut di atas mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Amendemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat undang-undang dasar tersebut undang-undang Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai peran penting dalam mengerahkan sumber daya yang ada, dimana pengelolaan sumber daya tersebut (dana pendidikan) berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Tabel 4.8 menunjukkan pembagian peran Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan, khususnya yang terkait dengan pendidikan dasar dan menengah.
75
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Tabel 4. 8 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
No
Jenis Biaya
Penanggung Jawab Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah
I
Biaya Investasi Satuan Pendidikan
1.
Biaya Investasi Lahan Pendidikan
a.
Sekolah Standar Nasional
b.
Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal
II
Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan
1.
Biaya Investasi Lahan
Pemerintah/Pemda
2.
Biaya Investasi Selain Lahan
Pemerintah/Pemda
III
Biaya Operasi Satuan Pendidikan
1.
Biaya Personalia
a.
Sekolah Standar Nasional
b.
Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal
1.
Biaya Nonpersonalia
a.
Sekolah Standar Nasional
b.
Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal
IV
Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan
1.
Biaya Personalia
Pemerintah/Pemda
2.
Biaya Nonpersonalia
Pemerintah/Pemda
V
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri
Pemerintah/Pemda
VI
Pemerintah/Pemda Pemerintah/Pemda/Masyarakat
Pemerintah/Pemda Pemerintah/Pemda/Masyarakat
Pemerintah/Pemda
Pemerintah/Pemda/Masyarakat
Pemerintah/Pemda/Masyarakat
Pemerintah
Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah seperti disajikan pada tabel 4.9.
76
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Tabel 4.9 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat
No
Penanggung Jawab
Jenis Biaya
Pendidikan Dasar
I
Biaya Investasi Satuan Pendidikan
1.
Biaya Investasi Lahan Pendidikan
a.
Sekolah Standar Nasional
b.
Tambahan sampai menjadi Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal
2.
Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan
a.
Sekolah Standar Nasional Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal
b.
Pendidikan Menengah
Penyelenggara/Satuan Pendidikan Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/ Pemerintah/Pemda
Penyelenggara/ Penyelenggara/Satuan Pendidikan/ Satuan Pendidikan Masyarakat Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/ Pemerintah/Pemda
II
Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan
1.
Biaya Investasi Lahan
Penyelenggara/Satuan Pendidikan
2.
Biaya Investasi Selain Lahan
Penyelenggara/Satuan Pendidikan
III
Biaya Operasi Satuan Pendidikan
1.
Biaya Personalia
a.
Sekolah Standar Nasional
b.
Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal
2.
Biaya Nonpersonalia
a.
Sekolah Standar Nasional
b.
Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal
IV
Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan
1.
Biaya Personalia
2.
Biaya Nonpersonalia
V
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa
Penyelenggara/Satuan Pendidikan Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/ Pemerintah/Pemda Pemda
Penyelenggara/Satuan Pendidikan/ Masyarakat
Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/ Pemerintah/Pemda
Penyelenggara/Satuan Pendidikan Penyelenggara/Satuan Pendidikan Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/ Pemerintah/Pemda
Selain menjadi tanggung jawab penyelenggara dan satuan pendidikan, pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab tersebut adalah: (i) biaya pribadi peserta didik; (ii) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang 77
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/ atau satuan pendidikan; (iii) pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iv) pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan (v) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Pendanaan masyarakat tersebut diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan kemudian dilaporan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Perkiraan Pendanaan Pendidikan dan Kebudayaan Perkiraan pendanaan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 2010—2014 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005—2025, yaitu: a) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin; b) penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan;dan c) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikandan kebudayaan. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan pendidikan dan kebudayaan tersebut bertujuan mewujudkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggungjawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Total anggaran tahun 2009 mencapai Rp207 triliun atau 20% dari APBN sebesar Rp1.037 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4% dan tingkat inflasi 3,5%. Pada tahun 2010, 20% anggaran pendidikan dari APBN Rp225,2 triliun, yang mencakup 128,7 triliun disalurkan melalui belanja transfer ke daerah dan sebesar Rp96,5 triliun disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga. Pada tahun 2014 diperkirakan APBN akan mencapai Rp1.678 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dan tingkat inflasi 4,8%, sehingga 20% anggaran pendidikan dari APBN tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp349,2 triliun.
78
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Namun demikian sesuai dengan hasil perhitungan dalam Kerangka pengeluaran Jangka Menengah yang disusun oleh setiap unit utama/eselon I terhadap program dan kegiatan yang diampunya didapatkan perkiraan kebutuhuan anggaran seprti ditunjukkan pada Tabel 4.10. Tabel 4.10 Perkiraan Kebutuhan Anggaran di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015 - 2019 (dalam Rp. Miliar)
ALOKASI (Rp Miliar) PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Pembinaan SD Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Dikdasmen
2015
2016
2017
2018
2019
31,347,818 37,664,011 38,747,365 39,920,945 41,132,417
TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Miliar) 188,812,555
6,776,961 5,843,000
6,929,145 7,383,604
7,007,587 7,421,907
7,542,028 7,543,168
35,657,300 35,675,200
8,010,000
9,432,897
9,803,759 10,118,011 10,452,033
47,816,700
9,009,000 11,542,632 12,060,600 12,390,842 12,972,781
57,975,855
7,401,579 7,483,521
912,000
1,542,642
1,566,613
1,592,098
1,620,047
7,233,400
386,757
405,991
442,798
473,794
506,960
2,216,300
Perkiraan kebutuhan anggaran Direktorat PSMK selama periode 2015-2019 adalah sebesar Rp 57,975 triliun. Untuk mencapai sasaran Renstra Direktorat Pembinaan SMK diperlukan peran serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, masyarakat, orang tua, dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pemenuhan pendanaan pendidikan. 3. Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal Implementasi berbagai kebijakan Direktorat Pembinaan SMK dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien melalui proses koordinasi, tata kelola dan pengawasan internal yang akurat dan akuntabel. Berikut
a. Koordinasi
Implementasi Renstra ini dapat efektif dilaksanakan apabila didukung olleh partisipasi dari
pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Koordinasi perlu dilakukan dengan pemangku kepentingan di daerah untuk mengintegrasikan
dan mengkonsolidasikan perencanaan yang disusun dalam rencana strategis ini dengan
rencana pembangunan Pendidikan di daerah.
79
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
b. Tata Kelola
Penjabaran rencana strategis harus dikawal sampai dengan tahapan implementasi yang
dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK maupun oleh pemerintah daerah sebagai rekan
kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pengaturan distribusi anggaran perlu disesuaikan
dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah untuk mencegah terjadinya tumpeng tindih dalam pengalokasian anggaran dan
pelaksanaan pembangunan Pendidikan di daerah.
c. Pengendalian dan Pengawasan
Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggungjawab dari Direktorat Pembinaan SMK dengan bekerja sama dengan
unit pengawas di tingkat daerah. Pengawasan difokuskan untuk menjaga efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan pembangunan Pendidikan di daerah. Sistem pengawasan internal yang efektif
dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi
manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Dalam rangka mendukung tercapainya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan kebudayaan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan dan kebudayaan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, diperlukan sistem dan teknologi informasi secara terpadu yang mampu meningkatkan pelayanan dan mendukung penyediaan informasi dan pelaporan bagi penentu kebijakan pendidikan dan kebudayaan, pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pembelajaran secara tepat, transparan, akuntabel, dan efisien. Gambar 4.2 menunjukkan arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Kemendikbud sesuai dengan Permendiknas Nomor 38 Tahun 2008.
Peserta Didik
Orang Tua
Pemangku Kepentingan Satuan DUDI Pegawai Pendidikan
PTK
Media
Portal Pusat Layanan Prima Pendidikan Nasional
e- Layanan
e- Layanan
e- Layanan
e- Layanan
Portal Pusat Layanan Prima Pendidikan Nasional Integrasi Proses Data Induk Satuan Pendidikan (NPSN)
Data Induk PTK (NUPTK)
Data Induk Peserta Didik (NISN)
Data Induk Pembelajaran
Integrasi Data
Gambar 4.2. Arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Kemdikbud
80
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Pengelola Pendidikan di Daerah
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Untuk mengimplementasikan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu di lingkungan Kemendikbud perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (i) Strategi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud harus selaras dengan Visi dan Misi Kemendikbud; (ii) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud harus mampu mendukung manajemen Kemendikbud dalam mengambil keputusan secara cepat, efisien dan efektif termasuk mengatur wewenang pendistribusian informasi; (iii) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud harus fleksibel untuk mengantisipasi berbagai perubahan termasuk dilakukannya reformasi birokrasi dan organisasi; (iv) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud harus menjamin keamanan dan kesahihan data serta menjamin efisiensi pengelolaan pangkalan data sehingga tidak terjadi data redundancy; (v) Sistem dan Teknologi Informasi Kemdikbud harus mampu menjadi sarana untuk mendukung pemberian layanan pendidikan dan kebudayaan termasuk e-pembelajaran, e-knowledge sharing dan e-sumber belajar; (vi) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud harus mendukung tercapainya Sistem Tata Kelola Kemdikbud termasuk sistem pengawasan dan evaluasi, pelaporan yang handal, efektif dan efisien; dan (vii) Guna menjamin keterpaduan perlu dilakukan terlebih dahulu pembuatan Master Plan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Kemendikbud yang selaras dengan Rencana Strategis Kemendikbud.
81
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi 1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementsi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemendikbud Tahun 2015—2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau program pendidikan dan kebudayaan di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan formal dan nonformal. 2. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; 2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; 3) dilakukan oleh petugas yang memahami
konsep, teori, dan proses serta
berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan handal; 4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; 5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif ); 6) pelaksanaan dapat dipertanggung-jawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); 7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif ); 8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; 9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; 10) berbasis indikator kinerja; dan 11) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut: 1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; 2) pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi; 3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan dan kebudayaan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten dan kota, dinas pendidikan dan kebudayaan kecamatan, dan satuan pendidikan. 3. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah bejalan di lingkungan Kemdikbud meliputi: 1) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, 2) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kemdikbud, 3) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, 4) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Kemdikbud, dan 5) evaluasi akhir masa Renstra.
82
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
4. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat pada Gambar 4.3.
Presiden RI
Bupati/ Walikota u.p Bappeda Form C
Form C 10 hari setelah triwulan berakhir
Form C
Gubernur u.p Bappeda
14 hari setelah triwulan berakhir
Men. PPN Men. Keu Men. PAN
Form C
5 hari setelah triwulan berakhir
Men. DN
Form C
Form A
Kepala SKPD Kabupaten/ Kota
Kepala SKPD Kabupaten/ Kota
Form B
Menteri/ Ka. Lemb
Form B Ka. Unit Kerja
Form A
PPTK
Form B Ka. Unit Kerja
Form A
Form A
PPTK
10 hari setelah triwulan berakhir
Ka. Unit Org Form A
Form A
5 hari setelah triwulan berakhir
Ka. Unit Kerja K/ L
Keterangan : 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakuksn pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembanatuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya
Gambar 4.3. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan
83
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu pasal dalam Permendikbud tersebut mengamanatkan bahwa setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan secara online setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada atasan satker dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab anggaran fungsi pendidikan. Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP, BANSM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional. 5. Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh SKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Satuan Pendidikan Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
a) Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Provinsi
Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk: (i) mengukur tingkat
pencapaian target pembangunan pendidikan dan kebudayaan provinsi; (ii) memperbaiki kinerja aparatur Pemda Kabupaten dan Kota, Kecamatan, dan satuan pendidikan; dan (iii)
meningkatkan
kemampuan
dan
kesanggupan
aparatur
pemda
provinsi
dalam
melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.
b) Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Kota
Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota bertujuan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan pada
kabupaten dan kota tersebut sesuai dengan Renstra SKPD kabupaten dan kota kurun waktu
2015—2019; (ii) memperbaiki kinerja aparatur pemda kecamatan dan satuan pendidikan agar
kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; dan (iii) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda kabupaten dan kota
dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.
c) Pemantauan dan Evaluasi oleh Satuan Pendidikan dan Kebudayaan
Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan pendidikan dan kebudayaan adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan pendidikan dan kebudayaan yang
84
bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
d) Pemantauan dan Evaluasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan
Pemantauan yang dilakukan BSNP bertujuan mengevaluasi capaian Standar Nasional
Pendidikan. Sementara itu, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan adalah untuk mendapatkan pemetaan capaian standar nasional yang dijadikan dasar dalam mengembangkan model intervensi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mencapai standar nasional serta membantu BAN-SM, BAN-PNF, dan
BAN-PT dalam mengakreditasi satuan pendidikan.
85
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
BAB V PENUTUP
86
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
87
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2015—2019 merupakan kesinambungan dari Renstra Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010—2014. Penyusunan Renstra Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2015—2019 dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain mengidentifikasi, verifikasi, menganalisis data, termasuk koordinasi dengan unit kerja di lingkup Direktorat, dan partisipasi seluruh pejabat di lingkungan Direktorat Pembinaan SMK. Renstra ini juga telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan SMK sesuai dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2015—2019 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2015—2019, serta merupakan dasar dan acuan bagi Eselon III dan Eselon IV untuk menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (2) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan; (3) Laporan Tahunan; dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur pencapaian dan keberhasilan jajaran eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Pembinaan SMK juga telah disesuaikan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan struktur Kemendikbud. Selanjutnya IKK ini harus disusun rencana pencapaianya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)/RKA-KL dan diperjanjikan ke dalam format Kontrak Kinerja yang memuat, antara lain: program utama yang dilaksanakan, sasaran yang akan dicapai, output (keluaran) yang akan diwujudkan, dan janji outcome (hasil), yang pada setiap akhir tahun diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan SMK. Semoga dengan disusunnya rencana strategis ini perencanaan program Pendidikan Menengah khususnya pendidikan di SMK akan lebih terarah, akurat dan akuntabel.
88
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
LAMPIRAN DAFTAR ISI Lampiran 1 : Roadmap Pengembangan SMK 2015-2019 90 Lampiran 2 : Milestone Akses, Mutu dan Relevansi SMK s.d 2020
92
Pembangunan, Pendampingan Penguatan dan Produktivitas
Lampiran 3 : Data Pokok SMK 2014/2015 94
89
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Lampiran I Roadmap Pengembangan SMK 2015-2019
2015 • RKB • USB • RPS • Peralatan • BOS * PIP Beasiswa
2017
= 3.600 Ruang = 60 Unit = 1.050 Ruang = 17.108 Set = 4.475.329 Siswa = 1.846.538 Siswa = 19.655 siswa
2016
• RKB • USB • RPS • Peralatan • BOS * PIP • Beasiswa
= 4.100 Ruang = 250 Unit = 3.237 Ruang = 4.500 Set = 5.106.953 = 2.154.167 Siswa = 19.655 siswa
2016
2015
• RKB • USB • RPS • Peralatan • BOS * PIP • Beasiswa
Baseline: • Siswa SMA: SMK= 49%: 51% • APK SMK= 33% • SMK Rujukan= 109 Sekolah
90
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
= 5.626 Ruang = 316 Unit = 3.036 Ruang = 1.068 Set = 4.918.551 = 2.154.167 Siswa = 19.655 siswa
2017
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
2019 2019
2018
• RKB • USB • RPS • Peralatan • BOS * PIP • Beasiswa
= 4.100 Ruang = 250 Unit = 3.238 Ruang = 4.500 Set = 5.327.316 = 2.154.167 Siswa = 19.655 siswa
2018 • RKB • USB • RPS • Peralatan • BOS * PIP • Beasiswa
= 4.100 Ruang = 250 Unit = 3.238 Ruang = 4.500 Set = 5.209.146 = 2.154.167 Siswa = 19.655 siswa
Ketercapaian 2019/ Kontrak Kinerja • Siswa SMA: SMK= 40%: 60% • APK SMK= 44% • SMK Rujukan= 1.650 Sekolah
91
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Lampiran 2 Milestone Akses, Mutu dan Relevansi SMK s.d 2020 Pembangunan, Pendampingan Penguatan dan Produktivitas
2014 • BOS Dikmen • PMU • 109 SMK Rujukan • 340 SMK Maritim • 650 Buku Rujukan • Verifikasi Wilayah
2016
2015
• 500 SMK 4 Tahun HOTS* • Reorganisasi 6000 SMK Kecil • 3000 UN CBT • Tabletisasi SMK • 7500 K13
2015
2014
• Revitalisasi SMK 4 Tahun • K13 di 25% SMK • 1650 SMK Rujukan dibina • 2000 UN CBT * Serifikasi lulusan SMK via UKK
2016
Baseline:
84, 0
% APK SMK/ SMA/ MA
38,6
% APK SMK
88,0
% Kebekerjaan Lulusa SMK
300
SMK Rujukan
* HOTS = High Order Thinking Skills
92
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
2018
2017
• Revitalisasi spektrum SMK • 7.5% lulusan bewirausaha • Implementasi• MEME••
2020
2017
2019
• 1000 SMK dengan Sertifikasi Internasional • e- Pembelajaran • 2300 Materi animatif online • 100 % K13
• APK SMK 60 % dari SM • 3500 SMK punya TEFA a • TV SMK on deman SMK Dwi Bahasa • 789 SMK Maritim
2018
Target 2020/ Kontrak Kinerja
* MEME = Multi Entry Multi Exit
93
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Lampiran 3 Data Pokok SMK 2014/2015
94
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
95
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 44 JUMLAH RUANG KELAS MILIK MENURUT KONDISI DAN BUKAN MILIK TIAP PROVINSI NUMBER OF OWNED CLASSROOMS BY CONDITION AND NOT-OWNED BY PROVINCE Jumlah Ruang Kelas Milik Menurut Kondisi dan Bukan Milik Tiap Provinsi STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE Status Sekolah : Negeri+Swasta SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) Tahun : 2014/2015 TAHUN / YEAR : 2014/2015
SMK14/15
Milik/Owned No.
Provinsi
Baik Rusak Ringan
Rusak Sedang
Bukan
Rusak Berat
Rusak Total
Subjml.
Milik
Jumlah
Province
Good Minor Damage Moderate Damage Major Damage Total Disrepair
Sub Tot. Not-owned
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
2.511 9.672 2.151 8.289 1.631 6.778
2.423 9.823 2.726 8.684 981 8.130
83 603 184 267 14 369
130 536 107 269 17 325
547 2.917 703 1.780 162 1.701
5.694 23.551 5.871 19.289 2.805 17.303
379 1.656 526 708 143 1.085
6.073 25.207 6.397 19.997 2.948 18.388
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
712 4.011 1.298 1.351 354 624 1.196 417 402 1.301
1.006 3.745 857 1.125 442 726 1.114 307 497 1.837
30 279 43 127 4 56 51 11 26 75
29 187 18 68 5 21 68 6 7 62
159 670 203 260 59 132 264 33 103 346
1.936 8.892 2.419 2.931 864 1.559 2.693 774 1.035 3.621
57 285 91 168 68 47 124 12 8 113
1.993 9.177 2.510 3.099 932 1.606 2.817 786 1.043 3.734
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
797 430 637 1.104 82
641 557 647 855 129
52 16 43 17 24
19 20 9 28 1
177 123 105 212 20
1.686 1.146 1.441 2.216 256
56 18 41 122 16
1.742 1.164 1.482 2.338 272
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
808 414 616 2.187 390 500
789 333 726 1.686 384 596
32 1 25 89 15 37
24 3 27 17 45 35
165 31 140 518 81 114
1.818 782 1.534 4.497 915 1.282
129 3 30 139 51 62
1.947 785 1.564 4.636 966 1.344
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
310 250 977 945 834 434 172
313 338 859 762 794 464 231
29 9 1 91 96 62 3
33 23 2 20 69 21 4
76 49 167 183 314 73 42
761 669 2.006 2.001 2.107 1.054 452
40 28 91 117 130 46 27
801 697 2.097 2.118 2.237 1.100 479
54.585
55.527
2.864
2.255
12.629
127.860
6.616
134.476
1 2 3 4 5 6
Indonesia
105
96
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Total
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 44A JUMLAH RUANG KELAS MILIK MENURUT KONDISI DAN BUKAN MILIK TIAP PROVINSI NUMBER OF OWNED CLASSROOMS BY CONDITION AND NOT-OWNED BY PROVINCE Jumlah Ruang Kelas Milik Menurut Kondisi dan Bukan Milik Tiap Provinsi STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC Status Sekolah : Negeri SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) Tahun : 2014/2015 TAHUN / YEAR : 2014/2015
SMK14/15
Milik/Owned No.
Provinsi
Baik Rusak Ringan
Rusak Sedang
Bukan
Rusak Berat
Rusak Total
Subjml.
Milik
Jumlah
Province
Good Minor Damage Moderate Damage Major Damage Total Disrepair
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
764 2.857 640 2.856 767 2.836
464 1.975 564 1.931 434 2.788
18 112 43 48 3 106
97 54 8 72 106
23 750 164 409 34 622
1.366 5.748 1.419 5.316 1.238 6.458
31 282 67 89 51 268
1.397 6.030 1.486 5.405 1.289 6.726
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
643 1.382 984 806 152 439 680 333 338 513
885 1.358 602 569 207 546 571 180 427 719
22 126 21 85 4 42 28 11 18 20
27 79 11 23 10 38 6 5 35
131 265 170 174 19 108 143 30 91 116
1.708 3.210 1.788 1.657 382 1.145 1.460 560 879 1.403
19 109 7 42 1 20 42 5 5 16
1.727 3.319 1.795 1.699 383 1.165 1.502 565 884 1.419
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
586 350 416 621 69
354 453 469 390 117
22 11 41 3 24
5 8 3 19 1
138 96 60 108 20
1.105 918 989 1.141 231
21 10 7 56 4
1.126 928 996 1.197 235
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
495 365 423 1.505 259 409
548 305 515 836 279 526
21 1 12 40 6 18
7 13 7 10 21
71 24 92 341 56 98
1.142 695 1.055 2.729 610 1.072
35 3 1 24 31 14
1.177 698 1.056 2.753 641 1.086
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
232 138 437 743 510 311 126
244 226 457 452 539 287 175
25 9 67 69 55 3
24 20 8 36 18 4
56 34 57 107 168 46 32
581 427 951 1.377 1.322 717 340
11 10 16 43 66 12 14
592 437 967 1.420 1.388 729 354
24.985
21.392
1.134
775
4.853
53.139
1.432
54.571
1 2 3 4 5 6
Indonesia
Sub Tot. Not-owned
Total
106
97
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 44B JUMLAH RUANG KELAS MILIK MENURUT KONDISI DAN BUKAN MILIK TIAP PROVINSI NUMBER OF OWNED CLASSROOMS BY CONDITION AND NOT-OWNED BY PROVINCE Jumlah Ruang Kelas Milik Menurut Kondisi dan Bukan Milik Tiap Provinsi STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : SWASTA / PRIVATE Status Sekolah : Swasta SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) Tahun : 2014/2015 TAHUN / YEAR : 2014/2015
SMK14/15
Milik/Owned No.
Provinsi
Baik Rusak Ringan
Rusak Sedang
Bukan
Rusak Berat
Rusak Total
Subjml.
Milik
Jumlah
Province
Good Minor Damage Moderate Damage Major Damage Total Disrepair
Sub Tot. Not-owned
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
1.747 6.815 1.511 5.433 864 3.942
1.959 7.848 2.162 6.753 547 5.342
65 491 141 219 11 263
33 482 99 197 17 219
524 2.167 539 1.371 128 1.079
4.328 17.803 4.452 13.973 1.567 10.845
348 1.374 459 619 92 817
4.676 19.177 4.911 14.592 1.659 11.662
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
69 2.629 314 545 202 185 516 84 64 788
121 2.387 255 556 235 180 543 127 70 1.118
8 153 22 42 14 23 8 55
2 108 7 45 5 11 30 2 27
28 405 33 86 40 24 121 3 12 230
228 5.682 631 1.274 482 414 1.233 214 156 2.218
38 176 84 126 67 27 82 7 3 97
266 5.858 715 1.400 549 441 1.315 221 159 2.315
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
211 80 221 483 13
287 104 178 465 12
30 5 2 14 -
14 12 6 9 -
39 27 45 104 -
581 228 452 1.075 25
35 8 34 66 12
616 236 486 1.141 37
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
313 49 193 682 131 91
241 28 211 850 105 70
11 13 49 9 19
17 3 14 10 35 14
94 7 48 177 25 16
676 87 479 1.768 305 210
94 29 115 20 48
770 87 508 1.883 325 258
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
78 112 540 202 324 123 46
69 112 402 310 255 177 56
4 1 24 27 7 -
9 3 2 12 33 3 -
20 15 110 76 146 27 10
180 242 1.055 624 785 337 112
29 18 75 74 64 34 13
209 260 1.130 698 849 371 125
29.600
34.135
1.730
1.480
7.776
74.721
5.184
79.905
1 2 3 4 5 6
Indonesia
107
98
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Total
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 45 PERKEMBANGAN JUMLAH RUANG KELAS MILIK NEGERI DAN SWASTA TIAP PROVINSI Perkembangan Jumlah Ruang Kelas Milik Negeri dan Swasta Tiap Provinsi TREND OF PUBLIC AND PRIVATE OWNED CLASSROOMS BY PROVINCE Tahun : 2012/2013--2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2012/2013--2014/2015
No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
Negeri Public
2012/2013 Swasta Jumlah Private Total
Negeri Public
2013/2014 Swasta Jumlah Private Total
0
2014/2015 Negeri Swasta Jumlah Public Private Total
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
980 3.356 803 3.524 847 4.069
4.664 12.435 3.509 10.294 1.431 7.907
5.644 15.791 4.312 13.818 2.278 11.976
1.303 4.434 1.081 4.727 1.154 5.426
4.749 12.636 3.573 10.453 1.456 8.024
6.052 17.070 4.654 15.180 2.610 13.450
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
1.136 1.972 1.267 962 261 661 735 289 485 798
214 5.172 673 966 470 406 1.056 153 115 1.905
1.350 7.144 1.940 1.928 731 1.067 1.791 442 600 2.703
1.485 2.583 1.656 1.260 344 866 990 385 645 1.063
217 5.260 682 986 479 410 1.073 155 116 1.932
1.702 7.843 2.338 2.246 823 1.276 2.063 540 761 2.995
1.708 3.210 1.788 1.657 382 1.145 1.460 560 879 1.403
228 5.682 631 1.274 482 414 1.233 214 156 2.218
1.936 8.892 2.419 2.931 864 1.559 2.693 774 1.035 3.621
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
572 540 657 876 *)
402 154 287 733 *)
974 694 944 1.609 *)
754 721 875 1.164 *)
407 156 292 745 *)
1.161 877 1.167 1.909 *)
1.105 918 989 1.141 231
581 228 452 1.075 25
1.686 1.146 1.441 2.216 256
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
809 382 515 1.649 374 650
574 68 293 1.414 232 155
1.383 450 808 3.063 606 805
1.072 515 664 2.179 498 841
583 68 297 1.435 235 157
1.655 583 961 3.614 733 998
1.142 695 1.055 2.729 610 1.072
676 87 479 1.768 305 210
1.818 782 1.534 4.497 915 1.282
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
343 205 537 830 803 575 211
155 107 825 481 689 278 87
498 312 1.362 1.311 1.492 853 298
433 264 724 1.105 1.025 742 275
156 109 840 485 696 282 89
589 373 1.564 1.590 1.721 1.024 364
581 427 951 1.377 1.322 717 340
180 242 1.055 624 785 337 112
761 669 2.006 2.001 2.107 1.054 452
32.673
58.304
90.977
43.253
Indonesia
59.233 102.486
1.366 4.328 5.748 17.803 1.419 4.452 5.316 13.973 1.238 1.567 6.458 10.845
5.694 23.551 5.871 19.289 2.805 17.303
53.139 74.721 127.860
Catatan / Note : *) Masih tergabung dengan provinsi Kalimantan Timur / Including in East Kalimantan
108
99
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 46 PERKEMBANGAN JUMLAH RUANG KELAS NEGERI DAN SWASTA TIAP PROVINSI Perkembangan Jumlah Ruang Kelas Negeri Dan Swasta Tiap Provinsi TREND OF PUBLIC AND PRIVATE CLASSROOMS BY PROVINCE Tahun : 2012/2013--2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2012/2013--2014/2015
No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
Negeri Public
2012/2013 Swasta Jumlah Private Total
Negeri Public
SMK14/15
2013/2014 Swasta Jumlah Private Total
2014/2015 Negeri Swasta Jumlah Public Private Total
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
980 3.436 809 3.568 863 4.224
4.795 12.582 3.563 10.294 1.431 8.199
5.775 16.018 4.372 13.862 2.294 12.423
1.303 4.513 1.087 4.770 1.170 5.572
4.875 12.779 3.625 10.453 1.456 8.307
6.178 17.292 4.712 15.223 2.626 13.879
1.397 6.030 1.486 5.405 1.289 6.726
4.676 19.177 4.911 14.592 1.659 11.662
6.073 25.207 6.397 19.997 2.948 18.388
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
1.152 2.032 1.283 974 264 661 745 289 507 798
214 5.172 693 966 476 426 1.056 163 117 1.937
1.366 7.204 1.976 1.940 740 1.087 1.801 452 624 2.735
1.501 2.641 1.672 1.272 347 866 1.000 385 666 1.063
217 5.260 701 986 485 429 1.073 165 118 1.963
1.718 7.901 2.373 2.258 832 1.295 2.073 550 784 3.026
1.727 3.319 1.795 1.699 383 1.165 1.502 565 884 1.419
266 5.858 715 1.400 549 441 1.315 221 159 2.315
1.993 9.177 2.510 3.099 932 1.606 2.817 786 1.043 3.734
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
572 540 666 981 *)
428 159 293 779 *)
1.000 699 959 1.760 *)
754 721 884 1.266 *)
432 161 298 790 *)
1.186 882 1.182 2.056 *)
1.126 928 996 1.197 235
616 236 486 1.141 37
1.742 1.164 1.482 2.338 272
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
809 382 516 1.682 379 650
583 68 306 1.477 243 169
1.392 450 822 3.159 622 819
1.072 515 665 2.211 503 841
592 68 310 1.496 246 171
1.664 583 975 3.707 749 1.012
1.177 698 1.056 2.753 641 1.086
770 87 508 1.883 325 258
1.947 785 1.564 4.636 966 1.344
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
343 205 587 868 814 575 211
161 111 845 481 706 289 98
504 316 1.432 1.349 1.520 864 309
433 264 773 1.142 1.036 742 275
162 113 859 485 712 293 100
595 377 1.632 1.627 1.748 1.035 375
592 437 967 1.420 1.388 729 354
209 260 1.130 698 849 371 125
801 697 2.097 2.118 2.237 1.100 479
33.365
59.280
92.645
43.925
60.180 104.105
54.571
Indonesia Catatan / Note :
*) Masih tergabung dengan provinsi Kalimantan Timur / Including in East Kalimantan
100
109 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
79.905 134.476
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 47 JUMLAH LABORATORIUM MENURUT JENIS TIAP PROVINSI NUMBER OF LABORATORIES TYPE ANDJenis PROVINCE Jumlah LaboratoriumBYMenurut Tiap Provinsi STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE Status Sekolah : Negeri+Swasta SMK /Tahun VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) : 2014/2015 TAHUN / YEAR : 2014/2015 No.
1 2 3 4 5 6
SMK14/15
Provinsi
IPA
Biologi
Kimia
Fisika
Bahasa
Multimedia
Komputer
Jumlah
Province
Science
Biology
Chemistry
Physics
Language
Multimedia
Computer
Total
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
28 194 56 324 26 189
12 36 11 38 2 37
34 192 41 167 30 149
15 86 29 106 10 87
147 291 76 293 47 260
104 223 100 240 41 326
520 1.994 577 1.577 249 1.734
860 3.016 890 2.745 405 2.782
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
39 122 33 21 6 36 30 16 15 77
21 38 7 10 6 1 3 4 6 17
22 81 22 24 7 4 17 2 13 24
24 55 17 12 5 3 23 4 5 20
30 142 20 30 12 15 30 9 8 35
30 85 22 24 11 23 33 14 17 34
145 779 183 229 78 94 175 71 55 360
311 1.302 304 350 125 176 311 120 119 567
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
28 30 19 18 3
15 9 3 5 -
18 14 10 20 2
13 14 5 5 1
18 11 27 36 6
18 15 18 27 6
140 75 96 146 17
250 168 178 257 35
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
38 10 38 99 12 70
6 8 8 32 2 10
5 10 5 48 4 10
7 13 6 42 3 13
10 9 9 50 8 7
16 5 9 53 11 15
89 53 97 357 43 74
171 108 172 681 83 199
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
20 26 17 64 41 23 3
10 6 3 12 30 13 5
13 7 11 10 24 19 3
8 7 6 6 25 13 3
8 6 22 11 14 18 4
5 4 32 19 18 5 9
40 50 134 111 112 83 41
104 106 225 233 264 174 68
1.771
426
1.062
691
1.719
1.612
10.578
17.859
Indonesia
110
101
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 47A JUMLAH LABORATORIUM MENURUT JENIS TIAP PROVINSI NUMBER OF LABORATORIES TYPE ANDJenis PROVINCE Jumlah LaboratoriumBYMenurut Tiap Provinsi STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC Status Sekolah : Negeri SMK /Tahun VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) : 2014/2015 TAHUN / YEAR : 2014/2015 No.
1 2 3 4 5 6
SMK14/15
Provinsi
IPA
Biologi
Kimia
Fisika
Bahasa
Multimedia
Komputer
Jumlah
Province
Science
Biology
Chemistry
Physics
Language
Multimedia
Computer
Total
2 50 9 106 8 72
22 4 17 2 18
7 74 21 57 16 69
5 35 19 54 7 44
42 77 20 100 28 83
21 45 17 77 18 99
87 300 102 365 94 463
164 603 192 776 173 848
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
33 48 28 14 5 30 17 14 15 32
19 22 6 7 3 1 2 4 6 14
17 39 20 14 2 4 9 2 11 14
22 22 13 11 2 3 20 3 4 14
26 31 16 21 5 11 17 6 7 21
28 24 18 8 3 14 18 9 14 16
111 172 115 109 20 54 73 48 34 101
256 358 216 184 40 117 156 86 91 212
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
21 23 12 10 2
14 9 3 4 -
18 11 6 17 1
12 14 4 5 1
17 11 21 27 5
15 13 14 14 5
75 58 67 60 13
172 139 127 137 27
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
25 10 29 49 11 54
3 6 7 16 2 7
2 9 5 26 4 6
2 11 6 29 3 11
9 8 9 36 8 7
13 5 7 36 9 15
54 45 61 190 26 60
108 94 124 382 63 160
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
16 19 8 43 31 20 2
7 4 2 8 23 12 4
9 6 4 5 19 17 3
7 7 3 5 19 12 3
6 3 8 9 11 12 3
3 1 17 13 11 3 5
25 34 47 58 52 44 34
73 74 89 141 166 120 54
868
278
544
432
721
628
3.251
6.722
Indonesia
111
102
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 47B JUMLAH LABORATORIUM MENURUT JENIS TIAP PROVINSI NUMBER OF LABORATORIES TYPE ANDJenis PROVINCE Jumlah LaboratoriumBYMenurut Tiap Provinsi STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : SWASTA / PRIVATE Status Sekolah : Swasta SMK /Tahun VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) : 2014/2015 TAHUN / YEAR : 2014/2015 No.
1 2 3 4 5 6
SMK14/15
Provinsi
IPA
Biologi
Kimia
Fisika
Bahasa
Multimedia
Komputer
Jumlah
Province
Science
Biology
Chemistry
Physics
Language
Multimedia
Computer
Total
26 144 47 218 18 117
12 14 7 21 19
27 118 20 110 14 80
10 51 10 52 3 43
105 214 56 193 19 177
83 178 83 163 23 227
433 1.694 475 1.212 155 1.271
696 2.413 698 1.969 232 1.934
6 74 5 7 1 6 13 2 45
2 16 1 3 3 1 3
5 42 2 10 5 8 2 10
2 33 4 1 3 3 1 1 6
4 111 4 9 7 4 13 3 1 14
2 61 4 16 8 9 15 5 3 18
34 607 68 120 58 40 102 23 21 259
55 944 88 166 85 59 155 34 28 355
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
7 7 7 8 1
1 1 -
3 4 3 1
1 1 -
1 6 9 1
3 2 4 13 1
65 17 29 86 4
78 29 51 120 8
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
13 9 50 1 16
3 2 1 16 3
3 1 22 4
5 2 13 2
1 1 14 -
3 2 17 2 -
35 8 36 167 17 14
63 14 48 299 20 39
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
4 7 9 21 10 3 1
3 2 1 4 7 1 1
4 1 7 5 5 2 -
1 3 1 6 1 -
2 3 14 2 3 6 1
2 3 15 6 7 2 4
15 16 87 53 60 39 7
31 32 136 92 98 54 14
903
148
518
259
998
984
7.327
11.137
Indonesia
112
103
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 48 PERKEMBANGAN JUMLAH LABORATORIUM NEGERI DAN SWASTA TIAP PROVINSI TRENDPerkembangan OF PUBLIC AND PRIVATE LABORATORIES BY PROVINCE Jumlah Laboratorium Negeri Dan Swasta Tiap Provinsi SMK /Tahun VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) : 2012/2013--2014/2015 TAHUN / YEAR : 2012/2013--2014/2015
No.
2012/2013 Negeri Swasta Jumlah Public Private Total
Provinsi Province 1 2 3 4 5 6
SMK14/15
2013/2014 Negeri Swasta Jumlah Public Private Total
2014/2015 Negeri Swasta Jumlah Public Private Total
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
198 434 80 525 124 459
428 999 338 747 106 868
626 1.433 418 1.272 230 1.327
226 494 95 598 144 521
494 1.190 375 820 116 947
720 1.684 470 1.418 260 1.468
164 603 192 776 173 848
696 2.413 698 1.969 232 1.934
860 3.016 890 2.745 405 2.782
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
135 191 95 105 24 66 94 42 55 134
23 388 31 63 46 25 78 16 68
158 579 126 168 70 91 172 58 55 202
154 217 110 120 28 75 109 48 63 153
29 456 34 74 51 30 90 14 72
183 673 144 194 79 105 199 62 63 225
256 358 216 184 40 117 156 86 91 212
55 944 88 166 85 59 155 34 28 355
311 1.302 304 350 125 176 311 120 119 567
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
95 87 92 118 *)
36 7 30 68 *)
131 94 122 186 *)
108 98 103 135 *)
42 7 34 75 *)
150 105 137 210 *)
172 139 127 137 27
78 29 51 120 8
250 168 178 257 35
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
46 27 29 193 46 39
19 3 5 174 9 24
65 30 34 367 55 63
50 31 32 220 53 45
21 4 6 218 9 39
71 35 38 438 62 84
108 94 124 382 63 160
63 14 48 299 20 39
171 108 172 681 83 199
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
52 27 58 81 99 66 33
6 10 76 28 17 14 1
58 37 134 109 116 80 34
61 31 67 92 113 75 38
6 10 83 31 19 14 1
67 41 150 123 132 89 39
73 74 89 141 166 120 54
31 32 136 92 98 54 14
104 106 225 233 264 174 68
3.949
4.751
8.700
4.507
5.411
9.918
6.722
Indonesia Catatan / Note :
*) Masih tergabung dengan provinsi Kalimantan Timur / Including in East Kalimantan
113
104
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
11.137 17.859
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 49 PERKEMBANGAN JUMLAH PERPUSTAKAAN NEGERI DAN SWASTA TIAP PROVINSI TRENDPerkembangan OF PUBLIC AND PRIVATE LIBRARIES BY PROVINCE Jumlah Perpustakaan Negeri Dan Swasta Tiap Provinsi SMK /Tahun VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) : 2012/2013--2014/2015 TAHUN / YEAR : 2012/2013--2014/2015
No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
Negeri Public
2012/2013 Swasta Jumlah Private Total
SMK14/15
2013/2014 Negeri Swasta Jumlah Public Private Total
2014/2015 Negeri Swasta Jumlah Public Private Total
54 136 18 153 47 176
436 892 205 665 133 692
490 1.028 223 818 180 868
64 160 21 180 55 207
572 1.170 269 872 174 908
636 1.330 290 1.052 229 1.115
47 177 50 189 44 226
383 1.142 293 812 128 757
430 1.319 343 1.001 172 983
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
56 84 61 42 9 37 42 30 25 51
21 297 60 62 23 35 60 30 15 105
77 381 121 104 32 72 102 60 40 156
66 99 72 49 11 44 49 35 29 60
28 390 79 81 30 46 79 39 20 138
94 489 151 130 41 90 128 74 49 198
90 159 71 47 13 57 72 29 32 72
33 369 60 69 36 41 104 19 16 174
123 528 131 116 49 98 176 48 48 246
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
28 29 39 41 *)
26 16 22 74 *)
54 45 61 115 *)
33 34 46 48 *)
34 21 29 97 *)
67 55 75 145 *)
62 61 35 52 10
47 20 36 88 5
109 81 71 140 15
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
27 11 29 61 14 30
17 4 10 141 4 20
44 15 39 202 18 50
32 13 34 72 16 35
22 5 13 185 5 26
54 18 47 257 21 61
53 32 64 103 29 74
46 5 32 155 15 29
99 37 96 258 44 103
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
26 12 35 29 48 31 10
6 5 54 34 40 11 2
32 17 89 63 88 42 12
31 14 41 34 56 36 12
8 7 71 45 52 14 3
39 21 112 79 108 50 15
43 39 35 63 81 44 12
19 8 63 50 60 18 10
62 47 98 113 141 62 22
Indonesia 1.521 4.217 5.738 1.788 5.532 Catatan / Note : *) Masih tergabung dengan provinsi Kalimantan Timur / Including in East Kalimantan
7.320
2.267
5.142
7.409
114
105
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Siswa TABELArus / TABLE : 50Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun : 2009/2010 - 2014/2015 ARUS SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) FLOW OF PUPILS OF VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2009/2010--2014/2015 Tahun Year
SB NE
09/10
1.219.418
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
1.443.517
1.493.178
1.464.371
1.409.229
1.440.972
X 1.224.423 ----> d |\ 1,95% | \ 23.930 r \_____ 0,39% p 4.773 97,66% | 1.195.720 | 1.448.290 ----> d |\ 6,77% | \ 98.011 r \_____ 0,28% p 4.023 92,95% | 1.346.256 | 1.497.201 ----> d |\ 9,82% | \ 146.991 r \_____ 0,26% p 3.954 89,92% | 1.346.256 | 1.468.325 ----> d |\ 3,47% | \ 50.957 r \_____ 0,28% p 4.048 96,25% | 1.413.320 | 1.413.277 |\ 2,32% | \ 32.799 r \_____ 0,44% p 6.229 97,24% | 1.374.249 | 1.447.201
Tingkat / Grade XI
SMK14/15
Lulusan
XII
1.133.951 ----> d |\ 3,86% | \ 43.719 r \____ 0,31% p 3.555 95,83% | 1.086.677 \___ | 1.199.275 ----> d |\ 2,11% | \ 25.274 r \____ 0,27% p 3.216 97,62% | 1.170.785 \___ | 1.349.472 ----> d |\ 4,82% | \ 65.101 r \____ 0,23% p 3.154 94,94% | 1.281.217 \___ | 1.438.311 ----> d |\ 4,65% | \ 66.934 r \____ 0,22% p 3.207 95,12% | 1.368.170 \___ | 1.416.527 ----> d |\ 2,49% | \ 35.339 r \____ 1,48% p 20.931 96,03% | 1.360.257 \___ | 1.395.180
960.694 ----> d |\ 3,23% | \ 30.991 r \_________ 0,30% 2.916 | \___ | 1.089.593 ----> d |\ 0,14% | \ 1.507 r \_________ 0,16% 1.699 | \___ | 1.172.484 ----> d |\ 0,14% | \ 1.600 r \_________ 0,14% 1.666 | \___ | 1.282.883 ----> d |\ 0,87% | \ 11.146 r \_________ 0,13% 1.683 | \___ | 1.369.853 ----> d |\ 1,32% | \ 18.144 r \_________ 0,63% 8.607 | \___ | 1.368.864
Graduates
Jml. Siswa Mengulang Tot. Pupils
3.319.068
g 96,47% 926.787
g 99,71% 1.086.387
124.792 3,34% 0,24% 8.938
4.019.157
g 99,72% 1.169.218
124.791 3,10% 0,22% 8.774
4.189.519
g 99,00% 1.270.054
129.037 3,08% 0,21% 8.938
4.199.657
g 98,05% 1.343.102
86.282 2,05% 0,85% 35.767
4.211.245
1. r = Mengulang / Repeaters , d = Putus Sekolah / Drop-outs , p = Naik Tingkat / Promoters , g = Lulusan / Graduates 2. Siswa Baru / New Entrants = Siswa Tingkat X / Pupils in Grade X - Mengulang Tingkat X Repeaters in Grade X 3. Siswa Naik Tingkat XI / Promotion to Grade XI = Siswa Tingkat XI / Pupils in Grade XI - Mengulang Tingkat XI Repeaters in Grade XI 4. r % + p % + d % = 100 %
115
Drop-out
98.640 2,97%
3.737.158
Catatan / Notes :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Putus Sek.
0,34% 11.244
Siswa Tingkat XII termasuk Tingkat XIII/Pupils in Grade XII include pupils in Grade XIII
106
Repeaters
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Perkembangan TABEL / TABLE : 51 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun : 2002/2003--2014/2015 PERKEMBANGAN JUMLAH SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TREND OF PUPILS OF VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2002/2003--2014/2015 Tahun Year 2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
SB NE 756.832
755.962
779.590
812.215
900.430
1.056.110
1.203.686
1.219.418
1.443.517
1.493.178
1.464.371
1.409.229
1.440.972
Tingkat/Grade X XI 760.030 695.016 \_____ \____ 93,94% ______ \ 758.442 713.939 \_____ \____ 93,73% ______ \ 783.651 710.919 \_____ \____ 94,24% ______ \ 816.676 738.475 \_____ \____ 95,95% ______ \ 907.870 783.625 \_____ \____ 99,26% ______ \ 1.060.117 901.154 \_____ \____ 96,99% ______ \ 1.208.160 1.028.221 \_____ \____ 93,86% ______ \ 1.224.423 1.133.951 \_____ \____ 97,95% ______ \ 1.448.290 1.199.275 \_____ \____ 93,18% ______ \ 1.497.201 1.349.472 \_____ \____ 96,07% ______ \ 1.468.325 1.438.311 \_____ \____ 96,47% ______ \ 1.413.277 1.416.527 \_____ \____ 98,72% ______ \ 1.447.201 1.395.180
96,28%
93,78%
95,20%
96,18%
99,24%
95,36%
93,43%
96,09%
97,77%
95,07%
95,24%
96,64%
Lulusan XII Graduates 644.707 \__ ______ 627.358 \ 97,31% 669.193 \__ ______ 640.897 \ 95,77% 669.498 \__ ______ 634.523 \ 94,78% 676.776 \__ ______ 641.666 \ 94,81% 710.237 \__ ______ 685.982 \ 96,58% 777.691 \__ ______ 752.912 \ 96,81% 859.323 \__ ______ 825.222 \ 96,03% 960.694 \__ ______ 926.787 \ 96,47% 1.089.593 \__ ______ 1.086.387 \ 99,71% 1.172.484 \__ ______ 1.169.218 \ 99,72% 1.282.883 \__ ______ 1.270.054 \ 99,00% 1.369.853 \__ ______ 1.343.102 \ 98,05% 1.368.864
SMK14/15
Jml. Siswa Tot.Pupils 2.099.753
2.141.574
2.164.068
2.231.927
2.401.732
2.738.962
3.095.704
3.319.068
3.737.158
4.019.157
4.189.519
4.199.657
Putus Sek. Drop-outs 86.783 4,13% 116.199 5,43% 109.833 5,08% 88.959 3,99% 32.898 1,37% 94.032 3,43% 170.832 5,52% 98.640 2,97% 124.792 3,34% 124.791 3,10%
129.037 3,08% 86.282 2,05%
4.211.245
107 116
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
Kohort Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TABELSiswa / TABLE : 52 Tahun : 2002/2003--2014/2015 KOHORT SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SMK14/15
COHORT OF PUPILS OF VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2002/2003--2014/2015 Tingkat/Grade
Tahun Year
VII
2002/03
100 760.030
2003/04
100 758.442
94 713.939
2004/05
100 783.651
94 710.919
Lulusan
VIII
IX
Graduates
88 669.498 83 634.523
2005/06
100 816.676
94 738.475
89 676.776 85 641.666
2006/07
100 907.870
96 783.625
91 710.237 88 685.982
2007/08
100 1.060.117
99 901.154
95 777.691 92 752.912
2008/09
100 1.208.160
97 1.028.221
95 859.323 91 825.222
2009/10
100 1.224.423
94 1.133.951
91 960.694 87 926.787
2010/11
100 1.448.290
98 1.199.275
90 1.089.893 90 1.086.387
2011/12
100 1.497.201
93 1.349.472
96 1.172.484 95 1.169.218
2012/13
100 1.468.325
96 1.438.311
89 1.282.883 88 1.270.054
2013/14
100 1.413.277
96 1.416.527
91 1.369.853 90 1.343.102
2014/15
100 1.447.201
99 1.395.180
93 1.368.864 117
108
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 1 GAMBARAN UMUM INDIKATOR PENDIDIKAN Gambaran Umum Indikator Pendidikan OVERVIEW OF EDUCATIONAL INDICATORS SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2014/2015
SMK14/15
No. Jenis Indikator Type of Indicators 1.
Angka/Persentase / Rates/Percentage Angka Mengulang/ Repetition Rate
2.
Angka Putus Sekolah / Drop-out Rate
3.
Angka Lulusan / Completion Rate
4.
Nilai Indikator Value of Indicators Siswa / Pupils 2013/2014 4.199.657
Mengulang Repeaters 35.767
Angka Mengulang Repetition Rate 0,85
Siswa / Pupils 2013/2014 4.199.657
Putus Sekolah Drop-outs 86.282
Angka Putus Sekolah Drop-outs Rate 2,05
Siswa Tk.XII 13/14 Pupils Gr.XII 13/14 1.369.853
Lulusan Graduates 1.343.102
Angka Lulusan Completion Rate 98,05
Persentase Guru Tidak Tetap terhadap Kepala Sekolah dan Guru / Percentage of Parttime Teachers to Headmasters and Teachers
KS & Guru seluruh Total HM & Teachers 359.099
Guru Tidak Tetap Part-time Teachers 128.049
% Guru TT % of PT Teachers 35,66
5.
Persentase Guru Layak Mengajar terhadap Kepala Sekolah dan Guru / Percentage of Qualified Teachers to Headmasters and Teachers
KS & Guru seluruh KS & Guru Layak % KS & Guru Layak Total HM & Teachers Qualified HM & Teachers % of Qualified Teachers 359.099 304.686 84,85
6.
Persentase Kepala Sekolah Perempuan terhadap Kepala Sekolah / Percentage of Female Headmasters to Headmasters
7.
Kepala Sekolah Headmasters 12.421
Kepsek Perempuan Female Headmasters 1.477
% Kepsek Peremp % of Female Headm 11,89
Persentase Ruang Kelas Milik Baik terhadap Ruang Kelas Milik / Percentage of Good Owned Classrooms to Owned Classrooms
R. Kelas Milik Owned Classrooms 127.860
RK Milik Baik Good Owned Cls 54.585
% RKM Baik % of Good O.Cls 42,69
8.
Persentase Laboratorium terhadap Sekolah/ Percentage of Laboratories to Schools
Sekolah/Schools 12.421
Lab/Laboratories 17.859
% Lab/% Lab 143,78
9.
Persentase Perpustakaan terhadap Sekolah/ Percentage of Libraries to Schools
Sekolah/Schools 12.421
Perpus/Libraries 7.409
% Perpus/% Libraries 59,65
118
109
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 1 (lanjutan/continued) GAMBARAN UMUM INDIKATOR PENDIDIKAN Gambaran Umum Indikator Pendidikan OVERVIEW OF EDUCATIONAL INDICATORS Tahun : 2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2014/2015
SMK14/15
No. Jenis Indikator Type of Indicators
Nilai Indikator Value of Indicators
Rasio Pendidikan / Educational Ratios
Negeri Public 538
Private 269
Rata-rata Average 339
Swasta
1.
Siswa per Sekolah / Pupils to Schools
2.
Siswa per Kelas / Pupils to Classes
29
29
29
3.
Siswa per KS & Guru / Pupils to HM & Teachers
12
11
12
4.
Kelas per Sekolah / Classes to Schools
18,26
9,23
11,59
5.
Kelas per Ruang Kelas Milik Classes to Owned Classrooms
1,12
1,13
1,13
6.
Kelas per KS & Guru / Classes to HM & Teachers
0,42
0,39
0,40
7.
KS & Guru per Sekolah / HM & Teachers to Schools
44
24
29
Tingkat / Grade 8.
9.
Siswa per Sekolah per Tingkat Pupils to Schools by Grade Siswa per Kelas per Tingkat Pupils to Classes by Grade
X
XI
XII
Rata-rata Average
117
112
110
339
29
29
30
29
119
110
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 2
SMK14/15
ANGKA MENGULANG MENURUT TINGKAT TIAP PROVINSI Angka Mengulang Menurut Tingkat Tiap Provinsi REPETITION RATES BY GRADE AND PROVINCE Tahun : 2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2014/2015 No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
X
Tingkat / Grade XI
XII
Rata-rata Average
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
0,32 0,44 0,43 0,39 0,29 0,39
0,86 1,83 1,93 1,76 0,64 1,34
0,16 0,51 0,62 0,46 0,21 0,46
0,45 0,92 0,99 0,86 0,39 0,73
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
0,36 0,54 0,78 0,43 0,58 0,43 0,62 0,69 0,48 0,45
0,64 1,85 0,47 1,09 0,56 1,08 1,36 1,03 0,72 1,98
0,91 0,88 0,33 0,78 0,33 0,71 0,62 0,84 1,34 0,80
0,63 1,10 0,52 0,79 0,49 0,75 0,89 0,86 0,81 1,03
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
0,67 0,73 0,53 0,52 -
1,25 1,00 1,60 1,85 0,19
1,08 1,40 1,58 1,02 0,45
1,00 1,04 1,27 1,12 0,21
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
0,39 0,92 0,57 0,47 0,40 1,04
1,08 1,04 2,04 1,07 2,80 2,02
0,86 0,57 1,18 0,85 0,41 2,32
0,79 0,84 1,31 0,80 1,33 1,81
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
0,33 0,18 0,20 0,46 0,62 0,26 0,30
0,54 0,97 0,84 1,61 1,08 0,89 1,96
0,99 2,85 0,47 2,85 0,60 0,50 0,93
0,62 1,31 0,52 1,54 0,79 0,55 1,08
Indonesia 0,44 1,48 0,63 Catatan / Notes: Angka mengulang dihitung dari jumlah mengulang menurut tingkat tahun tertentu dibagi dengan jumlah siswa menurut tingkat tahun sebelumnya dikalikan dengan 100% Repetition rates are calculated by number of repeaters by grade divided by number of pupils in by grade, previous academic year, and multiply by 100%
0,85
120
111
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 3
SMK14/15
PERKEMBANGAN ANGKA Perkembangan AngkaMENGULANG MengulangTIAP TiapPROVINSI Provinsi TREND OF REPETITION RATE BY PROVINCE Tahun : 2010/2011-2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2010/2011--2014/2015 No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
2011/12 Jml./No.
%
2012/13 Jml./No.
%
2013/14 Jml./No.
%
2014/15 Jml./No.
%
223 843 250 1.074 234 1.212
0,09 0,14 0,16 0,19 0,27 0,20
219 825 246 1.054 230 1.190
0,09 0,12 0,14 0,17 0,27 0,18
224 840 251 1.074 234 1.212
0,10 0,11 0,13 0,17 0,28 0,17
1.055 6.876 1.857 5.300 330 5.127
0,45 0,92 0,99 0,86 0,39 0,73
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
314 461 218 198 143 74 205 185 94 219
0,66 0,16 0,27 0,30 0,76 0,20 0,27 0,88 0,35 0,21
308 452 214 195 141 73 201 181 93 215
0,65 0,14 0,26 0,28 0,71 0,19 0,25 0,89 0,37 0,20
314 460 218 199 144 74 205 184 95 219
0,64 0,14 0,25 0,25 0,66 0,18 0,23 0,90 0,37 0,20
312 3.767 451 628 107 308 810 176 206 1.119
0,63 1,10 0,52 0,79 0,49 0,75 0,89 0,86 0,81 1,03
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
112 118 171 288 *)
0,23 0,53 0,46 0,43 *)
110 116 168 283 *)
0,22 0,51 0,45 0,40 *)
112 118 171 288 *)
0,22 0,50 0,42 0,41 *)
516 247 518 692 16
1,00 1,04 1,27 1,12 0,21
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
104 93 231 363 113 170
0,23 0,60 0,76 0,32 0,62 0,68
102 91 227 356 111 167
0,21 0,51 0,74 0,28 0,52 0,66
104 93 231 363 113 170
0,19 0,49 0,64 0,27 0,45 0,62
431 158 473 1.083 331 495
0,79 0,84 1,31 0,80 1,33 1,81
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
66 91 78 200 280 340 173
0,35 0,63 0,13 0,44 0,50 1,22 1,10
65 90 76 196 275 334 170
0,36 0,61 0,11 0,37 0,49 1,27 1,17
66 92 77 200 280 340 173
0,36 0,58 0,10 0,41 0,38 1,21 1,23
114 206 416 747 586 156 153
0,62 1,31 0,52 1,54 0,79 0,55 1,08
Indonesia 8.938 0,24 8.774 0,22 8.938 Catatan / Note : *) Masih tergabung dengan provinsi Kalimantan Timur / Including in East Kalimantan
0,21
35.767
0,85
112
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 121 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 4
SMK14/15
ANGKAPutus PUTUSSekolah SEKOLAHMenurut MENURUTTingkat TINGKATTiap TIAPProvinsi PROVINSI Angka DROP OUTS RATES BY GRADE AND PROVINCE Tahun : 2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2014/2015 No. P r o v i n s i Province
X
Tingkat / Grade XI
XII
Rata-rata Average
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
1,66 2,32 2,25 2,07 1,51 2,05
1,24 2,70 2,69 2,56 0,96 2,13
0,43 1,26 1,88 1,18 0,80 1,01
1,12 2,10 2,28 1,95 1,10 1,73
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
1,87 2,84 4,11 2,27 3,03 2,27 3,27 3,63 2,50 2,37
2,02 3,03 1,67 2,30 1,48 2,40 2,52 2,80 2,58 3,16
1,28 1,95 0,76 1,16 0,42 1,06 1,38 1,05 1,72 1,98
1,73 2,61 2,17 1,92 1,59 1,91 2,37 2,50 2,30 2,50
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
3,52 3,76 2,80 2,72 0,11
3,32 3,48 3,66 3,65 0,81
1,47 1,59 2,54 1,48 0,33
2,75 2,93 3,04 2,63 0,42
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
2,06 4,86 2,98 2,45 2,11 5,54
2,50 3,07 4,19 2,42 4,22 5,42
1,17 1,30 1,70 1,63 1,25 4,02
1,90 3,03 2,96 2,16 2,64 4,99
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
1,71 0,92 1,05 2,41 3,27 1,34 1,50
2,39 3,48 1,49 4,30 2,09 1,45 3,08
0,78 3,17 0,85 4,20 1,39 1,33 2,18
1,63 2,56 1,14 3,58 2,17 1,38 2,27
Indonesia
2,32
2,49
1,32
2,05
1 2 3 4 5 6
Catatan / Notes: Angka putus sekolah dihitung dari jumlah putus sekolah menurut tingkat dibagi dengan jumlah siswa menurut tingkat tahun sebelumnya dikalikan dengan 100 Drop-outs rates are calculated by number of drop-outs by grade divided by number of pupils by grade, previous academic year, and multiply by 100
122
113
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 5
SMK14/15
PERKEMBANGAN ANGKA Perkembangan AngkaPUTUS PutusSEKOLAH SekolahTIAP TiapPROVINSI Provinsi TREND OF DROP OUTS RATE BY PROVINCE Tahun : 2011/2012 - 2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2011/2012--2014/2015 No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
2011/2012 Jml./No. %
2012/2013 Jml./No.
%
2013/2014 Jml./No. %
2014/2015 Jml./No.
%
21.041 1.902 760 6.911 3.945 6.659
8,19 0,31 0,48 1,20 4,62 1,08
2.683 40.402 10.041 36.806 755 783
1,14 5,63 5,56 5,97 0,89 0,12
2.693 42.121 10.385 36.881 1.258 1.341
1,14 5,64 5,56 5,98 1,48 0,19
2.651 15.731 4.272 12.082 936 12.070
1,12 2,10 2,28 1,95 1,10 1,73
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
3.814 6.945 4.602 3.009 714 1.783 4.768 1.849 3.014 4.125
8,07 2,39 5,65 4,50 3,78 4,85 6,30 8,82 11,25 4,04
1.362 3.900 1.118 1.556 226 183 693 153 1.609 9.445
2,87 1,22 1,36 2,21 1,14 0,47 0,85 0,75 6,32 8,61
1.416 3.653 1.164 1.745 250 181 773 153 1.606 9.391
2,88 1,07 1,36 2,20 1,14 0,44 0,85 0,75 6,30 8,68
851 8.899 1.869 1.522 350 781 2.162 513 588 2.711
1,73 2,61 2,17 1,92 1,59 1,91 2,37 2,50 2,30 2,50
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
3.950 8,06 2.170 9,71 3.909 10,43 4.420 6,54 *) *)
1.901 451 377 882 *)
3,87 1,98 1,00 1,24 *)
1.992 464 400 862 *)
3,87 1,97 0,98 1,24 *)
1.419 693 1.243 1.628 32
2,75 2,93 3,04 2,63 0,42
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
3.951 605 4.217 4.371 986 3.125
8,71 3,87 13,86 3,80 5,37 12,51
1.073 200 395 1.974 498 621
2,21 1,11 1,28 1,55 2,35 2,46
1.205 208 473 1.638 578 715
2,22 1,10 1,31 1,22 2,32 2,62
1.035 573 1.071 2.912 660 1.365
1,90 3,03 2,96 2,16 2,64 4,99
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
2.656 1.496 1.298 1.801 4.221 3.365 2.410
13,91 10,43 2,10 4,01 7,61 12,04 15,30
525 399 217 876 2.017 582 88
2,90 2,70 0,31 1,67 3,56 2,22 0,61
576 444 173 772 2.676 745 105
3,12 2,82 0,22 1,60 3,61 2,65 0,75
302 403 912 1.730 1.608 387 321
1,63 2,56 1,14 3,58 2,17 1,38 2,27
Indonesia 124.792 3,34 124.791 3,10 129.037 Catatan / Note : *) Masih tergabung dengan provinsi Kalimantan Timur / Including in East Kalimantan
3,08
86.282
2,05
114
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 123 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 6 ANGKA LULUSAN MENURUT STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI Angka Lulusan Menurut Sekolah Provinsi COMPLETION RATE BY STATUSStatus OF SCHOOL AND Tiap PROVINCE Tahun : 2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2014/2015
No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
Negeri / Public Siswa Tk.XII Lulusan
%
Pupils Gr.XII Graduates
SMK14/15
Swasta / Private Siswa Tk.XII Lulusan
Jumlah / Total % Siswa Tk.XII Lulusan
Pupils Gr.XII Graduates
%
Pupils Gr.XII Graduates
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
14.385
14.348
99,74
53.964
53.847
99,78
13.524
13.383
98,96
56.886
56.409
99,16
12.027
11.911
99,04
83.358
83.275
99,90
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
13.464
13.266
98,53
2.614
2.498
95,56
16.078
15.764
98,05
35.874
35.586
99,20
79.733
77.123
96,73
115.607
112.709
97,49
17.388
17.159
98,68
10.996
10.481
95,32
28.384
27.640
97,38
13.805
13.578
98,36
12.327
11.983
97,21
26.132
25.561
97,81
3.451
3.373
97,74
3.869
3.727
96,33
7.320
7.100
96,99
8.627
8.401
97,38
5.108
5.026
98,39
13.735
13.427
97,76
13.820
13.508
97,74
16.514
16.032
97,08
30.334
29.540
97,38
4.471
4.364
97,61
2.299
2.264
98,48
6.770
6.628
97,90
6.252
6.163
98,58
1.066
1.039
97,47
7.318
7.202
98,41
10.787
10.562
97,91
21.447
20.988
97,86
32.234
31.550
97,88
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
7.931
7.795
98,29
9.674
9.350
96,65
17.605
17.145
97,39
6.740
6.595
97,85
1.260
1.212
96,19
8.000
7.807
97,59
9.119
8.970
98,37
3.945
3.809
96,55
13.064
12.779
97,82
10.092
9.882
97,92
10.021
9.781
97,61
20.113
19.663
97,76
2.086
2.036
97,60
353
325
92,07
2.439
2.361
96,80
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
11.892
11.819
99,39
6.906
6.656
96,38
18.798
18.475
98,28
5.814
5.703
98,09
866
833
96,19
6.680
6.536
97,84
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
61.257
98,79
76.395
75.605
98,97
188.470 184.337
62.010
97,81
242.434
238.184
98,25
44.854
98,42
59.098
58.237
98,54
136.741 134.336
98,24
193.627
190.745
98,51
13.545
98,75
25.744
25.456
98,88
151.782 147.484
97,17
235.140
230.759
98,14
45.574 13.717
7.144
7.070
98,96
5.617
5.434
96,74
12.761
12.504
97,99
25.734
25.494
99,07
19.885
19.395
97,54
45.619
44.889
98,40
5.506
5.392
97,93
2.563
2.447
95,47
8.069
7.839
97,15
8.045
8.013
99,60
1.009
966
95,74
9.054
8.979
99,17
4.217
4.114
97,56
1.819
1.707
93,84
6.036
5.821
96,44
3.388
3.295
97,26
1.595
1.525
95,61
4.983
4.820
96,73
11.471
11.326
98,74
14.942
14.109
94,43
26.413
25.435
96,30
10.640
10.488
98,57
3.274
3.163
96,61
13.914
13.651
98,11
13.006
12.591
96,81
12.669
12.133
95,77
25.675
24.724
96,30
6.036
5.778
95,73
3.748
3.480
92,85
9.784
9.258
94,62
3.266
3.142
96,20
1.230
1.167
94,88
4.496
4.309
95,84
514.210 508.636 98,92 855.643 834.466 Indonesia Catatan / Notes : Angka lulusan dihitung dari jumlah lulusan tahun tertentu dibagi dengan jumlah siswa tingkat XII tahun sebelumnya dikalikan dengan 100% Completion rates are calculated by number of graduates divided by number of pupils in grade XII previous academic year and multiplied by 100%
97,53
1.369.853
1.343.102
98,05
124
115
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 7 PERKEMBANGAN LULUSAN TIAP PROVINSI PerkembanganANGKA Angka Lulusan Tiap Provinsi TREND OF COMPLETION RATE BY PROVINCE Tahun : 2011/2012 - 2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2011/2012--2014/2015 No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
2011/2012 Jml./No.
SMK14/15
%
2012/2013 Jml./No.
%
2013/2014 Jml./No.
%
2014/2015 Jml./No.
%
81.713 168.491 45.113 173.841 25.781 186.732
99,92 99,97 99,75 99,92 99,85 99,93
75.860 198.375 49.676 187.395 26.351 202.729
99,92 99,97 99,75 99,92 99,87 99,93
77.597 215.105 54.550 186.677 27.699 223.684
99,97 98,72 99,15 98,13 99,96 99,91
75.605 238.184 58.237 190.745 25.456 230.759
98,97 98,25 98,54 98,51 98,88 98,14
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
13.351 86.080 24.782 19.099 5.526 9.837 21.048 6.142 7.693 30.113
98,53 99,88 99,57 99,91 99,75 99,48 99,82 99,26 99,55 99,84
14.102 90.521 24.049 20.617 5.639 11.220 22.418 6.047 7.775 31.930
98,55 99,88 99,58 99,92 99,79 99,50 99,82 99,29 99,58 99,85
15.057 104.425 26.718 22.052 6.209 12.302 26.846 6.505 7.701 32.537
98,81 99,53 98,05 98,36 98,23 98,05 99,53 98,34 98,64 98,88
15.764 112.709 27.640 25.561 7.100 13.427 29.540 6.628 7.202 31.550
98,05 97,49 97,38 97,81 96,99 97,76 97,38 97,90 98,41 97,88
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
13.953 5.856 10.481 19.358 *)
98,44 98,72 99,36 99,43 *)
13.895 6.478 10.390 19.852 *)
98,46 98,73 99,36 99,46 *)
14.804 7.126 12.129 22.961 *)
98,12 98,03 98,33 98,76 *)
17.145 7.807 12.779 19.663 2.361
97,39 97,59 97,82 97,76 96,80
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
12.263 4.089 8.284 31.849 4.828 6.214
99,85 99,34 97,26 99,73 99,53 97,95
13.115 5.087 7.275 35.314 5.533 6.774
99,87 99,39 97,25 99,74 99,66 97,99
15.306 5.864 9.941 41.254 6.626 7.808
98,02 98,04 98,30 99,54 98,03 98,07
18.475 6.536 12.504 44.889 7.839 8.979
98,28 97,84 97,99 98,40 97,15 99,17
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
4.957 3.928 16.667 10.970 15.017 8.023 4.308
96,68 97,88 99,95 98,88 96,49 99,66 98,85
5.194 3.891 20.261 14.701 15.607 7.375 3.772
96,76 98,01 99,96 98,88 96,51 99,69 99,05
5.723 4.586 23.865 16.817 17.076 8.079 4.425
98,62 98,01 99,86 98,05 98,09 98,03 98,01
5.821 4.820 25.435 13.651 24.724 9.258 4.309
96,44 96,73 96,30 98,11 96,30 94,62 95,84
Indonesia 1.086.387 99,71 1.169.218 99,72 1.270.054 Catatan / Note : *) Masih tergabung dengan provinsi Kalimantan Timur / Including in East Kalimantan
99,00
1.343.102
98,05
116
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 125 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 8 SMK14/15 PERSENTASE GURU TIDAK TETAP TERHADAP KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI Persentase Tidak Tetap Terhadap Kepala Sekolah DanBYGuru Menurut Status PERCENTAGEGuru OF PART-TIME TEACHERS TO HEADMASTERS TEACHERS STATUS OF SCHOOL AND Sekolah PROVINCETiap Provinsi Tahun : 2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2014/2015
No. P r o v i n s i
Negeri / Public KS & Guru Guru TT
Province
HM & Teachers Part-time T.
1 2 3 4 5 6
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
%
Swasta / Private KS & Guru Guru TT
%
HM & Teachers Part-time T.
Jumlah / Total KS & Guru Guru TT
%
HM & Teachers Part-time T.
3.146
947
30,10
12.805
6.125
47,83
15.951
7.072
44,34
14.019
6.442
45,95
50.591
21.439
42,38
64.610
27.881
43,15
3.366
1.684
50,03
12.435
4.885
39,28
15.801
6.569
41,57
14.533
4.034
27,76
35.325
11.400
32,27
49.858
15.434
30,96
3.434
632
18,40
4.702
1.791
38,09
8.136
2.423
29,78
18.717
6.092
32,55
34.746
8.826
25,40
53.463
14.918
27,90
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
5.093
1.801
35,36
1.106
424
38,34
6.199
2.225
35,89
9.402
3.410
36,27
15.715
4.211
26,80
25.117
7.621
30,34
5.929
1.550
26,14
2.358
850
36,05
8.287
2.400
28,96
4.053
2.083
51,39
3.167
1.166
36,82
7.220
3.249
45,00
1.064
427
40,13
1.041
202
19,40
2.105
629
29,88
2.976
1.253
42,10
1.237
373
30,15
4.213
1.626
38,59
4.214
1.926
45,70
4.181
2.599
62,16
8.395
4.525
53,90
1.181
303
25,66
544
415
76,29
1.725
718
41,62
2.145
645
30,07
622
242
38,91
2.767
887
32,06
3.842
1.496
38,94
7.665
2.406
31,39
11.507
3.902
33,91
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
2.582
909
35,21
1.615
802
49,66
4.197
1.711
40,77
2.159
484
22,42
675
265
39,26
2.834
749
26,43
2.509
710
28,30
1.334
697
52,25
3.843
1.407
36,61
2.908
1.153
39,65
2.836
1.139
40,16
5.744
2.292
39,90
619
147
23,75
140
71
50,71
759
218
28,72
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
2.236
405
18,11
1.683
604
35,89
3.919
1.009
25,75
1.351
315
23,32
227
66
29,07
1.578
381
24,14
2.407
753
31,28
1.331
468
35,16
3.738
1.221
32,66
6.867
2.185
31,82
5.744
1.940
33,77
12.611
4.125
32,71
1.338
546
40,81
871
368
42,25
2.209
914
41,38
2.533
811
32,02
887
228
25,70
3.420
1.039
30,38
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
1.728
523
30,27
629
261
41,49
2.357
784
33,26
1.152
380
32,99
703
343
48,79
1.855
723
38,98
3.162
1.129
35,71
3.618
1.904
52,63
6.780
3.033
44,73
4.364
2.115
48,46
3.533
706
19,98
7.897
2.821
35,72
3.998
1.658
41,47
2.180
666
30,55
6.178
2.324
37,62
1.772
455
25,68
927
374
40,35
2.699
829
30,72
782
249
31,84
345
141
40,87
1.127
390
34,61
141.581
49.652
35,07
217.518
78.397
36,04
359.099
128.049
35,66
Indonesia
126
117
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 9 SMK14/15 PERKEMBANGAN PERSENTASE GURU TIDAK TETAP TERHADAP KEPALA SEKOLAH DAN GURU SELURUHNYA TIAP PROVINSI Perkembangan Persentase Guru Tidak Tetap Terhadap Kepala Sekolah TREND OF PERCENTAGE OFTiap PART-TIME TEACHERS TO HEADMASTERS AND TEACHERS*) BY PROVINCE Dan Guru Seluruhnya Provinsi SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY Tahun : 2011/2012 - 2014/2015 SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2011/2012--2014/2015 No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
2011/2012 Jml./No.
%
2012/2013 Jml./No.
%
2013/2014 Jml./No.
%
2014/2015 Jml./No.
%
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
4.344 7.684 1.669 5.670 1.984 5.554
39,39 32,51 30,91 22,06 31,21 22,51
4.623 8.543 1.865 6.055 2.068 5.990
39,68 33,00 31,24 22,30 31,45 22,73
4.821 9.578 2.120 6.538 2.093 6.847
40,27 36,00 33,06 23,47 29,61 25,21
7.072 27.881 6.569 15.434 2.423 14.918
44,34 43,15 41,57 30,96 29,78 27,90
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
1.033 3.335 1.451 1.942 512 912 1.474 348 634 1.560
30,80 23,70 26,97 49,81 47,10 44,27 37,48 35,84 35,16 30,74
1.088 3.598 1.526 2.059 536 985 1.579 367 659 1.694
30,73 23,97 27,33 49,70 46,33 44,55 37,71 35,84 35,00 31,06
1.134 3.451 1.611 2.574 866 1.176 1.867 174 710 1.939
30,72 22,61 27,10 57,66 63,58 45,94 41,11 15,32 34,33 32,86
2.225 7.621 2.400 3.249 629 1.626 4.525 718 887 3.902
35,89 30,34 28,96 45,00 29,88 38,59 53,90 41,62 32,06 33,91
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
626 391 579 1.189 *)
24,87 21,94 27,48 32,25 *)
668 416 601 1.265 *)
24,93 21,93 27,11 32,29 *)
666 397 648 1.648 *)
21,72 19,09 24,55 38,19 *)
1.711 749 1.407 2.292 218
40,77 26,43 36,61 39,90 28,72
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
370 183 371 1.411 417 560
17,69 20,18 21,04 23,60 47,55 33,37
411 194 415 1.560 454 604
18,24 20,36 21,80 24,42 46,47 33,39
427 123 413 1.689 369 421
16,61 11,31 18,46 24,81 31,59 20,73
1.009 381 1.221 4.125 914 1.039
25,75 24,14 32,66 32,71 41,38 30,38
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
453 189 1.123 970 825 560 140
27,49 24,84 33,25 39,45 24,61 32,73 26,62
476 211 1.191 1.079 874 599 151
27,47 24,56 33,60 40,07 24,59 33,19 26,77
361 136 1.182 1.284 780 662 140
18,79 13,41 31,60 44,18 20,31 31,90 22,69
784 723 3.033 2.821 2.324 829 390
33,26 38,98 44,73 35,72 37,62 30,72 34,61
50.463
28,73
54.404
29,01
58.845
29,70
128.049
35,66
Indonesia Catatan / Note :
*) Masih tergabung dengan provinsi Kalimantan Timur / Including in East Kalimantan
118
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 127 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 10
SMK14/15
PERSENTASE KS MENGAJAR TERHADAP KS DAN Persentase KSDAN danGURU GuruLAYAK Layak Mengajar Terhadap KS GURU MENURUT STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI PERCENTAGE OF QUALIFIED HM AND TEACHERS HM AND TEACHERS BY STATUS OF SCHOOL AND PROVINCE Dan Guru Menurut Status Sekolah TiapTOProvinsi SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) Tahun : 2014/2015 TAHUN / YEAR : 2014/2015
Negeri / Public No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
KS & Guru
KS & G. Layak
HM & Teachers Qualified HM & T
Swasta / Private % KS & Guru
KS & G. Layak
Jumlah / Total %
HM & Teachers Qualified HM & T
KS & Guru KS & G. Layak
%
HM & Teachers Qualified HM & T
3.146 14.019 3.366 14.533 3.434 18.717
3.024 12.463 3.058 13.808 3.259 18.206
96,12 88,90 90,85 95,01 94,90 97,27
12.805 50.591 12.435 35.325 4.702 34.746
11.245 36.394 9.592 30.410 4.128 31.588
87,82 71,94 77,14 86,09 87,79 90,91
15.951 64.610 15.801 49.858 8.136 53.463
14.269 48.857 12.650 44.218 7.387 49.794
89,46 75,62 80,06 88,69 90,79 93,14
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
5.093 9.402 5.929 4.053 1.064 2.976 4.214 1.181 2.145 3.842
4.384 8.561 5.559 3.581 951 2.710 3.791 1.052 1.941 3.420
86,08 91,06 93,76 88,35 89,38 91,06 89,96 89,08 90,49 89,02
1.106 15.715 2.358 3.167 1.041 1.237 4.181 544 622 7.665
844 13.138 2.139 2.611 842 1.062 3.006 363 471 5.173
76,31 83,60 90,71 82,44 80,88 85,85 71,90 66,73 75,72 67,49
6.199 25.117 8.287 7.220 2.105 4.213 8.395 1.725 2.767 11.507
5.228 21.699 7.698 6.192 1.793 3.772 6.797 1.415 2.412 8.593
84,34 86,39 92,89 85,76 85,18 89,53 80,96 82,03 87,17 74,68
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
2.582 2.159 2.509 2.908 619
2.174 1.988 2.279 2.650 584
84,20 92,08 90,83 91,13 94,35
1.615 675 1.334 2.836 140
1.178 506 1.083 2.043 126
72,94 74,96 81,18 72,04 90,00
4.197 2.834 3.843 5.744 759
3.352 2.494 3.362 4.693 710
79,87 88,00 87,48 81,70 93,54
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
2.236 1.351 2.407 6.867 1.338 2.533
2.090 1.196 2.152 6.415 1.254 2.316
93,47 88,53 89,41 93,42 93,72 91,43
1.683 227 1.331 5.744 871 887
1.417 187 1.156 4.705 581 676
84,19 82,38 86,85 81,91 66,70 76,21
3.919 1.578 3.738 12.611 2.209 3.420
3.507 1.383 3.308 11.120 1.835 2.992
89,49 87,64 88,50 88,18 83,07 87,49
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
1.728 1.152 3.162 4.364 3.998 1.772 782
1.499 988 2.928 4.023 3.465 1.596 721
86,75 85,76 92,60 92,19 86,67 90,07 92,20
629 703 3.618 3.533 2.180 927 345
505 472 2.546 1.788 1.577 758 290
80,29 67,14 70,37 50,61 72,34 81,77 84,06
2.357 1.855 6.780 7.897 6.178 2.699 1.127
2.004 1.460 5.474 5.811 5.042 2.354 1.011
85,02 78,71 80,74 73,58 81,61 87,22 89,71
130.086 91,88
217.518
174.600
80,27
359.099
304.686
84,85
Indonesia
141.581
Catatan/Note : Kepala Sekolah dan guru layak mengajar adalah kepala sekolah dan guru yang berijazah Sarjana / Diploma 4 dan ijazah lebih tinggi Qualified headmasters and teachers are headmasters and teachers with qualification Bachelor / Diploma 4 and above
128
119
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 11 PERKEMBANGAN PERSENTASE KS DAN GURU LAYAK TERHADAP KS DAN GURU SELURUHNYA TIAP PROVINSI Perkembangan Persentase KS Dan Guru Layak Terhadap Ks Dan Guru Seluruhnya Tiap Provinsi TREND PERCENTAGE- OF QUALIFIED HM AND TEACHERS TO HM AND TEACHERS BY PROVINCE TahunOF : 2011/2012 2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2011/2012--2014/2015 No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
2011/2012 Jml./No.
%
2012/2013 Jml./No.
%
2013/2014 Jml./No.
%
SMK14/15
2014/2015 Jml./No.
%
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
10.023 20.813 4.718 23.590 5.857 23.971
90,90 88,06 87,37 91,76 92,13 97,15
10.585 22.751 5.208 24.890 6.054 25.587
90,84 87,90 87,25 91,69 92,08 97,08
10.415 18.245 4.555 23.951 6.323 25.604
87,00 68,58 71,04 85,97 89,45 94,25
14.269 48.857 12.650 44.218 7.387 49.794
89,46 75,62 80,06 88,69 90,79 93,14
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
2.859 11.900 5.006 3.401 927 1.799 3.299 780 1.566 4.171
85,24 84,58 93,03 87,23 85,28 87,33 83,88 80,33 86,86 82,19
3.016 12.690 5.192 3.611 986 1.927 3.504 822 1.634 4.471
85,17 84,53 93,00 87,16 85,22 87,16 83,69 80,27 86,78 81,98
2.952 12.681 5.439 3.623 1.110 2.224 3.310 854 1.703 3.841
79,98 83,08 91,50 81,16 81,50 86,88 72,89 75,18 82,35 65,10
5.228 21.699 7.698 6.192 1.793 3.772 6.797 1.415 2.412 8.593
84,34 86,39 92,89 85,76 85,18 89,53 80,96 82,03 87,17 74,68
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
2.002 1.563 1.875 3.170 *)
79,54 87,71 88,99 85,98 *)
2.128 1.661 1.971 3.360 *)
79,43 87,56 88,90 85,76 *)
2.173 1.730 2.186 3.246 *)
70,87 83,17 82,80 75,23 *)
3.352 2.494 3.362 4.693 710
79,87 88,00 87,48 81,70 93,54
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
1.860 803 1.631 5.562 748 1.531
88,91 88,53 92,51 93,04 85,29 91,24
2.002 843 1.761 5.936 829 1.648
88,86 88,46 92,49 92,91 84,85 91,10
2.246 936 2.019 5.905 908 1.744
87,39 86,03 90,25 86,72 77,74 85,87
3.507 1.383 3.308 11.120 1.835 2.992
89,49 87,64 88,50 88,18 83,07 87,49
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
1.215 646 3.033 2.256 2.708 1.454 474
73,73 84,89 89,81 91,74 80,79 84,98 90,11
1.277 726 3.177 2.456 2.868 1.533 508
73,69 84,52 89,62 91,20 80,70 84,93 90,07
1.588 751 2.913 2.248 2.873 1.740 544
82,67 74,06 77,89 77,36 74,80 83,86 88,17
2.004 1.460 5.474 5.811 5.042 2.354 1.011
85,02 78,71 80,74 73,58 81,61 87,22 89,71
157.211
89,50
167.612
89,38
162.580
82,06
304.686
84,85
Indonesia Catatan / Note :
*) Masih tergabung dengan provinsi Kalimantan Timur / Including in East Kalimantan
120
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 129 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 12 PERSENTASE KEPALA SEKOLAH PEREMPUAN TERHADAP KEPALA SEKOLAH SELURUHNYA MENURUT STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI Persentase Kepala Sekolah Perempuan Terhadap Kepala Sekolah Seluruhnya PERCENTAGE OF FEMALE HEADMASTERS TO TOTAL HEADMASTERS BY STATUS OF SCHOOL AND PROVINCE Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) Tahun : 2014/2015 TAHUN / YEAR : 2014/2015
No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
Negeri / Public Kepsek Perempuan Headmasters Female
%
Swasta / Private Kepsek Perempuan Headmasters Female
%
SMK14/15
Jumlah / Total Jumlah Perempuan Total Female
%
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
63 267 71 226 51 288
10 32 6 20 10 31
15,87 11,99 8,45 8,85 19,61 10,76
537 2.175 536 1.264 171 1.471
88 260 54 118 30 155
16,39 11,95 10,07 9,34 17,54 10,54
600 2.442 607 1.490 222 1.759
98 292 60 138 40 186
16,33 11,96 9,88 9,26 18,02 10,57
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
133 250 102 108 29 91 96 32 57 88
12 38 16 17 4 8 19 1 6 10
9,02 15,20 15,69 15,74 13,79 8,79 19,79 3,13 10,53 11,36
51 681 89 145 57 63 160 20 29 312
5 102 13 21 10 4 28 1 4 33
9,80 14,98 14,61 14,48 17,54 6,35 17,50 5,00 13,79 10,58
184 931 191 253 86 154 256 52 86 400
17 140 29 38 14 12 47 2 10 43
9,24 15,04 15,18 15,02 16,28 7,79 18,36 3,85 11,63 10,75
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
91 85 56 78 16
6 9 4 6 1
6,59 10,59 7,14 7,69 6,25
84 40 59 130 8
6 5 5 8 2
7,14 12,50 8,47 6,15 25,00
175 125 115 208 24
12 14 9 14 3
6,86 11,20 7,83 6,73 12,50
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
78 37 86 152 53 86
18 8 16 20 6 9
23,08 21,62 18,60 13,16 11,32 10,47
89 13 77 263 60 52
21 2 13 35 8 4
23,60 15,38 16,88 13,31 13,33 7,69
167 50 163 415 113 138
39 10 29 55 14 13
23,35 20,00 17,79 13,25 12,39 9,42
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
68 56 47 87 130 66 26
9 6 4 7 12 7 4
13,24 10,71 8,51 8,05 9,23 10,61 15,38
33 47 121 173 99 44 18
5 3 14 13 10 3 2
15,15 6,38 11,57 7,51 10,10 6,82 11,11
101 103 168 260 229 110 44
14 9 18 20 22 10 6
13,86 8,74 10,71 7,69 9,61 9,09 13,64
3.250
392
12,06
9.171
1.085
11,83
12.421
1.477
11,89
Indonesia
130
121
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 13 PERKEMBANGAN PERSENTASE KEPALA SEKOLAH PEREMPUAN TIAP PROVINSI Perkembangan Persentase Kepala Sekolah Perempuan Tiap Provinsi TREND PERCENTAGE- OF FEMALE HEADMASTERS BY PROVINCE TahunOF : 2011/2012 2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2011/2012--2014/2015 No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
2011/2012 Jml./ No. Of
2012/2013 % Jml./ No. Of
SMK14/15
2013/2014 % Jml./ No. Of
2014/2015 % Jml./ No. Of
%
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
99 211 49 119 37 153
16,56 11,95 10,12 9,37 17,79 10,63
102 227 51 121 41 160
16,59 11,96 9,90 9,31 18,22 10,58
98 274 55 134 40 174
16,55 11,98 9,98 9,28 18,18 10,56
98 292 60 138 40 186
16,33 11,96 9,88 9,26 18,02 10,57
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
13 133 28 28 10 9 36 2 9 34
8,72 14,99 15,05 14,43 15,87 6,98 17,56 4,26 11,84 10,43
15 126 29 31 11 10 38 2 10 36
8,88 15,07 15,10 15,05 16,67 7,41 17,84 3,92 12,35 10,65
15 133 28 35 12 11 40 2 10 39
8,82 15,11 14,97 15,28 16,67 7,80 18,26 4,00 12,20 10,66
17 140 29 38 14 12 47 2 10 43
9,24 15,04 15,18 15,02 16,28 7,79 18,36 3,85 11,63 10,75
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
11 11 8 14 *)
6,96 10,78 8,25 6,64 *)
11 11 8 15 *)
6,79 10,58 7,69 6,94 *)
13 13 8 15 *)
6,77 10,92 7,69 6,64 *)
12 14 9 14 3
6,86 11,20 7,83 6,73 12,50
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
34 9 23 49 9 12
23,29 20,00 18,40 13,57 11,84 10,53
34 9 24 50 11 12
22,97 19,57 18,18 13,37 12,64 9,92
37 10 27 54 13 12
23,27 20,41 17,65 13,33 12,15 9,68
39 10 29 55 14 13
23,35 20,00 17,79 13,25 12,39 9,42
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
11 7 15 15 15 9 6
13,10 9,09 10,07 7,65 9,87 10,23 12,24
12 7 16 17 16 8 5
13,64 8,05 10,53 7,98 9,64 9,41 14,29
12 9 17 17 22 10 6
13,48 8,65 10,63 7,83 9,69 9,17 13,95
14 9 18 20 22 10 6
13,86 8,74 10,71 7,69 9,61 9,09 13,64
1.228
11,97
1.276
11,90
1.395
11,90
1.477
11,89
Indonesia Catatan / Note :
*) Masih tergabung dengan provinsi Kalimantan Timur / Including in East Kalimantan
122
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 131 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
TABEL / TABLE : 14 SMK14/15 Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019 PERSENTASE RUANG KELAS MILIK BAIK TERHADAP RUANG KELAS MILIK MENURUT STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI PERCENTAGE OF GOOD OWNED CLASSROOMS TO TOTAL OWNED CLASSROOMS BY STATUS OF SCHOOL Persentase Ruang Kelas Milik Baik Terhadap Ruang Kelas Milik Menurut Status AND PROVINCE Sekolah Tiap Provinsi SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) Tahun : 2014/2015 TAHUN / YEAR : 2014/2015
No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
Negeri / Public RK Milik Baik
%
Owned Cls Good Cond.
Swasta / Private RK Milik Baik
%
Owned Cls Good Cond.
Jumlah / Total RK Milik Baik
%
Owned Cls Good Cond.
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
1.366
764
55,93
4.328
1.747
40,37
5.694
2.511
44,10
5.748
2.857
49,70
17.803
6.815
38,28
23.551
9.672
41,07
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
1.708
643
37,65
228
69
30,26
1.936
712
36,78
3.210
1.382
43,05
5.682
2.629
46,27
8.892
4.011
45,11
1.788
984
55,03
631
314
49,76
2.419
1.298
53,66
1.657
806
48,64
1.274
545
42,78
2.931
1.351
46,09
382
152
39,79
482
202
41,91
864
354
40,97
1.145
439
38,34
414
185
44,69
1.559
624
40,03 44,41
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
1.105
586
918
350
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
1.142 695
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Indonesia
1.419
640
45,10
4.452
1.511
33,94
5.871
2.151
36,64
5.316
2.856
53,72
13.973
5.433
38,88
19.289
8.289
42,97
1.238
767
61,95
1.567
864
55,14
2.805
1.631
58,15
6.458
2.836
43,91
10.845
3.942
36,35
17.303
6.778
39,17
1.460
680
46,58
1.233
516
41,85
2.693
1.196
560
333
59,46
214
84
39,25
774
417
53,88
879
338
38,45
156
64
41,03
1.035
402
38,84
1.403
513
36,56
2.218
788
35,53
3.621
1.301
35,93
53,03
581
211
36,32
1.686
797
47,27
38,13
228
80
35,09
1.146
430
37,52
989
416
42,06
452
221
48,89
1.441
637
44,21
1.141
621
54,43
1.075
483
44,93
2.216
1.104
49,82
231
69
29,87
25
13
52,00
256
82
32,03
495
43,35
676
313
46,30
1.818
808
44,44
365
52,52
87
49
56,32
782
414
52,94
1.055
423
40,09
479
193
40,29
1.534
616
40,16
2.729
1.505
55,15
1.768
682
38,57
4.497
2.187
48,63
610
259
42,46
305
131
42,95
915
390
42,62
1.072
409
38,15
210
91
43,33
1.282
500
39,00
581
232
39,93
180
78
43,33
761
310
40,74
427
138
32,32
242
112
46,28
669
250
37,37
951
437
45,95
1.055
540
51,18
2.006
977
48,70
1.377
743
53,96
624
202
32,37
2.001
945
47,23
1.322
510
38,58
785
324
41,27
2.107
834
39,58
717
311
43,38
337
123
36,50
1.054
434
41,18
340
126
37,06
112
46
41,07
452
172
38,05
53.139
24.985
47,02
74.721
29.600
39,61
127.860
54.585
42,69
132
123
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 15 PERKEMBANGAN PERSENTASE RUANG KELAS MILIK BAIK TERHADAP RUANG KELAS MILIK TIAP PROVINSI Perkembangan Persentase Ruang Kelas Milik Baik Terhadap Ruang Kelas Milik Tiap Provinsi TREND PERCENTAGE- OF GOOD OWNED CLASSROOMS TO OWNED CLASSROOMS BY PROVINCE TahunOF : 2011/2012 2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2011/2012--2014/2015 No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
2011/2012 Jml./No.
%
2012/2013 Jml./No.
%
2013/2014 Jml./No.
%
SMK14/15
2014/2015 Jml./No.
%
5.081 11.309 2.771 11.302 1.852 10.800
91,24 87,97 90,61 89,86 94,49 88,72
5.158 13.809 3.951 12.122 2.127 10.414
91,39 87,45 91,63 87,73 93,37 86,96
5.581 15.143 4.302 13.532 2.463 11.932
92,22 88,71 92,44 89,14 94,37 88,71
2.511 9.672 2.151 8.289 1.631 6.778
44,10 41,07 36,64 42,97 58,15 39,17
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
929 5.308 1.499 1.373 375 788 1.298 387 453 1.837
82,36 85,64 80,59 86,62 89,29 87,46 84,95 88,56 85,47 81,86
1.148 6.279 1.615 1.727 664 890 1.619 389 521 2.323
85,04 87,89 83,25 89,57 90,83 83,41 90,40 88,01 86,83 85,94
1.506 7.002 2.022 2.050 758 1.104 1.896 489 684 2.626
88,48 89,28 86,48 91,27 92,10 86,52 91,90 90,56 89,88 87,68
712 4.011 1.298 1.351 354 624 1.196 417 402 1.301
36,78 45,11 53,66 46,09 40,97 40,03 44,41 53,88 38,84 35,93
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
884 444 730 1.337 *)
80,51 78,58 83,81 90,77 *)
828 614 864 1.429 *)
85,01 88,47 91,53 88,81 *)
1.019 799 1.090 1.733 *)
87,77 91,11 93,40 90,78 *)
797 430 637 1.104 82
47,27 37,52 44,21 49,82 32,03
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
858 311 564 2.053 338 428
85,46 87,11 78,77 77,71 86,01 76,98
1.201 408 636 2.665 519 654
86,84 90,67 78,71 87,01 85,64 81,24
1.477 542 793 3.227 648 851
89,24 92,97 82,52 89,29 88,40 85,27
808 414 616 2.187 390 500
44,44 52,94 40,16 48,63 42,62 39,00
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
316 285 1.146 801 939 592 252
69,30 84,82 88,91 88,31 74,46 81,43 83,17
358 255 1.253 1.115 1.123 695 254
71,89 81,73 92,00 85,05 75,27 81,48 85,23
452 317 1.458 1.400 1.362 871 321
76,74 84,99 93,22 88,05 79,14 85,06 88,19
310 250 977 945 834 434 172
40,74 37,37 48,70 47,23 39,58 41,18 38,05
Indonesia 103.016 91,50 79.627 87,52 91.450 Catatan / Note : *) Masih tergabung dengan provinsi Kalimantan Timur / Including in East Kalimantan
89,23
54.585
42,69
124
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 133 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 16 SMK14/15 PERSENTASE RUANG LABORATORIUM TERHADAP JUMLAH SEKOLAH MENURUT STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI Persentase OF Ruang Laboratorium Terhadap Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi PERCENTAGE LABORATORIES TO SCHOOLS BY STATUS OF SCHOOL AND PROVINCE Tahun : 2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2014/2015
No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
Negeri / Public Sekolah Lab. Schools Lab.
%
Swasta / Private Sekolah Lab. Schools Lab.
Jumlah / Total % Sekolah Lab. Schools Lab.
%
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
63 267 71 226 51 288
164 603 192 776 173 848
260,32 225,84 270,42 343,36 339,22 294,44
537 2.175 536 1.264 171 1.471
696 2.413 698 1.969 232 1.934
129,61 110,94 130,22 155,78 135,67 131,48
600 2.442 607 1.490 222 1.759
860 3.016 890 2.745 405 2.782
143,33 123,51 146,62 184,23 182,43 158,16
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
133 250 102 108 29 91 96 32 57 88
256 358 216 184 40 117 156 86 91 212
192,48 143,20 211,76 170,37 137,93 128,57 162,50 268,75 159,65 240,91
51 681 89 145 57 63 160 20 29 312
55 944 88 166 85 59 155 34 28 355
107,84 138,62 98,88 114,48 149,12 93,65 96,88 170,00 96,55 113,78
184 931 191 253 86 154 256 52 86 400
311 1.302 304 350 125 176 311 120 119 567
169,02 139,85 159,16 138,34 145,35 114,29 121,48 230,77 138,37 141,75
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
91 85 56 78 16
172 139 127 137 27
189,01 163,53 226,79 175,64 168,75
84 40 59 130 8
78 29 51 120 8
92,86 72,50 86,44 92,31 100,00
175 125 115 208 24
250 168 178 257 35
142,86 134,40 154,78 123,56 145,83
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
78 37 86 152 53 86
108 94 124 382 63 160
138,46 254,05 144,19 251,32 118,87 186,05
89 13 77 263 60 52
63 14 48 299 20 39
70,79 107,69 62,34 113,69 33,33 75,00
167 50 163 415 113 138
171 108 172 681 83 199
102,40 216,00 105,52 164,10 73,45 144,20
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
68 56 47 87 130 66 26
73 74 89 141 166 120 54
107,35 132,14 189,36 162,07 127,69 181,82 207,69
33 47 121 173 99 44 18
31 32 136 92 98 54 14
93,94 68,09 112,40 53,18 98,99 122,73 77,78
101 103 168 260 229 110 44
104 106 225 233 264 174 68
102,97 102,91 133,93 89,62 115,28 158,18 154,55
3.250
6.722
206,83
9.171
11.137
121,44
12.421
17.859
143,78
Indonesia Catatan / Note :
Nilai lebih dari 100% karena terdapat sekolah memiliki laboratorium dari satu jenis. Jenis lab ada 7, yaitu IPA, Biologi, Fisika, Kimia, Komputer, Bahasa, dan Multimedia. Value more than 100 % due to some schools have more than one type of laboratories. There are seven types of laboratories, Science, Biology, Physics, Chemistry, Computer, Language, and Multi-Media. 134
125
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 17 PERKEMBANGAN PERSENTASE RUANG LABORATORIUM TERHADAP JUMLAH SEKOLAH TIAP PROVINSI Perkembangan Persentase Ruang Laboratorium Terhadap Jumlah Sekolah Tiap Provinsi TREND PERCENTAGE -OF LABORATORIES TO SCHOOLS BY PROVINCE TahunOF: 2011/2012 2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2011/2012--2014/2015 No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
2011/2012 Jml./No.
%
2012/2013 Jml./No.
%
2013/2014 Jml./No.
%
SMK14/15
2014/2015 Jml./No.
%
604 1.150 358 1.146 217 1.161
101,00 65,16 73,97 90,24 104,33 80,68
626 1.433 418 1.272 230 1.327
101,79 75,50 81,17 97,85 102,22 87,71
720 1.684 470 1.418 260 1.468
121,62 73,60 85,30 98,20 118,18 89,08
860 3.016 890 2.745 405 2.782
143,33 123,51 146,62 184,23 182,43 158,16
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
133 551 118 142 64 81 142 51 54 168
89,26 62,12 63,44 73,20 101,59 62,79 69,27 108,51 71,05 51,53
158 579 126 168 70 91 172 58 55 202
93,49 69,26 65,63 81,55 106,06 67,41 80,75 113,73 67,90 59,76
183 673 144 194 79 105 199 62 63 225
107,65 76,48 77,01 84,72 109,72 74,47 90,87 124,00 76,83 61,48
311 1.302 304 350 125 176 311 120 119 567
169,02 139,85 159,16 138,34 145,35 114,29 121,48 230,77 138,37 141,75
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
124 83 115 171 *)
78,48 81,37 118,56 81,04 *)
131 94 122 186 *)
80,86 90,38 117,31 86,11 *)
150 105 137 210 *)
78,13 88,24 131,73 92,92 *)
250 168 178 257 35
142,86 134,40 154,78 123,56 145,83
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
60 29 30 323 45 56
41,10 64,44 24,00 89,47 59,21 49,12
65 30 34 367 55 63
43,92 65,22 25,76 98,13 63,22 52,07
71 35 38 438 62 84
44,65 71,43 24,84 108,15 57,94 67,74
171 108 172 681 83 199
102,40 216,00 105,52 164,10 73,45 144,20
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
55 31 120 96 84 76 40
65,48 40,26 80,54 48,98 55,26 86,36 81,63
58 37 134 109 116 80 34
65,91 42,53 88,16 51,17 69,88 94,12 97,14
67 41 150 123 132 89 39
75,28 39,42 93,75 56,68 58,15 81,65 90,70
104 106 225 233 264 174 68
102,97 102,91 133,93 89,62 115,28 158,18 154,55
7.678
74,86
8.700
81,51
9.918
84,58
17.859
143,78
Indonesia Catatan / Note :
*) Masih tergabung dengan provinsi Kalimantan Timur / Including in East Kalimantan
126
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 135 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 18 PERSENTASE PERPUSTAKAAN TERHADAP JUMLAH SEKOLAH MENURUT STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI Persentase Perpustakaan Terhadap Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi PERCENTAGE OF LIBRARIES TO SCHOOLS BY STATUS OF SCHOOL AND PROVINCE Tahun : 2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2014/2015 Negeri / Public No.
Provinsi
Sekolah Perpustakaan
Province
Schools
Libraries
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
63 267 71 226 51 288
47 177 50 189 44 226
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
133 250 102 108 29 91 96 32 57 88
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 2 3 4 5 6
Swasta / Private %
Sekolah Perpustakaan Schools
Libraries
74,60 66,29 70,42 83,63 86,27 78,47
537 2.175 536 1.264 171 1.471
383 1.142 293 812 128 757
90 159 71 47 13 57 72 29 32 72
67,67 63,60 69,61 43,52 44,83 62,64 75,00 90,63 56,14 81,82
51 681 89 145 57 63 160 20 29 312
91 85 56 78 16
62 61 35 52 10
68,13 71,76 62,50 66,67 62,50
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
78 37 86 152 53 86
53 32 64 103 29 74
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
68 56 47 87 130 66 26 3.250
Indonesia
SMK14/15
Jumlah / Total %
Sekolah Perpustakaan
%
Schools
Libraries
71,32 52,51 54,66 64,24 74,85 51,46
600 2.442 607 1.490 222 1.759
430 1.319 343 1.001 172 983
71,67 54,01 56,51 67,18 77,48 55,88
33 369 60 69 36 41 104 19 16 174
64,71 54,19 67,42 47,59 63,16 65,08 65,00 95,00 55,17 55,77
184 931 191 253 86 154 256 52 86 400
123 528 131 116 49 98 176 48 48 246
66,85 56,71 68,59 45,85 56,98 63,64 68,75 92,31 55,81 61,50
84 40 59 130 8
47 20 36 88 5
55,95 50,00 61,02 67,69 62,50
175 125 115 208 24
109 81 71 140 15
62,29 64,80 61,74 67,31 62,50
67,95 86,49 74,42 67,76 54,72 86,05
89 13 77 263 60 52
46 5 32 155 15 29
51,69 38,46 41,56 58,94 25,00 55,77
167 50 163 415 113 138
99 37 96 258 44 103
59,28 74,00 58,90 62,17 38,94 74,64
43 39 35 63 81 44 12
63,24 69,64 74,47 72,41 62,31 66,67 46,15
33 47 121 173 99 44 18
19 8 63 50 60 18 10
57,58 17,02 52,07 28,90 60,61 40,91 55,56
101 103 168 260 229 110 44
62 47 98 113 141 62 22
61,39 45,63 58,33 43,46 61,57 56,36 50,00
2.267
69,75
9.171
5.142
56,07
12.421
7.409
59,65
136
127
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 19 PERKEMBANGAN PERSENTASE PERPUSTAKAAN TERHADAP JUMLAH SEKOLAH TIAP PROVINSI Perkembangan Persentase Perpustakaan Terhadap Jumlah Sekolah Tiap Provinsi TREND OF PERCENTAGE OF LIBRARIES TO SCHOOLS BY PROVINCE Tahun : 2011/2012 - 2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2011/2012--2014/2015 No. P r o v i n s i Province 1 2 3 4 5 6
2011/2012 Jml./No. %
SMK14/15
2012/2013 2013/2014 2014/2015 Jml./No. % Jml./No. % Jml./No. %
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
429 749 182 685 164 660
72,71 48,73 44,83 57,85 85,86 53,05
470 809 189 728 169 748
78,60 45,84 39,05 57,32 81,25 51,98
490 1.028 223 818 180 868
79,67 54,16 43,30 62,92 80,00 57,37
430 1.319 343 1.001 172 983
71,67 54,01 56,51 67,18 77,48 55,88
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
56 326 105 72 28 61 85 29 39 122
40,88 41,53 60,69 40,91 43,75 48,41 43,37 64,44 54,93 42,81
64 364 115 85 29 63 86 55 37 134
42,95 41,04 61,83 43,81 46,03 48,84 41,95 117,02 48,68 41,10
77 381 121 104 32 72 102 60 40 156
45,56 45,57 63,02 50,49 48,48 53,33 47,89 117,65 49,38 46,15
123 528 131 116 49 98 176 48 48 246
66,85 56,71 68,59 45,85 56,98 63,64 68,75 92,31 55,81 61,50
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
49 31 49 96 *)
32,67 33,33 56,98 53,33 *)
53 40 56 105 *)
33,54 39,22 57,73 49,76 *)
54 45 61 115 *)
33,33 43,27 58,65 53,24 *)
109 81 71 140 15
62,29 64,80 61,74 67,31 62,50
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
35 10 30 152 16 35
26,92 23,26 28,04 46,63 24,62 35,35
40 15 34 178 15 44
27,40 33,33 27,20 49,31 19,74 38,60
44 15 39 202 18 50
29,73 32,61 29,55 54,01 20,69 41,32
99 37 96 258 44 103
59,28 74,00 58,90 62,17 38,94 74,64
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
25 11 77 50 49 29 15
32,47 16,18 56,62 32,26 39,20 36,25 44,12
31 14 80 54 66 40 15
36,90 18,18 53,69 27,55 43,42 45,45 30,61
32 17 89 63 88 42 12
36,36 19,54 58,55 29,58 53,01 49,41 34,29
62 47 98 113 141 62 22
61,39 45,63 58,33 43,46 61,57 56,36 50,00
Indonesia 4.551 49,66 5.025 49,00 5.738 Catatan / Note : *) Masih tergabung dengan provinsi Kalimantan Timur / Including in East Kalimantan
53,76
7.409
59,65
128
137 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019
TABEL / TABLE : 20 RASIO PENDIDIKAN TIAP PROVINSI Rasio Pendidikan Tiap Provinsi EDUCATIONAL RATIOS BY PROVINCE Tahun : 2014/2015 SMK / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS) TAHUN / YEAR : 2014/2015
No.
Provinsi Province
1 2 3 4 5 6
Siswa/ Sekolah
SMK14/15
Siswa/ Kelas
Siswa/ KS & Guru
Kelas/ Sekolah
Kelas/ RK Milik
Pupils/
Pupils/
Pupils/
Classes/
Classes/
Schools
Classes HM & Teachers
Kelas/ KS & Guru
KS & Guru/ Sekolah
Classes/ HM & Teachers /
Schools Owned Cls. HM & Teachers
Schools
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
336 352 346 461 368 373
30 32 32 31 26 31
13 13 13 14 10 12
11,14 11,14 10,97 14,69 13,91 12,03
1,17 1,15 1,13 1,13 1,10 1,22
0,42 0,42 0,42 0,44 0,38 0,40
27 26 26 33 37 30
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
235 298 385 308 272 269 353 402 279 285
22 30 26 26 24 26 30 30 24 29
7 11 9 11 11 10 11 12 9 10
10,56 10,06 14,65 11,76 11,31 10,36 11,65 13,42 11,64 9,73
1,00 1,05 1,16 1,02 1,13 1,02 1,11 0,90 0,97 1,08
0,31 0,37 0,34 0,41 0,46 0,38 0,36 0,40 0,36 0,34
34 27 43 29 24 27 33 33 32 29
17 18 19 20 21
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
279 207 416 321 320
29 24 30 27 28
12 9 12 12 10
9,63 8,69 13,98 12,02 11,25
1,00 0,95 1,12 1,13 1,05
0,40 0,38 0,42 0,44 0,36
24 23 33 28 32
22 23 24 25 26 27
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
273 360 217 297 221 196
23 25 22 25 27 21
12 11 9 10 11 8
12,10 14,28 9,80 11,71 8,29 9,34
1,11 0,91 1,04 1,08 1,02 1,01
0,52 0,45 0,43 0,39 0,42 0,38
23 32 23 30 20 25
28 29 30 31 32 33 34
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
162 144 480 226 238 206 241
19 20 31 26 23 20 23
7 8 12 7 9 8 9
8,57 7,16 15,61 8,80 10,28 10,49 10,59
1,14 1,10 1,31 1,14 1,12 1,09 1,03
0,37 0,40 0,39 0,29 0,38 0,43 0,41
23 18 40 30 27 25 26
Indonesia
339
29
12
11,59
1,13
0,40
29
138
129