REGULASI KETEKNIKAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN Oleh Ir. PAHALA LINGGA
DIREKTORAT DIREKTORA T TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
INSTALASI PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
INSTALASI PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
REGULASI KETEKNIKAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN
Peraturan Perundang-undangan
Standar Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
Standar Kompetensi
Baku Mutu Lingkungan
Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000
Inspeksi Ketenagalistrikan
Sanksi-sanksi
Instalasi Tenaga Listrik
Usaha Penyediaan
•
-
Aman
-
Andal
-
Akrab Lingkungan
Usaha PenunjangTenaga Listrik
•
Tenaga Listrik Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Tenaga Teknik yang Kompeten Kompete n dan Bersertifikat Bersertif ikat
•
Industri Penunjang Tenaga Listrik
REGULASI SEKTOR KETENAGALISTRI KETENAGALISTRIKAN KAN UU
No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan;
PP No. 10/1989 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, PP No. 3/
2005 tentang Perubahan Perubahan Atas PP No.10/1989 jo PP No. No. 26/2006 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.10/1989; Permen ESDM Nomor 0045
Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan,
Permen ESDM No. 0046 Th 2006 tentang Adendum Permen ESDM No.45 tahun 2005 Kepmen ESDM nomor 1109K/30/MEM/2005 tentang penunjukan KONSUIL Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral No. 0027 Tahun 2005 Tentang Tentang
Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan;
UU NO. 15 TAHUN 1985
Pasal 15, ayat (1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib: a. menyediakan tenaga listrik; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat; c. memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum. Pasal 17 Syarat-syarat penyediaan, penyediaan, pengusahaan, pengusahaan, pemanfaatan, instalasi, dan standardisasi ketenagalistrikan diatur oleh Pemerintah.
UU NO. 15 TAHUN 1985 Pasal 18 (1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terutama meliputi keselamatan kerja, keselamatan umum, pengembangan usaha, dan tercapainya standardisasi dalam bidang ketenagalistrikan.
PP NO. 3 TAHUN 2005 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1989 PASAL 21 •
•
•
•
•
Setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi: - Standardisasi, - Pengamanan Instalasi TL, - Pengamanan Pemanfaat TL untuk mewujudkan A3 (Aman,Andal dan Akrab lingkungan) Pekerjaan didalam instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah disertifikasi, (Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota) sesuai kewenangannya dapat menunjuk Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi, (Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota) sesuai kewenangannya dapat menunjuk lembaga sertifikasi
PP NO. 3 TAHUN 2005 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1989 (sambungan..)
PASAL 21 •
•
Setiap usaha penyediaan tenaga keselamatan ketenagalistrikan
listrik
wajib
memenuhi
ketentuan
K e t e n t u a n K e s el a m a t an K e t e n ag a l i s t r i k an m e l i p u t i : - Standardis asi, - P en g a m a n a n In s t a l a s i T L ,
untuk mewu judkan A3
- Peng amanan Pem anfaat TL •
•
•
Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan t e n a g a l is t r i k h a r u s d i k e r j a k a n o l e h B a d a n U s a h a P e n u n j a n g T e n a g a L i s t r i k y a n g d i s e r t i f i k as i o l e h l e m b a g a s e r t i f ik a s i y a n g t e r ak r e d i t a s i D a la m h a l d i s u a t u d a er a h b e l u m t e r d ap a t B a d a n U s a h a P e n u n j a n g T e n a g a L i s t r i k y a n g t e l ah d i s e r t i f i k a s i , Me n t er i , G u b e r n u r a t au B u p a t i /W a l ik o t a s e s u a i k e w e n a n g a n n y a d a p a t m e n u n j u k B a d a n U s a h a P en u n j a n g T e n ag a L i s t r i k Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk l e m b a g a s e r t i f ik a s i
PP NO. 3 TAHUN 2005 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1989 (sambungan..) PASAL 21 •
•
•
•
Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan TT dan TM dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi Pemeriksaan instalasi pemanfaatan TR oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba Pemeriksaan instalasi TR yang dimiliki oleh konsumen TT dan atau TM dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi Setiap tenaga teknik yg bekerja dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi TT = tegangan tinggi TM = tegangan menengah TR = tegangan rendah
PP NO. 3 TAHUN 2005 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1989 (sambungan..) PASAL 22 •
•
Instalasi ketenagalistrikan harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia bidang ketenagalistrikan. Setiap instalasi ketenagalistrikan sebelum memiliki sertifikat laik operasi.
dioperasikan wajib
K e t e n t u a n m e n g e n a i p e r e n c a n a a n , p e m a s a n g a n , p e n g a m an a n , p e m e r i k s a an , d a n p e n g u j i a n s e r t a u j i l a ik o p e r a s i i n s t a l as i k e t en a g a - listrikan diatur dengan Peraturan Menteri No. 0045 Tahun 2005 tentang Ins talasi Ketenagalistr ikan, dan Peraturan Menteri No . 0046 Tahun 2006 tentang Perubahan Permen 0045 Tahun 2005
OBYEK REGULASI TEKNIK - Instalasi Tenaga Listrik milik Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat dan Perorangan atau Lembaga Negara lainnya) - Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik milik Pelanggan TT, TM dan TR - Industri Penunjang Tenaga pemanfaat tenaga listrik)
Listrik
(produsen
peralatan
dan
- Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (konsultan, kontraktor, Jasa Inspeksi dll) - Tenaga Teknik Bidang Ketenagalistrikan
SERTIFIKASI BIDANG KETENAGALISTRIKAN 1. Sertifikasi Peralatan Tenaga Listrik 2. Sertifikasi Pemanfaat Tenaga Listrik
Permen ESDM No. 0027 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan
3. Sertifikasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik –
Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik
–
Instalasi Transmisi Tenaga Listrik
–
Instalasi Distribusi Tenaga Listrik
4. Sertifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik –
Instalasi Pelanggan Tegangan Tinggi
–
Instalasi Pelanggan Tegangan Menengah
–
Instalasi Pelanggan Tegangan Rendah
5. Sertifikasi Tenaga Teknik
Permen ESDM No. 0045 Tahun 2005 dan Perubahannya
SK Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi No. 1898/40/600.4/2001 tgl 21 Maret 2001 tentang Tata Cara Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
INSTALASI TENAGA LISTRIK PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No. 0045 Tahun 2005 TENTANG INSTALASI KETENAGALISTRIKAN PASAL 7 ayat (1) Instalasi penyediaan tenaga listrik : selesai dibangun dan dipasang, direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas, atau dilakukan relokasi wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku. • • •
PASAL 11 ayat (1) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang telah selesai dibangun dan dipasang wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku. Pasal 11 ayat (5) Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dilakukan oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba dan ditetapkan oleh Menteri.
MASA BERLAKU SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI TENAGA LISTRIK
JENIS INSTALASI TENAGA LISTRIK
MASA BERLAKU (TAHUN)
Instalasi pembangkit tenaga listrik
5
Instalasi transmisi dan distribusi tenaga listrik
10
Instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen TT dan TM
15
Instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen TR
15
KONSUIL •
•
•
Dasar Hukum : Kepmen ESDM No.1109K/30/MEM/2005 tentang penunjukan KONSUIL sebagai lembaga pemeriksa instalasi pemanfaatan konsumen tegangan rendah Tugas : Melaksanakan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi Cakupan : Instalasi pemanfaatan konsumen tegangan rendah daya 450 s.d 197 kVA
PERALATAN DAN PEMANFAAT TENAGA LISTRIK PERATURAN MENTERI ESDM No. 0027 Tahun 2005 TENTANG TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI DAN TANDA KESELAMATAN
PASAL 2 Setiap peralatan tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan sebagai SNI Wajib harus dibubuhi tanda SNI setelah mendapatkan sertifikat produk Setiap pemanfaat tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan sebagai SNI Wajib harus dibubuhi tanda Keselamatan setelah mendapatkan sertifikat produk •
•
PASAL 5 Peralatan atau pemanfaat tenaga listrik produk impor yang tidak mempunyai tanda SNI atau tanda keselamatan dapat diperjualbelikan dengan dibubuhi tanda kesesuaian produk setelah mendapatkan sertifikat kesesuaian produk
DAFTAR SNI WAJIB YG DIBERLAKUKAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No.
Nama Produk
No SNI
Dasar Peraturan
SNI 04-6507.12002/Amd1-2006
Permen No.009 Th 2007
1
Pemutus Sirkit Mini (Mini Circuit Breaker)
2
Tusuk-kontak & Kotakkontak (Plugs and Sockets)
SNI 04-3892.1-2006
Permen No.012 Th 2007
3
Saklar (Electric Switch)
SNI 04-6203.1-2006
Permen No.010 Th 2007
4
Kipas Angin (Electric Fans)
SNI 04-6292.802006
Permen No.011 Th 2007
5
Persyaratan Umum
SNI 04-6292.1-2003
Permen No.38 Th 2005
6
Frekuensi (50 Hz)
SNI 04-1922-2002
Permen No.34 Th 2005
7
PUIL 2000
SNI 04-0225-2000
Kepmen No.2046 Th 2001
Produk Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik Yang Telah Memperoleh Sertifikat Produk Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik
Merk yang Sudah SNI
MCB
MERLIN GERIN, CHINT, ABB, LIKON, HAGER, SHUKAKU, MASKO, HYUNWOO, ELITECH, VYBA, MASKO
KOTAK-KONTAK
NATIONAL, MERTEN, CLIPSAL,BROCO, HAGER, LEGRAND, GP, VYBA
TUSUK-KONTAK
STANDARD, NIYOKU, CABLEX SENTOSA, , LEGRAND, EWINDO
SAKLAR
KIPAS ANGIN
NATIONAL, MERTEN, CLIPSAL,BROCO, HAGER , LEGRAND, GP, VYBA, MK, GB GEBRO MASPION, COSMOS, UCHIDA, NLG, SANKEN, MIYAKO
USAHA PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN
KEBIJAKAN – KEBIJAKAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK SECARA UMUM 1. UU No. 15 Tahun 1985, tentang Ketenagalistrikan 2. PP No. 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik 3. PP No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik 4. Kepmen P & E No. 2500.K/40/M. PE/1997 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Konsultasi, Pembangunan dan Pemasangan, dan bidang Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan 5. Kepmen ESDM No. 1455 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik 6. Permen ESDM No. 0001 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Dalam Keadaan Bertegangan 7. Permen ESDM No. 048 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga listrik untuk Kepentingan TELEMATIKA
SUBSTANSI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK Dalam pasal 21, PP No. 3 TAHUN 2005 tentang PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK ayat (3) : Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang disertifikasi lembaga sertifikasi yang terakreditasi. ayat (4) : Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah disertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik ayat (5) : Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenanagannya dapat menunuk lembaga sertifikasi.
Usaha Penujang Tenaga Listrik (UPTL) a. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi jenis usaha : - Jasa Konsultansi Ketenagalistrikan - Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Pengujian Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Penelitian dan Pengembangan - Jasa Pendidikan dan Pelatihan; dan - Usaha Jasa Lain yang Secara Langsung berkaitan dengan Penyediaan Tenaga Listrik (a.l : Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Telematika). b. Industri Penunjang Tenga Listrik meliputi jenis usaha : - Industri Peralatan Tenaga Listrik; dan - Industri Pemanfaat Tenaga Listrik.
TUJUAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK •
•
•
•
•
MENUNJANG USAHA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK DALAM RANGKA PELAYANAN TENAGA LISTRIK KEPADA MASYARAKAT SECARA MERATA MENJAMIN MUTU PELAYANAN TENAGA LISTRIK KEPADA MASYARAKAT MENUMBUHKEMBANGKAN BADAN USAHA PENUNJANG YANG BERKUALITAS MENDORONG PERTUMBUHAN AHLI SPESIALIS DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN (TENAGA TEKNIK YANG KOMPETEN) MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEM TENAGA LISTRIK DAN PENGUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
PROSES IZIN BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUPTL) DAN
SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK BADAN USAHA UJPTL Permohonan IUPTL
LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN UJPTL Evaluasi Persyaratan
PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
Evaluasi Persyaratan
TIDAK
TIDAK
Memenuhi Syarat? YA
Memenuhi Syarat? YA
Sertifikasi & Registrasi Operasional Komersil
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
* Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik
Tenaga Teknik Bersertifikat
PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK NON KONSTRUKSI • • • • • • •
• •
• •
AKTE PENDIRIAN; NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP); TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP); DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENGURUS BADAN USAHA; NERACA PERUSAHAAN TAHUN YANG BARU; SERTIFIKAT KOMPETENSI SESUAI PEKERJAANNYA; SERTIFIKAT BADAN USAHA SESUAI JENIS,KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI; DAFTAR TENAGA TEKNIK TETAP; SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI INSTANSI YANG BERWENANG; REKOMENDASI BANK DAFTAR PERALATAN KERJA DAN ALAT UKUR YANG BERFUNGSI DENGAN BAIK
AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI BUJPTL
PENGATURAN AKREDITASI/SERTIFIKASI Kebijakan No. 3, 6, 7 (Sedang Proses)
Kebijakan No. 1, 2, 4, 5
PEMERINTAH
LEMBAGA AKREDITASI KAN
LPJK
DJLPE
(MSTQ)*
( JK )*
(JNK)*
(PUSAT/DAERAH) Izin Usaha Izin Kerja
Akreditasi LEMBAGA SERTIFIKASI ASOSIASI
PROFESI
ASOSIASI PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
LAB.
INSPEKSI TEKNIK
UJI Sertifikasi Produk
Sertifikasi Instalasi
Sertifikasi Perusahaan
BADAN USAHA INDUSTRI PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IPTL) USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (UPL) USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (UJPTL)
Sertifikasi Personil *) Keterangan: MSTQ : Metrology, Standard, Testing & Quality JK : Jasa Konstruksi Listrik
TENAGA TEKNIK
PROSES PERMOHONAN AKREDITASI ASOSIASI PERUSAHAAN JASA UPTL (JASA NON KONSTRUKSI)
KOMISI AKREDITASI Disampaikan kepada Penyampaian rekomendasi Penyampaian Permohonan Akreditasi
Tim Penilai Penilaian
Pengkajian
Tim Pelaksana
LULUS Pemberian Akreditasi
Teknis
LULUS/TIDAK LULUS
ASOSIASI PERUSAHAAN JASA NON KONSTRUKSI
LEMBAGA SERTIFIKASI JASA NON KONSTRUKSI
KAK (KOMITE AKREDITASI KETENAGALISTRIKAN)NON KONSTRUKSI KAK
ASOSIASI PROFESI
LSK
AKREDITASI
ASOSIASI BADAN USAHA
LSBUPTL SERTIFIKASI
SERTIFIKASI
SERTIFIKAT BADAN USAHA
SERTIFIKAT TENAGA TEKNIK
CATATAN: 1. LSK = LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI 2. LSBUPTL = LEMBAGA SERTIFIKASI BUPTL
- Jasa Konsultansi Non Konstruksi - Jasa Pengujian Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Penelitian dan Pengembangan - Jasa Pendidikan dan Pelatihan; dan - Usaha Jasa Lain
KOMISI AKREDITASI KEWENANGAN :
Memeriksa dan menilai berkas permohonan akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang tenaga Listrik Non Konstruksi(Lembaga Sertifikasi);
Memberikan akreditasi kepada Lembaga Sertifikasi memenuhi persyaratan yang berlaku;
Mengawasi atau memantau lembaga sertifikasi dalam pelaksanaan sertifikasi Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (BUPTL);
Memberikan perpanjangan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi;
Memberikan rekomendasi sanksi (administrasi) kepada lembaga sertifikasi yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
yang telah
PERSYARATAN DAN TATACARA BADAN USAHA JASA NON KONSTRUKSI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN
1. PERSYARATAN ADMINISTRASI 2. PERSYARATAN ORGANISASI 3. PERSYARATAN SISTEM DAN PROSEDUR SERTIFIKASI
1. PERSYARATAN ADMINISTRASI : a. Menyerahkan data daftar anggota lengkap dengan kartu tanda anggota (KTA) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir minimal beranggotakan 10 (sepuluh) perusahaan yang sejenis; b. Mempunyai Kepengurusan yang Independen dalam Pelaksanaan sertifikasi; c. Mempunyai akte pendirian notarial; d. Mempunyai alamat yang tetap; dan e. Mempunyai AD/ART.
2. PERSYARATAN ORGANISASI : a. Mempunyai organisasi yang mengikutsertakan s t a k e h o l d e r ; b. Mempunyai sarana dan prasarana beserta kelengkapan untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi; c. Mempunyai Asesor yang bersertifikat kompetensi, untuk satu bidang pekerjaan minimum 3 (tiga) orang.
3. PERSYARATAN SISTEM DAN PROSEDUR SERTIFIKASI : a. Mempunyai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Operasional penyelenggaraan sertifikasi; b. Mempunyai Petunjuk Teknis (Juknis) tentang prosedur pengajuan permohonan Sertifikat Badan Usaha; c. Mempunyai program sertifikasi yang harus dipenuhi sesuai jenis usaha, klasifikasi dan kualifikasi bidang pekerjaan yang diinginkan a.n : - Mempunyai sistem dan prosedur pengawasan terhadap pemilik sertifikat Badan Usaha serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukannya; - Mempunyai sistem penilaian dalam pemberian atau perpanjangan sertifikat Badan Usaha.
KOMISI AKREDITASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK 1. Bidang Jasa Konstruksi, akreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), untuk jenis usaha : a. Jasa Konsultansi Perencanaan Tenaga Listrik b. Jasa Konsultansi Pengawasan Tenaga Listrik c. Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik
2. Bidang Metrologi, Pengujian, Standar dan Kualitas (MPSK), akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), untuk jenis usaha : a. Jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik b. Jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan tinggi dan menengah c. Jasa Pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan rendah d. Jasa Pengujian peralatan dan pemanfaat listrik e. Jasa sertifikasi produk f. Jasa Kalibrasi
3. Bidang Jasa Non-Konstruksi, akreditasi sementara oleh DESDM cq DJLPE sebelum ada Lembaga Akreditasi, yaitu : a. b. c. d.
Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik Jasa Penelitian dan Pengembangan di bidang ketenagalistrikan Jasa Pendidikan dan Pelatihan di bidang ketenagalistrikan Jasa Lain, lain Jasa TELEMATIKA
SERTIFIKASI BUJPTL
LEMBAGA SERTIFIKASI KEWENANGAN :
Memeriksa, menilai dan menguji badan usaha JASA UPTL (Jasa Non Konstruksi);
Memberikan sertifikat kepada badan usaha JASA UPTL (Jasa Non Konstrusi) yang telah lulus dari penilaian dan pengujian sesuai cakupan wilayah, jenis usaha, klasifikasi , kualifikasi yang diusulkan oleh Badan Usaha tersebut;
Memberikan perpanjangan sertifikat badan usaha;
Mengawasi atau memantau kegiatan badan usaha JASA UPTL (Jasa Non Konstrusi) yang telah bersertifikat;
Memberikan rekomendasi sanksi kepada badan usaha JASA UPTL (Jasa Non Konstruksi) yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
PERSYARATAN DAN TATACARA BADAN USAHA JASA NON KONSTRUKSI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN
1. PERSYARATAN ADMINISTRASI
2. PERSYARATAN ORGANISASI
3. PERSYARATAN TEKNIS
PERSYARATAN DAN TATACARA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA NON KONSTRUKSI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN 1. PERSYARATAN ADMINISTRASI : a. Akta pendirian Perusahaan; b. Mempunyai akte pendirian; c. Mempunyai alamat yang tetap; d. Memiliki Kemampuan Pendanaan.
2. PERSYARATAN ORGANISASI : a. Mempunyai Struktur organisasi yang jelas; b. Memiliki sarana dan prasarana beserta kelengkapan untuk menyelenggarakan kegiatan dibidangnya;
PERSYARATAN DAN TATACARA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA NON KONSTRUKSI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN
3. PERSYARATAN TEKNIS DIBIDANGNYA : a. Mempunyai Sistem Mutu Pelaksanaan Kegiatan dibidangnya; b. Mempunyai Memiliki Tenaga Teknik yang bersertifikat kompetensi sesuai jenis usaha, klasifikasi dan kualifikasi pekerjaan yang diusulkan oleh Badan Usaha tersebut; c. Mempunyai Peralatan Kerja sesuai bidangnya; d. Mempunyai pengalaman dibidangnya; e. Mempunyai lingkup jenis usaha, klasifikasi, kualifikasi yang dan wilayah kerja Badan Usaha yang diinginkan.
LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK 1. Asosiasi Perusahaan (AKLI, GAPENRI,dll) Melaksanakan sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik 2. Asosiasi Profesi (IATKI, APEI, HAEI,Gema PDKB, HAKIT,dll) Melaksanakan sertifikasi tenaga teknik pada badan usaha jasa penunjang tenaga listrik 3. Laboratorium Uji (PLN JTK, SUCOFINDO, National Gobel,dll) Melaksanakan uji produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik 4. Lembaga Sertifikasi Produk (SUCOFINDO, PLN JTK, dll) Melaksanakan sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik 5. Lembaga Kalibrasi (PLN JTK,dll) Melaksanakan kalibrasi peralatan tenaga listrik 6. Lembaga Inspeksi Instalasi Penyediaan (KONEBA, INDOSPEC, DEPRIWANGGA, JASTEK, SUCOFINDO,RADIANT,dll) Melaksanakan sertifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik (Pembangkit, Transmisi, Distrib) 7. Lembaga Inspeksi Nirlaba (KONSUIL) Melaksanakan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik untuk pelanggan tegangan rendah
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK - Sosialisasi kebijakan-kebijakan Usaha Penunjang Tenaga listrik ke daerah-daerah. - Penyusunan Pedoman Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Perusahaan Non Jasa Konstruksi - Penyusunan 5 (lima) Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (BUPTL) untuk T.A 2007 sbb : - Badan Usaha Jasa Operasi Pembangkit Tenaga Listrik - Badan Usaha Jasa Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik - Badan Usaha Jasa Operasi Transmisi Tenaga Listrik - Badan Usaha Jasa Pemeliharaan Transmisi Tenaga Listrik - Badan Usaha Jasa Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika (TELEMATIKA) - Kerjasama dengan Badan/Lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi di bidang Usaha Penunjang Tenaga Listrik. - Kerjasama dengan Lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi di bidang Usaha Penunjang Tenaga Listrik. .
BUJPTL TELEMATIKA
SUBSTANSI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK UNTUK TELEMATIKA 1. Pasal 23 A PP No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan
dan Pemanfaatan Tenaga Listrik : “Pemanfaatan instalasi ketenagalistrikan untuk kepentingan
di luar
penyaluran tenaga listrik harus mendapat izin Menteri,
Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya”. 2. PERMEN ESDM No. 48 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrk untuk Kepentingan Telematika :
Penggunaan jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selain penyaluran tenaga listrik, antara lain untuk mentransmisikan data, internet, telekomunikasi, multimedia, dan infomatika.
RUANG LINGKUP PEMANFAATAN JARINGAN •
•
•
•
Penyangga dan Jalur Sepanjang Jaringan. Serat optik pada Jaringan.
Konduktor pada Jaringan. Kabel Pilot pada Jaringan.
KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN JARINGAN Tidak mengganggu fungsi utama jaringan untuk menyalurkan tenaga listrik; Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; Mendapat persetujuan dan pengawasan Pemilik Jaringan; Ketersediaan Kapasitas Jaringan; Kekuatan Tiang atau Menara Penyangga; Perbedaan Kanal dan/atau Inti Serat Optik; Perbedaan frekuensi, Konduktor dan Kabel Pilot.
PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN MENGGUNAKAN JARINGAN (IMJ) TELEMATIKA •
Akta Pendirian Pemanfaat Jaringan dan perubahannya;
•
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
•
Profil Pemanfaat Jaringan;
•
Daerah cakupan kerja, kapasitas Jaringan, desain, spesifikasi alat dan perangkat Telematika yang akan digunakan;
•
•
•
Kontrak kerjasama Pemanfaatan Jaringan antara Pemilik Jaringan dan Pemanfaat Jaringan; Sertifikat Badan Usaha di bidang Telematika; Sertifikat Laik Operasi Peralatan terhadap Sistem Operasi Ketenagalistrikan.
LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK NO.
NAMA PERUSAHAAN
No. SK
KETERANGAN
1.
PT. SILMA INSTRUMENTAMA
108-12/44/600.4/2006
P, TT dan TM
2.
PT. CITRABUANA INDOLOKA
109-12/44/600.4/2006
P, TT dan TM
3.
PT. INDUSTIRA
110-12/44/600.4/2006
P, TT dan TM
4.
PT. SIBBARA ABADI
SEJAHTERA
111-12/44/600.4/2006
P, TT dan TM
IRIDIUM
112-12/44/600.4/2006
P, TT dan TM
5.
PT. GAMMA PERKASA
6.
PT. WIDE & PIN
113-12/44/600.4/2006
P, TT dan TM
7.
PT. DEPRIWANGGA
376-12/74/600.1/2006
P, TT dan TM
8.
PT. INDOSPEC ASIA
378-12/74/600.1/2006
P, TT dan TM
9.
PT. KONEBA (PERSERO)
377-12/74/600.1/2006
P, TT dan TM
10.
PT. PLN (PERSERO) JASA SERTIFIKASI
375-12/74/600.1/2006
P, TT dan TM
11.
PT. SUCOFINDO (PERSERO)
379-12/74/600.1/2006
P, TT dan TM
12.
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO
206-12/20/600.1/2007
P, TT dan TM
13.
KONSUIL
1109/MEM/2005
TR
LEMBAGA SERTIFIKASI PERALATAN PEMANFAAT TENAGA LISTRIK
Nama Perusahaan
Surat Penunjukan
Keterangan
1.
PT. PLN (PERSERO) JASA SERTIFIKASI
328/44/600.0/2003
Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan
2.
PT SUCOFINDO (PERSERO)
2485/44/600.4/2003
Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan
NO
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI NO 1.
2.
NAMA
No. SK
KET.
IKATAN AHLI TEKNIK KETENAGALISTRIKAN (IATKI)
218-12/77/600.1/2002
Bidang Pembangkitan dan Distribusi, Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan
GEMA PDKB
291-12/40/600.4/2004
25 Oktober 2002
21 September 2004
3.
HIMPUNAN AHLI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (HAKIT)
01.SK/XII/KAKK/06 28 Desember 2006
Bidang Transmisi dan Distribusi, Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan untuk Kegiatan PDKB dan Non PDKB
Bidang Pembangkitan Operasi dan Pemeliharaan
LSPro DAN LAB UJI PEMANFAAT TENAGA LISTRIK UNTUK PEMBUBUHAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI NO
NAMA PERUSAHAAN
No. SK
KET.
1.
PT TUV NORD Indonesia
94-12/47/600.4/2006
LSPro
2.
PT SUCOFINDO (PERSERO)
93-12/47/600.4/2006
LSPro
3.
PT KONEBA (PERSERO)
92 -12/47/600.4/2006
LSPro
4.
PT SUCOFINDO (PERSERO)
91-12/47/600.4/2006
LAB UJI
5.
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN
90-12/47/600.4/2006
LAB UJI
6.
BALAI BESAR TEKNOLOGI ENERGI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (B2TE BPPT)
89-12/47/600.4/2006
LAB UJI
BADAN USAHA JASA NON KONSTRUKSI YANG SEDANG PROSES PENUNJUKAN NO
NAMA PERUSAHAAN
KET.
1.
PT . POWERTEL
JASA TELEMATIKA
2.
PT. INDOSAT M2
JASA TELEMATIKA
3.
PT. ICON
JASA TELEMATIKA
4.
PT. SIEMENS
JASA OPERASI
5.
PT. TJP. SERVICES
JASA OPERASI DAN PEMELIHARAN
6.
PT. NUSANTARA POWER SERVICES
JASA OPERASI DAN PEMELIHARAN
