KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT DIR EKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIK KETENAGALISTRIKAAN
KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Forum Keselamatan Keselamatan Ketenagalis Ketenagalistrikan trikan Pekanbaru, Pekanbaru, 9 April 2015
DASAR HUKUM 1.
UU No. 30 Tahu ahun n 2009 tenta tentang ng Keten Ketenagalist agalistrikan rikan
2.
UU No. 23 Tahu ahun n 2014 tenta tentang ng Peme Pemerin rintahan tahan Daera Daerah h
1. PP No. 14 Tahun Tahun 2012 tentang tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Tenaga Listrik 2. PP No. 62 Tahun Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Penunjang Tenaga Listri Listrik k
1. Per Permen men ES ESDM DM No. 35 Tahu ahun n 2013 ten tentan tang g Tata Car Cara a Per Perizi izinan nan Usa Usaha ha Ketenagalistrikan 2. Pe Perm rmen en ES ESDM DM No. 05 Tah ahun un 20 2014 14 ten tentan tang g Tat ata a Ca Cara ra Ak Akre redi ditas tasii da dan n Sertifikasi Ketenagalistrikan 3. Pe Perrme men n ESD SDM M No No.. 28 Tah ahu un 20 2014 14 te tent ntan ang g Ku Kual alif ifik ikas asii usa sah ha Ja Jasa sa penunjang Tenaga Listrik
Per erdi dirrje jen n No No.. 55 556K 6K/2 /20/ 0/DJ DJL. L.1/ 1/20 2014 14 Tah ahu un 20 2014 14 te ten nta tan ng Tat ata a Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan.
Carra Ca
DASAR HUKUM 1.
UU No. 30 Tahu ahun n 2009 tenta tentang ng Keten Ketenagalist agalistrikan rikan
2.
UU No. 23 Tahu ahun n 2014 tenta tentang ng Peme Pemerin rintahan tahan Daera Daerah h
1. PP No. 14 Tahun Tahun 2012 tentang tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Tenaga Listrik 2. PP No. 62 Tahun Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Penunjang Tenaga Listri Listrik k
1. Per Permen men ES ESDM DM No. 35 Tahu ahun n 2013 ten tentan tang g Tata Car Cara a Per Perizi izinan nan Usa Usaha ha Ketenagalistrikan 2. Pe Perm rmen en ES ESDM DM No. 05 Tah ahun un 20 2014 14 ten tentan tang g Tat ata a Ca Cara ra Ak Akre redi ditas tasii da dan n Sertifikasi Ketenagalistrikan 3. Pe Perrme men n ESD SDM M No No.. 28 Tah ahu un 20 2014 14 te tent ntan ang g Ku Kual alif ifik ikas asii usa sah ha Ja Jasa sa penunjang Tenaga Listrik
Per erdi dirrje jen n No No.. 55 556K 6K/2 /20/ 0/DJ DJL. L.1/ 1/20 2014 14 Tah ahu un 20 2014 14 te ten nta tan ng Tat ata a Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan.
Carra Ca
KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN TUJUAN
Tujuan Keselamatan Keselamatan Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan untuk mewujudkan mewujudkan kondisi: a. Andal dan aman bagi instalasi; b. Aman dari bahaya bahaya bagi manusia manusia dan makhluk makhluk hidup lainnya; lainnya; dan c. Ramah lingkungan lingkungan RUANG
LINGKUP Ruang lingkup keselamatan keselamatan ketenagalistrikan: a. Pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; b. Pengaman Pengamanan an instalasi instalasi tenaga tenaga listrik; listrik; dan c. Pengaman Pengamanan an pemanfaat pemanfaat tenaga tenaga listrik. listrik.
PENERAPAN REGULASI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN Setiap Seti ap us usah aha a ket ete ena nag gal alis istr trik ikan an wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenag Ketenagalistrikan alistrikan Setiap peralatan Setiap peralatan dan pemanfaat peman faat tenag tenaga a listr listrik ik wajib memenuhi keten ketentuan tuan Stand Standar ar Nasional Nasi onal Indon Indonesia esia
Setiap tenaga tekni Setiap teknik k dalam usaha ketenagalistrikan ketenagalistrik an wajib memiliki sertifikat kompetensi
Setiap instalas Setiap instalasii tenag tenaga a listr listrik ik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
Setiap keg Setiap kegiat iatan an usa usaha ha ketenagali keten agalistrikan strikanwajib wajib memenuh memenuhii ketentuan keten tuan yang disyaratkan disyaratkan dalam peraturan peratu ran perunda perundang-undan ng-undangan gan di bid bidang ang lin lingkun gkungan gan hid hidup up
Setiap badan usaha penunjang penun jang tenag tenaga a listr listrik ik wajib memiliki sertifikat Badan Usaha (klasifikasi dan kualifikasi)
PERIZINAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
JENIS USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (PP No. 62/2012) 1.
Konsultansi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
2.
Pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
3.
Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik
4.
Pengoperasian instalasi tenaga listrik
5.
Pemeliharaan instalasi tenaga listrik
6.
Penelitian dan pengembangan
7.
Pendidikan dan pelatihan
8.
Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
9.
Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
10. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan 11. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik
KLASIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG (1) (PP No. 62/2012)
Ket: P = Pembangkit TT = Tegangan Tinggi T = Transmisi TET = Tegangan Ekstra Tinggi D = Distribusi TM = Tegangan Menengah GI = Gardu Induk TR = Tegangan Rendah
PLTU = Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTG/U = Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap PLTMH = Pembangkit Listrik Mikro Hidro PLT EBT = Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan
KLASIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG (2) (PP No. 62/2012)
Ket: P= Pembangkitan Tenaga Listrik T= Transmisi Tenaga Listrik D= Distribusi Tenaga Listrik Pemanfaat = Instalasi Pemanfaat Tenaga Listrik
KUALIFIKASI BADAN USAHA (Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2014) Penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha, yang terdiri dari usaha kecil, menengah, dan besar yang ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan usaha dan keahlian kerja orang perseorangan (kompetensi tenaga teknik) Contoh: Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik KEM AM PUAN USAHA NO.
KUALIFIKASI
1.
KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN
KEKAYAAN BERSIH (Rp)
BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
KECIL
50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00
maksimum 750.000.000,00
minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3
minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.
MENENGAH
lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00
maksimum 2.500.000.000,00
minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3
minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 3
3.
BESAR
lebih dari 500.000.000,00
maksimum tidak terhingga
minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3
minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 3
SERTIFIKASI BADAN USAHA Sertifikasi badan usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. Jenis Usaha •
• •
• • •
•
• •
•
Konsultansi, Pembangunan dan pemasangan, Pemeriksaan dan pengujian, Pemeliharaan, Pengoperasian instalasi Sertifikasi kompetensi tenaga teknik Penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan pelatihan, Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
Sertifikasi
sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang diakreditasi oleh Menteri
sertifikasi sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku
KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK 1. Menteri untuk: badan usaha milik negara dan badan usaha swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah •
•
2. Gubernur untuk: •
badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri
MEKANISME PERIZINAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
PROSES PERIZINAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Pemegang izin wajib: a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu; b.
memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
c.
mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
MEKANISME PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SLO)
INSTALASI TENAGA LISTRIK Instalasi tenaga listrik tenaga listrik terdiri atas: 1. Instalasi penyediaan tenaga listrik, meliputi: a. Instalasi pembangkit tenaga listrik; b. Instalasi transmisi tenaga listrik; dan c. Instalasi distribusi tenaga listrik. 2.
Instalasi pemanfaatan tenaga listrik, meliputi: a. Instalasi pemanfaatan tegangan tinggi; b. Instalasi pemanfaatan tegangan menengah; dan
c. Instalasi pemanfaatan tegangan rendah.
SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK (1) 1. Setiap instalasi tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) melalui sertifikasi instalasi tenaga listrik. 2. Sertifikasi instalasi tenaga listrik merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sesuai persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik operasi. 3. Pelaksana sertifikasi instalasi tenaga listrik adalah Badan Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik setelah mendapatkan Akreditasi/Penunjukan dan Penetapan sebagai Lembaga Inspeksi Teknik (LIT). 4. Setelah hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi telah dinyatakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan menyiapkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP), maka Sertifikat Laik Operasi diterbitkan, oleh: a. LIT terakreditasi dalam waktu paling lama 4 (empat) hari; b. LIT-TR dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK (2) 5. Dalam hal Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk melaksanakan sertifikasi instalasi tenaga listrik maka Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Laik Operasi. 6. Dalam hal disuatu daerah belum terdapat LIT-TR atau LIT-TR tidak dapat penerbitan SLO dalam jangka waktu 3 hari maka Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan tidak dapat melimpahkan pada badan usaha lain.
KEWENANGAN PENERBITAN SLO 1. Menteri untuk: a. Instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri; b. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri; c. Instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri. 2. Gubernur untuk: a. Instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur; b. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur; c. Instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur.
ALUR PENERBITAN SLO OLEH LIT TERAKREDITASI Pemilik Instalasi Membuat Permohonan SLO
LIT Terakreditasi Memeriksa Kelengkapan Dokumen Permohonan
1 hari
T
Lengkap? Y
Cek status Izin? LIT Terakreditasi Melaksanakan UjiLaik Operasi
Pemilik Instalasi Memperbaiki Instalasi
T
IUPTL/IO
LIT yang Ditunjuk mengajukan permohonan penugasan ke Pemerintah Pemerintah Menugaskan LIT Melaksanakan Uji Laik Operasi
14 hari (sesuai kondisi instalasi)
Lulus Evaluasi ? Y
LIT Terakreditasi Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian T
LIT Terakreditasi Mengajukan Permohonan Registrasi SLO Online
4 hari
Permohonan Valid?
2 hari Y
Pemerintah Memberikan Nomor Register SLO
Pemilik Instalasi Menerima SLO
LIT Terakreditasi Menerbitkan Sertifikat
Pemerintah Menerima Tembusan SLO
Total: 19 hari *)
CONTOH SLO YANG DITERBITKAN LIT TERAKREDITASI Format isi SLO sesuai lampiran IV Permen ESDM No. 05 th 2014, namun kop s urat da n Pena ndatangan SLO disesuai kan d engan institusi yang menerbitkan.
ALUR PENERBITAN SLO OLEH LIT YANG DITUNJUK Pemilik Instalasi Mengajukan Permohonan SLO
LIT yang Ditunjuk Memeriksa Kelengkapan Dokumen Permohonan
1 hari
T
Lengkap? Y
Cek status IUPTL?
Pemilik Instalasi Memperbaiki Instalasi
LIT yang Ditunjuk Melaksanakan UjiLaik Operasi
T
IUPTL/IO
LIT yang Ditunjuk mengajukan permohonan penugasan ke Pemerintah Pemerintah Menugaskan LIT Melaksanakan Uji Laik Operasi
14 hari (sesuai kondisi instalasi)
Lulus Evaluasi ? Y
LIT yang Ditunjuk Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian
4 hari
T
LIT yang Ditunjuk Mengajukan Permohonan Penerbitan SLO ke DJK/Pemda
Permohonan Valid? Y
LIT yang Ditunjuk Memberikan SLO Kepada Pemilik Instalasi
Pemerintah Melakukan Registrasi SLO
Pemilik Instalasi Menerima SLO
Pemda Menerbitkan SLO
Pemda Melaporkan SLO yang terbit ke DJK
Total: 19 hari *)
CONTOH SLO YANG DITERBITKAN LIT YANG DITUNJUK Format isi SLO sesuai lampiran IV Permen ESDM No. 05 th 2014, namun kop s urat da n Pena ndatangan SLO disesuai kan d engan institusi yang menerbitkan.
ALUR PENERBITAN SLO OLEH LIT TR Pemilik Instalasi Mengajukan Permohonan SLO
LIT –TR Memeriksa Kelengkapan Dokumen Permohonan
T
Lengkap? Y
1 hari (sesuai kondisi instalasi)
LIT –TR Melaksanakan UjiLaik Operasi
Pemilik Instalasi Memperbaiki Instalasi
T
Lulus Evaluasi ? Y
LIT-TR Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian
2 hari
Pemilik Instalasi Menerima SLO
LIT-TR Mengajukan Permohonan Registrasi SLO Online
Permohonan Valid?
LIT-TR Menerbitkan SLO
Pemerintah Melakukan Registrasi SLO
Total: 3 hari *)
CONTOH SLO YANG DITERBITKAN LIT TR Format isi SLO sesuai lampiran IV Permen ESDM No. 05 th 2014, namun kop s urat da n Pena ndatangan SLO disesuai kan d engan institusi yang menerbitkan.
SERTIFIKAT LAIK OPERASI (1) 1. Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik operasi. 2. Masa berlaku SLO, yaitu: JENIS INSTALASI TENAGA LISTRIK
Instalasi pembangkit tenaga listrik Instalasi transmisi dan distribusi tenaga listrik
Instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen TT dan TM Instalasi pemanfaatan tenaga
listrik konsumen TR
MASA BERLAKU (TAHUN)
5 10 10 15
SERTIFIKAT LAIK OPERASI (2) 4. Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi pembangkit tenaga listrik, instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, tidak berlaku apabila terdapat: perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi . 5. Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, tidak berlaku apabila terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi atau direkondisi. 6. Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang setelah melalui sertifikasi ulang.
PENOMORAN DAN REGISTRASI SLO 1.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangan Menteri ESDM mengatur tata cara penomoran dan registrasi Sertifikat Laik Operasi, berdasarkan Perdirjen Nomor 556K/20/DJL.1/2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan
2.
Gubernur dapat mengacu tata cara penomoran dan registrasi Sertifikat Laik Operasi yang telah diberlakukan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
PENOMORAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI (1) A. Nomor Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan LIT Terakreditasi/Ditunjuk 1 2 3 . 4 . 5 6 . 7 8 9 . 10 11 12 13 . 14 15 16 17 . 18 19
Kode Nomor Urut SLO
Kode Penerbit sertifikat
Kode lokasi instalasi tenaga listrik
Kode jenis Kode Jenis Usaha instalasi Penyediaan Tenaga tenaga listrik Listrik
Catatan: 1. Pemegang izin dan pemilik instalasi pemanfaatan, memastikan badan usaha pembangunan dan pemasangan telah memiliki kodefikasi. 2.
Digit 14-15 adalah kode Provinsi lokasi badan usaha, digit 16-17 adalah nomor urut badan usaha dalam provinsi tersebut.
Kode badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan (Instalatir )
Kode tahun penerbitan sertifikat
Contoh:
0 0 1 . U . 0 8 . 1 1 1 . 3 5 0 1 . G Q 0 1 . 1 4 No.Urut SLO
LIT PIUPTL
PLTU
Jatim, Pacitan
PT. XXX
Tahun 2014
PENOMORAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI (2) B. Nomor Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan LIT TR 1 2 3 4 . 5 6 7 . 8 . 9 10 11 12 . 13 14 15 16 . 17 18
Kode LIT TR Kode Nomor Urut SLO
Kode Area LIT TR
kode jenis Instalasi pada bangunan
Catatan: 1. Pemilik pemanfaatan instalasi, memastikan badan usaha pembangunan dan pemasangan telah memiliki kodefikasi. 2.
Kode lokasi bangunan
Digit 13-14 adalah kode Provinsi lokasi badan usaha, digit 15-16 adalah nomor urut badan usaha dalam provinsi tersebut.
Kode badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan (Instalatir )
Kode tahun penerbitan sertifikat
Contoh:
0 0 0 1 . 3 1 6 . 8 . 3 2 1 6 . G E 0 1 . 1 4 No.Urut SLO
PPILN Area Industri Bekasi
Jabar, Bekasi
PT. XXX
Tahun 2014
REGISTRASI SLO 1.
Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan nomor register Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik.
2.
Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Laik Operasi, Lembaga Inspeksi Teknik mengajukan permohonan registrasi kepada Direktur Jenderal atau Gubernur dengan dilengkapi: a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik; b. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP) sesuai dengan format yang diberlakukan; dan c. Rancangan sertifikat yang akan diregistrasi
3. Gubernur wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan registrasi Sertifikat Laik Operasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan sekali.
PENOMORAN REGISTER SLO 1
2
Kode bulan penerbitan nomor register
3
4
.
7
Bulan Mei
1
9
No. Urut Register
.
1
6
Kode tahun penerbitan nomor register
Kode nomor urut register
Contoh:
E
5
4 Tahun 2014
SISTEM DATABASE REGISTER SLO ONLINE
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah memberlakukan Sistem Database Register SLO Online secara resmi pada tanggal 1 Januari 2015
Sistem Database Register
SLO Online dapat diakses melalui situs slo.djk.esdm.go.id
LIT
Terakreditasi dapat mengakses Sistem Database Register SLO Online untuk memasukkan data sertifikasi laik operasi dengan menggunakan username dan password
Pemilik
instalasi dapat mengetahui keabsahan SLO yang diterima dengan memasukkan nomor register SLO kedalam Sistem Database Register SLO Online
Pemilik instalasi dapat mengecek status instalatir yang memasang instalasi tenaga listrik dengan memasukkan kode instalatir ke Sistem Database Register SLO Online
Verifikasi Instalatir Tampilan Halaman Verifikasi Instalatir : Data mengenai Kode Perusahaan, Status Pendaftaran, Nama Perusahaan, serta Alamat Perusahaan akan ditampilkan setelah di-klik tombol verifikasi. *) Pastikan Nama Perusahaan dan Propinsi yang diinput sesuai dengan nama yang diinput pada saat pendaftaran.
Pemilihan LIT Konsumen dapat memilih Lembaga Inspeksi Teknik sesuai dengan ruang lingkup sub bidang instalasi Saat ini terdapat 16 LIT yang terdiri dari: - 3 LIT Terakreditasi - 11 LIT Ditunjuk - 2 LIT-TR
Verifikasi SLO Penyediaan atau Pemanfaatan TT & TM Tampilan halaman Verifikasi SLO TT dan TM. Jika nomor register belum terdaftar maka akan muncul peringatan: No. Registrasi Tidak terdaftar.
Verifikasi SLO Pemanfaatan TR Tampilan halaman Verifikasi SLO TR.
Jika nomor register belum terdaftar maka akan muncul peringatan: No. Registrasi Tidak terdaftar.
SANKSI (1) Sanksi Administratif PP Nomor 62 Tahun 2012 Pasal 23 (1) Setiap pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya. (2) Sanksi administratif yang dimaksud berupa: a. Sanksi tertulis b. Pembekuan kegiatan sementara c. Pencabutan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik
SANKSI (2) Sanksi Pidana UU Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 54 (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 55 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya. (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.