REFERAT
RAHASIA KEDOKTERAN KEDOKTERAN BERHUBUNGAN BERHUBUNGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB DOKTER
Pembimbing dr. Edy Suyanto , SpF
Penyusun : 1.
Ditta Dwiyani
2003.04.0.0049
2.
Eva Astria
2006.04.0.0029
3.
Nita Novia
2006.04.0.0033
4.
Titi Riskanti
2006.04.0.0034
5.
Gilang Persada
2006.04.0.0035
6.
Randy Trijunius
2006.04.0.0036
7.
Kristin Agustina
2006.04.0.0037
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIV. HANG TUAH RSUD DR.SOETOMO SURABAYA 2012
KATA PENGANTAR
Puji Puji Syukur Syukur kami kami ucapka ucapkann kepad kepadaa Tuhan Tuhan Yang Maha Maha Esa karena karena atas atas berkat berkat dan rahmatnya rahmatnya sehingga sehingga tugas baca yang berjudul berjudul Rahasia Rahasia Kedo Kedokteran kteran berhubung berhubungan an deng dengan an Tanggungja Tanggungjawab wab Dokter Dokter ini dapat dapat selesai selesai deng dengan an baik. Maka Makala lahh ini ini disu disusu sunn seba sebaga gaii sala salahh satu satu tuga tugass wa waji jibb un untu tukk meny menyel eles esai aika kann kepan kepanite iteraa raann klinik klinik di bag bagian ian Ilmu Ilmu Ke Keseh sehata atann Forens Forensik ik di RSUD RSUD Dr.Soe Dr.Soetom tomoo Surabaya, dengan harapan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu yang bermafaat bagi peng pengetahua etahuann kita. kita. Dalam penulisan referat ini, tidaklah lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Dr. H.Hoediy H.Hoediyanto anto Sp.F(K) Sp.F(K) selaku selaku Ketua Ketua Departem Departemen en Kedoktera Kedokterann Forensik Forensik dan Medikolegal RSUD. Dr. Soetomo Surabaya 2. Dr. Edy Suyant Suyantoo Sp.F, SH selaku selaku pembimb pembimbing ing dalam dalam penyus penyusuna unann referat referat ini. 3. Sege Segenap nap Staf Pengaja Pengajarr serta serta Ka Karya ryawa wann Instal Instalasi asi Kedokte Kedokteran ran RSUD. RSUD. Dr. Soetomo Surabaya. Semog Semogaa makala makalahh ini bisa bergu berguna na bag bagii para pemba pembaca ca sekalia sekalian. n. Saya Saya menyadari tugas baca ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik maupun saran yang membangun selalu diharapkan .
Surabaya, Mei 2012
Penyusun
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rahasia kedokteran berkaitan erat dengan hak asasi manusia, seperti tertulis dalam United Nation Declaration of Human Right pada tahun 1984 yang intinya menyatakan “Setiap manusia berhak dihargai, diakui, dihormati sebagai manusia dan diperlakukan secara manusiawi, sesuia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan”. Oleh karena itu pasien dalam menyampaikan keluhan jasmani dan rohani kepada dokter yang merawat, tidak boleh merasa khawatir bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaannya akan disampaikan kepada orang lain oleh oleh dok dokte terr yan yangg merawa merawatt ataupu ataupunn oleh oleh petuga petugass keseh kesehata atann yan yangg bek bekerj erjasa asama ma dengan dokter tersebut. Pengungkapan rahasia medis saat ini menjadi isu yang cukup kontroversial dikalangan dikalangan masyaraka masyarakat,t, bahk bahkan an di lingkup lingkup medis sendiri. Seringkali Seringkali kewajiban kewajiban untuk untuk meraha merahasia siaka kann catata catatann medis medis seseo seseorang rang bertab bertabrak rakan an den dengan gan kepen kepenting tingan an umum. Dokter sangat perlu memperhatikan batasan-batasan dalam merahasiakan dan mengungkapkan rahasia medis kepada umum, dimana hal yang dimaksud diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam karya tulis ini kami akan membahas sisi hukum yang berkaitan dengan kewajiban menyimpan rahasia medis, sanksi yang berlaku dan kaitannya dengan pembukaan rahasia kedokteran dalam beberapa beberapa hal hal yang berkaitan berkaitan denga dengann tanggung tanggungjawab jawab dokter dokter itu sendiri. sendiri. Di samping itu profesi kedokteran merupakan suatu profesi kepercayaan dan dianggap sebagai profesi yang mulia, oleh karena pekerjaan yang dilakukan oleh seorang dokter membutuhkan suatu ketelitian yang tinggi dan dapat berakibat fatal. Profe Profesi si kedo kedokt kter eran an baru baru dapa dapatt berla berlang ngsu sung ng bila bila ada ada kere kerela laan an pasie pasienn un untu tuk k mengungkapkan keadaan dirinya termasuk hal – hal yang amat pribadi. Akibatnya dapat dikatakan bahwa konstriksi hubungan dokter – pasien adalah berdasarkan azas kepercayaan, artinya dokter percaya bahwa pasien akan mengungkapkan diri seutuhnya sedangkan pasien juga percaya bahwa dokter akan menjaga rahasia yang diketahuinya.
1.2 Permasalahan Permasalahan
Berdarsarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam kajian di atas adalah: 1. Bagaimana Bagaimana tanggung tanggung jawab jawab dokter dokter terhada terhadapp rahasia rahasia kedokte kedokteran? ran? 2. Bagai Bagaiman manaa prosed prosedur ur penang penangana anann apabila apabila terkena terkena masala masalahh huk hukum um akibat akibat membuka rahasia kedokteran? 1.3 Tujuan Tujuan Umum
Memberi penjelasan pada klinisi maupun masyarakat umum tentang rahasia kedokteran berhubungan dengan tanggung jawab seorang dokter. Tujuan Khusus
1. Memberi Memberi penjela penjelasan san mengenai mengenai rahasia rahasia kedok kedokteran teran 2. Membe Memberi ri penje penjelas lasan an mengena mengenaii siapa siapa saja yang wajib wajib menyimp menyimpan an rahasia rahasia kedokteran 3. Memb Member erii penje penjela lasa sann meng mengen enai ai hal hal – hal hal apa apa saja saja yang yang terda terdapa patt dala dalam m rahasia kedokteran
BAB 2 PEMBAHASAN
2. Rahasia Kedokteran 2.1 Pendahuluan
Dalam masyarakat tidak jarang timbul berbagai persoalan yang menyangkut hubung hub ungan an dok dokter ter dan pasien. pasien. Dianta Diantarany ranyaa menge mengenai nai pemboc pembocora orann rahas rahasia ia oleh oleh seorang dokter tentang hal-hal yang diketahui pada diri pasiennya. Harus disadari bahwa tanggung jawab dari profesi kedokteran ini sangat besar besar dan harus sesuai sesuai dengan dengan hukum yang berlaku berlaku termasuk termasuk kode etik kedokteran kedokteran dan kondisi masyarakat. Oleh leh kare arena itu itu akan kan diba ibahas has menge ngenai nai raha rahasi siaa kedo kedokt kteeran ran dan dan permasalah permasalahannya annya yang dapat dapat muncul muncul akibat akibat pembocora pembocorann rahasia rahasia kedo kedoktera kteran, n, dengan harapan bahwa nantinya dapat bermanfaat dalam menjalankan tugas sebagai seorang dokter. 2.2 Arti Rahasia Kedokteran
Raha Rahasi siaa kedo kedokt kter eran an adal adalah ah sega segala la sesu sesuat atuu yang yang haru haruss dira diraha hasi siak akan an mengenai apa yang diketahui dan didapatkan selama menjalani praktek lapangan kedok kedoktera teran, n, baik baik yang yang menya menyangk ngkut ut masa masa sekara sekarang ng maupun maupun masa masa yan yangg sud sudah ah lampau, baik pasien yang masih hidup maupun sudah meninggal. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1996 pasal 1, pasal 2, pasal 3. Rahasia kedokteran ini meliputi 2 hal yaitu : 1. Raha Rahasi siaa peke pekerj rjaa aann 2. Raha Rahasi siaa jaba jabata tan. n. Rahasia pekerjaan Adalah segala sesuatu yang diketahui dan harus dirahasiakan berdasarkan lafal sumpah yang diucapkan pada waktu menerima gelar seorang dokter. Rahasia jabatan Adalah segala sesuatu yang diketahui dan harus dirahasiakan berdasarkan lafal sumpah yang diucapkan pada waktu diangkat sebagai pegawai negeri, yang
berbunyi berbunyi : “Bahwa “Bahwa saya akan memega memegang ng rahasia sesuai sesuai menurut menurut sifat atau menurut perintah perintah harus harus saya saya rahasiaka rahasiakan”, n”, Yang Ya ng termas termasuk uk dalam dalam rahasia rahasia ked kedokt oktera erann menca mencakup kup aspek aspek moril moril dan dan yuridis, tidak hanya mencakup segala sesuatu yang diketahui karena pekerjaannya atau keilmuannya mengenai hal-hal yang diceritakan atau dipercayakan kepada seorang dokter secara eksplisit (permintaan khusus untuk dirahasiakan), tetapi juga melipu meliputi ti hal-hal hal-hal yan yangg disampa disampaika ikann secar secaraa implis implisit it (tanpa (tanpa permin permintaa taann khu khusus sus), ), termasuk dalam hal ini segala fakta yang didapatkan dari pemeriksaan penderita, interpretasi untuk menegakkan diagnose dan melakukan pengobatan, dari anamnesa dan pemeriksaan dengan alat-alat kedokteran. 2.3 Pihak-pihak yang Diwajibkan Menyimpan Rahasia Kedokteran
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1996 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran pasal 3, yang diwajibkan menyimpan rahasia kedokteran adalah tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas bertugas di lapangan lapangan pemeriksaan, pemeriksaan, pengobatan pengobatan dan/atau perawatan, perawatan, dan orang lain yang diterapkan oleh Menteri Kesehatan. Menuru Menurutt Peratu Peraturan ran Pemer Pemerinta intahh RI No. 32 tahun tahun 199 19966 tentan tentangg Tenag Tenagaa Kesehatan pasal 2, tenaga kesehatan terdiri dari : 1. Tenag Tenagaa medis, medis, melipu meliputi ti dokter dokter dan dan dokter dokter gigi. gigi. 2. Tenaga Tenaga keperawata keperawatan, n, meliput meliputii perawat perawat dan bidan. bidan. 3. Tenaga Tenaga kefarmasia kefarmasian, n, meliputi meliputi apoteker, apoteker, analis analis farmasi farmasi dan asisten asisten apoteker apoteker.. 4. Tenaga Tenaga kesehatan kesehatan masyara masyarakat, kat, meliputi meliputi epidemiolo epidemiologg kesehatan, kesehatan, entomol entomolog og keseh kesehata atan, n, mikrob mikrobiolo iologg keseh kesehata atan, n, penyul penyuluh uh keseha kesehatan tan,, adminis administrat trator or kesehatan dan sanitarian. 5. Tenag Tenagaa gizi, gizi, meliput meliputii nutrisio nutrisionis nis dan dan ditisien ditisien.. 6. Tenag Tenagaa ketera keterapian pian fisik, fisik, melipu meliputi ti fisiote fisioterap rapis, is, oku okupas pasiote ioterap rapis, is, dan terapis terapis wicara.
7. Tenag Tenagaa ketekn keteknisia isiann medis, medis, melipu meliputi ti radiog radiografe rafer, r, radiote radioterapi rapis, s, teknisi teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi, dan perekam medis. Berpuluh-puluh abad yang lalu hal tentang wajib simpan rahasia kedokteran sudah dicanangkan oleh Hippocrates dalam sumpahnya yang hingga kini tetap dianut dan menjadi dasar dari kode etik kedokteran di seluruh dunia yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing negara. Rahasia kedokteran merupakan suatu hal yang secara intrinsik bertalian deng dengan an sega segala la peke pekerj rjaa aann yang yang berk berkai aita tann deng dengan an ilmu ilmu kedo kedokt kter eran an seca secara ra menyeluruh. Oleh karena itu harus kita sadari bahwa semua orang yang dalam pekerjaanny pekerjaannyaa bergaul bergaul dengan dengan orang orang sakit sakit atau sedikitn sedikitnya ya mengeta mengetahui hui keadaan keadaan orang orang sakit, tetapi tidak atau belum mengucapkan sumpah atau janji secara resmi, maka sudah sepantasnya berkewajiban dan menjunjung tinggi rahasia rahasia kedokteran tersebut. Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran juga terdapat dalam lafal sumpah dokter yang berbunyi : “Saya bersumpah /berjanji bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter”. 2.4 Hal-hal yang Perlu Dirahasiakan dalam Rahasia Kedokteran
Dalam Dalam menjalanka menjalankann keprofesian keprofesiannya nya seorang seorang dokter dokter wajib merahasiak merahasiakan an segala sesuatu yang diketahuinya mengenai pasiennya, hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1966 pasal 1 dalam Bab penjelasan terdapat kalimat berbunyi: “Segala sesuatu yang diketahuinya”, mempunyai arti : segala fakta yang didapat didapat dalam pemeriksaa pemeriksaann penderita, penderita, interpretasin interpretasinya ya untk menegakk menegakkan an diagnose dan melakukan pengobatan, mulai dari anamnese, pemeriksaan fisik, fisik, pemeri pemeriksa ksaan an denga dengann alat-ala alat-alatt kedok kedoktera terann dan dan sebag sebagainy ainya, a, juga juga termasuk fakta-fakta yang dikumpulkan oleh pembantu-pembantunya. pembantu-pembantunya.
Seor Seoran angg ahli ahli ob obat at dan dan mere mereka ka yang yang berk berker erja ja di Apot Apotek ek haru haruss pula pula merahasiakan obat dan khasiatnya yang diberikan kepada pasiennya. Merahasiakan resep dokter adalah suatu yang penting dari etik pejabat yang bekerja dalam apotek. Kapan seorang dokter dapat membuka rahasia kedokteran: Dalam garis besarnya ada 2 aliran atau golongan yang dapat ditemukan dikalangan kedokteran, yaitu : 1. Pendir Pendirian ian yan yangg mutl mutlak ak Golong Golongan an yan yangg menga menganut nut pendi pendirian rian mutlak mutlak (absol (absolut) ut) berpe berpenda ndapat pat bahwa rahasia konsekuensinya konsekuensinya.. Aliran ini tidak akan mempertimb mempertimbangka angkann apa ada kepentingan lain yang lebih utama. Dalam segala hal sikapnya mudah dan konsekuen yakni tutup mulut. Pengikut aliran ini yang terkenal ialah dokter Frouar Frouardel del (1837(1837-190 1906), 6), ia adalah adalah seora seorang ng dok dokter ter Prancis Prancis yan yangg kemud kemudian ian menjadi guru besar dalam Ilmu Kedokteran Kehakiman di Paris (1879). Prof. Sutomo Tjokronegoro dalam masalah ini menyatakan : “Bahwa “Bahwa pendiria pendiriann demikia demikiann tidak tidak han hanya ya kak kaku, u, malaha malahann mungk mungkin in menyalahi makna rahasia jabatan dokter”. Seperti diketahui bahwa dasar dari rahasia jabatan adalah kewajiban moril untuk menjamin kesehatan masyarakat. 2. Pendirian Pendirian yang nisbi atau relatif . Golongan nisbi atau relatif pada dewasa ini merupakan teori yang terbanyak diikuti dan dapat dikatakan diikuti umum. Tetapi hal ini tidak berarti penerapan penerapannya nya dalam praktek dan persesuaian persesuaian pendapat, pendapat, karena karena teori ini dalam praktek praktek sering sekali mendatangka mendatangkann konflik moril dan kesulitan-ke kesulitan-kesulitan sulitan lain dalam masalah yang kompleks. Sehu Sehubu bung ngan an deng dengan an hal hal ters terseb ebut ut maka maka Prof Profeesor sor Suda Sudart rto, o, SH mengemukakan bahwa : “perlu “perlu dipertim dipertimban bangk gkan an adanya adanya azas azas profes profesiona ionall dan azas azas sub subside sider r dalam menggunakan hak tolaknya”. Azas profesional profesional menghenda menghendaki ki adanya adanya pertimbang pertimbangan-pe an-pertimban rtimbangan gan mana yang lebih utama. Apakah dokter akan memberikan kesaksiannya yang berarti berarti membuka membuka rahasia rahasia atau pekerja pekerjaannya annya ataukan ataukan ia akan akan menyim menyimpan pan rahasia rahasia
yang lebih diutamakan. Dalam mengambil keputusan, aliran ini akan selalu mempertimbangkan setiap persoalan secara kasuistis. Azas subsider, yakni menyangkut masalah pemilihan tindakan apa yang harus harus dilaku dilakukan kan do dokte kterr sebelu sebelum m ia terpak terpaksa sa melepa melepaska skann kewaj kewajiba ibann untuk untuk menyimpan rahasia. Sebab kalau ini yang menjadi pilihannya, ia harus sudah emperhitungkan resiko yang mungkin dihadapi yakni berupa sanksi pidana atau lainnya karena diadukannya ke pengadilan oleh yang merasa dirugikan akibat dibuka dibukanya nya rahasi rahasi oleh oleh dok dokter ter.. Bila demikia demikiann halnya halnya,, dok dokter ter supaya supaya siap siap menghadapinya dengan memberikan alasan-alasan yang dapat membenarkan perbuatanny perbuatannyaa (fait justifactier) justifactier) atau yang dapat dapat menghapus menghapuskan kan kesalahann kesalahannya ya (fait de’excuse). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pasal pasal yang mengatur mengatur hal-hal hal-hal tersebut tersebut diatas, diatas, yaitu : KUHP pasal 48 : “Tidak
boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong
oleh daya paksa”. Yang dimaksud dengan daya paksa ini biasanya bukanlah daya paksa mutlak, melainkan daya paksa nisbi. Daya paksa ini terjadi pada keadaan sebagai berikut : a. Melind Melindung ungii kepenting kepentingan an umum. umum. Contohnya : seorang guru taman kanak-kanak menderita Koch Pulmonum akti aktif, f, meno menola lakk un untu tukk bero beroba batt dan dan cuti cuti,, maka maka dapa dapatt dila dilapo pork rkan an pada pada pimpinannya pimpinannya.. b. Melindungi Melindungi kepe kepentinga ntingann orang yang tidal bersal bersalah. ah. Contoh Con tohnya nya : seorang seorang penge pengemud mudii yang yang mende menderita rita epilep epilepsi, si, menola menolakk untuk untuk berganti berganti pekerjaan, pekerjaan, maka maka dapat dapat dilaporkan dilaporkan kepada kepada majikannya majikannya.. c. Melindungi Melindungi pasien pasien yang mempe mempercaya rcayakan kan rahasianya rahasianya.. Contoh Con tohnya nya : seora seorang ng pender penderita ita mence mencerita ritakan kan kesul kesulitan itannya nya dan berma bermaksu ksudd bunuh bunuh diri, apabila apabila dokter tidak dapat mempengaru mempengaruhi hi penderita, penderita, maka ia dapat memberitahukan keluarganya supaya dijaga agar tidak melakukan bunuh diri. dir i.
d. Melind Melindung ungii dokter dokter sendir sendirii Contohnya : seorang dokter dituduh melakukan abortus provocarus criminalis, sedangkan sesungguhnya ia hanya menolong penderita yang datang dengan pendarahan pendarahan akibat akibat tindakan tindakan seorang seorang duku dukun. n. Dalam Dalam keadaan keadaan demikian demikian dokter dokter dapa dapatt memb member erika ikann kete keteran rangg kepa kepada da polis polisii yang yang meme memerik riksa sany nyaa un untu tuk k melindu melindungi ngi dirinya dirinya terhad terhadap ap fitnaha fitnahann terseb tersebut ut apabila apabila pende penderita rita sendir sendirii menolak memberitahukan yang sebenarnya. KUHP Pasal 50 Barangsia Barangsiapa pa melakukan melakukan perbuatan perbuatan untuk melaksana melaksanakan kan kepentinga kepentingann Undang-undang, Undang-undang, tidak dipidana. Keten Ke tentua tuann ini terutam terutamaa berkai berkaitan tan denga dengann kewaj kewajiba ibann seorang seorang dok dokter ter melaporkan peristiwa kelahiran, kematian dan penyakit menular. KUHP Pasal 51 Tida Tidakk bo bole lehh dihu dihuku kum m bara barang ngsi siap apaa mela melaku kuka kann perb perbua uata tann atau atau menjalankan perintah jabatan yang diberikan pembesar yang berhak. Ketentuan ini menyangkut dokter militer dan dokter majelis penguji kesehatan, misalnya : melaksanakan tes kesehatan untuk penerimaan anggota TNI. 2.5 Sanksi Bila Bil a Membuka Rahasia Kedokteran
Seorang Seorang dokter dokter di Indonesia Indonesia tanpa kecuali, kecuali, dianggap dianggap sudah mengetahu mengetahuii peraturan-pe peraturan-peraturn raturn huku hukum m yang berlaku berlaku terutama terutama yang berhubung berhubungan an deng dengan an ilmu kedokteran pada umumnya dan rahasia kedokteran pada khususnya. Apabila terjadi pembocora pembocorann rahasia rahasia jabatan, jabatan, si pelaku pelaku dapat dapat dikenai dikenai sanksi sanksi sesuai sesuai deng dengan an perundang perundang-unda -undangan ngan yang berlaku. berlaku. Sanksi-sa Sanksi-sanksi nksi tersebut tersebut adalah adalah : 1. Sanks Sanksii pidana, pidana, diatu diaturr dalam dalam : KUHP Pasal 112
“Barangsiap “Barangsiapaa deng dengan an sengaja sengaja mengumum mengumumkan kan surat-surat, surat-surat, berita-berita berita-berita atau keterangan keterangan-kete -keteranga rangann yang diketahuinya diketahuinya bahw bahwaa harus dirahasiaka dirahasiakann untuk kepentingan negara atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, kepada seorang raja atau suku bangsa, diancam dengan pidana penjara penjara paling paling lama lama tujuh tujuh tahun”. tahun”. KUHP Pasal 322 1)
Barang rangsi siap apaa dengan ngan seng sengaaja memb membuk ukaa suatu uatu raha rahasi siaa yang yang waji wajibb
disimpan karena jabatan atau pekerjaannya yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 2)
Jika Jika ke kejaha jahata tann dilak dilakuk ukaan pada pada seo seora rang ng te terte rtentu ntu maka maka pe perbua rbuata tann nnya ya
itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut.
2. Sanks Sanksii perdata perdata,, diatur diatur dalam dalam : KUH Perdata Pasal 1365 Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat kerugian bagi orang orang lain, lain, mewaj mewajibk ibkan an orang orang yan yangg karena karena kesala kesalahan hannya nya menga mengakib kibatk atkan an kerugian itu, mengganti kerugia tersebut. KUH Perdata Pasal 1366 Setia Setiapp oran orangg berta bertang nggu gung ng jawa jawabb tidak tidak saja saja un untu tukk kerug kerugia iann yang yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. KUH Perdata Pasal 1367 Sese Seseor oran angg tida tidakk saja saja bert bertan angg ggun ungg jawa jawabb un untu tukk keru kerugi gian an yang yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan karena perbuatan orang-orang yang berada dibawah pengawasannya. 3. Sanks Sanksii Admi Adminis nistrat tratif. if.
Diat Diatur ur dala dalam m un unda dang ng-un -unda dang ng No No.. 6 Tahu Tahunn 19 1963 63 pasa pasall 11 yang yang bunyinya bunyinya sebag sebagai ai berikut berikut : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang perundang-unda -undangan ngan yang lain, maka terhadap terhadap tenaga tenaga kesehatan kesehatan dapat dapat dilakukan tindakan administratif dalam hal sebagai berikut : a.
Melala lalaik ikaan kew kewajib ajibaan
b. Melakukan Melakukan suatu suatu hal yang seharu seharusnya snya tidak tidak boleh diperbuat diperbuat seorang seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya ataupun sebagai tenaga kesehatan. c.
Meng Mengab abai aika kann sesu sesuat atuu yang yang seha seharu rusn snya ya dila dilaku kuka kann oleh oleh tena tenaga ga
kesehatan.
4. Sanksi nksi Sosia osiall Yaitu sanksi yang datangnya dari masyarakat itu sendiri. Contohnya : Masyarakat enggan berobat ke dokter tersebut. 2.2 Tanggung Jawab Dokter
Seorang dokter sama halnya seperti manusia pada umumnya, mempunyai tanggung jawab terhadap setiap perbuatan dan tindakannya, dimana seorang dokter erat erat kaita kaitann nnya ya deng dengan an tang tanggu gung ng jawa jawabb dala dalam m upay upayaa pela pelaya yana nann kese keseha hata tann (YANKES). Dalam pengertian Hukum, “tanggung jawab” berarti “keterikatan”. Tanggung jawab dokter secara hukum dapat dibedakan antara lain : - Tanggung jawab hukum yang tidak berkaitan dengan profesinya - Tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya, yangg dapat yan dapat dibedak dibedakan an menjad menjadii tangg tanggung ung jawab jawab terhad terhadap ap ketent ketentuan uan-ketentuan profesional (KODEKI) dan tanggung jawab terhadap ketentuan-
kete ketentu ntuan an hu huku kum m (huku (hukum m pidan pidana, a, dan dan ho hoku kum m perd perdat ata, a, dan dan bidan bidangg administrasi). Tanggung Tanggung jawab terhadap terhadap ketentuan-k ketentuan-ketent etentuan uan profesional, profesional, menurut menurut KOD KODEKI EKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) terbagi atas : I.
Kewajiban Umum Dokter a. Pasal 1 Wajib menjunjung tinggi, menghayati, mengamalkan Sumpah Dokter. b. Pasal Pasal 2 Wajib senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi. c. Pasal 3 Dalam Dalam melakuka melakukann pekerjaan pekerjaan kedo kedoktera kterannya nnya tidak boleh dipengaru dipengaruhi hi oleh pertimbanga pertimbangann keuntunga keuntungann pribadi. pribadi. d. Pasal 4 Perbuatan yang dipandang bertentangan dengan etik, setiap perbuatan yang bersifat bersifat memuji memuji diri sendiri sendiri : - mene menera rapk pkan an peng penget etah ahua uann dan dan kete keteram rampil pilan an baik baik bersa bersama ma maup maupun un sendiri tanpa kebebasan profesi. - mene menerim rimaa imba imbala lann dilu diluar ar kela kelaya yaka kann sesu sesuai ai deng dengan an jasan jasanya ya,, kecu kecual alii dengan keikhlasan dan atau kehendak penderita. e. Pasal 5 Setia Setiapp perb perbua uata tann atau atau nasi nasiha hatt yang yang mung mungki kinn mele melema mahk hkan an daya daya taha tahann makhl makhluk uk insan insani, i, baik baik jasm jasman anii maup maupun un roha rohani, ni, hany hanyaa dibe diberik rikan an un untu tuk k kepentingan penderita. f. Pasal 6 Sena Senanti ntias asaa berha berhatiti-ha hati ti dala dalam m meng mengum umum umka kann dan dan mene menera rapk pkan an setia setiapp penemuan penemuan teknik atau peng pengobata obatann baru yang belum diuji keben kebenaranny arannya. a. g. Pasal 7 Hany Ha nyaa memb member erika ikann kete ketera rang ngan an atau atau pend pendap apat at yang yang dapa dapatt dibuk dibuktik tikan an kebenarannya. h. Pasal 8
Mengutama Mengutamakan kan kepentinga kepentingann masyaraka masyarakatt dan memerhatika memerhatikann semua semua aspek aspek pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan yang menyeluruh menyeluruh (promotif, (promotif, kuratif, kuratif, dan rehabilitatif), rehabilitatif), serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenarnya. i. Pasal 9 Bekerjasama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lain serta masyarakat harus memelihara saling pengertian secara sebaik-baiknya. II. Kewajiban dokter terhadap penderita 1. Pasal sal 10 10 Harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi makhluk insani. 2. Pasal 11 Wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. 3. Pasal 12 Harus Ha rus membe memberika rikann kesem kesempat patan an kepad kepadaa pender penderita ita agar agar senan senantias tiasaa dapat dapat berhubung berhubungan an dengan keluaraga keluaraga dan penasihatnya penasihatnya dalam beribadat beribadat dan atau dalam masalah lainnya. 4. Pasal 13 Wajib Wajib meraha merahasia siakan kan segal segalaa sesua sesuatu tu yan yangg diketah diketahuin uinya ya tentan tentangg seora seorang ng penderita, penderita, bahka bahkann setelah setelah penderita penderita itu meningg meninggal al dunia. dunia. 5. Pasal 14 Wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali uali bila bila ia yaki yakinn ada ora orang lain lain yang yang bers berseedia dan mampu ampu memberikannya. III. Ke Kewaj wajiba ibann dokt dokter er terhad terhadap ap teman teman sejawa sejawatnya tnya 1. Pasal 15 Memb Member erla laku kuka kann tema temann seja sejawa watn tnya ya seba sebaga gaim iman anaa ia send sendir irii ingi inginn diperlakukan. 2. Pasal 16 Tida Tidakk bo bole lehh meng mengam ambil bil alih alih pend pender erita ita dari dari tema temann seja sejawa watn tnya ya tanp tanpaa persetujua persetujuannya. nnya.
IV. IV. Ke Kewa wajib jiban an dok dokte terr terha terhada dapp diri diri send sendiri iri 1. Harus Harus memeliha memelihara ra kesehat kesehatannny annnyaa supaya supaya dapat bekerja bekerja dengan dengan baik. 2. Senantiasa Senantiasa mengikuti mengikuti perkemb perkembanga angann ilmu pengetahu pengetahuan an dan dan tetap tetap setia. setia.
2.2.1 Tanggung Jawab Jawab Dokter Secara Pidana
Dalam Dalam menyeles menyelesaikan aikan masalah masalah hubun hubungan gan dokter deng dengan an pasien pasien dimana dimana didalamnya diduga ada tindakan pidana, yang dapat dijadikan pedoman di dalam KUHP ialah : 1. Bara Barang ngsi siap apaa kare karena na kh khil ilaf afan an meny menyeb ebab abka kann oran orangg mati mati,, dipi dipida dana na deng dengan an penjara penjara selama-lam selama-lamanya anya lima tahun, atau pidana pidana kurungan kurungan selama-lam selama-lamanya anya satu tahun (UU No.1 Tahun 1960, Pasal 359 KUHP). 2. a) Bara Barang ngsi siaapa kare karena na kehi kehila lafa fann meny menyeebabk babkaan oran orangg luka luka bera berat, t, dipi dipida dana na dengan penjara dengan kurungan selama-lamanya satu tahun. b) Barangsia Barangsiapa pa karena karena kekh kekhilafanny ilafannyaa menyebab menyebabkan kan orang luka sedemikian sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan jabatan atau pekerjaanny pekerjaannyaa sementara sementara dipidana dipidana penjara penjara selama-lama selama-lamanya nya sembilan bulan atau dipidana kurungan selama-lamanya Sembilan bulan atau pidana pidana denda denda setingg setinggi-tinggi i-tingginya nya empat empat ribu ribu rupiah. rupiah. Bamba Bambang ng Purnom Purnomo, o, SH menye menyebut butkan kan “Bahwa “Bahwa seseo seseorang rang melaku melakukan kan perbuatan perbuatan yang bersifat bersifat melangga melanggarr huku hukum, m, atau melakukan melakukan sesuatu sesuatu perbuatan perbuatan mencocok mencocokii dalam rumusan rumusan unda undang-und ng-undang ang sebagai sebagai perbuatan perbuatan pidana belumlah berarti berarti bahwa dia langsung langsung dipidana. dipidana. Dia mungkin mungkin dipidana dipidana tergantung tergantung dari kesalahannya”. Seseo Seseoran rangg terseb tersebut ut mungk mungkin in dipida dipidana na tergantu tergantung ng dari dari kesala kesalahan han yan yangg diperbuatnya. “Untuk dapat mempidana seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat syarat yang menjadi menjadi satu keadaan keadaan yaitu perbuatan perbuatan yang melawan hukum sebagai sendi
perbuatan perbuatan
pidana, pidana,
dan
perbuatan perbuatan
yang
dilakukan dilakukan
dapat dapat
dipertangg dipertanggungja ungjawabk wabkan an sebagai sebagai sendi sendi kesalahan kesalahan.. Putusan Putusan untuk menjatuhk menjatuhkan an pidana pidana harus harus ditentuka ditentukann adanya adanya perbuatan perbuatan pidana pidana dan adanya adanya kesalahan kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap tertuduh. ” (Waluyadi, SH, 2000; h 121)
Oleh karena itu untuk mempidana seseorang didasarkan oleh dua hal : 1. Seseorang Seseorang itu harus melakuk melakukan an perbuatan perbuatan melawan melawan hukum. 2. Seseorang Seseorang tersebut tersebut harus dapat dipertanggungja dipertanggungjawabk wabkan. an. Perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana diartikan dengan barang siapa siapa yang yang mel melak akuk ukan an suat suatuu perb perbua uata tann yang yang dila dilara rang ng dan dan dian dianca cam m deng dengan an hukuman pidana. Kemampuan bertanggung bertanggung jawab dibedakan menjadi dua, yaitu : 1. Kemampua Kemampuann bertanggung bertanggung jawab jawab secara hukum hukum pidana pidana 2. Kemampua Kemampuann bertanggung bertanggung jawab secara secara hukum perdata perdata KUHP KU HP tida tidakk meny menyeebu butk tkan an seca secara ra past pastii apa apa yang yang dima dimaks ksud ud deng dengan an kemampuan bertanggung jawab. Bambang Purnomo, SH, mengungkapkan mengungkapkan bahwa kemampuan bertanggung jawab meliputi tiga hal, yaitu : 1. Tentang Tentang keadaa keadaann jiwa / batin batin yang sakit. 2. Tenta Tentang ng keadaa keadaann jiwa jiwa / batin batin seseo seseorang rang yang terlampa terlampauu muda muda sehingg sehinggaa kondisi psikologisnya belum matang. 3. Tenta Tentang ng kead keadaa aann jiwa jiwa / batin batin yang yang orga organn batin batinny nyaa baik baik akan akan teta tetapi pi fungsinya mendapat gangguan sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Secara ilmu pengetahuan hukum, untuk dapat dikatakan seseorang itu mampu bertanggun bertanggungg jawab, jawab, pada pada saat saat ia melakuk melakukan an perbuata perbuatan. n. 1. Ia mengetahui akibat dari apa yang hendak diperbuatnya dan mengerti bahwa perbuatanny perbuatannyaa bertentan bertentangan gan denga dengann Hukum; Hukum; 2. Ia mempunyai pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat yang oleh undang undang dilarat atau diperintahkan;
3. Ia tidak dalam keadaan tertentu sehingga ia menginsyafi perbuatannya (tidak terganggu jiwanya) (Waluyadi, SH. Ibid, 127). Di dalam KUH Pidana, telah memberikan pengecualian kepada beberapa pihak yang tidak dapat dapat dipertangg dipertanggungja ungjawabka wabkann atas perbuatann perbuatannya. ya. Pihak-pihak Pihak-pihak tersebut tersebut terbatas terbatas pada pihak-pihak pihak-pihak (seseorang (seseorang)) yang pada saat melakukan melakukan tindak pidana pidana itu : a. Ia kurang kurang sempurna sempurna akalny akalnyaa atau sakit sakit berubah berubah akal. akal. b. Ia dalam dalam pengaru pengaruhh daya paksa yang sedemikian sedemikian rupa. c. Yang ia lakukan lakukan dalam dalam rangka rangka membela membela dirinya atau atau diri orang lain, atau atau memperkenankan peri kesopanan atau harta benda kepunyaannya sendiri atau kepunyaa kepunyaann orang lain, daripada serangan serangan yang melakukan melakukan hak dan mengancam pada ketika itu juga. d. Ia melakukan melakukan perbuatannya perbuatannya itu oleh karena menjalank menjalankan an perintah jabatan jabatan (pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUH Pidana) (Waluyadi, SH loc’cit 127) Dasar hukumnya diatur dalam pasal 48-51, 224, 244, 267-268, 304-306, 322, 344-361, dan pasal 531 KUHP. Pasal 48 KUHP Barang Barangsia siapa pa melak melakuka ukann perbu perbuata atann karena karena penga pengaruh ruh day dayaa paksa, paksa, tidak tidak dipidana. Pasal 49 ayat 1 KUHP Barangsia Barangsiapa pa terpaksa terpaksa melakuka melakukann perbuatan perbuatan untuk untuk pembelaan pembelaan,, karena karena ada serangan atau
ancaman serangan ketika itu melawan melawan hukum, terhadap diri
sendiri sendiri maupun maupun orang lain, terhadap terhadap keho kehormata rmatann kesusilaan kesusilaan ( eerbaarheid eerbaarheid ) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Pasal 50 KUHP Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang, tidak dipidana.
Pasal 51 ayat 1 KUHP Tidak dikenakan hukuman pidana seorang yang melakukan suatu perbuatan untuk untuk melaks melaksana anakan kan suatu suatu perinta perintah, h, diberi diberikan kan oleh oleh seora seorang ng atasan atasan yan yangg berwenang berwenang untuk
memberikan memberikan perintah perintah itu.
Pasal 224 KUHP Barangsiapa dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa bahasa deng dengan an sengaja sengaja tidak melakukan melakukan suatu kewajiban kewajiban menurut menurut undang-undang, yang
ia sebagai demikian harus melakukan:
a. Dalam Dalam perkara pidana pidana dipidana dengan dengan pidana pidana penjara selama-la selama-lamanya manya 9 bulan. bulan. b. Dalam Dalam perkara perkara lain, dipidana dipidana deng dengan an pidana pidana penjara penjara selama-lama selama-lamanya nya 6 bulan. bulan. Pasal 244 KUHP Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, Bank, dengan maksud maksud untuk mengedarkan mengedarkan atau menyuruh menyuruh mengedarkan mata uang atau uang uang kertas itu sebagai sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 267 KUHP (1) Seorang Seorang dokter yang yang dengan dengan sengaja memberik memberikan an surat keteranga keterangann palsu tentan tentangg ada atau atau tidakny tidaknyaa penya penyakit, kit, kelema kelemahan han atau atau cacat, cacat, dianca diancam m dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika keteranga keterangann diberikan diberikan dengan maksud maksud untuk untuk memasukkan memasukkan seseora seseorang ng ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara penjara paling paling lama lama delapan delapan tahun tahun enam bulan. bulan.
(3) (3) Dian Dianca cam m deng dengan an pida pidana na yang yang sama sama,, bara barang ng siap siapaa deng dengan an seng sengaj ajaa memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Pasal 268 KUHP (1) (1) Bara Barang ng siapa siapa memb membua uatt seca secara ra pals palsuu atau atau mema memals lsuu sura suratt kete ketera rang ngan an dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Dianca Diancam m den dengan gan pidana pidana yang sama, sama, barang barang siapa siapa denga dengann maksu maksudd yan yangg sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu. Pasal 304 KUHP Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan persetujuan dia wajib memberi memberi kehidupan, kehidupan, perawatan perawatan atau pemeliharaa pemeliharaann kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 305 KUHP Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. bulan. Pasal 306 KUHP (1) Jika salah salah satu perbuatan perbuatan berdasa berdasarkan rkan pasal pasal 304 dan 305 mengakib mengakibatka atkann luka-luka luka-luka berat, berat, yang bersalah diancamdengan diancamdengan pidana pidana penjara penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) Jika mengak mengakibatka ibatkann kematian kematian pidana penjara penjara paling paling lama sembilan sembilan tahun. tahun.
Pasal 322 KUHP (1) Barang Barang siapa dengan dengan sengaja sengaja membuk membukaa rahasia yang yang wajib disimpanny disimpannyaa karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, dianca diancam m
dengan den gan pidana pidana penjara penjara paling paling lama lama sembila sembilann bulan bulan atau atau
pidana pidana denda denda paling paling banyak banyak sembilan sembilan ribu ribu rupiah. rupiah. (2) Jika kejahatan kejahatan dilakukan dilakukan terhadap seorang tertentu, tertentu, maka perbuatan perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Pasal 345 KUHP Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Pasal 346 KUHP Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 347 KUHP (1) Barang Barang siapa dengan dengan sengaja sengaja menggugurk menggugurkan an atau mematikan mematikan kandunga kandungann seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua dua belas belas tahun. tahun. (2) (2) Jika Jika perb perbua uata tann itu meng mengak akib ibat atka kann matin matinya ya wa wanit nitaa terse tersebu butt dian dianca cam m dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 348 KUHP (1) Barang Barang siapa dengan dengan sengaja sengaja menggug menggugurkan urkan atau atau mematikan mematikan kandungan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun tahun enam enam bulan. bulan. (2) (2) Jika Jika perbu perbuat atan an itu meng mengak akib ibat atka kann matin matinya ya wa wanit nitaa terse tersebu but, t, dianc diancam am dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 349 KUHP Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarka berdasarkann pasal pasal 346, ataupun melakukan melakukan atau membantu membantu melakukan melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. dil akukan. Pasal 350 KUHP Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 5. Pasal 351 KUHP (1) Penga Penganiay niayaan aan diancam diancam denga dengann pidana pidana penjara penjara paling paling lama lama dua tahun tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika Jika perbua perbuatan tan mengaki mengakibat batkan kan luka-luka luka-luka berat, berat, yan yangg bersal bersalah ah dianca diancam m dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika Jika menga mengakiba kibatka tkann mati, mati, dianca diancam m denga dengann pidana pidana penjara penjara paling paling lama lama tujuh tahun. (4) Den Dengan gan penganiay penganiayaan aan disamaka disamakann sengaja sengaja merusak merusak kesehatan. kesehatan. (5) Percobaan Percobaan untuk untuk melakuk melakukan an kejahatan kejahatan ini ini tidak dipidan dipidana. a. Pasal 352 KUHP (1) Kecuali Kecuali yang tersebut tersebut dalam dalam pasal pasal 353 dan 356, 356, maka penganiay penganiayaan aan yang yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan jabatan atau pencarian, pencarian, diancam, diancam, sebagai sebagai penganiay penganiayaan aan ringan, ringan, deng dengan an pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. (2) Percobaan Percobaan untuk untuk melakuk melakukan an kejahatan kejahatan ini ini tidak dipidan dipidana. a.
Pasal 353 KUHP (1) (1) Peng Pengan aniay iayaa aann deng dengan an renc rencan anaa lebih lebih dahu dahulu lu,, dian dianca cam m deng dengan an pidan pidanaa penjara penjara paling paling lama lama empat empat tahun. tahun. (2) (2) Jika Jika perb perbua uata tann itu itu meng mengak akib ibat atka ka luka luka-l -luk ukaa bera berat, t, yang yang bers bersal alah ah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (3) Jika perbuatan itu mengkibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana pidana penjara penjara paling paling lama lama sembilan sembilan tahun Pasal 354 KUHP (1) (1) Baran Barangg siap siapaa seng sengaj ajaa melu meluka kaii bera beratt oran orangg lain, lain, dian dianca cam m kare karena na melaku melakukan kan pengan penganiay iayaan aan berat berat denga dengann pidana pidana penjar penjaraa paling paling lama lama delapan tahun. (2) (2) Jika Jika perb perbua uata tann itu meng mengak akiba ibatk tkan an kema kematia tian, n, yang yang bers bersala alahh dian dianca cam m dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Pasal 355 KUHP (1) (1) Peng Pengan aniay iayaa aann bera beratt yang yang dila dilaku kuka kann deng dengan an renc rencan anaa terle terlebih bih dahu dahulu lu,, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) (2) Jika Jika perb perbua uata tann itu meng mengak akiba ibatk tkan an kema kematia tian, n, yang yang bers bersala alahh dian dianca cam m dengan pidana penjara paling lams lima belas tahun. Pasal 356 KUHP Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga: 1. bagi yang melakuk melakukan an kejahatan kejahatan itu terhadap terhadap ibunya, ibunya, bapaknya bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya; 2. jika kejahatan kejahatan itu dilakukan dilakukan terhadap terhadap seorang seorang pejsbat pejsbat ketika atau karena karena menjalankan tugasnya yang sah; 3. jika kejahatan kejahatan itu dilakukan dilakukan dengan memberika memberikann bahan yang herbahaya herbahaya bagi nyawa nyawa atau kese kesehatan hatan untuk dimakan dimakan atau atau diminum. diminum.
Pasal 357 KUHP Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 3o No. 1 - 4.
Pasal 358 Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: 1. denga dengann pidana pidana penjar penjaraa paling paling lama dua tahun tahun delapan delapan bulan, bulan, jika akibat akibat penyerang penyerangan an atau atau perkelahia perkelahiann itu ada ada yang yang luka-luk luka-lukaa berat; berat; 2. deng dengan an pidana penjara penjara paling lama lama empat tahun, tahun, jika akibatnya akibatnya ada yang mati. Pasal 359 KUHP Barangsia Barangsiapa pa karena karena kesalahan kesalahannya nya (kealpaan (kealpaannya) nya) menyebab menyebabkan kan orang lain mati, diancam diancam dengan dengan pidana pidana penjara paling paling lama lama lima tahun atau atau pidana pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal 360 KUHP (1) Barang Barang siapa siapa karena karena kesala kesalahan hannya nya (kealp (kealpaan aannya nya)) menye menyebab babka kann orang orang lain mendap mendapat at luka-lu luka-luka ka berat, berat, dianca diancam m denga dengann pidana pidana penjara penjara paling paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barang Barang siapa siapa karena karena kesala kesalahan hannya nya (kealp (kealpaan aannya nya)) menye menyebah bahkan kan orang orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timhul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling paling lama enam enam bulan atau pidana denda paling paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 361 KUHP
Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditamhah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicahut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana mana dila dilaku kuka kann keja kejaha hata tann dan dan haki hakim m dapa dapatt meme memeri rint ntah ahka kann supa supaya ya putusannya putusannya diumumkan diumumkan..
Pasal 531 KUHP Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut maut tidak tidak memb member erii perto pertolo long ngan an yang yang dapa dapatt dibe diberik rikan an pada padany nyaa tanp tanpaa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan bulan atau pidana pidana denda denda paling paling banyak banyak empat empat ribu lima lima ratus ratus rupiah. rupiah. 2.2.2 Tanggung jawab dokter secara perdata
Sebel Sebelum um ulas ulas lebih lebih lanjut lanjut tentan tentangg pertan pertangg ggung ungjaw jawaba abann dok dokter ter secar secaraa perdata, perdata, perlu diketahui diketahui bahw bahwaa seorang seorang pasien pasien berhak berhak meminta meminta ganti ganti rugi atas kesalahan tenaga kesehatan seperti yang tertuang dalam dalam Undang-undang Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang
KESEHATAN pasal 55 menyebutkan :
- Setiap Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan kesalahan atau kelalaian tenaga tenaga kesehatan. - Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa hal pertanggung jawaban dokter yang pokok, yaitu pertanggung jawaban jawaban atas atas kerugian kerugian yang yang diseba disebabkan bkan : 1.Wanprestasi Peng Penger ertia tiann wa wanp npre rest stas asii adal adalah ah suat suatuu kead keadaa aann dima dimana na sese seseor oran angg tidak tidak meme memenu nuhi hi kewa kewaji jiba bann nnya ya yang yang dida didasa sark rkan an suat suatuu perj perjan anji jian an / ko kont ntra rak. k. Wanprestasi dapat berarti tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi secara tidak baik. 2.Perbuatan Melawan Hukum
Pengertiannya mencakup berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri sendiri atau benda orang lain. Kesalahan diartikan secara luas, yang meliputi : - Kesengajaan - Kelalaian - Ku Kura rang ng berh berhat ati-h i-hat atii 3. Mengakibatkan kematian karena kekurang hati-hatian atau dengan sengaja mengakibatkan cacat tubuh. Dasar Da sar huk hukum umnya nya diatur diatur dalam dalam Buk Bukuu III Kitab Kitab Und Undang ang-und -undang ang Huk Hukum um Perdata tentang Hukum perikatan, pasal 1243, 1243, 1365, 1370, 1370, dan pasal pasal 1371. Pasal 1243 KUH Perdata Peng Pengga ganti ntian an biay biaya, a, keru kerugi gian an dan dan bu bung ngaa kare karena na tak tak dipe dipenu nuhin hinya ya suat suatuu perikatan perikatan mulai mulai diwajibkan, diwajibkan, bila debitur, debitur, walaupun walaupun telah dinyatakan dinyatakan lalai, tetap tetap lalai lalai untuk untuk meme memenuh nuhii perika perikatan tan itu, atau atau jika sesua sesuatu tu yang yang harus harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan. Pasal 1365 KUH Perdata Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Pasal 1370 KUH Perdata Dalam halnya suatu kematian dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan. Pasal 1371 KUH Perdata
Penye Penyebab bab luka luka tau cacatn cacatnya ya sesuat sesuatuu ang anggot gotaa bad badan an denga dengann senga sengaja ja atau atau karena karena kurang kurang hati-hati hati-hati memberikan memberikan hak kapada si koraban untuk selain selain penggantia penggantiann biaya-biaya biaya-biaya penyembuha penyembuhann menuntut menuntut penggantian penggantian kerugian kerugian yang diseb disebabk abkan an oleh oleh luka luka atau atau cacat cacat terseb tersebut. ut. Juga Juga pengg pengganti antian an kerug kerugian ian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak.
2.2.3 Tanggung jawab Dokter dalam bidang bid ang Hukum Administrasi
Dimuat dalam : - UU No. No. 6 Tahu Tahunn 1963 1963 tenta tentang ng Tenag Tenagaa Kese Kesehat hatan an - PP No. No. 36 Tahun Tahun 1964 1964 tentang tentang pendafta pendaftaran ran ijazah ijazah dan dan pemberia pemberiann ijin menjalankan Pekerjaan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker. BAB I.PENDAFTARAN IJAZAH .hukuPasal .huku Pasal 1 (1)
Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sesudah menerima ijazah sarjana kesehatan yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No. 6 tahun 1963 tentang tentang Tenaga Tenaga Kesehatan, Kesehatan, menyampaikan menyampaikan ijazah (asli) tersebut kepada Departemen Kesehatan di Jakarta untuk didaftar.
(2) (2)
Bagi Bagi sarj sarjan anaa kese keseha hata tann yang yang datan datangg dari dari luar luar Ne Nege geri ri dan dan memi memili liki ki ijazah dari suatu Fakultas di luar Negeri pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) dilakukan dalam waktu satu bulan setelah tiba di Indonesia.
(3)
Mente Menteri ri Keseha Kesehatan tan dapat dapat menga mengadak dakan an penda pendaftar ftaran an ulanga ulangann berkala berkala..
Pasal 2 Menteri Kesehatan dapat menetapkan Instansi-instansi Kesehatan di Daerah untuk menyelenggarakan pendaftaran yang dimaksudkan dalam pasal 1. Pasal 3 Penda Pendaftar ftaran an ijazah ijazah sarjan sarjanaa keseha kesehatan tan disele diselengg nggara arakan kan pada pada sebua sebuahh bu buku ku register, dimana tercatat nomor pendaftaran dan keterangan-keterangan lain yang bertalian dengan pendaftaran tersebut. Pasal 4
Setelah ijazah yang dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini didaftar didaftar pada buku register, kepada kepada sarjana sarjana kesehatan kesehatan yang berkepenting berkepentingan an diberikan surat keterangan bahwa ijazahnya telah terdaftar. BAB II. PEMBERIAN IZIN UNTUK UNTUK MENJALANKAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKT DO KTER ER/D /DOK OKTE TER R
GIGI GIGI/A /APO POTE TEKE KER R
DI
WILA WILAYA YAH H
NEGA NEGARA RA
INDONESIA
Pasal 5 Untu Un tukk memp memper erol oleh eh izin izin bu buat at menja menjala lanka nkann peke pekerja rjaan an do dokt kter er// do dokte kter r gigi gigi/a /apo pote teke kerr di wilay wilayah ah Ne Nega gara ra Indo Indone nesia sia,, sarja sarjana na kese keseha hata tann yang yang berkepenting berkepentingan an harus harus mengajuk mengajukan an permoho permohonan nan kepada kepada Menteri Menteri Kesehat Kesehatan. an. Pasal 6 Kepada sarjana kesehatan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan physik dan menta mentall dan dan yan yangg ijazahn ijazahnya ya telah telah terdaf terdaftar tar dan dan sebag sebagainy ainya, a, oleh oleh Mente Menteri ri Kese Ke seha hata tann diber diberika ikann sura suratt kete keteran ranga gann bahw bahwaa ia mend mendap apat at izin izin un untu tuk k mela melaku kuka kann peke pekerja rjaan an do dokt kter er/do /dokte kterr gigi gigi//a //apo pote teke kerr di wilay wilayah ah Ne Nega gara ra Indonesia. BAB III. PEMBERIAN PEMBERIAN IZIN UNTUK UNTUK MENJALA MENJALANKAN NKAN PEKERJAAN PEKERJAAN DOKT DO KTER ER/D /DOK OKTE TER R
GIGI GIGI
/
APOT APOTEK EKER ER
SELA SELAKU KU
SWAS SWASTA TA
PERSEORANGAN Pasal 7monline 7monline.com (1)
Kepada Kepada dokter/do dokter/dokter kter gigi/apotek gigi/apoteker er yang memiliki memiliki surat surat keterang keterangan an ijaza ijazahh terd terdaft aftar ar yang yang dima dimaks ksud udka kann dala dalam m pasa pasall 4 dan dan sura suratt izin izin menjalankan pekerjaan dokter/dokter gigi/apoteker di wilayah Negara Indonesia yang dimaksudkan dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah ini, oleh oleh Inspek Inspektur tur Ke Keseh sehata atann dapat dapat diberi diberikan kan izin untuk untuk menja menjalank lankan an pekerjaan pekerjaan dokter/dokte dokter/dokterr gigi/apotek gigi/apoteker er selaku selaku swasta swasta perseorang perseorangan an
disamping disamping tugas tugas pekerjaann pekerjaannya ya pada Pemerintah, Pemerintah, Badan Swasta Swasta dan sebagainya. (2)
Izin untuk untuk menjalaka menjalakann pekerjaan pekerjaan dokter/do dokter/dokter kter gigi/apoteke gigi/apotekerr selaku selaku swasta
perseorangan semata-mata, tanpa tugas fungsi lain, diberikan
oleh Menteri
Kesehatan.
Pasal 8 (1) (1)
Untu Un tukk memp mempeerole rolehh izin izin yang yang dimak dimaksu sudk dkan an dalam dalam pasal pasal 7 ayat ayat (1) (1) dokter/dokte dokter/dokterr gigi/apoteke gigi/apotekerr yang berkepentin berkepentingan gan mengajuka mengajukann surat permohonan permohonan kepada kepada Inspektur Inspektur Keseh Kesehatan/P atan/Provins rovinsii di mana ia berte bertempat mpat tinggal.
(2) (2)
Untu Un tukk memp mempeerole rolehh izin izin yang yang dimak dimaksu sudk dkan an dalam dalam pasal pasal 7 ayat ayat (2) (2) dokter/dokte dokter/dokterr gigi/apoteke gigi/apotekerr yang berkepentin berkepentingan gan mengajuka mengajukann surat permohonan permohonan kepada kepada Menteri Menteri Kese Kesehatan. hatan.
(3) (3)
Surat urat perm permoohona honann ters terseebut but di atas tas dise disert rtai ai deng dengan an sura suratt- surat rat kete ketera rang ngan an
lain, lain, umpa umpama many nyaa : kete ketera rang ngan an tenta tentang ng
berkelakua berkelakuann baik, baik, keteranga keterangann dari Instans Instansi,i, di mana mana ia beker bekerja ja atau telah bekerja bekerja dan sebagainya sebagainya.. Pasal 9 (1) (1)
Kepa Ke pada da dokte dokter/d r/dok okte terr gigi gigi/a /apo pote teke kerr yang yang dimaks dimaksud udka kann dala dalam m pasa pasall 7 ayat (1)
oleh Inspektur Kesehatan dapat diberikan keterangan bahwa
ia mend mendaapat pat izin izin unt untuk uk
mela melaku kuka kann
peke pekerj rjaa aann
gig gigi/ap i/apot otek eker er sela selaku ku swas swasta ta pers perseo eora rang ngan an di
do dokt kter er/d /dok okte ter r sam samping ping tug tugas
pekerjaanny pekerjaannyaa pada pada Pemerinta Pemerintah, h, Badan Badan Swasta Swasta dan dan sebaga sebagainya. inya. (2) (2)
Dala Da lam m Sura Suratt izin izin bagi bagi do dokt kter er/do /dokte kterr gigi gigi/a /apo pote teke kerr yang yang dima dimaks ksud udka kann dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini yang diberikan oleh Menteri Kesehatan, ditetapkan hal-hal sebagai berikut: a. Daerah tempat di mana pekerja dokter/dokter gigi/apoteker selaku swasta perseorangan akan dijalankan. b. Jangka Jangka waktu berlakunya berlakunya izin untuk menjalanka menjalankann pekerjaan pekerjaan dokter/dokte dokter/dokterr gigi/apoteke gigi/apotekerr selaku selaku swasta swasta perseorang perseorangan an (selama(selamalamanya 5 tahun).
Pasal 10 Atas Atas permo permohon honan an yan yangg berkep berkepent enting ingan an oleh oleh Mente Menteri ri Ke Kese sehat hatan an dapat dapat diberikan diberikan perpanjanga perpanjangann waktu berlakunya surat izin menjalanka menjalankann pekerjaan pekerjaan dokter/doktergigi/apoteker selaku swasta- perseorangan yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (2) tersebut.
BAB IV.PEMBERIAN IZIN BERSYARAT / PENOLAKAN PERMOHONAN Pasal 11 Menteri Kesehatan dapat menolak permohonan yang dimaksudkan dalam pasal 1, 5 dan 7 Peraturan Pemerintah ini, atau memberikan izin bersyarat bersyarat kalau: kalau: a. dokter/dokte dokter/dokterr gigi/apoteker gigi/apoteker yang berkepentin berkepentingan gan melakukan melakukan atau atau telah melakukan sesuatu perbuatan pidana; b. melakukan melakukan atau telah telah melak melakukan ukan perbuatan perbuatan yang yang melang melanggar gar susila susila kedokteran/kedokteran gigi/kefarmasian; c. kesehatan kesehatan fisik maupun maupun mental mental terganggu terganggu sehingga sehingga ia tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; d. membuat membuat kesalahan-ke kesalahan-kesalaha salahann teknis dalam bidang tugas/peke tugas/pekerjaan rjaan yang berbahaya; e. melakukan melakukan hal-hal hal-hal yang membahaya membahayakan kan kepentinga kepentingann umum. Pasal 12 Menteri Kesehatan dapat mendengar pertimbangan Dewan Pelindung Susila Kedokteran atau Instansi-instansi lain yang dianggap perlu, dalam melaksanakan ketentuan dalam pasal 11 tersebut. BAB BA B V. V. PASA PASAL L PER PERAL ALIH IHAN AN Pasal 13 (1) Dalam Dalam wa waktu ktu setahun setahun sesuda sesudahh berlak berlakuny unyaa Peratu Peraturan ran Pemerinta Pemerintahh ini, dokter/dokter gigi/apoteker yang ijazahnya terdaftar dan memperoleh izin
menjalanka menjalankann pekerjaan pekerjaan dokter/dokte dokter/dokterr gigi/apoteke gigi/apotekerr menurut menurut peraturan peraturan yang yang lama lama harus harus sud sudah ah memili memiliki ki surat surat ketera keteranga ngann yang yang dimaks dimaksudk udkan an dalam pasal 4, 6 dan 9 dari pada Peraturan Pemerintah ini. (2) Bagi Bagi dok dokter ter/do /dokte kterr gigi/a gigi/apote poteker ker di luar luar Jawa Jawa jangka jangka wa waktu ktu dalam dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan 18 (delapan belas) bulan.
BAB VI.KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah mengenai pendaftaran ijaz ijazah ah dan dan pemb pember eria iann izin izin menj menjal alan anka kann peke pekerj rjaa aann do dokt kter er/d /dok okte ter r gigi/apoteker". Pasal 15 Peratu Peraturan ran Pemer Pemerinta intahh ini mulai mulai berlak berlakuu pada pada hari hari ditetap ditetapkan kannya nya.. Ag Agar ar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
2.3 Penanganan Kasus Pembocoran Rahasia Kedokteran
Dalam pelayanan kesehatan tidak jarang dokter mengetahui penyakit pasien yang merupakan aib untuk diri pasien atau rahasia pribadi pasien yang terpaksa disampaikan oleh pasien tersebut sebagai bagian dari proses pengobatan penyakit, sehing sehingga ga do dokte kterr berkew berkewajib ajiban an menyim menyimpan pan rahasi rahasiaa kedok kedoktera terann dan dituang dituangkan kan dalam medical record sebagai kewajiban profesinya. Hal ini sejalan dengan doktrin profesinya profesinya bahw bahwaa “ saya akan merahasiaka merahasiakann segala segala sesuatu sesuatu yang saya ketahui ketahui karena pekerjaan saya sebagai dokter”. Jika terjadi pelanggaran ini, maka sudah seharusnya kita sebagai dokter untuk mengetahui jalur – jalur apa saja yang dapat ditempuh oleh pasien untuk menuntut seorang dokter, serta bagaimana cara kita untuk menanganinya.
Skema Jalur – Jalur Pasien untuk Mengajukan Tuntutan pada Seorang Dokter
Skema jalur – jalur untuk dokter jika mendapat tuntutan dari pasien :
Sengketa yang terjadi antara pasien dan dokter dapat diselesaikan melalui sidan sidangg pera peradil dilan an,, namu namunn ada ada pula pula alte alterna rnatif tif peny penyel eles esaia aiann seng sengke keta ta di luar luar pengadila pengadilann tersebut tersebut akan akan segera segera diuraikan diuraikan di bawah bawah ini. ini. 1. Konsulta ltasi Meskipun Meskipun kons konsultasi ultasi sebagai sebagai alternatif alternatif dalam penyelesa penyelesaian ian sengketa sengketa tetapi dalam Undang – Undang No.30 tahun 1999 tentang arbitrase, tidak ada satu pasal pasal pun yang menjelaskan menjelaskannya. nya. Menurut Menurut Black’s Black’s law dictionary, dictionary, Gunawan Gunawan dan Widjay Widjayaa dan Ahmad Ahmad yan yanii pada pada prinsip prinsipnya nya ko konsu nsulta ltasi si merup merupaka akann tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut denga dengann “klien “klien”” den denga gann pihak pihak lain yang yang merup merupaka akann “ko “konsu nsulta ltasi”, si”, yan yangg memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Tidak ada yang mengharuskan si klien harus mengikuti pendapat yang disampaikan konsultan. Jadi hal ini konsultan hanyal han yalah ah membe memberika rikann penda pendapat pat (hukum) (hukum),, sebag sebagaim aimana ana diminta diminta oleh oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, tapi kadang konsultan juga diberi diberi kesem kesempat patan an untuk untuk merum merumusk uskan an ben bentuk tuk – ben bentuk tuk penyel penyeles esaia aiann sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. 2. Ne Nego gosia siasi si dan dan perd perdam amai aian an Menurut pasal 6 ayat 2 Undang – undang No.30 tahun 1999 pada dasarnya para pihak dapat berhak berhak untuk menyelesaikan menyelesaikan sendiri sendiri sengketa yang timbul timbul
di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Negoisiasi Negoisiasi adalah adalah mirip mirip dengan dengan perdama perdamaian ian sebaga sebagaimana imana diatur diatur dalam dalam pasal pasal 18 1851 51 s/d s/d 18 1864 64 KUH Perd Perdat ata, a, dima dimana na perd perdam amai aian an itu itu adal adalaah suat suatuu persetujua persetujuann deng dengan an mana kedu keduaa belah belah pihak, pihak, deng dengan an menyerahk menyerahkan, an, menjajikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan harus dibuat secara tertulis dengan ancaman tidak sah. Namun ada beberapa hal yang membedakan, yaitu : pada negosisai diberikan tenggang waktu penyeles penyelesaian aian paling lama 14 hari, dan penyelesaian penyelesaian sengketa sengketa tersebut tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa. Perbedaan lain adalah negosiasi merupakan salah satu lemb lembag agaa alte alterna rnatif tif peny penyel eles esai aian an seng sengke keta ta yang yang dila dilaks ksan anak akan an dilua diluar r pengadila pengadilan, n, sedangkan sedangkan perdamaian perdamaian dapat dapat dilakukan dilakukan baik sebelum sebelum proses proses persidanga persidangann pengadila pengadilann dilakukan dilakukan maupun maupun setelah setelah sidang peradilan peradilan dilaksanakan, baik di dalam maupun diluar pengadilan. 3. Mediasi. Berda Berdasar sarkan kan pasal 6 ayat ayat 3 und undang ang – und undang ang No.39 No.39 tahun tahun 199 1999, 9, atas atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan “ seorang atau lebih penasehat ahli “ maupun seorang mediator. Kesepakatan tertulis wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu lama 30 hari sejak pendaftaran. Mediator dapat diberikan :
Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak
Media Mediator tor yang yang ditunjuk ditunjuk oleh oleh lembag lembagaa arbritr arbritrase ase atau atau lembag lembagaa alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak.
4. Ko Kons nsili ilias asii dan dan perd perdam amai aian an
Konsiliasipun tidak dirumuskan secara jelas dalam undang – undang No.30 tahun 1999 sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadila pengadilann adalah adalah suatu tindaka tindakann atau proses proses untuk untuk mencapa mencapaii perdamaian perdamaian di luar pengadilan. 5. Penda Pendapat pat huku hukum m oleh oleh lembag lembagaa arbitra arbitrase se Pasal 52 Undang – undang No.30 tahun 1999 menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembag lembagaa arbitra arbitrase se atas atas hub hubung ungan an huk hukum um tertent tertentuu dari dari suatu suatu perjan perjanjian jian.. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari pengertian tentang lembaga arbitrase yang diberikan dalam pasal 1 angka 8 undang – undang No.30 tahun tahun 1999 : “ Lembaga arbitrase arbitrase adalah adalah badan yan dipilih dipilih oleh para pihak yang bersengketa bersengketa untuk memberikan memberikan putusan putusan mengenai mengenai sengketa sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dpat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa “ 6. Arbitrase Arbitra Arbitrase se merupa merupakan kan cara cara penye penyeles lesaia aiann suatu suatu sengk sengketa eta perdat perdataa di luar luar peradilan peradilan umum yang di dasarkan dasarkan pada perjanjian perjanjian arbitrase arbitrase yang dibuat dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun Tahun 1999 1999). ). Dalam Dalam unda undang ng – unda undang ng No.14 tahun 1970 ( tentang tentang pokok pokok keku kekuasaa asaann kehakiman kehakiman ) keberadaa keberadaann abritase abritase dapat dilihat dilihat dalam penjelasan penjelasan psal 3 ayat 1 yang antara antara lain menyebut menyebutkan kan bahwa penyeles penyelesaian aian perkara perkara di luar luar pengadilan pengadilan atas atas dasar dasar perdamaia perdamaiann atau melalui melalui artibras artibrasee tetap tetap diperb diperbole olehka hkan, n, akan akan tetapi tetapi putusa putusann arbite arbiterr han hanya ya mempu mempunya nyaii kekua kekuatan tan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadila pengadilan. n.
Arbitrase Arbitrase
diangggap diangggap
memiliki memiliki
dibandingkan dengan cara litigasi. Adapun beberapa keunggulannya antara lain: 1. dijamin dijamin kerah kerahasi asiaan aan sengk sengketa eta para para pihak pihak;;
beberapa beberapa
keunggula keun ggulann
2. dapat dapat dihindari dihindari kelambat kelambatan an yang diakibatkan diakibatkan karena karena hal procedu procedural ral dan administrative 3. para pihak dapat dapat memilih memilih arbiter arbiter yang yang menurut menurut keyakina keyakinannya nnya mempunyai pengetahuan, pengalaman pengalaman serta latar lat ar belakang yang cukup mengenai maalah yang disengketakan, jujur dan adil. 4. para pihak pihak dapat dapat menentuk menentukan an pilihan pilihan hukum hukum untuk untuk menyele menyelesaikan saikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan penyelenggaraan arbitrase dan 5. putusan putusan arbitrase arbitrase merupa merupakan kan putusan putusan yang mengikat mengikat para para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Peratu Peraturan ran Pemer Pemerinta intahh No Nomor mor 10 Tahun Tahun 1966 1966 Tenta Tentang ng Wajib Wajib Simpan Simpan Rahas Rahasia ia Kedokteran.
Pada penjelasan disebutkan bahwa : Setiap orang harus dapat meminta pertolongan kedokteran dengan perasaan aman dan bebas. Ia harus dapat menceritakan dengan hati terbuka segala keluhan yang menggang mengganggunya gunya,, baik bersifat bersifat jasmaniah jasmaniah maupun maupun rohaniah, rohaniah, deng dengan an keyakinan keyakinan bahwa bahwa hak itu itu berguna berguna untuk untuk menyem menyembuka bukann dirinya. dirinya. Ia tidak boleh boleh merasa merasa khawatir khawatir bahwa bahwa segala segala sesuatu sesuatu mengenai mengenai keadaannya keadaannya akan akan disampaika disampaikann kepada kepada orang lain, baik oleh oleh dokter dokter maupun maupun oleh oleh petugas petugas kedoktera kedokterann yang bekerja bekerja sama deng dengan an dokter dokter tersebut. Setiap tenaga kesehatan yang mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia tentang penyakit pasien beserta data-data medisnya dapat dijatuhi sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif, apabila dengan sengaja membocorkan rahasia tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga pasien menderita kerugian akibat tindakan tersebut. Akibat yang mungkin timbul karena pembocoran rahasia ini,misalnya :
-Tidak -Tidak jadi jadi mener menerima ima santun santunan an asuran asuransi si karena karena pihak pihak asuran asuransi si memba membatal talkan kan keputusannya setelah mendapat informasi tentang penyakit yang diderita oleh calon kliennya. -Tidak -Tidak jadi jadi menika menikah, h, karena karena salah salah satu satu pihak pihak menda mendapat pat informa informasi si menge mengenai nai penyakit penyakit yang yang diidap diidap oleh oleh calon calon pasan pasanganny gannya. a. -Terjadi perceraian, karena salah satu pihak mengetahui penyakit yang diidap oleh pasangann pasangannya. ya. -Seora -Seorang ng pemimpi pemimpinn kalah kalah dalam dalam percat percatura urann politik politik karena karena lawan lawan politik politiknya nya mendapat informasi mengenai penyakit yang diidapnya. -Merug -Merugika ikann neg negara ara,, apabil apabilaa informa informasi si yang yang diboco dibocorka rkann itu merupa merupakan kan rahasi rahasiaa negara.
2.1 Sanksi Disiplin Sanksi disiplin oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sesuai dengan Pasal 64 sampai 70 UU No.29 Tahun 2004. Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.16/KKI/PER/VIII/2006 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Disiplin MKDKI, ada tiga alternatif sanksi disiplin, yaitu: a. Pemb Pember erian ian per pering ingat atan an tertu tertulis lis b. Rekomend Rekomendasi asi pencab pencabutan utan surat surat tanda tanda registras registrasii atau surat surat ijin praktik praktik c. Ke Kewa wajib jiban an meng mengik ikut utii pend pendidi idika kann atau atau pela pelatih tihan an di instit institus usii pend pendid idik ikan an kedokteran atau kedokteran gigi. 2.2 Sanksi etik Selain sanksi disiplin, dokter yang tidak menjaga rahasia medis dapat dikenakan sanksi etik oleh organisasi profesi yaitu Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK).
2.3 Sanksi Administratif Sanksi administratif untuk tenaga kesehatan sehubungan dengan peraturan tentang rekam medis diatur dalam pasal 20 PERMENKES Tentang Rekam Medis yang berbunyi berbunyi : Pelanggarann “ Pelanggara
terhadap terhadap
ketentua ketentuann
–ketentua –ketentuann
dalam
peraturan peraturan
ini
dapatdikenakan sanksi administratif mulai dari teguran sampai pencabutan ijin.”
Sanksi administratif untuk tenaga kesehatan tetap diberikan meskipun pasien yang dirugikan telah memaafkan dan tidak mengadukan kepada pihak berwajib sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.
2.4 Sanksi Pidana Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa : Barang siapa dengan dengan sengaja sengaja membuka membuka suatu rahasia, rahasia, yang menurutja menurutjabata batann (1) Barang atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan untuk menyimpannya, dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Jika kejahatan kejahatan itu dilakukan dilakukan terhadap terhadap seseorang seseorang tertentu, tertentu, maka perbuata perbuatann itu (2) Jika hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.
Pasal ini berlaku bagi orang yang membocorkan rahasia pekerjaannya maupun rahasia jabatan (dan atau rahasia jabatan), baik yang sekarang maupun yang telah lalu, karena dia pindah pekerjaan atau telah pensiun. Ayat (2) menunjukkan bahwa delik ini adalah delik aduan, dimana perkara itu tidak dapat diusut tanpa pengaduan dari orang yang dirugikan. Pengaduan itu dapat dicabut kembali, selama belum diajukan ke sidang pengadilan. Namun demikian, pada pasal pasal 4 Penjelas Penjelasan an PP Nomor Nomor 10 Tahun Tahun 1966 disebutkan disebutkan bahw bahwaa :
kepentingan an umum Menteri Menteri Kesehatan Kesehatan dapat dapat bertindak bertindak terhadap terhadap “ Demi kepenting pembocor pembocoran an rahasia rahasia kedokteran kedokteran,, meskipun meskipun tidak ada suatu suatu pengaduan pengaduan.” .”
Sebagai contoh : Seorang pejabat kedokteran berulangkali mengobrolkan di depan orang banyak tentang keadaan dan tingkah laku pasien yang diobatinya. Dengan demikian ia telah merendahk merendahkan an martabat martabat jabatan jabatan kedo kedokteran kteran dan mengurang mengurangii kepercayaa kepercayaann orang kepada pejabat-pejabat kedokteran. Pasal 79 huruf (c) UU No.29 Tahun 2004. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak banyak Rp50.000 Rp50.000.000,0 .000,000 (lima puluh puluh juta rupiah), rupiah), setiap dokter dokter atau dokter dokter gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e. Sedangkan bunyi pasal 51 yang dimaksud adalah : Dokte Do kterr atau atau dok dokter ter gigi gigi dalam dalam melaks melaksana anakan kan praktik praktik ked kedokt oktera erann mempu mempunya nyaii kewajiban : a.
memb membeerika rikann pela pelaya yana nann medi mediss sesu sesuai ai deng dengan an stan standa darr prof profeesi dan dan stan standa dar r prosedur prosedur operasion operasional al serta serta kebutuha kebutuhann medis medis pasien pasien
b.
merujuk merujuk pasien ke dokter dokter atau dokter gigi lain yang mempunya mempunyaii keahlian keahlian atau kema kemamp mpua uann yang yang lebi lebihh baik baik,, apabi pabila la tida tidakk mamp mampuu mela melaku kuka kann suat suatuu pemeriksaa pemeriksaann atau pengobata pengobatann
c.
meraha merahasia siakan kan sega segala la sesuat sesuatuu yang dike diketahu tahuinya inya tenta tentang ng pasien pasien,, bahkan bahkan juga juga setelah pasien itu meninggal dunia
d.
mela melaku kuka kann perto pertolo long ngan an darur darurat at atas atas dasar dasar perik perikem eman anus usia iaan an,, kecu kecual alii bila bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
e.
menam menambah bah ilmu ilmu penge pengetah tahuan uan dan dan mengi mengikut kutii perkemb perkembang angan an ilmu ilmu kedokt kedoktera erann atau kedokteran gigi.
Pasal 112 KUHP.
Barang “ Barang
siapa siapa
dengan dengan
sengaja sengaja
mengumum mengumumkan kan
atau
mengabar mengabarkan kan
ataumenyampaikan surat, kabar dan keterangan tentang suatu hal kepadanegara asin asing, g, seda sedang ng dike diketa tahu huin inya ya bahw bahwaa sura surat, t, kaba kabarr atau atau kete ketera rang ngan anit ituu haru haruss dirahasiakan demi kepentingan negara, maka ia dihukum dengan pidana penjara paling paling lama tujuh tahun.” tahun.”
SANK SANKSI SI PIDA PIDANA NA UN UNTU TUK K PEMB PEMBOC OCOR ORAN AN RA RAHA HASI SIA A REKA REKAM M MEDI MEDIS S BERD BERDAS ASAR ARKA KAN N
PERA PERATU TURA RAN N
PEM PEMERIN ERINTA TAH H
TENT TENTAN ANG G
TENA TENAGA GA
KESEHATAN. Pasal 35 huruf d. Tentang Ketentuan Pidana yang diatur dalam PP Nomor 32 tahun 1966 Tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan : “Tidak “Tidak melaksanakan melaksanakan kewajiban kewajiban sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam pasal 22ayat 10 dipidana denda paling banyak Rp.10.000.000.00,- (sepuluh jutarupiah)”.
Sedangkan bunyi pasal 22 ayat (1) yang dimaksud adalah : setiap “ Bagi setiap
tenaga tenaga
kesehata kesehatann
jenis tertentu tertentu
dalam melaksanak melaksanakan an
tugasprofesinya berkewajiban untuk: a. Meng Mengho horm rmat atii hak hak pasi pasien en Menjaga kerah kerahasia asiaan an identit identitas as dan dan data data kesehata kesehatann pribadi pribadi pasien pasien b. Menjaga c. Membe Memberik rikan an informa informasi si yang berkait berkaitan an dengan dengan kondis kondisii dan dan tindak tindakan an yang akan dilakukan d. Meminta Meminta persetu persetujuan juan terhad terhadap ap tindaka tindakann yang yang akan dilaku dilakukan kan Membuat dan dan memelih memelihara ara rekam rekam medis. medis. e. Membuat
2.5 Sanksi Perdata Apabila pembocoran rahasia tentang penyakit pasien termasuk data-data medisnya, mengakibatkan kerugian terhadap pasien, keluarganya maupun orang lain yang berkaitan berkaitan deng dengan an hal tersebut, tersebut, maka orang yang membocork membocorkan an rahasia rahasia itu dapat dapat digugat secara perdata untuk mengganti kerugian.
Hal ini diatur dalam Undang-Undang Tentang Kesehatan maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau Perdata (KUHS). Pasal 55 Undang-Undang Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa : (1)Set (1)Setiap iap orang orang berhak berhak atas atas ganti ganti rugi rugi akiba akibatt kesala kesalahan han atau atau kelaia kelaiann yang yang dilakukan tenaga kesehatan.
(2)Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan peraturan perundangperundang-unda undangan ngan yang berlaku. berlaku.
Pasal 1365 KUHS. “ Setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagiorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengakibatkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Pasal 58 UU No.36 Tahun 2009 (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. dit erimanya. (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1366 KUHS. “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja atas kerugian karenaperbuatannya, tetapi atas kerugian yang disebabkan karena kelalaianatau kurang hati-hati.”
Jika membuka rahasia medis pasien bukan inisiatif sang dokter tetapi atas kemauan rumah sakit, maka sanksi perdata sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata jo. Pasal 46 UU No.44 tentang Rumah Sakit.
Pasal 1367 KUHS. “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yangdisebabkan karena perbuatan perbuatan sendiri, sendiri, tetapi tetapi juga untuk untuk kerugian kerugian yangdiseb yangdisebabka abkann karena karena perbuata perbuatann orang-orang yang menjadi tanggungannyaatau disebabkan oleh barang-barang yang dibawah dibawah kekuasa kekuasaanny annya.” a.”
Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain yang mewakili urusan-urusan mereka mereka adalah bertanggu bertanggung ng jawab tentang tentang kerugian kerugian yang ditimbulkan ditimbulkan oleh pelayan-pe pelayan-pelaya layann atau bawahan-b bawahan-bawah awahan an mereka di dalam melakukan melakukan pekerjaan pekerjaan untuk mana orang-orang orang-orang dipaka dipakainya inya.. Guru-g Guru-guru uru sekola sekolahh dan kepal kepala-ke a-kepal palaa tukang tukang bertan bertangg ggung ung jawab jawab tentang kerugian yang ditimbulkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama selama waktu orang-orang orang-orang ini berada berada dibawah dibawah pengawas pengawasan an mereka. mereka. Tanggung Tanggung jawab yang disebutkan diatas diatas berakhir, berakhir, jika orang tua-orang tua-orang tua, wali-wali, wali-wali, guruguruguru sekolah dan tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan perbuatan untuk untuk mana mana mereka mereka seharusny seharusnyaa bertangg bertanggung ung jawab. jawab. Maksud daripada pasal 1367 KUHS ini adalah : Apabila Apabila seora seorang ng baw bawaha ahann melaku melakukan kan kesal kesalaha ahan, n, maka maka yang yang diguga digugatt adalah adalah atasannya. Hal ini disebut juga dengan istilah “ respondeat superior “(tanggung jawab atasan). atasan). Sedang Sedangkan kan pidanany pidananyaa ditanggu ditanggung ng sendiri sendiri oleh oleh yang bersangku bersangkutan. tan. Pasal 46 UU No.44 tentang Rumah Sakit: Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.
BAB 3 KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Dokte Do kterr wa wajib jib memen memenuhi uhi tangg tanggung ung jawab jawab dok dokter ter tentan tentangg rahasi rahasiaa kedok kedoktera teran. n. Tanggung Tanggung jawab dokter tentang tentang rahasia rahasia kedo kedokteran kteran telah diatur diatur dalam KODEKI KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) Pasal 13 “Wajib merahasiakan segala sesuatu yang yang dike diketa tahui huiny nyaa tent tentan angg seor seoran angg pend pender erita ita,, bahk bahkan an sete setela lahh pend pender erita ita itu meninggal dunia.” Kewajiban dokter untuk menjaga rahasia kedokteran akan gugur apabila ada ijin ijin dari dari pasi pasien en,, do dokt kter er dala dalam m kead keadaa aann terpa terpaks ksa, a, do dokt kter er dala dalam m menja menjala lank nkan an peraturan peraturan perundang perundang-unda -undangan, ngan, dokter dokter melakukan melakukan perintah perintah jabatan, jabatan, demi presumed conscent conscent dari pasien. kepentingan umum, adanya presumed
Apabila dokter mendapatkan masalah tuntutan mengenai rahasia kedokteran maka ada prosedur yang dapat dilakukan dokter dalam mengenai masalah tuntutan tersebut.
