Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting), Rekayasa lapangan (Field Engineering), Kaji Ulang Desain (Review Design), Perubahan Kontrak (Contract Change Orders / CCO), Rapat Lapangan (Site Meeting) 1. RUANG LINGKUP
Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak maka perlu diadakan rapat persiapan pelaksanaan (pre construction meeting) untuk menghasilkan kesepakatankesepakatan beberapa materi yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun yang dimaksud dengan dokumen kontrak meliputi dan atau harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hokum sebagai berikut: a) surat perjanjian, b) surat penunjukkan penyedia jasa, c) surat penawaran, d) addendum dokumen lelang (bila ada), e) syarat-syarat khusus kontrak, f) syarat-syarat umum kontrak, g) spesifikasi teknis, h) gambar-gambar, i) daftar kuantitas dan harga, j) dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak. Rapat persiapan pelaksanaan (PCM) diselenggarakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau 21 hari setelah penandatanganan kontrak yang diikuti oleh direksi pekerjaan (Pinpro/Pinbagpro), direksi teknis (konsultan pengawas), penyedia jasa (kontraktor) serta unsure perencanaan. Salah satu agenda penting yaitu persyaratan-persyaratan dalam kontrak kerja konstruksi yang berhubungan dengan mutu konstruksi sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, bahwa Program Mutu atau Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang telah disusun oleh kontraktor disampaikan selambat-lambatnya dalam rapat persiapan pelaksanaan untuk mendapat persetujuan/pengesahan direksi pekerjaan. Adapun untuk mengetahui kuantitas awal pekerjaan dari berbagai mata pembayaran yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga maka dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang terdiri dari direksi teknis, panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan penyedia jasa/kontraktor setelah penerbitan SPMK. Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan bersama yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan. Apabila hasil pemeriksaan lapangan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak (spesifikasi teknis, gambar, jenis pekerjaan, mata pembayaran,
kuantitas) maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam perintah perubahan kontrak (contract change orders/CCO) yang ditindak lanjuti dengan pembuatan amandemen kontrak. Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap kegiatan pekerjaan/ mata pembayaran terus dilaksanakan selama periode waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan kuantitas hasil pekerjaan yang akan dibayar setiap bulan/angsuran. Rapat lapangan (site meeting) dilakukan dilokasi pekerjaan/lapangan dalam rangka koordinasi kegiatan pelaksanaan, yang diadakan sekali dalam satu minggu atau mingguan, tengah bulanan, dan bulanan.
2. ACUAN
a) Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; b) Undang Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; c) Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; d) Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; e) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; f) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan; g) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; h) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; i) Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; j) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; k) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 369/KPTS/M/2001 Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; l) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah; m) Keputusan Menteri Kimpraswil No.257/KPTS/M/2004 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; 2- 2
n) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana wilayah; o) Surat Edaran Menteri Kimpraswil No. 02/SE/M/2001 tentang Tata Cara Penilaian Hasil Evaluasi serta Sanggahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa diatas Lima Puluh Milyar rupiah; p) Surat Edaran Menteri Kimpraswil No.IK0106-Mn/66 Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Dalam Rangka Pengadaan yang dilaksanakan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2002.
3. ISTILAH DAN DEFINISI
3.1 badan usaha badan usaha di bidang jasa konstruksi [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.2 barang benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.3 daerah manfaat jalan (damaja) ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembinan Jalan (rumaja) [Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985] 3.4 daerah milik jalan (damija) ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (rumija) [Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985] 3.5 daerah pengawasan jalan (dawasja) ruang sepanjang jalan diluar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan Pembina Jalan dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan (ruwasja) [Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985]
2- 3
3.6 daftar kuantitas pekerjaan daftar kuantitas yang telah diisi harganya yang merupakan bagian dari penawaran 3.7 direksi pekerjaan pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya direksi pekerjaan dijabat oleh pengguna jasa, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh pengguna jasa [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.8 dokumen kualifikasi dokumen yang disiapkan oleh panitia pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna jasa sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian data kualifikasi oleh penyedia jasa [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004} 3.9 forum jasa konstruksi sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen, dan mandiri [Undang-Undang No. 18 Tahun 1999] 3.10 gambar kerja gambar mencakup perhitungannya dan keterangan lain yang disediakan atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan 3.11 harga kontrak harga yang tercantum dalam Surat Penunjukan Penyedia Jasa yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak [Kepmen Kimpraswil No.257KPTS/M/2004] 3.12 harga kontrak awal harga kontrak yang tercantum dalam Surat Penunjukan Pemenang Lelang 3.13 hari hari kalender; bulan adalah bulan kalender [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
2- 4
3.14 jalan prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas [Undang-Undang No. 38 Tahun 2004] 3.15 jasa konstruksi layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi [Undang-Undang No. 18 Tahun 1999] 3.16 jasa konsultansi layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa [Kepmen Kimpraswil No.257/KPTS/M/2004] 3.17 jasa pemborongan layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna jasa atau pengawas konstruksi yang ditugasi [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004} 3.18 kemitraan kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing- masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.19 kepala kantor / satuan kerja pejabat struktural yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi yang dibiayai dari dana anggaran belanja rutin APBN [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.20 klasifikasi bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi
2- 5
menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.21 kontrak perikatan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam pelaksanaan pengadaan jasa [Kepmen Kimpraswil No.257/KPTS/M/2004] 3.22 kontrak kerja konstruksi keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi [Undang-Undang No. 18 Tahun 1999] 3.23 kontraktor orang atau badan usaha yang penawarannya untuk melaksanakan pekerjaan telah diterima oleh pemilik 3.24 kualifikasi bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.25 lapangan tempat yang disebutkan sedemikian di dalam Data Kontrak konstruksi 3.26 lapis perkerasan susunan perkerasan jalan yang terdiri dari tanah dasar (sub grade), pondasi bawah (sub base), pondasi atas (base), dan lapis permukaan/aus (surface) 3.27 lapis permukaan bagian perkerasan yang paling atas dan langsung menerima beban lalu-lintas serta mendistribusikan beban yang diterimanya ke lapisan perkerasan dibawahnya 3.28 lapis pondasi atas bagian perkerasan yang terletak antara lapisan permukaan dengan lapis pondasi bawah, bila tidak ada lapis pondasi bawah, maka lapis pondasi atas 2- 6
(base) adalah bagian yang terletak antara lapis permukaan dengan tanah dasar (sub grade) 3.29 lapis pondasi bawah (sub base) bagian perkerasan yang terletak antara lapis pondasi atas dan tanah dasar (sub grade) 3.30 laporan investigasi lapangan data dalam dokumen lelang yang memberikan gambaran nyata tentang kondisi permukaan dan bawah permukaan tanah di lapangan 3.31 lembaga organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.32 manajemen konstruksi pengelolaan perencanaan (rencana kerja), pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi suatu proyek dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai selesainya proyek secara efektif dan efisien, untuk menjamin bahwa proyek dilaksanakan tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu [Ervianto, 2003] 3.33 manajemen proyek pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan tata cara dan/atau pengelolaan perencanaan (rencana kerja), pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi suatu proyek pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan berdasarkan persyaratan teknik dan administrasi dari awal pelaksanaan sampai dengan selesainya masa kontrak kerja konstruksi secara efektif dan efisien, untuk menjamin bahwa proyek dilaksanakan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya 3.34 mediator orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.35 menteri menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi [Keppres No. 80 Tahun 2003]
2- 7
3.36 pakta integritas surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/ penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.37 panitia pengadaan panitia yang diangkat oleh pengguna jasa untuk melaksanakan penilaian kualifikasi [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.38 pasca kualifikasi proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran 3.39 pejabat pengadaan personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.40 pejabat yang disamakan pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri)/pemerintah daerah/Bank Indonesia (BI)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.41 pekerjaan hal-hal yang ditentukan dalam kontrak yang mengharuskan kontraktor untuk melaksanakan, memasang dan menyerahkannya kepada pemilik, sebagaimana disebutkan dalam Data Kontrak 3.42 pekerjaan harian pemakaian berbagai jenis pekerjaan yang pembayarannya berdasarkan waktu atas pemakaian peralatan (equipment) dan tenaga kerja kontraktor, di samping pembayaran untuk bahan dan peralatan instalasi (plant) yang berkaitan
2- 8
3.43 pekerjaan kompleks pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.44 pekerjaan konstruksi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain [Undang-Undang No. 18 Tahun 1999] 3.45 pekerjaan sementara pekerjaan yang dirancang, dibangun, dipasang, dan dibongkar oleh kontraktor, yang diperlukan untuk pelaksanaan atau pemasangan dalam pekerjaan 3.46 pelaksana konstruksi penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain [Undang-Undang No. 18 Tahun 1999] 3.47 pemilihan penyedia barang/jasa kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.48 pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek pejabat yang diangkat oleh Menteri/Gubernur/pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi yang dibiayai dari anggaran belanja pembangunan APBN [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.49 penawaran kontraktor dokumen penawaran yang lengkap yang diajukan kontraktor kepada pemilik 3.50 pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa 2- 9
[Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.51 pengawas konstruksi penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa 3.52 pengguna anggaran daerah pejabat di lingkungan pemerintah propinsi / kabupaten / kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.53 pengguna jasa kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek yang ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi di lingkungan unit kerja/proyek tertentu [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.54 penyedia jasa penyedia jasa badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pelaksanaan konstruksi [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.55 peralatan (equipment) mesin-mesin dan kendaraan kontraktor yang dibawa sementara ke lapangan untuk melaksanakan pekerjaan 3.56 peralatan instalasi (plant) setiap bagian integral dari pekerjaan yang harus mempunyai fungsi mekanis, elektris, kimiawi atau biologis 3.57 perencana konstruksi penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain [Undang-Undang No. 18 Tahun 1999] 3.58 perkerasan jalan konstruksi jalan yang diperuntukan bagi jalan lalu lintas yang terletak diatas tanah dasar, dan pada umumnya terdiri dari lapis pondasi bawah, pondasi atas, dan lapis permukaan 2-10
3.59 prakualifikasi proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.60 proyek kegiatan investasi yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan dalam suatu periode tertentu [Bappenas TA-SRRP, 2003] 3.61 registrasi kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan ijin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004} 3.62 sertifikat keterampilan/keahlian kerja tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.63 spesifikasi spesifikasi dari pekerjaan yang terdapat dalam kontrak dan setiap perubahan atau tambahan yang dibuat atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan 3.64 subkontraktor orang atau badan usaha yang mempunyai kontrak dengan kontraktor untuk melaksanakan sebagian pekerjaan dari kontrak yang mencakup pekerjaan di lapangan 3.65 surat jaminan jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa [Keppres No. 80 Tahun 2003]
2-11
3.66 tanggal mulai kerja tanggal mulai kerja penyedia jasa yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang dikeluarkan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.67 variasi perintah yang diberikan oleh Direksi Pekerjaan untuk melakukan perubahan pekerjaan
4. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN (PRE CONSTRUCTION MEETING)
Dalam menyusun rencana kerja pelaksanaan suatu proyek, Pinpro/Pinbagpro diharapkan mampu menggalang kekompakan semua unsur terkait di dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yang terdiri dari Proyek/Bagian proyek sebagai unsur pengendali, Direksi Teknik sebagai pengawas, dan kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan. Kegiatan awal dari tindakan pengendalian oleh Pinpro/Pinbagpro terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah penyelenggaraan Rapat Persiapan Pekerjaan (Pre Construction Meeting). Berita acara PCM merupakan hasil yang akan digunakan sebagai rencana kerja dan pegangan dalam pelaksanaan proyek selanjutnya. 4.1
Tujuan
Tujuan Pre Construction Meeting adalah penyatuan pengertian terhadap hal-hal penting yang belum tertera dalam dokumen kontrak maupun antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Materi pembahasannya sesuai Surat Dirjen Bina Marga UM.02.05-Db/514 tanggal 19 Maret 1990 dan Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004, antara lain adalah sebagai berikut: 1) penerapan klausal penting dokumen kontrak: -
pekerjaan tambah kurang;
-
pemutusan kontrak;
-
mobilisasi;
-
pemeliharaan lalu lintas;
2-12
-
pekerjaan sub kontraktor;
-
asuransi;
-
organisasi lapangan.
2) prosedur administrasi penyelenggaraan pekerjaan: -
pengajuan dan persetujuan pekerjaan;
-
perpanjangan waktu pelaksanaan;
-
ketentuan gambar kerja dan kelengkapannya;
-
pengajuan pembayaran bulanan;
-
serah terima pekerjaan;
-
pembuatan addendum kontrak;
-
jadwal pengadaan lahan, penggunaan peralatan dan personil (mobilisasi);
-
review dan penyempurnaan jadwal kerja sesuai target volume, waktu dan mutu;
-
menyusun rencana dan pemeriksaan sehubungan dengan review design.
lapangan
(mutual
check)
3) tata cara dan prosedur teknis pelaksanaan pekerjaan: -
pelaksanaan konstruksi pondasi jembatan dan bangunan atasnya;
-
pelaksanaan rigid pavement pada segmen jalan dengan LHR yang tinggi beserta traffic management-nya;
-
pelaksanaan soil stabilization;
-
pelaksanaan produksi agregat dan pondasi jalan serta perkerasan aspal;
-
penentuan sumber bahan (quarry), estimasi deposit bahan beserta rencana pemeriksaan mutu bahan yang akan digunakan;
-
pendekatan terhadap masyarakat sekitar dan jalan menuju quarry serta jalan angkutannya (haul road).
4) kendala-kendala yang mungkin terjadi.
2-13
4.2 Unsur pelaksana PCM Berdasarkan Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004, tanggal 29 April 2004, tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, maka pengguna jasa atau Pinpro/Pinbagpro diharuskan untuk mengadakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting) dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait sesuai petunjuk yang tertera dalam surat Bapak Dirjen Bina Marga No. UM.02.05-Db/514 tanggal 19 Maret 1990, sebagai berikut: 1) unsur Sub Dinas Bina Marga; 2) unsur Dinas / Sub Dinas Bina Marga: −
Kepala Dinas / Kepala Sub Dinas,
−
Seksi Jalan / Seksi Jembatan,
−
Seksi Perencanaan.
3) unsur Perencanaan: −
P3JJ,
−
Unsur Proyek.
4) Proyek: –
Pinpro / Pinbagpro,
–
Staff Pinpro / Pinbagpro yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
5) Konsultan Supervisi: – Chief Supervision Engineer, – Supervision Engineer, – Chief Inspector / Senior Inspector. 6) Kontraktor: – penanggungjawab perusahaan, – General Superintendent / Kepala Unit Pelaksanaan.
2-14
4.3 Tahap pelaksanaan PCM 1) jadwal pelaksanaan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) Mengingat pentingnya pertemuan untuk menyelesaikan masing-masing permasalahan yang diperkirakan akan timbul di lapangan saat pelaksanaan pekerjaan berlangsung, maka Pimpro/Pimbagpro segera menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Persiapan Pelaksanaan (PCM) sesuai batasan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri No. 257/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004 dan surat Dirjen No. UM.02.05-Db/514 tanggal 19 Maret 1990 sebagai berikut: a) segera setelah kontrak ditandatangani; b) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). 2) peran dan tugas unsur pelaksana PCM a) unsur Sub Dinas Bina Program Dinas Praswil / Bina Marga: -
sebagai nara sumber, pembinaan,
-
memberikan pengarahan,
-
menegakkan bahwa di dalam pelaksanaan proyek, sewaktu-waktu akan dilaksanakan uji petik,
-
menjelaskan kebijaksanaan AMDAL,
-
menjelaskan kebijaksanaan penghijauan,
-
menjelaskan bahwa quality control untuk pekerjaan jembatan menggunakan fasilitas Balai Pengujian Departemen Kimpraswil setempat.
b) unsur Dinas / Sub Dinas Praswil / Bina Marga: -
sebagai moderator dan nara sumber,
-
memberikan pengarahan secara umum pelaksanaan proyek,
-
menjelaskan bahwa Pimpro ikut bertanggungjawab terhadap review design, beserta prosedur survey sampai dengan penyelesaiannya sebagai pedoman awal pelaksanaan pekerjaan.
c) unsur P3JJ -
menjelaskan prosedur review design (kaji ulang perencanaan); termasuk:
2-15
a. cara survey, b. pembuatan gambar kerja, c. pembuatan rekayasa dan laporannya, d. proses administrasi review design dan proses addendum serta memorandum. -
menjelaskan kapan review design harus diselesaikan;
-
menjelaskan prosedur kerja dan jadwal kerja seluruh tenaga konsultan supervisi serta kualifikasi personilnya;
-
menjelaskan TOR / tugas-tugas dan tanggungjawab konsultan supervisi serta kualifikasi personilnya;
-
menjelaskan laporan-laporan fisik yang akan dibuat oleh konsultan supervisi dan distribusi laporan yang terdiri dari: a. Monthly Executive Summary Report, b. Monthly Program Report, c. Quarterly Report, d. Quality Control Report, e. Technical Report: – Review Design / Technical Justification Report – Technical Report f.
Draft Final Report,
g. Final Report beserta kapan laporan tersebut harus selesai dan dikirim. -
menjelaskan bahwa konsultan bertanggungjawab dalam pengarsipan dokumen-dokumen lapangan;
-
menjelaskan adanya penilaian performance konsultan dan kontraktor yang sedang melaksanakan pekerjaan;
-
menjelaskan akomodasi dan fasilitas yang disediakan oleh Kontrak konsultan;
-
secara periodik melaksanakan uji petik; 2-16
-
As Built Drawing harus dibuat sesuai standard Praswil;
-
menjelaskan adanya keharusan mencari data-data input original design kepada Perencana Teknik dalam hal: a. tipe perkerasan setiap segmen, b. besar lendutan setiap segmen, c. CBR setiap segmen, d. lebar perkerasan setiap segmen, e. IRI, RCI, f.
SNC (kalau ada)
Untuk itu Supervision Engineer harus berkoordinasi dengan P3JJ. d) unsur Proyek -
Pinpro/Pimbagpro; a. sebagai Chairman, b. menjelaskan Struktur Organisasi Pinbagpro.
-
membahas struktur organisasi yang diusulkan kontraktor maupun konsultan supervisi;
-
membahas tugas kontraktor mengenai: a. survey dan membuat gambar kerja, b. rencana pengadaan peralatan personil dan bahan, c. penyiapan jadwal pelaksanaan dan S-Curve, d. rencana penyelesaian Vector-Diagram setelah Review Design.
-
menjelaskan bahwa keterlambatan mobilisasi dapat dikenakan denda;
-
menjelaskan kapan dan sebagaimana proses taking over dan final certificate issued;
-
menjelaskan perlunya Show Cause Meeting bila terjadi keterlambatan di dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan tidak sesuai dengan jadwal semula; 2-17
-
menjelaskan bahwa 1 (satu) bulan sebelum taking over certificate dikeluarkan, Pinbagpro mengeluarkan pengumuman kepada masyarakat sekitar proyek, bahwa proyek akan selesai dengan maksud menghindari adanya tagihan hutang yang belum dibayar oleh kontraktor;
-
menjelaskan mekanisme kerja antara ketiga unsur proyek dalam hal perlunya request kontraktor sebelum mulai pekerjaan, dan sebelum mulainya penerimaan pekerjaan (waktunya ditetapkan Pinbagpro);
-
menjelaskan kapan serah terima lapangan dilakukan;
-
menjelaskan kewajiban pembayaran pungutan retribusi, asuransi kepada Pemda Tingkat II
-
menjelaskan prosedur pembongkaran dan pengarahan barang bekas, misalnya : Bangunan Atas Jembatan;
-
menjelaskan tanggal mobilisasi terakhir dan menjelaskan kapan akhir masa konstruksi serta sanksi-sanksinya apabila tanggal tersebut dilewati;
-
menjelaskan standar laporan harian dan mingguan sesuai standar Praswil;
-
menjelaskan proses pengusulan dan pembayaran bulanan (Monthly Certficate);
-
menjelaskan proses pengujian bahan jalan dan proses pengujian bahan jembatan;
-
menjelaskan perlu atau tidak perlu dilakukan sendiri pada awal sebelum dimulainya pekerjaan pondasi jembatan;
-
membahas metode pelaksanaan yang diajukan kontrakor pada saat tender;
-
menjelaskan bahwa quality control pekerjaan jalan menggunakan fasilitas laboratories yang disediakan kontraktor dari item pembayaran MOBILISASI;
-
menekankan bahwa tidak ada biaya tambahan biaya test bahan untuk quality control, dan menegaskan bahwa biaya tersebut sudah termasuk di dalam harga satuan masing-masing pekerjaan;
-
menjelaskan perlunya pendekatan terhadap masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah setempat sehubungan dengan rencana kerja yang berkaitan dengan musim tanam petani setempat, masalah jalan akses ke quarry / angkutan bahan, pembebasan lahan, pagar, tiang listrik, telepon, PDAM dan sebagainya;
2-18
-
menjelaskan bahwa pemilik dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga, bilamana terjadi kelalaian kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan;
-
menjelaskan barang-barang selesainya Proyek;
-
menekankan dan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;
-
membahas tentang item pembayaran yang spesifik :
yang
menjadi
milik
(Pemilik)
setelah
a. beton, b. pemeliharaan rutin, c. agregat kelas B pada bahu jalan, d. pelaksanaan pekerjaan pada masa pemeliharaan (deffect liability period), e. penyiapan badan jalan dibayar setelah pondasi diterima. -
menjelaskan adanya Tim Mutual Check selama periode kontrak.
e) kontraktor -
menjelaskan rencana kerja pada saat mobilisasi yang meliputi: a. mobilisasi peralatan dan personil, b. survey lapangan, meliputi : drainase, perkerasan jalan, struktur. c. pengembalian kondisi (reinstatement) dan pekerjaan minor (dilakukan setelah survey lapangan selesai) : perkerasan jalan bahu jalan, d. pemeliharaan rutin (dilakukan dimulainya pekerjaan).
-
setelah
diterbitkannya
SPMK
/
Rencana Kerja dan Review Design: melaksanakan survey untuk pembuatan gambar kerja (membuat gambar kerja standar survey dan gambar kerja mengacu pada standar Praswil).
2-19
-
menjelaskan metode / cara pelaksanaan konstruksi;
-
menjelaskan struktur organisasi serta tugas dan tanggungjawabnya;
-
menjelaskan kualifikasi personil kontraktor yang akan dimobilisasi;
-
menjelaskan rencana mobilisasi personil;
-
menjelaskan bagian pekerjaan yang akan di sub-kontrakkan serta calon sub kontraktornya;
-
menjelaskan rencana penggunaan peralatan, termasuk : a. jumlah dan jenis peralatan, b. rencana kedatangan peralatan
-
menjelaskan rencana pengadaan bahan serta surat ijinnya; a. jalan •
aspal,
•
agregat,
•
tanah timbunan
b. jembatan •
bangunan atas
c. lokasi quarry d. kualitas bahan jalan / struktur termasuk cara pengujiannya e. deposit material quarry -
menjelaskan Rencana Kerja S-Curve.
f) konsultan -
mencatat seluruh kesepakatan dalam Pre Construction Meeting dan dtuangkan dalam Berita Acara tersendiri sebagai Dokumen Proyek;
-
mempersiapkan formulir-formulir isian, antara lain: a. Laporan Harian,
2-20
b. Laporan Mingguan, c. Laporan Bulanan / Monthly Progress Report, d. survey lapangan untuk Review Design, e. Persiapan Gambar Kerja, f. Pemeliharaan Rutin, g. Pemeliharaan Berkala, h. Betterment, i.
perhitungan volume / Back – up Data serta Monthly Certificate,
j. Quality Control, k. Request Kontraktor, l. memulai pekerjaan, m. pengujian bahan. -
menjelaskan personil konsultan yang sudah dimobilisasi dan rencana personil lainnya yang akan dimobilisasi;
- menjelaskan Struktur Organisasi Konsultan dan tugas daripada masingmasing personil konsultan; -
memberikan usulan teknik pelaksanaan yang lebih efisien;
-
menjelaskan rencana kerja review design: a. waktu yang diperlukan untuk survey lapangan, b. personil yang terlibat dalam survey lapangan, c. kelengkapan peralatan yang diperlukan untuk survey lapangan, d. lingkup pekerjaan survey, e. alternatif penanganan hasil survey lapangan, f. Rencana dan Gambar Kerja yang harus dibuat.
-
menegaskan pengambilan lokasi foto dokumentasi : dimana, kapan, berapa kali yang harus dilaksanakan kontraktor.
2-21
5. REKAYASA LAPANGAN (FIELD ENGINEERING)
Rekayasa lapangan adalah suatu kegiatan untuk mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam gambar dengan kebutuhan aktual lapangan. Berdasarkan tujuannya, rekayasa lapangan terdiri atas: 1) rekayasa lapangan yang bertujuan untuk mendetailkan rancangan asli, dilakukan pada periode mobilisasi dan hanya diterapkan pada rancangan bertahap (phasing design); 2) rekayasa lapangan untuk menerapkan rancangan detail dilapangan, umumnya dilakukan selama masa pelaksanaan pekerjaan, dan dapat diterapkan baik pada rancangan bertahap (phasing design) maupun pada rancangan lengkap (full engineering design). Setiap penyimpangan dari gambar sehubungan dengan kondisi lapangan yang tidak terantisipasi akan ditentukan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan. Kontraktor dan Direksi pekerjaan harus mencapai kesepakatan terhadap ketepatan atas setiap perubahan yang diambil terhadap gambar dalam kontrak ini. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah penerbitan SPMK, direksi teknis bersama-sama dengan panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan penyedia jasa melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan untuk setiap rencana mata pembayaran guna menetapkan kuantitas awal. Kontraktor bersama-sama Direksi Teknis melaksanakan survey lapangan yang lengkap dan menyiapkan hasil laporan tersebut. Dengan demikian akan memungkinkan Direksi Pekerjaan melaksanakan peninjauan kembali rancangan atau revisi desain dan menyelesaikan serta menerbitkan detail pelaksanaan sebelum kegiatan pelaksanaan dimulai. Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk amandemen kontrak. Setelah itu baru dilaksanakan pematokan (steaking out) dan survey seluruh lokasi pekerjaan. Investigasi dan pengujian bahan tanah, bahan agregat, campuran beton, campuran aspal dan rekayasa serta penggambaran untuk selanjutnya disimpan sebagai rekaman proyek yang kemudian dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kontrak
2-22
6. KAJI ULANG DESAIN (REVIEW DESIGN)
Setiap desain awal dari suatu proyek pada umumnya selalu mengalami revisirevisi pada saat pelaksanaannya, hal ini biasanya diakibatkan kondisi lapangan yang sesungguhnya telah mengalami perubahan-perubahan kondisi dibandingkan dengan kondisi pada saat survai untuk pembuatan desain, atau dikarenakan kesalahan-kesalahan kecil baik pada saat survey ataupun kesalahan desain itu sendiri. Tujuan dari Kaji Ulang Desain adalah untuk menghasilkan desain final yang optimum untuk dilaksanakan. Kaji Ulang Desain ini harus didasarkan pada datadata terbaik dan terkini yang dapat diperoleh. Ini dimaksudkan untuk dapat menjamin seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai spesifikasi dan kondisi lapangan, serta masih dalam batas nilai kontraknya. Dalam manajemen proyek konstruksi jalan dan jembatan terdapat berbagai tipe Kaji Ulang Desain, yaitu: 1) biaya berkurang - panjang efektif tetap – umur rencana tetap; 2) biaya berkurang - panjang efektif tetap – umur rencana berkurang; 3) biaya berkurang - panjang efektif berkurang – umur rencana tetap; 4) biaya tetap - panjang efektif tetap – umur rencana tetap; 5) biaya tetap - panjang efektif tetap – umur rencana berkurang; 6) biaya tetap - panjang efektif berkurang – umur rencana tetap; 7) biaya bertambah - panjang efektif tetap – umur rencana tetap; 8) biaya bertambah - panjang efektif tetap – umur rencana berkurang; 9) biaya bertambah - panjang efektif berkurang – umur rencana tetap. Untuk itu, sebelum dilakukan Kaji Ulang Desain, Proyek dan Konsultan Pengawas menetapkan terlebih dahulu tipe Kaji Ulang yang akan dipilih sehingga segala akibat yang menyertainya dapat diestimasi lebih dini. Dan prosedur Kaji Ulang harus mengikuti aturan yang berlaku dan diterapkan pada proyek bersangkutan dengan menyusunnya dalam Justifikasi Teknik dengan uraian antara lain sebagai berikut: 1) Proyek bersama dengan konsultan pengawas memonitor dan terlibat secara aktif kegiatan survey tambahan/rekayasa lapangan yang dilaksanakan kontraktor guna keperluan pemeriksaan kembali desain rinci;
2-23
2) konsultan pengawas mempelajari perubahan yang diperlukan berdasarkan data-data yang diperoleh pada kegiatan no. 1 terhadap “desain asli” dan memberikan masukan-masukan dan pemecahan persoalan berupa rekomendasi sesuai kebutuhan nyata lapangan; 3) konsultan pengawas melakukan perhitungan-perhitungan teknis, analisis teknis, tinjauan metode kerja, tinjauan penggunaan material, dan perhitungan biaya (estimasi) hasil “kaji ulang desain” dan menyerahkannya kepada Proyek untuk diperiksa kelayakannya. 4) selain itu konsultan pengawas juga memberikan kaji secara teknis maupun non teknis. Dalam kaitannya dalam perubahan biaya proyek, perubahan kuantitas dari pekerjaan utama (mayor item) akan secara langsung berpengaruh terhadap lini proyek. Pada pekerjaan jalan dan jembatan, biasanya mayor item tersebut adalah pekerjaan tanah dan pekerjaan perkerasan. Dalam hal pengaruhnya terhadap lingkungan dan sosial, konsultan pengawas harus memberikan kaji dan pertimbangan antara lain dalam hal: -
penentuan alinyemen jalan sedapat mungkin tidak mengakibatkan pemindahan, atau setidak-tidaknya diusahakan seminimal mungkin;
-
pencegahan gangguan terhadap stabilitas tanah (erosi dan longsor);
-
pencegahan kebisingan pada lokasi tertentu;
-
pencegahan gangguan terhadap fauna langka/ dilindungi;
-
keselamatan jalan bagi pengemudi/ penumpang kendaraan dan pejalan kaki;
-
estetika lingkungan (lansekap);
-
penyusunan rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali (bila perlu).
5) Proyek dan konsultan pengawas mengoreksi jadwal pelaksanaan apabila diperlukan (re-scheduling), hal ini apabila ternyata dari hasil Kaji Ulang Desain akan mempengaruhi penyelesaian pekerjan secara keseluruhan. Sebagai contoh misalnya dengan melakukan crash program agar target waktu penyelesaian dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. ( Catatan : Lihat artikel Perubahan Kontrak / Contract Change Orders/CCO)
2-24
7. PERUBAHAN KONTRAK (CONTRACT CHANGE ORDERS / CCO)
Pada umumnya dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan jalan dan jembatan hampir selalu mengalami perubahan kontrak, perubahan ini bias disebabkan oleh adanya perpanjangan waktu (time extension), penambahan ataupun pengurangan nilai kontrak sebagai akibat adanya revisi desain. Faktor-faktor yang penting dalam mengajukan suatu proses perubahan kontrak adalah alasan apa yang menyebabkan terjadinya perubahan itu, uraian pekerjaan apa yang akan diadakan perubahan, kemudian bagaimana kaji (review) terhadap usulan perubahan tersebut. Ketiga unsur diatas merupakan suatu keharusan yang perlu dibahas dan dikembangkan untuk dapat dipertanggung jawabkan dalam kelayakan teknis maupun biayanya. Perubahan secara umum dibagi dalam dua tipe: 1) Perubahan Minor Perubahan yang bersifat minor, digunakan apabila: -
tidak ada perubahan (bertambah / berkurang) dalam keseluruhan lingkup pekerjaan seperti : panjang efektif dalam kilometer tidak berubah; tidak ada perubahan (bertambah / berkurang) dalam lamanya waktu kontrak;
-
ada sedikit perubahan didalam masing-masing item pekerjaan (<25%);
-
tidak ada item kontrak baru;
-
tidak ada perubahan (bertambah / berkurang) dalam keseluruhan nilai kontrak.
2) Perubahan Mayor Digunakan apabila: -
tidak ada perubahan (bertambah / berkurang) didalam keseluruhan lingkup pekerjaan seperti : panjang efektif dalam kilometer tidak berubah;
-
lamanya waktu kontrak tidak bertambah/ berkurang;
-
terdapat item kontrak baru;
-
tidak ada perubahan (bertambah / berkurang) dalam keseluruhan nilai kontrak;
-
ada perubahan (bertambah / berkurang) Kuantitas per item pekerjaan yang melebihi 25% yang lainnya) > 10% dari kontrak awal.
2-25
Di depan telah disinggung tentang hal yang harus dibahas yaitu alasan mengapa diadakan perubahn, uraian pekerjaan apa yang akan diadakan perubahan dan bagaimana Kajinya. Hasil dari pembahasan tersebut oleh Pinbagpro dan Konsultan Pengawas diwujudkan dalam bentuk justifikasi teknis, yang merupakan pembenaran secara teknis terhadap adanya perubahan yang terjadi yang berisi penjelasan dan alasan-alasannya. Change orders sesusai kebutuhannya dapat dilengkapi dengan sketsa – sketsa, justifikasi teknis, kemudian kompensasi sebagai akibat dari perubahan tersebut bisa berupa biaya dan tambahan waktu dan pelaksanaan bila diperlukan. Dokumentasinya dibuat atas kesepakatan serta ditanda – tangani oleh Kontraktor maupun Konsultan dan diserahkan kepada Proyek untuk persetujuan, menyiapkan rekomendasi sehubungan dengan adanya perubahan desain sampai dengan penerbitan Adenda akibat dari perubahan tersebut. Prosedur perubahan selengkapnya dimuat dalam beberapa contoh bagan alir dari berbagai sumber dan dari pengalaman konsultan yang dapat dilihat pada lembar lampiran.
8.
RAPAT LAPANGAN (SITE MEETING)
Diperlukan penjadwalan pelaksanaan rapat formal mingguan dengan pihak kontraktor yang dihadiri oleh personil utama baik dari pihak konsultan maupun kontraktor rapat-rapat tersebut dipimpin oleh Proyek. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai persoalan-persoalan yang timbul sehubungan dengan pekerjaan, antara lain mengenai rencana kerja ataupun halhal lainnya seperti jadwal pengujian, inspeksi/survey lapangan dan lain sebagainya. Demikian pula apabila timbul masalah dengan hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat, maka perlu didiskusikan tentang bagaimana mengatasinya atau perbaikan apa yang perlu dilakukan. Notulen rapat akan dibuat sebagai catatan penting di kemudian hari.
2-26
9. LAMPIRAN
B.1. Bagan alir Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) B.2. Bagan alir Perubahan Pekerjaan B.3. Contoh bagan alir Review Design pekerjaan jalan dan jembatan ( proyek EIRTP Loan IBRD 4643 IND ) B.4. Bagan alir Kaji Ulang Desain (Review Design) B.5. Bagan alir Dokumen Administrasi (CCO dan Addendum) B.6. Bagan alir Perubahan Kontrak (Contract Change Orders / CCO) B.7. Bagan alir Perubahan Kontrak sumber dana PHLN A B.8. Bagan alir Perubahan Kontrak sumber dana PHLN B B.9. Bagan alir Perubahan Kontrak sumber dana PHLN C
2-27
