Judul
: Pendidikan Pancasila
Oleh
: Prof. Dr. Kaelan, M.S.
Penerbit
: Paradigma Yogyakarta
Tahun
: 2010
Jumlah halaman
: 285
Harga
: Rp. 24.000,-
Kondisi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dewasa ini, serta penyimpangan implementasi Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru menimbulkan gerakan reformasi di Indonesia, sehingga terjadilah suatu perubahan yang cukup besar dalam berbagai bidang terutama bidang kenegaraan, hokum, maupun politik. Konsekuensinya mengharuskan kita untuk merevisi ulang atas materi Pendidikan Pancasila terutama pada tingkat Perguruan Tinggi. Materi Buku ini disusun untuk dijadikan sebagai acuan perkuliahan yang disusun dari upaya mengumpulkan buku-buku refrensi, hasil-hasil seminar dan diskusi ilmiah serta berbagai tulisan di media masa. Buku ini membahas tentang aspek-aspek pancasila serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Buku ini mengulas seluk-beluk Pancasila dan hal-hal yang berkaitan, misalnya asal-usul, landasan, tujuan, segi-segi tinjauan Pancasila, hakikat nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila sebagai pilihan bangsa, serta memuat susunan dalam satu naskah Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan (hasil amandemen). Sesuai dengan kewenangan yang diberikan di Pasal 37 UndangUndang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengadakan pengubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama 1999, perubahan kedua 2000, perubahan ketiga 2001, dan perubahan keempat 2002.
Isi
Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini disusun untuk program 1 tahun, yang babnya berjumlah 4 bab pokok materi kemudian diikuti oleh beberapa materi sub bab. Dalam setiap bab terdapat pendahuluan yang berfungsi sebagai pengenalan bab yang akan dipelajari, ringkasan materi (kesimpulan), dan uji kompetensi. Bab-bab tersebut diantaranya : BAB I- – I- – -- { PENDAHULUAN } – } – -- Pancasila = dasar filsafat o Disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 o Tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 o Diundangkan dalam :
Berita RI Tahun 2 No.7 Batang Tubuh UUDS 1945 TAP MPR Tahun 1998 No.XVIII/MPR/1998 Mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI - – – - { LANDASAN } – } – -- Landasan Pendidikan Pancasila : A. Historis B. Kultural C. Yuridis D. Filosofis A. LANDASAN HISTORIS • Terbentuk melalui proses panjang sejak zaman kerajaan • Suatu prinsip tersimpul dalam pandangan dan filsaat hidup bangsa berupa ciri khas, sifat, dan karakter. • Nasionalisme Indonesia bukan dengan kekuasaan atau hegemoni ideologi tapi dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah. • Kausa Materialis Pancasila : B. LANDASAN KULTURAL • Setiap bangsa memiliki ciri khas dan pandangan hidup yang berbeda berbeda dengan bangsa lain. • Sila-sila Sila-sila Pancasila merupakan karya besar bangsa yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis pendiri negara, diantaranya : o Soekarno o Moh.Yamin o Moh.Hatta o Soepomo • Sila-sila Sila-sila Pancasila merupakan hasil pemikiran tentang bangsa dan negara yang mendasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai. C. LANDASAN YURIDIS • UU No.2 Tahun 1989 memuat Sistem Pendidikan Nasional di Perguruan Tinggi • Pasal 39 berisi kurikulum (jenis/jalur/jenjang) dinyatakan wajib memuat pendidikan : o Pancasila
o Agama o Kewarganegaraan • SK Mendiknas No.232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belaja Mahasiswa. Pasal 10 ayat 1 menyatakan setiap pelajaran wajib memuat agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan. • SK Dirjen PT : SK No.38/DIKTI/KEP/2002 (pasal 3) Untuk : o Mampu berpikir o Nasional o Dinamis Terdiri : o Historis o Filosofis o Ketatanegaraan o Etika politik D. LANDASAN FILOSOFIS • Sebelum merdeka o Bangsa berketuhanan dan berkemanusiaan o Karena manusia makhluk Tuhan Yang Maha Esa (kenyataan objektif) • Syarat mutlak suatu negara o Negara berpersatuan dan berkerakyatan o Persatuan berwujud rakyat (unsur pokok) • Konsekuensi rakyat o Rakyat o Dasar ontologis demokrasi karena asal mula kekuasaan negara adalah rakyat – - { TUJUAN } – - – } – -- UU No.2 Tahun 1989 dan SK No.38/DIKTI/KEP/2003 Mengarahkan perhatian pada moral dalam kehidupan sehari-hari dengan : o Memanfaatkan iman dan taqwa o Mendukung kerakyatan
Arti tujuan pendidikan Seperangakat tindakan intelektual penuuh tanggung jawab yang berorientasi pada kompetensi dan bidang profesi masing-masing.
Cermin sikap o Intelektual, meliputi : a. Kemafiran b. Ketepatan c. Keberhasilan bertindak o Tanggung jawab, meliputi : a. Iptek b. Etika c. Agama d. Budaya Kesimpulan tujuan o Kemampuan bertanggung jawab sesuai hati nurani o Mengenali masalah hidup, kesejahteraan dan solusi o Mengenali perubahan dan perkembangan : a. Ilmu pengetahuan b. Teknologi c. Seni o Memaknai sejarah dan nilai budaya untuk persatuan - – – - { PEMBAHASAN ILMIAH } – } – -- Syarat-syarat Syarat- syarat ilmiah Pembahasan Pancasila menurut buku “Tahu dan Pengetahuan” karangan I.R.Poedjawijatno ada 4, yaitu : Berobjek Bermetode Bersistem Universal BEROBJEK Menurut filsafat ilmu : Objek Forma Objek Materia
• Objek Forma Sudut pandang tertentu dalam Pembahasan Pancasila. Pancasila dapat dipandang dari sudut : Moral Moral Pancasila Ekonomi Ekonomi Pancasila Pers Pers Pancasila Hukum Pancasila Yuridis Filsafat Filsafat Pancasila • Objek Materia Sasaran pengkajian pancasila adalah Bangsa Indonesia dengan segala aspek budayanya yang meliputi : Non Empiris Budaya Empiris Adat Istiadat Moral Bukti Sejarah Religius Naskah Kenegaraan Lembaran Sejarah BERMETODE • Analitico Syntetic Metode pembahasan Pancasila yang merupakan perpaduan metode analisis dan sintetis • Hermeneutika Digunakan untuk menemukan makna dibalik objek • Koherensi Historis • Pemahaman, Penafsiran dan Interpretasi BERSISTEM Hubungan dalam sistem : Interelasi artinya berhubungan Interpedensi artinya ketergantungan Sifat sistem : Koheren (runtut) Sehingga sila-sila Pancasila menjadi kesatuan yang sistematik UNIVERSAL Berarti tidak terbatas untuk waktu, ruang, keadaan, situsi, kondisi, dan jumlah. Hakikatnya : Ontologis Nilai Pancasila Intisari / esensi Makna sila-sila universal
Tingkatan pengetahuan ilmiah : Deskriptif : Bagaimana Kausal : Mengapa Normatif : Kemana Essensial : Apa Proses kausalitas Pancasila : Materialis Formalis Effisien Finalis Pengamalan : Das Sollen : yg seharusnya Das Sein : kenyataan – - { BEBERAPA PENGERTIAN PANCASILA } – – - - – Lingkup pengertian : Etimologis Historis Terminologis SECARA ETIMOLOGIS • Bahasa Sansekerta India o Panca : lima o Syila : batu sendi, alas, dasar o Syiila : peraturan tingkah laku yang baik
Berbatu sendi 5 Dasar yang memiliki 5 unsur • Kitab Tripitaka o Suttha Pitaka o Abhidama Pitaka o Vinaya Pitaka • Five Moral Principles, menurut Budha : o Panatipada veramani sikhapadam samadiyani Jangan membunuh o Dinna dana veramani sikhapadam samadiyani Jangan mencuri o Kameshu micchacara veramani sikhapadam samadiyani
Jangan berzina o Musawada veramani sikhapadam samadiyani Jangan berbohong o Surya meraya masjja pamada tikana veramani Jangan mabuk • Syair Pujian Empu Prapanca (sarga 53 53 bait 2) Yatnaggegwani Pancasyiila Kertasangkarbhisekaka krama berarti 5 pantangan, berupa : o Mateni : Membunuh o Maling : Mencuri o Madon : Berzina o Mabok : Mabuk o Main : Berjudi SECARA HISTORIS • Menurut Mr.Muhammad Yamin (29 Mei 1945) o Peri Kebangsaan o Peri Kemanusiaan o Peri Ketuhanan o Peri Kerakyatan o Kesejahteraan Rakyat Yang dituangkan menjadi : o Ketuhanan Yang Maha Esa o Kebangsaan Persatuan Indonesia o Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab o Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan o Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia • Menurut Ir. Soekarno (1 Juni 1945) o Nasionalisme / Kebangsaan Indonesia o Internasionalisme / Perikemanusiaan o Mufakat / Demokrasi o Kesejahteraan Sosial o Ketuhanan yang Berkebudayaan
Dalam perkembangannya PANCASILA diusulkan menjadi TRISILA yang berisi : o Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme o Sosiso Demokrasi : Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat o Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam perkembangannya TRISILA diusulkan menjadi EKASILA yang merupakan gotong royong • Menurut Piagam Jakarta (22 Juni 1945) o Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari‟at Islam bagi pemeluk -pemeluknya. o Kemanusiaan yang adil dan beradab o Persatuan Indonesia o Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan o Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia SECARA TERMINOLOGIS • Bagian UUD 1945 o Pembukaan (4 alinea) o 37 Pasal o Peraturan Peralihan (4 pasal) o Aturan Tambahan (2 ayat) • Konstitusi Konstitusi RIS (berlaku sejak 29 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950) o Ketuhanan Yang Maha Esa o Peri Kemanusiaan o Kebangsaan o Kerakyatan o Keadilan Sosial • UUDS 1950 (berlaku sejak 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959) o Ketuhanan Yang Maha Esa o Peri Kemanusiaan o Kebangsaan o Kerakyatan o Keadilan Sosial
• Kalangan Masyarakat o Ketuhanan Yang Maha Esa o Peri Kemanusiaan o Kebangsaan o Kedaulatan Rakyat o Keadilan Sosial Pembukaan UUD 1945 dan TAP MPR XX/MPRS/1966 dan INPRES No.12,13 April 1968 menegaskan : Pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila yang sah dan benar adalah PEMBUKAAN UUD 1945 ← RANGKUMAN PENDIDIKAN PANCASILA PROF.KAELAN BAB I RANGKUMAN PENDIDIKAN PANCASILA PROF. KAELAN BAB 3 → RANGKUMAN PENDIDIKAN PANCASILA PROF.KAELAN BAB 2 Posted on Januari 10, 2011 by saepudin BAB II PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN PANCASILA Untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan suatu asa hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. A. ZAMAN KUTAI Masyarakat Kutai memebuka sejarah Indonesia pertama kalinya menampilkan nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan kenduri serta sedekah pada para Brahmana. B. ZAMAN SRIWIJAYA Tiga tahap pembentukan negara Indonesia : 1. Sriwijaya/ syailendra (600-1400) – kedatuan – kedatuan 2. Majapahit (1293-1525) – (1293-1525) – keprabuan keprabuan 3. Modern (17 Agustus 1945-sekarang)
Marvuat vanua criwijaya siddhayatra subhiksa berarti suatu cita-cita negara yang adil dan makmur, hal ini merupakan cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara yang sudah tercermin sejak zaman kerajaan Sriwijaya. C. ZAMAN KERAJAAN SEBELUM MAJAPAHIT Banyak kerajaan kecil yang mendukung akan lahirnya kerajaan Majapahit seperti Isana, Kalasan, Darmawangsa,dll. D. ZAMAN MAJAPAHIT Empu Prapanca menilis Negarakertagama yang memuat istilah Pancasila. Begitu juga Empu Tantular yang mengarang kitab Sutasoma yang memuat Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Magrua yang berarti walau berbeda namun satu jua adanya sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya realitas kehidupan agama pada saat itu, yaitu Hindu dan Budha. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang Ratu dan Menterimenteri di paseban keprabuan Majapahit tahun 1331, yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh nusantara raya sebagai berikut : “Saya barua akan berhenti berpuasa makan pelapa, jikalau seluruh seluruh nusantara nusantara bertakluk bertakluk di bawah bawah kekuasaan kekuasaan negara.Impian negara.Impian ini telah mempersatu mempersatukan kan silayah nusantara dalam sebuah kesatuan menjadi kenyataan hingga saat ini. E. ZAMAN PENJAJAHAN Belanda terbukti menindas rakyat Indonesia melalui berbagai cara, namun berkat kegigihan para pejuang untuk bebas dari penjajah, kerajaan dan pemerintahan yang ada saat itu melakukan perundingan silih berganti. Namun, semua perlawanan senantiasa kandas karena tidka disertai rasa persatuan dan kesatuan dalam menaklukkan penjajah. F. KEBANGKITAN NASIONAL Terjadinya pergolakkan kebangkitan dunia timur mendorong bangkitnya semangat kesadaran berbangsa yang ditandai dengan lahirnya Budi Utomo, disusul dengan lahirnya SDI, SI, Indische Partij, PNI, dll. Munculnya organisasi kepemudaan menunjukkan bahwa persatuan untuk melawan penjajah mulai terealisasikan. G. ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG Indonesia jatuh ke tangan Jepang karena Belanda takluk pada Jepang. Tak ada bedanya dengan
Belanda, Jepang pun memeras tenaga rakyat untuk kepentingan Jepang. Janji merdeka diberikan pada Indonesia berkali-kali melalui BPUPKI dan PPKI. BPUPKI mengadakan sidang untuk mewujudkan keinginan merdeka, yaitu pada : 1. 29 Mei 1945 – 1945 – 1 1 Juni 1945 Membahas usulan0usulan rumusan dasar negara. Sidang ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting, seperti : • Mr. Muh. Yamin • Prof. Dr. Soepomo • Ir. Soekarno 2. 10 Juli 1945 – 1945 – 16 16 Juli 1945 Membentuk “Panitia Sembilan” untuk membuat pembukuan hukum dasar yang lebih kita kenal dengan istilah Undang-Undang Dasar. H. SIDANG BPUPKI 1. Sidang Pertama (18 Agustus 1945) Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut : • Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. • Menetapkan rancangan Hukum Hukum Dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. • Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang yang pertama. • Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat. 2. Sidang Kedua (19 Agustus 1945) Pada sidang kali ini, PPKI berhaisl menetapkan daerah Propinsi sebagai berikut : • Jawa Barat • Jawa Tengah • Jawa Timur Timur • Sumatera • Borneo • Sulawesi
• Maluku • Sunda Kecil 3. Sidang Ketiga (20 Agustus 1945) Sidang ketiga ini dilakukan pembahasan terhadap agenda tentang „Badan Penolong Keluarga Korban Perang‟, adapun keputusan yang dihasilkan adalah terdiri atas delapan pasal. Salah satu dari pasal tersebut yaitu, pasal 2 dibentuklah suatu badan yang disebut „ Badan Keamanan Rakrat‟ (BKR) 4. Sidang Keempat (22 Agustus 1945) Pada sidang keempat PPKI membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia, yang pusatnya berkedudukan di Jakarta. I. PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN SIDANG PPKI Proklamasi Jepang kalah perang melawan tentara sekutu, Jepang terdesak memberikan kemerdekaan Indonesia melalui PPKI sebagai tim perncang kemerdekaan Indoensia. PPKI beranggotakan 21 orang, yang tidak satupun anggotanya dari pihak Jepang sehingga dapat leluasa merundingkan proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia. J. MASA SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN Arti proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia : 1. Secara yuridis, Proklamasi menjadi awal tidak berlakunya hukum kolonial, dan mulai berlakunya hukum masional. 2. Secara politis ideologis, Proklamasi berarti bahwa Indonesia terbebas dari penjajahan dan memiliki kedulatan untuk menentukan nasib sendiri. Pembentukan Negara RIS Sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memeliki kedaulatan. Oleh karena itu, persetujuan KMB bukanlah penyerahan kedaulatan, melainkan pengalihan atau pengakuan kedaulatan. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Ketidakstabilan negara disegala bidang membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi : • Membubarkan Konstituante • UUDS 1950 tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya UUD 1945 • Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. sesingkat-singkatnya.
Landasan hukum Dekrit adalah hukum darurat : • Hukum Hukum tata negara darurat subjektif • Hukum tata negara darurat objektif Masa Orde Baru Muncul Tritura akibat adanya peristiwa pemberontakan PKI yang berisi : • Pembubaran PKI • Pembersihan kabinet dari unsur PKI • Penurunan harga kebutuhan pokok Pemerintahan orde baru melaksanakan program-programnya dalam upaya merealisasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. RANGKUMAN PENDIDIKAN PANCASILA PROF. KAELAN BAB 3 Posted on Januari 10, 2011 by saepudin PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT Jika seseorang berpandangan bahwa kebenaran pengetahuan itu sumbernya rasio maka orang tersebut berfilsafat rasionalisme. Jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam hidup ini yang terpenting adalah kenikmatan, kesenangan dan kepuasan lahiriah maka paham ini disebut hedonisme. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani : 1. Philein yang berarti cinta 2. Sophos yang berarti hikmah/ kebijaksanaan/ wisdom
Secara harfiah, filsafat mengandung makna kebijaksanaan Bidang ilmu yang mencakup filsafat : 1. Manusia 2. Alam 3. Pengetahuan 4. Etika 5. Logika Filsafat secara menyeluruh berarti : A. Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian 1. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada
zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran. 2. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Jadi manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia. B. Filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. 1. Metafisika Membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis, yang meliputi bidang-bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi. 2. Epistemologi Berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan. 3. Metodologi Berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan. 4. Logika Berkaitan dengan persoalan filsafat berfikir, yaitu rumusan dan dalil berfikir yang benar. 5. Etika Berkaitan dengan moralitas, tingkah laku manusia. 6. Estetika Berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan RUMUSAN KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM Sistem adalah suatu keasatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekarja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan utuh yang memiliki ciri-ciri : A. Suatu kesatuan bagian-bagian B. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri C. Saling berhubungan dan saling ketergantungan. D. Keseluruhan dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan sistem) E. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks
Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. 1. Susunan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang Bersifat Organis
Monopluralis merupakan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, memiliki hakikat secara filosofis yang bersumber pada hakikat dasara ontologis manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia. 2. Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkis dan Berbentuk Piramida Secara ontologis hakikat sila-sila Pancasila mendasarkan pada landasan Pancasila yaitu : • Tuhan Tuhan • Manusia • Satu • Rakyat • Adil Hakikat dan inti Pancasila : • Ketuhanan • Kemanusiaan • Persatuan • Kerakyatan • Keadilan 3. Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi Kesatuan sila-sila Pancasila yang meajemuk tunggal, hierarki piramidal juga dimaksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya, atau dengan lain perkataan dalam setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI KESATUAN SISTEM FILSAFAT Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar oskologis sendiri yang berbeda degan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat di dunia. 1. Dasar Antropologis Sila-Sila Pancasila 2. Dasar Epistemologis Sila-sila Pancasila 3. Dasar Aksiologis Sila-sila Pancasila Nilai-nilai Pancasila sebagai Suatu Sistem Nilai-nilai yang terkandung dalam sila satu sampai dnegan sila lima merupakan cita-cita harapan
dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkannya dalam kehidupan. Sejak dahulu citacita tersebut telah didambakan oleh bangsa Indonesia agar terwujud dalam suatu masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja, dengan penuh harapan diupayakan terealisasi dalam setiap tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia. PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR FUNDAMENTAL BAGI BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1. Dasar Filofofis 2. Nilai-nilai Pancasila sebagaiNIlai Fundamental Negara INTI ISI SILA PANCASILA 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Sila Perstuan Indonesia 4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oLeh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan 5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. RANGKUMAN PENDIDIKAN PANCASILA PROF. KAELAN BAB 4 Posted on Januari 10, 2011 by saepudin BAB IV PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
Dalam filsafat Pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sitematis dan komprehensif (menyeluruh) dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat tidak secraa langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar. Norma-norma tersebut meliputi : 1. Norma moral Berkaitan dengan tingkah laku manusia, dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Dalam kapasitas inilah nilai-nilai Pancasila telah terjabarkan dalam suatu norma-norma moralitas atau norma-norma etika sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam maasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Norma hukum
Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indoensia. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya berasal dari Bangsa Indonesia sendiri atau dnegan lain perkataan bangsa Indonesia sebagai asal mula materi (kausa materialis) nilai-nilai Pancasila. PENGERTIAN ETIKA Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengna pelbagai jaaran moral. Etika terbagi menjadi 2 bagian, yaitu : 1. Etika Umum 2. Etika Khusus: o Etika Individual, membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri o Etika Sosial, membahas kewajiban manusia trhadap manusia lain. PENGERTIAN NILAI, NORMA, DAN MORAL A. PENGERTIAN NILAI Nilai merupakan kemampuan yang dipercayai yang ada pad asuatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi hakikatnya, nilai merupakan sifat atau kualitas yang melakat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. B. HIERARKI NILAI Kelompok nilai menurut tinggi dan rendahnya : • Nilai-nilai Nilai-nilai kenikmatan • Nilai-nilai Nilai-nilai kehidupan • Nilai-nilai Nilai-nilai kejiwaan • Nilai-nilai Nilai-nilai kerohanian Golongan manusia menurut Walter G.Everet : • Nilai-nilai Nilai-nilai ekonomis • Nilai-nilai Nilai-nilai kejasmanian • Nilai-nilai Nilai-nilai hiburan • Nilai-nilai Nilai-nilai sosial • Nilai-nilai Nilai-nilai watak • Nilai-nilai Nilai-nilai estetis
• Nilai-nilai Nilai-nilai intelektual • Nilai-nilai Nilai-nilai keagamaan Notonagoro membagi nilai menjadi 3 macam : • Nilai material • Nilai vital • Nilai kerohanian : 1. Nilai kebenaran 2. Nilai keindahan 3. Nilai kebaikan 4. Nilai religius NILAI DASAR,NILAI INSTRUMENTAL dan NILAI PRAKTIS NILAI DASAR Nilai dasar tidak dapat diamati melalui indera manusia, namun berkaitan dengan tingkah laku manusia atau segala aspek kehidupan manusia yang bersifat nyata. Nilai bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu misalnya Tuhan, manusia atau segala sesuatu lainnya. NILAI INSTRUMENTAL Merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan diarahkan, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai instrumental juga merupakan suatu eksplisitasi dari nilai dasar. NILAI PRAKSIS Merupakan perwujudan dari nilai instrumental sehingga dapat berbeda-beda wujudnya, namun demikian tidak bisa menyimpang atau bahkan tidak dapat bertentangan karena nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis merupakan suatu sistem perwujudan yang tidak boleh menyimpang dari sistem tersebut. RANGKUMAN PENDIDIKAN PANCASILA PROF.KAELAN BAB 5 Posted on Januari 10, 2011 by saepudin BAB V PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL A. PENGERTIAN ASAL MULA PANCASILA Pancasila terbentuk melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Secara kausalitas, Pancasila sebelum disyahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada
dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai istiadat, kebudayaan dan nilainilai religius. Agar memiliki pengetahuan yang lengkap tentang proses terjadinya Pancasila, maka secara ilmiah harus ditinjau berdasarkan proses kausalitas. 1. Asal Mula yang Langsung Teori kausalitas ini dikembangkan oleh Aristoteles, adapun berkaitan dengan asal mula yang langsung tentang Pancasila adalah asal mula yang langsung terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara yaitu asal mula yang sesudah dan menjelang Proklamasi Kemerdekaan yaitu sejak dirumuskan para pendiri negara sejak sidang BPUPKI pertama. Adapun rincian asal mula langsung Pancasila adalah sebagai berikut : a. Asal Mula Bahan (Kausa Materialis) Asal Bahan Pancasila adalah pada bangsa Indonesia sendiri yang terdapat dalam kepribadian dan pandangan hidup. b. Asal Mula Bentuk (Kausa Formalis) Asal mula bentuk Pancasila adalah Ir. Soekarno bersama Drs. Moh.Hatta serta anggota BPUPKI lainnya yang merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam hal bentuk, rumusan serta nama Pancasila. c. Asal Mula Karya (Kausa Effisien) Asal mula karyanya adalah PPKI sebagai pembentuk negara dan atas kuasa pembentuk negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah. d. Asal Mula Tujuan (Kausa Finalis) Asal mula tujuan adalah para anggota BPUPKI dan Panitia Sembilan termasuk Soekarno dan Hatta yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebelum ditetapkan oleh PPKI sebgaai dasar negara yang sah. 2. Asal Mula yang Tidak Langsung Asal mula tidak langsung terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan hidup sehari-hari bangsa Indonesia dengan rincian berikut : a. Unsur Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar filsafat negara yaitu : Nilai Ketuhanan Nilai Kermanusiaan Nilai Persatuan
Nilai Kerakyatan Nilai Keadilan b. Terkandung dalam pandangan hidup masyarakat sebelum membentuk negara yaitu : Nilai adat istiadat Nilai kebudayaan Nilai religius c. Asal mula tidak langsung Pancasila merupakan kausa materialis atau asal mula tidak langsung nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukanlah hasil perenungan seseorang atau kelompok atau bahkan hasil sintesa pahampaham besar dunia, melainkan pandangan hidup bangsa Indonesia. 3. Bangsa Indoenesia ber-Pancasila ber- Pancasila dalam “Tri Prakara” Pancasila terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah kebangsaan Indonesia yang terangkum dalam tiga asas atau Tri Prakara, yaitu : a. Pancasila Asas Kebudayaan b. Pancasila Asas Religius c. Pancasila Asas Kenegaraan B. KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA Setiap kedudukan dan fungsi Pancasila pada hakikatnya memiliki makna serta dimensi masingmasing yang konsekuensi aktualisasinya pun memiliki aspek yang berbeda-beda, walaupun hakikat dan sumbernya sama. 1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan. Pandangan hiudp berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideologi bangsa (nasional), dan pandangan hidup negara dapat disebut sebagai ideologi negara. 2. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut : a. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. b. Meliputi suasana kebatinan (Geistlichenhintergrund) dari Undang-Undang Dasar 1945.
c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. d. Mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. e. Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945 bagi penyelenggara negara. 3. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa. Karena ciri khas Pancasila memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia. a. Pengertian Ideologi Ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau sering kita sebut sebagai cita-cita. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut : Bidang Politik Bidang Sosial Bidang Kebudayaan Bidang Keagamaan Ideologi negara yang merupakan sistem kenegaraan utnuk rakyat dan bangsa pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang memilki ciri khas diantaranya :
Mempunyai derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. b. Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup Ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup yang membenarkan pengorbanan masyarakat. Bukan hanya berupa nilai dan cita-cita tertentu melainkan sebuah tuntutan bagi rakyatnya. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang tidak hanya dibenarkan, dibutuhkan karena bukan merupakan paksaan dari pihak luar melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. c. Ideologi Partikular dan Ideologi Komprehensif Ideologi partikular diartikan sebagai suatu keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat.
Ideologi komprehensif diartikan sebagai suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial yang memiliki cita-cita melakukan transformasi sosial besar-besaran emnuju bentuk tertentu. d. Hubungan antara Filsafat dan Ideologi Dari tradisi sejarah filsafat barat dapat dibuktikan bahwa tumbuhnya ideologi seperti liberalisme, kapitalisme, marxisme leninisme, maupun nazisme dan facisme bersumber kepda aliran-aliran filsafat yang berkembang disana. C. PERBANDINGAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN PAHAM IDEOLOGI BESAR LAINNYA DI DUNIA 1. Ideologi Pancasila Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ideologi Pancasila mengakui kebebasan dan kemerdekaan individu yang berarti tetap mengakui dan menghargai kebebasan individu lain. 2. Negara Pancasila Berdasarkan ciri khas proses dalam rangka membentuk suatu negara. Maka bangsa Indonesia mendirikan suatu negara memiliki suatu karakteristik, ciri khas tertentu yang karena ditentukan oleh keanekaragaman, sifat dan karakternya. Maka bangsa ini mendirikan suatu negara berdasarkan Filsafat Pancasila, yaitu suatu Negara Persatuan, Negara Kebangsaan serta Negara yang bersifat Integralistik. a. Paham Negara Persatuan Merupakan kesatuan unsur-unsur yang membentuknya berupa rakyat, wilayah, dan kedaulatan pemerintah. Bhineka Tunggal Ika Hakikat makna Bhineka Tunggal Ika yang memberikan suatu pengertian bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang memiliki adat istiadat, kebudayaan serta karakter yang berbeda, memiliki agama yang berbeda dan terdiri dari beribu kepulauan wilayah nusantara Indonesia, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. b. Paham Negara Kebangsaan Manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut bangsa, dan bangsa yang hidup
dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki tujuan tertentu maka pengertian ini disebut sebagai negara. Hakikat Bangsa Pada hakikatnya merupakan suatu penjelmaan dari sifat kodrat manusia dalam merealisasikan harkat dan martabat kemanusiaannya.Namun, bangsa bukanlah suatu totalitas kelompok masyarakat yyang menenggelamkan hak-hak individu sebagaimana terjadi pada bangsa sosialis komunis. Teori Kebangsaan Terdapat berbagai macam teori besar di dalam suatu bangsa, diantaranya : i. Teori Hans Kohn “Bangsa terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaraan. Suatu bangsa tumbuh dan berkembang dari anasir serta akar yang terbentuk melalui suatu suatu proses sejarah.” ii. Teori Kebangsaan Ernest Renan Pokok pikiran bangsa adalah sebagai berikut : • Bangsa adalah suatu jiwa, asas kerohanian. • Bangsa adalah solidaritas besar, hasil sejarah. • Bangsa bukan sesuatu yang abadi. • Wilayah dan ras bukan penyebab penyebab timbulnya bangsa. iii. Teori Geopolitik Frederich Ratzel “Negara merupakan suatu organisme yang hidup yang memiliki hubungan wilayah geografis dengan bangsa.” iv. Negara Kebangsaan Pancasila Pancasila bersifat mejemuk tunggal. Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut : • Kesatuan Sejarah • Kesatuan Nasib • Kesatuan Kebudayaan • Kesatuan Wilayah • Kesatuan Asas Kerohanian
c. Paham Negara Integralistik Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu asas kebersamaan, asas kekeluargaan serta religius. Dalam pengertian ini, Indonesia dengan keanekaragamannya membentuk suatu kesatuan integral sebagai suatu bangsa yang merdeka. Berdasarkan pengertian paham integralistik tersebut maka rincian pandangannya adalah sebagai berikut : Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral. Semua golongan bagian, bagian dan anggotanya berhubungan erat satu dengan lainnya. Semua golongan, bagian dan anggotanya merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat. Negara tidak hanya menjamin kepentingan seseorang atau golongannya saja namun menjamin kepentingan manusia seluruhnya sebagai suatu kesatuan integral. Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya. d. Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Yang Berketuhanan Yang Maha Esa Setiap individu yang hidup dalam suatu bangsa adalah sebagai makhluk Tuhan. Maka, bangsa dan negara sebagai totalitas yang integral adalah berketuhanan, demiian pula setiap warganya juga berKetuhanan berKetuhanan Yang Yang Maha Esa. Esa. Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa secara ilmiah filosofis mengandung makna terdapat kesesuaian hubungan sebab akibat antara Tuhan, manusia dan negara Yng merupakan dasar untuk memimpin cita-cita kenegaraan untuk menyelenggarakan yang baikbagi masyarakat dan penyelenggara negara. Hubungan Negara dan Agama Negara pada hakikatnya merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan dengan manusia lain untuk mencapai tujua bersama.
Oleh karena itu, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah sebgaai pendiri negara. Hubungan ini sangat ditentukan oleh dasar ontologis setiap individu. i. Hubungan Negara dan Agama Menurut Pancasila Hubungan menurut Pancasila adalah sebagai berikut : • Negara berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa • Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang Berketuhanan yang yang Maha Esa dengan konsekuensi setiap warga memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agama masingmasing. • Tidak mengakui atheisme dan sekularisme. • Tidak mengizinkan pertentangan agama, golongan agama, inter serta antar pemeluk agama tertentu. • Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama tertentu. • Memberikan toleransi terhadap pemeluk agama lain yang menjalankan ibadah. • Segala peraturan harus sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. • Negara merupakan berkah rahmat Tuhan Yang Maha Esa. ii. Hubungan Negara dan Agama Menurut Paham Theokrasi Negara menyatu dengan agama, pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara didasarkan atas firman Tuhan. Negara Theokrasi Langsung Doktrin dan ajaran yang berkembang dalam negara Theokrasi langsung sebagai upaya memperkuat dan meyakinkan rakyat terhadap kekuasaan Tuhan dalam negara. Negara Theokrasi Tidak Langsung Bukan Tuhan sendiri yang memerintah dalam negara, melainkan Kepala Negara atau Raja yang memerintah negara atas kehendak Tuhan. iii. Hubungan Negara dan Agama Menurut Sekularisme Paham sekularisme membedakan dan memisahkan antara agama dan negara. Bentuk, sistem segala aspek kenegaraan tidak ada hubungannya dengan agama. Sekularisme bepandanagn bahwa masalah keduniawian berhubungan dengan manusia saja tanpa Tuhan. e. Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Yang Berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab Negara Pancasila sebagai negara Kebangsaan yang berkemanusiaan yang Adil dan Beradab, mendasarkan nasionalisme (kebangsaan) berdasar hakikat kodrat manusia. Kebangsaan
Indonesia adalah kebangsaan yang berkemanusiaan, bukan suatu kebangsaan yang Chauvimisme. f. Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Yang Berkerakyatan Pokok-pokok yang terkandung dalam sila keempat dalam penyelenggaraan negara dapat dirinci sebagai berikut : Manusia Indonesia sebagai warga negara dan masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama.
Dalam menggunakan hak-haknya, selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak serta kewajiban yang sama maka pada dasarnya tidak dibenarkan memaksakan kehendak pada pihak lain. Sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu dimusyawarahkan. Keputusan diusahakan ditentukan secara musyawarah.
Musyawarah untuk mencapai mufakat disertai semangat kebersamaan. g. Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Yang Berkeadilan sosial Sebagai suatu negara hukum yang berkeadilan sosial maka negara Indonesia harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Dalam hidup bersama baik dalam masyarakat, bangsa dan negara harus terwujud suatu keadilan (Keadilan Sosial) yang meliputi 3 hal : Keadilan Distributif Keadilan Legal
Keadilan Komutatif 3. Ideologi Liberal Atas dasar ontologis hakikat manusia, dalam kehidupan masyarakat bersama yang disebut negara, kebebasan individu sebagai basis demokrasi bahkan merupakan unsur fundamental. Pemahaman atas eksistensi rakyat dalam suatu negar ainilah yang merupakan sumber perbedaan konsep, antara lain terdapat konsep yang menekankan bahwa rakyat adalah sebagai suatu kesatuan integral dari elemen-elemen yang menyusun negara, bahkan komunisme menekankan bahwa rakyat adalah suatu totalitas di atas eksistensi individu. 4. Hubungan Negara dan Agama Menurut Paham Liberalisme Nilai-nilai agama dalam negara dipisahkan dan dibedakan dengan negara, keputusan dan
ketentuan kenegaraan terutama peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh kesepakatan individu-individu sebagai warga negaranya. 5. Ideologi Sosialis Komunis Dalam kaitannya dengan negara, bahwa negara sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk komunal. Mengubah masyarakat secara revolusioner harus berakhir dengan kemenangan pada pihak kelas proletar. Hak asasi manusia hanya berpusat pada hakkolektif, sehingga hak individual pada hakikatnya tidak ada. 6. Hubungan Negara dan Agama Menurut Paham Komunisme Negara yang berpaham komunisme adalah bersifat atheis bahkan bersifat antitheis, melarang dan menekan kehidupan agama. Nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi sehingga nilai manusia ditentukan oleh materi. RANGKUMAN PENDIDIKAN PENCASILA PROF. KAELAN BAB 6 Posted on Januari 10, 2011 by saepudin PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA A. PENGANTAR Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara baik yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar negara maupun hukum dasar tidak tertulis ataupun konvensi. Negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atas Undang-Undang Dasar negara. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial dan lainnya diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar negara. Pembukaan UUD 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu staatsfundamentalnorm dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Negara Indonesia.
B. PEMBUKAAN UUD 1945 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal UUD 1945, disahkan oleh Ppki pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No.7. Pembukaan UUD 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal UUD 1945. Konsekuensinya keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan organis. 1. Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertib Hukum Tertinggi Keududukan Pembukaan Uud 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu : a) Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia b) Memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. 2. Pembukaan UUD 1945 Memenuhi Syarat Aadanya Tertib Hukum Indonesia Syarat-syarat tertib hukum Indonesia dianataranya adalah : a) Adanya kesatuan subjek b) Adanya kesatuan asas kerohanian c) Adanya kesatuan daerah d) Adanya kesatuan waktu 3. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental a) Dari segi terjadinya Ditemukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak Pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertntu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya. b) Dari segi isinya Memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut : 1) Dasar tujuan negara 2) Ketentuan diadakannya UUD Negara 3) Bentuk negara 4) Dasar filsafat negara
4. Pembukaan UUD 1945 Tetap Terlekat pada Kelangsungan Hidup Negara Republik Indonesia Berdasarkan hakikat kedudukan Pembukaan UUD 194 sebagai naskah Proklamasi yang terinci sebagai penjelmaan Proklamasi Kemerdekaan RI, serta dalam ilmu hukum memenuhi syarat bagi terjadinya suatu tertib hukum Indonesia dan sebagi Pokok Kaidah Negara yang Fundamental. 5. Tujuan Pembukaan UUD 1945 Alinea I : mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya, karena berdasarkan atas hak kodrat yang bersifat mutlak dari moral bangsa Indonesia untuk merdeka. Alinea II : menetapkan cita-cita Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan yaitu terpeliharanya secara ungguh-sungguh kemerdekaan dan kedauatan negara, kesatuan bangsa, negara dan daerah atas keadlian hukum dan moral bagi diri sendiri dan pihak lain serta kemakmuran bersama yang berkeadlian. Alinea III : menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan, menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh orang Indonesia yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alinea IV : melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis yaitu dalam realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia. 6. Nilai-nilai Hukum Tuhan, Hukum Kodrat dan Hukum Etis yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 C. HUBUNGAN PEMBUKAAN DAN BATANG TUBUH UUD 1945 Dalam hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945, menempatkan pembukaan UUD 1945 alinea IV pada kedudukan yang amat penting. Bahkan boleh dikatakan bahwa sebenarnya hanya alinea IV Pembukaan UUD 1945 inilah yang menjadi inti sari Pembukaan dalam arti sebenarnya. D. HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PANCASILA Pembukaan UUD 1945 secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia. Maka, hubungan antara Pembukaan UUD 1945 adalah bersifat timbal balik sebagai hubungan secara formal dan hubungan secara material. E. HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PROKLAMASI Memiliki hubungan yang menunjukkan kesatuanyang utuh dan apa yang terkandung dalam pembukaan adalah merupakan amanat daris eluruh Rakyat Indonesia tatkala mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama.
RANGKUMAN PENDIDIKAN PANCASILA PROF. KAELAN BAB 7 Posted on Januari 10, 2011 by saepudin PANCASILA SEBAGAI PERADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA A. PENGERTIAN PARADIGMA Paradigma merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoretis yang umum sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam masalah ini, istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun pendidikan. B. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN Pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal, rasa dan kehendak, asepk raga, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi dan juga aspek kehidupan ketuhanannya. Kemudian dijabarkan dalam bebagai bidang pembangunan antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi serta agama. C. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI Reformasi dengan melakukan perubahan dalam berbagai bidang yang sering diteriakkan dengan jargon reformasi reformasi total total tidak mungkin mungkin melakukan melakukan perubahan perubahan terhadap sumberny sumbernyaa itu sendiri. sendiri. Reormais harus memiliki tujuan, dasar, cita-cita serta platform yang jelas dan bagi bangsa Indonesia Nilai-Nilai Pancasila itulah yang merupakan paradigma Reformasi Total tersebut. GERAKAN REFORMASI Awal keberhasilan gerakan Reformasi ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 yang kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Prof. Dr. B. J. Habibie menggantikan kedudukan Presiden. Kemudian diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformass Pembangunan. Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama pengubahan 5 paket UU. Dengan demikian, reformasi harus diikuti juga dengan reformasi hukum bersama aparat penegaknya serta reformasi pada berbagai instansi pemerintahan.
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI HUKUM Perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah pesat, sejalan dengan kemajuan jaman, begitu pula dengan cara berpikir masyarakat yang cenderung menyukai hal-hal yang dinamis. Semakin banyak penemuan-penemuan atau penelitian yang dilakukan oleh manusia, tidak menutup kemungkinan adanya kelemahan-kelemahan didalamnya, maka dari itu dari apa yang telah diciptakan atau diperoleh dari penelitian tersebut ada baiknya berdasar pada nilai-nilai yang menjadi tolak ukur kesetaraan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yaitu sila pancasila. Dengan berpedoman pada nilai-nilai pancasila, apapun yang diperoleh manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan akan sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara indonesia guna melaksanakan pembangunan nasional, reformasi, dan pendidikan pada khususnya. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI POLITIK Politik sangat berperan penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, karena sistem politik negara harus berdasarkan hak dasar kemanusiaan, atau yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia. Sehingga sistem politik negara pancasila mampu memberikan dasar-dasar moral, diharapakan supaya para elit politik dan penyelenggaranya memiliki budi pekerti yang luhur, dan berpegang pada cita-cita moral rakyat yang luhur. Sebagai warga negara indonesia manusia harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik yang diharapkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena Pancasila sebagai paradigma dalam berpolitik, maka sistem politik di indonesia berasaskan demokrasi, bukan otoriter. Berdasar pada hal diatas, pengembangan politik di indonesia harus berlandaskan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan, apabila pelaku politik baik warga negara maupun penyelenggaranya berkembang atas dasar moral tersebut maka akan menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral yang baik. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI EKONOMI Sesuai dengan Paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mandasarkan pada moralitas ketuhanan, dan kemanusiaan. Hal ini untuk menghindari adanya pengembangan ekonomi yang cenderung mengarah pada persaingan bebas,
yaitu yang terkuat dialah yang akan menang, seperti yang pernah terjadi pada abad ke-18, yaitu tumbuhnya perekonomian kapitalis. Dengan adanya kejadian pada abad ke-18 tersebut, maka eropa pada awal abad ke-19 bereaksi untuk merubah perkembangan ekonomi tersebut menjadi sosialisme komunisme, yang berjuang untuk nasib rakyat proletar yang sebelumnya ditindas oleh kaum kapitalis. Ekonomi yang humanistik mendasarkan pada tujuan demi mensejahterakan rakyat luas, sistem ekonomi ini di kembangkan oleh mubyarto, yang tidak hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa. Tujuan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia menjadi lebih sejahtera, oleh sebab itu kita harus menghindarkan diri dari persaingan bebas, monopoli dan yang lainnya yang berakibat pada penderitaan dan penindasan manusia. D. AKTUALISASI PANCASILA Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudhikatif. Sedangkan aktualisasi subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. E. TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI Pendidikan tinggi sebgai institusi dalam masyarakat bukanlah merupakan menara gading yang jauh dari kepenting kepentingan an masyarakat masyarakat malainkan, malainkan, senantiasa senantiasa mengemban mengemban dan mengabdi mengabdi kepada masyarakat. Maka menurut PP no.60 Tahun 1999, bahwa perguruan tinggi memiliki tiga tugas pokok yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi, yatu : 1) Pendidikan Tinggi 2) Penelitian 3) Pengabdian Kepada Masyarakat F. BUDAYA AKADEMIK Terdapat beberapa ciri masyarakat ilmiah sebgaai budaya akademik, yaitu : 1) Kritis 2) Kreatif 3) Objektif 4) Analitis
5) Konstruktif 6) Dinamis 7) Dialogis Menerima Kritik 9) Menghargai Prestasi Ilmiah/Akademik 10) Bebas dari Prasangka 11) Menghargai Waktu 12) Memiliki dan Menjunjung Tinggi Tradisi Ilmiah 13) Berorientasi ke Masa Depan 14) Kesejawatan/Kemitraan Pendidikan Pancasila ed terbaru 2010 /PAG Penerbit
: Paradigma J
Penulis
: Kaelany H.D., M.A. Drs.
Tahun Terbit
: ed 2010
Kertas & Halaman : 285 Halaman, isi kertas cd (koran) Ukuran Buku
: 15 x 21 cm, Soft Cover
Kategori
: Pendidikan
ISBN
: 979-8568-00-0
Harga
: Rp 25,000 20% Rp 20,000
Top of Form Share
ok
|
4599
Bottom of Form
Kondisi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dewasa ini, serta penyimpangan
Submit
implementasi Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru menimbulkan gerakan reformasi di Indonesia, sehingga terjadilah perubahan yang cukup besar dalam berbagai bidang terutama bidang kenegaraan, hukum maupun politik. Konsekuensinya mengharuskan kita untuk merevisi ulang atas materi Pendidikan Pancasila terutama pada tingkat Perguruan Tinggi. buku ini membahas Pancasila secara objetif, ilmiah dan bersifat aktual yaitu senantiasa cepat menyesuaikan dengan perkembangan yang sedang terjadi dalam bidangkenegaraan. Oleh karena itu buku ini layak digunakan sebagai referensi Pendidikan Pancasila di tingkat Perguruan Tinggi. Prof. Dr. H. Kaelan M.S adalah alumnus Fakultas Filsafat UGM tahun 1978, Magister Linguistik diraihnya di Fakultas Sastra UGM tahun 1988, dan Doktor bidang Filsafat Bahasa dipertahankan pada 20 Oktober 2003. Beliau sebagai dosen senior S1 bbidang filsafat bahasa, filsafat Pancasila, Pancasila dan IBD. Beliau pernah menjabat komisi staf ahli di Lembaga Penelitian UGM, ketua MKU IBD dan Pancasila UGM, sebagai Pembina Sosial Mata Kuliah Kepribadian Pancasila Nasional pada Dirjen Dikti sampai sekarang, 19 karya penelitian bidang filsafat, linguistik, bahasa pers, etika periklanan, 12 karya diterbitkan secara nasional, dan buku yang baru ba ru terbit tahun 2004 adalah “Filsafat “ Filsafat Analitis manurut Ludwig Wittgenstein” dan Pendidikan Pancasila SK Dirjen Dikti No.38/DIKTI/KEP/2002 edisi reformasi 2004. Adapun karya-karya yang pernah ditulis dalam bidang Pancasila adalah: 1. Ensiklopedi Pancasila (Penyusun Naskah) (1996) 2. Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945 3. Pancasila secara ilmiah (Segi Yuridis Kenegaraan) 4. Pancasila Yuridis Kenegaraan GBPP tahun 1980 5. Filsafat Pancasila 6. Pancasila sebagai ideologi Terbuka 7. Pandangan Bangsa Indonesia tentang Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila (dalam tim dosen) kerja sama dengan Wanhankamnas (1993) 8. Etika Lingkungan Hidup Berdasarkan Pancasila 9. Hakikat Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
10. Hakikat Sila Ketuhanan yang Maha Esa (Tinjauan Analitis) 11. Kajian tentang UUD Negar Amandemen 2002 12. Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia 2002 13. Hakikat Keadilan Sosial dan Pelaksanaannya 14. Pendidikan Kewarganegaraan 2007 (dengan Drs.A.Zubaidi, M.Si.), dan masih banyak karya lainnya baik berupa diktat, buku terbitan, hasil penelitian, makalah maupun tulisan di Jurnal. Berat: ... gram.
