KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME karena atas kehendak-Nyalah resume ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Penulisan resume ini bertujuan untuk melengkapi tugas dalam Pendidikan Pancasila dan juga untuk memenuhi UKD 1 (Uji Kompetensi Dasar) mata kuliah tersebut.
Dalam penyelesaian resume ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya resume ini dapat deselesaikan , walaupun masih banyak kekurangannya. Karena itu, sepantasnya jika penulis mengucapkan terima kasih kepada:
Ibu Aminah, S.H.,M.H. selaku Pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas B.
Rekan-rekan penyusun yang ikut membantu dalam melengkapi resume.
Dan semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
penulis menyadari, sebagai seorang pelajar yang masih perlu banyak belajar dalam penulisan resume, bahwa resume ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya krik dan saran yang positif agar resume ini menjadi lebih baik dan berdaya guna di masa yang akan datang.
Surakarta, 27 September 2014
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI..……………………………………………………………………………………… 2
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1 LATAR BELAKANG 3
1.2 RUMUSAN MASALAH 4
BAB II 4
PEMBAHASAN 4
2.1 Pengertian Nilai, Norma dan Moral 4
2.2 Etika Politik 7
2.3 Nilai – nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik 9
BAB III 9
PENUTUP 9
3.1 KESIMPULAN 9
3.2 SARAN 10
DAFTAR PUSTAKA 10
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pancasila sebagai suatu system filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran – pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komperhensif. Dan system pemikiran ini merupakan suatu nilai. Oleh karena itu suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma – norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau asspek praksis melaainkan suatu nilai – nilai yang bersifat mendasar.
Sebagai suatu nilai, pancasila memberikan dasar- dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Adapun manakala nilai – nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis, kemudian di jabarkan dalam norma – norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma – norma tersebut meliputi :
Normal moral : yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapt diukur dari sudut baik maupun buruk.
Norma hukum : suatu system peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka pancasila berkedudukan sebagai sumber di segala sumber hukum di Indonesia.
Jadi sila – sila pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifar normative ataupun praksis melainkan merupakan suatusistem nilai – nilai etika yang merupakan sumber norma baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus di jabarkan lebih lanjut dalam norma – norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan.
Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan di bagi menjadi 2 kelompok yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran – ajaran dan pandangan – pandangan moral. Etiak adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil silakp yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika umum mempertanyakan prinsip – prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika social yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.
Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena etika pada pokoknya memberikan masalah – masalah yang berkaitan dengan predikat nilai "susila" dan "tidak susila", "baik" dan "buruk". Sebagai bahasan khusus etika membicarakan sifat – sifat yang menyebabkan orang – orang dapat disebut susila atau bijak. Sebenarnya etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip – prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkal laku manusia. Dapat juga dikatakan bahwa etika berkaitan dengan dasar – dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia
1.2 RUMUSAN MASALAH
Apakah arti dari Nilai, Norma dan Moral?
Apa yang dimaksud Etika Politik?
Bagaimanakah nilai Pancasila sebagai Etika politik?
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Nilai, Norma dan Moral
Pengertian Nilai
Nilai atau "value" termasuk bidang kajian filsafat. Persoalan – persoalan tentang nilai dibahas dan di pelajari salah satu cabang filsafat yaitu filsafat nilai. Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya "keberhargaan" atau "kebaikan", dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.
Di dalam dictionary of sosciology and related sciences dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseoarang atau kelompok. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek,bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualiats yang melekat pada sesuatu itu. Misalnya, bunga itu indah, perbuatan itu susila. Indah,susila adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Dengan demikian nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang "tersembunyi" di balik kenyataan – kenyataan lainnya.
Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lain, kemudian untuk selanjutnya di ambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakanberguna atau tidak berguna benar atau tidak benar. Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita – cita, harapan – harapan dan keharusan. Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang das sollen, bukan das sein. Kita masuk kerokhanian bidang makna normative, bukan kognotif, kita masuk ke dunia idel bukan dunia real. Meskipun demikian, di antara keduannya, antara dassollen dan das sein itu saling berhubungan secara erat. Artinya, bahwa das sollen itu harus menjelma menjadi das sein, yang ideal harus menjadi real, yang bermakna normative harus direalisasikan dalm perbuatan sehari- hari yang merupakan fakta.
Hierarki Nilai
Terdapat berbagai macam pandangan nilaihal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing – masing dalam menentukan tentang pengertian serta hierarki nilai. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai material. Kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalahnilai kenikmatan. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia.
Max Sceler mengemukakan bahwa nilai – nilai yang ada tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai – nilai itu secara nyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah di bandingkan dengan nilai – nilai lainnya. Menurut tingkat rendahnya, nilai – nilai data di kelompokkan dalam empat tingkatan yaitu :
Nilai – nilai kenikmatan
Nilai – nilai kehidupan
Nilai – nilai kejiwaan
Nilai – nilai kerohanian
Dari uraian mengenai macam- macam nilai tersebut dapat dikemukakan pula bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang berwujud materialsaja tetapi juga sesuatu yang immaterial itu dapat mengandung nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia. Nilai – nilai material relative lebih mudah diukur, yaitu dengan menggunakan alat indra maupun alat pengukur. Sedangkan nilai kerokhanian lebih sulit mengukurnya. Dalam menilai hal – hal kerokhanian yang menjadi alat ukurnya adalah hati nurani manusia.
Dalam kaitannya dengan derivasi atau penjabarannya maka nilai – nili dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :
Nilai dasar : bersifat universal berkaitan dengan hakikat kenyataan objektif, bersifat mutlak berkaitan dengan hakikat tuhan, demikian juga jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat manusia maka nilai – nilai tersebut bersumber pada hakikat kodrat manusia
Nilai instrumental : suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan
Nilai praksis : perwujudan dari nilai instrumental
Hubungan Nilai, Norma, dan Moral
Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikongkritkan lagi serta di formulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara kongkrit. Maka wujud yang lebih kongkrit dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai macam norma, dan dari berbagai macam norma tersebut norma hukumlah yang paling kuat keberlakuannya, karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan atau penegak hukum.
Selanjutnya nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seeorang mat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercemin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah maka kita memasuki wilayah norma sebagai penuntunn sikap dan tingkah laku manusia.
Hubungan antara moral dengan etika memang sangat erat sekali dan kadang kala kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral yaitu merupakan suatu ajaran – ajaran baik lisan maupun tertulis tentang bagaiamana manusia harus hidup dab bertindak agar manusia menjadi lebih baik. Etika adalah suatu cabang filsafat yaitu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajara – ajaran moral tersebut. Demikianlah hubungan yang sistematik antara lain nilai. Norma dan moral yang pada golirannya ketiga aspek tersebut terwujud dalam suatu tingkah laku praksis dalam kehidupan manusia.
2.2 Etika Politik
Secara substansif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hali ini berdasarkan kenyataan keynataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika poltik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa di dasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bias berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa yang memaksakan kehendak kepada manusia tanpa memperhitungkandan mendasarkan kepada hak – hak dasar kemanusiaan. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka seseorang yang baik secara moral kemanusiaan akan di pandang tidak baik menurut negara serta masyarakat otoriter, karena tidak hidup sesuai dengan aturan yang buruk dalam suatu masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi etika poitik harus senantiasa mendasrkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia.
Pengertian Politik
Pengertian poltik bersal dari kosa kata "poltics" yang memiliki makna bermacam macam kegiatan dalam suatu system politik atau 'negara' yang menyangkut proses penentuan tujuan – tujuan itu. 'pengambilan keputusan' mengenai apakah yang menjadi tujuan dari system politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas dari tujuan – tujuan yang telah dipilih itu.
Politik selalu menyangkut tujuan – tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik,lembaga masyarakat maupun perseoranagan.
Bilamana lingkup pengertian politik dipahami seperti itu maka terdapat suatu kemungkinan akan terjadi ketimpangan dalam aktualisasi berpoltik, karena tidak melibatkan aspek rakyat yang baik sebagai individu maupun sebagai suatu lembaga yang terdapat dalam masyarakat.
Oleh karena itu dalam hubungan dengan etika politik pengertian politik tersebit harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas yaitu menyangkut seluruh unsure yang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut masyarakat negara
Dimensi Politis Manusia
Manusia sebagai Makhluk Individu-Sosial
Berdasarkan fakta dalam kehidupan sehari hari, manusia tidak mungkin memenuhi segala kebutuhannya, jika kalau mendasarkan pada suatu anggapan bahwa sifat kodrat manusia hanya bersifat individu atau social saja. Manusia memang merupakan makhluk yang bebas, namun untuk menjamin kebebasannya ia senantiasa memerlukan orang lain. Oleh karena itu, manusia tidak mungkin bersifat bebas jika kalau ia hanya bersifat totalitas individu atau social saja.
Manusia sebagai makhluk berbudaya, kebebasan sebagai individu dan segala aktivitas dan kreatifitas dalam hidupnya senantiasa tergantung kepada orang lain, hal ini dikarenakan manusia sebagai warga masyarakat atau makhluk social. Kesosialannya tidak hanya merupakan tambahan dari luar terhadap individualitasnya, melainkan secara kodrati manusia ditakdirkan oleh tuhan, senantiasa tergantung kepada orang lain. Hal inilah yang menentukan segala sifat serta kepribadiannya, sehingga individualitasnya dan sosialitasnya bersifat korelatif.
Di samping kebebasannya sebagai individu, kesosialan manusia dapat dibuktikan melalui kodrat kehidupannya, sebab manusia lahir di dunia senantiasa merupakan suatu hasil interaksi social. Selain itu tanda khas kesosialan manusia terletak pada penggunaan bahasa sebagai suatu system tanda dalam komunikasi dalam masyarakat.
Dimensi Politis Kehidupan Manusia
Dalam hubungan dengan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk socialdimensi politis manusia senantiasa berkaitan dengan kehidupannegara dan hukum, sehingga senantiasa berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak dua segi fundamental itu dapat diamati dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dua aspek ini yangsenantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia.
Hukum dan kekuasaan negara merupakan aspek yang berkaitan langsung dengan etika politik. Hukum tanpa kekuasaan negara akan merupakan aturan normatife yang kosong, sedangkan negara tanpa hukum akan merosot menjadi kehidupan yang berada di bawah sifat manusiawi karena akan berkembang menjadi ambisi kebinatangan, karena tanpa tatanan normative. Negara berbuat tanpa tatanan hukum akan sama halnya dengan kekuasaan tanpa pembatasan, sehingga akan terjadi penindasan manusia, yang lazimnya disebut otoriterianisme. Maka etika poltik berkaitan dengan objek forma etika, yaitu tinjauan berdasarkan prinsip – prinsip dasar etika, terhadap objek material politik yang meliputi legitimasi negara, hukum, kekuasaan serta penilaian kritis terhadap legimintasi – legimintasi tersebut.
2.3 Nilai – nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik
Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama bukanlah negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggara negara pada legitimasi religious, melainkan berdasarkan legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi. Oleh karena itu asas sila pertama lebih berkitan dengan moral.
Sila II juga merupakan sumber nilai – nilai moralitas dalam kehidupan negara. Negara pada prinsipnya adalah merupakn persekutuan hidup manusia sebagai makhluk tuhan. Oleh karena itu asas – asas kemanusiaan adalah bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Dalam kehidupan negara kemanusiaan harus mendapatkan jaminan hukum, maka inilah yang di istilahkan dengan jaminan atas hak – hak (asasi) manusia. Selain itu asas kemanusiaan juga harus merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.
Dalam pelaksanaan poltik praktis hal – hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif,legislative,yudikatif, konsep pengambilan keputusan berdasarkan legitimasi dari rakyat. Etika politik ini juga harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara kongkrit dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat negara, DPR atau MPR harus menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan demokratis juga hrarus berdasarkan pada legitimasi moral.
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek,bukan objek itu sendiri. Norma merupakan wujud dari suatu nilai. Sedangkan Moral merupakan suatu ajaran bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dengan sebaik-baiknya.
Etika politik berkaitan dengan moral manusia. Hal ini berdasarkan pada kenyataan moral selalu menunjuk pada manusia sebagai subjek etika. Pengertian etika sendiri adalah suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Sedangkan poltik bersal dari kosa kata "poltics" yang memiliki makna bermacam macam kegiatan dalam suatu system politik atau 'negara' yang menyangkut proses penentuan tujuan – tujuan itu. 'pengambilan keputusan' mengenai apakah yang menjadi tujuan dari system politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas dari tujuan – tujuan yang telah dipilih itu.
Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik tergambar dari butir-butir Pancasila, yaitu, pada Sila pertama berkaitan dengan legitimasi moral. Sila kedua merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara. Sila ketiga menyatakan bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dengan suatu cita-cita dan prinsip hidup demi kesejahteraan bersama. Sila keempat, negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Sila kelima negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu, keadilan dan hidup bersama merupakan tujuan dalam kehidupan negara.
3.2 SARAN
ISIIN YA NOOOVV, BINGUNG AKU SARANNYA APAAN WKWK XD
Daftar pustaka satu lembar sendiri yak, bab 1-3 di dempetin
Sama daftar isinya nanti di refresh yak nanti di isi yak ;)
DAFTAR PUSTAKA
M.S , Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Jogyakarta : Paradigma.
10 " Page
