RANCANGAN PEDOMAN KERJASAMA

RANCANGAN PEDOMAN POKOK KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

BAB I PENDAHULUAN

A. Lata Latarr Bela Belaka kang ng Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia adalah adalah sebagai sebagai Negara Negara Kesatuan, Kesatuan, dalam penyelanggaraan pemerintahannya menganut azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Wujud dari penyelenggaraan azas dekonsentrasi yaitu sebagian kewenangan pemerintah diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah r umah tangganya sendiri. Pember Pemberian ian kewen kewenang angan an yang yang luas luas kepad kepada a daerah daerah diarah diarahkan kan untu untuk k dapa dapatt memb member erik ikan an pela pelaya yana nan n publ publik ik seca secara ra opti optima mal, l, maka maka pelayanan publik perlu memperoleh perhatian dan penanganan secara sungguh-s sungguh-sunggu ungguh h baik dalam pelayanan pelayanan administra administrasi, si, barang barang dan jasa serta pelayanan pengembangan sektor unggulan. Tingkat Tingkat kualitas kualitas kinerja kinerja pelayanan pelayanan publik mempunyai mempunyai implikasi implikasi yang yang luas luas dala dalam m berb berbag agai ai aspe aspek k kehi kehidu dupa pan. n. Oleh Oleh kare karena na itu itu upay upaya a penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur Pemerintah Daerah. Dengan Dengan demik demikian ian,, Pemer Pemerint intah ah Daera Daerah h mempu mempuny nyai ai kewaji kewajiban ban untuk untuk mengadakan dan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan publik bagi masyarakat secara mudah, cepat dengan biaya terjangkau. Untuk itu perlu ada terobosan yang inovatif dan kreatif dalam memfasilitasi pengadaan pelayanan pelayanan umum dengan melibatkan melibatkan berbagai pihak yang mempuny mempunyai ai kompetensi dan kredibilitas yang memadai.

1

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kebijakan pemerintah untuk mengelola pelayanan publik, telah dibuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu lembaga yang berbadan hukum, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Lembaga di luar negeri adalah Pemerintah Negara Bagian Bagian,, badan badan khusu khusus s PBB, PBB, lembag lembaga a intern internasi asiona onal, l, pergur perguruan uan tingg tinggi, i, organisasi swasta di luar negeri.

B. Manfaa Manfaatt Kerjas Kerjasama ama Bahw Bahwa a

dala dalam m

upay upaya a

menin eningk gkat atka kan n

kese keseja jaht hter eraa aan n

raky rakyat at,,

khusus khususnya nya penyed penyediaa iaan n pelay pelayana anan n publik publik,, Daerah Daerah dapat dapat bekerja bekerjasa sama ma deng dengan an Piha Pihak k Keti Ketiga ga.. Manf Manfaa aatt yang yang dipe dipero role leh h dari dari kerj kerjas asam ama a yang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga ataupun antar entitas lain adalah : 1. Membantu Membantu Pemerinta Pemerintah h Daerah untuk untuk meningkatk meningkatkan an kesejahter kesejahteraan aan masyaraka masyarakat, t, dalam arti tersediany tersedianya a pelayanan pelayanan kepada kepada masyaraka masyarakatt yang lebih baik. 2. Meni Menin ngkat gkatka kan n

kem kemampu ampua an

pih pihak

yang

bek bekerja erjas sama ama

untu untuk k

menyelesaikan menyelesaikan masalah tertentu. 3. Meningkatk Meningkatkan an persahabat persahabatan an antar antar pihak. pihak. 4. Mening Meningkat katkan kan efektivi efektivitas tas dan efisien efisiensi si pemanf pemanfaat aatan an sumber sumber daya dan dan pote potens nsii yang yang ada ada di daer daerah ah masin asingg-m masin asing g dala dalam m upay upaya a melanjutkan serta mengembangkan usaha. 5. Meningkatk Meningkatkan an pelayanan pelayanan dan dan kesejahtera kesejahteraan an masyaraka masyarakatt di daerah. 6. Meningkatkan

kemampuan

masing-ma -masing

daerah

dalam

menstimulasi mobilitas sumber daya, dan memperoleh manfaat dari sumber daya yang tersedia. Untuk ntuk

mela elakuk kukan

memp memper ertim timba bang ngka kan n Pemerintah

Daerah

kerja erjas sama ama

kara karakt kter eris isti tik k yang

denga engan n

pela pelaya yana nan n

memiliki

piha pihak k

publ publik ik

fungsi-fungsi

ketig etiga, a, yang yang

aga agar

diem diemba ban n

sosial

dan

eksternalitasnya, yang secara spesifik dapat dikelompokkan dalam : 2

1. Optima Optimalis lisasi asi peman pemanfaa faatan tan sumber sumber daya daya daera daerah h dan perlu perlu peluan peluang g

dalam dalam mengg mengguna unakan kan berbag berbagai ai potens potensii daerah daerah,, baik baik sumber sumber daya daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang dimiliki daer daerah ah untu untuk k meni mening ngka katk tkan an kese keseja jaht hter eraa aan n ekon ekonom omii dan dan sosi sosial al masyarakat. 2. Memajukan

peluang

daerah rah

yang

dapat

menciptakan

dan

meningkatkan strategi dan manajemen keuangan daerah. 3. Pembangunan infrastruktur bagi kepentingan bersama.

4. Pembang Pembangunan unan budaya budaya dengan dengan pemanfaa pemanfaatan tan ketersedia ketersediaan an tanga kerja. kerja. 5. Meni Mening ngka katk tkan an


dan dan

kese keseja jaht hter eraa aan n

masya asyara raka katt

sert serta a

memajukan Sumber Daya Aparatur Daerah.

3

BAB II PRINSIP KERJASAMA

Untu Untuk k mempe empero role leh h hasi hasill yang yang opti optim mal dala dalam m menja enjali lin n setia etiap p pelaksanaan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam bidang pelayanan publik agar berpedoman pada prinsip umum sebagai berikut : A. Tran Transp spar aran ansi si Dalam proses perumusan perumusan kebijakan umum dan pelaksana pelaksanaanya anya (imp (imple leme ment ntas asi) i) di daer daerah ah,, untu untuk k dapa dapatt meng mengem emba bang ngka kan n kerj kerjas asam ama a dengan hasil yang maksimal efektif dan efisien perlu menerapkan : Keterbuka ukaan an kepada kepada masyar masyaraka akatt dalam dalam proses proses dan pelaks pelaksana anaan an 1. Keterb kerjasama sehingga masyarakat bisa berfungsi sebagai kontrol bagi tindakan tindakan yang dilakukan dilakukan Pemerinta Pemerintah h Daerah Daerah maupun maupun Pihak Ketiga dalam pelayanan publik. 2. Kom Kompeti petisi si,,

dima dimana na

semu semua a

piha pihak k

mend mendap apat atka kan n

info inform rmas asii

dan dan

kesempatan yang sama dengan adanya suatu tender oleh Pemerintah Daerah Daerah,, kompet kompetisi isi bidang bidang akan akan menci mencipta ptakan kan keterb keterbuka ukaan an dalam dalam proses kerjasama itu sendiri.

B. Akun Akunta tabi bili lita tas s Akun Akunta tabi bili lita tas s memb member erik ikan an

adal adalah ah

kewa kewaji jiba ban n

pert pertan angg ggun ungja gjawa waba ban, n,

Peme Pemeri rint ntah ah

meny menyaj ajik ikan an,,

Daer Daerah ah

mela melapo pork rkan an,,

untu untuk k dan dan

meng mengun ungk gkap apka kan n sega segala la aktiv aktivita itas s dan dan kegi kegiat atan an yang yang terk terkai aitt deng dengan an pene penerim rimaa aan n dan dan peng penggu guna naan an uang uang masy masyar arak akat at kepa kepada da piha pihak k yang yang memil memiliki iki hak dan kewen kewenang angan an untuk untuk memint meminta a pertan pertanggu ggungj ngjawa awaban ban.. Akuntabilitas yang dituntut dalam kerjasama dengan pihak ketiga adalah akuntabilitas dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat luas (DPRD) dan juga akuntabilitas pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah pemilik kewenangan dan masyarakat (DPRD) meliputi :

4

1. Akun Akunta tabi bili lita tas s

keuan euanga gan, n,

apar aparat atur ur

peme pemeri rint ntah ah

atau atau

orga organi nisa sasi si

pemerintah yang dimaksud disini adalah bahwa aparatur pemerintah (Pem (Pemer erin inta tah h

Daer Daerah ah))

waji wajib b

mempe empert rtan angg ggun ungj gjaw awab abka kan n

seti setiap ap

keuangan keuangan dalam anggaran anggaran belanjanya belanjanya yang bersumber bersumber dari APBD. Jadi setiap bentuk kerjasama yang dikembangkan dengan pihak ketiga harus merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan efektifitasnya kepada masyarakat. 2. Akunta Akuntabil bilita itas s dari dari pihak pihak ketiga ketiga yang yang dituntut dituntut dalam kerjasam kerjasama a adalah adalah kesesuaian dana yang diserahkan Pemerintah Daerah dengan kinerja yang

dih diharapk rapka an

dari ari

pih pihak

memp mempert ertang anggun gungja gjawab wabkan kan

keti ketiga ga..

Dan Dan

penggu penggunaa naan n

pihak ihak

dana dana

ketig etiga a

(dari (dari

harus arus

masya masyarak rakat) at)

tersebut tersebut secara secara langsung langsung kepada kepada pihak Pemerintah Pemerintah Daerah Daerah pemilik pemilik wewenang dan secara tidak langsung kepada masyarakat. 3. Akunta Akuntabil bilita itas s hukum hukum mengand mengandung ung arti bahwa bahwa rakyat rakyat harus memilik memilikii keyakinan keyakinan bahwa bahwa unit-unit unit-unit pemerinta pemerintahan han dapat dapat bertanggu bertanggung ng jawab secara hukum atas segala tindakannya. Jika dalam praktek organisasi pemer pemerint intaha ahan n (Peme (Pemerint rintah ah Daerah Daerah pemili pemilik k kewena kewenanga ngan) n) dan atau atau pihak ihak

ketig etiga a

kepentingan

melak elakuk ukan an rakyat,

prak prakte tek k

pihak-pihak

kerj kerja asam sama

yang yang

tersebut

meru erugik gikan

harus

mampu

mempertan mempertanggung ggungjawab jawabkann kannya ya dan menerima menerima tuntutan tuntutan hukum hukum atas tindakan tersebut. C. Part Partis isip ipat atif if Partisipatif adalah suatu kegiatan yang selalu mengikutsertakan baik baik

seca secara ra

lang langsu sung ng

maup maupun un

tida tidak k

lang langsu sung ng

piha pihakk-pi piha hak k

yang yang

berkehendak untuk melakukan kerjasama. (terkena dampak oleh berbagai kebijakan kebi jakan,, kegi kegiatan atan maupu maupun n prog program ram terka terkait. it. Dala Dalam m prins prinsip ip parti partisipat sipatif if proses konsultasi, dialog, dan negosiasi pihak-pihak yang terkait dalam suat su atu u

kerj ke rjas asam ama a

dala da lam m

mene me nent ntuk ukan an tu tuju juan an ha haru rus s

dica di capa paii

dala da lam m

kesepakatan bersama). bersama). D. Efis Efisie iens nsii Dalam Dalam melak melaksan sanaka akan n kerjas kerjasam ama a antara antara Pemeri Pemerinta ntah h Dearah Dearah deng dengan an Piha Pihak k Keti Ketiga ga haru harus s memp memper erti timb mban angk gkan an nila nilaii efis efisien iensi si yait yaitu u

5

bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang masksimal. E. Efektif Dalam Dalam melak melaksan sanaka akan n kerjas kerjasam ama a antara antara Pemeri Pemerinta ntah h Daerah Daerah dengan dengan Pihak Pihak Ketiga Ketiga harus harus memper mempertim timba bangk ngkan an nilai nilai efekti efektivit vitas as yaitu yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target dan tujuan yang yang telah telah diteta ditetapka pkan n dalam dalam kerjas kerjasam ama a dengan dengan hasil hasil yang yang dipero diperoleh leh dalam kerjasama. F. Kons Konsen ensu sus s Dalam Dalam melak melaksan sanaka akan n kerjas kerjasam ama a Pemeri Pemerinta ntah h Daerah Daerah dengan dengan Pihak Pihak Ketiga Ketiga harus harus dicari dicari titik titik temu, temu, agar agar masin masing–m g–masi asing ng pihak pihak dapat dapat menye menyetuj tujui ui suatu suatu keputu keputusan san yang yang disepa disepakat kati, i, atau atau denga dengan n kata kata lain lain keputusan sepihak tidak dapat diterima dalam kerjasama tersebut. G. Saling Saling Menguntu Menguntungkan ngkan dan dan Memajuka Memajukan n Dalam Dalam pela pelaks ksan anaa aan n

kerja kerjasa sama ma

anta antara ra


Daer Daerah ah

dengan pihak ketiga harus didasarkan pada pemahaman bahwa kedua belah pihak (atau lebih) akan mendapatkan keuntungan dalam versinya masing-masing. Dan tindakan tersebut akan memberikan kemajuan baik pada organisasi pemerintah, pihak ketiga serta memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas.

Selain enam prinsip utama di atas, beberapa prinsip lain yang perlu diperg diperguna unakan kan sebag sebagai ai acuan acuan Pemeri Pemerinta ntah h Daera Daerah h dalam dalam melak melaksan sanaka akan n kerjasama dengan pihak pihak ketiga adalah : 1. Kerjasama dibangun untuk kepentingan kepentingan umum. 2. Keterkaitan Keterkaitan yang yang dijalin dijalin atas dasar dasar saling saling membutu membutuhkan hkan.. 3. Keberadaa Keberadaan n kerjasama kerjasama saling saling memperkua memperkuatt pihak-pihak pihak-pihak yang yang terlibat. terlibat. 4. Adanya kepastian hukum. 5. Tertib penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

6

6. Kerjasama dilakukan dilakukan bukan karena suatu suatu upaya politik akan tetapi tetapi suatu pertimbangan untuk mencapai suatu tujuan yang saling mendorong, saling mengormati dan menguntungkan kedua belah pihak.

7

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh oleh penye penyelen lengg ggara ara pelaya pelayanan nan publik publik baik baik Instan Instansi si Pemeri Pemerinta ntah h maupun maupun Pemer emerin inta tah h

Daera aerah h

sert serta a

ling lingku kung ngan an

BUMN BUMN/B /BUM UMD D

dala dalam m

bentu entuk k

(penyediaan/pemberian) barang dan atau jasa, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Berdas Berdasark arkan an jenis, jenis, fungsi fungsi dan kebutu kebutuhan han,, ruang ruang lingk lingkup up bidang bidang pelayanan pelayanan

publik yang yang dapat dikerjasama dikerjasamakan kan dengan dengan pihak ketiga, ketiga, dapat

dikelompokkan dikelompokkan ke dalam : A.

Pelayanan Publik di Bidang Admistrasi :

Yaitu Yaitu Pelaya Pelayanan nan yang yang mengha menghasil silkan kan berbag berbagai ai bentu bentuk k dokum dokumen en resmi resmi yang yang dibutu dibutuhka hkan n oleh oleh masya masyarak rakat, at, sepert sepertii status status kewarg kewargan anega egaraa raan, n, sertif sertifika ikatt kompet kompetens ensi, i, kepem kepemilik ilikan an atau atau pengua penguasa saan an terhad terhadap ap suatu suatu barang, antara lain : 1. Kepe Kependud ndudukan ukan : dalam hal penc pencetaka etakan n blang blangko ko dan kepengurusa kepengurusan n Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikanan, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan sejenisnya. 2. Kepe Kepenguru ngurusan san Perizinan Perizinan atara lain adalah ; Izin Lokasi, Lokasi, IPPT, IMB, HO, Izin Trayek, Izin Reklame, Izin Usaha Kepariwisataan, Izin sewa tana ta nah, h, Bu Buku ku Pe Pemi mili lik k

Kend Ke ndar araa aan n

Berm Be rmot otor or (B (BPK PKB) B),,

Sura Su ratt

Izin Iz in

Mengemudi (SIM), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB (I MB), ),

pasp pa spor or,,

Sert Se rtif ifik ikat at

kepe ke pemi mili lika kan/ n/pe peng ngua uasa saan an

Tana Ta nah h

dan da n

sejenisnya. B.

Pelayanan Publik di Bidang Barang :

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya : 1. Air Bersih rsih

8

2. Perumahan 3. Irigasi, 4. Jari Jaring ngan an tele telepo pon n 5. Tenaga Tenaga listrik listrik,, dan dan sejen sejenisn isnya ya C. Yait Yaitu u

Pelayanan Publik dibidang Jasa : pela pelaya yana nan n

yang yang

meng mengha hasi silk lkan an

berb berbag agai ai

bent bentuk uk

jasa jasa

yang ang

dibutu dibutuhk hkan an oleh oleh masya masyarak rakat, at, misal misalnya nya : Rumah Rumah Sakit, Sakit, Pemaka Pemakama man, n, Drainase, Jalan, Air Limbah, Pasar, Terminal Bis, Pemadam Kebakaran, Persa Persampa mpaha han, n,

Penye Penyelen lengga ggaraa raan n

Transp Transport ortasi asi,,

Pendid Pendidika ikan, n,

Tempat Tempat

Pemotongan Hewan dan sejenisnya. D. Yait Yaitu u

Pelayanan Publik Pengembangan Sektor Unggulan : pela pelaya yana nan n

dala dalam m

peng pengem emba bang ngan an

kebu kebutu tuha han n

daer daerah ah

untu untuk k

melakukan kewenangan yang berdasarkan pertimbangan urusan-urusan unggu unggulan lan daerah daerah dan dapat dapat memaj memajuka ukan n daerah daerah,, yang yang penent penentuan uannya nya berdasarkan atas perhitungan daerah sendiri didalam pengembangannya akan membawa dampak yang besar terhadap pembangunan sosial dan ekonomi ekonomi daerah daerah yang bersangkut bersangkutan, an, seperti seperti Pertanian, Pertanian, Pertambang Pertambangan, an, Kehutanan Kehutanan,, Perkebuna Perkebunan, n, Perikanan Perikanan,, Industri, Industri, Perdagang Perdagangan, an, Pariwisata Pariwisata dan lain sejenisnya.

9

BAB IV BENTUK KERJASAMA

Kerjas Kerjasam ama a Pemeri Pemerinta ntah h Daerah Daerah dengan dengan Pihak Pihak Ketiga Ketiga mempun mempunya yaii bentuk, masing-masing bentuk didasarkan pada jenis kegiatan/bidang yang akan akan dikerj dikerjasa asama makan kan,, baik baik berupa berupa kontra kontrak k manaj manajem emen, en, penyer penyertaa taan n aset aset daera daerah h sebaga sebagaii modal modal,, pember pemberday dayaan aan sumber sumber daya daya alam alam yang yang dimilik dimilikii daerah maupun pembangunan infrastruktur perkotaan/pedesaan. perkotaan/pedesaan. Secara spesifik bentuk–bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dapat dibedakan sebagai berikut : A. Kontrak Operasional ( Operating Contract (OC) )

Kerjasama Kerjasama Operasiona Operasionall adalah adalah kerjasama kerjasama dimana dimana pemerintah pemerintah memberik memberikan an hak pengelolaan pengelolaan atas aset yang dimilikinya dimilikinya untuk dikelola dan dioper dioperasi asikan kan dalam dalam jangka jangka waktu waktu terten tertentu tu kepada kepada pihak pihak ketiga ketiga.. Kerjasama Operasional ini dilakukan untuk suatu kegiatan yang dalam pengoperasian/pengelolaan memerlukan teknologi dan keahlian tertentu seperti seperti dalam kegiatan kegiatan pertamban pertambangan, gan, kehutanan kehutanan,, pengelolaa pengelolaan n sarana sarana dan dan pras prasar aran ana a dan dan seje sejeni nisn snya ya.. Dala Dalam m kerj kerjas asam ama a ini ini piha pihak k keti ketiga ga bertan bertangg ggung ung jawab jawab menye menyedia diakan kan modal modal kerja, kerja, keahli keahlian an dan dan teknol teknologi ogi tertentu, tertentu, melakuka melakukan n pengopera pengoperasian sian dan pemelihara pemeliharaan, an, menjual menjual produk produk atau jasa pelayanan pelayanan serta memenuhi memenuhi kewajiban kewajiban memberi kompensa kompensasi si kepada pemerintah dalam bentuk imbal jasa yang diperoleh dari kegiatan yang dikerjasamakan. 1.

Keuntungan Kontrak Operasi

Keuntungan langsung adalah : a. Seba Sebagi gian an resik resiko o dita ditang nggu gung ng oleh oleh pihak pihak keti ketiga ga seba sebaga gaii piha pihak k yang membangun proyek. b. Mene Meneri rima ma komp kompen ensa sasi si dari dari piha pihak k ketig ketiga a dala dalam m bent bentuk uk imba imball jasa yang diperoleh dari kegiatan yang dikerjasamakan.

10

Keuntungan tidak langsung adalah : a. Kegiatan-k Kegiatan-kegiat egiatan an seperti seperti dibidang dibidang pertambanga pertambangan, n, kehutanan kehutanan,,

pengelolaan sarana dan prasarana yang telah direncanakan dapat direa direali lisa sasi sika kan n deng dengan an lebi lebih h cepa cepatt yait yaitu u deng dengan an memb member erik ikan an kesempatan kepada pihak ketiga. b. Terp Terpen enuh uhin inya ya

targ target et

untu untuk k

melak elaksa sana naka kan n

peme pemera rata taan an

pemban pembangun gunan an dan dan upaya upaya menge mengemb mbang angkan kan kegiat kegiatan an di bidang bidang pertam pertamban bangan gan,, kehuta kehutanan nan,, pengel pengelola olaan an sarana sarana dan prasar prasarana ana dengan teknologi baru di daerah-daerah yang membutuhkan. c. Mengurangi penggunaan dana dari anggaran daerah. d. Meng Mengik ikut utse sert rtak akan an

kegi kegiat atan an-k -keg egia iata tan n

masya asyara raka katt di

bida bidang ng

dala dalam m

meng mengem emba bang ngka kan n

pert pertam amba bang ngan an,,

kehu kehuta tana nan, n,

pengelolaan sarana dan prasarana. e. Peni Penin ngkat gkatan an

efis efisie iens nsii

di

bidan idang g

kons konstr truk uks si,

oper operas asii

dan

pemeliharaan dari sektor publik publik untuk mencapai keuntungan yang optimal dalam suasana kompetisi yang ketat. Meningkatnya ya efisiensi efisiensi ekonomi ekonomi melalui melalui penetapan penetapan harga yang f. Meningkatn transparan dan subsidi silang yang terukur dengan baik. g. Merangsang investasi atau mengundang investor lainnya untuk

menanamkan modalnya di bidang pertambangan, kehutanan dan sejenisnya. 2.

Kerugian Kontrak Operasi : a. Melep Melepask askan an sumber sumber pendapa pendapatan tan potensi potensial al yang yang berasa berasall dari dari aset-aset yang dimiliki Pemerintah Daerah. b. Adanya Adanya kemung kemungkin kinan an diteta ditetapk pkan an keuntu keuntunga ngan n yang yang ditarge ditargetka tkan n oleh pihak ketiga untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek, berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi. c. Dala Dalam m

beb beberapa rapa hal Pemer emerin inta tah h

Daer Daerah ah ditug itugas asii

untu untuk k

melaksanakan dan menyelesaikan tugas–tugas yang sulit, seperti

11

masa masala lah h pemb pembeb ebas asan an tana tanah h untu untuk k mend mendir irik ikan an fasi fasilit litas as yang yang diperlukan dalam kerjasama. Kelemahan Kontrak Operasional :

3.

a. Bila resiko resiko yang yang dihadapi dihadapi pihak pihak ketiga ketiga terlalu terlalu besar, besar, maka pihak pihak ketiga cenderung untuk menaikkan harga. b. Terd Terdap apat at kemu kemung ngki kina nan n sete setela lah h masa asa peny penyer erah ahan an hak hak milik ilik kegi kegiat atan an pert pertam amba bang ngan an atau atau kehu kehuta tana nan n atau ataupu pun n sara sarana na dan dan prasana yang sebelumnya dioperasionalkan dan dikelola oleh pihak ketiga ketiga sudah sudah tidak tidak mengu menguntu ntungk ngkan an pihak pihak Pemerin Pemerintah tah Daerah Daerah..

B. Kontrak Patungan ( Joint Joint Venture Contract (JVC) )

Kontrak Patungan adalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah bersama-sa bersama-sama ma pihak ketiga membentu membentuk k suatu suatu badan badan usaha usaha patungan patungan dalam bentuk perseroan. Perusahaan

patungan

ini

diberi

tanggung

jaw jawab

atas

pembangunan atau pengelolaan suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan. Pembag Pembagian ian resiko resiko dan keuntu keuntunga ngan n sebaga sebagaii hasil hasil dari dari usaha usaha patungan diperhitungkan berdasarkan proporsi besarnya nilai penyertaan aset aset dan dan modal modal dari dari masing masing-ma -masin sing g pihak, pihak, setela setelah h dikura dikurangi ngi denga dengan n peny penyus usut utan an,, biay biaya a moda modall kerja kerja,, biaya biaya oper operas asii dan dan peme pemelih lihar araa aan, n, pembayaran hutang, dan lain-lain. Sete Setela lah h masa masa bera berakh khir irny nya a kont kontra rak, k, aset aset atau atau moda modall yang yang dikuas dikuasaka akan n kepada kepada perusa perusahaa haan n patung patungan an akan akan dikem dikembal balika ikan n kepada kepada masing-masing pihak sesuai kondisi sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak. 1.

Keuntungan Kontrak Patungan

Keuntungan yang diperoleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sistem Kerjasama Patungan ini antara lain sebagai berikut :

12

a. Pem Pembang bangun una an

proye royek k-pro -proy yek

infr infras astr truk uktu turr

yan yang

tela telah h

direncana direncanakan kan dapat direalisas direalisasikan ikan dengan dengan lebih cepat, cepat, sehingga sehingga tidak lagi harus bergantung kepada anggaran dana dari Pemerintah Daerah. b. Terp Terpen enuh uhin inya ya

targ target et

untu untuk k



pembangun pembangunan an dan pembangu pembangunan nan infrastruk infrastruktur tur dengan dengan teknologi teknologi baru di daerah-daerah yang membutuhkan. membutuhkan. c. Mengurangi penggunaan dana dari anggaran daerah. d. Dapat

mengurangi

beban

Pemerintah

Daerah

dan

mendistribusikan resiko pembangunan kepada pihak ketiga. e. Mengikutsertakan

masyarakat

dalam lam

pembangunan

infrastruktur. f. Peni Pening ngka kata tan n


dibi dibida dang ng

kons konstr truk uksi si,,

oper operas asii

dan dan

pemeliharaan dari sektor publik untuk mencapai keuntungan yang optimal dalam suasana kompetisi yang ketat. g. Meningkatnya efisiensi ekonomi melalui penetapan harga yang

tran trans sparan aran

dan dan

subs ubsidi idi

sila ilang

yang yang

teru teruk kur

denga engan n

baik baik..

h) Dengan Dengan adanya adanya fasilitas-f fasilitas-fasilit asilitas as infrastruktu infrastrukturr yang lebih baik, maka hal ini akan menjadi salah satu daya tarik untuk mengundang investor lainnya untuk menanamkan menanamkan modalnya. 2.

Kerugian Ko Kontrak Patungan

a. Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset-

aset yang dimiliki dimiliki Pemerintah Pemerintah Daerah. Daerah. b. Dala Dalam m bebe bebera rapa pa hal hal dan dan bias biasan anya ya,, Peme Pemerin rinta tah h Daer Daerah ah dimi dimint nta a untuk melaksanakan melaksanakan dan menyelesa menyelesaikan ikan tugas-tugas tugas-tugas yang sulit, sulit, sepert sepertii masala masalah h pembeb pembebasa asan n lahan lahan untuk untuk mendi mendirik rikan an fasilit fasilitas as bersangkutan. c. Bila resiko resiko yang dihadapi dihadapi pihak ketiga ketiga terlalu terlalu besar, maka maka pihak

ketiga cenderung untuk menaikkan harga mereka .

13

d. Terd Terdap apat at kemu kemung ngki kina nan n sete setelah lah masa masa peny penyer erah ahan an hak hak milik milik,,

pengelolaan sarana dan prasarana yang sebelumnya dioperasikan dan dikelola oleh pihak ketiga sudah tidak menguntungkan. menguntungkan. 3.

Kelemahan Kontrak Patungan. a.

Bila ila res resiko iko yan yang diha dihada dapi pi pih piha ak keti ketiga ga te terla rlalu bes besa ar, ma maka

pihak ketiga cenderung untuk menaikkan harga. Terdapat Terdapat kemungk kemungkinan inan setelah setelah masa penyerahan penyerahan hak milik

b.

pengelola kegiatan ataupun sarana dan prasana yang sebelumnya diop dioper eras asio iona nalk lkan an dan dan dikelo dikelola la oleh oleh piha pihak k keti ketiga ga suda sudah h tidak tidak menguntungkan pihak Pemerintah Daerah.

C. Kontrak Pelayanan ( Service Contract (SC) )

Kontrak Pelayanan adalah bentuk kerjasama dimana pihak ketiga diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis jenis pelaya pelayana nan n terten tertentu tu dalam dalam jangka jangka waktu waktu tertent tertentu u pula, pula, misal misalnya nya perawatan jaringan, penagihan rekening dan lain-lain. a.

Keuntungan Kontrak Pelayanan.

Keuntungan yang diperoleh pemerintah dengan menggunakan sistem Kontrak Pelayanan ini antara lain adalah sebagai berikut : a.

Tersedianya fas fasilit ilita as jas jasa pela pelay yanan pub publik se secara ce cepat.

Dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk ikut berpartisipasi dalam penyediaaan fasilitas jasa pelayanan publik, akan akan lebih lebih memper mempercep cepat at keters ketersedi ediaan aan pelaya pelayanan nan publik publik yang yang dibutuhkan masyarakat. b.

Memperoleh efisiensi biaya.

c.

Sebagian resiko ditanggung oleh Pihak Ketiga.

d.

Peni Pening ngka kata tan n

peng enggunaa unaan n

kual kualit itas as

peral erala atan tan

dan dan

jasa jasa


tek teknolo nolog gi

yang yang

publ publik ik can canggih ggih

mela melalu luii yan yang

mendukung efisiensi. e.

Menciptakan lapangan kerja baru.

14

b.

Keru Kerugi gian an Kont Kontra rak k Pela Pelaya yana nan. n. Mele Melepa pask skan an

a.

hak hak

mono monopo poli li

untu untuk k

mem memberi berika kan n

jasa jasa

pelayanan publik dengan menyerahkan kepada pihak ketiga. Melepaskan Melepaskan sumber sumber pendapatan pendapatan potensial potensial yang berasal berasal

b.

dari aset aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.

c.

Kelem elemah ahan an Kont Kontra rak k Pela Pelaya yan nan Pihak ketiga cenderung hanya mau bekerja sama untuk

a.

bidang-bidang kegiatan yang menguntungkan. menguntungkan. Bila resiko yang dihadapi pihak ketiga terlalu besar, maka

b.

pihak ketiga cenderung untuk menaikkan harga mereka. Terdap Terdapat at kemung kemungkin kinan an setela setelah h masa masa kontr kontrak ak berak berakhir, hir,

c.

pemerintah tidak dapat mengendalikan kegiatan yang sebelumnya dipegang oleh pihak ketiga.

D. Kontrak Kelola Kelola ( Management Contract ( MC MC ) )

Kontrak Kontrak Kelola Kelola adalah adalah bentuk bentuk kerjasa kerjasama ma di mana mana pihak pihak ketiga diberi tanggung jawab untuk mengelola sarana / prasarana yang diimiliki Pemerintah Daerah, sementara yang dikontrakkan adalah jabatan dalam suatu organisasi atau manajemen saja. Dalam pelaksanaannya, bentuk kerjasama ini pihak ketiga diberi tanggung jawab untuk mengelolaan suatu proyek atau aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyediaan jasa untuk mengelola baik sebagian atau seluruh aset tersebut, termasuk penyediaan modal modal kerja, kerja, pengop pengopera erasia sian, n, pemelih pemelihara araan an serta serta pember pemberian ian layana layanan n kepada masyarakat pengguna jasa layanan tersebut. 1.

Keuntungan Kontrak Kelola a.

Pembangunan suatu proyek yang telah direncanakan dapat

direalisasikan yaitu tersedianya fasilitas infrastruktural vital secara cepat.

15

b.

Dapat

mengurangi

beban

Pemerintah

Daerah,

mendistribusikan resiko pembangunan kepada pihak ketiga. c.

Memperoleh

efisiensi

biaya

dalam

pembangunan

dan

operasi jasa infrastrukturnya. d.

Meng Mengik ikut utse serta rtaka kan n

masy masyar arak akat at

dala dalam m

peng pengem emba bang ngan an

kerjasama e.

Sebagian resiko ditanggung oleh pihak ketiga

f.


2.

Kerugian Kontrak Kelola a. Melep Melepask askan an hak hak monop monopoli oli untuk untuk mengu menguasa asaii dan menge mengelol lola a

ase aset-a t-aset set

stra strate teg gis

di

bid bidang ang-bid -bidan ang g

usaha aha

tert terte entu ntu

dan dan

menyerahkan kepada pihak ketiga b. Melepaskan Melepaskan sumber pendapata pendapatan n potensial potensial yang berasal dari

aset-aset milik Pemerintah Pemerintah Dearah Dearah tersebut. 3.

Kelemahan Kontrak Kelola. a. Piha ihak keti ketiga ga cend cender eru ung hanya nya mau bek bekerja erja sama ama untu ntuk membangun proyek di lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang sangat menguntungkan. b. Bila resiko yang dihadapi pihak ketiga terlalu besar, maka pihak

ketiga cenderung untuk menaikkan harga mereka. c. Terdap Terdapat at kemung kemungkin kinan an setela setelah h masa masa penyer penyeraha ahan n hak milik, milik,

proyek yang dikelola sudah tidak menguntungkan.

E. Kontrak Sewa (Lease Contract (LC))

Kontrak Kontrak Sewa adalah adalah bentuk bentuk kerjasama kerjasama di mana mana pihak ketiga ketiga menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu kepada

Pemerintah

Daerah dalam suatu jangka waktu tertentu untuk kemudian dioperasikan dan dipelihara. Pihak ketiga di sini yang menyediakan modal kerja untuk

16

pengoperasian dan pemeliharaan termasuk penggantian bagian - bagian tertentu. 1.

Keuntungan Kontrak Sewa a. Pemban Pembangun gunan an suatu suatu proyek proyek yang yang telah telah direnc direncana anaka kan n dapat dapat

direalisasikan yaitu tersedianya fasilitas infrastruktural vital secara cepat. cepat.

Dengan Dengan diberika diberikanny nnya a kesem kesempat patan an kepad kepada a pihak pihak ketiga ketiga

untuk ikut berpartisip berpartisipasi asi dalam penyediaan penyediaan fasilitas fasilitas infrastruktu infrastruktur r berarti fasilitas infrastruktur lebih cepat pula tersedia bagi pemakai karena tidak lagi harus bergantung kepada Pemerintah Daerah. b. Terp Terpen enuh uhin inya ya

pemb pemban angu guna nan n

targ target et

dan dan

untu untuk k

upay upaya a



meng mengem emba bang ngka kan n serta serta meme memenu nuhi hi

kebutuhan kebutuhan infrastruktur infrastruktur dengan dengan teknologi teknologi baru di daerah-dae daerah-daerah rah yang membutuhkan. c. Meng Mengur uran angi gi peng penggu guna naan an dana dana dari dari angg anggar aran an Pem Pemerin erinta tah h

Daerah d. Dapat

mengurangi

beban

Pemerintah

Daerah

dan

mendistribusikan resiko pembangunan kepada pihak ketiga. e. Pemerintah Daerah tidak perlu menyediakan modal kerja untuk

peng pengop oper eras asia ian n

dan dan

peme pemeli liha hara raan an

yang yang

dima dimaks ksud ud,,

term termas asuk uk

penggantian bagian-bagian tertentu. f. Peni Pening ngka kata tan n


di

bida bidang ng

kons konstr truk uksi si,,

oper operas asii

dan dan

pemeli pemelihar haraan aan sebagi sebagian an resiko resiko ditang ditanggun gung g oleh oleh swasta swasta sebaga sebagaii pihak yang membangun proyek. g. Peningkatan kualitas infrastruktur melalui penggunaan peralatan

dan teknologi yang canggih. h. Mera Merang ngsa sang ng inve invest stas asii di bida bidang ng indu indust stri ri dan dan perm permod odal alan an..

Dengan adanya fasilitas-fasilitas infrastruktur yang lebih baik, maka hal ini akan akan menjad menjadii salah salah satu satu daya daya tarik tarik untuk untuk mengu mengund ndang ang investor untuk menanamkan modalnya. i.


17

2.

Kerugian Ko Kontrak Se Sewa Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola

a.


stra strate teg gis

di


usaha aha

tert terte entu ntu

dan dan

menyerahkan kepada pihak ketiga. Adan Adanya ya

b.

dita ditarg rget etka kan n kegag egaga alan lan

kem kemungk ungkin inan an

oleh oleh piha pihak k

keti ketiga ga

proye royek, k, berad erada a

dite diteta tapk pkan an untu untuk k

jau jauh

keun keuntu tung ngan an

meng mengan antis tisip ipas asii

di atas atas sta standar ndar,,

yang yang pote potens nsii

sehin ehingg gga a

mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi.

3.

Kelemahan Kontrak Sewa Pihak ketiga ketiga cenderung cenderung hanya hanya mau bekerja bekerja sama sama untuk

a.

membangun proyek di lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang sangat menguntungkan. b.

Bila resiko yang dihadapi swasta terlalu besar, maka

swasta cenderung untuk menaikkan harga mereka.

F. Kontrak Kontrak Konsesi Konsesi ( Concessio Concession n Contract Contract (CC) ) Kontrak Konsesi adalah bentuk kerjasama di mana Pihak Ketiga diberi tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya. Keuntungan Kontrak Kontrak Konsesi

1.

a.

Peng Pengem emb banga angan n

dire direnc ncan anak akan an dibe diberi rika kann nnya ya

dapa dapatt

siste istem m

infr infra astru struk ktur tur

dire direal alis isas asik ikan an

kese kesem mpata patan n

kepa kepada da

lebi lebih h

cepa cepat. t.

Piha Pihak k

Keti Ketiga ga

yan yang

tela telah h Deng Dengan an

untu untuk k

ikut ikut

berpartisip berpartisipasi asi dalam pengemb pengembangan angan fasilitas fasilitas infrastrukt infrastruktur ur berarti berarti fasilitas infrastruktur lebih cepat pula tersedia bagi pemakai karena tidak lagi harus bergantung kepada Pemerintah Daerah.

18

b.

Terpen Terpenuhi uhinya nya target target untuk untuk melak melaksa sanak nakan an pemera pemerataa taan n


dan dan

upay upaya a

meng mengem emba bang ngka kan n sert serta a meme memenu nuhi hi

kebutuhan kebutuhan infrastruktur infrastruktur dengan dengan teknologi teknologi baru di daerah-dae daerah-daerah rah yang membutuhkan. c.

Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah

Daerah. d.

Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan proyek

sehingga menciptakan lapangan kerja baru.

Kerugian Kontrak Konsesi :

2.

a.

Mele Melep paska askan n hak mono onopoli poli untu untuk k meng enguasa uasaii dan dan meng engelol lola


stra strate teg gis

di


usaha aha

tert terte entu ntu

dan dan

menyerahkan kepada Pihak Ketiga. b.

Adan Adanya ya

kem kemungk ungkin inan an

dite diteta tapk pkan an

keun keuntu tung ngan an

yang yang

ditargetkan ditargetkan oleh developer developer (pengembang) untuk mengantis mengantisipasi ipasi potensi kegagalan proyek, berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi. Sementara itu pemerintah dengan kewajibannya untuk melindungi kepentingan umum umum

dalam lam

mendap ndapat atk kan

produ roduk k

dan

jasa jasa

infr infras astr truk uktu tur r

bersangkutan, mengalami kesulitan untuk menilai kewajaran dari perhit perhitung unganan-pe perhit rhitung ungan an yang yang menda mendasar sarii harga harga yang yang diajuk diajukan an dalam usulan proyek tersebut. 3.

Kelemahan Kontrak Konsesi : a.

Swas Swasta ta cend cender erun ung g hany hanya a mau beke bekerj rja a sama sama untu untuk k

menge mengemb mbang angkan kan fasilit fasilitas as prasar prasarana ana atau atau sarana sarana dan dan di lokasi lokasi-lokasi yang sangat menguntungkan.

19

Terdap Terdapat at kemung kemungkin kinan an setela setelah h masa masa penye penyerah rahan an hak

b.

milik, proyek yang semula dikelola oleh Pihak Ketiga sudah tidak menguntungkan.

G. Kontrak Bangun / Rehabilitasi

Kontrak Bangun Bangun Kelola Kelola Alih Milik (Build Operate&Transfer Operate&Transfer

1.

(BOT)) Kontrak Bangun Kelola Alih Milik adalah kerjasama dimana pihak pihak ketiga ketiga bertan bertanggu ggung ng jawab jawab memb membang angun un proyek proyek infras infrastru truktu ktur, r, term termas asuk uk

pem pembiay biayaa aann nnya ya

yang yang

kem kemudia udian n

dila dilanj njut utka kan n

deng dengan an

pengo pengoper peras asian ian dan pemeli pemelihar haraan aannya nya sampa sampaii pada pada waktu waktu terten tertentu tu sesuai sesuai dengan dengan kesepaka kesepakatan tan kemudian kemudian proyek proyek tersebut tersebut diserahka diserahkan n kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksaan kerjasama ini, pihak ketiga

diberi

tanggung

jawab

dan

hak

untuk

membangun

proyek/ke proyek/kegiata giatan n usaha, usaha, termasuk termasuk membiaya membiayai, i, mengelola mengelola/mem /memeliha elihara ra untuk jangka waktu tertentu . Keuntungan Kontrak Bangun Bangun Kelola Alih Milik

a.

Keuntu Keuntunga ngan n yang yang dipero diperoleh leh pemeri pemerinta ntah h dengan dengan mengg mengguna unakan kan bentu entuk k Kontr ontrak ak Bang angun Kelo Kelola la Alih lih Milik ilik ini ini dapa apat ber berupa upa keun keuntu tung ngan an yang yang dapa dapatt dima dimanf nfaa aatk tkan an baik baik seca secara ra lang langsu sung ng maupun tidak langsung. 1)

Keuntungan langsung : a) Pemban Pembangun gunan an suatu suatu proyek proyek yang yang telah telah direnc direncana anakan kan

dapa dapatt


yaitu yaitu

ters tersed edia iany nya a

fasi fasilit litas as

infrastruktural vital secara cepat. b) Terpenuhin Terpenuhinya ya target target untuk melaksan melaksanakan akan pemerata pemerataan an

pembangunan dan upaya mengembangkan serta memenuhi kebut kebutuha uhan n infras infrastru truktu kturr dengan dengan teknol teknologi ogi baru baru di daerah daerah-daerah yang membutuhkan. c) Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah

Daerah 20

d) Dapat

mengurangi

beban

Pemerintah

Daerah

mendistribusikan resiko pembangunan kepada Pihak Ketiga. e) Sebagian Sebagian resiko resiko ditanggung ditanggung oleh Pihak Pihak Ketiga sebagai sebagai

pihak yang membangun proyek. f) Peningkata Peningkatan n kualitas kualitas infrastruk infrastruktur tur melalui melalui penggunaa penggunaan n

peralatan dan teknologi yang canggih dalam rangka efisiensi maupun efektivitas. 2)

Keuntungan tidak langsung : a) Merangsang investasi di bidang industri dan permodalan,

dengan adanya fasilitas-fasilitas infrastruktur yang lebih baik akan akan menj menjad adii salah salah satu satu daya daya tari tarik k untu untuk k meng mengun unda dang ng investor. b) Mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dengan makin

banyak banyaknya nya pihak pihak swast swasta a membi membiaya ayaii pemban pembangun gunan an dan fasilitas infrstruktur. Kerugian Kontrak Bangun Bangun Kelola alih Milik

b. 1)

Mele Melepa pask skan an hak hak mono monopo poli li untu untuk k meng mengua uasa saii dan dan

mengelola aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dan menyerahkan kepada Pihak Ketiga. 2)

Mele Melepa pask skan an

sumb sumber er

pend pendap apat atan an

pote potens nsia iall

yang yang

berasal dari aset-aset tersebut 3)

Adany Adanya a kemung kemungkin kinan an diteta ditetapk pkan an keunt keuntun ungan gan yang yang

dita ditarg rget etka kan n

oleh oleh

deve develo lope perr

untu untuk k

meng mengan antis tisipa ipasi si

pote potens nsii

kega kegaga gala lan n proy proyek ek,, bera berada da jauh jauh di atas atas stan standa dar, r, sehi sehing ngga ga mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi. 4)

Dala Dalam m bebe bebera rapa pa hal hal

dan dan

bias biasan anya ya,,


diminta diminta untuk melaksana melaksanakan kan dan menyelesa menyelesaikan ikan tugas-tuga tugas-tugas s yang sulit, seperti masalah pembebasan lahan untuk mendirikan fasilitas bersangkutan. c.

Kelemahan Kontrak Bangun Alih Kelola

21

Pihak Pihak Ketiga Ketiga cender cenderung ung hanya hanya mau mau bekerja bekerjasam sama a

1)

untuk untuk memb membang angun un proyek proyekdi di lokasi lokasi-lo -lokas kasii dan kegia kegiatan tan yang yang menguntungkan. Bila resiko yang dihadapi pihak ketiga terlalu besar,

2)

maka pihak ketiga cenderung untuk menaikan harga. 3)

Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hal

milik ilik

kepa kepada da


Daer Daerah ah,,

proy proyek ek/k /keg egia iata tan n

yang yang

dibangun sudah tidak mengutungkan.

Kontrak Bangun Alih Milik (Build & Transfer ( BT ))

2.

Kontr Kontrak ak Bangun Bangun Alih Alih Milik Milik merup merupak akan an bentu bentuk k kerjas kerjasam ama a di mana mana Pihak Pihak Ketiga Ketiga bertan bertanggu ggung ng jawab jawab untuk untuk memba membangu ngun n proyek proyek infrastruktur

termasuk

membiayai

dan

setelah

selesai

pemba pembang nguna unanny nnya, a, kepem kepemilik ilikan an fasilit fasilitas as akan akan disera diserahka hkan n kepada kepada Pemerin Pemerintah tah Daerah Daerah.. Dalam Dalam pelaks pelaksana anaan annya nya,, bentuk bentuk kerjas kerjasam ama a ini Pihak Ketiga bertanggung jawab membangun suatu proyek/kegiatan usaha termasuk membiayai pembangunannya kemudian menyerahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. bersangkutan. Keuntungan Kontrak Bangun Alih Milik

a. 1)

Bagi Pemerinta Pemerintah h Pembangun Pembangunan an suatu proyek yang

tela telah h dire direnc ncan anak akan an dapa dapatt direa direali lisa sasi sika kan n yait yaitu u ters tersed edia iany nya a fasilitas infrastruktural vital secara cepat. 2)

Terpenuhinya target untuk melaksanakan pemerataan

pembangu pembangunan nan dan upaya upaya mengemb mengembangk angkan an serta memenuh memenuhii kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di daerah-daerah yang membutuhkan. 3)

Men Mengura gurang ngii

penggu nggun naan

dana dana

dari ari

angg nggaran aran

Pemerintah Daerah. 4)

Menghi Menghinda ndari ri pinjam pinjaman an yang yang berbu berbunga nga tinggi tinggi sebab sebab

pemb pembia iaya yaan an metod etoda a Kont Kontra rak k Bang Bangun un Alih Alih Mili Milik k ini ini tida tidak k dianggap sebagai suatu hutang. 22

5)

Dapa Dapatt

meng mengur uran angi gi beba beban n

Peme Pemeri rint ntah ah Daer Daerah ah ,

mendi mendistr stribu ibusik sikan an resiko resiko pemban pembangun gunan an kepada kepada pihak pihak ketiga ketiga,, meningka meningkatkan tkan kompetisi kompetisi dan meningkat meningkatkan kan kegiatan kegiatan operasi operasi sektor infrastruktur yang bersangkutan. 6)

Memperoleh efisiensi biaya dalam pembangunan dan

operasi jasa infrastrukturnya. 7)

Mengikuts Mengikutsertak ertakan an masyaraka masyarakatt dalam pembangu pembangunan nan

proyek sehingga menciptakan lapangan kerja baru. 8)

Seba Sebagi gian an

resi resiko ko

dita ditang nggu gung ng

oleh oleh

piha pihak k

Keti Ketiga ga

sebagai pihak yang membangun proyek. 9)

Peningkatan kualitas infrastruktur melalui penggunaan

peralatan dan teknologi yang canggih dalam rangka efisiensi dan efektifitas.

Kerugian Kontrak Bangun Alih Milik :

b. 1)



oleh oleh


untu untuk k


pote potens nsii


Dala Dalam m bebe bebera rapa pa hal hal Peme Pemerin rinta tah h Daer Daerah ah dimin diminta ta

untuk untuk melakuk melakukan an dan menyele menyelesai saiaka akan n

tugas tugas – tugas tugas sulit, sulit,

sepert sepertii pembeb pembebasa asan n lahan lahan untuk untuk keperl keperluan uan kerjas kerjasama ama dan dan sebagainya. Kelemahan Kontrak Bangun Alih Milik :

c. 1)

Pihak Pihak ketiga ketiga cende cenderun rung g hanya hanya mau mau berke berkerjas rjasama ama

untu untuk k memb memban angu gun n proy proyek ek/k /keg egia iata tan n di loka lokasi si yang yang sang sangat at menguntungkan. 2)

Bila re resiko ya yang di dihadapi Pi Pihhak Ke Ketiga te terlalu be besar,

maka Pihak Ketiga cenderung menaikan harga mereka.

23

Kontra Kontrak k Bangu Bangun n Alih Alih Milik dan Kelola Kelola

3.

(Build (Build Transfe Transferr &

Operate (BTO)) Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola adalah bentuk kerjasama di mana mana Piha Pihak k infra nfrast stru ruk ktur, tur,

Keti Ketiga ga bert bertan angg ggun ung g

term terma asuk suk

jawa jawab b

memb embiay iayainy inya

untu untuk k

dan dan

mem membang bangun un

sete etelah lah

seles elesa ai

pembangunannya proyek tersebut akan diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah. Dalam Dalam pelaks pelaksana anaann annya, ya, bentu bentuk k kerjas kerjasam ama a ini pihak pihak ketiga ketiga bert bertan angg ggun ungj gjaw awab ab

memba embang ngun un,,

term termas asuk uk

membi embiay ayai ai

proy proyek ek

kemudian menyerahkan menyerahkan kepemilikannya kepemilikannya kepada kepada Pemerintah Daerah . Sela Selanj njut utny nya, a, piha pihak k Keti Ketiga ga dibe diberi ri hak hak untu untuk k meng mengop oper eras asik ikan an dan dan memelihara proyek dalam jangka waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar. Keuntungan Kontrak Bangun Bangun Alilh Milik dan dan Kelola

a. 1)

Pembangunan suatu proyek yang telah direncanakan

dapat direalisas direalisasikan ikan yaitu tersediany tersedianya a fasilitas fasilitas infrastrukt infrastruktural ural vital secara cepat. 2)




penggu nggun naan

dana dana

dari dari

anggar ggara an

Pemerintah Daerah 4)


pembiaya pembiayaan an metoda metoda Kontrak Kontrak Bangun Bangun Alih Milik dan Kelola ini tidak dianggap sebagai suatu hutang. 5)


proyek sehingga menciptakan lapangan kerja baru. 6)

Sebag bagian ian

res resiko iko

ditan itang ggung gung

oleh leh

Piha ihak

Keti Ketig ga

sebagai pihak yang membangun proyek.

24

Peningkatan kualitas infrastruktur melalui penggunaan

7)

peralatan dan teknologi yang canggih dalam rangka efisiensi dan efektifitas. Kerugian Kontrak Bangun Alih Milik Kelola

b.

Adanya Adanya kemungk kemungkinan inan ditetapk ditetapkan an keuntung keuntungan an

1)

ditarg ditargetk etkan an oleh oleh Pihak Pihak Ketiga Ketiga untuk untuk menga menganti ntisip sipasi asi

yang potens potensii

kega kegaga gala lan n proy proyek ek,, bera berada da jauh jauh diat diatas as stan standa dar, r, sehin sehingg gga a mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi. Dala Dalam m bebe bebera rapa pa hal hal dan dan bias biasan anya ya,, Peme Pemeri rint ntah ah

2)

Daer Daerah ah dimi dimint nta a untu untuk k mela melaks ksan anak akan an dan dan meny menyel eles esai aiak akan an tugastugas-tug tugas as sulit, sulit, sepert sepertii masala masalah h pembe pembeba basan san tanah tanah untuk untuk mendirikan fasilitas bersangkutan . Dengan Dengan disera diserahka hkanny nnya a hak kepem kepemili ilikan kan dari dari pihak pihak

3)

keti ketiga ga

kepa kepada da


sete setela lah h


proy proyek ek

sele selesa sai, i, maka maka resi resiko ko peng pengem emba bali lian an inve invest stas asii atau atau proy proyek ek menjadi menjadi tanggung tanggung jawab pemerintah pemerintah sehingga sehingga kewajiban kewajibannya nya untuk memberi atau membayar idle membayar idle capasity. Kelemahan Kontrak Bangun Bangun Alih Milik dan Kelola

c. 1)

Jika Jika pendap pendapata atan n yang yang diperk diperkira irakan kan tidak tidak tercap tercapai, ai,

maka kerugian akan diperoleh secara terus menerus, kesalahan perhitungan mengenai tingkat pengembalian pengembalian modal dari suatu investasi akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi investor. 2)

Harus Harus melak melakuka ukan n studi studi kelaya kelayakan kan yang yang menda mendalam lam

yang memakan biaya yang sangat besar sebab metode Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola ini banyak mengandung resiko dan bersifat spekulatif. 3)

Pihak investor hanya berhak untuk mengoperasikan

dan memeli memelihar hara a obyek obyek Kontra Kontrak k Bangun Bangun Alih Alih Milik Milik dan Kelol Kelola a ters terseb ebut ut sepa sepanj njan ang g jang jangka ka wakt waktu u yang yang tela telah h dite diteta tapk pkan an..

25

Otomatis hak untuk memperoleh keuntungan dari obyek kontrak tersebut hanya terbatas sampai akhir masa kontrak saja.

Kont Kontra rak k Bang Bangun un Kelola Kelola Milik Milik

4.

(Bui (Build ld Oper Operat ate e & Ow Owne ned d

(BOO)) Kont Kontra rak k Bang Bangun un Kelo Kelola la Milik Milikii adal adalah ah meru merupa paka kan n bent bentuk uk kerja erjas sama ama

di

mana ana

Pihak ihak

Ketig etiga a

bert bertan angg ggun ung g

jawa jawab b

dala alam

membang membangun un infrastruk infrastruktur tur termasuk termasuk membiay membiayainya ainya dan selanjutny selanjutnya a mengo engope pera rasi sika kan n

dan dan

meme memeli liha hara rany nya. a.

Piha Pihak k

keti ketiga ga

mend mendap apat at

peng pengem emba bali lian an biay biaya a inve invest stas asi, i, opera operasi si dan dan peme pemeli liha hara raan an sert serta a keunt keuntung ungan an yang yang wajar wajar dengan dengan cara cara memung memungut ut pembay pembayara aran n dari dari pemerintah atas pemakaian infrastruktur tersebut. Dalam pelaksanaan pelaksanaannya, nya, bentuk bentuk kerjasama kerjasama ini Pihak Ketiga diberi diberi tanggu tanggungj ngjawa awab b dan dan hak untuk untuk memb membang angun, un, membia membiayai yai dan selan lanjutn jutnya ya

mengop ngope eras rasikan ikan

dan dan

memelih elihar ara, a,

mempe emperrole oleh

keuntung keuntungan an serta menanggu menanggung ng resiko resiko proyek/ke proyek/kegiatan giatan usaha usaha yang dilakukan. Setelah kerjasama dan pengoprasian berakhir, seluruh aset yang dimiliki oleh pihak swasta tetap menjadi milik yang bersangkutan dan apabila diperlukan pengoperasiannya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kontrak. Keuntungan Kontrak Bangun Kelola Milik

a. 1)


dapat direalisas direalisasikan ikan yaitu tersediany tersedianya a fasilitas fasilitas infrastrukt infrastruktural ural vital secara cepat. 2)



Mengurangi

penggunaan

dana

dari

anggaran

Pemerintah Daerah

26


4)

pembia pembiayaa yaan n metod metoda a Kontrak Kontrak Bangun Bangun Kelola Kelola Milik

ini tidak tidak

dianggap sebagai suatu hutang. Mengikuts Mengikutsertak ertakan an masyaraka masyarakatt dalam pembangu pembangunan nan

5)

proyek sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Seba Sebagi gian an

6)

resi resik ko


oleh oleh

Piha Pihak k

Keti Ketiga ga

sebagai pihak yang membangun proyek. Peningkatan kualitas infrastruktur melalui penggunaan

7)

peralatan dan teknologi yang canggih dalam rangka efisiensi dan efektifitas.

Kerugian Kontrak Bangun Kelola Milik

b.

Adanya Adanya kemungk kemungkinan inan ditetapk ditetapkan an keuntung keuntungan an

1)

ditargetkan ditargetkan oleh oleh Pihak Pihak Ketiga untuk untuk menganti mengantisipas sipasii

yang potensi potensi

kega kegaga gala lan n proy proyek ek,, bera berada da jauh jauh diat diatas as stan standa dar, r, sehin sehingg gga a mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi. Dala Dalam m bebe bebera rapa pa hal hal dan dan bias biasan anya ya,, Peme Pemeri rint ntah ah

2)

Daer Daerah ah dimi dimint nta a untu untuk k mela melaks ksan anak akan an dan dan meny menyel eles esai aiak akan an tugastugas-tug tugas as sulit, sulit, sepert sepertii masala masalah h pembe pembeba basan san tanah tanah untuk untuk mendirikan fasilitas bersangkutan. Dengan Dengan disera diserahka hkanny nnya a hak kepem kepemili ilikan kan dari dari pihak pihak

3)

keti ketiga ga

kepa kepada da


sete setela lah h


proy proyek ek

sele selesa sai, i, maka maka resi resiko ko peng pengem emba bali lian an inve invest stas asii atau atau proy proyek ek menjadi menjadi tanggung tanggung jawab pemerintah pemerintah sehingga sehingga kewajiban kewajibannya nya untuk memberi atau membayar idle membayar idle capasity. Kelemahan Kontrak Bangun Kelola Milik

c. 1)

Jika Jika pendap pendapata atan n yang yang diperk diperkira irakan kan tidak tidak tercap tercapai, ai,

maka kerugian akan diperoleh secara terus menerus, kesalahan perhitungan mengenai tingkat pengembalian pengembalian modal dari suatu investasi akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi investor. 27

Harus Harus melak melakuka ukan n studi studi kelaya kelayakan kan yang yang menda mendalam lam

2)

yang memakan biaya yang sangat besar sebab metode Kontrak Bangun Kelola Milik ini banyak mengandung resiko dan bersifat spekulatif. Pihak investor hanya berhak untuk mengoperasikan

3)

dan memelihara memelihara obyek obyek Kontrak Kontrak Bangun Bangun Kelola Kelola Milik tersebut sepanjang jangka waktu yang telah ditetapkan. Otomatis hak untuk untuk memp mempero eroleh leh keuntu keuntunga ngan n dari dari obyek obyek kontr kontrak ak terseb tersebut ut hanya terbatas sampai akhir masa kontrak saja

Kontrak Kontrak Bangun Bangun Sewa Alih Alih Milik (Build (Build Lease & Transfer Transfer

5.

(BLT)) Kontrak Kontrak Bangun Bangun Sewa Alih Miliki Miliki adalah adalah merupaka merupakan n bentuk kerja erjas sama ama

di

memb memban angu gun n

mana ana

Pih Pihak

infr infras astu tukt ktur ur

Ketig etiga a

term termas asuk uk

bert bertan angg ggun ung g memb membiay iayain ainya ya..

jawa jawab b

untu ntuk

Peme Pemerin rinta tah h

menyewa menyewa infrastruk infrastruktur tur tersebut tersebut melalui melalui perjanjian perjanjian sewa beli kepada kepada Pihak Ketiga selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kont kontra rak k bera berakh khir ir,, maka maka peme pemerin rinta tah h mene menerim rima a peng pengua uasa saan an dan dan kepemilikan infrastruktur tersebut. Secara operasional bentuk BLT adalah merupakan bentuk lain dari BTO, namun dalam hal ini pihak swasta bertanggungjawab untuk membang membangun un proyek proyek termasuk termasuk pembiaya pembiayaanny annya a dan setelah setelah selesai selesai pemb pemban angu guna nann nnya ya

dise disewa waka kan n

untu untuk k

dike dikelo lola la

dan dan

diop dioper eras asik ikan an

pemerintah dengan jangka waktu tertentu. Setelah perjanjian kontrak berakhir, aset proyek yang bersangkutan menjadi milik pemerintah. Keuntungan Kontrak Bangun Bangun Sewa Alih Milik

a. 1)


dapat direalisas direalisasikan ikan yaitu tersediany tersedianya a fasilitas fasilitas infrastruktu infrastruktural ral vital secara secara cepat. Dengan Dengan diberikannya diberikannya kesempa kesempatan tan kepada kepada Pihak Ketiga untuk ikut berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas

28

infr infras astru trukt ktur ur bera berarti rti fasi fasili lita tas s infr infras astr truk uktu turr lebi lebih h cepa cepatt pula pula ters tersed edia ia bagi bagi pema pemaka kaii kare karena na tida tidak k lagi lagi haru harus s berg bergan antu tung ng kepada pemerintah. Terpenuhinya target untuk melaksanakan pemerataan

2)

pembangu pembangunan nan dan upaya upaya mengemb mengembangk angkan an serta memenuh memenuhii kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di daerah-daerah yang membutuhkan. Mengurangi penggunaan dana dari anggaran negara.

3)

Hal Hal

ini ini

merupa rupak kan

kesem esemp patan atan

bagi

peme emerint rinta ah

untuk ntuk

merealokasikan dana yang tersedia. Dengan telah dibiayainya pemban pembangun gunan an fasilit fasilitas as infras infrastru truktu kturr oleh oleh Pihak Pihak Ketiga Ketiga,, maka maka pemerintah dapat mengalihkan dana untuk pembayaran hutang atau membiayai program-program pembangunan kesejahteraan sosial lainnya. 4)

Dapat

mengurangi

beban

pemerintah,

mendistrib mendistribusika usikan n resiko resiko pembangun pembangunan an kepada kepada Pihak Ketiga, Ketiga, meningka meningkatkan tkan kompetisi kompetisi dan meningkat meningkatkan kan kegiatan kegiatan operasi operasi sektor infrastruktur yang bersangkutan. 5)




proyek sehingga menciptakan lapangan kerja baru. b.

Kerugian Bangun Sewa Alih Milik 1)


mengelola aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dan menyerahkan kepada Pihak Ketiga. 2)

Mele Melepa pask skan an

sumb sumber er


pote potens nsia iall

yang yang

berasal dari aset-aset yang dimiliki Pemerintah Daerah. 3)



oleh oleh


untu untuk k


pote potens nsii

29

kega kegaga gala lan n proy proyek ek,, bera berada da jauh jauh di atas atas stan standa dar, r, sehi sehing ngga ga mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi. Kelemahan Kontrak Bangun Sewa Alih Milik

c. 1)

Swasta cenderung hanya mau bekerja sama untuk

memban membangun gun proyek proyek di lokasi lokasi-lo -lokas kasii dan proyek proyek-pr -proye oyek k yang yang sangat menguntungkan. 2)

Bila resiko yang dihadapi swasta terlalu besar, maka

swasta cenderung untuk menaikkan harga mereka. 3)

Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hak

pengua penguasaa saan n dan dan kepem kepemilik ilikan, an, proyek proyek yang yang diban dibangun gun sudah sudah tidak menguntungkan. menguntungkan.

Kontrak Kontrak Rehabilita Rehabilitasi si Alih Milik dan Kelola Kelola

6.

(Rehabilit (Rehabilitation ation

Own & Operate (ROO)) Kontrak Rehabilitasi Rehabilitasi Alih Milik dan Kelola adalah merupakan merupakan bentuk kerja sama di mana suatu fasilitas infrastruktur milik pemerint ah diserahkan kepada Pihak Ketiga untuk diperbaiki dan dioperasikan. Pihak Ketiga mendapat pengembalian biaya rehabilitasi, operasi dan pemelihar pemeliharaan aan serta keuntunga keuntungan n yang wajar wajar dengan cara memungut memungut pembayaran dari pemerintah atas pemakaian infrastruktur tersebut. Keuntungan Kontrak Rehabilitasi Alih Milik Kelola

a. 1)


dapat direalisas direalisasikan ikan yaitu tersediany tersedianya a fasilitas fasilitas infrastruktu infrastruktural ral vital secara secara cepat. Dengan Dengan diberikannya diberikannya kesempa kesempatan tan kepada kepada Pihak Ketiga untuk ikut berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas infr infras astru trukt ktur ur bera berarti rti fasi fasili lita tas s infr infras astr truk uktu turr lebi lebih h cepa cepatt pula pula ters tersed edia ia bagi bagi pema pemaka kaii kare karena na tida tidak k lagi lagi harus harus berg bergan antu tung ng kepada pemerintah.

30


2)

pembangu pembangunan nan dan upaya upaya mengemb mengembangk angkan an serta memenuh memenuhii kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di daerah-daerah yang membutuhkan. Mengurangi

3)

penggunaan

dana

dari

anggaran

Pemerintah Daerah. Dapa Dapatt

4)

meng mengur uran angi gi beba beban n

Peme Pemeri rint ntah ah Daer Daerah ah ,

mendi mendistr stribu ibusik sikan an resiko resiko pemban pembangun gunan an kepad kepada a Pihak Pihak Ketiga Ketiga,, meningka meningkatkan tkan kompetisi kompetisi dan meningkat meningkatkan kan kegiatan kegiatan operasi operasi sektor infrastruktur yang bersangkutan. Memperoleh efisiensi biaya dalam pembangunan dan

5)

operasi jasa infrastrukturnya. Mengikuts Mengikutsertak ertakan an masyaraka masyarakatt dalam pembangu pembangunan nan

6)

proyek sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Sebag bagian ian

7)

res resiko iko

ditan itang ggung gung

oleh leh

Piha Pihak k

Keti Ketiga ga

sebagai pihak yang memperbaiki proyek. Mera Meran ngsa gsang

8)

inv investa estasi si

di

bidan idang g

ind industr ustrii

dan dan

permodalan. Dengan adanya adanya fasilitas-fasilitas fasilitas-fasilitas infrastruktur yang yang lebih baik, maka hal ini akan menjadi salah satu daya tarik untuk mengundang investor untuk menanamkan modalnya. Kerugian Kontrak Rehabilitasi Alih Milik Kelola

b. 1)



oleh oleh


untu untuk k


pote potens nsii


Seme Sement ntar ara a itu peme pemeri rint ntah ah deng dengan an kewa kewaji jiba bann nnya ya

untu untuk k meli melind ndun ungi gi kepe kepent ntin inga gan n umum umum dala dalam m mend mendap apat atka kan n prod produk uk

dan dan

jasa jasa


bers bersan angk gkut utan an,,

meng mengal alam amii

kesulitan untuk menilai kewajaran dari perhitungan-perhitungan yang yang menda mendasar sarii harga harga yang yang diajuk diajukan an dalam dalam usulan usulan proyek proyek tersebut.

31

Kelemahan Kontrak Rehabilitasi Alih Milik Kelola

c.

Jika ika

1)

arus arus


yang yang

dipe diperk rkir irak akan an

tida tidak k

tercapai, maka kerugian akan diperoleh secra terus menerus. Kesalahan perhitungan mengenai tingkat pengembaian modal dari dari suatu suatu invest investasi asi akan akan menimb menimbulk ulkan an kerugi kerugian an yang yang tidak tidak sedikit bagi investor. banyak resiko yang dihadapi dan dibebankan kepada

2)

Pihak ketiga. Pihak Ketiga hanya hanya bertindak bertindak untuk mengopera mengoperasikan sikan

3)

dan memelihara dari obyek kontrak tersebut untuk jangka waktu tert terte entu ntu

sehin ehingg gga a

ia

tid tidak

berha erhak k

untuk tuk

memil emilik ikii

dan

mengo mengoper perasi asian an obyek obyek BOT terseb tersebut ut meleb melebihi ihi jangka jangka waktu waktu yang ditetapkan.

Kontrak Kontrak Rehabilitas Rehabilitasii Kelola Kelola dan Alih Milik (Rehabilitation (Rehabilitation

7.

Operate & Transfer (ROT)) Kont Kontra rak k Reha Rehabi bilit litas asii Kelo Kelola la dan dan Alih Alih Milik Milik adal adalah ah bent bentuk uk kerjasama di mana aset atau infrastruktur milik pemerintah diserahkan kepad kepada a Pihak Pihak ketiga ketiga untuk untuk diperb diperbaik aiki, i, dioper dioperasi asikan kan dan dipeli dipelihar hara a dalam dalam jangka jangka waktu tertentu tertentu..

Pada Pada waktu berakhir berakhirnya nya kerjasa kerjasama ma

fasilitas tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah. Keuntungan Kontrak Bangun Rehabilitasi Kelola Alih Milik

a. 1)


penggu nggun naan

dana dana

dari dari

anggar ggara an




Meng Mengik ikut utse serta rtaka kan n

masy masyar arak akat at

dalam dalam

perb perbai aika kan n

fasilitas infrastruktur sehingga menciptakan lapangan kerja baru. 4)

Sebag Sebagian ian resiko resiko ditang ditanggu gung ng oleh oleh swasta swasta sebagai sebagai

pihak yang membangun membangun proyek.

32

Kerugian Kontrak Bangun Rehabilitasi Kelola Alih Milik

b.

Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan oleh developer untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek, berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi. Kelemahan Kontrak Bangun Rehabilitasi Kelola Alih Milik

c. 1)

Pihak Pihak ketiga ketiga

cende cenderun rung g hanya hanya mau bekerja bekerja sama sama

untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas infrastruktur dan di lokasilokasi yang sangat menguntungkan. 2)

Bila resiko yang dihadapi dihadapi Pihak Ketiga terlalu besar,

maka Pihak ketiga ketiga cenderung untuk menaikkan harga harga mereka.

Kontrak Kontrak Bangun Bangun Kembang Kembang Kelola Kelola dan Alih Milik Milik (Develop (Develop

8.

Operate & Transfer (DOT)) Merupakan bentuk bentuk kerjasama di mana Pihak Ketiga diberi hak untuk untuk menge mengemb mbang angkan kan prasar prasarana ana yang yang sudah sudah ada. ada. Pihak Pihak Ketiga Ketiga diberikan peluang untuk mengembangkan mengembangkan potensi dan pengelolaannya yang diintegrasikan dalam kerjasama induk. Keuntungan Kontrak Bangun Kembang Kelola Alih Milik

a. 1)

Pengemb Pengembangan angan prasarana prasarana yang telah direncanaka direncanakan n

dapat direalisasikan dengan cepat. Terpenuhinya target untuk melaks laksa anak nakan

pem pemerata rataan an

menge mengemb mbang angka kan n

serta serta

pemb embangu angun nan

memenu memenuhi hi

dan

kebutu kebutuhan han

upay upaya a

infrast infrastruk ruktur tur

dengan teknologi baru di daerah-daerah yang membutuhkan. 2)

Mengurangi

penggunaan

dana

dari

anggaran


Dapat

mengurangi

beban

pemerintah,

mendistribusikan resiko pembangunan kepada pihak Ketiga

33


4)

operasi jasa infrastrukturnya. Mengikuts Mengikutsertak ertakan an masyaraka masyarakatt dalam pembangu pembangunan nan

5)

proyek sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Peningkata Peningkatan n efisiensi efisiensi di bidang bidang konstruks konstruksi, i, operasi operasi

6)

dan pemeliharaan dari prasarana publik. lah hasil seleksi. Seba Sebagi gian an

7)

resi resik ko


oleh oleh

Piha Pihak k

Keti Ketiga ga

sebagai sebagai pihak pihak yang membangun membangun proyek. proyek. pasar modal dalam negeri. Kerugian Kontrak Bangun Kembang Kelola Alih Milik

b.


1)

mengelola aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dan menyerahkan kepada pihak Ketiga. Adany Adanya a kemung kemungkin kinan an diteta ditetapk pkan an keunt keuntun ungan gan yang yang

2)


oleh oleh


untu untuk k


pote potens nsii

kega kegaga gala lan n proy proyek ek,, bera berada da jauh jauh di atas atas stan standa dar, r, sehi sehing ngga ga mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi. Seme Sement ntar ara a itu peme pemeri rint ntah ah deng dengan an kewa kewaji jiba bann nnya ya

3)


dan dan

jasa jasa




kesulitan untuk menilai kewajaran dari perhitungan-perhitungan yang yang menda mendasar sarii harga harga yang yang diajuk diajukan an dalam dalam usulan usulan proyek proyek tersebut. Kelemahan Kontrak Bangun Kembang Kelola Alih Milik Milik

c. 1)


mengemb mengembangka angkan n prasarana prasarana dan di lokasi-loka lokasi-lokasi si yang sangat sangat menguntungkan. 2)

Bila re resiko ya yang di dihadapi sw swasta te terlalu be besar, ma maka

swasta cenderung untuk menaikkan harga mereka.

34

Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Alih Milik (Add Operate

9.

& Transfer (AOT)) Kontra ntrak k ban bangun gun Tamba ambah h kelol elola a dan Ali Alih Mili Milik k adal adala ah merup merupaka akan n bentuk bentuk kerjasa kerjasama ma di mana mana Pihak Pihak Ketiga Ketiga perluasan atau

melak melakuka ukan n

penambahan tertentu atas fasilitas infrastruktur yang

sudah sudah ada, termasuk termasuk melakuka melakukan n rehabilitas rehabilitasii yang diperlukan diperlukan.Dala .Dalam m pelaksanaanya, bentuk kerjasama ini pihak swasta memperoleh hak untu untuk k

melak elakuk ukan an

perl perlua uasa san n

atau atau

pena penam mbaha bahan n

suat suatu u

fasi fasili lita tas s

prasarana atau sarana yang sudah ada yang dimiliki oleh pemerintah, termasuk melakukan rehabilitasi yang dilakukan. Pemb Pember eria ian n hak hak peng pengel elol olaa aan n kepa kepada da Piha Pihak k keti ketiga ga dapa dapatt dilakukan sebatas prasarana dan sarana yang diperluas atau ditambah atau keseluruhan sistem prasarana dan sarana, baik yang sudah ada maupun yang belum. Keuntungan Kontrak Bangun Tambah Kelola Alih Milik

a. 1)

Pengembangan fasilitas prasarana atau sarana yang

telah direncanakan dapat direalisasikan dengan cepat. 2)




penggu nggun naan

dana dana

dari dari

anggar ggara an


Dapat

mengurangi

beban

pemerintah,

mendistrib mendistribusika usikan n resiko resiko pembangun pembangunan an kepada kepada Pihak Ketiga, Ketiga, meningka meningkatkan tkan kompetisi kompetisi dan meningkat meningkatkan kan kegiatan kegiatan operasi operasi sektor infrastruktur yang bersangkutan. 5)


operasi jasa infrastrukturnya.

35

Mengikutsertakan masyarakat dalam pengembangan

6)

fasilitas prasarana atau sarana sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Seba Sebagi gian an

7)

resi resik ko


oleh oleh

Piha Pihak k

Keti Ketiga ga

sebagai sebagai pihak yang melakuka melakukan n perluasan perluasan atau penambaha penambahan n sert serta a

reha rehabi bili lita tasi si

fasi fasili lita tas s

pras prasar aran ana a

atau atau

sara sarana na

yang yang

diperlukan. Kerugian Kontrak Bangun Tambah Kelola Alih Milik

b.


1)


oleh oleh


untu untuk k


pote potens nsii

kega kegaga gala lan n proy proyek ek,, bera berada da jauh jauh di atas atas stan standa dar, r, sehi sehing ngga ga mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi. Seme Sement ntar ara a itu peme pemeri rint ntah ah deng dengan an kewa kewaji jiba bann nnya ya

2)


dan dan

jasa jasa




kesulitan untuk menilai kewajaran dari perhitungan-perhitungan yang yang mend mendas asar arii harg harga a yang yang diaj diajuk ukan an dalam dalam usul usulan an proy proyek ek tersebut. 3)

Dala Dalam m bebe bebera rapa pa hal hal

dan dan

bias biasan anya ya,,


diminta diminta untuk melaksana melaksanakan kan dan menyelesa menyelesaikan ikan tugas-tuga tugas-tugas s yang sulit, seperti masalah pembebasan lahan untuk melakukan perluasan perluasan atau penamba penambahan han fasilitas fasilitas prasarana prasarana atau sarana sarana bersangkutan. Kelemahan Kontrak Bangun Tambah Kelola Alih Milik

c. 1)


mengelola fasilitas-fasilitas prasarana atau sarana dan di lokasilokasi yang sangat menguntungkan. 2)

Bila re resiko ya yang di dihadapi Pi Pihak ke ketiga te terlalu be besar,

maka Pihak ketiga cenderung untuk menaikkan harga mereka.

10.

Kontrak Bangun Konsesi (Consession Contract)

36

Kontr Kontrak ak Konses Konsesii adalah adalah bentuk bentuk kerjas kerjasama ama di mana mana Pihak Pihak Ketiga diberi tanggungjawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas seba sebagi gian an

atau atau

selu seluru ruh h

sist sistem em


tert terten entu tu,,

term termas asuk uk

pengopera pengoperasian sian dan pemelihar pemeliharaan aan fasilitas fasilitas serta pemberian pemberian layanan layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerja. Keuntungan Kontrak Konsesi

a. 1)

Pengem ngemb banga angan n

dire direnc ncan anak akan an

dapa dapatt

siste istem m



lebi lebih h

yang ang

cepa cepat. t.

tela telah h

Deng Dengan an

dibe diberi rika kann nnya ya kese kesemp mpat atan an kepa kepada da Piha Pihak k Ketig Ketiga a untu untuk k ikut ikut berpartisipasi dalam pengembangan fasilitas infrastruktur berarti fasili fasilitas tas infras infrastruk truktur tur lebih lebih cepat cepat pula pula tersed tersedia ia bagi bagi pemaka pemakaii karena tidak lagi harus bergantung kepada Pemerintah Daerah. 2)

Terpenuhinya ta target un untuk me melaksanakan pe pemerataan



penggu nggun naan

dana dana

dari ari

angg nggaran aran

Pemerintah Daerah. 4)


proyek sehingga menciptakan lapangan kerja baru. b.

Kerugian Ko Kontrak Bangun Ta Tambah Kelola Alih Mi Milik lik 1)

Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan

mengelola aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dan menyerahkan kepada pihak Ketiga 2)


ditargetkan oleh developer (pengembang) developer (pengembang) untuk mengantisipasi pote potens nsii kega kegaga gala lan n proy proyek ek,, bera berada da jauh jauh di atas atas stan standa dar, r, sehingga mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi. Sem Sementa entara ra

itu itu

pem pemerin erinta tah h

deng dengan an

kewa kewaji jiba bann nnya ya

untu untuk k

melindungi kepentingan umum dalam mendapatkan produk dan jasa jasa infras infrastru truktu kturr bersan bersangku gkutan tan,, menga mengalam lamii kesul kesulita itan n untuk untuk

37

menilai kewajaran dari perhitungan-perhitungan yang mendasari harga yang diajukan dalam usulan proyek tersebut. c.

Kelemahan Ko Kontrak rak Ba Bangun Ta Tambah Ke Kelol lola Al Alih Milik ilik 1)

Swasta ce c enderung ha h anya ma mau be b ekerja sa s ama un u ntuk

mengelola fasilitas-fasilitas prasarana atau sarana dan di lokasilokasi yang sangat menguntungkan. 2)

Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hak

milik, milik, proyek proyek yang yang semual semual dikelo dikelola la oleh oleh Pihak Pihak Ketiga Ketiga sudah sudah tidak menguntungkan. menguntungkan.

BAB V PERSYARATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KERJASAMA

A.

Persyaratan Kerjasama Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak

Keti Ketiga ga dapa dapatt

dipr diprio iori rita task skan an untu untuk k dila dilaks ksan anak akan an apab apabila ila meme memenu nuhi hi

beberapa beberapa persyaratan persyaratan kelayakan kelayakan suatu suatu kerjasama kerjasama,, baik secara secara hukum, hukum, ekonomi dan sosial . Untuk Untuk

kerjas kerjasam ama a Pemerin Pemerintah tah Daerah Daerah denga dengan n Pihak Ketiga Ketiga

Dalam Negeri antara lain mencakup persyaratan :

38

Kegiatan yang akan dikerjasamakan harus mendukung

1.

penyelenggaraan pemerintah nasional dan daerah serta mendukung pemberdayaan masyarakat. Mem Memperh perhat atik ikan an

2.

prin prinsi sip p

pers persam amaa aan n

kedu kedudu duka kan, n,

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Apabi Apabila la dalam dalam pelaks pelaksana anaan an kerjas kerjasam ama a memb membeba ebani ni

3.

APBD perlu mendapat persetujuan DPRD dan apabila dalam waktu 90 hari hari kerja kerja sejak sejak tangga tanggall diterb diterbitk itkan an surat surat tidak tidak menda mendapat pat jawaba jawaban, n, dinyatakan telah memberikan persetujuan . Pihak Pihak yang yang akan akan melaku melakukan kan kerjas kerjasam ama a dinila dinilaii sehat sehat

4.

oleh Tim Kerjasama. Piha Pihak k yang yang akan akan kerja kerjasa sama ma memp mempun unya yaii kepa kepast stian ian

5.

hukum. Dalam menyusun perjanjian yang mengikat Pemerintah

6.

Daer Daerah ah agar agar berp berped edom oman an kepa kepada da pera peratu turan ran peru perund ndan anga gan n yang yang berlaku. Kerjasama yang akan dilaksanakan tidak bersifat politis

7.

dan tidak bernuansa KKN Apab Apabil ila a

8.

pemba pembang nguna unan n fisik fisik

kerj kerjas asam ama a

yang yang

akan akan

dila dilaku kuka kan n

beru berupa pa

maka maka perlu perlu memperh memperhati atikan kan persyar persyarata atan n lain lain

seperti : a.

Memenuhi Rencana Tata Ruang Daerah .

b.

Gambar/Bestek dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

disahkan oleh Kepala Daerah atas usul Tim Kerjasama . c.

Rencana Kegiatan Kerja dan jadwal disahkan oleh Kepala

Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas usul Tim Kerjasama. d.

Menyusun study Analisa Lingkungan .

e.

Perizi Perizinan nan sesua sesuaii denga dengan n peratu peraturan ran perun perundan dangan gan yang yang

berlaku.

39

Untuk Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga Luar Negeri harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut : Kerjasama tersebut harus merupakan pelengkap dalam

1.

pelaksanaan pembangunan pembangunan nasional dan daerah. Kerjasama tersebut harus sesuai dengan kewenangan

2.

Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Kerjasama tersebut harus sesuai dengan kebijakan dan

3.

renc rencan ana a


daer daerah ah,,

dan dan

seja sejala lan n

deng dengan an

prog progra ram m

pembangunan pembangunan nasional. Tidak Tidak mengg menggang anggu gu stabil stabilita itas s politik politik dan keama keamanan nan

4.

dalam negeri. Tidak Tidak menggang mengganggu gu stabilitas stabilitas perekonom perekonomian ian nasional nasional

5.

dan daerah. Tidak Tidak menga mengarah rah kepada kepada campur campur tangan tangan asing asing atas atas

6.

urusan dalam negeri masing-masing negara. Aman Aman diti ditinj njau au dari dari berb berbag agai ai segi segi,, teru teruta tama ma seca secara ra

7.

politis, keamanan, juridis dan tekhnis. Memper Memperhat hatika ikan n prinsip prinsip persam persamaan aan kedudu keduduka kan n dan dan

8.

tidak saling memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dirancang dalam bentuk program, proyek atau kegiatan

9.

berda berdasar sarka kan n kebutu kebutuhan han nyata nyata daerah daerah yang yang memilik memilikii skala skala priori prioritas tas tinggi. 10.

Mempunyai re rencana ya yang jelas bagi pe pemeliharaan da dan

kelan lanjuta jutan n

ses sesuda udah

prog progrram, am,

proy royek

atau atau

kegia egiata tan n

selesa lesaii

dilaksanakan. 11. tida tidak k

Pembentukan kerjasama tidak memberatkan daerah, sali saling ng

memak emaksa saka kan n

kehe kehend ndak ak

masin asingg-ma masi sing ng

dan dan

tida tidak k

40

mengarah kepada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara.

Tahapan Pelaksanaan Kerjasama

B.

Prose Proses s tahapa tahapan n pelak pelaksan sanaan aan Kerjas Kerjasam ama a Pemerin Pemerintah tah Daerah Daerah deng dengan an Piha Pihak k Ketig Ketiga a dapa dapatt dilak dilakuk ukan an deng dengan an dua dua cara cara yaitu yaitu atas atas inisiatif/p inisiatif/prakars rakarsa a Pemerintah Pemerintah Daerah Daerah

dan atas Inisiatif/p Inisiatif/prakars rakarsa a Pihak

Ketiga , masing – masing sebagai berikut : Pela Pelaks ksan anaa aan n

1.

Kerj Kerjas asam ama a


Dae Daera rah h

dengan Pihak Ketiga atas inisiatif/prakarsa Pemerintah Daerah , dengan tahapan sebagai berikut : a.

Pembentukan Tim

Pemerintah Daerah membentuk Tim Kerjasama dengan Keputusan Kepala Daerah dengan susunan keanggotaan : - Ketua

:

Sekretaris Sekretaris Daerah Daerah Provinsi/K Provinsi/Kabup abupaten/ aten/ Kota

- Wakil Ketua

:

Bappeda Prov/Kabupaten/Kota/Kota

- Sekr Sekret etar aris is

:

Biro Biro

yang yang

memb membid idan angi gi

Kerj Kerjas asam ama/ a/

Bagian yang Membidangi kerjasama - AnggotaTe AnggotaTetap tap

:

Biro Biro Hukum/Bag Hukum/Bagian ian Hukum/Pera Hukum/Perangkat ngkat Daerah yang membidangi urusan yang dikerjasamakan

- Anggota Tidak Tetap : b.

Perangkat Daerah terkait

Indentifikasi

Pada tahap ini perlu dilakukan indentifikasi dan inventarisasi jenis potensi pelayanan publik yang akan dikerjasamakan baik dalam pelayanan publik bidang administrasi, barang, jasa maupun bidang pengembangan pengembangan sektor unggulan. Dari hasil hasil indentifika indentifikasi si tersebut tersebut ditentukan ditentukan skala prioritas prioritas bidang bidang yang akan dikerjasamakan dan dan disusun suatu analisa yang secara umum dapat dapat menggambarkan menggambarkan antara lain : aspek kelayakan kelayakan teknis,

41

kondisi fisik sosial ekonomi, sistem dan fasilitas pelayanan publik yang ang

suda udah

ada, da,

pene eneliti litia an

dampa ampak k

ling lingk kungan ngan,,

eva evaluas luasii

perancangan dan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan, prakiraan biaya operasional dan pendapatan yang dihasilkan serta analisa keuangan dan ekonomi. c.

Pemilihan Bentuk Kerjasama

Melakukan Melakukan kerjasama kerjasama Pemerinta Pemerintah h Daerah Daerah dengan dengan Pihak Ketiga meru merupa paka kan n salah salah satu satu dari dari pili piliha han n yang yang diha dihada dapi pi Peme Pemerin rinta tah h Daerah Daerah.. Untuk Untuk itu dalam dalam menen menentuk tukan an piliha pilihan n bidang bidang pelay pelayana anan n Publ Publik ik yang yang akan akan dike dikerja rjasa sama maka kan n

dibu dibutu tuhk hkan an pert pertim imba bang ngan an--

pertimbangan yang matang. Cara Cara yang yang efek efektif tif untu untuk k mene menentu ntukan kan piliha pilihan n

tersebu tersebutt

adalah adalah

dengan dengan mempelaj mempelajari ari hakekat hakekat bidang bidang yang akan dikerjasam dikerjasamakan akan atau kebutuhan yang diperlukan akan dapat memberikan dampak posi positi tiff

dan dan

nilai nilai tamb tambah ah terh terhad adap ap pela pelaya yana nan, n, meni mening ngka katk tkan an

kesejahte kesejahteraan raan masyarak masyarakat at maupun maupun meningka meningkatkan tkan perkonomia perkonomian n Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Ben Bentuk tuk

kerja erjas sama ama

yang

dip dipilih ilih

Pemer emerin inta tah h

Daer Daera ah

harus arus

mengu menguntu ntungk ngkan an dan dapat dapat diukur diukur dan diteta ditetapka pkan n berdas berdasark arkan an kesepakatan. d.

Penyusunan Kerangka Acuan

Untuk Untuk melak melaksa sanak nakan an kegiat kegiatan an kerjas kerjasama ama Pemerin Pemerintah tah Daerah Daerah denga dengan n Pihak Pihak Ketiga Ketiga,, agar agar dapat dapat menen menentuk tukan an apakah apakah pekerj pekerjan an yang yang dila dilaku kuka kan n itu feaseble dan dan dapa dapatt menc mencap apai ai hasi hasill yang yang maksimal maka Pemerintah Pemerintah Daerah (Tim Kerjasama) perlu terlebih dahulu menyusun proposal kerja sebagai kerangka acuan (TOR) yang isinya antara lain mencakup : 1)

Latar Belakang

2)

Maksud dan tujuan kerjasama

3)

Ruan uang Lingk ingka ap Kerja erjas sama ama

4)

Sasaran Jangka Pendek dan Jangka Panjang

42

5)

Potensi/Spesifikasi

bidang

yang

akan

menjadi

obyek

kerjasama 6)

Sum Sumber ber pemb pembia iaya yaan an kerj kerjas asam ama a

7)

Tata Tataca cara ra peng pengel elol olaa aan n ker kerja jasa sam ma

8)

Jang Jangka ka wak waktu tu pel pelak aksa sana naan an ker kerja jasa sama ma

9)

Kelan Kelanjut jutan an dan pemel pemeliha iharaa raan n hasil hasil pasca pasca kerjas kerjasama ama..

10) 10) Kons Konsul ulta tasi si deng dengan an DPRD DPRD untu untuk k memp memper erol oleh eh masu masuka kan n dan dan persetujuan. 11) 11) Apab Apabil ila a dipe diperl rluk ukan an sebe sebelu lum m meny menyus usun un prop propos osal al kerj kerjas asam ama a dapat melakukan studi banding. e.

Penawaran Kerjasama

Untu Untuk k mend mendap apat atka kan n partn partner er kerja kerjasa sama ma (Pih (Pihak ak Keti Ketiga ga)) yang yang bonafi bonafide de dan untuk untuk menja menjaga ga transp transpara aransi nsi dalam dalam pelaks pelaksan anaan aan kerjasama maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penawaran seca secara ra terb terbuk uka a untu untuk k memi memili lih h calo calon n

Inve Invest stor or sesu sesuai ai deng dengan an

peratu peraturan ran perunda perundanga ngan n yang yang berlaku, berlaku, antara antara lain lain

Pemeri Pemerinta ntah h

Daerah menawarkan secara umum umum melalui melalui papan pengumuman, pengumuman, media masa maupun media elektronika atas rencana kerjasama tersebut. Dari para calon investor yang berminat dan mengajukan penawaran penawaran dapat dipilih dipilih calon yang memenuh memenuhii persyarata persyaratan n dan mampu secara finansial maupun teknis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang ditawarkan. Penilaian Proposal

f.

Setiap calon investor ( Pihak Ketiga ) yang mengajukan penawaran untuk untuk melakuk melakukan an kerjasa kerjasama ma dengan dengan

Pemeri Pemerinta ntah h Daerah Daerah agar

dilampiri usulan rencana kerjasama/proposal yang isinya antara lain mencakup : 1)

Latar belakang.

2)

Maksud dan tujuan.

3)

Obje Objek k (jen (jenis is usa usaha ha)) kerj kerjas asam ama a yang yang diu diusu sulk lkan an..

4)

Bentuk dan mekanisme kerjasama yang diusulkan.

5)

Renc Rencan ana a Biay Biaya a dan dan pola pola bag bagii hasi hasill yang yang diu diusu sulk lkan an..

43

Proposal yang diajukan harus dilampiri : 1)

Akte Pendirian

2)

Kedudukan / alamat perusahaan / LSM / Yayasan

3)

Copy anggaran dasar (AD) perusahaan / LSM / Yayasan

4)

Referensi Bank

5)

Laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan)

6)

Susunan pimpinan (Direksi, Komisaris, dsb)

7)

Pengalaman kerja/rekomendasi

8)

Copy NPWP

9)

Informasi lain yang menunjang

Dari seluruh penawaran yang masuk, Tim kerjasama melakukan prakua prakualifi lifikas kasii dan dan penila penilaian ian terhad terhadap ap propos proposal al yang yang diusu diusulka lkan. n. Setela Setelah h melal melalui ui proses proses penila penilaian ian dokume dokumen n baik baik harga harga maupu maupun n tehnis dan persyaratan lainnya, ditentukan urutan hasil penilaian yang yang dituang dituangkan kan dalam dalam Berita Berita Acara Acara Penila Penilaian ian dan selan selanjutn jutnya ya dilaporkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan prin prins sip

calon lon

pemen emena ang

yang

aka akan

dipil ipilih ih

melaks laksan anak akan an

kerjasama. Penyusunan Kesepakatan Bersama (MoU)

g.

Kepada

calon

pemenang

utama

dapat

diberikan

suatu

Kesepakat Kesepakatan an Bersama Bersama (MoU) dalam rangka memudah memudahkan kan calon Investor untuk menindaklanjuti komitmennya dengan pihak ketiga lainnya. Dalam Dalam penyusu penyusunan nan MoU agar agar memu memuat at

aspekaspek-asp aspek ek sebagai sebagai

berikut : 1)

Identitas masing-masing masing-masing pihak

2)


3)

Subyek dan obyek kerjasama

4)

Ruang lingkup kerjasama

5)

Cara pelaksanaan kerjasama

6)

Jangka waktu

7)

Penyelesaian perselisihan

44

8)

Renc Rencan ana a Pemb Pembia iaya yaan an dan dan sumb sumber erda dana nany nya a

Kesepa Kesepakat katan an Bersam Bersama a yang yang telah telah ditand ditanda a tanga tangani ni oleh oleh Kepala Kepala Daerah diberitahukan kepada DPRD. Perjanjian Kerjasama

h.

Untu Untuk k menj menjam amin in kepa kepast stia ian n dan dan keku kekuat atan an huku hukum, m, peng pengat atur uran an Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah Daerah dan Pihak Ketiga, Ketiga, yang isinya antara antara lain : 1)

Identitas para pihak

2)

Rumusa Rumusan n peker pekerjaa jaan n melip meliputi uti,, obyek obyek/su /suby byek ek peke pekerja rjaan, an, ling lingkup kup pekerjaan, nilai pekerjaan dan batas waktu pelaksanaan.

3)

Masa pertanggungjawaban pertanggungjawaban atau pemeliharaan, jangka waktu pertanggun pertanggungan/ gan/peme pemelihara liharaan an yang menjadi menjadi tanggung tanggung jawab masing-masing masing-masing pihak.

4)

Tena Tenaga ga ahli ahli yang yang memua emuatt juml jumlah ah,, klas klasif ifik ikas asii dan dan kuali ualifi fika kasi si untuk melaksanakan pekerjaan kerjasama.

5)

Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melaksanakan kerjasama

6)

Cara pembayaran

7)

Cidera Cidera janji janji yang yang memua memuatt ketentu ketentuan an tentan tentang g tanggun tanggungjawa gjawab b dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian.

8)

Penyeles Penyelesaian aian perselisiha perselisihan, n, yang yang memua memuatt ketentuan ketentuan tentang tentang tatacara penyelesaian perselisihan akibat ketidak pastian.

9)

Pemutu Pemutusan san perjan perjanjia jian n kerjas kerjasama ama / kontra kontrak k yang yang memuat memuat tentang pemutusan perjanjian kerjasama / kontrak yang timbul akibat tidak dapat dipenuhi kewajiban salah satu pihak.

10) Keadaan

memaksa,

yang

memuat

ketentuan

tentang

kewajiban masing-masing penyedia jasa dan atau pengguna jasa atas kegagalan penyelesaian pekerjaan. 11) Kegag Kegagala alan n penyel penyelesa esaian ian pekerja pekerjaan, an, yang memuat memuat ketentu ketentuan an tentang kewajiban penyedia jasa dan atau pengguna jasa atas kegagalan penyelesaian pekerjaan.

45

12) Perlin Perlindun dungan gan pekerj pekerjaan aan,, yang yang memuat memuat ketent ketentuan uan tentan tentang g kewajiban kewajiban para pihak dalam pelaksana pelaksanaan an keselamata keselamatan n dan kesehatan kerja serta jaminan sosial. 13) Aspek Aspek lingku lingkunga ngan, n, yang memu memuat at kewajib kewajiban an para pihak pihak dalam dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan. 14) Ketent Ketentuan uan-ke -keten tentua tuan n lain yang yang disepak disepakati ati.. Pela Pelaks ksan anaa aan n

2.



Dae Daera rah h

dengan Pihak Ketiga atas inisiatif/prakarsa Pihak Ketiga Renc Rencan ana a


Peme Pemeri rint ntah ah Daer Daerah ah deng dengan an Piha Pihak k

Keti Ketiga ga

dimung dimungkin kinkan kan adany adanya a inisia inisiatif/ tif/pra prakar karsa sa dari dari calon calon Invest Investor or (Pihak (Pihak Ketiga Ketiga). ). Untuk Untuk hal terseb tersebut ut setela setelah h calon calon Invest Investor or (Pihak (Pihak Ketiga Ketiga)) menyamp menyampaikan aikan surat surat permohon permohonan, an, tahapan tahapan pelaksana pelaksanaan an kerjasama kerjasama adalah sebagai berikut : a.

Pernyataan Kesediaan Pemerintah Daerah.

Setela Setelah h memp mempela elajar jarii usulan usulan penawa penawaran ran Calon Calon Invest Investor or (Pihak (Pihak Ketiga) dan usulan tersebut sesuai dengan program dan rencana pengem pengemban bangan gan pelaya pelayana nan n publik publik yang yang akan akan dilaks dilaksana anakan kan oleh oleh Pemerin Pemerintah tah Daerah Daerah maka, maka, Pemeri Pemerinta ntah h Daerah Daerah menya menyamp mpaik aikan an pernyataan kesediaan melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga. b.

Pembentukan Tim .

Untuk pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Keti Ketiga ga maka maka perlu perlu dibe dibent ntuk uk Tim Tim Kerja Kerjasa sama ma deng dengan an susu susuna nan n keanggotaan sebagai berikut : - Ketu Ketua a

:

Sekr Sekret etar aris is Daer Daerah ah Prov Provin insi si/K /Kab abup upat aten en// Kota

- Wakil Katua

:

Bappeda Prov/Kabupaten/Kota/Kota

- Sekr Sekret etar aris is

:

Biro Biro

yang yang

memb membid idan angi gi

Kerj Kerjas asam ama/ a/

Bagian yang Membidangi kerjasama - AnggotaT AnggotaTetap etap

:

Biro Biro Hukum/Bag Hukum/Bagian ian Hukum/Pera Hukum/Perangkat ngkat Daerah yang Membidangi urusan yang dikerjasamakan

- Anggota Anggota Tidak Tetap :

Perangkat Perangkat Daerah Daerah terkait terkait

46

c.

Penyusun Kerangka Acuan

Untuk melaksanakan kegiatan kerjasama atas usulan Pihak Ketiga, dan menga mengantis ntisipa ipasi si pengem pengemban bangan gan Kerjas Kerjasama ama dengan dengan Pihak Pihak Ketiga Ketiga dalam dalam bidang bidang yang lain lain maka maka Pemeri Pemerinta ntah h Daerah Daerah ( Tim Kerj Kerjas asam ama a ) perlu perlu sege segera ra meny menyus usun un prop propos osal al kerj kerja a seba sebaga gaii kerangka acuan (TOR) yang isinya antara antara lain mencakup mencakup : 1)

Latar Belakang

2)


3)

Ruang Lingkap Kerjasama

4)

Sasaran Jangka Pendek dan Jangka Panjang

5)

Pote Potens nsi/ i/Sp Spes esif ifik ikas asii

bida bidang ng

yang yang

akan akan

menj menjad adii

obye obyek k

kerjasama 6)

Sumber pembiayaan kerjasama

7)

Tatacara pengelolaan kerjasama

8)

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama

9)

Kelanjutan dan pemeliharaan hasil pasca kerjasama.

10) Konsultas Konsultasii dengan dengan DPRD untuk untuk memperoleh memperoleh masukan masukan dan persetujuan. d.

Pernyataan

Minat

Pihak

Ketiga

untuk

Bekerjasama (LoI) Pernyataan Pernyataan kesediaan kesediaan Pemerinta Pemerintah h Daerah Daerah bekerjasa bekerjasama ma dengan dengan Pihak Pihak Ketiga Ketiga yang yang disam disampai paika kan n kepada kepada calon calon Invest Investor or (Pihak (Pihak Ketiga) agar ditindaklanjuti diti ndaklanjuti Pihak Ketiga menyampaikan Pernyataan Minat /Leter of Intent (LoI) yang isinya antara lain : 1)

Menyatakan

kehendak

untuk

berpartisipa ipasi

dalam lam

pelak pelaksan sanaan aan pengem pengemban bangan gan pelaya pelayanan nan publik publik yang yang akan akan dikerjasamakan. 2)

Kesanggupan tunduk pada ketentuan–ketentuan ketentuan–ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kerjasama.

3)

Kesanggupan

untuk

memenuhi

ketentuan

tehnis

dan

keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama.

47

Dan dilampiri Proposal Proposal yang isinya antara lain mencakup mencakup : 1)

Latar belakang

2)

Maksud dan tujuan.

3)

Objek (jenis usaha) kerjasamakan yang diusulkan

4)

Bentuk dan mekanisme kerjasama yang diusulkan

5)

Rencana Biaya dan pola bagi hasil yang diusulkan.

Proposal yang diajukan harus dilampiri : 1)

Tanda Daftar Rekanan (TDP) / LSM / Yayasan

2)

Akte Pendirian

3)

Kedudukan / alamat perusahaan / LSM / Yayasan

4)

Copy anggaran dasar (AD) perusahaan / LSM / Yayasan

5)

Referensi Bank

6)

Laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir

7)

Susunan pimpinan (Direksi, Komisaris, dsb)

8)

Pengalaman kerja / rekomendasi

9)

Copy NPWP

10) Informasi lain yang menunjang. e.

Penilaian Proposal

Tim kerjasama kerjasama melakuka melakukan n dis disampa ampaik ikan an

calo calon n

penilaian penilaian terhadap terhadap

Inve Invest stor or

(Pih (Pihak ak

Keti Ketiga ga). ).

Proposal Proposal yang Peni Penila laia ian n

yang yang

dilaku dilakukan kan menca mencakup kup dokume dokumen n baik baik harga harga maupu maupun n teknis teknis dan persyaratan lainnya dilanjutnya dengan negosiasi untuk mendapat harga harga yang yang kompe kompetiti titif. f. Hasiln Hasilnya ya dituan dituangka gkan n dalam dalam Berita Berita Acara Acara Peni Penilai laian an dan dan nego negosi sias asii yang yang sela selanj njut utny nya a dila dilapo pork rkan an kepa kepada da Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan prinsip calon yang akan melaksanakan kerjasama. Penyusunan Kesepakatan Bersama (MoU)

f.

Kepada

calon

pemenang

utama

dapat

diberikan

suatu

Kesepakat Kesepakatan an Bersama Bersama (MoU) dalam rangka memudah memudahkan kan calon Investor untuk menindaklanjuti komitmennya dengan pihak ketiga lainnya.

48

Dalam Dalam penyusu penyusunan nan MoU agar agar memu memuat at

aspekaspek-asp aspek ek sebagai sebagai

berikut : 1)

Identitas masing-masing masing-masing pihak

2)


3)

Subye byek da dan oby obyek ek kerja erjas sama ama

4)

Ruang lingkup kerjasama

5)

Cara pelaksanaan kerjasama

6)

Jangka waktu

7)

Penyelesaian perselisihan

8)

Rencana Pembiayaan dan sumberdananya sumberdananya

Kesepa Kesepakat katan an Bersam Bersama a yang yang telah telah ditand ditanda a tanga tangani ni oleh oleh Kepala Kepala Daerah diberitahukan kepada DPRD. g.

Perjanjian Kerjasama

Untu Untuk k menj menjam amin in kepa kepast stia ian n dan dan keku kekuat atan an huku hukum, m, peng pengat atur uran an kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, dalam perjanjian tersebut antara lain memuat : 1)

Identitas para pihak.

2)

Rumusan pekerjaan meliputi, obyek/subyek pekerjaan, lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan dan batas waktu pelaksanaan.

3)

Masa pertanggungjawaban pertanggungjawaban atau pemeliharaan, jangka waktu pertanggun pertanggungan/ gan/peme pemelihara liharaan an yang menjadi menjadi tanggung tanggung jawab masing-masing masing-masing pihak.

4)

Tenaga Tenaga ahli ahli yang yang memuat memuat jumlah, jumlah, klasifika klasifikasi si dan dan kualifika kualifikasi si untuk melaksanakan pekerjaan kerjasama.

5)

Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melaksanakan kerjasama

6)

Cara pembayaran

7)

Cidera Cidera janji janji yang yang memua memuatt ketentu ketentuan an tentan tentang g tanggun tanggungjawa gjawab b dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban daam perjanjian

8)

Penyeles Penyelesaian aian perselisiha perselisihan, n, yang yang memua memuatt ketentuan ketentuan tentang tentang tatacara penyelesaian perselisihan akibat ketidak pastian

49

9)

Pemutu Pemutusan san perjan perjanjia jian n kerjas kerjasama ama / kontra kontrak k yang yang memuat memuat tentang pemutusan perjanjian kerjasama / kontrak yang timbul akibat tidak dapat dipenuhi kewajiban salah satu pihak

10) 10) Kead Keadaa aan n

mem memaks aksa,

yang ang

memua emuatt

kete ketent ntua uan n

tent tentan ang g

kewa kewaji jiba ban n peny penyed edia ia jasa jasa dan dan atau atau peng penggu guna na jasa jasa atas atas kegagalan penyelesaian pekerjaan 11) Kegagalan penyelesaian pekerjaan, yang yang memuat memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan atau pengguna jasa atas kegagalan penyelesaian pekerjaan 12) Perlin Perlindun dungan gan pekerj pekerjaan aan,, yang yang memuat memuat ketent ketentuan uan tentan tentang g kewajiban kewajiban para pihak dalam pelaksana pelaksanaan an keselamata keselamatan n dan kesehatan kerja serta jaminan sosial 13) Aspek lingkungan, yang yang memuat memuat kewajiban kewajiban para para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan 14) Ketentuan – ketentuan lain yang disepakati.

50

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJASAMA

Dalam tahap pelaksana pelaksanaan an kerjasam kerjasama, a, tidak tertutup tertutup kemungkin kemungkinan an terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang bekerjasama. Jika hal ini terjadi maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam MoU dan dapat dilakukan dengan : 1. Musyawarah antar pihak yang yang bekerjasama bekerjasama Dalam hal ini kedua belah pihak saling bermusyawarah untuk mencapai kata kata mufa mufaka katt terh terhad adap ap pers persol olan an yang yang dipe dipers rsen engk gket etak akan an,, sehi sehing ngga ga keduanya merasa puas atas hasil musyawarah musyawarah tersebut 2. Mediasi ADR (Alternatif Disputes Resolution) Menangani perselisihan dilakukan melalui penyelesaian damai dipimpin oleh seorang Mediator, Mediator, cara ini akan efektif kalau para para pihak mempunyai mempunyai kein keingi gina nan n

untu untuk k

meny menyele elesa saik ikan an pers persel elis isih ihan an deng dengan an dama damaii

tanp tanpa a

melibatkan Peradilan Umum. Jika ada pihak yang tidak mempunyai itikad baik dan tidak mau melaksanakan putusan perdamaian yang dilakukan mediator, maka hal ini tidak akan efektif sehingga perselisihan pokok tetap berjalan. 3. Arbitrase Para pelaku ekonomi dalam kontrak bisnis yang bersifat nasional maupun intern internasi asiona onall lebih lebih menyu menyuka kaii lembag lembaga a arbitra arbitrase se dalam dalam penye penyeles lesaia aian n sengketa, karena dilihat dari sifat kerahasiaan, prosedur sederhana dan putusan arbitrer yang mengikat para pihak yang menyebabkan putusan terseb tersebut ut bersif bersifat at final. final. Di In Indo done nesi sia, a, se seba baga gaii up upay aya a hu huku kum m da dala lam m perkembangan dunia usaha baik nasional maupun internasional, Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase hanya sengketa di bida bidang ng perd perdag agan anga gan n dan dan meng mengen enai ai hak hak yang yang menu menurut rut huku hukum m dan dan peraturan peraturan perundangperundang-unda undangan ngan dikuasai dikuasai sepenuhny sepenuhnya a oleh pihak yang bersengketa. Ada dua jenis Arbitrase yaitu :

51

a. Arbitrase Ad Arbitrase Ad hoc atau hoc atau Arbitrase Arbitrase Volunter Meru Merupa paka kan n Arbi Arbitra trase se yang yang dibe dibent ntuk uk seca secara ra khus khusus us untu untuk k dapa dapatt meny menyel eles esaik aikan an kedud dudukan ukan

atau atau

dan dan

memut emutus uska kan n

memu memutu tusk skan an

keber eberad adaa aan nnya nya

kas kasus

pers persel elis isih iha an

pers persel elis isih ihan an hany anya tert terten entu tu,,

untu untuk k dan

terte tertent ntu. u.Di Dima mana na melay layani ani

dan

apabil abila a

tela telah h

diputuskannya kasus sengketa tersebut maka keberadaan dan fungsi arbitrase ad hoc lenyap dengan sendirinya. b. Arbitrase Institusional Meru Merupa paka kan n suat suatu u lem lembaga baga atau atau bada badan n arbi arbitr tras ase e yang yang bers bersif ifat at “permanen”,sehingga tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan telah diputuskan. 4. Peradilan Umum Penyelesaian perselisihan melalui Badan Peradilan Umum adalah sarana dan altern alternatif atif terakh terakhir ir dalam dalam upaya upaya penyel penyelesi esian an sengke sengketa. ta. Keleb Kelebiha ihan n lembaga Peradilan Umum adalah tata caranya simple dan sudah umum diketahui oleh banyak pihak.

52

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Untuk mengawasi jalannya kerjasama agar sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. sehingga dapat menilai akuntabilitas dan kinerja kerjasama, beberapa pihak yang melakukan fungsi ini adalah : 1. Menteri Menteri Dalam Negeri melakukan melakukan pengawasan pengawasan terhadap terhadap pelaksana pelaksanaan an kerj kerjas asam ama a anta antara ra Peme Pemeri rint ntah ah Prov Provins insii deng dengan an Piha Pihak k Keti Ketiga ga sesu sesuai ai dengan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. 2. Ment Menter erii

Dala Dalam m

Nege Negeri ri

Mela Melaku kuka kan n

pem pembina binaan an

dan dan

memfa emfasi sili lita tasi si

Pemerintah Provinsi dalam ranghka ranghka mendukung mendukung akuntabilitas akuntabilitas publik dan keberhasilan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pihak Ketiga dalam dan luar negeri. 3. Gub Gubernu ernurr

selak elaku u

waki wakill

pemer emerin inta tah h

mela elakukan ukan

pembi embina naan an

dan dan

penga pengawas wasan an serta serta memfas memfasilit ilitasi asi Pemeri Pemerinta ntah h Kabupa Kabupaten ten/Ko /Kota ta dalam dalam rangka mendukung akuntabilitas publik dan keberhasilan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pihak Ketiga dalam dan luar negeri. 4. Gubernur Gubernur melak melakuka ukan n pengaw pengawasa asan n terhad terhadap ap pelaks pelaksana anaan an kerjas kerjasam ama a antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perundang-undangan . 5. DPRD DPRD sesuai sesuai dengan dengan tugas tugas dan fungsi fungsiny nya a melak melakuk ukan an pengaw pengawas asan an kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dan unsur sebagai wakil masyarakat untuk menilai akuntabilitas dan kinerja kerjasama.

53

BAB VIII EVALUASI KERJASAMA

Evaluasi ini dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menilai kinerja dari dari kemitr kemitraan aan,, hak, hak, dan kewaji kewajiba ban n masing masing-ma -masin sing g pihak. pihak. Evalu Evaluasi asi yang yang dila dilaku kuka kan n oleh oleh Peme Pemeri rint ntah ah Daer Daerah ah berg bergun una a untu untuk k meli meliha hatt keco kecoco coka kan n (manfaat) hasil kerjasama (kinerja) dengan perjanjian yang telah disepakati / kewajiban yang bekerjasama. Mengac Mengacu u pada pada Perjan Perjanjia jian n Kerjas Kerjasama ama yang yang telah telah disepa disepakat katii dan dan apabila ada ketidak sesuaian dalam pelaksanaannya maka para pihak dapat menghentikan/membatalkan/me menghentikan/membatalkan/mengalihkan ngalihkan perjanjian kerjasama.

54

BAB IX PENUTUP

Pada Pa da sa saat at be berla rlaku kuny nya a Pe Pedo doma man n Po Poko kok k Ke Kerja rjasa sama ma Pe Peme merin rinta tah h Daerah dengan Pihak Ketiga ini, pelaksanaan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama.

55

RANCANGAN PEDOMAN KERJASAMA

Recommend Documents