ANALISIS PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 942 K/Pid/2007
KELAS Reguler RUANG E302
Kelompok Nomor 12 056.
0806341564
Azis Miftach Q.,
057.
0806341570
Batara Yonathan han,
058.
0806341583
Beatrice Eka Putri S.,
059.
0806341596
Belinda Kristy W.,
060.
0806341614
Cecilia C.P.
Karya Tulis Kelompok dengan Topik Tindak Pidana Perbankan untuk Tugas Akhir Matakuliah Hukum Perbankan.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK 2011
LEMBAR PERNYA PERNYATAAN KEOTENTIKAN
Kami yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa: “Karya tulis yang kami serahkan adalah benar kami buat sendiri dan tidak pernah dipublikasikan sebelumnya dalam bentuk apapun, serta tidak pernah diserahkan sebagai tugas pada mata kuliah lainnya.”
Judul karya tulis: Analisis Perkara Tindak Pidana di bidang Perbankan dalam Putusan Mahkamah Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid/2007.
Tanda tangan penulis dengan nomor kelompok 12:
056.
0806341564
Azis Miftach Q.,
057.
0806341570
Batara Yonathan,
058.
0806341583
Beatrice Eka Putri S.,
059.
0806341596
Belinda Kristy W.,
060.
0806341614
Cecilia C.P.
[
[
[
] [
]
[
]
]
]
ii
LEMBAR PERNYA PERNYATAAN KEOTENTIKAN
Kami yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa: “Karya tulis yang kami serahkan adalah benar kami buat sendiri dan tidak pernah dipublikasikan sebelumnya dalam bentuk apapun, serta tidak pernah diserahkan sebagai tugas pada mata kuliah lainnya.”
Judul karya tulis: Analisis Perkara Tindak Pidana di bidang Perbankan dalam Putusan Mahkamah Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid/2007.
Tanda tangan penulis dengan nomor kelompok 12:
056.
0806341564
Azis Miftach Q.,
057.
0806341570
Batara Yonathan,
058.
0806341583
Beatrice Eka Putri S.,
059.
0806341596
Belinda Kristy W.,
060.
0806341614
Cecilia C.P.
[
[
[
] [
]
[
]
]
]
ii
KATA PENGANTAR
Pertam Pertama-tam a-tamaa penulis penulis ingin ingin mengucap mengucapkan kan terima terima kasih kasih kepada kepada Tuhan Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya karya tulis ini. Karya tulis ini disusun sebagai hasil diskusi kelompok Hukum Perbankan penulis selama mengikuti mengikuti Matakuliah Matakuliah Hukum Perbankan. Di dalam karya tulis ini penulis akan membahas kasus tindak pidana perba perbanka nkan n berda berdasar sarkan kan kasus kasus yang yang berke berkekua kuatan tan huk hukum um tetap tetap denga dengan n Putus Putusan an Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid/2007. Hendaknya pembaca dapat mengambil hal-hal positif yang coba disampaikan oleh penulis, karenanya jika ada kesalahankesalahan dalam karya tulis ini, penulis memohon agar sekiranya dapat dimaafkan oleh pembaca. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. 1.
Prof. Prof. Dr. Dr. der. Soz. Gumi Gumilar lar Rusliw Rusliwaa Soma Somantr ntri, i, selaku selaku Rektor Rektor Univer Universit sitas as Indonesia,
2.
Prof Prof.. Safr Safrii Nugr Nugrah aha, a, S.H. S.H.,, LLM, LLM, Ph.D Ph.D,, sela selaku ku Deka Dekan n Faku Fakult ltas as Huku Hukum m Universitas Universitas Indonesia,
3.
Penanggung Jawab kelas Reguler Matakuliah Hukum Perbankan,
4.
Tim Pengajar Matakuliah Hukum Perbankan,
5.
Semua emua staf staf peng pengaj ajar ar dan dan staf staf peke pekerj rjaa di Fakul akulta tass Hukum ukum Univ Univer ersi sita tass Indonesia,
6.
Keluarg uargaa pe penul nulis, is,
7.
Temanman-te tema man n penu penuli lis. s.
Penulis
iii
ABSTRAK
Tindak Tindak pidana pidana perbankan perbankan terdiri terdiri dari perbuatan-pe perbuatan-perbua rbuatan tan yang berhubung berhubungan an dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank. Tindakan ini harus diminimalisir untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Bank, sehingga kegiatan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dapat dilakukan Bank dengan baik. Dalam karya tulis ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai tindak pidana kejahatan perbankan terutama mengenai terutama mengenai kejahatan pemberian keterangan yang wajib dirahasiakan, dan kejahatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Kedua kejahatan tersebut akan ditinjau dari sudut perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid/2007.
Tindak pidana pidana perbanka perbankan; n; bank; bank; UndangUndang-Unda Undang ng Perbanka Perbankan; n; KAT KATA KUNCI: Tindak rahasia bank; pencatatan palsu; transaksi bank; data nasabah.
iv
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN KEOTENTIKAN......................................................ii KATA PENGANTAR..................................................................................iii ABSTRAK................................................................................................iv DAFTAR ISI..............................................................................................v BAB I......................................................................................................vi PENDAHULUAN.......................................................................................vi A. Latar Belakang................................................................................ vi B. Pembatasan Masalah.................................................................... viii C. Tujuan...........................................................................................viii D. Metode Penulisan........................................................................... ix E. Sistematika Penulisan..................................................................... ix BAB II......................................................................................................x ANALISA PERKARA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 942 K/Pid/2007.............................................................................................. x A. Para Pihak........................................................................................ x B. Kasus Posisi................................................................................... xii C. Pertimbangan dan Putusan Hakim.................................................xiv D. Analisis Kasus............................................................................. xviii i. Tindakan membocorkan data nasabah kepada orang yang tidak berkepentingan .......................................................................xix ii. Tindakan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu .............................................................................................. xxvi BAB III................................................................................................xxxii PENUTUP...........................................................................................xxxii A. Kesimpulan.................................................................................xxxii B. Saran......................................................................................... xxxiii
v
DAFTAR PUSTAKA................................................................................. 35 LAMPIRAN.............................................................................................37
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.1 Pembangunan nasional ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.2 Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut adalah bank kemudian melakukan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.3 Dengan begitu besarnya peran masyarakat dalam dunia perbankan tersebut, maka benarlah pendapat yang menyebutkan bahwa lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat.4 Untuk menciptakan dan menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, pemerintah harus dapat melindungi masyarakat dari tindakan para oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada bank. Peranan Bank Indonesia juga sangat
menentukan
dalam
hal
ketidaktaatan
bank–bank
terhadap
peraturan/penunjukan yang diberikan oleh Bank Indonesia di mana dapat menimbulkan kekurangpercayaan masyarakat sehingga akan mengalami kesulitan
1
Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 4. 2
Ibid ., Penjelasan Umum Paragraf 1. Ibid ., Pasal 1 angka 2.
3
4
Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 163.
vi
dalam hal menghimpun dana dari masyarakat.5 Hal ini sangatlah penting, karena lembaga perbankan rawan terhadap berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, yang eksesnya tidak hanya menimpa bank yang bersangkutan namun juga bank-bank lainnya, nasabah, serta pemerintah atau negara.6 Pelanggaran hukum ini dapat bersifat perdata, administratif atau pidana.7 Dalam karya tulis ini akan dibahas lebih detail mengenai tindak pidana perbankan. Mengenai istilah tindak pidana perbankan, harus dibedakan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana perbankan ialah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan, yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Sementara tindak pidana di bidang perbankan, terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan ketentuan pidana diluar Undang-Undang Perbankan.8 Tindak Pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana ekonomi itu sendiri adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting di dalam masyarakat atau pekerjaannya.9 Dalam karya tulis ini, penulis akan menganalisis kasus yang berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid/2007 dengan ruang lingkup tindak pidana kejahatan perbankan, terutama mengenai kejahatan pemberian keterangan yang wajib dirahasiakan (Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut “UU Perbankan”), dan kejahatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen
5
Leden Marpaung, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 2. 6
M. Sholehuddin, Tindak Pidana Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),
7
H.A.K. Moch. Anwar, Tindak Pidana dibidang Perbankan, (Bandung: Alumni, 1986),
hal. 2. hal. 2. 8
Ibid., hal. 45.
9
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 160.
vii
atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank (Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan).
B. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan membatasi permasalahan
pokok
sehingga
permasalahan-permasalahan
yang
dapat
diidentifikasikan adalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana kasus posisi dan pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid/2007?
2.
Bagaimana suatu tindakan dalam perkara dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid/2007 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan perbankan pemberian keterangan yang wajib dirahasiakan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan?
3.
Bagaimana suatu tindakan dalam perkara dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid/2007 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan perbankan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan?
C. Tujuan
1.
Tujuan Umum Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai kasus yang berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid/2007 yang mana penulis akan menganalisisnya dari sisi tindak pidana kejahatan perbankan dalam kasus tersebut. Selain itu, karya tulis ini dibuat untuk kepentingan nilai Matakuliah Hukum Perbankan.
viii
2.
Tujuan Khusus Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban terkait
dengan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu: 1.
Mengetahui kasus posisi dan pertimbangan dan putusan hakim
dalam perkara dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid/2007. 2.
Mengetahui tindakan dalam perkara dengan Putusan Mahkamah
Agung Nomor 942 K/Pid/2007 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
kejahatan perbankan pemberian keterangan yang wajib
dirahasiakan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan. 3.
Mengetahui tindakan dalam perkara dengan Putusan Mahkamah
Agung Nomor 942 K/Pid/2007 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
kejahatan perbankan membuat atau menyebabkan adanya
pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan.
D. Metode Penulisan
Metode Penulisan yang digunakan penulis dalam menyusun karya tulis ini adalah metode penulisan studi pustaka yang diperoleh berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
E. Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang, pembatasan masalah, tujuan,
metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II Analisa Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid/2007 ,
membahas tentang para pihak, kasus posisi, pertimbangan dan putusan hakim, dan analisis kasus dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid/2007. Bab III Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari penulis.
ix
BAB II ANALISA PERKARA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 942 K/Pid/2007
A. Para Pihak
Putusan
: Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid/2007
Perkara
: Pidana
Terdakwa Terdakwa dalam perkara yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid/2007 (selanjutnya disebut “putusan ini”), adalah Drs. Johny Sinaga al. Rudy. Terdakwa terlibat dalam tindak pidana secara bersama-sama melakukan
pembobolan bank dengan cara mengambil uang nasabah dari rekening nasabah, yang telah menyebabkan Bank BTN mengalami kerugian karenanya. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan dengan cara secara bersama-sama bekerja sama untuk memungkinkan penarikan uang yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak dengan menggunakan Buku Tabungan dan KTP Palsu pada tanggal 7 Oktober 2005 di Bank BTN Harmoni. Terdakwa dalam perkara ini bukanlah merupakan pegawai Bank BTN, namun dalam menjalankan tindak pidana ini bersama-sama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Bahrul Hikmat, Eko Bintoro, Beny Mamu, Gunawan, Astutiningsih, Hartono, Samohong, Kusumah, dan Rudi. Salah seorang di antara mereka, yaitu Bahrul Hikmat adalah seorang pegawai Bank BTN Jakarta Pusat.
Bahrul Hikmat Bahrul Hikmat adalah seorang Pegawai Bank BTN Jakarta Pusat dengan jabatan sebagai peneliti senior. Bahrul Hikmat dalam perkara ini berperan dalam
x
mendapatkan data nasabah Bank BTN yang saldonya di atas 2 Milyar untuk dibobol dari Gunawan.
Eko Bintoro Eko Bintoro dalam perkara ini berperan dalam menyerahkan data berupa rekening koran nasabah Bank BTN atas nama Kasman Melati kepada Rudi.
Beny Mamu Beny Mamu dalam perkara ini berperan sebagai penghubung/broker antara Bahrul Hikmat dan terdakwa.
Gunawan Gunawan adalah seorang pelaksana informasi teknologi Bank BTN kantor pusat Jakarta. Gunawan dalam perkara ini berperan dengan memberikan No. CIF (Customer Information File) kepada Bahrul Hikmat, yang salah satunya atas nama Kasman Melati.
Astutiningsih Astutiningsih dalam perkara ini berperan dengan menggunakan rekeningnya sebagai tempat tujuan pemindahbukuan dana Kasman Melati. Kemudian Astutinigsih menukar uang tersebut dengan dollar Amerika kepada Hartono, dan memberikan hasil penukaran tersebut kepada terdakwa, Samohong, Kusumah, dan Rudi.
Hartono Hartono dalam perkara ini berperan dengan menukarkan uang pemindahbukuan dana Kasman Melati dari Astutiningsih dengan dollar Amerika.
Samohong, Kusumah, dan Rudi Samohong, Kusumah, dan Rudi dalam perkara ini berperan dengan membuat buku tabungan palsu dan KTP palsu atas nama Kasman Melati bersama-sama dengan terdakwa berdasarkan data dari Bahrul Hikmat dan Eko Bintoro. Kemudia mereka
xi
bersama-sama dengan terdakwa melakukan eksekusi memindahbukukan dana Kasman Melati di Bank BTN Cabang Harmoni.
B. Kasus Posisi
Pada hari Jumat 6 Oktober 2005, Johny Sinaga alias Rudi, bersama Bahrul Hikmat, peneliti senior Bank BTN Jakarta Pusat, Eko Bintoro, Beny Mamu, Gunawan, Astutiningsih, Hartono, Samohong, Kusumah, dan Rudi, bertempat di Bank BTN Cabang Harmoni Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan dakwaan jaksa, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank. Pada awalnya Beny Mamu sebagai penghubung bertemu dengan Bahrul Hikmat, pegawai Bank BTN Cabang Harmoni Jakarta Pusat. Beny Mamu membicarakan Johny Sinaga yang ingin bertemu dengan Bahrul Hikmat. Bahrul Hikmat menyanggupi pertemuan tersebut. Pada 14 September 2005 Johny Sinaga, Bahrul Hikmat, dan Beny Mamu bertemu di Cafe Loby Bank BTN. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai rencana pembobolan bank. Johny Sinaga meminta kepada Bahrul Hikmat data nasabah yang memiliki saldo diatas 2 Milyar Rupiah. Johny Sinaga menjanjikan pembagian 30-40% kepada Bahrul Hikmat dari jumlah uang yang berhasil dibobol. Pada tanggal 28 September 2005 Bahrul Hikmat menemui Gunawan, pelaksana informasi teknologi Bank BTN Kantor Pusat Jakarta, dengan maksud meminta data nasabah Bank BTN yang saldonya di atas 2 Milyar Rupiah. Ketika Gunawan bertanya untuk apa data tersebut, Bahrul Hikmat mengatakan “untuk dicolong sedikit-sedikit”. Selanjutnya Gunawan memberikan data tersebut, dan
setelah itu Bahrul Hikmat menyerahkan data tersebut kepada Johny Sinaga melalui Beny Mamu. Setelah menerima data nasabah-nasabah tersebut Johny Sinaga memilih empat nasabah yang akan dibobol rekeningnya, namun dari data tersebut masih ada yang kurang, yakni kode CIF (Customer Information File)
xii
Pada tanggal 5 Oktober 2005 Bahrul Hikmat menelepon Gunawan untuk meminta kode CIF empat rekening tersebut, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Gunawan. Kemudian Bahrul Hikmat langsung mendatangi ruangan kerja Gunawan di lantai 20 Gedung BTN Pusat Jakarta. Gunawan kemudian memberikan data kode CIF dengan tulisan tangan, yang salah satunya merupakan rekening atas nama Kasman Melati Bahrul Hikmat kemudian memberikan kode CIF kepada Johny Sinaga, dan selanjutnya Johny Sinaga menyerahkan kode CIF tersebut kepada Samohong. Pada hari yang sama Eko Bintoro menyerahkan data rekening koran nasabah Bank BTN atas nama Kasman Melati kepada Rudi. Data-data tersebut selanjutnya digunakan oleh Johny Sinaga, Samohong, Kusumah, dan Rudi, untuk membuat buku tabungan dan KTP atas nama Kasman Melati. Pada hari Jumat 7 Oktober 2005 Johny Sinaga, Rudi, dan Samohong membawa buku tabungan dan KTP atas nama Kasman Melati ke Bank BTN Cabang Harmoni. Mereka bertemu dengan Liva Sari sebagai Kasir dan meminta pemindahbukuan dana sebesar Rp8.240.000.000,00 atas nama Kasman Melati ke rekening atas nama Astutiningsih di BTN. Cabang Kuningan.
Setelah uang tersebut dipindahbukukan ke rekening
saksi Astutiningsih pada hari yang sama uang tersebut ditukar dengan Dollar Amerika dengan cara RTGS. Uang ditransfer dari rekening Astutiningsih di Bank BTN Cabang Kuningan ke rekening Hartono di Bank Mandiri. Kemudian Hartono pada hari dan tanggal yang sama membayar kepada Astituningsih. Selanjutnya Astutiningsih menyerahkan uang dalam bentuk Dollar Amerika tersebut kepada Johny Sinaga, Samohong, Kusumah, dan Rudi. Pada 8 Oktober 2005, bertempat di Cilandak Townsquare, Johny Sinaga menyerahkan US$ 40,000 kepada Bahrul Hikmat, dan pada tanggal 11 Oktober 2005 bertempat di Pizza Hut Tebet Jakarta Selatan, Johny Sinaga menyerahkan kepada saksi Beny Mamu uang sebesar US $4,000. Sisa uang pembobolan bank digunakan oleh Johny Sinaga, Samohong, Kusumah, dan Rudi. Dalam kasus ini Bahrul Hikmat memberikan data-data rekening Bank BTN atas nama Kasman Melati kepada Johny Sinaga tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Kasman Melati selaku pemilik rekening dan tanpa seijin
xiii
pimpinan BTN Cabang Cikarang. Hal ini bertentangan dengan SOP (Standar Operating Prosedur ) Bank Tabungan Negara, yaitu tidak melaksanakan langkah-
langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan baik terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yaitu membocorkan rahasia bank dan tidak mencegah terjadinya pembobolan BTN Cabang Harmoni Jakarta Pusat. Akibat perbuatan Johny Sinaga telah terjadi pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank BTN Cabang Harmoni Jakarta Pusat yang mengakibatkankerugian Bank BTN Cabang Harmoni Jakarta Pusat sebesar Rp.8.240.000.000,00. Dakwaan yang dikabulkan majelis hakim adalah dakwaan primair. Dalam dakwaan primair Penuntut Umum mengajukan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan unsur-unsurnya adalah (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank (2) Dengan Sengaja (3) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi atau rekening suatu bank. Sementara itu Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP unsur-unsurnya adalah turut melakukan.
C. Pertimbangan dan Putusan Hakim
Putusan Pengadilan Negeri No. 1096/Pid.B/2006/PN/Jkt.Pst Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank 2. Dengan Sengaja 3. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi atau rekening suatu bank;
xiv
4. Turut melakukan
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dan unsur ke-4 berhubungan erat karena Terdakwa bukanlah seorang pegawai bank akan tetapi didakwaan sebagai turut melakukan (medepleger ).10 Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan Terdakwa dan para saksi yang ditarik kembali oleh mereka tanpa didasari alasanalasan menurut hukum, harus dipandang sebagai benar. Keterangan ini menerangkan bahwa pada awalnya Terdakwa, saksi Benny Mamu dan Marwan berencana membobol bank dengan mengambil uang nasabah, yang kemudian untuk rencana tersebut Benny Mamu menghubungi saksi Bahrul Hikmat pegawai BTN.11 Majelis hakim semakin yakin akan adanya petunjuk bahwa Terdakwa telah membuat KTP palsu atas nama Kasman Melati dengan mengambil data yang ada pada CIF dengan disitanya 5 KTP dari Terdakwa yang semuanya dengan nama berbeda dan sebagian belum ada photo, sebagian ada photo terdakwa.12 Majelis memandang antara perbuatan Terdakwa, saksi Bahrul Hikmat dan Benni Mamu yang telah memberikan data nasabah yang kemudian biasa dicetak Buku Tabungan dan dibuatkan KTP palsu atas nama Kasman Melati yang digunakan untuk menarik uang dari rekening Kasman Melati adalah merupakan rangkaian perbuatan yang tidak terpidahkan dengan perbuatan penarikan uang sebesar Rp 80.0000.000,- dan pemindahbukuan uang sebesar Rp 8.240.000.000,-. Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara meraka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian. (HR 17 Mei 1943).13 Adanya rencana
yang sudah dibicarakan antara Terdakwa dan saksi Benny Mamu dan Bahrul Hikmat, dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka syarat unsur turut melakukan telah terpenuhi. Terdakwa melakukan perbuatan sebagai “turut melakukan” (medeplegen) bersamasama dengan orang lain yaitu anatara lain Benny Mamu dan Bahrul Hikmat, sedangkan Bahrul Hikmat adalah seorang pegawai BTN Jakarta Pusat. Pasal 49 UU Perbankan menentukan bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua 10 11 12 13
Putusan Putusan Putusan Putusan
No. No. No. No.
1096.Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst, 1096.Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst, 1096.Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst, 1096.Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst,
hlm. hlm. hlm. hlm.
46, paragraf 4. 47, paragraf 1. 48, paragraf 2. 48 paragraf 3.
xv
pejabat dan karyawan bank adalah semua pejabat dan karyawan bank; Oleh karenanya unsur pertama “pegawai bank” juga telah terpenuhi. Majelis Hakim mendapat petunjuk dan keyakinan bahwa uang sebesar US $ 180.000.00 adalah sebagian dari hasil kejahatan pembobolan rekening Kasman Melati di Bank BTN Harmoni yang terdakwa terima dari seseorang yang diakui bernama Samohong. Kemudian terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2005, terdakwa memberi sebanyak US $ 40.000.00 kepada saksi Bahrul Hikmat dan pada tanggal 11 Oktober 2005 terdakwa menyerahkan saksi Benny Mamu sebesar US $ 4.000.0014. Terdakwa menyatakan uang sebanyak US $ 180.000.00 adalah sebagai titipan dan uang kepada Bahrul Hikmat sebagai pinjaman sedangkan kepada Benny Mamu adalah sebagai uang THR namun apa yang diterangkan terdakwa maupun saksisaksi tidak dapat menjelaskan tentang pinjaman dan uang THR dimaksud, hal mana memberi petunjuk dan keyakinan bagi majelis bahwa uamg tersebut adalah sebagian dari hasil kejahatan pembobolan rekening Kasman Melati di Bank BTN Harmoni15. Terdakwa dan saksi Benny Mamu dan saksi Bahrul Hikmat memberikan data nasabah kepada Samohong adalah dengan maksud mewujudkan rencana pembobolan bank, karenanya terdapat perbuatan yang disengaja, dengan demikian unsur kesengajaan (unsur kedua) dakwaan telah terbukti. Menurut Pasal 40 ayat ( 1) UU Perbankan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya dalam ayat (2) dikatakan ketentuan ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Bank BTN mengakui adanya kepalsuan data yang digunakan saat penarikan uang di Bank BTN Harmoni tanggal 7 Oktober 2005 yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Oleh karena penarikan uang dilakukan oleh orang yang tidak berhak dengan menggunakan Buku Tabungan dan KTP palsu, dengan demikian transaksi yang terjadi tanggal 7 Oktober 2005 adalah palsu sehingga terbukti adanya pencatatan palsu dalam rekening suatu bank. Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, seluruh unsur-unsur dakwaan kesatu primair dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan 14 15
Putusan No. 1096.Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst, Hlm. 50 paragraf 2. Putusan No. 1096.Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst, Hlm. 50 paragraf 3.
xvi
selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut melakukan dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam rekening suatu bank” Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 UU Perbankan, serta Pasal 55 KUHPidana dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini, majelis hakim menyatakan terdakwa Drsm Johny Sinaga alias Rudy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut melakukan dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam rekening suatu bank”. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.
Putusan Pengadilan Tinggi No. 282/PID/2006/PT/DKI Menimbang,
bahwa
dalam
memori banding
penasehat
hukum
terdakwa
mengemukakan sebagai berikut16: 1. Majelis hakim terkesan ragu-ragu dalam memposisikan peran terdakwa dan perbuatan terdakwa sehubungan dengan pemindahbukuan uang atas nama Kasman Melati, yang berakibat terjadi pencatatan palsu pada rekening Bank BTN, sebab yang berbuat adalah seseorang yang mengaku bernama Kasman Melati yang tidak diketahui siapa orang tersebut; 2. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan, terdakwa bukan anggota
dewan komisaris, direksi atau pegawai bank, sehingga terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut; Menurut majelis hakim, alasan penasehat hukum terdakwa dalam sub a tidak beralasan sebab dalam kesaksian Bahrul Hikmat, saksi Beny Mamu dan saksi Eko Bintoro, terbukti secara jelas peran terdakwa dalam pemindahbukuan uang atas nama Kasman Melati yang berakibat terjadi pencatatan palsu pada rekening Bank BTN. Mempertimbangkan, bahwa alasan penasehat hukum terdakwa dalam sub b juga tidak benar sebab walaupun terdakwa bukan anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank, namun terdakwa sangat berperan dalam pembobolan uang bank tersebut sehingga ditarik sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana17. 16 17
Putusan No. 282/PID/2006/PT/DKI, Hlm. 18 paragraf 4. Putusan No. 282/PID/2006/PT/DKI, Hlm. 19 paragraf 1.
xvii
Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sudah selayaknya putusan pengadilan
negeri
Jakarta
Pusat
tanggal
16
Oktober
2006
No.
1096.Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut patut dan beralasan untuk dikuatkan dengan memperhatikan pasal 49 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan serta pasal 55 KUHP dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan.
Putusan Mahkamah Agung No. 942 K/Pid/2007 Mengingat
akan
akta
tentang
permohonan
kasasi
No.
21/Akta.Pid/2007/PN.JKT.PST dengan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi/terdakwa, Mahkaman Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pengadilan tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya. Menimbang bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperhatikan undang-undang no. 4 tahun 2004, undangundang No. 8 tahun 1981 dan undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan18.
D. Analisis Kasus
i.
Tindakan membocorkan data nasabah kepada orang yang tidak berkepentingan
Tindakan membocorkan data nasabah kepada orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam lingkup ketentuan mengenai pelanggaran Rahasia Bank, yang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri. Hal ini dikarenakan apabila nasabah penyimpan ini tidak memercayai bank dimana ia telah menyimpan simpanannya tentu ia tidak mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana 18
Putusan No. 942 K/Pid/2007, hlm. 24 paragraf 3 dan paragraf 4.
xviii
dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan Rahasia Bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya. Rahasia Bank atau Banking Secrecy di kenal di negara manapun di dunia ini yang mempunyai lembaga keuangan bank. Rahasia Bank tidak bedanya dengan rahasia yang harus di pegang teguh oleh para professional seperti pengacara yang wajib merahasiakan hal-hal yang menyangkut penyakit pasiennya. Bahkan kalau rahasia di maksud tidak di pegang teguh dan dibocorkan kepada pihak lain, maka atas tindakan tersebut dpat dikenakan sanksi, baik perdata maupun pidana19. Walaupun dalam, perjanjian antara Bank dan nasabah (seperti perjanjian pembukaan rekening koran, dll.), tidak diatu secara eksplisit mengenai kewajiban bank untuk merahasiakan data terkait nasabah tersebut, tetapi berdasarkan azas itikad baik di dalam melaksanakan perjanjiam, maka perjanjian antara bank dan nasabahnya tersebut dianggap mencantumkan secara diam-diam kewajiban merahasiakan tentang penyimpan dan simpanannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.20 Teori mengenai Rahasia Bank dapat dibagi menjadi dua, yaitu teori Rahasia Bank yang bersifat mutlak (absolute theory) dan teori Rahasia Bank yang bersifat relatif. Menurut teori rahasia bank yang bersifat mutlak, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat mementingkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan21. Menurut teori Rahasia Bank yang bersifat relatif, bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan 19
Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2004). 20
Yunus Husein, Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum, (Jakarta: FH-UI, 2003), hal. 165. 21
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, hlm. 132-133.
xix
mengenai nasabahnya, apabila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Adanya pengecualian dalam ketentuan Rahasia Bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pembocoran terhadap Rahasia Bank termasuk dalam tindak pidana di bidang perbankan. Kualifikasi bentuk tindak pidana perbankan ada dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Secara garis besar bentuk kejahatan dan pelanggaran yang sering terjadi di bidang perbankan, di antaranya:22 1.
Penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan (credit fraud )
2.
Penggelapan dana-dana masyarakat (embezzlement of public funds)
3.
Penyelewengan
atau
penyalahgunaan
dana-dana
masyarakat
(misappropriation of public funds) 4.
Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan (violation of
currency regulations) 5.
Pencucian uang (money laundering )
Sebenarnya, bila telah ada persetujuan nasabah, maka bank tidak lagi terikat pada kewajiban merahasiakan itu. Alasannya karena mengungkapkan keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya oleh bank itu, dilakukan berdasarkan persetujuan nasabah, lebih-lebih lagi bila justru dalam rangka memenuhi permintaan nasabah.23 Dalam UU Perbankan, dapat ditemukan ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran Rahasia Bank, yaitu:24 1. terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal; 2. antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif;
22
Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, hal. 585. Sutan Remy Sjahdeini, Rahasia Bank Berbagai Masalah di Sekitartnya, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999). 23
24
Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 519.
xx
3. tidak ada korelasi anatara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda. Ruang lingkup Rahasia Bank sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 PrP 1960 tentang Rahasia Bank (selanjutnya disebut “UU Rahasia Bank 1960”) dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (selanjutnya disebut “UU Pokok-Pokok Perbankan 1967 ”). Dalam ketentuan Pasal 2 UU Rahasia Bank 1960 dirumuskan bahwa Rahasia Bank adalah bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Sedangkan ketentuan Pasal 36 UU Pokok-Pokok Perbankan 1967, merumuskan bahwa yang dimaksud dengan Rahasia Bank adalah Bank tidak boleh memberikanketerangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Ketentuan Pasal 36 UU Pokok-Pokok Perbankan 1967 tersebut tidak secara jelas merumuskan mengenai Rahasia Bank, oleh karena itu pengertian dan ruang lingkup Rahasia Bank diperbaiki pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mendefinisikan Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya25. Kasus dalam Putusan No. 1096/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst merupakan kasus pidana di bidang perbankan. Karena kejadiannya berlangsung pada 2005 dan dibawa ke muka pengadilan pada 2006, maka kasus tersebut tunduk pada ketentuan dalam UU Perbankan. Berdasarkan uraian yang terdapat di dalam dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan uraian kasus tersebut yang telah diuraikan pada subbab kasus posisi sebelumnya, apabila dihubungkan dengan adanya pelanggaran Rahasia Bank, Terdakwa (Johny Sinaga), bukanlah pihak yang tepat untuk dipersalahkan akan terjadinya 25
Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 40 ayat (1).
xxi
pelanggaran Rahasia Bank ini, melainkan Gunawan adalah pihak yang tepat untuk didakwa terkait dengan pelanggaran Rahasia Bank. Terdakwa (Johny Sinaga) tidak dapat didakwa dengan ketentuan UU Perbankan Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 40 jo. Pasal 1 butir 28 yang menyatakan bahwa, Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Dalam ketentuan di atas yang dimaksud dengan pihak terafiliasi yaitu: a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus; Pada dasarnya bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya. Tetapi terdapat pengecualian terhadap hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A26. Pengertian Rahasia Bank menurut UU Perbankan Pasal 1 butir 28 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.
26
Ibid.
xxii
Jika dikaitkan dengan kasus, Johny Sinaga hanya dapat memaksa pihak bank untuk dapat memberikan keterangan yang termasuk dalam Rahasia Bank apabila ia memiliki perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pimpinan Bank Indonesia untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41), penyelesaian piutang bank (Pasal 41A), kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42), perkara perdata antara bank dengan nasabahnya (Pasal 43), tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44), dan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A). Faktanya, Johny
Sinaga
tidak
memiliki
hal-hal yang
termasuk
pengecualian untuk dapat membuka Rahasia Bank seperti yang dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Johny Sinaga dengan terang-terangan membicarakan rencana pembobolan bank BTN dengan Bahrul Hikmat melalui Beny Mamu. Ketiganya bertemu pada 14 September 2005 di cafe loby bank BTN kantor pusat. Johny Sinaga meminta data nasabah Bank BTN (tempat Bahrul Hikmat bekerja) dengan saldo diatas 2 miliar. Akan tetapi hal ini bukanlah merupakan pelanggaran terhadap Rahasia Bank seperti yang dimaksud dalam Pasal 40 UU Perbankan yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan27, meskipun Bahrul Hikmat yang merupakan pegawai bank BTN Jakarta Pusat dengan jabatan sebagai peneliti senior termasuk dalam golongan pihak yang terafiliasi. Bila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan diuraikan, yaitu: 1.
barangsiapa
2.
tanpa membawa perintah tertulis atau izin
3.
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42
4.
dengan sengaja
5.
memaksa
6.
bank atau pihak terafiliasi
7.
memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40
27
Ibid., Pasal 47 ayat (1). “ Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”
xxiii
Dapat dilihat bahwa terdapat unsur yang tidak terpenuhi, yaitu unsur “dengan sengaja” di mana Johny Sinaga tidak sedang dalam situasi dan posisi memaksa Bahrul Hikmat untuk menyerahkan data nasabah dengan saldo lebih dari 2 miliar rupiah. Johny Sinaga saat itu, hanya memberikan iming-iming kepada pihak terafiliasi (Bahrul Hikmat) untuk memberikan data nasabah Bank BTN yang saldonya lebih dari 2 miliar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Johny Sinaga tidak terbukti melanggar ketentuan tentang Rahasia Bank yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan. Johny Sinaga juga tidak dapat dijerat dengan Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan, karena Johny Sinaga tidak termasuk dalam kategori Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya. Terkait dengan Rahasia Bank, Gunawan sebagai pihak yang secara terang dan jelas dalam uraian kasus bahwa Gunawan memberikan data nasabah yang memiliki saldo rekening lebih dari dua miliar Bahrul Hikmat dapat dikenakan ketentuan Rahasia Bank seperti yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan.28 Gunawan termasuk dalam golongan pegawai bank. Karena Gunawan bekerja sebagai pelaksana informasi teknologi Bank BTN kantor pusat jakarta. Tindakan Gunawan tersebut tergolong sebagai tindakan memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh pihak bank. Apalagi selain data nasabah yang memiliki saldo rekening lebih dari dua miliar, Gunawan juga memberikan kode nomor CIF (Customer Information File) kepada Bahrul Hikmat. Padahal kode CIF tersebut sangat-sangat rahasia sifatnya. Apabila diuraikan, maka unsur-unsur dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan meliputi: 1.
Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak
terafiliasi lainnya. Unsur ini terpenuhi, karena Gunawan termasuk dalam kategori pegawai bank. Karena Gunawan bekerja sebagai pelaksana informasi teknologi Bank BTN kantor pusat jakarta 2.
Sengaja. Unsur ini terpenuhi karena, jelas pada uraian kasus bahwa
Gunawan dengan sengaja dan sadar memberikan data nasabah dengan saldo 28
Ibid., Pasal 47 ayat (2). “ Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahunj serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”
xxiv
lebih dari 2 miliar. dimana salah satu data yang diberikan adalah yang kemudian menjadi empat nasabah target pembobolan yang akan dilakukan oleh Johny Sinaga. Nama nasabah Kasman Melati yang menjadi korban pembobolan termasuk didalamnya. 3.
Memberikan keterangan. Gunawan memberikan keterangan berupa
data nasabah dengan saldo lebih dari dua miliar rupiah. Sehingga Unsur ini terpenuhi. 4.
Wajib dirahasiakan. Unsur ini pun terpenuhi. Keterangan yang wajib
dirahasiakan adalah hal-hal yang memang wajib dirahasiakan menurut undang-undang perbankan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sebenarnya bila merujuk kembali pada pendapat yang dikemukakan Sutan Remy Sjahdeini bahwa bila telah ada persetujuan nasabah, maka bank tidak lagi
terikat
pada kewajiban merahasiakan itu,. Alasannya karena
mengungkapkan keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya oleh bank itu, dilakukan berdasarkan persetujuan nasabah, lebih-lebih lagi bila justru dalam rangka memenuhi permintaan nasabah. Tetapi dalam kasus ini Gunawan sebagai pihak bank tidak mendapat persetujuan nasabah yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Kasman Melati sebagai nasabah korban pembobolan. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Gunawan tidak dapat dikesampingkan dan tidak dapat digunakan sebagai unsur pembenaran. Karena seluruh unsur-unsurnya terpenuhi, maka Berdasarkan ketentuan ancaman pidana Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan, Gunawan dapat diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahunj serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Akibat adanya pelanggaran Rahasia Bank yang dilakukan oleh Gunawan ini, maka tindakan pencatatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dapat terjadi. Pencatatan palsu ini dilakukan berdasarkan hasil pelanggaran Rahasia Bank yang dilakukan
oleh
Gunawan.
Oleh
karenanya dapat disimpulkan
bahwa,
xxv
pelanggaran Rahasia Bank merupakan tahap awal dan utama dalam melaksanakan rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya.
ii.
Tindakan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu
Dalam hal penipuan dalam dunia perbankan ada beberapa hal yang dapat dipalsukan atau diselundupkan dengan tujuan untuk hal yang tidak baik, diantaranya adalah penipuan CIF, penupuan PIN, penipuan L/C dan lainnya. Yang dapat dijadikan indikator fraud banking ini adalah ketidak lengkapan data dan informasi, pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, pemalsuan identitas, pelanggaran kewenangan, kolusi orang dalam, dan lainnya. Salah satu pemicu adanya tindakan pemalsuan catatan/dokumen perbankan ini karena adanya asas dari kegiatan perbankan yang dilarang, yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan
adalah asas yang mengharuskan atau
mewajibkan
bank
merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Dalam Pasal 40 UU Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu yakni, untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, peradilan pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana.29 Sebagaimana prinsip kesetaraan, kesukarelaan, dan prinsip universal sebagaimana yang ditentukan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) dalam menentukan sah atau tidaknya suatu kontrak, maka dalam hubungan hukum bank dan nasabah, prinsip transparansi
menjadi
prisip yang menentukan seorang
nasabah
ajkan
memutuskan transaksinya dengan pihak bank atau tidak. Namun sayangnya, 29
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta:PT.Garamedia Pustaka Utama,2003),hlm 18.
xxvi
meskipun peraturan Pasal 35 UU Perbankan sesuai dengan keputusan direksi Bank Indonesia
masing-masing dengan NO 30/41/KEP/DIR dan
NO
30/41/kep/dir, di mana disebutkan transparansi merupakan syarat utama pengetahuan yang membangun kesepakatan dalam usaha perbankan, sering dihindari dengan alasan rahasia bank.30 Hukum yang berlaku, kecuali berlandaskan pada hukum perdata, juga harus dicari pada hukum pidana terutama yang berkaitan dengan kualifikasi perbuatan masing-masing pihak yang bersifat kriminal. Oleh karena itu kecuali hal-hal yang bersifat penipuan, penggelapan, dan pemalsuan pencatatan pembukuan nasabah yang dilakukan pegawai atau pemimpin dapat dilihat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHPidana”). Dari berbagai kasus yang sering terjadi, pada umumnya selalu melibatkan pihak bank, baik itu pejabat bank maupun pada level teller. Sedangkan modusnya juga beragam, mulai dari yang sederhana (conventional crimes) dengan cara memalsukan tanda tangan atau dokumen lain, penggelapan dan penipuan, sampai dengan yang sangat canggih (sophisticated crimes) dengan memanfaatkan sistem Information Technology (IT) banking . Jenis kejahatan perbankan yang terakhir ini sulit dilacak (untraceable crime), tidak ada bukti tertulis ( paperless crime),tidak kasatmata (discernible crimes), dan dilakukan dengan cara yang rumit (intricate crimes). Kejahatan
perbankan yang sering terjadi dan melibatkan orang dalam bank seperti anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pemegang saham, diatur dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50,dan Pasal 50A UU Perbankan. Sedangkan kejahatan perbankan yang tidak melibatkan pegawai bank hanya diatur dalam Pasal 46 undang-undang tersebut.31 Tindakan kejahatan bidang perbankan dalam hal pencatatan palsu ini, berkaitan dengan usaha bank. Hal ini tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan, yaitu:
30
Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, (Yogyakarta : Kanisius, 2003), hal 24-25. 31
Yenti Garnasih. Membuka Tabir Kejahatan Pembobolan Bank! http://rimanews.com/read/20110413/23679/membuka-tabir-kejahatan-pembobolan-bank diakses pada tanggal 17 Mei 2011 pukul 20.00 WIB.
xxvii
a.
membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; b.
menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; c.
mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Dalam kasus ini, Terdakwa Johny alias Rudi benar adanya bahwa ia turut serta dalam proses pengadaan pencatatan palsu atas nama Kasman Melati ini, karena dalam kasus ini Johny uang menggerakkan saksi yang diajukan dalam kasus ini untuk melakukan pengalihan saldo tabungan Kasman Melati ke tabungan Astutiningsih. Johny turut serta dalam penggenapan Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan tentang pembuatan catatan palsu. Dengan dilakukannya pencatatan palsu ini, Johny dapat menggerakkan orang lain yang mengaku atas nama Kasman Melati memindahkan sejumlah uang dari rekening tabungan Kasman Melati yang asli ke rekening Astutiningsih dengan tetap menjalankan prosedur pemindahan uang diatas salado dua ratus juta rupiah sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) Bank Tabungan Negara. Johny bukanlah merupakan salah satu pegawai bank BTN namun dikenakan Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan ini karena seperti dalam hal pertimbangan hakim Pengadilan Negeri bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagai “turut melakukan” (medeplegen) bersama-sama dengan orang lain dimana orang lain tersebut adalah pegawai bank, yaitu Bahrul Hikmat. Oleh
xxviii
karena itu, unsur pegawai bank disini terpenuhi. Jadi walaupun Johny bukan pegawai bank yang secara langsung melakukan pemalsuan catatan, dengan melibatkan pegawai bank dalam tindakan pembobolan yang dilakukan Johny juga sudah termasuk ke dalam pelanggaran Pasal 49 UU Perbankan. Bila dilihat dari unsur- unsur Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana: a.
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank
b.
Dengan Sengaja
c.
Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi atau rekening suatu bank; d.
Turut melakukan
Walaupun dalam hal ini Johny bukan pegawai bank ia tetap memenuhi unsur pegawai bank karena dalam Pasal ini dikatakan bahwa bukan hanya saja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan tetapi juga yang menyebabkan pencatatan palsu. Maka ia memenuhi ketentuan Pasal ini. dimana dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan sebagai “turut melakukan” bersama-sama dengan orang lain yaitu Benny dan Bahrul yang merupakan pegawai bank. Jadi Johny dalam hal ini jadi Terdakwa didakwa karena karena ia turut serta dalam melakukan pencatatan palsu sesuai Pasal 49 ayat 1 UU Perbankan. Dalam hal ini penjuntoan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana disertakan karena dalam hal ini Terdakwa turut serta dalam melakukan pencatatan palsu. Hal ini dikuatkan dengan bahwa adanya kehendak yang sama serta pengetahuan tertentu. Jadi Johny memenuhi Pasal ini karena ia turut menyebabkan terjadinya pencatatan palsu. Dalam hal pemindahan tabungan ini juga dilakukan dengan proses RTGS, sehingga pemindahan sejumlah uang ini dapat berlangsung dengan cepat dan bersifat real time sebagaimana memang tujuan diadakannya RTGS sebagai prosedur pemindahan baru dalam dunia perbankan. Penggunaan sistem RTGS yang besifat elektronik (elektrnik fund transfer ) akan lebih menyulitkan
xxix
pelacakan ditambah pula apabila dana tersebut masuk ke dalam Negara yang sistem perbankannya sangat ketat.32 Hal yang menjadikan pembuktian bahwa Johny juga turut serta melakukan tindakan pemalsuan pencatatan ini, ketika ia bersama seorang saksi meminta kepada saksi Gunawan nomor CIF dari nasabah yang mempunyai saldo tabungan diatas dua milyar rupiah. Seharusnya pemberian CIF kepada pihak yang tidak berkepentingan tidak perlu dilakukan apa lagi Gunawan sudah melihat ada indikasi akan adanya pembobolan rekening dengan statemen saksi Mamu “untuk dicolong-colong sedikit”. Bahwa dalam buku tabungan Kasman Melati yang asli juga tidak terdapatnya print out bahwa ia telah melakukan transaksi pada tanggal 7 Oktober 2005 sedangkan dalam pencatatan bank adanya transaksi yang dilakukan atas anama Kasman Melati semakin menguatkan bahwa adanya pemalsuan identitas terhadap Kasman Melati sehingga saldo tabungannya bisa berkurang dan sudah diambil secara tunai sebesar delapan puluh juta rupiah dan transfer ke rekening Astutiningsih. Dengan ini disimpulkan bahwa memang sudah terjadi pemalsuan catatan dan indentitas terhadap rekening Kasman Melati. Pemalsuan identitas bahwa dengan adanya KTP palsu atas nama Kasman Melati dan buku tabungan palsu atas Kasman Melati, namun dalam hal pemalsuan ini, tidak perlibatnya bagian teller yaitu saksi Liva Sari karena saksi sudah menjalan prosedur yang sesuai mengenai pengambilang uang dan pentransferan uang. Prosedur yang sudah dilakukan adalah petugas teller sudah mencocokkan tanda tangan nasabah yang ada di formulir pindah pembukuan dan tanda tangan yang ada di buku tabungan serta di KTP, petugas teller juga sudah mengecek apakah saldo mencukupi, dan meminta persetujuan kepala seksinya bila pindah buku lebih dari lima juta rupiah. Dan sudah diatas delapan puluh juta rupiah meminta persetujuan Grand Manager Junior. Bila dibandingkan dengan kasus lain dimana seperti dalam kasusu City Bank bahwa relation manager nya membujuk custumer untuk menandatangani beberapa blangko kosong. Maka dalam kasus ini tidak ditemukan pelaksanaan prosedur yang tidak sesuai dengan prosedur operasional bank. 32
Dr. Zulkarnaen Sitompul, “Tindak pidana perbankan dan pencucian uang”.
xxx
Adanya rencana yang sudah dibicarakan antara Terdakwa dan saksi Benny Mamu dan Bahrul Hikmat, dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka syarat unsur turut melakukan telah terpenuhi. Bandingkan dengan putusan HR tanggal 9 Februari 1914 “Untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku.”
Jadi dengan bukti-bukti ini serta pengakuan saksi, maka Johny sudah terbukti secara sah melakukan tindakan turut serta dalam terlaksananya pencatatan palsu atas Kasman melati dengan tujuan untuk melakukan pembobolan (untuk dicolong sedikit-sedikit) terhadap rekening Kasman Melati.
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada dua bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang
berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan ketentuan pidana di luar UU Perbankan.
xxxi
2. Drs. Johny Sinaga al. Rudy adalah Terdakwa dalam Putusan MA No. 942
K/Pid/2007 dalam perkara tindak pidana di bidang perbankan. 3. Terdakwa terlibat dalam tindak pidana secara bersama-sama melakukan
pembobolan bank yang menyebabkan Bank BTN mengalami kerugian. Terdakwa secara bersama-sama bekerja sama untuk memungkinkan penarikan uang yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak dengan menggunakan Buku Tabungan dan KTP Palsu pada tanggal 7 Oktober 2005. 4. Modus Terdakwa ialah dengan bekerja sama dengan Bahrul Hikmat
(pegawai Bank BTN) untuk mendapat CIF dari Gunawan (pegawai Bank BTN). Dengan CIF tersebut dan data rekening koran nasabah Bank BTN atas nama Kasman Melati dari Eko Bintoro, Johny Sinaga, Samohong, Kusumah, dan Rudi, membuat buku tabungan dan KTP palsu atas nama Kasman Melati, yang kemudian dibawa ke Bank BTN Cabang Harmoni, untuk meminta pemindahbukuan dana sebesar Rp8.240.000.000,00 atas nama Kasman Melati ke rekening atas nama Astutiningsih di BTN. Astutiningsih kemudian menukar uang tersebut ke Dollar Amerika dan menyerahkannya kepada Johny Sinaga, Samohong, Kusumah, dan Rudi. 5. Tindakan
membocorkan
data
nasabah
kepada
orang
yang
tidak
berkepentingan masuk dalam lingkup pelanggaran Rahasia Bank. Rahasia Bank ini penting bagi Bank dan nasabah, karena dengan amannya data nasabah,
kemungkinan
dilakukannya
tindak
pidana
perbankan
pun
diminimalisir, sehingga nasabah percaya berhubungan dengan Bank. 6. Dari sisi pelanggaran Rahasia Bank, Terdakwa bukanlah pihak yang tepat
untuk dipersalahkan. Johny tidak memenuhi unsur dalam ketentuan UU Perbankan Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 40 jo. Pasal 1 butir 28 karena unsur “dengan sengaja” dalam Pasal ini tidak terpenuhi, di mana Terdakwa tidak pernah memaksa Bahrul Hikmat untuk bekerja sama. Terdakwa juga tidak dapat dijerat dengan Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan, karena ia bukanlah dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya. 7. Gunawan merupakan pihak yang tepat untuk didakwa terkait dengan
pelanggaran Rahasia Bank seperti yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) UU
xxxii
Perbankan, di mana Gunawan sebagai pegawai IT Bank BTN kantor pusat Jakarta memberikan data nasabah (dalam hal ini CIF) kepada Bahrul Hikmat. 8. Akibat adanya pelanggaran Rahasia Bank yang dilakukan oleh GUNAWAN
ini, maka tindakan pencatatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dapat terjadi. Pelanggaran Rahasia Bank yang dilakukan oleh Gunawan merupakan tahap awal dan utama dalam melaksanakan rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya (pembobolan bank). 9. Tindakan Johny mengenai pencatatan palsu dalam tindak pidana dalam
putusan ini berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan, memenuhi semua unsur meskipun Johny bukan pegawai bank BTN, karena Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebagai “turut melakukan” (medeplegen) bersama-sama dengan orang lain dimana orang lain tersebut adalah pegawai bank, yaitu Benny Mamu dan Bahrul Hikmat, sehingga Terdakwa didakwa dengan Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
B. Saran
Menurut Penulis, tindak pidana perbankan pada umumnya dan tindak pidana perbankan mengenai tindakan membocorkan data-data nasabah kepada orang lain dan tindakan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu pada khususnya, dapat dicegah dengan meningkatkan pengawasan internal dan pengawasan eksternal Bank. Pengawasan internal tentu dilakukan oleh Dewan Komisaris Bank, sementara pengawasan eksternal, dilakukan oleh pemerintah dan pihak Bank Indonesia. Akan tetapi pada dasarnya tindak pidana perbankan ini tidak bisa dihilangkan secara penuh, hanya bisa diminimalisir. Hal ini dikarenakan tindak pidana perbankan sama saja dengan tindak pidana umum yang dilakukan oleh manusia yang mendapat dorongan dari diri manusia itu sendiri (unsur sengaja) seperti kejahatan pada umumnya. Harapan berkurangnya tindak pidana perbankan ini sangat bergantung pada kesiapan masing-masing bank untuk mencegahnya, keamananan dan sistem Bank harus ditingkatkan. Terakhir, pihak bank sendiri harus menjaga integritas dengan senantiasa menjalankan aktivitas berbisnis secara tepat dan terhormat. Prinsip-prinsip etika bagi para pejabat bank harus secara mutlak dipahami serta
xxxiii
diimplementasikan di lapangan. Bank harus selalu memastikan bahwa tiap transaksi tidak melanggar hukum, serta harus selalu bekerja sama dengan penegak hukum.
xxxiv
DAFTAR PUSTAKA
Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional . (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Anwar, H.A.K. Moch. Tindak Pidana dibidang Perbankan. (Bandung: Alumni, 1986). Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi. (Jakarta: Kencana, 2009). Djumhana, Muhamad. Hukum Perbankan di Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). Garnasih, Yenti. Membuka Tabir Kejahatan Pembobolan Bank! http://rimanews.com/read/20110413/23679/membuka-tabir-kejahatan pembobolan-bank diakses pada tanggal 17 Mei 2011 pukul 20.00 WIB. Gozali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Husein, Yunus. Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum, (Jakarta: FH-UI, 2003). Indonesia. Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. ________. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ________. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ________. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Marpaung, Leden. Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan. (Jakarta: Djambatan, 2003).
Sholehuddin, M. Tindak Pidana Perbankan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997). Sitompul, Dr. Zulkarnaen. “Tindak pidana perbankan dan pencucian uang”.
35
Sjahdeini, Sutan Remy. Rahasia Bank Berbagai Masalah di Sekitarnya. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8. (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999). Suhardi, Gunarto. Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum. (Yogyakarta : Kanisius, 2003). Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia. (Jakarta:PT.Garamedia Pustaka Utama,2003).
36
LAMPIRAN
1. Artikel dari Internet: Garnasih, Yenti. Membuka Tabir Kejahatan Pembobolan http://rimanews.com/read/20110413/23679/membuka-tabir-kejahatan pembobolan-bank diakses pada tanggal 17 Mei 2011 pukul 20.00 WIB.
Bank!
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1096/Pid.B/2006/PN/Jkt.Pst. 3. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 282/PID/2006/PT/DKI. 4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid/2007.
37
Membuka Tabir Kejahatan Pembobolan Bank! Rabu, 13 Apr 2011 10:44 WIB Oleh: YENTI GARNASIH -- Dosen FH Universitas Trisakti,Doktor Hukum Pidana Pencucian Uang Kasus pembobolan bank yang marak terjadi harus dituntaskan.Jangan sampai menuai ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan yang nyata-nyata merupakan industri atas dasar kepercayaan. Dari berbagai kasus yang sering terjadi, pada umumnya selalu melibatkan pihak bank, baik itu pejabat bank maupun pada levelteller.Sedangkan modusnya juga beragam, mulai dari yang sederhana (conventional crimes) dengan cara memalsukan tanda tangan atau dokumen lain, penggelapan dan penipuan, sampai dengan yang sangat canggih (sophisticated crimes),dengan memanfaatkan sistem information technology (IT) banking. Jenis kejahatan perbankan yang terakhir ini sulit dilacak (untraceable crime), tidak ada bukti tertulis (paperless crime),tidak kasatmata (discernible crimes), dan dilakukan dengan cara yang rumit (intricate crimes). Kejahatan perbankan yang sering terjadi dan melibatkan orang dalam bank seperti anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pemegang saham, diatur dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50,dan Pasal 50A Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan kejahatan perbankan yang tidak melibatkan pegawai bank hanya diatur dalam Pasal 46 undang-undang tersebut. Kasus Citibank ini bukanlah kasus yang pertama kali terjadi di Indonesia dan bukan kejahatan yang canggih pula.Peristiwa serupa pun dialami bank lain misalnya yang terjadi di Bank Mandiri atas nasabah prioritasnya dan pelakunya pun seorang customer service. Ada juga kejahatan bank yang menggunakan modus lebih canggih di mana nasabah memasukan dana ratusan juta rupiah dalam bentuk deposito berjangka setahun tetapi ternyata oleh oknum pejabat bank dimasukkan dalam bentuk giro dan hanya dalam dua minggu sudah dicairkan seluruhnya tanpa sepengetahuan si nasabah maupun sistem bank tersebut. Setelah jatuh tempo dan nasabah mau menarik dananya, baru ketahuan bahwa telah terjadi pembobolan bank, padahal setiap bulan nasabah menerima bunganya. Dalam kejahatan ini tentu pelaku pejabat bank
38
menggunakan sistem bank untuk mengelabui otoritas bank sehingga tidak ketahuan selama hampir satu tahun. Kasus Citibank Dalam kasus Citibank yang perlu dikaji adalah modus kejahatan perbankannya,mengenai modus perbuatan yang dilakukan tersangka Inong Malinda. Apakah hanya penggelapan dana nasabah yang diawali dengan menyalahgunakan tanda tangan dalam blangko kosong (penandatanganan blangko kosong seharusnya juga tidak boleh), atau ada modus lain? Misalnya modus memalsukan tanda tangan nasabah yang menimbulkan terjadi kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49. Pasal itu mengatur antara lain perbuatan yang berkaitan dengan pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan atau dokumen kegiatan usaha, transaksi atau rekening, atau bahkan tentang tidak memasukkan pencatatan dalam pembukuan atau terkait perbuatan menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan atau mengubah, mengaburkan, atau menyembunyikan atau menghapus pencatatan dalam pembukuan atau laporan atau dokumen kegiatan usaha, transaksi, atau rekening. Tentu harus juga didalami apakah tersangka hanya bekerja sama dengan seorang teller bawahannya atau ada orang lain lagi.Setelah mendapatkan hasil kejahatan perbankan tersebut, oleh pelaku dialirkan ke rekening atau ke tempat lain yang telah disediakan untuk menampung. Rentetan aliran inilah yang disebut pencucian uang dan pelakunya juga termasuk siapa saja yang menerima aliran dana hasil kejahatan perbankan tersebut. Berkaitan dengan dugaan pencucian uang dalam kasus Citibank,kita jangan hanya terpaku pada aliran dana setelah terjadi kejahatan tersebut. Kita juga harus menelusuri aliran dana ketika dana nasabah masuk sepanjang lebih dari Rp500 juta sejak tiga tahun yang lalu,atau berapa pun jumlahnya bila terindikasi berasal dari hasil kejahatan. Caranya bisa dengan melihat profil nasabah dan jumlah dana yang disetor.Tentu hal ini akan tampak apakah pada mereka diterapkan persyaratan tentang asal usul dana dan apakah telah dilaporkan oleh pihak bank ke PPATK. Bila tidak dilaporkan, harus dicari siapa saja yang bertanggung jawab atas ketiadaan pelaporan ini? Dari kejadian pembobolan perbankan di Indonesia perlu dipertanyakan bagaimana sistem pengawasan bank atas pelaksanaan tata cara dan proses kegiatan perbankan. Termasuk juga mengenai bagaimana etika profesi pada bisnis yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat ini dilaksanakan dalam koridor bisnis yang baik, beretika, dan menjaga kehormatan.
39
