A. Sifat Siklus Personalia Siklus jasa personalia adalah sangat penting karena masalah gaji, pajak penghasilan pegawai, dan biaya ketenagakerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama di hampir semua semua entitas. Selain itu,
gaji merupakan merupakan titik rawan terjadinya
inefisiensi dan pencurian serta manipulasi kas melalui pembayaran gaji fiktif.
B. Siklus Jasa Personalia Siklus jasa personalia meliputi semua kejadian dan kegiatan yang berkaitan dengan kompensasi (penggajian) pimpinan/eksekutif pemerintah daerah dan karyawan pemerintah daerah. Kompensasi tersebut meliputi gaji, insentif lembur, komisi, dan berbagai bentuk tunjangan lainnya. lainnya. Transaksi utama siklus ini adalah transaksi gaji. Transaksi tersebut memengaruhi berbagai rekening berikut: 1. Biaya gaji. 2. Berbagai bentuk tunjangan, seperti tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, dan tunjangan hari tua. 3. Utang gaji. 4. Pajak penghasilan pegawai. 5. Rekening kasda. Siklus jasa personalia ini berkaitan dengan siklus pengeluaran dalam hal pembayaran gaji dilakukan dengan menggunakan menggunakan uang atau kas entitas.
Tunjangan
Biaya Gaji
Utang Gaji
Transaksi Gaji
PPh Pegawai
Rekening Kasda
C. Tujuan Audit Tujuan audit siklus jasa personalia dibedakan untuk setiap pernyataan laporan keuangan, yaitu: 1.
Pernyataan Keberadaan dan Keterjadian Pernyataan ini menekankan pada apakah seluruh saldo biaya gaji, utang gaji,
tunjangan, dan saldo rekening lainnya yang terkait benar-benar ada pada tanggal neraca. Di samping itu, pernyataan ini juga menekankan pada apakah seluruh transaksi gaji yang tercatat benar-benar terjadi dan tidak ada transaksi pembayaran gaji fiktif.
2.
Pernyataan Kelengkapan Pernyataan ini menekankan pada apakah seluruh transaksi dan saldo yang
semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah benar-benar dicatat dan disajikan. Auditor akan mencoba mendeteksi apakah terdapat transaksi pembayaran gaji yang belum dicatat.
3.
Pernyataan Hak dan Kewajiban Auditor, berkaitan dengan pernyataan ini, berusaha memastikan apakah entitas
mempunyai kewajiban legal atas biaya gaji, utang gaji, dan pajak penghasilan pegawai. Tujuan pernyataan hak dan kewajiban adalah bahwa utang gaji dan pajak penghasilan yang dibebankan merupakan kewajiban legal entitas pada tanggal neraca.
4.
Pernyataan Penilaian dan Pengalokasian Berkaitan dengan pernyataan penilaian, auditor akan berusaha memperoleh bukti
mengenai apakah saldo biaya gaji, tunjangan, utang gaji, dan pajak penghasilan pegawai telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Auditor akan memastikan apakah saldo tersebut diperoleh melalui penilaian yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
5.
Pernyataan Pelaporan dan Pengungkapan Selain memperoleh bukti mengenai keempat pernyataan tersebut di atas, auditor
perlu menghimpun bukti
mengenai apakah transaksi dan saldo yang tercatat telah
dengan tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca.
Auditor menggunakan tiga jenis prosedur audit untuk menemukan bukti yang diperlukan guna mencapai tujuan spesifik audit tersebut, yaitu: 1.
Prosedur untuk memperoleh pemahaman atas struktur pengendalian internal.
2.
Pengujian pengendalian.
3.
Pengujian substantif.
D. Materialitas, Risiko, dan Strategi Audit Biaya gaji pada umumnya bersifat sangat material bagi entitas karena merupakan komponen biaya operasi terbesar. Risiko bawaan dari pernyataan penilaian mungkin saja tinggi karena kompleksitas dalam perhitungan biaya gaji. Kebanyakan organisasi memperluas struktur pengendalian internalnya atas transaksi gaji. Tetapi, saldo utang gaji di akhir tahun sering kali tidak material. Oleh karena itu, auditor menerapkan pendekatan tingkat risiko kontrol yang ditetapkan lebih rendah untuk beberapa pernyataan.
E.
Pertimbangan Stuktur Pengendalian Intern Pemahaman atas struktur pengendalian siklus pengeluaran meliputi per-
timbangan, lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Lingkungan pengendalian meliputi beberapa faktor lingkungan pengendalian, yaitu: 1.
Pertanggungjawaban urusan pegawai ada pada kepala bagian personalia.
2.
Metode pengendalian manajemen meliputi penggunaan biaya standar dan anggaran serta perhitungan varians.
3.
Adanya auditor internal.
4.
Praktik dan kebijakan ketenagakerjaan.
Prosedur pengendalian meliputi: 1.
Otorisasi yang sehat.
2.
Pemisahan tugas yang memadai.
3.
Penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.
4.
Pengendalian atas akses.
5.
Pelaksanaan pemeriksaan yang independen.
F.
Pemahaman dan Pendokumentasian Risiko Audit Pemahaman atas sistem pengendalian internal ini dapat diperoleh melalui:
1.
Tinjauan pendahuluan.
2.
Dokumentasi sistem.
3.
Analisis alur transaksi.
4.
Identifikasi pengendalian untuk memperoleh keyakinan.
G. Penetapan Risiko Pengendalian Penetapan risiko pengendalian merupakan proses evaluasi atas efektivitas kebijakan dan prosedur dari struktur pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan. Proses penentuan risiko pengendalian meliputi identifikasi salah saji potensial, pengendalian yang perlu, dan pengujian pengendalian yang mungkin dilakukan.
H. Pengujian Substantif Saldo Jasa Personalia Dalam rangka merancang pengujian sustantif, pertama kali akuntan harus menentukan tingkat risiko deteksi yang diterima untuk masing-masing pernyataan signifikan yang terkait. Tinggi rendahnya risiko deteksi tergantung pada besarnya risiko audit yang ditetapkan, risiko bawaan, dan risiko pengendalian.
