5 BENTUK URAIAN
PROPOSAL TEKNIS
TANGGAPAN TERHADAP KAK Terhadap KAK ini, konsultan diminta untuk menginisiasi Desa Tangguh Bencana. Seperti diketahui bahwa Desa Tangguh Bencana ini merupakan inisiasi pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) yang berkembang menyusul terjadinya bencana-bencana besar di Indonesia, seperti gempa bumi-tsunami NAD 2004 dan gempa Yogya-Jateng 2006. Tahun 2007 disahkanlah UU Nomor 24 Tahun 2007 yang merupakan tonggak batu loncatan perubahan fundamental pada penanggulangan bencana di Indonesia, yang memberikan paradigma baru penanggulangan bencana yang berbasis pengurangan risiko bencana. Praktek-praktek PRBBK yang berkembang di desa pada waktu masa-masa awal (tahun 2004-2008) belum terlembagakan dalam regulasi seperti saat ini, masih berupa inisiasi-inisiasi dengan metode yang beranekaragam tergantung dari inisiatornya. Tercatat sebagai contoh di wilayah DIY dan Jawa Tengah
PROPOSAL TEKNIS
TANGGAPAN TERHADAP KAK Terhadap KAK ini, konsultan diminta untuk menginisiasi Desa Tangguh Bencana. Seperti diketahui bahwa Desa Tangguh Bencana ini merupakan inisiasi pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) yang berkembang menyusul terjadinya bencana-bencana besar di Indonesia, seperti gempa bumi-tsunami NAD 2004 dan gempa Yogya-Jateng 2006. Tahun 2007 disahkanlah UU Nomor 24 Tahun 2007 yang merupakan tonggak batu loncatan perubahan fundamental pada penanggulangan bencana di Indonesia, yang memberikan paradigma baru penanggulangan bencana yang berbasis pengurangan risiko bencana. Praktek-praktek PRBBK yang berkembang di desa pada waktu masa-masa awal (tahun 2004-2008) belum terlembagakan dalam regulasi seperti saat ini, masih berupa inisiasi-inisiasi dengan metode yang beranekaragam tergantung dari inisiatornya. Tercatat sebagai contoh di wilayah DIY dan Jawa Tengah
di Kabupaten Bantul tahun 2010-2011. (Desa Wonolelo, Pleret Bantul dan Desa Mulyodadi, Bambanglipuro Bantul). Pembelajaran dari semua aktor inilah yang menjadi bahan diundangkannya Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Dan pembelajaran kami digunakan menjadi salah satu referensi untuk mengembangkan Perka BNPB tersebut. Dan, upaya-upaya inisiasi awal inilah yang turut serta membawa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono diberikan hadiah Global Champion for Disaster Risk Reduction pada tahun 2011 oleh PBB. Sejak saat itulah, Pemerintah Pusat melalui BNPB maupun Daerah melalui BPBD telah menginisiasi banyak desa tangguh di Indonesia. Termasuk yang dilakukan perusahaan kami di Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan BPBD Cilacap di beberapa desa di sana. Dari KAK yang disajikan, konsultan berkesimpulan bahwa: a) Konsultan memahami betul apa yang diinginkan oleh pemberi pekerjaan (BPBD Kab. Boyolali), yakni membangun dan mengembangkan Desa
Konsultan mengusulkan agar keluaran disesuaikan dengan Standar teknis yang digunakan, yakni Panduan Teknis Fasilitator Pelaksanaan Kegiatan
Desa/Kelurahan
Desa
Tangguh
Bencana
atau
Kegiatan
Penguatan Masyarakat Serupa Lainnya dari BNPB tahun 2015. Yang disusun sebagai panduan teknis resmi berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Adapun komponen desa tangguh bencananya adalah: a. Pengenalan dan Sosialisasi Desa Tangguh Bencana, misalnya dalam bentuk FGD b. Kajian dan Peta Ancaman c. Kajian dan Peta Kerentanan d. Kajian dan Peta Kapasitas e. Kajian dan Peta Risiko f. Dokumen/Draf Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, termasuk di dalamnya pengelolaan asset penghidupan serta draft legalisasinya g. Dokumen/Draft Dokumen Rencana Aksi Komunitas untuk Pengurangan Risiko Bencana termasuk di dalamnya pengelolaan asset penghidupan serta draft legalisasinya h. Dokumen/Draft Dokumen Rencana Kontinjensi bencana prioritas serta
URAIAN PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Sejarah kebencanaan di Kabupaten Boyolali menunjukkan, akibat hadirnya bencana menimbulkan dampak yang cukup signifikan berupa kerugian, kerusakan
dan
kehilangan
aset
kehidupan
dan
penghidupan
baik
masyarakat maupun pemerintah. Kerugian dan kerusakan itu, setidaknya menyangkut beberapa aset antara lain: aset fisik dan infrastruktur, aset ekonomi, aset sosial, aset alam dan lingkungan, dan aset manusia.
Karakteristik
alam
dan
sosial
yang
cukup
kompleks
menyebabkan
Kabupaten Boyolali menjadi daerah yang rawan bencana. Bencana sering terjadi di Kabupaten Boyolali yang bersifat insidental seperti gempa bumi, letusan gunung api, kebakaran maupun bencana yang bersifat musiman seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan.
Mengingat korban terbesar dari bencana adalah kaum miskin di tingkat masyarakat
dan
yang
pertama-tama
menghadapi
bencana
adalah
masyarakat sendiri, pemerintah mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, sesuai dengan tanggung-jawab negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan ini adalah melalui pengembangan desa-desa yang tangguh terhadap bencana. Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan
mandiri
untuk
beradaptasi
dan
menghadapi
ancaman
bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana.
Upaya
pengurangan
risiko
dilaksanakan melalui mewujudkan
program
Penanggulangan
bencana
berbasis
komunitas
yang
akan
pengembangan Desa Tangguh Bencana. Untuk desa
Bencana
tangguh
Daerah
bencana
Kabupaten
tersebut,
Boyolali
pada
Badan Tahun
Anggaran 2015 melaksanakan kegiatan Pembentukan 2 (Dua) Desa
b. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana; c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana (PRB); d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana; e. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.
3. Sasaran Sasaran
dari
terwujudnya
pembentukan masyarakat
Desa yang
Tangguh
Bencana
ini
mampu
mengantisipasi
adalah dan
meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Dan jika terkena dampak bencana, mereka akan
Standar teknis yang digunakan adalah Panduan Teknis Fasilitator Pelaksanaan Kegiatan Desa/Kelurahan Desa Tangguh Bencana atau Kegiatan Penguatan Masyarakat Serupa Lainnya dari BNPB tahun 2015. Yang disusun sebagai panduan teknis resmi berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012. 6. Studi-studi terdahulu 7. Referensi Hukum a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana; b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; c. Peraturan
Pemerintah
Penyelenggaraan
Nomor
Penanggulangan
21
Tahun
Bencana
2008
(Lembaran
tentang Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); d. Peraturan
Pemerintah
Penyelenggaraan
Nomor
Penanggulangan
21
Tahun
Bencana
2008
(Lembaran
tentang Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; i.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
j.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Boyolali; l.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015;
m. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015; n. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/452 tahun 2014 tentang
2. Desa Sangup, Kecamatan Musuk.
9. Keluaran Keluaran dari kegiatan ini didasarkan pada Standar teknis yang digunakan adalah Panduan Teknis Fasilitator Pelaksanaan Kegiatan Desa/Kelurahan Desa Tangguh Bencana atau Kegiatan Penguatan Masyarakat Serupa Lainnya dari BNPB tahun 2015. Yang disusun sebagai panduan teknis resmi berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012. a. Pengenalan dan Sosialisasi Desa Tangguh Bencana, misalnya dalam bentuk FGD b. Kajian dan Peta Ancaman c. Kajian dan Peta Kerentanan d. Kajian dan Peta Kapasitas e. Kajian dan Peta Risiko f. Dokumen/Draf Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, termasuk di dalamnya pengelolaan asset penghidupan serta draft legalisasinya
m. Integrasi dokumen RPB/RAK ke dalam Rencana Pembangunan Desa, dalam bentuk draft RPJMDesa / Draft Revisi RPJMDesa dan dokumen lainnya yang memenuhi n. Sosialisasi hasil program kepada masyarakat dalam bentuk kampanye PRBBK.
o. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan pembentukan desa tangguh bencana dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender pada Tahun Anggaran 2015.
LAPORAN a. Laporan Pendahuluan memuat Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan.
.
Inisiatif pelaksanaan program Destana di desa sasaran dapat diprakarsai oleh APBN /BNPB, APBD /BPBD dan/atau lembaga non-pemerintah penyandang sumberdaya. Kegiatan program Destana dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan warga masyarakat desa agar warga masyarakat dapat belajar menambah pengetahuan dan keterampilan teknis tertentu, dapat hidup aman dan nyaman berdampingan dengan dinamika alam yang ada di lingkungannya (gunung api, gempa, longsor, banjir, tsunami, angin topan, dll.), serta lebih peduli dan berpikir strategis untuk dapat melakukan kegiatan penghidupan yang berkelanjutan. Program
Destana
menawarkan
upaya
peningkatan
kemampuan
yang
diperlukan warga untuk dapat mengelola risiko akibat bencana alam atau teknologi yang dapat mengganggu keselamatan hidup dan penghidupan masyarakat desa. Peningkatan kemampuan masyarakat ini mencakup perihal pengetahuan tentang kondisi desa secara lebih baik perkiraan/perhitungan potensi risiko bencana berdasarkan kajian yang melibatkan warga penyusunan rencana tindakan mencegah, menangkal dan meredam potensi ancaman
masyarakat, Alokasi Dana Desa, APBD, APBN, lembaga non pemerintah, lembaga asing atau swasta. Kegiatan pengenalan Destana di tingkat kabupaten biasanya diselenggarakan dalam bentuk pemaparan dan diskusi tentang program Destana, dihadiri oleh perwakilan SKPD, lembaga non-pemerintah terkait di kabupaten serta perangkat desa dan kecamatan. Lembaga
pemerintah
melaksanakan
beberapa
dan
non-pemerintah
kegiatan
program
kemungkinanan peningkatan
sudah
kemampuan
masyarakat di desa sasaran sebelum dilakukan program Destana ini. Kegiatan-kegiatan program tersebut dapat berupa pendidikan informal dan non-formal, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran terkait bencana, ekonomi, kesehatan, pembangunan fisik, lingkungan, air sanitasi, teknologi tepat guna, dll. Capaian dari program-program lain sejauh ini dapat menjadi modal untuk kemudian dilanjutkan atau dilengkapi dengan kegiatan program Destana. Karenannya, sangat penting untuk mengumpulkan informasi hasil program yang ada dari semua pihak dengan membicarakannya secara bebas dan luas dalam
pertemuan
Pengenalan
Destana
di
Kabupaten
ini.
Selain
itu,
Adapun komponen komponen Desa Tangguh Bencana adalah sebagai berikut a. Tentang Pengenalan Risiko Bencana Risiko bencana diartikan sebagai perkiraan kerugian pada satu atau lebih aset penghidupan akibat suatu kejadian ancaman/bahaya. Bentuk risiko bencana dapat berupa kematian, luka-luka, sakit, kehilangan rumah dan harta benda, serta gangguan pada kegiatan masyarakat.
Risiko bencana dapat diketahui dengan mengkaji faktor-faktor yakni (1) ancaman, (2) kelemahan, 3) kekuatan. Setelah faktor-faktor tersebut diketahui kemudian dapat dianalisa dengan cara mengukur, membandingkan, dan menemukan hubungan-hubungan sehingga disepakati tingkat risiko.
Faktor ancaman, berupa kejadian-kejadian berpeluang menimbulkan dampak kerugian baik kejadian alamiah, hasil samping kegiatan manusia atau gabungan keduanya. Ancaman alamiah seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, wabah, hama, banjir dan longsor. Ancaman akibat hasil samping kegiatan manusia meliputi konflik sosial, pencemaran, kegagalan teknologi
Pola hubungan tiga faktor diatas sehingga menghasilkan risiko bencana dapat diekspresikan dengan persamaan di bawah ini:
Tingkat risiko bencana akan semakin tinggi apabila ancaman dan kelemahan tinggi sedangkan kekuatan rendah atau nilainya kecil. Mengurangi risiko bencana dapat dilakukan dengan mengubah nilai faktor-faktor ancaman, kelemahan dan kekuatan. Risiko bencana akan menjadi rendah/kecil apabila; 1) ancaman dikurangi atau dicegah, 2) kelemahan diturunkan atau 3) kekuatan ditingkatkan. Tidak semua jenis ancaman dapat dicegah atau dikurangi intensitasnya seperti misalnya gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api. Mengurangi risiko bencana pada jenis ancaman tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi kelemahan-kelemahan serta meningkatkan
b. Mengidentifikasi atau mengenali ancaman dalam sebuah bentuk karakter atau sifat-sifat ancaman, serta akibat yang mungkin terjadi pada individu atau masyarakat c. Identifikasi/mengenali hal-hal yang membuat lebih mudah atau berisiko terkena akibat dari bencana dan menentukan tingkat kerentanan untuk tiap jenis ancaman yang ada pada wilayah desa d.
Identifikasi/mengenal
kapasitas
dengan
melihat
hubungan
dengan
kerentanan dan ancaman tiap jenis ancaman yang ada pada wilayah desa e. Identifikasi elemen-elemen paling berisiko dan risiko potensial. Memperoleh gambaran lebih utuh tentang semua ancaman di desa tersebut. f. Menyamakan pemahaman anggota Kelompok Kerja tentang jenis, sifat dan potensi dampak setiap ancaman yang diidentifikasi di desa/kelurahan. g. Komunitas mampu menentukan sifat dan tingkat risiko masing-masing ancaman yang ada di wilayahnya dan menghasilkan gambaran menyeluruh dari semua ancaman dan risiko utama yang dihadapi komunitas.
e. Kelompok Kerja mempunyai pemahaman yang sama tentang jenis ancaman dan intensitasnya di desa/kelurahan berbasis pengetahuan / pengalaman masyarakat dan keilmuan. f. Draft dokumen kajian dan peta ancaman yang dipilih g. Rencana tindak lanjut untuk penyelesaian dokumen dan peta ancaman
Metodenya adalah Pengkajian partisipatif dipilih karena lebih praktis untuk memecahkan masalah hari ini secara bersama.Selain juga berguna untuk membangun kesadaran atas permasalahan dan membangkitkan motivasi untuk menangani permasalah. Pengkajian partisipatif menggunakan metode-metode luwes dan umumnya kualitatif
sehingga
mudah
dimengerti.
Pelakunya
masyarakat
bersama
Fasilitator. Fasilitator berperan memandu pelaksanaan pengkajian, meliputi menjelaskan metode, memotivasi masyarakat melakukan kajian pada diri sendiri, menjadi mitra kritis atas analisis hasil kajian, menjadi wasit
dapat saling belajar. Penerapan PRA dapat dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah warga desa (dengan memperhatikan prinsip keterwakilan semua golongan), survei lapangan dan mengunjungi rumah/keluarga. Contoh peta risiko bencana
Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada pada suatu desa/kelurahan dalam
waktu
tertentu
dan
rencana
pemerintah
serta
para
pemangku
kepentingan terkait setempat untuk mengurangi risiko bencana tersebut melalui program-program dan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik. RPB desa/kelurahan mengandung juga strategi, kebijakan dan langkahlangkah
teknis-administratif
yang
dibutuhkan
untuk
mewujudkan
kesiapsiagaan terhadap bencana, kapasitas tanggap yang memadai, dan upaya-upaya mitigasi yang efektif.
desa/kelurahan sangat penting. Selanjutnya, RPB haruslah selalu dilakukan pembaharuan secara periodik menimbang tingkat risiko yang berubah.
4.
Penguatan
Pemerintah
telah
Forum
PRB
menyusun
Desa
berbagai
dan/atau
regulasi
yang
Relawan
Desa
mengatur
upaya
penanggulangan bencana, seperti Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) yang merupakan turunan Kerangka Aksi Hygo dan UU No. 24
Tahun
2007
beserta
peraturan-peraturan
turunannya.
RAN
yang
diluncurkan pada tahun 2007 adalah dokumen yang berisi kerangka kerja 2006, rencana aksi dan prioritas, mekanisme pelaksanaan, serta dasar kelembagaan PRB. Dokumen juga menjabarkan tugas, fungsi dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan yang dilaksanakan dengan dasar koordinasi, pertisipasi dan sejalan dengan Kerangka Aksi Hyogo, RAN menjadi arahan untuk
memfasilitasi
para
pengambil
keputusan
untuk
memberikan
komitmennya secara lintas sektor dan prioritas program secara sistematis. Idealnya dokumen RAN disusun oleh suatu Forum/Platform Nasional yang dapat berbentuk forum atau komite multi pihak. Platform ini akan berfungsi sebagai sebuah mekanisme koordinasi dalam pengarus utamaan PRB dan
a. Mengidentifikasi lembaga/forum di desa/kelurahan atau membentuk forum untuk penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana. b. Untuk melakukan kerja-kerja pengurangan risiko bencana di tingkat desa dengan menyelaraskan/mengintegrasikan dalam pembangunan. c. Memfasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak d.
Mengawal
dan
mengontrol
pelaksanaan
aksi
masyarakat
dan
kepengurusan
untuk
mewujudkan desa tangguh.
Hasil Kegiatan a.
Usulan
format
lembaga/forum,
visi,
misi,
yang
disepakati. b. Rencana tindak lanjut oleh Kelompok Kerja Desa/Kelurahan. c. Adanya rencana kerja konkrit yang merupakan kesepakatan bersama. d. Adanya tempat berkumpul yang disepakati bersama (semacam sekretariat)
Satu sistem peringatan dini yang lengkap dan efektif mempunyai empat unsur yang tidak terpisahkan satu dari yang lainnya: 1) Pengetahuan tentang bahaya dan Risiko – mengisyaratkan bahwa warga sangat perlu memahami jenis-jenis dan sifat-sifat ancaman (kecepatan datang, kekuatan merusak, keseringan terjadi, dll) yang ada di daerahnya, dan tanda-tanda alam sebelum kejadian (bencana). Pemahaman tentang risiko dapat dilihat di Panduan 2.Penyusunan Kajian dan Peta Risiko Bencana . 2) Pemantauan dan Layanan Peringatan mengisyaratkan bahwa perlu adanya pusat peringatan dini yang terpercaya selalu melakukan pemantauan terhadap perkembangan tingkat ancaman, dan pada saat yang tepat
mampu mengambil keputusan untuk menyebarkan peringatan kepada masyarakat yang ada di area berisiko. Pemantauan terhadap beberapa jenis ancaman ini penting untuk menggunakan dasar kajian ilmiah. Sejauh ini pemantauan telah dilakukan oleh lembaga
pemerintah5. Namun untuk sebagian jenis ancaman masih bergantung pada upaya pemantauan yang dilakukan oleh warga masyarakat sendiri, misalnya
tingkatan dan arti peringatan. Beberapa contoh arti peringatan dapat dilihat di lampiran. 3) Penyebarluasan dan Komunikasi mengisyaratkan bahwa masyarakat perlu memiliki beragam alat penyebaran peringatan yang disepakati untuk mengingatkan masyarakat di desa waktu yang tepat untuk melakukan evakuasi. Alat-alat komunikasi untuk penyebaran peringatan kepada warga harus dijaga dan dirawat agar selalu berfungsi. Jenis alat komunikasi untuk penyebaran peringatan ini perlu mempertimbangkan kemudahan dalam pembuatan, pengoperasiaan dan perawatan yang dapat dilakukan oleh warga secara mandiri. Karenanya alat yang berasal dari kearifan lokal disarankan untuk digunakan, misalnya kenthongan, bedug, alat tiup / pukul lain. Alat komunikasi berteknologi tinggi atau yang bergantung pada catu daya listrik PLN terkadang tidak selalu handal, misalnya sirine. Alat dengan suku cadang yang didatangkan dari luar daerah juga kadang membuat ketergantungan untuk perawatannya. Setiap warga haruslah mempunyai pemahaman yang sama tentang isi dan arti peringatan yang disepakati untuk dipatuhi bersama. Perlu diupayakan menggunakan beberapa jenis alat komunikasi penyebaran
peringatan untuk memastikan agar i) bila satu alat penyebaran peringatan
kewenangan penyebaran peringatan di setiap rantai harus bersepakat dan dipastikan saling terhubung untuk memberi layanan informasi / peringatan. Perlu diperhatikan bahwa di beberapa tempat tertentu di desa, di mana juga ada aktivitas warga, mempunyai kesulitan akses untuk menerima informasi / peringatan. Kesulitan akses dapat disebabkan oleh keberadaan warga di area sangat dekat dengan ancaman atau keterbatasan-keterbatasan menuju jalur evakuasi,
kendala
teknis
teknologi
komunikasi,
atau
alasan
lainnya.
Kelompok-kelompok rentan ini tetap perlu strategi memahami peringatan dini (alam
atau
berdasar
kearifan
lokal)
untuk
secara
mandiri
bersiap
menyelamatkan diri secara tepat waktu
4)
Kemampuan
memiliki
rencana
Merespons
evakuasi9
mengisyaratkan untuk
bahwa
penyelamatan
masyarakat
diri
dan
harus
strategi
pemberian bantuan evakuasi oleh relawan10 saat melakukan penyelamatan diri.
6. Rencana Evakuasi Desa
Pengorganisasian
dalam
menata
pengungsian
dan
pemberian
bantuan
kemanusiaan sebagaimana tertulis di SNI-2011 dan CEDIM-2005 sudah dipraktekkan selama situasi darurat bencana kepada warga masyarakat yang terdampak bencana. Di sisi lain, masih terdapat banyak kesempatan untuk meningkatkan strategi pengungsian yang bertujuan meminimalisir jumlah korban dan penderitaan serta kerugian fisik dengan cara mengembangkan rencana evakuasi yang baik.
Tempat evakuasi aman dapat berupa bangunan atau tempat perlindungan sementara (tenda, barak, dll.). Lokasi evakuasi dapat berjarak jauh atau dekat dengan rumah asal warga terdampak. Sangat penting bahwa tempat yang dipilih
untuk
evakuasi
adalah
aman
dari
ancaman-ancaman
(alam
/
perbuatan manusia) dan dapat dijangkau oleh bantuan kemanusiaan. Tempat evakuasi yang jauh misalnya sesuai untuk jenis ancaman erupsi gunung api untuk menghindari lontaran abu / lontaran piroklastik, jauh dan/atau di ketinggian untuk ancaman tsunami dan banjir untuk menghindari jangkauan air, dan dapat di dekat rumah untuk ancaman gempa bumi. Tempat evakuasi yang
dipilih
ditemukan,
perlu
memperhitungkan
mempunyai
ruang
yang
bahwa memadai
tempat
tersebut
mudah
untuk
perkiraan
jumlah
terdampak, yaitu untuk melindungi harta benda dan sumber penghidupan (pertanian, ternak, perikanan, dll.) yang tersisa, kedekatan dengan sanak keluarga. Sebagai contoh, akibat gempa bumi atau angin beliung yang merusak rumahnya, warga mungkin ‘evakuasi’ di halaman rumahnya agar dekat dengan asetnya (perabot rumah, panen, ternak, dll).
Jalur-jalur evakuasi dipilih untuk memudahkan warga menjangkau tempat evakuasi dalam waktu yang ditentukan. Pemilihan jalur-jalur evakuasi perlu mempertimbangkan
beberapa
hal,
misalnya
kualitas
jalan
agar
tidak
menyulitkan perjalanan evakuasi warga, luasan jalan berbanding jumlah orang yang evakuasi utamanya untuk evakuasi mendadak (menghindari tsunami, banjir bandang, kebakaran, beliung, dll), pemasangan tanda / rambu evakuasi pemandu arah di sepanjang jalur-jalur evakuasi. Kejadian gempa bumi atau angin topan pada skala besar dapat mempengaruhi kekuatan jembatan atau bahkan merusak tempat industri bahan-bahan berbahaya (kimia, minyak, dll), karenanya perlu dihindari saat evakuasi (mengantisipasi tsunami), dan temukan jalur-jalur evakuasi alternatif.
Peta evakuasi merupakan gambaran yang memuat secara jelas tempattempat evakuasi dan jalur-jalur evakuasi yang dipilih, dan informasi penting
Evakuasi mandiri merupakan rencana evakuasi terbaik pilihan dan atas inisiatif warga sendiri. Dimana, keputusan untuk evakuasi ditentukan bersama oleh anggota keluarga dan warga desa secara tepat waktu. Waktu penentu evakuasi memperhatikan berbagai tanda peringatan17 alam atau peringatan resmi pemerintah yang telah disepakati bersama di desa. Dengan demikian evakuasi dilakukan atas inisiatif dan kesadaran warga sehingga tidak perlu terjadi pemaksaan evakuasi oleh pihak manapun. Keputusan warga
untuk
melakukan
evakuasi
mandiri
biasanya
dilandasi
oleh
pengetahuan dan pemahaman yang baik oleh individu warga tentang ciri dan sifat ancaman yang dihadapi. Karenanya, sangat penting bagi setiap individu warga di desa untuk : a. mempunyai informasi yang benar tentang ciri dan sifat ancaman yang ada baik dari cerita yang turun-temurun (kearifan lokal) maupun dari kajian ilmiah. b. memahami sifat ancaman dan dampaknya dari sosialisasi agar dapat mengantisipasi perkiraan datangnya ancaman. c. memahami jalur-jalur dan tempat evakuasi yang tergambar jelas di peta
7.Rencana Kontinjensi Bencana Kontinjensi adalah suatu kondisi yang bisa terjadi, tetapi belum tentu benarbenar terjadi. Perencanaan kontinjensi merupakan suatu upaya untuk merencanakan sesuatu peristiwa yang mungkin terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan peristiwa itu tidak akan terjadi. Oleh karena ada unsur ketidakpastian, maka diperlukan suatu perencanaan untuk mengurangi akibat yang mungkin terjadi (BNPB, Panduan Perencanaan Kontinjensi, 2011). Perencanaan Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan untuk kesiapan tanggap darurat yang di, dalamnya terdapat situasi potensi bencana, di
mana
skenario,
kebutuhan
sumber
daya
(
analisa
kesenjangan)
kesepakatan jumlah cluster/sektor dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial
ditetapkan,
dan
sistem
tanggapan
dan
pengarahan
potensi
disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Satu Rencana Kontinjensi disusun untuk satu ancaman, dan kemungkinan
secara mandiri. Sementara, para pihak penyedia bantuan kemanusiaan, utamanya pemerintah sebagai penanggung jawab utama, masih sangat perlu memperbaiki cara-cara pengelolaan penyediaan bantuan kepada para penyitas secara terkoordinasi, terpadu,menyeluruh dan efektif, agar para penyitas tetap dapat melangsungkan kehidupannya secara bermartabat dan membangun semangat hidupnya untuk kembali lebih baik Untuk itu, masyarakat desa sangat perlu mempunyai modalitas pengetahuan risiko
yang
benar
dan
rencana-rencana
kesiapan
yang
memadai
dan
disepakati bersama untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian bencana. Modalitas ini dapat diperoleh dengan menggunakan atau, bila belum tersedia terlebih dahulu, mengembangkan Peta dan Kajian Risiko Bencana untuk wilayahnya, menyepakati pengaturan Peringatan Dini (alam dan dapat dipertanggung jawabkan) menyusun Rencana Evakuasi menyepakati Strategi Tanggap Darurat Pada tahap ini, seyogyanya desa sudah memiliki tiga modalitas di atas, yaitu Peta dan Kajian Risiko Bencana (yang memuat satu atau lebih jenis ancaman yang dihadapi), Peringatan Dini dan Rencana (Peta dan Prosedur) Evakuasi. PANDUAN TEKNIS FASILITATOR 58
Dari
definisi
tersebut,
dapat
diambil
beberapa
butir
penting
bahwa
perencanaan kontinjensi : Dilakukan sebelum keadaan darurat berupa proses perencanaan ke depan. Lebih merupakan proses daripada menghasilkan dokumen. Merupakan suatu proses partisipasi membangun kesepakatan skenario dan tujuan yang akan diambil. Merupakan suatu kesiapan untuk tanggap darurat dengan menentukan langkah dan sistem penanganan yang akan diambil sebelum keadaan darurat terjadi. Mencakup upaya-upaya pencegahan risiko yang lebih tinggi Aktivasi dari perencanaan kontijensi beralih ke rencana operasi tanggap darurat
( renops) Rencana
Kontijensi
memetakan
sumberdaya
Desa/Kelurahan untuk melakukan tanggap darurat
yang
dimiliki
oleh
sebagai wadah pembinaan pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dan prilaku jiwa korsa. Kelompok relawan akan menjadi salah satu bagian dari upaya penyatuan sumber-sumber yang dimiliki oleh masyarakat untuk menanggulangi bencana yang
dihadapi
bersama.
Pembentukannya
dapat
merupakan
bentukan
perorangan atau kelompok yang sudah ada dalam masyarakat yang bersamasama
sesuai
kemampuan
masing-masing
menyumbang
agar
dapat
menanggulangi bencana secara efisien - tepat guna dan tepat waktu. Pada prabencana tugas utama kelompok relawan ini adalah membuat perencanaan untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi di wilayahnya.
8.1.1 Anggota Kelompok Relawan Penanggulangan Bencana Kelompok dengan tugas utama seperti diatas, perlu berupaya agar memiliki berbagai kemampuan yang diperlukan dalam mengelola tanggap darurat dan mengumpulkan sumber-sumber daya yang diperlukan. Anggota kelompok harus dapat mengisi kemampuan yang diperlukan ini. Beberapa contoh kriteria anggota kelompok relawan, adalah:
alat atau wadah operasional yang efektif dalam penanganan bencana di masing-masing desa/keLurahan.
Jiwa korsa - diartikan sebagai rasa senasib sepenanggungan, perasaan solidaritas, semangat kesatuan (korps), kesadaran kolektif dsb-nya. Jiwa korsa yang kuat tidak mudah padam selama didalam kelompok. Terkandung di dalamnya loyalitas, merasa ikut memiliki, merasa bertanggung jawab, ingin mengikuti pasang surut serta perkembangan kelompok. Seorang yang memiliki jiwa korsa tinggi pasti penuh inisiatif, tetapi tahu akan kedudukan, wewenang dan tugas-tugasnya.
Peningkatan Kapasitas Kelompok/Relawan BNPB melalui berbagai program penguatan kelembagaan secara regular melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok relawan penanggulangan bencana
di
daerah.
Dengan
sasaran
peningkatan
pengetahuan
dan
kemampuan masyarakat dalam hal kerelawanan, tanggap darurat bencana, dan menumbuhkan jiwa korsa dan kemanusiaan; BNPB melaksanakan pengembangan
kapasitas
praktik
kelompok
khususnya:
tik saat tanggap darurat
relawan
desa/kelurahan
8. Integrasi dengan Rencana Pembangunan Desa Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Komunitas (RAK) merupakan dokumen yang tidak terpisah dari dokumen perencanaan desa baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RPB adalah sebuah rencana prioritas bagi usaha masyarakat desa untuk melindungi warganya dari ancaman dan risiko bencana. RPB inilah yang diturunkan dalam RAK atau sering disebut Rencana Aksi Masyarakat (RAM) yang memuat Rencana Aksi atau dukungan yang dilakukan oleh berbagai pihak di semua tahapan atau siklus PB (pra bencana, saat bencana dan pasca bencana). Sebagaimana dokumen
perencanaan
desa,
maka
RPB
maupun
RAK
dibuat
secara
partisipatif dalam musyawarah desa yang diinisiasi dan dipimpin oleh BPD. Dokumen inilah yang nantinya akan menjadi rujukan bagi penyusunan RPJMdesa maupun RKP Desa. Proses integrasi RPB Desa dalam RPJM Desa dapat dilakukan dalam 2 strategi. Pertama, melakukan review RPJM Desa jika desa telah memiliki RPJM Desa, dan kedua, melakukan penyusunan RPJM Desa jika desa akan
KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN (DAFTAR PERSONIL) No
Nama Personil
Perusahaan
Tenaga Ahli Lokal / Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Diusulkan
Uraian Pekerjaan
Ahli Manajemen Bencana (Team Leader)
Ahli Manajemen Bencana (Team Leader)
a. Mengkoordinasikan seluruh personil dalam organisasi penelitian b. Menyiapkan program kerja dan administrasi proyek sert penyiapan personil yang akan ditugaskan Bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses survei c. Bertanggung jawab atas proses pengendalian tim d. Mengarahkan dan mengkoordinasikan semua personil yang terlibat dalam team pelaksana dalam kegiatan, menyiapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing tenaga ahli Melakukan komunikasi secara aktif dengan Pemberi Tugas e. Mengumpulkan data yang terkait dengan pekerjaan f. Mengarahkan team dalam pelaksanaan pekerjaan secara sistematis sesuai jadawal pelaksanaan yang ditetapkan Berkoordinasi dengan direksi perusahaan
Jumlah Orang Bulan
TENAGA AHLI (PERSONIL INTI) 1. Tenaga Ahli 1.
Sri Aminatun., ST., MT.
CV ALAM MATARAM SEJAHTERA
Lokal
2
No
Nama Personil
Perusahaan
Tenaga Ahli Lokal / Asing
Lingkup Keahlian
2.
Suprih Hidayat, S.Sos
CV ALAM MATARAM SEJAHTERA
Lokal
Tenaga Pemberdayaan Masyarakat
3
dr. Iman Permana, M.Kes
CV ALAM MATARAM SEJAHTERA
Lokal
Tenaga Ahli Emergency
Posisi Diusulkan
Ahli Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
Tenaga Ahli Emergency
Uraian Pekerjaan konsultan g. Memimpin diskusi dan assistensi h. Memeriksa seluruh hasil pekerjaan dan bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaan a. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap hasil kerja Surveyor b. Menyiapkan bahan quisioner survey c. Menulis laporan satuan d. Membantu team leader di bidang survei e. Membantu team leader dalam proses perencanaan struktur f. Menghadiri rapat-rapat koordinasi pelaksanaan g. Memberikan solusi terkait perubahan yang terjadi pada proses perencanaan survei h. Melakukan pengendalian mutu pekerjaan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap hasil kerja Surveyor b. Menyiapkan bahan quisioner survey c. Menulis laporan satuan d. Membantu team leader di
Jumlah Orang Bulan
2
2
No
4
Nama Personil
Arif Rianto Budi Nugroho, ST, M.Si
TENAGA PENDUKUNG 1. Tenaga Administrasi
Perusahaan
CV ALAM MATARAM SEJAHTERA
Tenaga Ahli Lokal / Asing
Lokal
Lingkup Keahlian
Ahli Geografi
Posisi Diusulkan
Ahli Geografi
Uraian Pekerjaan bidang survei e. Membantu team leader dalam proses perencanaan struktur f. Menghadiri rapat-rapat koordinasi pelaksanaan g. Memberikan solusi terkait perubahan yang terjadi pada proses perencanaan survei h. Melakukan pengendalian mutu pekerjaan dalam bidang Emergency a. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap hasil kerja Surveyor b. Menyiapkan bahan quisioner survey c. Menulis laporan satuan d. Membantu team leader di bidang survei team leader e. Membantu dalam proses perencanaan struktur f. Menghadiri rapat-rapat koordinasi pelaksanaan g. Memberikan solusi terkait perubahan yang terjadi pada proses perencanaan survei h. Melakukan pengendalian i. mutu pekerjaan dalam bidang Geografi
Jumlah Orang Bulan
2
No `1
Nama Personil
Perusahaan
Ari Styo Wibowo, A.Md
CV ALAM MATARAM SEJAHTERA
2. Tenaga Komputer 1 Aris Setiyawan, A.Md
3. Tenaga Surveyor 1 Imam Santoso, S.Si
Tenaga Ahli Lokal / Asing Lokal
Lingkup Keahlian
Posisi Diusulkan
Uraian Pekerjaan
Jumlah Orang Bulan
Perencanaan keuangan, penataan kantor, manajemen kearsipan
Administrasi
1. Menyiapkan rapat-rapat baik rapat internal, FGD maupun rapat presentasi hasil penelitian 2. Membantu tenaga ahli dalam mengadministrasikan dokumen pekerjaan
2
CV ALAM MATARAM SEJAHTERA
Lokal
Operator Komputer
Operator Komputer
1. Menyelesaikan Penginputan data 2. Melakukan Pengolahan data
2
CV ALAM MATARAM SEJAHTERA
Lokal
Survey, Pengambilan data lapangan, Indepth Interview
Surveyor 1
1. Menyiapkan bahan survey/kuesioner sesuai dengan target yang diservey, 2. mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lokasi yang ditentukan 3. Melaporkan hasil survey serta permasalahan yang ad di lapangan). 4. Bertanggung jawab atas ketelitian hasil yang didapat
2
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan NO
Kegiatan
Bulan I 1
1
Persiapan dan koordinasi
2
Penyusunan,
koordinasi
dan
Presentasi Laporan Pendahuluan 3
Survey Lapangan
4
Analisis Data dan Penyusunan Kajian
PEMBENTUKAN
TANGGUH
BENCANA
DESA BPBD
KABUPATEN BOYOLALI 6
Review
Pelaksanaan
Pekerjaan
dan Penyusunan Detail Kajian 7
Penyusunan,
koordinasi
dan
Presentasi draf Laporan Akhir 8
Review dan FGD Laporan Akhir
9
Serah terima hasil pekerjaan
2
Bulan II 3
4
1
2
3
4
