A. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Desa/kelurahan ini juga mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana. Desa disebut mempunyau ketanguhan terhadap bencana ketika desa tersebut memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya wila yahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakatnya untuk mengurangi kerentanan sekali gus meningkatkan
1 Indikator Desa Tangguh Bencana Contents 1.1 20 indikator Desa Tangguh Bencana menurut Perka BNPB No 1 Tahun o 2012 1.2 Indikator Desa Tangguh Bencana menurut Standar Nasional Indonesia o (SNI) 2 Kriteria Destana 2.1 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama o 2.2 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya o 2.3 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama o 3 Kegiatan-kegiatan dalam Destana 4 Inisiatif dan Modelling 5 Pranala kapasitas demi mengurangi risiko bencana.
Ketangguhan menghadapi bencana ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca pasca keadaan darurat. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat di dalam desa tangguh bencana aktif terlibat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Tujuan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana adalah untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.
Indikator Desa Tangguh Bencana
20 indikator Desa Tangguh Bencana menurut Perka BNPB No 1 Tahun 2012 1. Kebijakan/Peraturan di Desa/Kel tentang PB/PRB 2. Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Komunitas, dan/atau Re ncana kontingensi 3. Forum PRB 4. Relawan Penanggulangan Bencana 5. Kerjasama antar pelaku dan wilayah 6. Dana tanggap darurat 7. Dana untuk PRB 8. Pelatihan untuk pemerintah desa 9. Pelatihan untuk tim relawan 10. Pelatihan untuk warga desa 11. Pelibatan/partisipasi warga desa 12. Pelibatan Perempuan dalam tim relawan 13. Peta dan kajian risiko 14. Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian 15. Sistem peringatan dini 16. Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik) 17. Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat 18. Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan 19. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk PRB 20. Perlindungan aset produktif utama masyarakat
Indikator Desa Tangguh Bencana menurut Standar Nasional Indonesia (SNI)
Kriteria Destana Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana akan mengacu juga pada kerangka masyarakat tangguh internasional yang dikembangkan berdasarkan Kerangka Aksi H yogo. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi menjadi tiga kriteria utama, yaitu Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama, Madya dan Pratama. Tiga kategori Desa/Kelurahan Tangguh dengan kriteria sebagai berikut ini:
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama Tingkat ini adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh sebuah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam program ini. Tingkat ini dicirikan dengan: 1. Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum setingkat di kelurahan 2. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes
3. Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa/ kelurahan, yang berfungsi dengan aktif. 4. Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan b agi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya 5. Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manaje men risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan- kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan 6. Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya Tingkat ini adalah tingkat menengah yang dicirikan dengan: 1. Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa atau kelurahan 2. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa 3. Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif 4. Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif 5. Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan- kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan,tetapi belum terlalu teruji 6. Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama Tingkat ini adalah tingkat awal yang dicirikan dengan: 1. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa atau kelurahan 2. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB 3. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB yang beranggotakan wakilwakil dari masyarakat 4. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan PB Desa/Kelurahan 5. Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan 6. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana
Kegiatan-kegiatan dalam Destana
Kegiatan dalam mengembangkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana 1. Pengkajian Risiko Desa/Kelurahan. Dalam mengembangkan desa/kelurahan tangguh bencana, para pemangku kepentingan pertama-tama harus mengadakan pengkajian atas risiko-risiko bencana yang ada di desa/kelurahan sasaran. Pengkajian risiko terdiri dari tiga komponen, yaitu penilaian atau pengkajian ancaman, kerentanan dan kapasitas/kemampuan. 2. Perencanaan PB dan Perencanaan Kontinjensi Desa/Kelurahan. Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan merupakan rencana strategis untuk mobilisasi sumber daya berbagai pemangku kepentingan, pemerintah maupun non pemerintah, dalam lingkup desa/kelurahan. 3. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan. Forum Pengurangan Risiko Bencana dibentuk secara khusus atau mengembangkan kelompok yang telah ada di desa dan kelurahan. Forum ini tidak menjadi bagian dari struktur resmi pemerintah desa/kelurahan, tetapi pemerintah dapat terlibat di dalamnya bersama dengan komponen masyarakat sipil lainnya. 4. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam PB. Penguatan kapasitas dalam isu keorganisasian diberikan dalam kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan/atau perguruan tinggi melalui lokakarya atau lokalatih di lapangan dalam topiktopik seperti pengorganisasian masyarakat, kepemimpinan, manajemen organisasi masyarakat, dan topik-topik terkait lainnya.Peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui penyediaan peralatan dan perangkat-perangkat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana yang terjangkau dalam konteks program. 5. Pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa dan Legalisasi. Selain menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan (RPB Des/Kel). Program Destana diharapkan juga mendorong pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa. Selain menyusun RPB Des/Kel, Forum PRB Des a diharapkan juga mendorong masuknya aspek-aspek dalam RPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga RPJMDes juga mengandung pendekatan pengurangan risiko bencana. 6. Pelaksanaan PRB di Desa/Kelurahan. Rencana PB dan Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan diimplementasikan oleh seluruh warga. 7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di tingkat Desa/Kelurahan. Kegiatan evaluasi dilakukan sejak awal pelaksanaan program di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat masyarakat.
Inisiatif dan Modelling 1. 2008 Pengembangan Model Desa Tangguh - ERA/Bappenas-UNDP 2. 2009 - 2012 Pengembangan Desa Tangguh - SCDRR/BNPB-Bappenas-UNDP 3. 2012 - 2017 Desa Tangguh Bencana - BNPB
Sementara itu pengertian desa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004). Pengertian desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan pengertian kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintah di bawah kecamatan yang berada dalam sebuah kota. Kelurahan setara dengan desa, yang merupakan bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten, tetapi kelurahan hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak memiliki otonomi luas seperti yang dimiliki sebuah desa. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan. Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah: 1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana. 2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB. 4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB. 5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyakarat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli. Komponen-komponen Destana antara lain: (1) Legislasi, (2) Perencanaan, (3) Kelembagaan, (4) Pendanaan, (5) Pengembangan kapasitas, dan (6) Penyelenggaraan PB. Strategi untuk mewujudkan Destana antara lain meliputi: 1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program. 2. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin. 3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan. 4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga. 6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana. 7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana. 8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko. 9. Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program. 10. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat. Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana. Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: (1) Bencana adalah urusan bersama, (2) Berbasis PRB, (3) Pemenuhan hak masyarakat, (4) Masyarakat menjadi pelaku utama, (5) Dilakukan secara partisipatoris, (6) Mobilisasi sumber daya lokal, (7) Inklusif, (8) Berlandaskan kemanusiaan, (9) Keadilan dan kesetaraan gender, (10) Keberpihakan pada kelompok rentan, (11) Transparansi dan akuntabilitas, (12) Kemitraan, (13) Multi ancaman, (14) Otonomi dan desentralisasi pemerintahan, (15) Pemaduan ke dalam pembangunan berkelanjutan, dan (16) Diselenggarakan secara lintas sektor. Tingkat ketangguhan sebuah desa/kelurahan dalam menghadapi bencana dibagi kedalam tiga kriteria, yaitu: 1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor 51-60). 2. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor 36-50). 3. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35). Ketiga kriteria Destana itu diperoleh dari pengisian kuisoner yang berisi pertanyaan pertanyaan terkait aspek dan indikator Destana. Kuesioner ini terdiri dari 60 butir pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek ketangguhan dan isu-isu terkait kebencanaan lainnya. Pertanyaan disusun dengan jawaban ‘Ya’ atau ‘Tidak’ dan setiap jawaban ‘Ya’ akan diberi skor 1, sementara jawaban ‘Tidak’ akan diberi skor 0. Indikator-indikator dalam ketiga kriteria Destana antara lain: 1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama, dengan indikator sebagai berikut: a. Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk perdes atau perangkat hukum setingkat di kelurahan. b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan dirinci ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). c. Adanya Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa/kelurahan, yang berfungsi dengan aktif.
d. Adanya Tim Relawan PB Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya e. Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan. f. Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana. 2. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya, dengan indikator sebagai berikut: a. Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa/kelurahan. b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa. c. Adanya Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif. d. Adanya Tim Relawan PB Desa/Kelurahan yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif. e. Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji. f. Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis. 5 3. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama, dengan indikator sebagai berikut: a. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa/kelurahan. b. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB. c. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat. d. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Tim Relawan PB Desa/Kelurahan. e. Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan. f. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Destana antara lain: 1. Pengkajian risiko desa/kelurahan (menilai ancaman, menilai kerentanan, menilai kapasitas, menganalisis risiko bencana). 2. Perencanaan PB dan perencanaan kontinjensi desa/kelurahan (RPB Desa/Kelurahan dan Renkon Desa/Kelurahan). 3. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan. 4. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam PB. 5. Pemaduan PRB ke dalam rencana pembangunan desa/kelurahan dan legalisasi. 6. Pelaksanaan PRB di desa/kelurahan 7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program di tingkat desa/kelurahan Pada akhir program Destana perlu dilakukan evaluasi guna menjawab pertanyaan sebagai berikut: 1. Apakah program telah memberikan kontribusi untuk pengurangan risiko? 2. Apakah program telah berkontribusi pada mitigasi ancaman? 3. Apakah program dapat menghilangkan atau mengurangi kerentanan dan mengembangkan kapasitas/kemampuan warga masyarakat maupun aparat pemerintah di berbagai tingkat?
4. Apakah program berhasil memobilisasikan sumber daya setempat untuk upaya-upaya pengurangan risiko bencana? 5. Apakah ada komitmen dari pemerintah desa, kelurahan, kabupaten, kota dan provinsi dalam keberlanjutan program? --- dp --------------------------------Djuni Pristiyanto Penulis di Bidang Kebencanaan dan Lingkungan, Fasilitator LG-SAT dan Kota Tangguh Bencana, Moderator Milis Bencana (https://groups.google.com/group/bencana) dan Milis Lingkungan (http://asia.groups.yahoo.com/group/lingkungan). Email:
[email protected].
