PROPOSAL SKRIPSI
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM TENTANG LALU LINTAS DITINJAU DARI PEMAKAIAN ALAT KESELAMATAN SAAT BERKENDARA
( Studi Kasus Di Makassar )
Oleh :
AHMAD RAIS KARNAWAN
NIM : 10500113095
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2013
LATAR BELAKANG
Aktivitas hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh negara. Hukum atau ilmu hukum sendiri adalah suatu sistem aturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat khususnya di Kota Makassar yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan.
Pelanggaran ringan yang kerap terjadi salah satunya adalah tentang pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat khususnya di Kota Makassar. Pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) sudah membudaya di kalangan masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh Polantas, pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang). Menurut pihak kepolisian, tidak sedikit pengendara yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya serta tidak menyadari bahwa kecelakaan bermula dari pelanggaran lalu lintas.
Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK , tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Sampai sekarang masih banyak juga ditemukan masyarakat yang masih kurang paham tentang lalu lintas sehingga banyak didapati masyarakat awam yang tidak memakai alat keselamatan saat berkendara. Di daerah sekitar kota makassar seringkali terlihat masyarakat yang tidak memakai alat keselamatan saat berkendara dikarenakan tidak adanya polisi di sekitar jalan dan angka kecelakaanpun sangat sulit untuk dihindari. Hal ini dapat dihindari jika adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan peran penting dari polisi itu sendiri.
Oleh karena itu upaya preventif dalam menjaga keamanan dan keselamatan di jalan harus menjadi prioritas yang diutamakan. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mangamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi bidang lau lintas adalah pendidikan masyarakat lantas (education), rekayasa lantas (enginering), penegakan hukum (law enforcement), registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor (registration and identification), dan sebagai pusat K3I (Komando, Kendali, Koordinasi, dan Informasi) lalu lintas.
Fungsi dan peran tersebut dan bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, meminimalisir korban fatalitas sebagai akibat terjadinnya kecelakaan lalu lintas, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan lalu lintas, serta meningkatkan peayanan masyarakat dibidang lalu lintas. Sejalan dengan perkembangan masyarakat saat ini maka kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan transportasi guna mendukung produktivitas di berbagai bidang yang menggun akan sarana jalan raya semakin meningkat.
Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah sebuah penelitian dengan menyusunnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul : " Pemahaman masyarakat terhadap hukum tentang lalu lintas ditinjau dari pemakaian alat keselamatan saat berkendara ".
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis maka permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah :
Bagaimanakah pemahaman masyarakat terhadap hukum tentang lalu lintas ?
Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas ?
TINJAUAN PUSTAKA
1. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas
Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan dijalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalulintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran lalu lintas, maka kepadanya akan dikenai hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.
Tipe-tipe Pelanggaran di dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :
1. Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum
2. Tentang pelanggaran ketertiban umum
3. Tentang pelanggaran penguasa umum
4. Tentang pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan
5. Tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
6. Tentang pelanggaran kesusilaan
7. Tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan
8. Tentang pelanggaran jabatan
9. Tentang pelanggaran pelayaran
Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas. Pelanggaran lalu lintas ini tidak di atur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan, trem kereta api, telegram, telepon dan listrik dan sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).
Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Naning Ramdlon, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran.
Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, JaksaAgung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian,yaitu :
1. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan
2. Klasifikasi jenis pelanggaran sedang
3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran Lalu Lintas, antara lain : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Pasal 282,Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286 , Pasal 287, Pasal 288, Pasal289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295,Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308,Pasal 309, dan Pasal 313.
2. Tinjauan Umum Tentang Tugas Dan Kewenangan POLRI
2.1 Pengertian Polisi
Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga Polis, maka Politea atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.
Di dalam perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha Politea (Polis Negara/kota).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).
Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu :
"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".
Kedudukan POLRI sekarang berada di bawah Presiden menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan :
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh KaPOLRI yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang POLRI di atur dalam Bab III mulai pasal 13 sampai 14, yang berbunyi :
Pasal 13 : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b) menegakkan hukum; dan
c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 14 :
1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelumditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannyadalam lingkup tugas kepolisian; serta
l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah :
Kami Polisi Indonesia :
a) Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan TerhadapTuhan Yang Maha Esa.
b) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
c) Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan
2.2 Tugas dan Fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari tangan polisi pada umumnya. Karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini, maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula. Akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota POLRI, karena itu berhadapan dengan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya, maka polisi lalu lintas pun harus bertindak .
2.3 Tugas Polisi Lalu Lintas
Polisi Lalu Lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-pegawai lalu lintas di jalan-jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat dibagi dalam dua golongan besar, "yaitu :
1) Operatif :
a) memeriksa kecelakaan lalu lintas
b) mengatur lalu lintas
c) menegakkan Hukum lalu lintas
2) Administrative :
a) mengeluarkan Surat Izin Mengemudi
b) mengeluarkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor
2.4 Fungsi Polisi dibidang Lalu Lintas
Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas (fungsi LANTASPOL) dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi:
1) Penegakan hukum lalu lintas (Police Traffic Law Enforcement ),yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas dan represif yaitu penindakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas,
2) Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (Police Traffic Education),
3) Enjinering lalu lintas (Police Traffic Enginering),
4) Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor.
Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, tersebut polisi lalu lintas berperan sebagai :
1) Aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksananya;
2) Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisisan Umum;
3) Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas;
4) Aparat pendidikan lalu lintas terhadap masyarakat;
5) Penyelenggaran registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor;
6) Pengumpul dan pengelola data tentang lalu lintas; Unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patroli jalan raya (PJR).
3. Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia
Soerjono menyatakan bahwa Penegakan Hukum adalah adalah mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi23. Selain itu penegakan hukum juga mengandung arti keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik criminal yaitu untuk "perlindungan masyarakat" yang sering pula dikenal dengan istilah "sosial defence".
Penegakan hukum juga merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejewantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu hukum dan aturannya sendiri.
Penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peach maintenance. Menurut Friedman dalam penegakan hukum pidana dipengaruhi oleh 3 aspek penting, yakni :
1. Legal Structure (struktur hukum), dapat diartikan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung didalamnya. Institusi ini dalam sistem yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.
2. Legal Substance ( substansi hukum), adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (law in the book), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (the living law).
3. Legal Culture (budaya hukum), sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini mencakup kepercayaan , nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku nyata,yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.
Dalam penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan atau kegunaannya bagi masyarakat, sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum nerugikan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Penegakan hukum juga merupakan proses sosial yang melibatkan lingkungannya, oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya yang bisa disebut pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya, jadi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.
4. Pengertian Masyarakat Dalam Bidang Hukum
Masyarakat hukum adalah sekelompok orang dalam wilayah tertentu dimana berlaku serangkaian peraturan yang jadi pedoman bertingkah laku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup yang jadi pedoman bertingkah laku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup mereka . dari sudut ikatan batin dibagi 2 yaitu ( gemeinschaft & gesellschaft).
"Menurut Ter Haar Bzn, masyarakat hukum adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik berwujud atau tidak berwujud."
Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (-seluruh manusia tanpa terkecuali-). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit).
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; fiat justitia et pereat mundus ( meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan ). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.
Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan.
METODE PENELITIAN
Untuk memudahkan membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Sesuai dengan judul yang dibuat, maka penelitian ini adalah penelitian studi kasus atau disebut juga dengan penelitian normatif yuridis, dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan dengan penelitian lapangan (field research) sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah.
2. Sumber Data
Guna memudahkan penelitian, maka diambil data dari sumber data primer yaitu sumber data yang didapat langsung dari penelitian dengan cara memakai seperti :
Observasi
Wawancara
Browsing internet
Dan sumber data sekunder yaitu terdiri dari:
a. bahan data primer, seperti peraturan perundang undangan.
b. bahan data sekunder, seperti buku atau karangan ahli yang berkaitan dengan penelitian.
c. bahan data tertier, yaitu bahan penunjang penelitian seperti kamus hukum.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam jenis penelitian, secara studi kasus, maka teknik pengmpulan data guna memecahkan rumusan masalah dipakai narasumber (Resouce Person) yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu yang terkait dengan topik yang sedang diteliti, namun dia tidak terlibat langsung dalam kejadian yang sedang diteleiti sehingga posisinya netral dan oleh karenanya pandangan atau pendapatnya objektif dan berkualitas.
4. Metode Pengolahan dan Analisis data
a. Pengolahan Data
Dalam penelitian studi kasus, data diolah dengan beberapa tahapan yaitu :
1. Editing data, atau pemeriksaan data yaitu proses mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
2. Coding atau penandaan data yaitu proses member catatan atau tanda sehingga dapat menyatakan jenis data, sumbernya atau sesuai kebutuhan penelitian.
b. Analisis Data
Metode analisa data dalam studi kasus dilakukan dengan cara analisa kualitatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan memahami makna dibalik data yang tampak atau mencari kualitas dari penelitian, sehimgga pada akhirnya akan diperoleh simpulan penelitian secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum.
TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :
Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap hukum tentang lalu lintas
Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas
Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :
Manfaat teoritis :
Menambah wawasan. Memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat.
Dapat memberikan informasi kepada masyarakat, lembaga hukum, pemerintah dan aparat penegak hukum tentang eksistensi pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas.
Manfaaat praktis :
Memberikan masukan bagi pemerintas, aparat penegak hukum, dan masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas.
DAFTAR PUSTAKA
Prodjodikoro, Wirjono (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama.
Soekanto,Soerjono (1989). Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Moeljatno (1992). Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara.
Arfan Effendi (2013). Contoh Proposal Skripsi. Dari http://dimensilmu.blogspot.com/ 2013/07/contoh-proposalskripsi.html, 25 Desember 2013.
Arfandibidar (2011). Pengertian Lalu Lintas. Dari http://arpandibidar.blogspot.com/ 2011/05/pengertian-lalu-lintas.html, 25 Desember 2013.
Ilham, Bisri (1998). Sistem Hukum Indonesia, Jakarta : Grafindo Persada.
Nazawir (2012). Pengertian Masyarakat Hukum. Dari http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2289695-pengertian-dan-definisi-masyarakat-hukum/, 26 Desember 2013.
C.S.T.Kansil (2011), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonessia, Jakarta : Balai Pustaka.
Sunggono, Bambang (2002). Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
KOMPOSISI BAB
BAB 1 TENTANG PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Rumusan Masalah
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Tujuan & Manfaat Penelitian
BAB II TENTANG TINJAUAN UMUM
Pengertian Masyarakat
Pelanggaran Lalu Lintas
Tugas dan Kewenangan POLRI
Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia
BAB III TENTANG HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pemahaman Masyarakat Terhadap Lalu Lintas
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
BAB IV TENTANG PENUTUP
Kesimpulan
Kritik & Saran
