I. JUDUL PENULISAN HUKUM :
PERL PERLIN INDU DUNG NGAN AN
HUKU HUKUM M
TERH TERHAD ADAP AP
KONS KONSUM UMEN EN
”SETIA ”SETIA”” DANA DANA PENSI PENSIUN UN LEMBAGA LEMBAGA KEUANGA KEUANGAN N DI
JASA JASA
SIMP SIMPAN ANAN AN
PT. BANK JATENG JATENG
CABANG UTAMA SEMARANG
II. PELAKSANA PENELITIAN
a.
Nama Mahasiswa b.
: MICHAEL EDWARD
N.I.M
: B2A 004 147
c.
Jumlah SKS
: 148
d.
IP Kumulatif
: 2 ,9 9
e.
Nilai Metodologi Penelitian Hukum
: B
III. DOSEN PEMBIMBING I DOSEN PEMBIMBING II
: Rinitami Njatrijani, SH. MHum : Herni Widanarti, SH. MH
IV.RUANG LINGKUP/BIDANG MINAT :
Hukum Perdata
V. LATAR BELAKANG PENELITIAN
Dunia bisnis, merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum, baik yang yang bersif bersifat at nasion nasional al maupun maupun intern internasi asiona onal. l. Ramain Ramainya ya pembic pembicara araan an masala masalah h ini
dise diseba babk bkan, an, sala salah h satu satu tola tolak k ukur ukur kema kemaju juan an suat suatu u negar negaraa adal adalah ah dari dari kema kemaju juan an ekonominya, dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis.1 Perb Perbank ankan an seba sebaga gaii lemb lembag agaa keua keuanga ngan n (dal (dalam am dunia dunia bisn bisnis is)) dala dalam m kegi kegiat atan an operasi operasiona onalny lnyaa sangat sangat tergant tergantung ung dari dari kemamp kemampuann uannnya nya untuk untuk menghi menghimpu mpun n dana dana masyarakat yang akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga salah salah satu satu kunci kunci keberh keberhasi asilan lan manaje manajemen men bank adalah adalah sebera seberapa pa jauh jauh bank bank mampu mampu menguasai pangsa pasar dana masyarakat yang beredar di wilayah operasionalnya. Jeni Jeniss pela pelaya yana nan n bank bank yang yang umum umumny nyaa dila dilaku kuka kan n dunia dunia perb perban ankan kan anta antara ra lain lain mengh menghim impu pun n dana dana dan dan pemb pember eria ian n kred kredit it.. Pela Pelaya yana nan n jasa jasa perb perban anka kan n tida tidak k hanya hanya menghimpun dana dan pemberian kredit tetapi bank juga memberikan pelayanan dalam hal pengurusan dan pendirian dana pensiun. pensiun. Jenis dana pensiun pensiun yang dikelola dikelola oleh bank adalah termasuk jenis dana pensiun lembaga keuangan. Pelaya Pelayanan nan dalam dalam hal pengur pengurusa usan n dan pendir pendirian ian dana dana pensiu pensiun n berart berartii bank dapat dapat meneri menerima ma keperca kepercayaa yaan n untuk untuk mengel mengelola ola admini administr strasi asi kepeser kepesertaa taan n progra program m pensiu pensiun, n, pengelolaan dana, penerimaan pensiun, dan atau pembayaran uang pensiun bagi yang berh berhak. ak. Tidak Tidak semu semuaa bank bank bisa bisa mendi mendiri rika kan n prog progra ram m dana dana pens pensiu iun, n, kare karena na untuk untuk mendi mendiri rika kan n dan dan penge pengesa saha han n dana dana pensi pensiun un,, bank bank umum umum yang yang bers bersan angku gkuta tan n haru haruss memenuhi memenuhi persyarata persyaratan n yang ada dalam ketentuan ketentuan Pasal 6 Keputusan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang beralih nama menjadi Bank Jawa Tenga Tengah h meru merupa pakan kan sala salah h satu satu bank bank yang yang tela telah h mend mendapa apatk tkan an penge pengesa saha han n untu untuk k mendirikan program dana pensiun yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Program
1
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2001), 2001), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), halaman 1.
2
Dana Pensiun Pensiun Lembag Lembagaa Keuanga Keuangan n PT Bank Bank Jawa Jawa Tengah Tengah mempuny mempunyai ai 3 fungsi fungsi dan merupakan gabungan dari program pensiun, tabungan, dan asuransi. Fungsi program tabungan menjadi salah satu sumber dana bagi PT Bank Jawa Jawa Tengah, sehingga dengan adanya program program Dana Pensiu Pensiun n Lembaga Keuangan Keuangan di PT. PT. Bank Jawa Tengah Tengah dapat meningkatkan sumber dana bagi PT. Bank Jawa Jawa Tengah tersebut. tersebut. Iuran Iuran dana dana pensiu pensiun, n, sebagai sebagai fungsi tabung tabungan an dapat dapat dijadi dijadikan kan sumber sumber dana sama sama seperti jasa simpanan yang lain yang dijadikan sumber dana. Sumber dana dari pihak ke3 tersedia banyak di masyarakat dan persyaratan untuk mencapainya juga tidak sulit, asal bank bank dapat dapat menari menarik k minat minat para para penyim penyimpan pan dengan dengan segala segala strate strategi, gi, sepert sepertii dengan dengan memb member erika ikan n pela pelaya yana nan n yang yang baik baik dan dan sema semaks ksim imal al mungk mungkin in.. Bank Bank harus harus teta tetap p mempertahankan kredibilitasnya di hadapan nasabahnya sebagai konsumen yang harus dilindungi kepentingannya dengan pelayanan yang memuaskan. Hubungan antara nasabah dengan bank merupakan hubungan kontraktual yang di dalam dalam hubun hubungan gan ters terseb ebut ut lahi lahirr hak hak dan dan kewaj kewajib iban an dala dalam m masi masingng-ma masi sing ng pihak pihak,, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen, Pasal 1 angka 2 yang merumuskan: merumuskan: Konsumen adalah setiap orang pemakai pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasa Pasall 1 angka angka 1 Undan Undangg-un unda dang ng Nomo Nomorr 8 Tahu Tahun n 1999 1999 tent tentang ang Perl Perlin indu dunga ngan n Konsume Konsumen n menyat menyataka akan n bahwa bahwa perli perlindun ndungan gan konsume konsumen n adalah adalah segala segala upaya upaya yang yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari pernyataan definisi tentang perlindungan konsumen tersebut membuktikan bahwa adanya jaminan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang ditujukan kepada para nasabah
3
oleh oleh undan undangg-und undan ang, g, sehi sehing ngga ga dari dari hal itu itu meni menimb mbul ulkan kan perge pergera raka kan n kons konsum umen en (consumers movement) untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Pergerakan konsumen (consumers movement) tersebut membawa akses yang positif yaitu yaitu munculnya munculnya peraturan hukum konsumen konsumen itu sendiri dan perlindungan perlindungan konsumen yang pengertian pengertian dan permasalahan permasalahan yang dibicarakan dibicarakan didalamnya didalamnya jelas berbeda, pada kenyataannya justru batasan antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen tersebut dianggap sama. Pembatasan yang ada pada hukum perlindungan konsumen, yang merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang baru, namun bercorak universal. Dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan yang ada maka akan lebih jelas apabila kita lihat batasannya. Prin Prinsi sipny pnyaa dari dari hukum hukum perl perlin indu dunga ngan n
kons konsum umen en itu itu
adal adalah ah memb member erik ikan an
perlindungan atau pengayoman terhadap konsumen. Tipis sekali perbedaan antara hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen, sehingga menimbulkan persamaan penafsiran atau kesulitan dalam memberikan batasan-batasan. Kesuli Kesulitan tan di dalam dalam member memberika ikan n batasa batasan-ba n-batas tasan an hukum hukum konsume konsumen n dan hukum hukum perlindungan konsumen, menimbulkan berbagai masalah. Masalah tentang perlindungan konsumen semakin disoroti oleh masyarakat luas, seiring dengan keadaan pasar yang kompetitif, kelangsungan suatu usaha mutlak tergantung dari ada tidaknya perhatian yang besar besar terhad terhadap ap kebutu kebutuhan han pelangg pelanggan an juga juga hak dari dari penggun penggunaa barang barang dan atau atau jasa jasa tersebut. tersebut. Upaya ini tampaknya mahal, sulit dan justru justru membelenggu membelenggu para pelaku bisnis. bisnis. Perkembangan perekonomian yang pesat menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi namun, fenomena tersebut pada sisi lain mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi
4
tidak seimbang, dimana konsumen pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivi aktivitas tas bisnis bisnis untuk untuk meraup meraup keuntu keuntungan ngan yang yang sebesa sebesar-b r-besa esarny rnyaa oleh oleh pelaku pelaku usaha usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen yaitu tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, oleh karena itu selain melalui pembentukan undangundan undang g seba sebaga gaii inst instru rume men n yuri yuridi diss untuk untuk meli melind ndung ungii kepe kepent ntin ingan gan kons konsum umen en juga juga diperlukan upaya pemberdayaan konsumen, pembinaan sikap, baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Pembinaan sikap dapat dilakukan melalui pendidikan sebagai salah satu media sosialisasi. Keseim Keseimban bangan gan keduduk kedudukan an antara antara konsum konsumen en dan pelaku pelaku usaha usaha diperl diperluka ukan n dalam dalam perlindungan perlindungan konsumen konsumen
yaitu yaitu hak dari konsumen merupakan merupakan kewajiban kewajiban dari pelaku
usaha begitu juga kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha. Hak konsumen diatur diatur dalam dalam Pasal Pasal 4 UndangUndang-unda undang ng Nomor Nomor 8 Tahun Tahun 1999 1999 tentan tentang g Perli Perlindun ndungan gan Konsumen, sedangkan untuk kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undan Undangg-un unda dang ng Nomo Nomorr 8 Tahun Tahun 1999 1999 tent tentan ang g Perl Perlin indu dunga ngan n Kons Konsum umen en juga juga mengatur apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari para pelaku usaha, yang masingmasing dicantumkan dalam Pasal 6 dan 7. Nasabah Nasabah merupakan merupakan konsumen konsumen kategori kategori pengguna jasa, karena sama-sama sama-sama termasuk termasuk dalam dalam kategori kategori konsum konsumen en
maka maka semua semua apa yang menjadi menjadi hak dan kewaji kewajiban ban dari
konsumen yang disebutkan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen juga berlaku untuk nasabah, adanya hak bagi nasabah sebagai konsumen jasa bank maka
5
bank sebagai pelaku usaha mempunyai keharusan untuk memberi perlindungan hukum terhadap terhadap nasabahnya. nasabahnya. Adanya masalah masalah mengenai mengenai perlindungan perlindungan hukum menimbulkan menimbulkan alasan bagi penulis untuk untuk mencoba menelaah melalui penelitian penelitian dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Simpanan ”SETIA” Dana Pensiun Lembaga Keuangan di PT Bank Jateng Cabang Utama Semarang .
VI. PERUMUSAN MASALAH
Berdas Berdasark arkan an uraian uraian terseb tersebut ut dalam dalam latar latar belakan belakang g penelit penelitian ian diatas diatas maka maka dapat dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaim Bagaimana ana pelaksana pelaksanaan an perlin perlindun dungan gan hukum terhadap terhadap konsumen konsumen jasa jasa simpan simpanan an ”SETIA ”SETIA”” dana pensiun pensiun lembaga lembaga keuangan keuangan
di PT Bank Jateng Jateng Cabang Cabang Utama Utama
Semarang? 2. Hambatan Hambatan apa saja saja yang dihadapi dihadapi oleh oleh PT. PT. Bank Jateng Jateng Cabang Cabang Utama Semara Semarang ng dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen jasa simpanan ”SETIA”?
VII. TUJUAN PENELITIAN
Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan hukum yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut :
6
1.
Untuk Untuk menget mengetahui ahui pelaks pelaksana anaan an perlin perlindung dungan an hukum hukum terhad terhadap ap konsume konsumen n jasa jasa
simpanan “SETIA” dana pensiun lembaga keuangan di PT. Bank Jateng Cabang Utama Semarang. 2.
Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum
terhad terhadap ap konsume konsumen n jasa jasa simpan simpanan an “SETI “SETIA” A” di PT. Bank Bank Jateng Jateng Cabang Cabang Utama Utama Semarang.
VIII. MANFAAT PENELITIAN
Secara garis besar manfaat penelitian ini dapat d ibedakan menjadi dua, yaitu: 1.
Manfaat Teoritis
Hasi Hasill penel penelit itia ian n ini ini diha dihara rapka pkan n dapat dapat menam menambah bah penge pengeta tahu huan an meng mengena enaii perlindungan konsumen nasabah bank dana pensiun lembaga keuangan serta hakhak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak. 2.
Manfaat Prakt aktis Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu: 2 .1
Bagi akade ademis Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang kelak dapat diterapkan dalam dunia nyata sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancaila dan UUD 1945 serta dalam kehidupan bangsa sebagai bagian b agian dari masyarakat internasional.
2.2 2.2
Bagi Bagi masy masyar arak akat at umum umum
7
Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai per perli lindu ndung ngan an konsu konsume men n teru teruta tama ma nasa nasaba bah h bank bank kare karena na nasaba nasabah h bank bank merupakan bagian dari masyarakat.
2.3 2.3
Bagi Bagi peme pemeri rint ntah ah Dapat memberikan masukan masukan dalam menyikapi kasus-kasus kasus-kasus perlindungan perlindungan konsumen khususnya yang berkaitan dengan nasabah bank
2 .4
Bagi bank Diharapkan agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak konsumen dan dapat menerapkan perlindungan konsumen ke dalam peraturan bank.
IX. TINJAUAN PUSTAKA A. BANK 1. Pengertian bank
Pengertian bank ditelusuri dari sejarah mengenai terminologi bank, ditemukan bahwa bence, yaitu suatu bangku tempat kata bank berasal dari bahasa Italy, yang berarti bence, duduk duduk,, seba sebab b pada pada zama zaman n pert perten engah gahan an piha pihak k banki bankirr Ital Italy y yang yang memb member erik ikan an pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar.2 Menurut kamus istilah hukum Fockema Andrea menyebutkan menyebutkan yang dimaksud dimaksud bank bank ialah ialah suatu suatu lembag lembagaa atau atau orang orang pribadi pribadi yang yang menjal menjalanka ankan n perusa perusahaa haan n dala dalam m mene meneri rima ma dan dan memb member erik ikan an uang uang dari dari dan dan kepa kepada da piha pihak k keti ketiga ga.. Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertari, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.3 2
Munir Fuady, Hukum Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu , (Bandung: PT. Citra Citra Aditya Bakti, Bakti, 2003), halaman 13 3 Zainal Asikin, Pokok-pokok Asikin, Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada), halaman 4
8
juga mengem mengemukak ukakan an penger pengerita itan n bank bank yang yang tidak tidak jauh jauh berbeda berbeda G.M. G.M. Stuart Stuart juga dengan dengan pengert pengertian ian diatas diatas dimana, dimana, bank yaitu yaitu badan badan yang yang bertuj bertujuan uan memuas memuaskan kan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayaran sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat penukaran baru yang berupa uang giral. Berdasarkan Berdasarkan pengertian pengertian diatas,maka diatas,maka bank adalah suatu badan yang menerima menerima kredit (berupa giro, deposito, dan tabungan), memberikan kredit (jangka pendek, menengah, dan panjang) serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya, misalnya kiriman uang atau transfer, wessel, letter of credit atau L/C, bank garansi dan sebagainya. Keuntungan bank semacam ini adalah hasil selisih bunga dan provisi atau komisi atau jasa-jasa bank yang telah diberikan. Berdasarkan pengertian mengenai bank yang dikemukakan oleh para sarjana diatas jelaslah bahwa usaha bank pada dasarnya suatu usaha simpan pinjam untuk kepenti kepentinga ngan n pihak pihak ketiga ketiga tanpa tanpa memper memperhati hatikan kan bentuk bentuk hukumny hukumnya, a, apakah apakah suatu suatu perusahaan pereorangan ataupun badan hukum (recht persoon). Pengeritan mengenai bank yang dikemukakan diatas berlanjut sampai keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang memberikan definisi bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Melihat Melihat definisi definisi bank sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Undang-undang Nomor 14 Tahu Tahun n 1967 1967 diat diatas as,, maka maka akan akan memb member erik ikan an kesa kesan n bahwa bahwa bank bank ters terseb ebut ut dapat dapat berbentuk usaha peseorangan. Oleh sebab itu sejak keluarnya Undang-undang Nomor
9
7 Tahun 1992 sampai diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, barulah diberikan definisi mengenai bank secara tegas. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1992, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan simpanan an dan menyal menyalurk urkann annya ya kepada kepada masyar masyaraka akatt dalam dalam bentuk bentuk kredit kredit dan atau atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian bank diatas jelaslah bahwa usaha perbankan haruslah didirikan didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbadan berbadan hukum bukan usaha perorangan. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 10 Tahun Tahun 1998 1998 yang yang mene menent ntuka ukan n bebe bebera rapa pa bent bentuk uk bada badan n hukum hukum bank bank yait yaitu u Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan daerah, dan Koperasi. Ketiga Ketiga badan hukum hukum tersebut tersebut,, terlihat terlihat bahwa bahwa bank merupakan merupakan subyek subyek
hukum
sehingga bank dapat membuat perjanjian (overenkomst) atau perikatan (verbentenis) dengan badan hukum lainnya maupun dengan perorangan (manusia).
2. Maca Macamm-ma maca cam m bank bank
1.
Bank Bank Sent Sentra rall yait yaitu u Bank Bank Indo Indone nesi siaa seba sebaga gaim iman anaa dima dimaks ksud ud dala dalam m Unda Undang ng-Undang Dasar 1945 (penjelasan Pasal 23 ayat 3), yang kemudian diatur dengan UndangUndang-undn undnag ag Nomor Nomor 13 Tahun Tahun 1968 tentan tentang g Bank Sentra Sentrall (telah (telah diubah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia).
10
2. Bank Bank Umum yaitu yaitu bank yang dalam dalam pengumpul pengumpulan an dananya dananya terutam terutamaa menerima menerima simp simpan anan an dalam dalam bent bentuk uk giro giro dan depos deposit ito o dan dan dala dalam m usah usahan anya ya teru teruta tama ma memberikan kredit jangka pendek. 3. Bank Bank Tabu Tabung ngan an yait yaitu u bank bank yang yang dida didala lam m peng pengum umpu pula lan n dana danany nyaa teru teruta tama ma mener menerim imaa simp simpana anan n dala dalam m bent bentuk uk giro giro dan dan depos deposit ito o dan dan dalam dalam usaha usahany nyaa terutama memperbungakan dananya dalam kertas atau surat berharga. 4. Bank Bank Pemb Pemban angun gunan an yait yaitu u bank bank yang yang dala dalam m peng pengum umpul pulan an dana danany nyaa teru teruta tama ma menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan surat kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan. 5. Bank-ba Bank-bank nk lain lain yang ditet ditetapka apkan n Undang-u Undang-undan ndang. g. Berdasarkan pembagian bank baik menrut Undang-ndang Nono 7 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 diatas dimana dilihat dari segi fungsinya jelaslah bahwa bank sentral tidak termasuk kedalam dua jenis bank karena fungsi, tugas, tugas, dan perana peranan n bank sentr sentral al adalah adalah sebagai sebagai lembag lembagaa otorit otoritas as monete moneterr yang yang bertugas menjaga kestabilan moneter serta melakukan pengawasan dan pembinaan bank. Pembagian macam bank diatas hanya mendasarkan pada segi fungsi bank, sehingg ngga
memperjela elas
ruang ang
lingkup kup
dan dan
batas
keg kegiatan
yang
dapa apat
diselenggarakannya. Penyederhanaan lain dari macam-macam bank dapat dilihat dari kepemilikannya, bisa dibedakan lagi satu sama lainnya.
3. Pelayanan / jasa bank
11
Ketentuan Ketentuan pasal 6 Undang-undang Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan menentukan bahwa usaha dari bank umum meliputi: a.
Meng Menghi him mpun pun dana dana dar dari masy asyarak arakat at dala dalam m bent bentuk uk simp simpan anan an beru berupa pa giro giro,, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. b.
Mem Member berikan kan kred krediit;
c.
Mene Menerb rbit itkan kan sura suratt pen penga gakua kuan n hut hutan ang; g;
d.
Membel Membeli, i, menjual menjual,, atau menjami menjamin n atas resiko resiko sendi sendiri ri maupun maupun untuk untuk kepentin kepentingan gan dan atas perintah nasabahnya:
1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud; 2. Surat Surat pengakua pengakuan n hutang hutang dan kertas kertas dagang lainnya lainnya yang masa masa berlak berlakuny unyaa tidak tidak lebih lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3. Kertas perbendaha perbendaharaan raan negara dan surat jaminan jaminan pemerintah; pemerintah; 4. Sertifikat Sertifikat Bank Bank Indonesia Indonesia (SBI); (SBI); 5. Oblig Obligas asi; i; 6. Surat dagang dagang berjangka berjangka waktu sampai sampai dengan dengan 1 (satu) tahun; tahun; 7. Instrument surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. tahun. e.
Memind Memindahka ahkan n uang baik baik untuk untuk kepenti kepentingan ngan sendi sendiri ri maupun maupun untuk untuk kepent kepenting ingan an nasabah;
f.
Menemp Menempatk atkan an dana dana pada, pada, meminj meminjam am dana dana dari, dari, atau atau memin meminjam jamkan kan dana dana kepada kepada bank bank lain, lain, bank bank dengan dengan menggun menggunakan akan surat, surat, sarana sarana telekom telekomuni unikasi kasi maupun maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya;
12
g.
Mene Meneri rim ma pem pembaya bayarran dar dari tagi tagiha han n atas atas sur surat berh berhar arga ga dan dan mel melakuk akukan an perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
h.
Menyed Menyediak iakan an tempat tempat untuk untuk meny menyimp impan an barang barang dan dan surat surat berhar berharga; ga;
i.
Mela Melakuk kukan an kegia kegiata tan n penit penitip ipan an untuk untuk kepe kepent ntin inga gan n piha pihak k lain lain berd berdas asar arka kan n suat suatu u kontrak;
j.
Melakuk Melakukan an penemp penempata atan n dana dari dari nasa nasabah bah kepad kepadaa nasaba nasabah h lainny lainnyaa dalam dalam bentuk bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
k. Telah Telah dihapu dihapuss dengan dengan keluarn keluarnya ya UU Nomor Nomor 10 Tahun Tahun 1998; 1998; l.
Melakukan Melakukan kegiatan kegiatan anjak piutan piutang, g, usaha kartu kredit, kredit, dan kegiatan kegiatan wali amanat; amanat;
m. Telah diuba ubah dengan keluarnya nya UU Nomor 10 Tahun 1998 998, menja njadi: menyediakan pembiayaan dan/ atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; n.
Mela Melakuk kukan an kegi kegiat atan an lainny lainnyaa yang yang lazi lazim m dila dilakuk kukan an oleh oleh bank sepanj sepanjan ang g tida tidak k berte bertenta ntanga ngan n dengan dengan undang-u undang-unda ndang ng ini dan peratu peraturan ran perunda perundanga ngan n yang yang berlaku.
B. DANA PENSIUN
Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pasal 2 disebutkan jenis dana pensiun adalah: a. Dana Dana Pens Pensiun iun Pember Pemberii Kerj Kerjaa (DPPK (DPPK)) b. Dana Dana Pensi Pensiun un Lemb Lembaga aga Keuan Keuangan gan (DPLK) (DPLK) Pengertian dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, menurut Pasal 1 angka 2 Undangundang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah dana pensiun yang
13
dibentuk dibentuk oleh orang atau badan yang yang memperkerjaka memperkerjakan n karyawan, karyawan, selaku selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pens Pensiu iun n Lemb Lembag agaa Keuan Keuanga gan n adala adalah h seba sebaga gaii berik berikut ut Dana Dana Pens Pensiu iun n Lemb Lembag agaa Keuangan adalah Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Pengertian DPLK adalah badan hukum yang dibentuk oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa, yang menyelenggarakan Program Pensiunan Iuran Pasti (PPIP) bagi peser pesertan tanya, ya, yaitu yaitu suatu suatu progra program m yang yang tidak tidak memerl memerluka ukan n Past Past Servic Servicee Liabil Liabiliti ities es (PSL) dan dapat diikuti oleh karyawan suatu perusahaan swasta maupun pekerja mandiri4
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 menyebutkan bahwa yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program DPLK adalah Bank atau Perusahaan Asransi Jiwa dengan batasan bahwa kekayaan, pengelolaan dana maupun program-programnya terlepas dari badan badan pendir pendiriny inya. a. Bank Bank yang yang dimaks dimaksud ud adalah adalah penger pengerti tian an bank menuru menurutt Peratu Peraturan ran Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan yaitu bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Asas-asas dana pensiun
4
PT. Bank Jateng, Buku Jateng, Buku Pedoman DPLK Bank Jateng , Jateng , halaman 7
14
Berdas Berdasark arkan an UndangUndang-unda undang ng Nomor Nomor 11 Tahun Tahun 1992 1992 tentan tentang g Dana Dana Pensiu Pensiun, n, penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut: a. Asas Asas ket keterpi erpisa saha han n keka kekaya yaan an dana dana pens pensiu iun n dar dari keka kekaya yaan an bada badan n huku hukum m pendirinya. Dana pensiun pensiun didukung didukung oleh badan hukum tersendi tersendiri ri
dan diurus diurus serta dikelol dikelolaa
berdasarkan berdasarkan ketentuan undang-undang. undang-undang. Berdasarkan Berdasarkan asas ini kekayaan kekayaan dana pensiun pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. b. Asas Asas penyele penyelengga nggaraa raan n dalam siste sistem m pendanaa pendanaan n Penyelengga Penyelenggaraan raan program pensiun berdasarkan berdasarkan asas ini baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian demikian pembentukan pembentukan cadangan cadangan dalam perusahaan guna membiayai membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan. c. Asas Asas pem pembi bina naan an dan dan penga pengawa wasa san n Agar terhindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemupukan dana yaitu untuk memenuhi hak peserta, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pemb Pembin inaa aan n dan dan penga pengawa wasa san n meli meliput putii sist sistem em pend pendana anaan an dan dan penga pengawa wasa san n atau atau investasi kekayaan dana pensiun. d. Asas Asas penu penunda ndaan an manf manfaa aatt Peny Penyel eleng engga gara raan an
prog progra ram m
dana dana
pens pensiu iun n
dima dimaks ksud udkan kan
agar agar
kesi kesina namb mbun ungan gan
penghasilan yang menjadi hak peserta, maka berlaku asas penundaan manfaat yang
15
mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun yang pembayarannya dilakukan secara berkala. e. Asas kebebasan kebebasan untuk untuk membentuk membentuk atau tidak membentuk membentuk dana dana pensiun pensiun Pembentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaa manfaatt pensiun pensiun.. Konsek Konsekuens uensiny inyaa pendana pendanaan an dan pembia pembiayaa yaan n merupa merupakan kan suatu suatu komitmen yang harus dilakukannya sampai dengan pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan.
C. PERLIN PERLINDUN DUNGAN GAN KONSUM KONSUMEN EN 1. Pihak-pihak dalam perlindungan konsumen
Secara Secara umum umum dapat dapat dikata dikatakan kan bahwa bahwa ada banyak banyak pihak pihak yang yang terlib terlibat at dalam dalam perli perlindu ndungan ngan konsum konsumen, en, yaitu yaitu pihak pihak konsume konsumen, n, pelaku pelaku usaha, usaha, organi organisas sasii yang yang bergerak dalam perlindungan konsumen, dan organisasi pelaku usaha. Dalam praktek di masyarakat secara umum ada tiga pihak atau pelaku utama dalam perlindungan konsumen yaitu : a. Konsumen Adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/ atau jasa dan bahan alamiah dari segala lapisan masyarakat sejak janin sampai meninggal dunia. b. Pelaku usaha Adalah pihak yang mentransformasikan masuknya bahan baku, bahan penolong dan lain-l lain-lain ain melalui melalui proses proses yang yang menggun menggunakan akan teknol teknologi ogi terten tertentu tu menjad menjadii keluar keluaran an berupa berupa barang barang jadi jadi untuk untuk memenuh memenuhii atau atau memuas memuaskan kan kebutu kebutuhan han masyarakat konsumen.
16
c. Pemerintah Adal Adalah ah piha pihak k
yang yang memp mempun unya yaii
wewe wewena nang ng untu untuk k
memb membua uatt
pera peratu tura ran, n,
melaks melaksana anakan kan dan menega menegakkan kkan pelaks pelaksanaa anaan n peratu peraturan ran yang yang dibuat dibuat terseb tersebut ut untuk ditaati oleh masyarakat. Prakteknya Prakteknya pelaksanaan pelaksanaan perlindungan perlindungan konsumen konsumen melibatkan melibatkan beberapa beberapa pihak antara lain : a. Departemen atau instansi yang berwenang Yang dimaksud adalah Departemen atau instansi yang berkait dengan produk (Depar (Departem temen en Teknis Teknis)) yang yang menanga menangani ni produk produk yang yang bersan bersangkut gkutan, an, misaln misalnya ya pemberian pemberian ijin, penentuan penentuan standar standar mutu, dan sebagainya. sebagainya. Departemen Departemen terkait terkait dengan bidang perbankan adalah Departemen Keuangan, Bank Indonesia yang berwenang dalam penentuan kebijakan moneter dan perbankan. b. Organisasi pelaku usaha atau pengusaha Pelaku usaha dalam keanggotaan sebuah organisasi pengusaha wajib mentaati peraturan peraturan yang dikeluarkan dikeluarkan oleh organisasi organisasi pengusaha, dalam dunia perbankan, bank milik pemerintah dan swasta tunduk pada Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan pembina bank-bank. 2. Hu Hukum kum per perlin lindun dunga gan n konsu konsume men n
Sifat dan tujuan dari hukum itu, salah satunya adalah memberikan perlindungan/ peng pengay ayom oman an kepa kepada da masy masyar araka akat. t. Hukum Hukum perli perlind ndung ungan an kons konsum umen en dan dan hukum hukum konsu konsume men n sama sama-s -sam amaa memb member erik ikan an perl perlin indu dung ngan an sehi sehing ngga ga suli sulitt untuk untuk dita ditari rik k batasannya5.
5
Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hal 14
17
Definisi dari hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaida kaidah-kaidah h hukum yang mengatur mengatur dan melindungi melindungi konsumen konsumen dalam hubungan hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen6. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud perlindungan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Penger Pengertia tian n hukum hukum perlin perlindung dungan an konsume konsumen n terseb tersebut ut merupa merupakan kan penger pengertia tian n hukum perlindungan konsumen sebagai badan khusus dari hukum konsumen. Sumber-sumber hukum perlindungan konsumen
Pasal 64 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melind melindung ungii konsum konsumen en yang yang telah telah ada pada pada saat saat undangundang-und undang ang ini diundan diundangka gkan, n, dinyat dinyatakan akan tetap tetap berlak berlaku u sepanj sepanjang ang tidak tidak diatur diatur secara secara khusus khusus dan/ dan/ atau atau tidak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Kete Ketent ntua uan n
diat diatas as
secar secaraa
eksp ekspli lisi sitt
mener meneran angka gkan n
bahwa bahwa
Unda Undangng-un undan dang g
Perlin Perlindun dungan gan Konsum Konsumen en diguna digunakan kan sebagai sebagai hukum hukum umum umum (gener (general al law) law) dalam dalam mengatasi masalah perlindungan konsumen , karena Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 bukan merupakan awal dan akhir dari peraturan yang mengatur perlindungan konsumen. Penggunaan hukum umum, yang penerbitannya tidak khusus ditujukan untuk perlindungan konsumen mempunyai segi-segi positif disamping segi negaifnya. Segi positifnya, adalah dengan peraturan-peraturan yang ada:
66
Az Nasution, Op cit halaman cit halaman 66
18
a. Dapat ditanggulan ditanggulangi gi hubungan-hubungan hubungan-hubungan hukum dan masalah-masa masalah-masalah lah yang berkaitan dengan konsumen dan pelaku usaha. b. Berarti Berarti kedudukan kedudukan konsumen dan pelaku pelaku usaha adalah sama didepan didepan hukum.
Segi negatifnya adalah: a. Pengertian Pengertian dan istilah istilah yang digunakan didalam didalam perturan perundang-un perundang-undangan dangan yang ada tidak selalu sesuai dengan kebutuhan konsumen; b. Keduduka Kedudukan n yang yang sama sama antara antara konsumen konsumen dan pelaku pelaku usaha menjadi menjadi tidak tidak berart berartii apa-ap apa-apa, a, karena posisi posisi konsuemn konsuemn
tidak tidak seimba seimbang, ng, lemah lemah dalam dalam
pendid pendidika ikan, n, kemamp kemampuan uan ekonomi ekonomi,, dan daya daya tawar tawar diband dibanding ingkan kan pelaku pelaku usaha, konsumen amatir berhadapan dengan pelaku usaha profesional;
X. METODE PENELITIAN 1.Metode Pendekatan
Peneli Penelitia tian n ini menggun menggunaka akan n metode metode pendekat pendekatan an yuridis yuridis empiris empiris yaitu yaitu suatu suatu pene peneli liti tian an yang yang menek menekan ankan kan pada pada pera peratu tura ran-p n-per erat atur uran an yang yang berl berlak aku, u, denga dengan n melakukan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya bagaimana pelaksanaannya dalam praktek .7 Metode yuridis empiris empiris ini diguna pendekatan yuridis digunakan, kan, mengin mengingat gat bahwa bahwa permas permasala alahan han yang yang diteliti berlandaskan pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan obyek penelitian, juga
7
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penulisan Hukum Dan Jurimetri, Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Halaman 34
19
penelitian di lapangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, yaitu Bank Jawa Tengah Cabang Utama Semarang. 2.Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang berisi penggambaran bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dilaksanakan apabila kita mengkaitkan antara aturan tersebut dengan teori-teori hukum lain serta menganalisanya berdasarkan semua data yang diperoleh dalam praktek.8 Penelitian yang berbentuk deskripsi analitis ini hanya akan melukiskan keadaan obyek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum,9 mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen dana pensiun lembaga keuangan (studi di PT. Bank Jateng Cabang Utama Semarang). 3.Metode Penentuan Sampel
Penari Penarikan kan sampel sampel merupak merupakan an suatu suatu proses proses dalam dalam memili memilih h suatu suatu bagian bagian yang yang repres represent entati atiff dari dari sebuah sebuah populas populasi. i. Penari Penarikan kan sampel sampel berguna berguna untuk untuk menent menentukan ukan bagian-bagian yang akan diteliti atau yang akan mewakili populasi. Suatu populasi untuk sebuah penelitian biasanya sangat besar dan sangat luas, sehingga sering tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi tersebut. Untuk itu dalam suatu penelitian penelitian sebenarnya sebenarnya tidak perlu meneliti meneliti semua unit untuk memperoleh memperoleh gambar gambaran an yang yang tepat tepat dan benar benar mengen mengenai ai keadaan keadaan populas populasi, i, tetapi tetapi cukup cukup diambi diambill sebagian sebagai sampel.10 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non teknik non random sampling karena tidak semua individu dalam populasi diberi kesempatan untuk menjadi anggota 8 9
10
Ibid , Halaman 64 Marzuki, Metodologi Riset , (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997), Halaman 8 Bambang Waluyo, Penelitian Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Praktek , (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), Halaman 43
20
sampel. Metode penentuan sampel dilakukan berdasarkan purposive berdasarkan purposive sampling , yaitu metode pemilihan sampel yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah ada sebelumnya.11 Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:12 1. Harus didasarkan didasarkan pada ciri-ciri, ciri-ciri, sifat-sifat sifat-sifat atau karakteristik karakteristik tertentu tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari populasi; 2. Subjek Subjek yang diambil sebagai sebagai sampel harus benar-benar benar-benar merupakan merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi; 3. Penent Penentuan uan karakt karakteri eristi stik k popula populasi si dilaku dilakukan kan dengan dengan teliti teliti dalam dalam studi studi pendahuluan. Popu Popula lasi si yang yang dima dimaks ksud ud adal adalah ah PT. PT. Bank Bank Jate Jateng ng Caba Cabang ng Utam Utamaa Sema Semara rang ng sebagai salah satu pihak yang melaksanakan perlindungan konsumen di Propinsi Jawa Tengah sedangkan sampel yang digunakan adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan perlindungan konsumen dalam hal ini adalah para nasabah dana pensiun lembaga keuangan. 4.Metode Pengumpulan Data
Keberh Keberhasi asilan lan dan efekti efektifi fitas tas peneli penelitia tian n ini, ini, juga juga ditunj ditunjang ang dengan dengan pengada pengadaan an penelitia penelitian n lapangan lapangan guna mendapatkan mendapatkan data primer, primer, disamping disamping itu diadakan diadakan penelitian penelitian kepust kepustaka akaan an untuk untuk mendapa mendapaatk atkan an data data sekunde sekunder, r, adapun adapun data-da data-data ta terseb tersebut ut dapat dapat diperoleh dengan: 11
12
Penelitian , (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2002), Halaman Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 114-116 Ronny Hanitijo Soemitro,Op.Cit Soemitro,Op.Cit , Halaman 10
21
1.
Data Primer Data Primer adalah data yang diperoleh diperoleh dengan cara melakukan melakukan penelitian penelitian di lapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada instansi atau lembaga terkait yang menjadi obyek penelitian ini, sehingga dapat diperoleh data secara langsung dari dari sumber sumbernya nya.. Adapun Adapun data data primer primer ini dipero diperoleh leh dengan dengan cara cara wawanca wawancara ra langsung Salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, komunikasi, yakni melalui melalui kont kontak ak anta antara ra pene peneli liti ti (pew (pewaw awanc ancar ara) a) denga dengan n sumb sumber er data data (res (respon ponde den) n).. Wawa Wa wanca ncara ra
dila dilaku kukan kan
seca secara ra
lang langsu sung, ng,
arti artiny nyaa
pene peneli liti ti
(pew (pewaw awan anca cara ra))
berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.13 Wawanc Wawancara ara langsu langsung ng ini dilaku dilakukan kan dengan dengan metode metode bebas bebas terpim terpimpin pin yaitu yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan akan tetapi masih ditambah variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat melakukan wawancara. 2.
Data Sekunder Data Data sekun sekunde derr adal adalah ah data data yang yang dipe dipero role leh h mela melalu luii bahan bahan kepus kepusta taka kaan. an. Pengum Pengumpul pulan an datany datanyaa dilakuk dilakukan an dengan dengan cara cara mengum mengumpul pulkan kan dan meneli meneliti ti perat peratura uran n perund perundangang-unda undangan ngan yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan peneli penelitia tian n ini, ini, yaitu yaitu literatur-literatur, literatur-literatur, pendapat-pendapat atau a tau tulisan-tulisan para ahli dan pihak-pihak yang berwenang serta sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah
13
Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum , (Jakarta: Granit, 2004), halaman 72
22
yang diteliti, yaitu pelaksanaan perlindungan konsumen dana pensiun lembaga keuangan di PT. Bank Jateng Cabang Utama Semarang.
5.Metode Analisis Data
Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif . Tuju Tujuan an pengg penggun unaa aan n
meto metode de kualitatif adal adalah ah untuk untuk memp memper erol oleh eh pema pemaha hama man n
pengembangan teori, dimana analisis ini dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir dengan melakukan pendekatan secara umum dari tujuan penelitian.14
14
Soerjono Soekamto, dan H. Abdurrahman, Metode penelitian suatu pemikiran dan penerapan, penerapan , (Jakarta : Rineka Cipta) Halaman 28-29
23
DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA
Buku
Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Hukum, (Jakarta: Granit, 2004) Perikatan, (Bandung : PT. Citra Badrulzaman, Mariam D, Kompilasi D, Kompilasi Hukum Perikatan, Aditya Bakti, 2001) Penelitian, (Jakarta: PT.Bumi Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Aksara, 2002) Buku, (Jakarta: Pusat Penerbitan Grafika C.Smith Jr, Datus, Penuntun Datus, Penuntun Penerbitan Buku, Indonesia, 1975) Hadikusuma, Hilman , Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 1995) 2001), (Jakarta: Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2001), Rajawali Pers, 2001) Marzuki, Metodologi Riset , (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997) Munir Fuady, Hukum Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu, Kesatu, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penulisan Hukum Dan Jurimetri, Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000) Zainal Asikin, Pokok-pokok Asikin, Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
24
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentan Perbankan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN
Jadwal waktu yang direncanakan : •
Persiapan
: 10 hari
•
Pengumpulan data
: 20 hari
•
Pengolahan data
: 20 hari
•
Analisa data
: 20 hari
•
Penulisan laporan
: 30 hari+ 100 hari
25
Semarang, 8 April 2009
Mengetahui
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Rinitami Rinitam i Njatrijani, Njatrijan i, SH. MHum
Herni Widanarti,SH Widanar ti,SH . MH
Pelaksana
Michael Edward
26
