Proposal FINAL

PROPOSAL PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KEGIATAN PROGRAM INOVASI DESA (30%) TAHAP PERTAMA

TIM PELAKSANA INOVASI DESA (TPID) KECAMATAN BANGGAI UTARA KABUPATEN BANGGAI LAUT LOKOTOY 2017

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAERAH Jl. Prof. Muh. Yamin No. 33 Telp. (0451) 421651 - 421830 Kode Pos

Banggai, 9 Oktober 2017 Nomor Lamp. Perihal

: 140/2/TPID-Batara/X/2017 : 1 (satu) Proposal : Permohonan Bantuan Pemerintah PPID

Kepada Yth. PPK Satker PMD Provinsi Sulawesi Tengah c.q. Dinas Sosial, PMD dan P3A Kabupaten Banggai Laut di Banggai Dengan hormat Bahwa mendasari Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2017 tanggal 00 00 00 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah PPID, maka dengan ini kami TPID Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut mengajukan permohonan Bantuan Pemerintah Tahap Pertama sebesar 30% total Dana Bantuan Pemerintah PPID. Menjadi bahan pertimbangan Bapak, terlampir: Proposal; Surat Penetapan Camat/RAB 30% Tahap Pertama; Data Anggota TPID/SK Pembentukan TPID; Berita Acara Rapat TPID dan Daftar Hadir; serta Lampiran-lampiran: 1. Rencana Pengeluaran Dana (RPD)/RPD 30% Tahap Pertama; 2. Surat Perjanjian Kerja sama; 3. Tanda Bukti Penerimaan Uang (Kuitansi); dan 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB). Demikian Surat Permohonan Dana Bantuan Pemerintah PPID dibuat dan disampaikan untuk melengkapi syarat penerima Dana Bantuan Pemerintah PPID. Atas saran, petunjuk dan kerja sama yang baik kami sampaikan ucapan terima kasih. Lokotoy, 9 Oktober 2017 TPID Kec. Banggai utara Ketua,

DJARLI MA’ADA LABUNU


PROPOSAL PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KEGIATAN (DOK) PROGRAM INOVASI DESA (PID) KECAMATAN BANGGAI UTARA A.

Pendahuluan Program Inovasi Desa yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan program yang dapat memberikan peran kepada Desa untuk lebih selektif dalam menyusun Pola Pembangunan Desa. Selaras dengan arah kebijakan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang lebih mengutamakan program-program bidang pemberdayaan masyarakat yang dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Desa, serta tersedianya Sumber Daya di wilayah Kecamatan Banggai Utara, maka Program Inovasi Desa sangat tepat apabila lebih berorientasi pada kegiatan pemanfaatan Sumber Daya yang tersedia. Hampir di seluruh wilayah Desa di Kecamatan Banggai Utara memiliki wilayah Laut dan Pantai yang cukup luas. Potensi yang ada ini sangat memungkinkan untuk merefleksikan pembangunan ekonomi maritim dan ekonomi wisata sebagai kegiatan inovasi yang direplikasi oleh semua Desa di wilayah Kecamatan Banggai Utara. Sebagai anggota Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID), kami akan senantiasa mendedikasikan diri kami untuk terwujudnya tujuan dari program inovasi ini.

B.

Tujuan Bahwa Program Inovasi Desa khususnya pada semua Desa yang ada di wilayah Kecamatan Banggai Utara, secara umum diharapkan mampu menciptakan penggunaan Dana Desa untuk pembiayaan kegiatan pembangunan Desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan secara khusus bagi Desa menjadi sarana untuk tercapainya : 1) Terkelolanya secara maksimal potensi sumber daya alam di semua desa di wilayah Kecamatan Banggai Utara; 2) Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang sehat dan stabil untuk kesejahteraan masyarakat;

3) Terwujudnya desa yang kuat dan mandiri didukung oleh besarnya Pendapatan Asli Desa atau PA-Des yang bersumber dari hasil usaha Desa; serta 4) Terbukanya lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi masyarakat. C.

Uraian Kegiatan Program Inovasi Desa (PID) di wilayah Kecamatan Banggai Utara, sebelum terbentuknya Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) dan selanjutnya dengan tahapan rencana kegiatan sebagai berikut : 1) Sosialisasi PID di 6 (enam) Desa oleh PLD, PD dan Tenaga Ahli; 2) Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi dan pembentukan TPID; 3) Rapat Kerja TPID menyusun rencana kegiatan disertai dukungan anggaran dalam RAB, yang secara umum meliputi : 3.1) Kegiatan sosialisasi ke 6 (enam) Desa untuk melakukan identifikasi rencana kegiatan replikasi inovasi; 3.2) Melakukan fasilitasi Desa yang mereplikasi kegiatan inovasi ke dalam pelaksanaan Musyawarah Desa perencanaan pembangunan desa (RPJM-Desa dan RKP-Desa) untuk bahan APB-Desa; 3.3) Melakukan fasilitasi Desa dalam pelaksanaan pengelolaan Inovasi Desa (identifikasi, dokumentasi, eksposisi dan replikasi) ; 3.4) Menyebarluaskan informasi tentang replikasi inovasi Desa melalui iklan Koran dan Media sosial lainnya; dan 3.5) Berperan aktif dalam penyelenggaraan Bursa Inovasi. 4) Menyelenggarakan MAD Pertanggung jawaban DOK.

D.

Komponen Pembiayaan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program Inovasi Desa digunakan untuk pembiayaan meliputi 2 (dua) komponen utama, yang kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan antara lain : 1) Dukungan tehadap penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa sebesar maksimal 20% dari DOK atau sebesar Rp. 8.060.000,-; dan 2) Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi di Desa dan Kecamatan sebesar minimal (80%) dari DOK atau sebesar Rp. 32.240.000,- yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan, antara lain : a. Penyelenggaraan Musyawarah Desa 2 kali Rp. 11.775.000,b. Peningkatan Kapasitas (Pelatihan TPID) Rp. 3.370.000,c. Biaya Opersaional TPID Rp. 7.260.000,d. Biaya Administrasi Keu. dan Pelaporan Rp. 2.195.000,e. Dukungan Replikasi Rp. 2.100.000,f. Dokumentasi kegiatan Inovasi 6 (enam) Desa Rp. 4.350.000,g. Penyebarluasan Kegiatan Inovasi Rp. 1.190.000, yang setiap item kegiatan terurai secara detail dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) terlampir.

E.

Penutup Bahwa muatan isi dari proposal ini, kami sadari masih belum sempurna untuk itu saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan dari semua pihak khususnya para pendamping dan tenaga ahli untuk perbaikan lebih lanjut. Untuk itu kami segenap anggota TPID Kecamatan Banggai Utara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada mereka yang selalu mendampingi kami dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami sebagai TPID. Semoga Proposal ini cukup menjadi syarat untuk pengajuan pembayaran DOK menunjang pelaksanaan Program Inovasi Desa.

F.

LAMPIRAN LAMPIRAN


Lampiran 2

DATA ANGGOTA TPID No.

NAMA

ALAMAT

Tempat/Tgl. LAHIR

Umur (Thn)

Jabatan (dlm TPID)

1.

DJARLI M. LABUNU

KENDEK

Kendek, 12-08-1967

50

KETUA

2.

MARIANA, S.Ak.

LOKOTOY

Lokotoy, 21-07-1994

23

Bendahara

3.

PARLIN LAPANJA, SKM.

PAISUMOSONI

Paisumosoni, 28-07-1988

29

Ang. Bid. PPPID

4.

HIKMAWATI

POPISI

Popisi, 08-09-1999

18

Ang. Bid. PPPID

5.

ISNAWATI H. KUNAK

BONEBARU

Bone Baru, 07-06-1990

27

Ang. Bid. PPPID

6.

HARIS PATTAKITA

LOKOTOY

Lokotoy, 26-07-1981

36

Ang. Bid. Verifikator

7.

NISLAN R. ALAPI

PAISUMOSONI

Paisumosoni, 05-02 -1992

25


Ket.

LOKOTOY, 5 OKTOBER 2017 TPID KEC. BANGGAI UTARA,

DJARLI M. LABUNU KETUA

Catatan

: SK Pengangkatan TPID terlampir


DAFTAR HADIR RAPAT TPID Hari/Tanggal Topik Pembahasan

No.

: RABU, 18 OKTOBER 2017 : Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Proposal Pengajuan DOK tahap I (40%).

NAMA

ALAMAT

JABATAN

KENDEK

Ketua

LOKOTOY

Bendahara

1.

Djarli M. Labunu

2.

Mariana, S.Ak.

3.

Parlin Lapanja, SKM

Paisumosoni

Ang. Bid. PPPID

4.

Isnawati

BONEBARU

Ang. Bid. PPPID

5.

Hikmawati

POPISI

Ang. Bid. PPPID

6.

Haris Pattakita

LOKOTOY


7.

NISLAN

Paisumosoni


8.

SRI RAHMI, SE.

BANGGAI

PD

9.

Harsun I. Montilamo

KENDEK

PLD

TANDA TANGAN 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10. TPID KEC. BANGGAI UTARA,

DJARLI M. LABUNU KETUA

LAMPIRAN 1.2 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PPID


KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PMD PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : ………………………………… TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PPID TAHUN ANGGARAN 2017 Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka mendukung Program Inovasi Desa, maka perlu diberikan bantuan operasional kepada Tim Pelaksana Inovasi Desa di Kecamatan; b. bahwa untuk merealisasikan program dimaksud pada diktum (a), dipandang perlu menetapkan nama penerima Dana Bantuan Pemerintah PPID. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Dana Bantuan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 11. Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa. : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah PPID. MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Kedua Ketiga

: KEPUTUSAN CAMAT BANGGAI UTARA NOMOR 48 TAHUN 2017 TANGGAL 5 OKTOBER 2017 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI DESA (TPID) KECAMATAN BANGGAI UTARA KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH. : Menetapkan TPID Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penerima Bantuan Pemerintah PPID Tahun Anggaran 2017. : Bahwa besar Dana Bantuan Pemerintah PPID sebesar Rp. 40.300.000,- (empat puluh juta tiga ratus rupiah). : Pencairan Dana Bantuan Pemerintah PPID dicairkan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama 30% dan Tahap kedua 70%.

Keempat Kelima

: Pembayaran Dana Bantuan Pemerintah PPID dilakukan melalui mekanisme LS Bank Pemerintah. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : ……………………..……. Pada Tanggal : ……………..……………. PPK DINAS PMD PROVINSI SULAWESI TENGAH,

………………………………………………. NIP. :

Tembusan Kepada Yth. : 1. Direktur Jenderal PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. 2. Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah. 3. Kepala Dinas Sosial, PMD dan P3A Kabupaten Banggai Laut. 4. Camat Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut. 5. Tim Inovasi Kabupaten Banggai Laut.



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR : ………………………………… tentang PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PPID antara DINAS PMD PROVINSI SULAWESI TENGAH dengan TPID KECAMATAN BANGGAI UTARA KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.

Nama : NIP : Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Alamat : yang bertindak untuk dan atas nama Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2.

Nama Jabatan

Alamat

: DJARLI MA’ADA LABUNU : Ketua TPID Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Camat Banggai Utara Nomor 48 Tahun 2017 Tanggal 5 Oktober 2017 : Jalan Kauwena No. 25 Dusun I Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut.

Yang bertindak untuk dan atas nama TPID Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan:

1) 2) 3) 4)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; 8) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 9) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; 10) Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Dana Bantuan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 11) Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa; dan 12) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor …. Tanggal …. Tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah PPID. PARA PIHAK menyatakan bahwa: 1) 2) 3)

PIHAK PERTAMA memberikan Dana Bantuan Operasional Kegiatan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Program Bantuan Pemerintah PPID; PIHAK KEDUA menerima tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA, sebagaimana dimaksud butir 1) di atas; PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Surat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN (1) Maksud dibuanyat perjanjian ini adalah untuk mengatur pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PPID yang dananya berasal dari DIPA Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017. (2) Tujuan dibuanya perjanjian ini adalah agar pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PPID dilakukan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel. Pasal 2 NILAI BANTUAN PEMERINTAH PPID Nilai bantuan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Pasal 3 PEMBEBANAN DANA BANTUAN PEMERINTAH PPID Dana Bantuan Pemerintah PPID dibebankan pada DIPA Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017. Pasal 4 TATA CARA PENYALURAN (1) Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PPID dilakukan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar kepada KPPN Luwuk oleh PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya diterbitkan Surat Pencairan Dana yang ditujukan langsung kepada rekening PIHAK KEDUA. (2) Pencairan pembayaran tahap pertama (30%) dilakukan setelah PIHAK KEDUA mengajukan Rencana Kegiatan dan Anggaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri: a. Rencana Pengeluaran Dana Bantuan Pemerintah PPID; b. Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; c. Kuitansi Bukti Penerimaan Uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB). (3) Pencairan pembayaran tahap kedua (70%) dilakukan setelah PIHAK KEDUA mengajukan Rencana Kegiatan dan Anggaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri: a. Rencana Pengeluaran Dana Bantuan Pemerintah PPID; b. Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; c. Kuitansi Bukti Penerimaan Uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB); e. Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Pemerintah PPID Tahap Pertama; dan f. Laporan Pertanggung jawaban Bantuan Pemerintah PPID Tahap Pertama.

(4) PIHAK PERTAMA memproses tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima tagihan dari PIHAK KEDUA secara benar dan lengkap. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi: a. PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring penggunaan Dana Bantuan Pemerintah PPID yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; b. PIHAK PERTAMA berhak meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; dan c. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan Dana Bantuan Pemerintah PPID kepada PIHAK KEDUA setelah dipenuhi syarat-syarat Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PPID. (2) Hak dan Kewjiban PIHAK KEDUA meliputi: a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima Dana Bantuan Pemerintah PPID sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 dalam hal telah menyampaikan syarat-syarat penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PPID kepada PIHAK PERTAMA; b. PIHAK KEDUA berkewjiban menggunakan Dana Bantuan Pemerintah PPID sesuai Petunjuk Teknis pelaksanaan Dana Bantuan Pemerintah PPID; c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan Dana Bantuan Pemerintah PPID kepada PIHAK PERTAMA; d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan ke Kas Negara sisa Dana Bantuan Pemerintah PPID yang tidak digunakan 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai atau paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2017; dan e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 6 PERNYATAAN KESANGGUPAN (1) PIHAK KEDUA sanggup menggunakan Dana Bantuan Pemerintah PPID sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Bantuan Pemerintah PPID. (2) PIHAK KEDUA terlebih dahulu menyerahkan Dokumen pembentukan TPID kepada Tim Inovasi Kabupaten untuk dilakukan verifikasi diserahkan ke PPK Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah untuk dilakukan verifikasi ulang. (3) PIHAK KEDUA terlebih dahulu menyerahkan dokumen permintaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah PPID kepada Tim Inovasi Kabupaten untuk dilakukan verifikasi sebelum diserahkan ke PPK Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah untuk dilakukan verifikasi ulang. (4) PIHAK KEDUA sanggup membuat rekapitulasi yang memuat: a. dana yang diterima; b. dan yang direalisasikan; dan c. sisa dana.

(5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sudah harus diterima Tim Inovasi Kabupaten Banggai Laut untuk diverifikasi paling lambat pada batas waktu pelaksanaan sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d. (6) Dana yang direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah realisasi yang telah dibuktikan dengan dokumen pendukung dan dijilid sebagai Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah PPID. (7) Jika terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan namun Laporan Pertanggung jawaban Dana Bantuan Pemerintah PPID belum dijilid, maka dana dianggap belum digunakan dan akan dihitung sebagai sisa dana pada batas waktu pelaksanaan. (8) PIHAK KEDUA sanggup menyetorkan ke Kas Negara, sisa Dana Bantuan Pemerintah PPID sebagaimana disebut pada ayat (4) huruf c, dengan Formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Pasal 7 SANKSI Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan mengenakan sanksi berupa sanksi administrative sampai dengan sanksi pemberhentian penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PPID pada tahun berikutnya termasuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ditemukan unsue tindak pidana. Pasal 8 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang selanjutnya disebut Laporan Kegiatan disusun dan dijilid berdasarkan item kegiatan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diterima Tim Inovasi Kabupaten Banggai Laut dengan batas waktu sesuai yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d. Pasal 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA (1) Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. (2) Surat Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir atas terjadinya salah satu kondisi, antara lain: a. Ada ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Surat Perjanjian ini; dan b. Salah satu pihak mengakhiri Perjanjian ini karena adanya peristiwa Wanprestasi terhadap ketentuan hak dan kewajiban. (3) PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki; b. Tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pihak yang harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini; dan

c. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Surat Perjanjian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan. Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui Musyawarah secara langsung antara PARA PIHAK atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk mediasi. (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara Musyawarah, PARA PIHAK dapat menetapkan Pengadilan Negeri Banggai di Luwuk sebagai tempat penyelesaian perselisihan. Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Perjanjian ini terdiri dari 6 (enam) halaman yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini yang dibubuhi paraf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir dan halaman lampiran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Ditetapkan di

: ………………………….

Pada Tanggal

: ………………………….

Untuk dan atas nama

Untuk dan atas nama

Dinas PMD, Provinsi Sulawesi Tengah

TPID Kecamatan Banggai Utara Kab. Banggai Laut Provinsi Sulteng

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

KETUA,

…………………………………………


NIP. :

Rangkap # 1 : meterai ditempel ditandatangan Ketua TPID untuk disimpan PPK; Rangkap # 2 : meterai ditempel ditandatangan PPK untuk disimpan Ketua TPID;



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB) PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA (PPID) TAHUN ANGGARAN 2017 Provinsi Kabupaten Kecamatan

: SULAWESI TENGAH : BANGGAI LAUT : BANGGAI UTARA

Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. 2. 3.

Nama Ketua TPID Alamat TPID

4.

Nama Bantuan

: DJARLI MA’ADA LABUNU : KECAMATAN BANGGAI UTARA : JLN. KAUWENA NO. 25 DUSUN I DESA KENDEK KECAMATAN BANGGAI UTARA KAB. BANGGAI LAUT : BANTUAN PEMERINTAH PPID

Dengan Surat Keputusan Nomor : ………………………….…………………………… dan Perjanjian Kerja Sama Nomor : ……………………………..………………………………… mendapatkan Bantuan Pemerintah PPID sebesar Rp. 40.300.000,- (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) . Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Sampai dengan bulan November tahun 2017 telah menerima pencairan dana dengan nilai nominal sebesar Rp. 12.090.000,- (dua belas juta Sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut: a. Jumlah total dan yang telah diterima : Rp. 12.090.000,b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. 12.090.000,c. Jumlah total sisa dana : Rp. 0,2. Persentase jumlah Dana Bantuan Pemerintah PPID yang telah dipergunakan adalah sebesar Rp. 12.090.000,- (100%). 3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima. 4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.

5. 6.

Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh Aparat fungsional pemerintah maupun oleh auditor external. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Lokotoy, November 2017 TPID KECAMATAN BANGGAI UTARA Ketua,


LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PPID


KUITANSI TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG

Terima dari

: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PMD PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Uang sebesar

: DUA BELAS JUTA SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran

: DANA BANTUAN PEMERINTAH PPID KECAMATAN BANGGAI UTARA TAHAP PERTAMA SEBESAR (30%)

Terbilang

:

# Rp. 12.090.000,- #

MENEGTAHUI: Dinas PMD, Provinsi Sulawesi Tengah PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

………………………………………… NIP. :

YANG MENERIMA TPID Kecamatan Banggai Utara Kab. Banggai Laut Provinsi Sulteng KETUA,


Proposal FINAL

Recommend Documents