BAB I PENDAHULUAN
A. Lata Latarr bel belak akan ang g
Pasar tradisional memiliki posisi khusus di dalam pemerintahan Indonesia. Kare Karena na,, kebe keberad radaan aan pasar pasar trad tradis isio iona nall menj menjad adii pusa pusatt ekon ekonom omii masy masyara araka kat. t. Keterg Ketergant antung ungan an pedaga pedagang ng kecil kecil pada pada keberad keberadaan aan pasar pasar tradisio tradisional nal membua membuatt pemerintah
sebagai
regulator
perlu
melindungi dan
memberdayakannya.
Kebijak Kebijakan-k an-kebi ebijak jakan an telah telah dibuat dibuat,, antara antara lain lain dalam dalam Peratu Peraturan ran Menter Menterii Dalam Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Peraturan tersebut mengatur tentang berbagai aspek agar pasar tradisional tetap dapat dimanfaatkan konsumen sebaga sebagaii pusat pusat perbel perbelanj anjaan aan guna guna memenu memenuhi hi kebutu kebutuhan han.. Tujuan Tujuan Kebija Kebijakan kan ini untuk mewujudkan pasar pas ar tradisional tr adisional yang tertib, tertib, teratur, aman, aman, bersih dan sehat; sebagai pelayan masyarakat; penggerak roda perekonomian daerah dan berdaya saing dengan pusat toko dan pasar modern seperti yang tertuang pada pasal 2 kebija kebijakan kan tersebu tersebut. t. Dengan Dengan adanya adanya PERMEN PERMENDAG DAGRI RI Nomor Nomor 20 Tahun Tahun 2012 2012 menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengelola dan memberdayakan agar pasar tradisional mampu berkembang dan tetap menjadi pusat ekonomi masyarakat. Pegelolaan pasar tradisional masih belum berkembang. Pengelolaan yang masih tradisional pula yang mengakibatkan sulit berkembangnya. Pasar dan toko modern modern yang yang terus terus berkem berkemban bang g menunt menuntut ut pasar pasar tradis tradision ional al harus harus bertah bertahan an di dalam persaingan. Kondisi pasar yang kotor, tak tertata dan kumuh menyebabkan konsumen konsumen enggan enggan berbelanja berbelanja di pasar tradisional. tradisional. Pedagang-pedag Pedagang-pedagang ang kurang kurang memp memperh erhati atika kan n kebe kebersi rsiha han n dan dan tata tataan an daga dagang ngan anny nya. a. Maka Maka dari dari itu, itu, pera peran n pemerintah
sebagai
fasilitator
perlu
melakukan
langkah-langkah
untuk
memberdayakan pasar tradisional. Banyak kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Indonesia. Selain PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2012, sebel sebelum umny nyaa ada ada Perat Peratur uran an Pres Presid iden en Nomo Nomorr 112 112 Tahu Tahun n 2007 2007 dan dan Perat Peratur uran an Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 yang mengatur
1
Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Modern. Peraturan-per Peraturan-peraturan aturan tersebut dibuat dibuat guna membantu pasar tradisional tradisional agar dapat bertahan dan bersaing dengan perkembangan perekonomian khususnya dalam perdagangan. Kabupa Kabupaten ten Bantul Bantul,, Daerah Daerah Istimew Istimewaa Yogyak Yogyakarta arta merupa merupakan kan wilaya wilayah h dengan pasar tradisional yang banyak. Tercatat 30 pasar tradisional menurut data Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul tahun 2011 yang tersebar di berbagai wilaya wilayah h di Bantul Bantul.. Kebera Keberadaa daan n pasar pasar tradis tradision ional al tersebu tersebutt dapat dapat memban membangun gun perekonomian masyarakat Bantul yang mayoritas adalah masyarakat agraris dengan hasil alam menjadi komoditas utamanya serta 14 % dari penduduknya yang bekerja di lingkungan lingkungan pasar tradisional tradisional yang digolongk digolongkan an pada berbagai profesi seperti pedagang, buruh gendong dan tukang parkir. Kondisi demikian membua membuatt Pemeri Pemerinta ntah h Kabup Kabupaten aten Bantul Bantul mengan mengangga ggap p pasar pasar tradisio tradisional nal tidak tidak hanya diberdayakan tetapi juga dilindungi. Pemerintah Kabupaten Bantul menyadari pemberdayaan pasar tradisional dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah telah membuat seperangkat peraturan daerah yang memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengelolaan Pasar Tradisional Tradisional.. Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bantul Bantul pun sebelumnya sebelumnya tela telah h
meng mengelu eluark arkan an kebi kebijak jakan an untu untuk k meli melind ndun ungi gi pasar pasar tradi tradisio siona nall
yait yaitu u
pembatasan pembangunan ritel (toko) modern serta aturan ketat pada pendirian toko modern dari segi lokasi dan jarak dari pasar tradisional. Dengan penerapan kebijakan tersebut memungkinkan pasar tradisional dapat semakin berkembang dan menjadi menjadi tujuan tujuan utama konsumen dalam memenuhi memenuhi kebutuhan kebutuhan sehari-hari. sehari-hari. Impl Implem emen enta tasi si kebi kebija jaka kan n peng pengel elol olaan aan dan dan pemb pemberd erday ayaa aan n pasar pasar tradi tradisio siona nall merupa merupakan kan hal teknis teknis yang yang harus harus dilaks dilaksana anakan kan oleh oleh pemeri pemerinta ntah. h. Kebija Kebijakan kan relokasi pasar dan pembatasan ritel tidak cukup untuk mengembangkan pasar trad tradis isio iona nal. l. Kond Kondis isii pasa pasarr yang yang kumu kumuh h dan dan koto kotorr menu menunj njuk ukka kan n bahw bahwaa pengelolaan pasar tidak berjalan dengan baik. Sehingga perlu adanya langkah selanjutnya untuk menyelesaikan hal tersebut. Dengan kondisi pasar tradisional Niten setelah diundangkannya kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang masih belum mencapai
2
tujuan kebijakan. Maka penelitian mengenai implementasi kebijakan tersebut terhadap kondisi pasar tradisional perlu dilakukan agar evaluasi dapat dilakukan pemerintah terhadap penerapan kebijakan yang telah dibuat dan dijalankan dengan efisien. Kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional sudah mencakup berbagai hal yang dibutuhkan sebuah pasar tradisional supaya lebih berkembang dan memiliki daya saing yang bagus. Aspek-aspek tentang cara-cara teknis pengelolaan pasar yang seharusnya pun tercantum dalam kebijakan tersebut. Namun, pelaksanaan yang kurang baik menyebabkan kebijakan ini tidak efektif. Evaluasi tersebut dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah menerapkan suatu kebijakan dengan melibatkan pihak yang melakukan penelitian, dalam hal ini mahasiswa sebagai masyarakat umum yang ikut merasakan dampak kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Jika pemerintah akan melaksanakan suatu program, maka pemerintah harus membuat kebijakan atau peraturan yang terkait dengan program tersebut. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah, maka suatu program yang akan dilaksanakan memiliki kekuatan hukum. Jadi, dengan adanya kekuatan hukum dari suatu program itu, dapat dikatakan bila terjadi pelanggaran di dalamnya, harus ada tindak lanjut hukum yang dilakukan. Peran regulasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional ini pun demikian. Jika terjadi kendala, atau masalah untuk tercapainya tujuan kebijakan ini, maka telah ada kekuatan hukum yang mengikatnya.
B. Identifikasi Masalah
Masalah yang muncul berkenaan dengan proses penerapan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, dapat diidentifikasikan sebagai berikut : a. Masih belum jelasnya hasil implementasi kebijakan pemberdayaan pasar tradisional Niten di kabupaten Bantul terhadap pengelolaan pasar tradisional. b. Belum nampak peningkatan kualitas sistem dan proses pengelolaan pasar tradisional Niten di kabupaten Bantul setelah diundangkannya kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.
3
c. Adanya keluhan masyarakat terhadap kondisi pasar tradisional Niten di kabupaten Bantul yang cenderung kotor, tidak aman dan kumuh. C. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terfokus dan terarah serta tidak keluar dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, pembahasaan penelitian ini dibatasi dalam konteks permasalahan yang terdiri dari : 1. Proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di pasar Niten. 2. Dampak penerapan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional terhadap semua pihak yang terkait. D. Rumusan Masalah
Perumusan masalah berguna untuk mengatasi ketidaksesuaian tujuan kebijakan pengelolaan & pemberdayaan pasar tradisional Niten kabupaten Bantul dalam penelitian. Berdasarkan masalah yang menjadi fokus penelitian, maka dari itu penelitian dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di pasar Niten? 2. Apa dampak penerapan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional terhadap semua pihak yang terkait? E. Tujuan Penelitian
Dari penelitian yang akan dilakukan telah ditetapkan tujuan-tujuan penelitian yang relevan dengan data-data yang diperoleh. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Memahami proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di pasar Niten. 2. Memahami dampak penerapan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di pasar Niten terhadap semua pihak yang terkait.
4
F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini bermanfaat untuk : a. Bagi peneliti Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi peneliti mengenai proses penerapan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional Niten di kabupaten Bantul. Penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk memahami kondisi dan upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Bantul untuk memberdayakan pasar tradisional Niten di kabupaten Bantul.
b. Bagi pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah sebagai bahan
untuk mengevaluasi
penerapan
kebijakan
pengelolaan
dan
pemberdayaan pasar tradisional khususnya pasar tradisional Niten di kabupaten Bantul.
c. Bagi Masyarakat Penelelitian
ini dapat
memberikan pemahaman untuk masyarakat
mengenai proses penerapan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di pasar Niten, kabupaten Bantul. Dengan pemahaman dari masyarakat, dapat mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kebijakan tersebut.
5
BAB II KAJIAN TEORI
A. Kajian Konseptual 1. Kebijakan Publik
Kebijakan ( policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakankebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Sedangkan menurut buku Kamus Administrasi Publik (Chandler dan Plato, 1988:107) public policy adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Pada umumnya, bentuk kebijakan dapat dibedakan atas (1) bentuk regulatory yaitu mengatur perilaku orang, (2) bentuk redistributive yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yangmiskin. (3) bentuk distributive yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu, dan (4) bentuk constituent yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara. Masing-masing bentuk ini dapat dipahami dari tujuan dan target suatu program atau proyek sebagai wujud kongkrit atau terjemahan dari suatu kebijakan. Dan program atau proyek tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan bentuk-bentuk kebijakan diatas.
2. Implementasi kebijakan
Dalam pelaksanaan kebijakan, terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (Baedhowi, 2004: 47). Pada model linier, pengambilan keputusan merupakan aspek yang paling disoroti, sedangkan pelaksanaan kebijakan kurang
6
dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Implementasi yang gagal ditanggungjawabkan pada manajemen pelaksana, sehingga pelaksana harus berhati-hati dan tanggap dengan penerapan kebijakan model linier. Sedangkan, model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Pelaksanaan kebijakan tidak harus selalu sesuai rencana, tergantung permasalahan yang timbul dan perhitungan yang dilakukan pihak pelaksana dalam menganalisis masalah. Jika dalam pelaksanaan kebijakan terdapat faktor yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan, maka pelaksana berwenang mengubah prosedur atau cara pada proses pelaksanaan. Dengan ini berarti terlaksananya kebijakan tergantung dari kecermatan megnanalisa dan ketepatan langkah yang dilakukan pelaksana kebijakan. Suatu kebijakan dibuat berlandaskan hukum yang ada, dengan demikian masyarakat menerima kebijakan sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Menurut D.L. Weimer dan Aidan R.Vining (1999:398) ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan yaitu (1) logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan; (2) hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling yang produktif dan (3) ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya. Menurut Gow dan Mors, dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan antara lain (1) hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan, (2) kelemahan institusi, (3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif, (4) kekurangan dalam bantuan teknis, (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu (timing), (7) sistem
7
informasi yang kurang mendukung. (8) perbedaan agenda tujuan antara aktor, (9) dukungan yang berkesinambungan (Turner dan Hylme, 1997: 66-67). Semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam dan dari luar. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti SDM, dana, sturktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan. Dan hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak lansung kepada proses implementasi itu sendiri, seperti peraturan atau kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya, dsb. Setiap kebijakan pastilah mengandung resiko untuk gagal bila diterapkan kepada masyarakat. Hogwood dan Gunn (1986) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan ( policy failure) ini dalam 2 (dua) kategori, yaitu non implementation (tidak terimplementasikan) dan unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hari, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang dikerjakan di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi. Sementara itu, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (semisal tiba-tiba
terjadi
peristiwa
pergantian kekuasaan, bencana
alam dan
sebagainya) kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.
8
Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310), untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. 3. Analisis Kebijakan Publik
Menurut E.S. Quade analisis kebijakan adalah satu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari apa pembuat kebijakan dalam membuat keputusan (William Dunn, 2000 : 95). Proses analisis kebijakan memiliki berbagai kegiatan di dalamnya mulai dari meneliti sebab munculnya kebijakan publik, akibat dari implementasi kebijakan dan kinerja pelaksana kebijakan serta program publik. Dengan demikian, analisis kebijakan memiliki manfaat sebagai salah satu alat untuk melakukan evaluasi kebijakan. Menurut William Dunn (2000, 119-121) Analisis kebijakan terdiri dari dua bentuk yaitu analisis kebijakan prospektif, analisis kebijakan retrospektif dan analisis kebijakan yang terintegrasi. Analisis kebijakan prospektif berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan cenderung merinci cara beroperasinya para ekonom, analis sistem dan peneliti operasi. Sedangkan analisis kebijakan retrospektif
9
sebagai pencitraan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Analisis kebijakan retrospektif mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analis :
1. Analis yang berorientasi pada disiplin ( Discipline-oriented analysts) Kelompok ini terdiri dari ilmuwan politik dan sosiologi. Di sini mereka berusaha untuk mengembangkan dan menguji teori yang didasarkan pada teori dan menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan. Kelompok ini jarang mengidentifikasikan tujuan-tujuan dan sasaran spesifik dari para pembuat kebijakan dan tidak melakukan usaha apa pun untuk membedakan variabel-variabel kebijakan yang merupakan hal yang dapat diubah melalui manipulasi kebijakan, dan variabel situasional yang tidak dapat dimanipulasi. 2. Analis yang berorientasi pada masalah (Problem-oriented analists) Kelompok ini terdiri dari ilmuwan politik dan sosiologi dan juga berusaha untuk menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan. Meskipun begitu, para analis ini kurang memberikan perhatian pada pengembangan dan pengujian teori-teori yang dianggap penting di dalam disiplin ilmu sosial, tetapi lebih menaruh perhatian pada identifikasi variabel-variabel yang dapat dimanipulasi oleh para pembuat kebijakan. 3. Analis yang berorientasi pada aplikasi (Applications-oriented analysts) Kelompok ini mencakup ilmuwan politik dan sosiologi, tetapi juga orangorang yang datang dari bidang studi profesional pekerjaan sosial (Social Works) dan administrasi publik dan bidang studi yang sejenis seperti penelitian evaluasi. Kelompok ini berusaha untuk menerangkan sebab dan konsekuensi kebijakan dan program publik, tetapi tidak menaruh perhatian terhadap pengembangan dan pengujian teori-teori dasar. Lebih jauh, kelompok ini tidak hanya menaruh perhatian pada variabel-variabel kebijakan, tetapi juga melakukan identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan dari para pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan. Kemudian analisis kebijakan yang reintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian
10
pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan yang diambil. Analisis kebijakan yang reintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut Arta analis untuk secara terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.
4. Jenis Pasar a. Pasar Tradisional
Pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Pasar merupakan pusat perbelanjaan yang juga menjadi pusat ekonomi. Pasar bukan hanya sebagai tempat jual beli, tetapi pasar berfungsi sebagai tempat penyebaran dan penyimpanan barang, serta tempat berpindahnya komuditas dari satu orang ke orang lain, atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Aktivitas yang timbul dalam interaksi orang di dalam pasar dapat menimbulkan standar-standar baru dalam tataran adat budaya dalam masyarakat. Proses munculnya adat baru tersebut timbul dari kebiasaan dan persepsi pihak-pihak yang ada di dalam komunitas pasar. Dalam analisis kebijakan publik, pemerintah dapat mengukur keberhasilan kebijakan salah satunya dengan analisis kemungkinan kebiasaan baru yang muncul setelah kebijakan diterapkan. Dalam hal ini, pasar yang akan diterapkan kebijakan adalah pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan pedagangnya sebagian besar adalah orang pribumi (Feriyanto : 2006). Dari pengertian pasar tersebut, dijelaskan bahwa pasar tradisional adalah kondisi dimana masyarakatlah yang menciptakan kondisi tersebut. Pasar tradisional tersebut sebagian besar muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan serta konsumen yang membutuhkan barang-barang tertentu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pasar tradisional memiliki fungsi yang positif bagi peningkatan perekonomian daerah;
11
•
Pasar tradisional sebagai pusat pengembangan ekonomi rakyat
•
Pasar tradisional sebagai sumber retribusi daerah
•
Pasar tradisional sebagai tempat pertukaran barang
•
Pasar tradisional sebagai pusat pertukaran uang daerah
•
Pasar tradisional sebagai salah satu lapangan kerja
Secara umum pasar tradisional memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kekurangan pasar tradisional yaitu kondisi tempat yang becek, semrawut, kumuh, panas, dan tidak aman. Kelebihannya adalah strategis dari segi lokasi (dekat dengan pemukiman), adanya tawar menawar yang secara psikologis memberikan nilai positif pada proses interaksi penjual dan pembeli, menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan harga barang yang relatif murah, karena jalur distribusi lebih pendek dan tidak terkena pajak atau pungutan yang lain (Feriyanto: 2006). Jadi, pasar tradisional memiliki ciri khas tersendiri, yaitu selain adanya tawar-menawar juga memberikan keramahan dan keakraban antara penjual dan pembeli. Pasar tradisional memiliki potensi yang yang tidak bisa diabaikan baik secara ekonomis maupun sosial. Secara ekonomis mampu menghidupi ribuan orang, atau merupakan arena untuk memenuhi kebutuhan hidup atau ruang bagi pemberdayaan ekonomi rakyat. 1 Secara sosial adalah terbentuknya suatu komunitas didalamnya yang dapat menciptakan sautu adat budaya yang baru. b. Pasar Modern
Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara 1
Ekonomi rakyat adalah usaha ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga atau perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (basic- needs) yaitu sandang, pangan dan papan. Kesehatan dan pendidikan ( Gunawan: 1999),
12
mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan, hypermarket, supermarket, minimarket, departement store, shopping centre, dan sebagainya. pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan pajak). Pasar modern juga memberikan pelayanan yang baik dengan adanya pendingin udara. 5. Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional
Kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar dikeluarkan pemerintah pusat Indonesia pada awal tahun 2012 yaitu PERMENDAGRI No. 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.Dalam pasal 2 kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
menjadikan
pasar
tradisional
sebagai
penggerak
roda
perekonomian daerah; dan menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Kebijakan dibuat untuk mengelola dan terus mengembangkan potensi-potensi pasar tradisional guna membangun ekonomi daerah. Daerah yang memiliki produksi kebutuhan pokok harian yang banyak dapat menjadi salah satu indikator potensi pasar tradisional di daerah tersebut. Pasar tradisional langsung dibawah naungan Pemerintah Daerah (PEMDA) yang kebijakannya diatur langsung dalam Peraturan Daerah (PERDA). Kebijakan tersebut menyangkut penelolaan dan pemberdayaan. Dalam pengelolaan meliputi : a. Perencanaan perencanaan fisik dan perencanaan non fisik. Perencanaan fisik meliputi pembangunan pasar baru dan rehabilitasi pasar lama, sedangkan perencanaan non fisik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
13
b. Kelembagaan meliputi penetapan struktur organisasi pengelola pasar tradisional dengan Keputusan Bupati/Walikota. c. Persyaratan dan Kewajiban Pemakai Tempat Usaha mengenai Kewajiban pemakai tempat usaha, dan persyaratan pemakaian tempat usaha. Penarikan/karcis/retribusi yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang sama dalam PERDA. Besarnya retribusi terkait dengan status tempat dagang, ada yang menggunakan kios, los, dan dasaran terbuka hingga retribusi dalam pengelolaan kebersihan, keamanan dan listrik. Masingmasing mempunyai aturan main yang berbeda-beda. Demikian pula waktu penarikan, ada yang harian dan bulanan. d. Pelaksanaan meliputi kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik. e. Pengendalian dan Evaluasi dilakukan terhadap kebijakan pengelolaan, pasar tradisional, pengelola dan pedagang, pendapatan dan belanja pengelolaan pasar, dan sarana dan prasarana pasar. Selanjutnya, adalah pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pengelola pasar, meningkatkan kompetensi pedagang pasar, dan meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar. Oleh sebab itu, PEMDA adalah penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. PEMDA melalui Kantor Pengelolaan Pasar menjalankan fungsinya untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Masing-masing pasar memiliki masalah yang berbeda-beda. Ada yang kondisi pasar tidak tertata secara teratur, bangunan yang sudah rapuh dan bocor, atau tentang penanganan pembuangan sampah. Dalam kondisi seperti ini banyak bermunculan mall, hypermarket atau grosir, plaza dan pasar modern, sehingga pasar tradisional menjadi kalah bersaing dan mulai ditinggalkan.
14
B. Kerangka Berfikir Teoritis
Sesuai dengan peraturan Bupati Bantul No. 27 A tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan Pasar Tradisional,
Pengelolaan Pasar
Tradisional merupakan segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar tradisional melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengendalian,
pengawasan
dan
pengembangan
secara
berkesinambungan. Kebijakan pengelolaan pasar
Kebijakan Pasar Tradisional
Organisasi
Interpretasi
Pelaksanaan
-
Struktur organisasi
-
Sesuai dengan peraturan
-
Prosedur kerja
-
Keahlian pelaksana
-
Sesuai dengan petunjuk
-
Program kerja
-
Jadwal kegiatan
pelaksana -
Sesuai dengan petunjuk teknis 15
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Pelaksanaan penelitian internship di Pasar Niten Baru yang berlokasi di dusun Niten, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Pasar Niten merupakan salah satu pasar yang direlokasi atau dibangun kembali setelah mengalami kerusakan akibat gempa bumi pada tahun 2006. Penelitian juga dilakukan di Kantor Pengelolaan Pasar yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1 Bantul. Kantor Pengelolaan Pasar merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pengelolaan Pasar. B.
Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionis simbolic, perspektif kedalam, etnometodologi, the chicago school , fenomenologis, studi kasus, interpretatif, ekologis, dan deskriptif (Bogdan dan Biklen, 1982:3).
16
Rancangan penelitian menjelaskan secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang dilakukan sehingga diharapkan mampu mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data, mengolah data dan menarik kesimpulan. Berikut adalah rancangan penelitian:
C.
a.
Studi literatur
b.
Menentukan data yang dibutuhkan.
c.
Observasi lapangan.
d.
Pengolahan dan analisis data yang didapatkan.
e.
Penarikan kesimpulan..
f.
Menyusun laporan.
Subyek Penelitian
Subyek penelitian yang diteliti adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul sebagai penangungjawab, pengendali dan pengawas kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional Niten yang berada di Kabupaten Bantul. Kedua adalah Kepala Pasar Niten Kabupaten Bantul sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Terakhir adalah pedagang pasar yang bertindak sebagai pihak yang mengikuti kebijakan.
D.
Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur, observasi dan wawancara. Studi literatur merupakan metode penelitian dengan membaca dan menganalisis buku dan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pustaka yang relevan dengan objek dan lokasi penelitian diharapkan dapat memudahkan proses pengumpulan data. Dari literatur dapat didapatkan indikator-indikator yang digunakan sebagai dasar dari format pengamatan. Studi literatur dilakukan untuk membandingkan teori-teori dengan hasil observasi dan wawancara. Studi literatur mencari teori tentang sistem
17
pengelolaan pasar, kebijakan, pemberdayaan pasar dan metode penulisan penelitian. Data yang didapat dari studi literatur berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa draf kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Observasi dilaksanakan dengan cara mengamati langsung gejala tertentu disertai pendataan pengamatan yang langsung dilakukan di Pasar Niten Baru, Bantul. Dalam observasi ini menggunakan alat bantu berupa format pengamatan untuk mencatat setiap gejala yang nampak dari obyek penelitian, seperti yang tercantum di dalam lampiran. Data yang dikumpulkan dengan metode ini adalah data tentang kondisi pasar Niten secara menyeluruh. Metode observasi dilakukan dengan kunjungan langsung ke Kantor Pengelolaan Pasar kabupaten Bantul dan Kantor Pengelola Pasar Niten. Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya jawab langsung antara interviewer dan interview dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data yang diinginkan. Wawancara telah diakui sebagai teknik pengumpulan data atau informasi yang penting dan banyak dilakukan dalam pengembangan sistem informasi. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada pihak-pihak yang mempunyai
keterkaitan
dengan
keberadaan
pasar
Niten
seperti,
pemerintah/pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat umum/konsumen E.
Teknik Analisis Data
1. Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan : a.
Metode literatur Pada studi literatur dipelajari pemahaman dan konsep-konsep dari buku tugas akhir dan referensi-referensi yang berhubungan dengan proses penerapan kebijakan penengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.
b.
Observasi
18
Observasi dilakukan untuk membandingkan data yang diperoleh dari referensi dengan keadaan sesungguhnya di pasar tradisional Niten Bantul. c.
Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan
dan
terwawancara
(interviewee)
yang
perhatian
pada
memberikan jawaban. 2. Reduksi Data Merupakan
proses
pemilihan,
pemusatan
penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul daricatatan-catatan
lapangan
(Miles,1992:16).
Langkah-langkah
yang
dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 3. Penyajian Data Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks (Miles, 1992:17-18). Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data untuk memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. 4. Penarikan Kesimpulan Menurut Miles (1992:20) kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang
19
muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya, yaitu yang merupakan validitasnya.
F. Keabsahan Data
Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: 1. Mendemonstrasikan nilai yang benar, 2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan 3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan konetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Dalam penelitian ini untuk melakukan keabsahan data digunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan kebsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan
ialah
pemeriksaan
melalui
sumber
lainnya.
Denzin
(1978)
membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
DAFTAR PUSTAKA
Budiarjo, Miriam. 2004. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Keban, Yeremias T. 2008. Enan Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Gava Media.
20
Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : PT Bumi Aksara. Sadilah, Emiliana, dkk. 2011. Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah. Yogyakarta : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
21
