Proklamasi Kemerdekaan dan Pembentukan Pemerintahan Indonesia
Kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso mengutarakan "janji kemerdekaan Indonesia kelak dikemudian hari". Oleh sebab itu, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa Letnan Jenderal Kumaikichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 menyetujui pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritzu Zunbi Cosakai.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, panglima tentara Jepang di Asia Tenggara, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritzu Zunbi Inkai dengan Ketua Ir. Soekarno dan Wakil Ketua Drs. Moh. Hatta.
Jenderal Terauchi kemudian memanggil Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat ke Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi memberitahukan bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia sekitar 24 Agustus 1945. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah bekas wilayah Hindia Belanda.
Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah kota Hirosima dan Nagasaki dibom atom pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kekuatan Jepang menjadi lumpuh.
Berita kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik tersiar melalui radio Domei pada tanggal 15 Agustus 1945. Golongan Muda yang mendengar pidato penyerahan kaisar Hirohito dan radio Domei adalah Sutan Syahrir. Oleh karena itu, Sutan Syahrir mendesak kepada Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Para pemuda dipimpin oleh Chairul Saleh mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta (sekarang fakultas kesehatan masyarakat UI) untuk menyikapi kekalahan Jepang atas Sekutu. Rapat pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.00 WIB ini mnghasilkan keptusan, antara lain:
Mendesak kepada Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945.
Menunjuk Wikana dan Darwis menemui Soekarno-Hatta untuk menyampaikan keputusan rapat
Wikana dan kawan-kawan bergegas menemui Ir. Soekarno di kediamannya untuk menyampaikan keputusan rapat, bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan oleh Soekarno pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika keinginan tersebut tidak dilaksanakan, akan terjadi pertumpahan darah. Namun, Soekarno menolak permintaan ini.
Para pemuda kemudian mengadakan pertemuan kembali di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71 Jakarta dan menghasilkan kesepakatan golonggan muda untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota yakni ke Rengasdengklok. Tujuannya untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari tekanan dan pengaruh Jepang.
Rengasdengklok dipilih sebagai tempat mengamankan Soekarno-Hatta karena:
Letaknya terpencil ± 15 km dari jalan raya Jakarta-Cirebon.
Terdapat pasukan Peta yang persenjataannya kuat.
Masyarakatnya anti Jepang dan pro Proklamasi.
Daerahnya dapat dipantau dari berbagai penjuru.
Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, golongan muda dipimpin Soekarni, Jusuf Kanto, dan Syodanco Singgih, membawa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok untuk menekan mereka agar melaksanakan proklamasi lepas dari ikatan Jepang. Soekarno akhirnya menyatakan kesediannya untuk mengadakan proklamasi itu segera setelah kembali ke Jakarta.
Para pemuda kemudian bersedia melepaskan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta setelah Ahmad Subardjo memberikan jaminan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia paling lambat akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1945 pukul 12.00.
Pukul 23.00 WIB rombongan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jl. Imam Bonjol no. 1 Jakarta untuk menyusun teks Proklamasi.
Penyusun naskah Proklamasi adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Ahmad Sobardjo. Sementara Sukarni, Sudiro dan B.M. Diah hanya menyaksikan saja. Tokoh-tokoh lainnya dan para pemuda menunggu di serambi muka.
Setelah naskah proklamasi selesai dirumuskan, pada pukul 04.00 WIB, Soekarno membacakan rumusan naskah proklamasi yang langsung disetujui oleh hadirin. Sukarni mengusulkan agar yang naskah Proklamasi itu cukup ditandatangani dua orang yakni Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Selanjutnya Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah itu berdasarkan tulisan tangan Soekarno, disertai dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui. Teks yang diketik Sayuti Melik itulah yang merupakan teks resmi (otentik), karena ditandatangani oleh Soekarno-Hatta.
Soekani memberitahukan bahwa rakyat Jakarta dan sekitarnya telah diserukan untuk berkumpul di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Monas) untuk mendengarkan pembacaan naskah Proklamasi. Akan tetapi, Soekarno mengusulkan agar pembacaan naskah proklamasi dilakukan di rumahnya yakni di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta agar tidak terjadi bentrokan dengan pihak Jepang.
Pada bulan puasa hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 tepat jam 10.00 WIB, Ir. Soekarno membacakan naskah Promaklasi Kemerdekaan Indonesia didampingi Moh. Hatta dan tokoh pejuang kemerdekaan lainnya.
Peristiwa proklamasi kemerdekaan hanya berlangsung dengan sederhana selama kurang lebih satu jam, tetapi pristiwa membawa perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan mempunyai makna sebagai berikut.
Merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan.
Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan asing (baik dari pihak Belanda maupun Jepang).
Lahirnya Negara Indonesia.
Perbedaan Persepektif Antarkelompok di Sekitar Proklamasi
Sejak tanggal 15 Agustus 1945 Indonesia dalam keadaan vacuum of power (kekosongan kekuasaan). Keadaan ini menimbulkan perbedaan persepektif (pandangan) terutama menyangkut waktu pelaksaan proklamasi. Muncul kelompok nasionalis golongan tua dan golongan muda.
Kelompok nasionalis golongan tua mengambil strategi kooperatif terhadap pemerintah Jepang yakni para anggota PPKI. Tokoh-tokoh golongan tua antara lain Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Muh. Yamin, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mansur, dr. Buntaran, dan Mr. Iwan Kususmasumantri.
Kelompok nasionalis golongan muda yang antifasis dan anti-Jepang terdiri dari para pemuda, pelajar dan mahasiswa antara lain Sukarni, Chaerul Saleh, Wikana, B.M. Diah, Adam Malik, dr. Muwardi, Johan Nur, Pandu Wiguna dan Syarif Thayeb.
Kelompok nasionalis golongan tua bersikap sangat hati-hati dan berpendapat bahwa kemerdekaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perjanjian dengan Jepang. Pembicaraan tentang proklamasi kemerdekaan harus dilakukan dalam wadah PPKI. Golongan tua menyadari kekuatan Jepang di Indonesia masih lengkap dan utuh serta ditugasi oleh Sekutu untuk mempertahankan status quo Indonesia.
Kelompok nasionalis golongan muda bersikap sebaliknya, mereka sangat agresif. Mereka menginginkan proklamasi kemerdekaan secepatnya dilaksanakan sebelum Sekutu dantang mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus diusahakan sendiri, bukan sebagai hadiah dari Jepang. Oleh karena itu, golongan muda tidak menghendaki keterlibatan PPKI. Mereka menganggap bahwa PPKI adalah sebuah badan buatan Jepang.
Kendati berbeda pendapat mengenai waktu proklamasi, tetapi diantara kedua golongan terdapat kesepakatan mengenai tokoh yang pantas memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yaitu Soekarno dan Hatta mewakili tokoh para perjuang. Soekarno dan Hatta dianggap memiliki wibawa yang besar dimata golongan tua dan muda. Kedua tokoh ini juga memiliki kepiawaian diplomasi sehingga dapat menarik simpati perwira-perwira Jepang dalam mendukung kemerdekaan Indonesia.
Penyebarluasan Berita Proklamasi dan Sambutan Rakyat Indonesia terhadap Proklamasi Kemerdekaan
Setelah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berhasil dirumuskan. Bung Karno berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor berita, terutama B.M. Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia.
Para pemuda membagi pekerjaan dalam kelompok-kelompok sehingga naskah proklamasi dapat lebih cepat sampai kepada masyarakat. Semua alat komunikasi yang ada dipergunakan untuk menyebarluasakan berita proklamasi kemerdekaan.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi telah sampai ditangan Kepala Bagian Radio Domei, Waidan B. Palenewen. Ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domei, Syahruddin. Waidan B. Palenewen segera memerintahkan D. Wuz (seorang markonis) untuk menyiarkan berita proklamasi tiga kali berturut-turut. Akan tetapi, baru dua kali disiarkan, seorang tentara Jepang masuk ke ruang radio dan menghentikan penyiaran berita proklamasi akan tetapi, Waidan B. Palenewen memerintahkan F. Wuz untuk terus menyiarkan setiap setengah jam sampai dengan pukul 16.00 saat siaran behenti.
Akibat penyiaran tersebut, pada tanngal 20 Agustus 1945, pemancar radio disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Para pemuda tidak kehilangan akal, mereka membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, seperti Sukarman, Susiloharja, dan Suhandar. Alat pemancar yang diambil dari Kantor Berita Domei sebagian dibawah ke rumah Waidan B. Palnewen dan sebagian ke Menteng 31. Di Menteng 31 para pemuda berhasil merakit pemancar baru dengan kode DJK I.
Usaha para pemuda menyiarkan berita Proklamasi tidak terbatas lewat radio, melainkan juga lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 membuat berita proklamasi dan UUD Negara Republik Indonesia.
Penyebaran berita Proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia dilakukan melalu siaran radio. Penyambutan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh seluruh rakyat diikuti dengan pelucutan senjata tentara Jepang, pengambilan kekuasaan, semangat membara untuk terus berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Di samping melalui siaran radio, surat edaran, berita proklamasi secara resmi juga dibawa oleh para utusan yang kebetulan menghadiri Sidang PPKI dan menyaksikan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Utusan-utusan itu daiantaranya:
Teuku Muhammad Hassan untuk daerah Sumatra
Sam Ratulangi untuk daerah Sulawesi.
Ketut Pujo untuk daerah Nusa Tenggara.
P. Mohammad Noor untuk daerah Kalimantan.
Proses Terbentuknya Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia
Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan, para tokoh pendiri Republik Indonesia disibukkan dengan kegiatan pembentukan lembaga pemerintahan dan kenegaraan. PPKI melakukan sidang-sidang sebagai berikut:
Sidang pertama PPKI (18 Agustus 1945) menghasilkan tiga keputusan penting sebagai berikut:
Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
Memilih dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil Presiden.
Membentuk komite Negara Indonesia (KNI) sebagai pembantu presiden yang berfungsi sebagai DPR sebelum dilaksanakan pemilihan umum.
Sidang PPKI kedua (19 Agustus 1945) menghasilkan dua keputusan, sebagai berikut:
Menetapkan 12 kementrian dalam lingkungan pemerintahan, yaitu Kementrian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan dan Pekerjaan Umum.
Membagi daerah Republik Indonesia dalam delapan provinsi, yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.
Sidang PPKI ketiga (22 Agustus 1945) berhasil mengambil tiga keputusan penting, yakni untuk membentuk Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat.
Dalam sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang bertugas sebagai penjaga kemanan dan ketertiban. BKR Pusat dipimpin oleh Kaprawi (ketua), Sutalaksana, dan Hedraningrat (wakil).
Selanjutnya, berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 dibentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebagai pemimpin tertinggi TKR, diangkat Supriyadi. Namun, karena tidak pernah muncul digantikan oleh Kolonel Soedirman. Pada tanggal 18 Desember, Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR, dengan pangkat Jenderal, sedangkan Oerip Sumohardjo diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal. Tanggal 5 Oktober dijadikan sebagai Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Dalam perkembangannya, pada tanggal 25 Januari 1946 TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Selanjutnya, tanggal 3 Juni 1947, TRI diganti menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Dukungan dari Berbagai Daerah Terhadap Pembentukan Negara dan Pemerintahan RI
Pada tanggal 19 September 1945, massa berbondong-bondong membanjiri Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) untuk mendengar pidato Presiden pertama RI.
Namun, karena situasi menjadi tegang, untuk menhindarkan bentrokan dengan Jepang, Presiden Soekarno hanya menyampaikan beberapa pesan singkat meminta kepercayaan dan dukungan rakyat kepada pemerintah RI dengan cara mematuhi perintahnya. Presiden kemudian membubarkan massa dan meminta rakyat untuk pulang dengan tertib dan tenang.
Rapat Raksasa di Lapangan Ikada ini berlangsung sangat singkat, tetapi memiliki arti penting bagi perjuangan menegakkan kedaulatan RI, yakni memperlihatkan kepada dunia bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia mendapat dukungan penuh dari seluruh rakyat.
Dengan terbentuknya Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia, dukungan dari berbagai daerah mengalir, diantaranya dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX mewakili Kesultanan Yogyakarta yang mendukung kemerdekaan dan tunduk kepada pemerintahan Republik Indonesia lewat Telegram tanggal 1 September 1945. Pemerintahan RI membalas tanggal 5 September 1945 dan mengangkat Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa.
Demikian juga untuk Surakarta, yang terdiri dari Kasunanan (dibawah pemerintahan Sri Susuhunan Paku Buwono XII) dan Mangkunegaran (dibawah pemerintahan Mangkunegoro VII), mendukung sepenuhnya pemerintah Republik Indonesia. Daerah-daerah lainnya di Indonesia pun satu per satu memberikan dukungan kepada pemerintahan RI.
