Presentasi Laporan Pendahuluan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bokondini, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua

L/O/G/O

PEMBAHASAN PENDAHULUAN

RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN PERKOTAAN BOKONDINI

Ketua Tim : Dr. Ir. Rino Wicaksono, MAUD, MURP Koordinator : Tiar Pandapotan Purba, ST Jumat, 9 November 2012

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.























SISTEMATIKA PEMBAHASAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN BOKONDINI























1. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Ma Maks ksud ud,, Tuj Tujua uan n & Sas Sasar aran an C. Ru Ruan ang g ling lingku kup p Keg Kegia iata tan n D. Ru Ruan ang g Lin Lingk gkup up Ka Kawa wasa san n E. Keluaran























1. UU No No.26/2007 .26/2007 tentang Penata Penataan an Ruang Ruang  RDTR atau yang juga bisa dikenal sebagai Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) merupakan penjabaran dari RTRW dan merupakan merupakan arahan operasional pengembangan spasial di Kabupaten Kabupaten Tolikara 2. Penyelengg Penyelenggaraan araan Penataan Penataan Ruang Ruang menjadi tugas dan tanggung tanggung jawab jawab Pemerintah Daerah, sejalan dengan jiwa dan semangat UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Dengan Dengan berbagai berbagai potensi potensi dan permasalaha permasalahan n kawasan kawasan di Distrik Distrik Bokondini, Bokondini, maka perlu segera dilakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bokondini. 4. Poten otensi si Bok Bokondi ondini ni:: a) Memiliki wilayah yang strategi strategis s terletak diantara Kabupaten Kabupaten Puncak Jaya























1. Menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kawasan pusat pertumbuhan dan Pengembangan perkotaan Bokondini sebagai Pusat Perekonomian Jasa & Perdagangan Komoditas Pertanian dan Perkebunan Terpadu, Pusat Pelayanan Transportasi Udara Militer dan Komersial, Pusat Pendidikan Tinggi, Penunjang Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Penunjang Pelayanan Pemerintahan Satu Atap; 2. Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan strategis perkotaan dengan RTRW Kabupaten; 3. Menciptaka kan n keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien; 4. Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan melalui pengendalian programprogram pembangunan kawasan; 5 M j dka ruang kawasan yang indah, berwawasan lingkungan, efisien























7. Mewujudkan struktur sistem perkotaan wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten Tolikara) Tolikara) yakni sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan Promosi (PKL-P), untuk melayani kegiatan skala kecamatan (Bokondini dan Bewani). 8. Mewujudkan pola ruang wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten Tolikara) yakni sebagai kawasan strategis kabupaten 9. Menentukan struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan berdasarkan kondisi fisik, aspek administrasi pemerintahan, aspek ekonomi, aspek sosial kependudukan dan aspek pengurangan resiko bencana; 10.Menyusun rencana peruntukan jenis dan besaran fasilitas (perumahan dan permukiman, perdagangan, pemerintahan dan sebagainya) dan utilitas (jalan, drainase, kelistrikan, telekomunikasi, limbah cari, persampahan); 11.Menyusun pedoman bagi instansi dalam penyusunan zonasi sebagai

























1. Tersajiny ersajinya a data dan inform informasi asi ruang kawasa kawasan n yang akura akuratt dan aktual. 2. Teridentifik eridentifikasinya asinya potensi potensi dan permasalahan ka kawasan wasan sebag sebagai ai masukan masukan dalam proses penentuan arah struktur dan pola ruang kawasan. 3. Terwujudny erwujudnya a keterpaduan keterpaduan progr program am pembangunan pembangunan antar sub-kawas sub-kawasan an dalam























1. Persiapan 2. Menentukan dan menetapkan kawasan perkotaan Bokondini. 3. Pendekatan dan Koordinasi dengan Pemberi Tugas 4. Inventarisasi Kebijakan dan Peraturan Terkait























•

Bagian dari wilayah Provinsi Papua yang diarahkan menjadi kawasan (i) Strategis Pengelolaan Ekonomi Rendah Karbon, (ii) Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, (iii) Kawasan Strategis Sosial Budaya























•

•

•

Bagian dari wilayah kabupaten Tolikara yang diarahkan menjadi Bagian dari wilayah kabupaten Tolikara yang memiliki jaringan pengembangan jalan Kolektor Primer dan Jalan Strategis Nasional. Bagian dari simpul perhubungan udara, yakni Bandar Udara Pengumpul Tersier

melalui























•

•

Bagian dari wilayah kabupaten Tolikara yang diarahkan menjadi Kawasan Lindung (Hutan Lindung dan Perlindungan Setempat) Bagian dari wilayah kabupaten Tolikara yang diarahkan menjadi Kawasan Budidaya, yakni Kawasan Permukiman, Perkebunan dan Tanaman Pangan.





















































































































































































































































































































































































































































1. Survei Sekunder & Primer NO

JENIS DATA

2. Pengolahan Data & Analisis NAMA DATA

5 Sumber Daya Alam

Potensi Flora & Fauna; Hutan; Pertanian; Kelautan; serta Mineral

6 Perekonomian

PDRB; Pendapatan Pendapat an Per Kapita; PAD; APBD

7 Kegiatan Ekonomi Ekonomi Primer Pertanian; Peternakan; Perkebunan; Perikanan; Kelautan; Pertambangan; Kehutanan Ekonomi Sekunder Industri; Ekonomi Tersier

3. Penyusunan Rencana

SUMBER DATA INSTANSI BPLHD, Din. Kehutanan, Pertanian, Kelautan, Pertambangan SETDA & BAPPEDA

LAPANGAN Konfirmasi -

Din. Pertanian; Din. Peternakan; Din. Perkebunan; Din. Perikanan; Din. Kelautan; Din. Pertambangan; Din. Kehutanan Din. Industri;























1. Survei Sekunder & Primer NO

JENIS DATA

2. Pengolahan Data & Analisis NAMA DATA

10 Prasarana & Utilitas

Energi; Sumber Daya Air; Telekomunikasi; Telekomunikasi; Persampahan; Air Bersih Regional; Air Limbah 11 Fasilitas Fasilit as Sosial & Pemerintahan; Pendidikan; Kesehatan; Umum Peribadatan; Olahraga; Komersial; Kebudayaan 12 Bencana Alam Sejarah; Lokasi; Dampak; Potensi Bencana

13 Kelembagaan

14 Kawasan Strategis III PETA

SO Eksektutif; SO Legislatif; BKPRD-P/K; Dinas yang Berwenang dalam PPR; PPNS; Partisipasi Masyarakat Potensi; Dokumentasi; Dokumentasi; Letak Letak dan Delineasi Kawasan

3. Penyusunan Rencana SUMBER DATA

INSTANSI BAPPEDA, Din. Pertambangan, Pengairan, PU, PLN, TELKOM, PDAM BAPPEDA, Din. PU, Pendidikan, Kesehatan, PORA, Perdagangan, Kebudayaan Badan Geologi-ESDM, Geologi-ESDM, BAPPEDA, PU SETDA & BAPPEDA

LAPANGAN Konfirmasi

BAPPEDA, PU

Konfirmasi

Konfirmasi

Konfirmasi Konfirmasi























1. Survei Sekunder & Primer NO 2

JENIS DATA Fisik Dasar (Skala 1:5000)

2. Pengolahan Data & Analisis

NAMA DATA Peta Klimatologi Peta Topografi Jenis Tanah Peta Geologi Peta Hidrologi Peta Sumberdaya mineral Peta Jalur Patahan/Sesar Peta Potensi Bencana Alam Peta Tutupan Lahan Peta Penguasaan Lahan

3. Penyusunan Rencana SUMBER DATA

INSTANSI BMKG

LAPANGAN -

BAKOSURTANAL Badan Geologi-ESDM Geologi- ESDM Badan Geologi-ESDM Badan Geologi-ESDM Badan Geologi-ESDM Badan Geologi-ESDM Badan Geologi-ESDM

Konfirmasi, Dokumentasi, Koordinat Konfirmasi, Dokumentasi, Koordinat Konfirmasi, Dokumentasi, Koordinat

BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL BPN























1. Survei Sekunder & Primer


NO

ASPEK

A

Analisis Aspek Administratif & Geografis serta Delineasi Kawasan

B

Analisis Aspek Fisik & Lingkungan

C

Analisis Aspek Ekonomi


DETAIL ANALISIS YANG DILAKUKAN 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4.

Letak Letak Geogr Geograf afis is Batas Batas Admini Administ stra rati tiff Deline Del ineas asii Kawas Kawasan an Anal Analis isis is Fisi Fisik k Dasar Dasar Analis Analisis is Kesesuaia Kesesuaian n dan Kemampu Kemampuan an Lahan Lahan Analis Analisis is Daya Dukung Dukung dan dan Daya Tamp Tampung ung Analis Analisis is Bencan Bencana a Ala Alam m Analis Analisis is Intensi Intensitas tas Bangunan Bangunan Anal Analis isis is Blok Blok Kawas Kawasan an Analis Analisis is Sumber Sumber Day Daya a Alam Alam Analis Analisis is Perekonom Perekonomian ian Analis Analisis is Kegiatan Kegiatan Ekonom Ekonomii Produkti Produktiff Analis Analisis is Kebutuhan Kebutuhan Trans Transport portasi asi























1. Survei Sekunder & Primer NO A


ASPEK Perumusan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi

B

Penetapan Rencana Struktur Ruang

C

Penetapan Rencana Blok Peruntukan Peruntukan


DETAIL MUAT MUATAN AN RENCANA 1. Tujuan Tujuan Penataan Penataan Ruang Kawasan Kawasan 2. Kebijakan Kebijakan Penataan Penataan Ruang Kawasan Kawasan 3. Strate Strategi gi Penat Penataan aan Ruang Ruang Kawa Kawasan san

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rencana Rencana Sistem Sistem Permukim Permukiman an Rencana Rencana Bagian Bagian Kawas Kawasan an Perko Perkotaan taan Rencana Rencana Sistem Sistem Jaringan Jaringan Transp Transporta ortasi si Rencana Rencana Sistem Sistem Jaringa Jaringan n Energi Energi Rencana Rencana Sist Sistem em Prasara Prasarana na Air Air Minum Rencana Rencana Sistem Sistem Tele Telekomu komunika nikasi si Rencana Rencana Sistem Sistem Persa Persampa mpahan han Rencana Rencana Sistem Sistem Sanitas Sanitasii

1. Renca Rencana na Zona Zona Lind Lindung ung 2. Rencana Rencana Kawasan Kawasan Budidaya Budidaya

























1. Penyusunan RAPERDA

2. Pembahasan di DPRD

3. Persetujuan DPRD

1. RAPERDA RAPERDA RDTR RDTR disusun disusun oleh oleh Bupati Bupati dibantu dibantu BKPRD Kabupa Kabupaten ten

























3. Persetujuan DPRD

1. Pembaha Pembahasan san RAPERDA RAPERDA RDTR dilakukan dilakukan oleh Kelomp Kelompok ok Kerja Kerja BKPRD dengan dengan DPRD

























3. Persetujuan DPRD

1. Persetujuan Persetujuan RAPERDA RAPERDA RDTR diberikan diberikan berdasark berdasarkan an hasil evaluasi kesesuaian kesesuaian muatan RAPERDA dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang























1. Pengajuan RAPERDA

2. Evaluasi Muatan MA M ATEK

3. Rekomendasi/Persetujuan Substansi

1. Pengajuan Pengajuan Surat Surat Permohonan Permohonan Mendapatk Mendapatkan an Rekomendasi Rekomendasi Kepada Gubernur oleh Bupati/Walikota























1. Pengajuan RAPERDA

2. Evaluasi Muatan MA M ATEK

3. Rekomendasi/Persetujuan Substansi

1. Evaluasi teknis RAPERDA RAPERDA RDTR dilakukan dilakukan bersama bersama instansi instansi PEMPROV PEMPROV terk terkait ait sebagai anggota BKPRD Provinsi dan/atau PEMKAB/KOT terkait melalui RAKOR





















































































































































































































































































































































































































































STUDI KOMP K OMPARA ARATIF TIF,, di Wilayah Gunung - Pilatus























A. PRINSIP DASAR PENDEKATAN RDTR BOKONDINI Pendekatan dalam penyusunan RDTR Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara sebaiknya berdasar

pada kebutuhan dan potensi yang ada. Sehingga tidak mesti menjalankan pendekatan baku yang berlaku di wilayah lain yang berbeda kondisinya, tetapi tetap memegang prinsip pembangunan kota lestari (sustainable urban development ), ), yakni:

1. Mewujudka Mewujudkan n kes keseja ejahtera hteraan an mas masya yaraka rakatt (community welfare ), ), 2. Me Menja njaga ga ku kuali alitas tas lin lingku gkunga ngan n (environmental quality ) dan, 3. Me Mendo ndoron rong g pert pertumb umbuha uhan n eko ekonom nomii (economic growth ). ). Dengan prinsip di atas, prioritas pendekatan yang diusulkan untuk penyusunan RDTR Karubaga adalah sebagai berikut: 1. Pendekatan Sosial Budaya, 2

Pendekatan Legalitas,























A. PRINSIP DASAR PENDEKATAN RDTR BOKONDINI

•

•

Pengembangan kebijakan sosial yang memihak (affirmative (affirmative action ) pada kelompok lokal melalui pembuatan perangkat peraturan daerah yang melindungi komuniti adat lokal dari dominasi perilaku ekonomi monopolistik. Peningkatan, perluasan dan mempermudah memperoleh akses informasi dan institusi permodalan lain yang lebih kondusif . Program-program penanggulangan kemisikinan, pengangguran, dan keterbelakangan serta peningkatan kualitas kesehatan, selain diantisipasi melalui kebijakan-kebijakan langsung (direct (direct policies ) yang dampaknya terbatas, perlu pula dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan tidak langsung (indirect (indirect policies ). ). Kebijakan tidak langsung ini yang merupakan intervensi kualitatif pemerintah daerah akan lebih berdampak luas dan berjangka panjang (sustainable (sustainable ). ). Manajemen dan pelaksanaan program-progam sejatinya dilakukan secara integral antar
























•

•

Pendekatan legalitas khususnya kejelasan status lahan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana detail tata ruang, terlebih di Papua dimana sistem hukum adat/tanah ulayat masih berlaku dan dijalankan oleh masyarakat. Kejelasan legalitas status tanah akan digunakan sebagai batasan dalam proses penyusunan rencana.
























•

•

Penyusunan rencana detail, selain harus mampu mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada dan penciptaan nilai tambah (added ( added value ) ekonomi wilayah, juga harus mampu mendistribusikan secara adil nilai tambah yang diciptakan. Penyusunan rencana detail ini hendaknya tidak saja berorientasi pada penarikan investasi investasi dari luar wilayah, tapi juga memberikan dukungan pada penyediaan fasilitas pengembangan ekonomi setempat. Rencana detail harus mampu menjembatani hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara kegiatan ekonomi lokal dengan investasi luar. Kejelasan pengaturan lokasi antara kedua kegiatan ekonomi tersebut menjadi perhatian utama dalam penyusunan rencana.


























•

Pendekatan lingkungan merupakan aspek penyeimbang dari ketiga pendekatan sebelumnya (sosial-budaya, legal dan ekonomi). Tuntutan pengembangan ekonomi, sosial-budaya maupun aspek legalitas lahan
























•

Pendekatan Keruangan (spatial) menjadi muara integratif dari pendekatan-pendekatan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Rencana ruang menjadi
























•

Pendekatan lingkungan hunian (neighborhood ) pada level rencana detail menjadi penting, karena pada prinsipnya rencana detail adalah rencana yang langsung bersentuhan dengan kegiatan sehari-hari























A. PRINSIP DASAR PENDEKATAN RDTR BOKONDINI •

Kejelasan batas-batas lingkungan hunian (neighbourhood boundaries ) sebagai satu kesatuan teritori ruang sekaligus merupakan struktur yang membatasi ruang gerak penghuni. Wujud dari batas ini bersifat fisik yakni: jalan dan taman terbuka












































































































































































































































































































































































































































































7. PENUTUP A. PROGRAM PROGRAM/KEGIA /KEGIAT TAN PEMBIA PEMBIAY YAAN PEMBANGUNAN B. PEMBIA PEMBIAY YAA AAN N PEMBA PEMBANGU NGUNAN NAN























A. PROGRAM/KEGIATAN SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN

Kaw Lindung

RTRW TOLIKARA

Mewujudkan Pola Ruang Kawasan Budidaya

Jalan/Jembatan RDTR Bokondini

Energi

P 2012 2017 2022 2027 2032 R O G INDIKASI PK /TAHAPAN/PELAKSANA R HASIL HASIL HASIL HASIL A M Untuk mencapai / K TUJUAN E























B. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN

BIAYA PEMBANGUNAN KAB PAD + DAU + DAK

Distrik lainnya

Dana Perimbangan

Kaw. Karubaga 2032

Tolikara 2032

Kaw. Bokondini 2032























L/O/G/O

SEKIAN DAN TERIMA KASIH























L/O/G/O

MATERI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) RDTR KAWASAN PERKOTAAN BOKONDINI

























A. PERWUJUDAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN BOKONDINI

1. Perwujudan erwujudan Ruang Ruang Kawas Kawasan an Per Perk kotaan otaan Bokondi Bokondini ni : 1. Pusat Pusat Pereko Perekonomian nomian Jasa & Perdag Perdagangan angan Komoditas Komoditas Pertanian dan Perkebunan Terpadu,























B. BATAS KAWASAN PERENCANAAN RDTR 2. Batas Kawasan Perkotaan Bokondini 1.

Syar Syarat at menur menurut ut Perm PermenP enPU U nomor nomor 20/PR 20/PRT/M20 T/M2011 11 Tent Tentang ang Pedo Pedoman man Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, luas minimal kawasan perencanaan adalah >60 Ha.























B. SARAN/HARAPAN/REKOMENDASI

NO

Nama Jabatan Alamat

INFORMASI/SARAN/HARAPAN/REKOMENDASI INFORMASI/ SARAN/HARAPAN/REKOMENDASI

:………………………………………………… :………………………………………………… :…………………………………………………

LOKASI

Presentasi Laporan Pendahuluan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bokondini, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua

Recommend Documents