Produk Rencana Tata Ruang Berdasarkan Undang – Undang Undang no 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
hirarki produk berdasarkan UU no 26 thn 2007
Permendagri No. 8 Tahun 1998 tentang penyelenggaran penataan ruang di daerah merupakan penjabaran dari undang – undang no 24 tahun 1992. Produk perencanaan berdasarkan peraturan ini masih merupakan produk rencana umum, karena wilayah yang direncanakan mempunyai batas yang jelas dan habis terbagi sampai pada rencana teknik ruang. Berikut gambaran produk rencana umum seperti yang disebutkan Permendgri no 8 tahun 1998 tentang penyelenggaraan penataan ruang di daerah : Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I RTRW – RTRW – Kota Kota / Kabupaten Dati II RDTRK kawasan dati II RTRK (rencana teknik ruang kawasan)
hirarki produk berdasarkan permendagri no 8 tahun 1998 Produk Perencanaan Tata Ruang Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman Prasarana dan Sarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman penyusunan Rencana tata Ruang Kawasan Perkotaan
Kepmen Kimpraswil no 327/KPTS/M/2002 tentang penyusunan kawasan Perkotaan merupakan salah satu dari enam lampiran yang disusun dan dikeluaran oleh departemen Kimpraswil. Produk – produk yang dimuat oleh aturan ini mencakup : Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan (RSTRKPM) Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RUTRKP) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan (RTRKP)
produk hirarki berdasarkan kimpraswil 2002 Dari beberapa studi literatur permasalahan dari adanya perkembangan regulasi tata ruang di Indonesia yang terjadi antara lain : a. Permasalahan Prosedur antara lain, Apakah Peraturan Menteri mempunyai kekuatan hukum mengikat publik? Karena hukum tata ruang operasionaln ya adalah setingkat menteri. b. Permasalahan substansi antara lain, substansi peraturan daerah yang satu rawan menimbulkan friksi dengan daerah lain. c. Kerancuan, salah satunya Permendagri mengkategorikan produk rencana tata rung terdiri dari : RTRW Prop. Dati I; RTRW Kab/Kota Dati II; RDTR Kota; dan RTR sedangkan KepMen. PU mengkategorikan atas : RSTRKPM, RUTRKPM, RDTRKP, dan RTRKP. Adapun Undang – undang tata ruang yang sekarang terlihat lebih banyak dibagi dalam rencana rinci. d. Peraturan yang lama dan masih dipakai belum mengakomodasi perkembangan mutakhir, sehingga dilapangan muncul berbagai penafsiran yang didasarkan pada kepentingan daerah masing – masing.
Berikut kita mengkaji perbandingan dari hirarki rencana tata ruang, hal ini diharapkan dapat menjawab salah satu permasalahan yaitu kerancuan akan hukum – hukum tata ruang, agar tidak terjadi penafsiran yang tidak benar terhadap hirarki dan muatan dari hukum tata ruang it u sendiri..lihat gambar :
klasifikasi produk perencanaan berdasarkan administrasi
berikut juga dapat kita lihat perbandingan hirarki produk perencanaan berdasarkan rencana rinci dan umum
dapa terlihat jelas pada beberapa diagram di atas, produk perencanaan di indonesia mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. hubungan tersebut diharapkan dapat menjadi satu pertimbangan dalam membuat produk perencanaan selanjutnya. kesimpulan : Hukum yang mengikat tata ruang antara lain terdapat Undang – undang no 26 tahun 2007, Peraturan Menteri dalam negeri no 8 tahun 1998 serta Keputusan Menteri Kimpraswil tahun 327 tahun 2002. Produk produk perencanaan berdasarkan ketiga hukum tersebut masing – masing mempunyai perbedaan berdasarkan hirarki maupun substansi. Untuk Undang – undang no 26 tahun 2007 sudah terbagi atas rencana umum dan rencana rinci yang merupakan penjabarannya. Undang undang ini juga sudah dilengkapi dengan peraturan Zonasi. Akan tetapi belum dijelaskan secara terperinci untuk kedalaman skala pada pemetaannya, sehingga undang – undang tersebut masih perlu adanya penjabaran lagi. Peraturan Permendagri no 8 tahun 1998 yang merupakan penjabaran dari undang – undang no 24 tahun 1992, sudah menjelaskan tantang hirarki produk perencanaan mulai dari tingkat propinsi sampai rencana teknik ruang kawasan. Akan tetapi produk rencana seperti yang dijelaskan pada peraturan ini masih merupakan produk rencana yang bersifat umum, karena wilayah yang direncanakan mempunyai batas yang saling melengkapi (mempunyai pembagian kawasan yang saling melengkapi) sampai pada rencana teknik ruang. Serta aturan mengenai jangka waktu berlakunya rencana dan kedalaman skala peta tidak di jelaskan. Sehingga peraturan ini di nilai memang sudah tidak layak dipakai. Pada Keputusan Mentri Permukiman Prasarana dan Sarana Wilayah no 327 tahun 2002, produk perencanaan sudah menjabarkan kedalaman masing – masing produk perencanaan kawasan perkotaan yang terkandung didalamnya. Akan tetapi belum mempunyai produk yang mengakomodasi karakteristik perkotaan pada wilayah kabupaten. Sehingga perlu dilengkapi lagi. Thanks
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
Pengertian Umum Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang; diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya. Sementara pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, s ebaran permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kawasan Perkotaan dibedakan atas: a. Kawasan Perkotaan yang berstatus administratif Daerah Kota; b. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten; c. Kawasan Perkotaan Baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah Kawasan Perdesaan menjadi Kawasan Perkotaan; d. Kawasan Perkotaan yang mempunyai bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan. Perencanaan tata ruang Kawasan Perkotaan, secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan s osial ekonomi yang diinginkan. Penanganan penataan ruang masing-masing Kawasan Perkotaan tersebut perlu dibedakan antara satu dengan lainnya. Ada 3 klasifikasi Kawasan Perkotaan yang akan diuraikan dalam Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan ini: a. Kawasan Perkotaan Metropolitan; b. Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kota; c. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten. Sesuai dengan klasifikasi tersebut di atas, maka: • untuk Kawasan Perkotaan Metropolitan, pengaturan pemanfaat an ruang diarahkan bagi keserasian pusat-pusat wilayah maupun kota, yang dipandang dalam rangka keserasian administratif maupun fungsional, dan sifat rencananya menyangkut hal-hal yang strategis; • untuk Kawasan Perkotaan yang merupakan Daerah Kota, kedalaman rencananya bersifat umum; • untuk Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten, diakomodasikan perencanaannya dalam RTRW Kabupaten yang bersifat umum. Selanjutnya kawasan perkotaan yang berstatus Daerah Kota disebut ‘Kota’ Kedudukan dan Jenis Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan • Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya; • Penataan ruang berdasarkan aspek administratif meliputi ruang wilayah Nasional, wila yah
Propinsi, dan wilayah Kabupaten/Kotamadya; • Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Tertentu; • Penataan ruang Kawasan Perkotaan diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota; • Penataan ruang Kawasan Perkotaan meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan.; • Perencanaan tata ruang Kawasan Perkotaan dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan perlu dibedakan dalam 3 jenis rencana dengan tingkat kedalaman yang berbeda: 1) Rencana Struktur, adalah kebijakan yang menggambarkan arahan tata ruang untuk Kawasan Perkotaan Metropolitan dalam jangka waktu sesuai dengan rencana t ata ruang; 2) Rencana Umum, adalah kebijakan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan sertadiprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan; 3) Rencana Rinci, terdiri dari: a. Rencana Detail, merupakan pengaturan yang memperlihatkan keterkaitan antara blok-blok penggunaan kawasan untuk menjaga keserasian pemanfaatan ruang dengan manajemen transportasi kota dan pelayanan utilitas kota. b. Rencana Teknik, merupakan pengaturan geometris pemanfaatan ruang yang menggambarkan keterkaitan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya, serta keterkaitannya dengan utilitas bangunan dan utilitas kota/kawasan (saluran drainase, sanitasi dll). Sesuai dengan tingkatan kedalaman perencanaan tata ruang tersebut, maka produk perencanaan tata ruang kawasan perkotaan meliputi: a. Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan; b. Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; c. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan; d. Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Klasifikasi dan Kriteria Kawasan Perkotaan 2.3.1 Kawasan Perkotaan berdasarkan status pemerintahan dibedakan atas: a) Kawasan Perkotaan yang merupakan Daerah Kota; b) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten, yang terdiri dari ibukota Kabupaten, Kawasan Perkotaan yang sesuai kriteria, termasuk Kawasan Perkotaan Baru (yaitu kawasan yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan); c) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah Otonom yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan. a) Kriteria Kawasan Perkotaan yang merupakan Daerah Kota • Kemampuan ekonomi; merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu Daerah Kota, yang dapat diukur dari: - PDRB (produk domestik regional bruto); - Penerimaan daerah sendiri. • Potensi daerah; merupakan cerminan tersedianya sumber da ya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari: - Lembaga keuangan;
- Sarana ekonomi; - Sarana pendidikan; - Sarana kesehatan; - Sarana transportasi dan komunikasi; - Sarana pariwisata; - Ketenagakerjaan. • Sosial budaya; merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, yang dapat diukur dari: - Tempat peribadatan; - Tempat/kegiatan institusi sosial dan budaya; - Sarana olahraga. • Sosial politik; merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat, yang dapat diukur dari: - Partisipasi masyarakat dalam berpolitik; - Organisasi kemasyarakatan. • Jumlah penduduk; merupakan jumlah tertentu penduduk suatu dae rah. • Luas daerah; merupakan luas tertentu suatu daerah. • Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah; dapat diukur dari: - Keamanan dan ketertiban; - Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan; - Rentang kendali; - Kota yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan; Cara pengukuran kriteria tersebut di atas dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran PP No. 129 tahun 2000. b) Kriteria Umum Kawasan Perkotaan • Memiliki fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau lebih dari 75% mata pencaharian penduduknya di sektor perkotaan; • Memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 jiwa; • Memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 jiwa per hektar; • Memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian moda transportasi. c) Kriteria Kawasan Perkotaan Metropolitan • Kawasan-kawasan Perkotaan yang terdapat di dua atau lebih daerah otonom yang saling berbatasan; • Kawasan Perkotaan yang terdiri atas satu kota i nti berstatus otonom dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk suatu sistem fungsional; • Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan melebihi 1.000.000 jiwa. d) Kriteria Kawasan Perkotaan Baru • Kawasan yang memiliki kemudahan untuk penyediaan prasarana dan sarana perkotaan dengan membentuk satu kesatuan sistem kawasan dengan kawasan perkotaan yang ada; • Kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan fungsi perkotaan; • Kawasan yang terletak di atas tanah yang bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis dan bukan kawasan yang rawan bencana alam; • Kawasan yang tidak mengakibatkan terjadinya konurbasi dengan kawasan perkotaan di sekitarnya; • Kawasan yang sesuai dengan sistem perkotaan berdasarkan Rencana Tata R uang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten;
• Kawasan yang dapat mendorong aktivitas ekonomi, sesuai dengan fungsi dan perannya; • Kawasan yang mempunyai luas kawasan budi daya sekurang-kurangnya 400 hektar dan merupakan satu kesatuan kawasan yang bulat dan utuh, atau satu kesatuan wilayah perencanaan perkotaan dalam satu daerah kabupaten; • Kawasan yang direncanakan berpenduduk sekurang-kurangnya 20.000 jiwa. 2.3.2 Kawasan Perkotaan berdasarkan jumlah penduduk diklasifikasikan menjadi : a) Kawasan Perkotaan Kecil, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 10.000 hingga 100.000 jiwa; b) Kawasan Perkotaan Sedang, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 100.001 hingga 500.000 jiwa; c) Kawasan Perkotaan Besar, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 500.000 jiwa; d) Kawasan Perkotaan Metropolitan, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 1.000.000 jiwa. ali afriandy, S.Si
Pengertian, Fungsi dan Hirarki Rencana Tata Ruang Ruang merupakan sumber daya yang secara kuantitatif jumlahnya terbatas dan memiliki karakteristik yang tidak seragam sehingga tidak semua jenis fungsi dapat dikembangkan pada ruang yang tersedia. Keterbatasan ruang tersebut merupakan dasar dibutuhkannya kegiatan penataan ruang yang terdiri atas perencanaan ruang yang menghasilkan dokumen rencana tata ruang, pemanfaatan ruang yang mengacu pada dokumen tata ruang yang berlaku, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi yang dikembangkan sesuai peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang antara lain dengan menggunakan instrumen perizinan pembangunan. Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya konflik antar-fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, juga ditujukan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Sebagai contoh, dokumen rencana tata ruang menetapkan ruang dengan fungsi perlindungan bencana pada lahan rawan longsor dengan tujuan agar masyarakat dan aktivitas yang mereka kembangkan tidak menjadi korban apabila bencana longsor terjadi. Dalam praktik penyusunan ruang di Indonesia, dokumen tata ruang bersifat hirarkis. Mulai dari dokumen yang bersifat makro yang berlaku pada level nasional hingga dokumen detil yang hanya berlaku pada kawasan tertentu saja. Dokumen tata ruang tersebut adalah:
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ; merupakan dokumen rencana ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia.
Dokumen ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang pada level provinsi dan kabupaten/kota.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) ; merupakan penjabaran RTRWN pada masing-masing provinsi. Dokumen ini berlaku pada masing-masing provinsi yang diaturnya, sebagai contoh RTRW Provinsi Aceh hanya berlaku pada wilayah hukum Provinsi Aceh. Selanjutnya dokumen ini dijabarkan dalam bentuk dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan dokumen detil lainnya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) ; merupakan penjabaran dari dokumen RTRWN dan RTRWP pada level kabupaten/kota. Dokumen ini berlaku pada masing-masing wilayah administratif kabupaten/kota. Sebagai contoh, RTRW Kabupaten Aceh Utara hanya berlaku pada wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara. RTRWK selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk dokumen detil ruang untuk kawasan-kawasan tertentu. Dalam pelaksanaan pembangunan, dokumen RTRWK merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menerbitkan Izin Prinsip dan Izin Lokasi bagi investor/masyarakat pengguna ruang. Rencana Detil Ruang dalam bentuk Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) ; merupakan penjabaran detil dari dokumen RTRWK dan berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Konsep hirarkis dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang digunakan dengan tujuan agar fungsi yang ditetapkan antar-dokumen tata ruang tetap sinergis dan tidak saling bertentangan karena dokumen tata ruang yang berlaku pada lingkup mikro merupakan penjabaran dan pendetilan dari rencana tata ruang yang berlaku pada wilayah yang lebih makro. Sebagai contoh, RTRWN menetapkan kawasan Lhokseumawe dan sekitarnya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan fungsi utama untuk pengembangan kegiatan industri. Kebijakan ini selanjutnya diterjemahkan secara detil melalui pengalokasian fungsi ruang dan pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan industri di dalam dokumen RTRW Provinsi Aceh, RTRW Kabupaten Aceh Utara, dan RDTR Kawasan Perkotaan Krueng Geukueh.
