POLITIK DAN CINTA TANAH AIR DALAM PERSPEKTIF ISLAM
MAKALAH Disusun untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Pendidikan Agama Islam
yang dibina oleh Dr. H. Kholisin, M.Hum
Oleh: kelompok 8
Astrid Amalia Hapsari Putri
130341603390 130341603390
Intan Sartika Risky
130341614811 130341614811
Novi Wulandari
130341614786 130341614786 Offering : B
UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM JURUSAN BIOLOGI April 2014
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara merupakan suatu organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan suatu pedoman atuaupun aturan yang mampu mengatur dan menjadi strategi serta solusi dalam mengatasi segala permasalahan serta mengadakan pembangunan bangsa dan negara. Dalam menjalankan suatu negara diperlukan adanya politik, karena negara merupakan media berperilaku politik dan suatu negara memerlukan adanya politik. Politik merupakan pengetahuan mengenai kenegaraan dengan menerapkan suatu kebijakan atau aturan hukum untuk menangani segala urusan negara baik masalah pemerintahan, kemasyarakatan maupun hal-hal yang mencakup segala aspek kenegaraan. Islam telah menjelaskan berbagai hal mengenai politik dan keterkaitannya dengan negara. Islam juga menjelaskan bagaimana cara berpolitik yang baik yang merupakan bentuk cinta suatu bangsa terhadap negaranya, tujuan politik dalam islam, pandangan umat islam dalam melihat relasi Islam dan Negara, serta institusi khilafah dalam tradisi politik islam.
B. Rumusan Masalah 1.
Apa pengertian politik, politik islam?
2.
Apa tujuan politik dalam Islam ?
3.
Bagaimana pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan Negara ?
4.
Bagaiman intstitusi khilafah dalam tradisi pilitik Islam ?
5.
Bagaimana cinta tanah air menurut Islam ?
C. Tujuan 1.
Mengetahui pengertian politik, politik islam
2.
Mengetahui tujuan politik dalam Islam
3.
Mengetahui pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan Negara
4.
Mengetahui intstitusi khilafah dalam tradisi pilitik Islam
5.
Mengetahui cinta tanah air menurut Islam
BAB II
PEMBAHASAN A. Politik dalam perspektif Islam Politik berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti kota . Secara sederhana , politik merupakan terminology yang merujuk pada kegiatan mengatur pemerintahan suatu Negara. Politik sebagai kata benda mencakup 3 pemahaman , yaitu : pengetahuan mengenai kenegaraan,segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, dan kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah.
Berpolitik terkandung tugas pemeliharaan
(ri’ayah),perbaikan (ishlah),pelurusan (taqwin),pemberian petunjuk (irsyad) dan mendidik / membuat orang menjadi beradab. Politik berkaitan erat dengan Negara karena Negara merupakan media berperilaku politik. Dalam Islam , politik harus netral dari keinginan nafsu dan merupakan wujud fungsi sebagai khalifah Allah. Karena itu , jiwa politik dalam Islam adalah keikhlasan dan keterbukaan,sebab dengan cara ini fungsi
control
terhadap aktivitas pemerintahan akan berfungsi maksimal Politik Islam dikenal juga dengan istilah siyasah syar’iyah.Definisi siyasah syar’iyah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemlasahatan,mencegah
terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang
ditetapkan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat, kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan nash (al-quran dan hadis) dan hanya merujuk pada pendapat para imam mujtahid (Taimiyah,1419 H). Politik dalam Islam bertujuan untuk iqamatud din wa siyasatud dunya, yaitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan
akhirat.
Prinsip-prinsip
politik
Islam
,
misalnya
syura
(musyawarah),adil,amanah,musawah (persamaan), dan ijma’(kesepakatan).
B. VARIASI PANDANGAN UMAT ISLAM DALAM MELIHAT RELASI ISLAM DAN NEGARA
Menurut Al-Mawardi (tt,:5) kepemimpinan politik Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola kebutuhan
duniawi
masyarakat.
Manusia
sebagai
makhluk
social
membutuhkan Negara untuk melakukan kerjasama social dengan menjadikan agama (wahyu) sebagai pedoman. 1. Tipologi Relasi Agama dan Negara a) Tipologi teo-demokrasi Tipologi ini menganggap bahwa agama sekaligus Negara, keduanya merupakan entitas yang menyatu. Kelompok ini juga disebut Islam politik (al-Islam as-Siyasiy) karena menganggap politik sebagai bagian integral dari Islam.Dalam pandangan mereka,jika mereka mengakui keberadaan lembaga lain di luar lembaga pemerintahan syariat Allah, maka mereka musyrik terhadap mulkiyah Allah. Ideologi semacam ini mirip dengan pandangan Maududi bahwa sistem politik didasarkan pada tiga prinsip pokok: tauhid,risalah,khilafah. Yang termasuk dalam tipologi ini adalah Rasyid Ridh, Sayyid qutub, Abul A’la Al-Maududi, Hasan Al-Banna,Mohammad Abduh dan Muhammad Natsir b) Tipologi Sekuler Tipologi ini berpendapat bahwa agama bukanlah Negara.Negara adalah urusan dunia yang pertimbangannya menggunakan akal dan kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja. Agama adalah urusan pribadi dan keluarga. Agama tidak harus diatur oleh Negara dan begitu sebaliknya. Pemikir yang termasuk dalam kategori ini adalah Ali-Abdil Raziq, A.Luthfi sayyid, Muhammad Ahmad Khalafullah , Muhammad Sa’id Al Asymawi , Faraj Fauda,Abdurrahman Wahid dan mantan presiden Soekarno. c) Tipologi Moderat Tipologi moderat(al-mutawassith) , mereka berparadigma substantivistik. Aliran
ini
berpendirian
bahwa
Islam
tidak
mengatur
sistem
ketatanegaraan,tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan
bernegara.Menurut kelompok ini,tidak ada nash pun dalam Alquran yang memerintahkan didirikannya sebuah Negara Islam. Aliran moderat juga disebut dengan aliran neo-modernisme. Menurut Greg Barton, ada 5 ciri yang menonjol dari aliran neo modernisme, yaitu : 1. Gerakan pemikiran progresif yang mempunyai sikap positif terhadap modernitas,perubahan,dan pembangunan 2. Membela ide-ide liberal barat, tetapi juga mengajukan argumentasi bahwa islam juga mempunyai kepedulian yang sama terhadap ideide Barat seperti demokrasi dan HAM. 3. Mengarfirmasi semangat sekularisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena menurutnya al-Quran dan hadis tidak pernah menyuruh mendirikan Negara Islam 4. Mengedepankan pemahaman Islam yang terbuka , inklusif dan liberal, khususnya dalam merespon pluralism masyarakat 5. Selalu berijtihad dalam membuat sintesisi antara khazanah pemikiran
Islam
tradisional
dengan
gagasan-gagasan
Barat
mengenai ilmu-ilmu social dan humaniora 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Terkait dengan pemerintahan
Indonesia, NKRI dari sudut
pandangan agama adalah sah karena presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali RA menjadi khalifah. Empat pilar Kebangsaan terdiri atas Pancasila,UUD 1954, NKRI,Bhineka Tunggal Ika,sebenarnya merupakan formulasi final umat Islam Indonesia dari segala upaya mendirikan Negara dan membentuk pemerintahan.Empat pilar
kebangsaan ini
selaras
dengan prinsip-prinsip
Islam.Prinsip-prinsip dasar politik Islam meliputi : 1.
Prinsip Amanah
2.
Prinsip Keadilan
3.
Prinsip Ketaatan
4.
Prinsip Musyawarah
dasar
politik
Amanah
adalah
segala
yang
dipercayakan
orang,berupa
perkataan,perbuatan,harta dan pengetahuan atau segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dieinya dan orang lain (Jauhari,tt : 54). Prinsip ini menghendaki agar pemerintahan melaksakan tugasnya dengan sebaik-baiknya,meliputi tanggung jawab manusia terhadap Allah, terhadap sesamanya
dan
terhadap
diri-sendiri(Al-Maraghi,1979:70)
.
Setiap
pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya. Prisnsip keadilan berkaitan dengan keadilan social bagi seluruh manusia,tanpa pandang golongan dan jabatan.Prinsip ketaatan,maksudnya dalam menjalankan politik,hendaknya mengikuti hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman:
Ketaatan berarti ikut berpartisipasi dalam upaya mendukung pemerintahan dan melaksanakan serta mensosialisasikan ajaran agama Islam (Shihab,1999 :427). Prinsip musyawarah diperlukan agar para penyelenggara Negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar fikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat guna mencapai yang terbaik untuk semua (Shihab,1999:429) C. INSTITUSI KHILAFAH DALAM TRADISI POLITIK ISLAM Khilafah
dalam
bahasa
Arab
berarti
penggantian.
Kata
ini
mengingatkan orang pada kata khalifah (pengganti,pengatur,wakil) yang ada dalam Q.S Al-Baqarah : 30
Ingatlah
ketika
tuhanmu
berfirman
kepada
para
malaikat
:
“Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah dimuka bumi” Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak mempunyai konotasi politik maupun Negara , melainkan berkonotasi dengan wakil,pengatur,pengganti dan yang sejenis. Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pemimpin dalam sistem ini disebut khalifah. Dewasa ini,khilafah banyak digunakan oleh kelompok muslim tertentu untuk mewakili cita-cita mereka dalam mewujudkan tatanan masyarakat dunia yang berdasarkan syariat Islam.Dalam Konteks pemahaman kelompok Hizbut Tahrir,khilafah dalam konteks pemberlakuan syariat Islam tidak harus terikat oleh Negara. Harakat khilafah bersifat lintas Negara dengan institusi
mondial(Internasional)
sebagai
cita-cita
yang
ingin
terus
diwujudkan.Tidak semua ahli setuju bahwa khilafahitu merupakan konsep yang mempunyai rujukan tekstual dalam sumber umat Islam (Al-Quran dan hadist) karena khilafah bersifat ijtihadiyyah (pemikiran) Pada QS. An-Nissa : 58-59 tersirat pengertian bahwa kewajiban pemimpin adalah melayani rakyat dengan memegang teguh amanah yang telah diberikan oleh mereka dan menegakkan keadilan. Adapun kewajiban rakyat adalah menaati Allah dan Rasul-Nya
dan pemimpin yang sudah
mereka tetapkan sendiri,dengan catatan tidak menyimpang dari hukum Allah.
Dari segi proses ,pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah berdasarkan sistem baiat atau sistem demokrasi dengan berdasarkan pada al-amru syuro bainahum.Penyelenngaraan roda pemerintahan pada masa Abu Bakar bersifat sentral,kekuasaan legislative,eksekutif,dan yudikatif terpusat di tangan khalifah (Yatim,2008:36).Kebijakan politik Abu Bakar menunjuk Umar dengan meminta pendapat para sahabat menunjukkan bahwa asas musyawarah tetap menjadi prinsip utama dalam suksesi pergantian kekhalifahan(supriyadi,2008:76) Meskipun garis keturunan menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan khalifah,namun pertimbangan utama adalah kecakapan dalam memimpin,mampu memberikan perlindungan
dan menegakkan keadilan
diantara mereka (Donner,1981). Bagi mayoritas Sunni,pemilihan pemimpin selayaknya dilakukan melalui prosedur syura (consensus) yang dilakukan oleh para wakil rakyat dalam satu majlis syura (lembaga legislatif). Pemilihan ini berpijak pada QS. Al-Syura : 38 dan Ali Imran : 159 yang menyandarkan pemilihan
pada asas musyawarah
Realitas
social
masyarakat
Indonesia
memiliki
dan
mengakui
keberadaan 5 agama.Konsep-konsep politik masa silam harus dilihat dan diletakkan pada semangat zamannya.Urusan pemerintahan, termasuk dalam urusan duniawi dan masalah khilafah adalah masalah ijtihadiyah dan bukan tauqifiyah.Institusi politik Islam hendaknya memberikan maslahat kepada orang banyak.Setiap pergerakan dan perjuangan keislaman
hendaknya
diiringi dengan kearifan sifat agar tidak menimbulkan gejolak dan benturan benturan destruktif,melainkan perjuangn yang bernilai efektif atau maslahah dan rahmatan lil alamin
D. CINTA TANAH AIR MENURUT ISLAM Cinta tanah air merupakan tabiat alami manusia (fitrah) karena dari tanah air itulah manusia dilahirkan, dibesarkan, dididik dan disayang. Cinta tanah air menimbulkan rasa nasionalisme, yaitu kesadaran dan
semangat cinta tanah air, memiliki rasa nasionalisme, solidaritas yang tinggi kepada bangsa dan Negara. Nasionalisme dalam arti luas adalah paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya. Dengan demikian, nasionalisme memegang prinsip – prinsip kebersamaan, persatuan, kesatuan, dan demokrasi. Cina tanah air akan menimbulkan sikap patriotism, gagah berani, pantang menyerah dan rela berkorban. Perwujudan sikap patriotism adalah menegakkan hokum, kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, dll. Indonesia merupakn bangsa yang besar, memiliki beragam budaya, memiliki identitas atau lambang Negara, memiliki semangat berkorban untuk Negara, melindungi dan memelihara lingkungan hidup, dan mengisi kemerdekaan dengan nilai – nilai luhur. Nilai luhur yang perlu dipertahankan adalah mempertahankan serta mawas diri dalam setiap perbuatan (Kansil dan Kansil, 2011:151-159) Diantara bukti ajaran islam tentang cinta atanah air adalah sikap Rasulullah terhadap tanah kelahirannya. Rasullullah SAW bersabda ketika akan meninggalkan kota Makah sebagai tanah kelahirannya: Dari Abdullah bin Abbas RA Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh engkau adalah bumi Allah yang paling baik, alangkah besarnya cintaku pada mu (Kota Makah), kalaulah bukan karena penduduknya mengusirku darimu, maka pasti aku tidak akan pernah meninggalkanmu.” Dan sesampainya di Madinah beliau berdo’a agar beliau diberikan rasa cinta pula kepada Madinah: “ Ya Allah, ceritakanlah kota Madinah kepada kami, sebagai mana engkau menceritakan kota Makah kepada kami, bahkan lebih.” (HR bukhari, Malik, dan Ahhmad) Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, Beliau solat menghadap ke baitul Maqdis, tetapi setelah enambelas bulan beliau rindu kepada Makkah dan Ka’bah. Beliau sering melihat langit berdo’a dan menunggu turunnya
wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah hingga akhirnya terkabul. Hal ini dijelaskan dalam Qs. Al – Baqarah :144
Kecintaan Rasulullah kepada tanah air (kota Makkah) diwujudkan dalam bentuk islah atau perbaikan seluruh tatanan kehidupan yang diawali dengan perbaikan akidah. Cinta tanah air tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah, tetapi juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Islam mengajarkan umatnya untuk mengikuuti jejk Nabi Ibrahim. Dijelaskan dalam QS An – Nahl: 123 dan Ali Imran: 95. Nabi Ibrahim berdo’a untuk tanah airnya: 1. Menjadi Negeri yang aman sentosa 2. Penduduknya dikaruniai rezeki 3. Penduduknya iman kepada Allah dan hari akhir
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Politik
merupakan
pengetahuan
mengenai
kenegaraan
dengan
menerapkan suatu kebijakan untuk menangani segala urusan negara. Politik dalam islam adalah pengaturan urusan pemerintahan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat 2. Tujuan islam dalam politik adalah menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat 3. Negara merupakan wadah atau fasilitas untuk mengadakan interaksi maupun kerjasama sosial dengan menjadikan agama (wahyu) sebagai pedoman untuk merealisasikannya. 4. Isntitusi Khilafah dalam Islam merujuk pada sistem pemerintahan Islam yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah SAW dengan melakukan perhantian pemimpin berdasarkan syariat Islam seperti bermuswarah atau dengan jalan demokrasi. 5. Cinta tanah air menurut islam adalah suatu bentuk cinta tanah air yang membuat insan memiliki rasa patriotisme dan nasionalisme untuk berjuang demi kemajuan negaranya
DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Zainal Abidin.1977.Konsepsi Politik Dan Ideologi Islam, Jakarta : Bulan Bintang Al Ghazali, Imam.1988.Al-Iqtishad fil I’tiqad: Taqdim, Ta’liq dan Syarah Abd. AlAziz Saif Al Nashr. Cet.I. Cairo:T.p. Al-Ashmawy, M.S.1996.Al-Islam As-Siyasy.Kairo:Madbuly al-Saghir Al-Mawardi. Al-Ahkam As-Sulthaniyah. Tt. Beirut: Darul Fikr. Amsir, Achmad Abdi. Pandangan Islam terhadap Politik. http://www.unhas.ac.id Asad, M.1980.The Message of the Qur’an.Gibraltar:Darul Andalus Assyaukanie, Lutfi. Perlunya mengubah Sikap Politik kaum Muslim. http://islamlib.com Azza, Mudaimullah.2011.Khilafah dalam Perspketif Aswaja: Diskursus antara Idealisme dan kemaslahatan. http:// www.piss-ktb.com C.S.T kansil dan C.S.T Kansil.2011.empat Pilar Berbangsa dan Bernegara.Jakarta:Rineka Cipta. Chalik,Abdul.2012.Islam dan Kekuasaan. Yogyakarta:Inter Pena Donner, fred.1981. The Early Islamic Conquests.Priceton University Press. Ghazali, A.M.2002.”Menolak Politik Islam” dalam Jurnal tashwirul Afkar:Demoralisasi Syariat.Jakarta: LAKPESDAM Gove, P.B.1961. Webster’s third new International Dictionary of English Language. Springfield, Massachusets: G.&C. Merriam Company Hamim, Thoha.2004. Islam dan NU di bawah Tekanan Problematika Kontemporer. Surabaya: Diantama. Iqbal, Muhammad dan Amin Husaen Nasution.2010.Pemikiran Politik Islam:Dari masa klasik Hingga Kontemporer.Jakarta:Prenada Media Group
Isybah,Ahmad.2013.Tipologi pemikiran relasi Islam dan Negara, dalam http:// ahmadisybahblogspot.com Kamil,Sukron.2013.Pemikiran Politik Islam Tematik.Jakarta:Kencana Khan, Q.1082.Political Concept in the Qur’an.Lahore:Islamic Book Foundation Maraghi, A.M.1974.Tafsir Al-Maraghi.Beirut: Darul Fikri Masdar, Umaruddin.1999. Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar Ridwan, M.Dahlan.2006.”Politik, Demokrasi, dan HAM menurut Islam” da lam Aktualisasi pendidikan Islam: Respon atas Problematika kontemporer.Pasuruan:Hilal Salim, A.M.1994.Fiqh Siyasah:Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam AlQur’an.Jakarta:LSIK Shihab, M.Quraish.1994. Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudhu’I atas Berbagai Persoalan Umat.Bandung:Mizan Supriyadi, Dedi,2008,”Sejarah peradapan Islam”, Cet. 10, Bandung, Pustaka Setia Syalabi, A,2007,”Sejarah dan Kebudayaan Islam 1”, Cet. Ke -7, Pustaka al-Husna Baru Taimiyah, Ibnu.As-Siyasah Asy-Syar’iyyah.1419 H.Riydh:Wizarat Asy-Syu’un al-islamiyah wal Auqaf Tohir, Rahmat.,dkk.2001.Teori Politik Islam.Jakarta:Gema Insan Press Yatim, Badri,2008,”Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II”, Jakarta , Rajawali Pres
