makalah PSDA

Teknik Sipil – S1 FPTK UPI

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Yang dimaksud dengan sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Sumber daya air merupakan sumber daya alam karunia Allah SWT, yang sangat diperlukan oleh manusia sepanjang masa dan menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusia yang sangat penting. Semua kegiatan kehidupan manusia dari pangan hingga industri memerlukan air dengan kuantitas yang cukup dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Air tidak hanya diperlukan sebagai kebutuhan pokok untuk kehidupan tetapi juga dipergunakan sebagai komoditi ekonomi (Isnugroho, 2005: 88). Sumber daya air yang terdiri atas air, sumber air, dan daya air memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di segala bidang baik sosial, ekonomi, budaya, politik maupun ketahanan nasional. Dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air (untuk selanjutnya nanti akan disebut dengan UU No.7 Tahun 2004) juga sudah ditegaskan bahwa pada hakekatnya air tersebut mempunyaI fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan. li ngkungan. a. Fungsi sosial yang dimaksud dalam UU No.7 tahun 2004 ini adalah pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan umum (minum, memasak, mencuci, mandi, dan pertanian); b. fungsi lingkungan adalahpemanfaatan sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan flora dan fauna; c. fungsi ekonomi adalah pemanfaatan sumber daya air untuk menunjang kegiatan usaha (pasal 4 dan penjelasannya). 1.1.1. Wawasan Pengembangan Sumber Daya Air

Pengembangan sumber daya air adalah merupakan upaya pendayagunaan sumber-sumber air secara terpadu dengan upaya pengelolaan, pengendalian dan pelestariannya. Wawasan pengembangan sumber daya air adalah cara pandang

Pendayagunaan Sumber Daya Air | 1

The world's largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.










atau cara memahami daripada upaya pendayagunaan sumber-sumber air secara terpadu melalui kegiatan pengelolaan, pengendalian, dan pelestariannya. Peningkatan kebutuhan akan air telah menimbulkan eksploitasi sumber daya air secara berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan sumber daya air yang pada gilirannya menurunkan kemampuan pasokan air. Gejala degradasi fungsi lingkungan sumber daya air ditandai dengan fluktuasi debit air di musim hujan dan kemarau yang semakin tajam, pencemaran air, berkurangnya kapasitas waduk dan lainnya. Disamping tantangan fisik tersebut, pengelolaan sumber daya air juga mengalami tantangan dalam penanganannya seperti tidak tercukupinya dana operasi dan pemeliharaan, lemahnya kordinasi antar instansi terkait dan masih kurangnya akuntabilitas, transparansi serta partisipasi para pihak (stakeholders) yang mencerminkan good governance dalam pengelolaan sumber daya da ya air. Sementara itu seiring dengan semangat reformasi disektor publik seperti good governance, akuntabilitas publik, otonomi daerah dan pemberdayaan keuangan daerah sebagaimana telah diamanatkan oleh TAP – TAP MPR dan UU no.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU no. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada awal milenium ketiga ini telah terjadi pula pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya air, yang dulunya pengelolaan secara sektoral berubah menjadi pengelolaan secara holistik, komprehensif dan terpadu. Pengelolaan kebutuhan atau alokasi air tidak saja untuk pertanian, domestik, perkotaan, industri dan kebutuhan lainnya tetapi air juga sebagai komoditas ekonomi yang memiliki fungsi sosial yang berwawasan lingkungan. Pengembangan organisasi pengelola air diharapkan dapat menuju ke desentralisasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pembiayaan sumber daya air. 1.2. Rumusan Masalah

Air merupakan sumber daya yang sampai saat ini belum dapat digantikan










pelestarian fungsinya dalam memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Air adalah sumber daya alam yang mutlak diperlukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, dan mempunyai arti serta peran penting bagi berbagai sektor kehidupan. Air merupakan sumber daya yang bersifat multi sektoral. Semakin maju tingkat penghidupan masyarakat dan semakin canggih teknologi yang digunakan, serta semakin banyak bermunculan industri yang membutuhkan air, sedangkan jumlah air semakin lama relatif berkurang. Apabila semula air banyak digunakan hanya untuk keperluan minum minum dan dan rumah tangga lainnya, kebutuhan irigasi dan transportasi, namun di dalam perkembangannya air juga banyak digunakan untuk proses industri, baik untuk bahan produksi maupun sebagai pendingin mesin-mesin. Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya pengembangan daerah pengaliran sungai /wilayah sungai untuk pelayanan penyediaan air masyarakat dan pengaturan perencanaan, pengembangan dan penggunaan air

dan pemanfaatannya di berbagai sektor. Diundangkannya

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Berdasarkan uraian di atas, diperlukan kegiatan pendayagunaan sumber daya air

yang lebih mudah mudah dilaksanakan dan memberikan memberikan arahan dengan

keterlibatan peran serta masyarakat secara berkelanjutan.

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini, diantaranya : a. Mengetahui kegiatan-kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air b. Mengetahui cara memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan c. Mengetahui wilayah-wilayah yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan melakukan kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air










BAB II PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal, berhasilguna dan berdayaguna. Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan : penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan Sumber Daya Air dengan mengacu pada pola pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan pada setiap sungai. Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan, mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil. Pendayagunaan sumber daya air dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan secara terpadu dan adil antar sektor atau antar wilayah, wila yah, maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerjasama. Pendayagunaan Sumber Daya Air didasarkan pada: air hujan, air permukaan, air tanah dgn mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial guna mewujudkan keadilan memperhatikan prinsip pemanfaatan air membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air, dan melibatkan peran masyarakat. 2.2. Pasal-pasal Mengenai Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pasal-pasal yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan sumber daya air, yaitu: 1. Pasal 26 Pendayagunaan Sumber Daya Air

a) Dilakukan melalui kegiatan : Penatagunaan,Penyediaan, Penggunaan, Pengembangan, dan Pengusahaan SDA dengan mengacu pada pola










b) Ditujukan

untuk

:

Memanfaatkan

SDA

secara

berkelanjutan,

Mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil. c) Pendayagunaan sumber daya air dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. KEGIATAN PENDAYAGUNAAN SDA

1. Pendayagunaan SDA diselenggarakan secara terpadu dan adil antar sektor atau antar wilayah, maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerjasama 2. Didasarkan pada: Air hujan, Air permukaan, Air tanah dgn mengutamakan pendayagunaan air permukaan. 3. Setiap orang WAJIB mengunakan air se-HEMAT s e-HEMAT mungkin 4. Pendayagunaan SDA dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial guna mewujudkan keadilan memperhatikan prinsip pemanfaatan air membayar biaya jasa pengelolaan SDA, dan Melibatkan peran masyarakat 2. Pasal 27 Penatagunaan Sumber Daya Air

Dimaksudkan untuk menetapkan Zona Pemanfaatan Sumber Air peruntukan air pada sumber air ZONA PEMANFAATAN SUMBER AIR. Zona ini digunakan sebagai acuan untuk : Penyusunan atau perubahan RT/RW, Rencana pengelolaan SDA pada wilayah sungai yang bersangkutan Penetapan zona pemanfaatan sumber air dilakukan dengan : Mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya Menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis










Memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan Melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan dan Memperhatikan fungsi kawasan 3. Pasal 28 Peruntukan air pada Sumber air

Penetapan peruntukan air pada sumber air adalah pengelompokan penggunaan air yang terdapat pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air termasuk baku mutunya, misalnya mengelompokkan penggunaan sungai ke dalam beberapa ruas menurut beberapa jenis golongan penggunaan air untuk keperluan air baku untuk rumah tangga, pertanian, dan usaha industri. Pelaksanaannya pada tiap daerah dilaksanakan dengan memperhatikan: Daya dukung sumber air Jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya pert umbuhannya Perhitungan dan proyeksi kebutuhan SDA Pemanfaatan air yang sudah ada. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air mengalokasikan zona untuk fungsi lindung l indung dan budi daya 4. Pasal 29-31 Penyediaan Sumber Daya Air

Dimaksudkan untuk : memenuhi kebutuhan air dan daya air memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas. Penyediaan sumber daya air dalam setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyediaan












penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan. Penyediaan sumber daya air direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan sebagai bagian dalam rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah/Pemda dapat mengambil tindakan penyediaan SDA untuk: memenuhi kepentingan yang mendesak berdasarkan perkembangan keperluan, dan Keadaan setempat. 5. Pasal 32-33 Penggunaan Sumber Daya Air

Ditujukan untuk : pemanfaatan sumber daya air, dan prasarananya sebagai media dan/atau materi. Pelaksanaannya sesuai dengan : penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan. Penggunaan air untuk : memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan melalui prasarana SDA harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana yang bersangkutan. Apabila dalam penggunaannya menimbulkan kerusakan pada sumber air, yang bersangkutan WAJIB mengganti kerugian. Setiap orang/badan usaha dalam penggunaan air berupaya menggunakannya secara: daur ulang ulan g dan menggunakan kembali air. Dalam keadaan memaksa (bersifat darurat), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air untuk : kepentingan konservasi, (misal: penggelontoran sumber air di perkotaan dg tingkat pencemaran sangat










keperluan lainnya (kegiatan konstruksi). Pelaksanaan pengembangan SDA tanpa harus merusak lingkungan. Diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan

SDA

dan

RTRW

yang

telah

ditetapkan

dengan

mempertimbangkan : Daya dukung SDA, Kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat, Kemampuan pembiayaan, dan Kelestarian keanekaragaman hayati dalam SDA. Pelaksanaannya dilakukan melalui konsultasi publik, dengan tahapan survei, investigasi, perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup, dan ekonomi. Potensi dampak yang mungkin timbul akita pelaksanaan pengembangan SDA harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait pada tahap perencanaan. Jenis Pengembangan SDA : Air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya. Yang dimaksud dengan sumber air permukaan lainnya, antara lain, situ, embung, ranu, waduk, telaga. dan mata air (spring water) : Air tanah pada cekungan air tanah, Air hujan, Air laut yang berada di darat. Air Permukaan

Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan Air Tanah

Merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan










Cuaca : upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca. Pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca dapat dilaksanakan oleh Badan usaha dan perseorangan setelah memperoleh izin dari Pemerintah. Air Laut

Pengembangan Fungsi Dan Manfaat Air Laut. Dilakukan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup, untuk keperluan usaha tambak dan sistem pendinginan mesin. Badan usaha dan perseorangan dapat melakukan usaha pengembangan air laut setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga Dilakukan dengan mengembangkan sistem penyediaan air minum. Menjadi

tanggung

jawab

Pemerintah

dan

Pemerintah

Daerah.

Penyelenggaranya : Badan usaha miliki negara dan atau badan usaha milik daerah. Dapat melibatkan Kopersi, badan usaha swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum : terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan, dan meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum. Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum diselenggarakan secara










>Pemerintah Provinsi, Utuh pada satu kabupaten/kota > Pemerintah Kabupaten/Kota ybs. Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air, dengan kewenangan dan tanggung jawab tetap pada pemerintah. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, atas supervisi pemerintah dan melibatkan masyarakat. Pengembangan Sda Utk Industri & Pertambangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air baku dalam proses pengolahan dan/atau eksplorasi. Pengembangan Sda Utk Keperluan Ketenagaan, keperluan ketenagaan misalnya menggunakan air sebagai penggerak turbin pembangkit listrik atau sebagai penggerak kincir. Dilakukan untuk memenuhi keperluan sendiri dan untuk diusahakan lebih lanjut. Memenuhi keperluan sendiri adalah penggunaan tenaga yang dihasilkan

hanya

dimanfaatkan

untuk

melayani

dirinya

sendiri/kelompoknya sendiri, sedangkan untuk diusahakan lebih lanjut adalah penggunaan tenaga yang dihasilkan tidak hanya untuk keperluan sendiri tetapi dipasarkan kepada pihak lain. Pengembangan Sda Air Utk Perhubungan, dilakukan pada sungai, danau, waduk, dan sumber air lainnya. Contoh Pengembangan sumber daya air untuk perhubungan antara lain untuk media transportasi misalnya untuk lalu lintas air dan pengangkutan kayu melalui sungai. 7. Pasal 45-49 Pengusahaan Sumber Daya Air










oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha pemerintah (bukan badan usaha pengelola sumber daya air wilayah sungai) atau swasta berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Bentuk-Bentuk Pengusahaan, hrs sesuai persyaratan dalam perizinan: Penggunaan air pada suatu lokasi Pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu (wisata air, olahraga arung jeram, atau lalu lintas air) Pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu (penggerak turbin pembangkit listrik atau sebagai penggerak kincir) Pengaturan dan Penetapan Alokasi Air Pada Sumber Air

Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan SDA oleh badan usaha atau perseorangan. Alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air pada saat penetapan alokasi. Alokasi air untuk pengusahaan SDA didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan, dengan tetap memperhatikan alokasi air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.












Pengawasan Mutu Pelayanan

Pemerintah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas : Badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air dan badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin pengusahaan sumber daya air. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi (menyerap, mempelajari dan mendalami objek pengaduan dan merespon secara proporsional/wajar) pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan. Badan usaha dan perseorangan WAJIB ikut serta melakukan kegiatan konservasi SDA dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Rencana pengusahaan SDA dilakukan melalui konsultasi publik. Pengusahaan SDA diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah Syarat Pengusahaan SDA Pengusahaan SDA dlm suatu wil sungai yg dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi (misalnya pipa) hanya dapat digunakan utk wil sungai lainnya bila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi keperluan penduduk pd wil sungai ybs.










Rambu pengaturan mengenai Pengusahaan SDA

KETENTUAN UU No.11/1974 UU No. 7/2004 ttg SDA Syarat bagi pihak swasta untuk melaksanakan pengusahaan SDA Cukup dg ijin dari pemerintah, dan berpedoman pada asas usaha bersama dan kekeluargaan (pasa11) 1. Ijin dari pemerintah (ps 45 ayat 3) 2. Tidak boleh meliputi seluruh WS (ps 45 ayat 4). 3. Berdasarkan rencana alokasi air. (ps 46 ayat 2) 4. Melalui konsultasi publik (ps 47 ayat 4) 5. Dilarang ditransfer keluar WS, kecuali SDA pada WS ybs surplus. (ps 48 ayat 1) Kewajiban pihak swasta dalam pelaksanaan pengusahaan SDA Tidak mengatur 1. Memperhatikan fungsi sosial dan kelestariannya (ps 45 ayat 1) 2. Wajib ikut serta melakukan konservasi dan meningkatkan kesejahteraan masy di sekitarnya. (ps 47 ayat 3) 3. Mendorong keikut sertaan UKM (ps 47 ayat 5)










PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

1. Dilakukan secara menyeluruh men yeluruh yang mencakup upaya PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,, dan PEMULIHAN. (pasal 51 ayat PENANGGULANGAN a yat 1) 2. Menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat. (pasal 51 ayat 3) 3. Mengutamakan upaya PENCEGAHAN melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam POLA pengelolaan sumber daya air. (pasal 51 ayat 2) 4. Upaya PENCEGAHAN lebih diutamakan pada KEGIATAN NONFISIK. (pasal 53 ayat 2) 5. Kegiatan NONFISIK adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. (penjelasan pasal 53 ayat 2) Pengendalian Daya Rusak Air: Pencegahan, Penanggulangan, Dan Pemulihan (Pasal 51)










3. Pengendalian daya rusak air menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat. Larangan Usaha Mengakibatkan Terjadinya Daya Rusak Air (Pasal 52) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air Cara Pencegahan (Pasal 53) 1. Pencegahan dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai. Yang dimaksud dengan : kegiatan fisik adalah pembangunan sarana dan prasarana serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan/ bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air, kegiatan nonfisik adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai adalah penyelarasan antara










2. Penanggulangan dilakukan secara terpadu oleh instansi-instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 3. Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tanggung Jawab (Pasal 55) 1. Penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah 2. Bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional ditetapkan dengan keputusan presiden Tindakan Darurat (Pasal 56) Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan/atau bupati/walikota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air. Keadaan yang membahayakan merupakan keadaan air yang luar biasa yang melampaui batas rencana sehingga jika tidak diambil tindakan darurat












1. Pengendalian daya rusak air dilakukan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 2. Ketentuan mengenai pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Abrasi pantai? 

Penanggulangan daya rusak air: dilakukan dengan mitigasi bencana.



Penanggulangan secara terpadu oleh instansi-instansi terkait dan












Pembangunan dam atau tanggul untuk mengontrol banjir sehingga pada nantinya tidak menimbulkan kerugian masyarakat, bangunan dan instansi lain, persediaan pangan, alat-alat produksi dan penghidupan dan lain-lain.



Pengontrolan titik/daerah rawan gerakan tanah pada musim kemarau.



Segala upaya dalam mengantisipasi kekeringan: misal identifikasi, rencana tindak, tindak, menyiapkan cadangan air

Mitigasi (REDUKSI) Ú Tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mereduksi dampak bencana baik dampak ke komunitas (jiwa), harta benda maupun dampak ke infrastruktur.










Mitigasi akan menjadi lebih efektif jika tindakannya tentang keamanan terhadap bencana disebarluaskan melalui perbedaan yang banyak atas aktivitas menyeluruh. Tindakan mitigasi aktif yang mengandalkan pada dorongan akan lebih efektif daripada tindakan pasif yang berdasarkan hukum dan pengendalian terbatas. Mitigasi harus terintegrasi dan tidak terisolasi dari elemen perencanaan bencana terkait, seperti kesiap siagaan, pertolongan dan rekonstruksi. Institusionalisasi

Tindakan mitigasi harus berkelanjutan sehingga mencegah keresahan masyarakat dalam jangka panjang antara bencana besar.










BAB III PENUTUP a.

Kesimpulan

Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal, berhasil guna dan berdayaguna. Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan : penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan Sumber Daya Air. Hal ini telah tercantum dalam UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur

makalah PSDA

Recommend Documents