makalah GEOPOLITIK INDONESIA.docx

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya akhirnya kami dari pihak penyusun dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan membahas Geopolitik Indonesia dalam bentuk makalah. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Dosen sebagai bahan pertimbangan nilai.

Dalam penyusunan makalah ini, tidak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu khususnya dari rekan-rekan sekelompok kami sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik, walaupun ada beberapa hambatan yang kami alami dalam penyusunan makalah ini. Namun, berkat motivasi yang disertai kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya dapat teratasi.

Semoga makalah ini, dapat bermanfaat dan menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca. Dan apabila dalam pembuatan makalah ini terdapat kekurangan kiranya pembaca dapat memakluminya. Akhir kata dengan kerendahan hati, kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan makalah ini. Sekian dan terima kasih.

Penyusun

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam hubungan dengan kehidupan manusia dalam suatu Negara dalam hubungannya dengan lingkungan alam, kehidupan manusia di dunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai wakil Tuhan (khlifatullah) di bumi yang menerima amanatnya untuk mengelola kekayaan alam. Sebagai hamba Tuhan mempunyai kewajiban untuk beribadah dan menyembah Tuhan sang pencipta dengan penuh ketulusan. Adapun sebagai wakil Tuhan di bumi, manusia dalam hidupnya berkewajiban memelihara dan dan memanfaatkan segenap karunia kekayaan alam dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan hidupnya. Kedudukan manusia tersebut mencakup tiga segi hubungan, yaitu: Hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia, dan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya. Bangsa Indonesia sebagai umat manusia religious dengan sendirinya harus dapat berperan sesuai dengan kedudukan tersebut. Sebagai Negara kepulauan dengan masyarakatnya yang beraneka ragam, Negara Indonesia memiliki unsure-unsur kekuatan dan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategi dan kaya akan sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara. Dalam pelaksanannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara. Sehingga kelompok kami menjadikan kasus Selat Malaka yang menjadi Studi kasus dalam tugas kelompok ini.

B. Rumusan masalah Dari latar belakang yang telah ada, penulis merumuskan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Apa yang dimaksud dengan geopolitik Indonesia dan wawasan Nusantara? 2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi wawasan Nusantara? 3. Bagaimanakah Perkembangan wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya? 4. Apakah Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara? 5. Bagaimanakah kedudukan dan implementasi dari wawasan Nusantara? 6. Bagaimanakah hubungan wawasan Nusantara dan ketahan Nasional? 7. Apa yang menjadi salah satu studi kasus terkait tema, dimana hal itu merupakan informasi terkini pada bangsa Indonesia? C. Tujuan 1. Mahasiswa mengetahui apakah arti dari Geopolitik Indonesia dan wawasan Nusantara 2. Mahasiswa mampu menjelaskan factor apa saja yang mempengaruhi wawasan Nusantara 3. Mahasiswa dapat mengetahui perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya 4. Mahasiswa mampu menjelaskan Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara 5. Mahasiswa dapat mengetahui kedudukan dan implementasi dari wawasan nusantara 6. Mahasiswa dapat mengetahui hubungan wawasan Nusantara dan ketahanan Nasional 7. Mahasiawa dapat mengetahui studi kasus terkait Geopolitik Indonesia

BAB II PEMBAHASAN

1. Geopolitik Indonesia A. Pengertian Geopolitik Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara. Sebaliknya, politik Negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi Negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara.

Sebagai Negara kepulauan, dengan masyarakat yang berbhinneka, Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin pada momentum sumpah pemuda tahun 1928 dan kemudian dilanjutkan dengan perjuangan kemerdekaan yang puncaknya terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai system kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi UndangUndang Dasar 1945. dalam pelaksanaannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah

wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut dengan wawasan nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan

dalam

pengertian

secara

keseluruhan

(Suradinata;

Sumiarno:

2005).

B. Pengertian Wawasan Nusantara Istilah wawasan berasal dari kata „wawas‟ yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata „mawas‟ yang berarti memandang, meninjau, atau melihat, atau cara melihat.sedangkan istilah nusantara berasal dari kata „nusa‟ yang berarti diapit diantara dua hal. Istilah nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara samudra Pasifik dan samudra Indonesia, serta diantara benua Asia dan benua Australia.

Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara 1. Wilayah (Geografi) a. Asas Kepulauan (Archipelagic Principle) Kata „Archipelago‟ dan „Archipelagic‟ berasal dari kata Italia „Archipelagos‟. Akar katanya adalah „archi‟ yang berarti terpenting, terutama, dan „pelagos‟ berarti laut atau wilayah lautan. Jadi, „Archipelago‟ berarti lautan terpenting. Istilah „Archipelago‟ adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat penyerapan bahasa barat, sehingga Archipelago selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau. Lahirnya asas Archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsure perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Asas dan wawasan kepulauan ini dijumpai dalam pengertian the Indian Archipelago. Kata Archipelago pertama kali dipakai oleh Johan Crawford dalam bukunya the history of Indian Archipelago (1820). Kata Indian Archipelago diterjemahkan kedalam bahasa Belanda Indische Archipel yang semula ditafsirkan sebagai wilayah Kepulauan Andaman sampai Marshanai.

b. Kepulauan Indonesia

Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederlandsch oostindishe Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama yang dipakai, yaitu „Hindia Timur‟, „Insulinde‟ oleh Multatuli, „nusantara‟. „indonesia‟ dan „Hindia Belanda‟ (Nederlandsch-Indie) pada masa penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia sangat mencintai nama „Indonesia‟ meskipun bukan dari bahasanya sendiri, tetapi ciptaan orang barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu kepulauan Indonesia. Dalam bahasa Yunani, „Indo‟ berarti India dan „nesos‟ berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual yang didalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju citacita luhur, Negara kesatuan, kemerdekaan dan kebebasan.

c. Konsepsi tentang Wilayah Indonesia Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut : 1. Res Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya. 2. res Cimmunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-m,asing Negara 3. Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa 4. Mare Clausum (the right and dominion of the sea), menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu Negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat (waktu itu kira-kira sejauh tiga mil) 5. Archipelagic State Pinciples (Asas Negara Kepulauan) yang menjadikan dasar konvensi PBB tentang hokum laut. Saat ini Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nation Convention on the Law of the sea UNCLOS) mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hokum laut dan samudra yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudra secara damai. Di samping itu ada keinginan pula untuk mendayagunakan kekayaan alamnya secara adil dan efesien, konservasi dan pengkajian hayatinya, serta perlindungan lingkungan laut. Sesuai dengan hukum laut Internasional, secara garis besar Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki Teritorial, Perairan Pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landasan Kontinental.

Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pengertian kepulauan adalah gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau perairan dan wujud alamiah lainnya merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara histories dianggap demikian.2. laut territorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 nil laut diukur dari garis pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai, seperti yang

terlihat pada peta laut skala besar yang berupa garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari dua pulau dengan batasan-batasan tertentu sesuai konvensi ini. Kedaulatan suatu Negara pantai mencakup daratan, perairan pedalaman dan laut territorial tersebut. 3. perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal. 4. zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE Negara yang bersangkutan memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dari perairan. 5. landasan kontinen suatu Negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Jarak 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 m. d. Karakteristik Wilayah Nusantara Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia dan diantara samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut :Utara : 60 08‟ LUSelatan : 110 15‟ LSBarat : 940 45‟ BTTimur : 1410 05‟ BTJarak utara selatan sekitar 1.888 km, sedangkan jarak barat timur sekitar 5.110 km. bila diproyeksikan pada peta benua Eropa, maka jarak barat timur tersebut sama dengan jarak antara London dengan Ankara, Turki. Bila diproyeksikan pada peta Amerika Serikat, maka jarak teresbut sama dengan jarak antara pantai barat dan pantai timur Amerika Serikat.Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km2, yang terdiri atas daratan seluas 2.027.087 km2 dan perairan 127.166.163 km2. luas wilayah daratan Indonesia jika dibandingkan dengan Negara-negara Asia Tenggara merupakan yang terluas.

3. Perkembangan wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya

a. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957

Wilayah Negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas hindia belanda berdasarkan ketentuan dalam “Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie” tahun 1939 tentang batas wilayah laut territorial Indonesia. Ordonisasi tahun 1939 tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorialsejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah.

Pada masa tersebut wilayah Negara Indonesia bertumpu pada wilayah daratan pulaupulau yang terpisah-pisah oleh perairan atau selat antara pulau-pulau itu. Wilayah laut territorial masih sangat sedikit karena untuk setiap pulau hanya ditambah perairan sejauh 3 mil disekelilingnya. Sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan RI.

b. Dari Deklarasi Juanda (13 Desember 1957) sampai dengan 17 Februari 1969

Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan deklarasi jJuanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut : 1) Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan RI yang utuh dan bulat. 2) Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas Negara kepulaauan (Archipelagic State Principles) 3) Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan Negara Indonesia

Asas kepulauan itu mengikuti ketentuan Yurespundensi Mahkamah Internasional pada tahun 1951 ketika menyelesaikan kasus perbatasan antara Inggris dengan Norwegia. Dengan berdasarkan asas kepulauan maka wilayah Indonesia adalah satu kesatuan kepulauan nusantara termasuk peraiarannyayang utuh dan bulat. Disamping itu, berlaku pula ketentuan “point to point theory “ untuk menetapkan garis besar wilayah antara titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.

Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 4/Prp?1960 tanggal 18 Februari 1960 tentang Perairan Indonesia. Sejak itu terjadi perubahan bentuk wialayh nasional dan cara perhitungannya. Laut territorial diukur sejauh 12 mil dari titik-titik pulau terluar yang saling dihubungkan, sehingga merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Semua perairan diantara pulau-pulau nusantara menjadi laut territorial Indonesia. Dengan demikian luas wilayah territorial Indonesia yang semula hanya sekitar 2 juta km2 kemudian bertambah menjadi 5 juta km2 lebih. Tiga per lima wilayah Indonesia berupa perairan atau lautan. Oleh karena itu, Negara Indonesia dikenal sebagai Negara maritime.

Untuk mengatur lalu lintas perairan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia, yang meliputi :

1) Semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia, 2) Semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas, 3) Semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan melintasi perairan Indonesia. Pengaturan demikian sesuai dengan salah satu tujuan Deklarasi Juanda tersebut, sebagai upaya menjaga keselamatan dan keamanan Negara.

c. Dari 17 Februari 1969 (Deklarasi Landas Kontinen) sampai sekarang

Deklarasi tentang landas kontinen Negara RI merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan Wawasan Nusantara. Disamping dipandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara.

Asas pokok yang termuat di dalam Deklarasi tentang landas kontinen adalah sebagai berikut : 1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara RI 2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan Negara-negara tetangga melalui perundingan

3) Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang di tarik ditengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar Negara tetangga. 4) Claim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan diatas landas kontinen Indonesia maupun udara diatasnya.

Demi kepastian hokum dan untuk mendukung kebijaksanaan Pemerintah, asas-asas pokok tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Disamping itu UU ini juga memberi dasar bagi pengaturan eksplorasi serta penyidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen dan masalah-masalah yang ditimbulkannya.

d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pengumuman Pemerintah Negara tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah : 1) Persediaan ikan yang semakin terbatas 2) Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia 3) ZEE memiliki kekuatan hokum internasional

Melalui perjuangan panjang di forum Internasional, akhirnya Konferensi PBB tentang Hukum Laut II di New York 30 April 1982 menerima “The United Nation Convention on the Law of the sea” (UNCLOS), yang kemudian ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica oleh 117 negara termasuk Indonesia. Konvensi tersebut mengakui atas asas Negara Kepualauan serta menetapkan asas-asas pengukuran ZEE. Pemerintah dan DPR RI kemudian menetapkam UU No.5 tahun 1983 tentang ZEE, serta UU No. 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS. Sejak 3 Februari 1986 indonesia telah tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya.

4. Unsur-Unsur Dasar wawasan Nusantara 1. Wadah Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen yaitu: a. Wujud wilayah Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang didalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Baik laut maupun selat serta di atasnya merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan dalamnya. Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka ke atas dengan titik puncak kerucut dipusat bumi.

Letak geografis negara berada di posisi dunia antar dua samudera dan dua benua. Letak geografis ini berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional di Indonesia. Perwujudan wilayah nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. b. Tata Inti Organisasi Bagi Indonesia, tat inti organiasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan dan sistem prwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang. Sistem pemerintahannya

menganut

sistem

presidensial.

Presiden

memegang kekuasaan

pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) bukan negara kekuasaan (machsstaat). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kedudukan kuat, yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota MPR merangkap sebagai anggota MPR. c. Tata Kelengkapan Organisasi Tata kelengkapan organisai adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus

dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organnisasi masyarakat, kalangan pers serta seluruh paratur negara.

Senus lapisan masyarakat itu diharapkann dapatt mewujudkab denokrasi yang secara konstiyusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar falsafah Pancasila, dalam berbagai kegiatan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

2. Isi wawasan Nusantara Isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesian dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu.

a. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaab UUD 1945 yang meliputi: 1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yng bebas. 3) Pemerintaahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikutmmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh yang meliputi: 1) Satu kesatuan wilayah Nusantra yang mencakup daratan, perairan dan digantara secara terpadu. 2) Satu kesatuan politik, dalam arti UUD dan politik peelaksanaannyaserta satu ideologi dan identitas nasional. 3) Satu kesatuan sosial budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar “BhinekaTunggal Ika”, satuu tertib sosil dan satu tertib hukum.Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekelurgaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. 4) Satu kestuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) 5) Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

c. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batinniah dan Lahiriah a. Tata laku batiniah berdaasarkan falsafah bangsa yang membentuksikap mental bangsa yang memilki kekuatan batin. b. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan dan pengadilan.

5. Kedudukan dan Implementasi Wawasan Nusantara A. Wawasan nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya leh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigm nasional dapat dilihat dari hierarki paradigm nasional sebagai berikut : 

Pancasila, sebagai dasar Negara, merupakan landasan idiil



UUD

1945,

sebagai

konstitusi

negara,

merupakan

landasan

konstitusional 

Wawasan nusantara, sebagai visi bangsa, merupakan landasan visional



Ketahanan Nasional, sebagai konsepsi bangsa, merupakan landasan konsepsional



GBHN, sebagai kebijaksanaan dasar bangsa, merupakan landasan operasional.

Fungsi wawasan nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan dan perbuatan , baik bagi penyelenggara Negara ditingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. 6. Hubungan wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap megarah pada pencapaian tujuan nasiaonal diperlakuakan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi

wawasan nasional. Wawasan Nasional Indonesia menumbuhkan dorongan dan rangsangan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. upaya pencapaian tujuan nasional dilakukan dengan pembangunan nasional yang juga harus berpedoman pada wawsan nasional. Dalam proses pembangunan nasional untuk pencapaian tujuan nasional selalu menghadapi berbagai kendala dan ancaman. Untuk mengatasi perlu dibangun suatu kondisi kehidupan nasional yang disebut katahan nasioanl. Kenerhasilan pembangunan akan meningkatkan kondisi dinamik kehidupan nasional dalam wujud ketahan nasional yang tangguh. Sebaliknya, ketahan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional semakin baik. Wawasan nasional bangsa nindonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu perlu adanya suatu konsepsi Ketahanan Nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Secara ringkas dapt dikatakan bahwa wawasan nusantara dan ketahan nasional merupakan

konsepsi

yang

saling

mendukung

antara

sebgai

pedoman

bagi

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.

7. Studi Kasus Terkait Geopolitik Indonesia Kawasan Asia Tenggara merupakan empat dari sembilan choke points strategis yang tersebar di seluruh penjuru dunia, sehingga tidak mengherankan isu-isu politik maupun keamanan kerap mewarnai konstelasi kawasan ini. Dinamika geopolitik kawasan yang mewarnai perjalanan negara-negara Asia Tenggara tidak terlepas dari interaksi yang dibangun antarnegara dalam kawasan (Yudhoyono, n.d: 4). Potensi sumber daya alam yang melimpah ditambah posisi yang strategis membuat kawasan Asia Tenggara kerap menjadi sasaran geostrategi aktor-aktor di dalam dan luar kawasan, bahkan tak jarang sejumlah kekuatan eksternal berupaya menyusupi maupun menanamkan pengaruhnya di kawasan ini. Banyaknya aktor yang terlibat kerap mengakibatkan clash of interests yang berujung pada ketegangan. Hal ini bisa dilihat dari sengketa maritim di Laut China Selatan dan Selat Malaka. Kedua titik ini merupakan titik maritim dan energi yang paling vital bagi sejumlah

negara. Geopolitik yang akan dibahas adalah geopolitik Indonesia, Malaysia, dan Singapura, serta perspektif ketiga negara tersebut terhadap posisi strategis Selat Malaka. Dinamika geopolitik Indonesia banyak dipengaruhi oleh dinamika kawasan. Presiden Yudhoyono (n.d) dalam artikelnya yang bertajuk “Geopolitik Kawasan Asia Tenggara: Perspektif Maritim” mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan geopolitik utama untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara dari semua sektor, yakni politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Kebijakan geopolitik Indonesia ini termanifestasi dalam

Wawasan

Nusantara

(Yudhoyono,

n.d:

18).

Pada

masa

Orde

Baru,

pengimplementasian kebijakan geopolitik mengandalkan metode diplomasi yang disebut dengan “diplomasi pembangunan” yang bertujuan untuk “mendekati” AS, Jepang, dan mitra dagang Indonesia demi memulihkan perekonomian domestik yang carut marut. Dapat dilihat di sini bahwa sektor ekonomilah yang menjadi fokus utama saat itu (Universitas Indonesia, n.d: 36). Disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (Treaty of Amity and Cooperation) menunjukkan bahwa negara-negara wajib meletakkan dasar-dasar perjanjian tersebut sebagai pedoman untuk menghindari ancaman maupun penggunaan kekerasan (renunciation of the threat or the use of force). Dengan berpegang pada pedomanpedoman tersebut, diharapkan negara-negara yang terlibat perjanjian mampu menyelesaikan setiap ketegangan atau perselisihan paham melalui langkah prosedural yang logis dan rasional, efektif, dan fleksibel dengan mereduksi kecurigaan yang berimplikasi pada terhambatnya kerjasama maupun perdamaian (Universitas Indonesia, n.d: 36). Dalam mewujudkan pertahanan negara, Indonesia masih mengalami sejumlah kendala, misalnya kebijakan dan strategi pertahanan yang belum komprehensif, partisipasi masyarakat yang rendah dalam upaya membangun pertahanan, sarana dan prasarana yang masih minim, masih rendahnya tingkat kesejahteraan anggota TNI, minimnya kepemilikan alutsista dan pemeliharaan yang kurang memadai akibat anggaran pertahanan yang rendah, dan lainnya (Universitas Indonesia, n.d: 39). Geostrategi pertahanan yang telah diupayakan Indonesia antara lain: (1) perjanjian Military Training Area (MTA) dengan Singapura; (2) latihan militer bersama dengan Malaysia (KEKAR MALINDO, MALINDO JAYA, ELANG MALINDO, AMAN MALINDO, dan DARSASA); (3) Joint Commission for Bilateral Cooperation bersama Filipina terkait masalah Moro dan isu perbatasan; (4) kerjasama dengan Thailand untuk menangani isu separatism; (5) penguatan kerjasama pertahanan dengan

ASEAN; (6) kerjasama dengan Eropa, Australia, China, dan Rusia terkait pelatihan militer dan fasilitas perlengkapan TNI, dan lain sebagainya (Universitas Indonesia, n.d: 40-41). Geopolitik Malaysia adalah mempertahankan keutuhan wilayahnya yang dipisahkan Laut Natuna. Wilayah semenanjung dengan wilayah Sabah dan Serawak juga dianggap menjadi salah satu tantangan geopolitik yang harus dihadapi Malaysia di masa depan. Malaysia memiliki sejumlah hubungan yang cukup intim dengan negara tetangganya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ia masih menyimpan kecurigaan dan belum sepenuhnya percaya terhadap negara-negara sekitarnya tersebut. Salah satu kecurigaan Malaysia dilatarbelakangi oleh sengketa batas maritim wilayahnya dengan Singapura dan Indonesia yang hingga kini masih belum ditemukan solusinya. Geopolitik Malaysia juga mendapat ancaman terkait The Rising China yang

mengklaim

Laut

China

Selatan

yang

meliputi

gugusan Spratly

Island (Yudhoyono, n.d: 4-5). Ketiga negara di atas memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap pengamanan Selat Malaka. Selat Malaka yang berada diantara Samudera Hindia dan Pasifik merupakan jalur transportasi yang vital bagi sejumlah negara di sekitarnya. Hal ini tidak mengherankan karena hampir 72% kapal tanker seluruh dunia dan lebih dari 500 kapal berlayar melewati kawasan ini setiap harinya (Universitas Indonesia, n.d: 42). Selat Malaka memiliki ukuran panjang sekitar 800 km, lebar 50 hingga 320 km, dan kedalaman minimal 32 meter. Selat ini merupakan selat terpanjang di dunia yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional. Sekitar 30% dari perdagangan dunia dan 80% dari impor minyak Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, melalui selat ini, yakni sekitar 11,0 Mb/d pada tahun 2003. (Rodrigue, 2004: 13). Posisi yang strategis ini dinilai dapat mengundang kejahatan, misalnya peredaran barang ilegal dan aksi perompakan laut. Sejarah mengatakan bahwa Selat Malaka yang menjadi basis perdagangan kawasan sekitarnya telah memainkan peran signifikan dalam pembentukan kawasan pesisir seperti Sriwijaya, Aceh, Malaka, dan Johor. Selat Malaka juga memberi andil besar terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara pantai seperti Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand. Jika perdamaian dan stabilitas di selat ini terjaga, maka pembangunan daerah, pasokan energi, dan perdagangan internasional antara Uni Eropa dan Asia Timur otomatis akan mengalami peningkatan. Peran krusial Selat Malaka yang paling utama adalah sebagai SLOC terpenting setelah Selat Hormuz, jalur perdagangan, dan jalur pergerakan angkatan laut dari berbagai negara (Monika, 2011: 91). Menyadari akan pentingnya keamanan Selat Malaka, ketiga negara –Indonesia, Malaysia, dan Singapura− pun sepakat

meresmikan Malsindo Trilateral Coordinated Patrol pada tanggal 20 Juli 2004 di Batam, dimana kegiatan yang diusung adalah patroli terkoordinasi antar ketiga negara Tidak hanya ketiga negara di atas saja yang memandang penting Selat Malaka. Sejumlah kekuatan eksternal seperti AS, China, dan Jepang juga memiliki kepentingan di selat ini. Kepentingan AS di kawasan Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, adalah ingin menghambat perjalanan minyak menuju China dari Timur Tengah. Kepentingan geopolitik China berkaitan erat dengan pengamanan SLOC-nya yang terbentang dari Teluk Persia hingga Laut China Timur, karena jalur SLOC ini merupakan jalur pengangkutan minyak yang paling penting bagi China (Yudhoyono, n.d: 8). Mengingat China adalah salah satu negara yang konsumsi minyaknya cukup tinggi terkait pemenuhan kebutuhan industrinya, AS pun khawatir kelancaran sirkulasi pengangkutan minyak akan berimplikasi terhadap meningkatnya perekonomian China. Kekhawatiran ini bukan tidak beralasan. Ketika perekonomian China semakin masif, maka hegemoni AS di ranah Asia Pasifik bahkan internasional ditakutkan akan menurun dan digantikan oleh China. Upaya yang ditempuh AS selanjutnya adalah memasukkan angkatan militernya ke Selat Malaka di bawah justifikasi penguatan Regional Maritime Security di Asia Tenggara dan memasifkan basis militer serta latihan militer bersama, khususnya dengan Filipina, demi memantau perkembangan dan mereduksi ancaman di Selat Malaka (Cipto, 2007:142). Selain Selat Malaka, China juga memiliki kepentingan untuk menguasai Laut China Selatan, termasuk Paracel dan Spratly Island. Potensi minyak dan gas bumi yang melimpah di kawasan ini membuat China menetapkan Laut China Selatan sebagai satu dari empat core national interest selain Taiwan, Tibet, dan Xinjiang. Oleh sebab itu, kehadiran kapal asing −dalam hal ini kapal perang AS− di kawasan ini akan selalu memantik kegeraman dari China (Yudhoyono, n.d: 8). China pun mengembangkan angkatan lautnya dengan cara menguatkan armada kapal atas air dan kapal selam serta membeli kapal induk dari Rusia (Yudhoyono, n.d: 15). Alasan geopolitik Jepang di Selat Malaka tidak jauh berbeda China, yakni ingin mengamankan SLOC-nya yang terbentang dari Teluk Persia hingga ke Laut Jepang. Mengingat Jepang adalah negara yang miskin sumber daya mentah maupun energi, pengamanan SLOC ini bertujuan untuk mengamankan pasokan energi dari Timur Tengah. Kekhawatiran Jepang terkait keamanan SLOC-nya ini membuat Jepang mengirimkan

kapalJapan Coast Guard untuk menggelar patroli di perairan Selat Malaka secara rutin (Yudhoyono, n.d: 9). Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai perspektif dan geostrategi Indonesia, Malaysia, dan Singapura terhadap Selat Malaka. Indonesia. Selat Malaka merupakan titik penting bagi Indonesia. Bukan hanya dalam era kekinian saja selat ini memiliki posisi penting dalam geopolitik Indonesia. Sejak ratusan tahun silam, selat ini telah berperan terhadap pembentukan sejumlah daerah pesisir di Sumatera, misalnya Aceh dan Sriwijaya. Sejak itu pula Selat Malaka berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan sosial kawasan tersebut. Posisi Indonesia yang dipandang sebagai salah satu kawasan strategis menjadikannya sebagai jalur perpanjangan perlintasan minyak dan komoditas lain dari Selat Malaka. Indonesia memandang sebagian Selat Malaka sebagai ZEE Nusantara. Dalam mengamankan Selat

Malaka

pun

Indonesia

berpedoman

pada

ZEE

ini.

Dalam

artikel

yang

bertajuk Singaporean Journal of International & Comparative Law (1998: 314), diketahui bahwa Indonesia memiliki strategi jangka panjang agar tidak terlalu bergantung pada Selat Malaka melalui pemberlakuan jalur lain, yakni Selat Sunda dan Lombok-Makassar (Singaporean Journal of International & Comparative Law, 1998: 314). Indonesia juga memperkuat kekuatan tempurnya di kawasan Selat Malaka melalui penyediaan skuadron pesawat tempur F-16 blok 52 yang dilengkapi dengan senjata mutakhir di Pangkalan Udara (lanud) TNI Angkatan Udara Roesmin Nuryadin, Pekanbaru. Mayor Sus Filfadri selaku Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud TNI AU membeberkan bahwa dipilihnya Lanud Roesmin Nuryadin sebagai lokasi penempatan satu skuadron pesawat tempur F-16 tersebut tidak lepas dari lokasi strategis Lanud Pekanbaru yang secara geografis berada di kawasan Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia serta Singapura (metrotvnews.com, 2013). Malaysia. Selat Malaka memiliki arti penting bagi Malaysia mengingat lebih dari setengah kapal milik Angkatan Laut Kerajaan Malaysia ditempatkan di selat tersebut (Singapore Journal of International & Comparative Law, 1998: 314). Malaysia mengklaim bahwa Selat Malaka merupakan bagian dari perairannya yang berarti selat tersebut merupakan bagian dari kedaulatannya. Berkaitan dengan Selat Malaka, Malaysia juga merespon baik adanya rencana pembangunan jembatan Selat Malaka yang menghubungkan Pulau Rupat, Indonesia, dengan

Teluk Gong, Malaysia (Kampung TKI, n.d). Dengan dibangunnya megaproyek jembatan ini, devisa negara dipastikan akan mengalami lonjakan. Kerjasama pertahanan yang digelar Malaysia untuk mengamankan Selat Malaka antara lain (1) Malacca

Strait

Sea

Patrol atau Masilindo TrilateralCoordinated

Patrol bersama

Indonesia dan Singapura; dan (2) The Eyes in the Sky olehMalacca Strait Security Initiative (MSSI) bersama Indonesia, Singapura dan Thailand (Vavro, 2008: 13-14). Singapura. Mengingat Singapura merupakan negara yang “mini” dari segi luas wilayah, maka kewaspadaannya terhadap negara lain menjadi tinggi. Namun hal inilah yang menjadikan Singapura memiliki mentalitas baja dalam mempertahankan wilayahnya. Sehingga tidak mengherankan jika negara ini begitu concern pada pertahanan negaranya melalui pemberlakuan anggaran pertahanan yang sangat besar. Nilai penting Selat Malaka bagi negara ini bisa dlihat dari segi ekonomi dan strategis, navigasi, sumber daya laut, dan pariwisata (Singapore Journal of International & Comparative Law, 1998: 315). Dalam mengamankan Selat Malaka, Singapura tidak mengambil langkah sendirian. Bersama dengan

Indonesia,

Singapura

mengadakan

perjanjian

mengenai Military

Training

Area (MTA) pada tahun 2000 (Universitas Indonesia, n.d: 49). Masih berkaitan dengan pengamanan Selat Malaka, keduanya juga terlibat latihan militer bersama secara rutin dimana Singapura telah mendirikan Air Combat Maneuvering Range di Pekanbaru untuk digunakan bersama (Universitas Indonesia, n.d: 42). Strategi pertahanan Singapura,porcupine strategy, juga bertambah kuat karena disokong oleh aktifnya Singapura dalam dialog dan forum internasional terkait kerjasama keamanan (Cipto, 2007: 136-7).

BAB III PENUTUP

Kesimpulan Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika geopolitik ketiga negara dipengaruhi oleh dinamika kawasan Asia Tenggara. Segala macam kebijakan geopolitik yang diambil tiap negara berkaitan erat dengan fenomena-fenomena yang muncul di kawasan. Selat Malaka sebagai salah satu choke point strategis di kawasan Asia Tenggara memiliki arti penting bagi negara-negara sekitarnya, khususnya dari segi ekonomi. Tidak mengherankan jika banyak sekali aktor yang ingin menanamkan dominasinya kepada selat ini, baik aktor intra maupun ekstra kawasan. Beragamnya kepentingan yang terlibat tak pelak mengakibatkan terjadi ketegangan-ketegangan yang berujung pada konflik. Sejumlah negara yang menyadari akan potensi konflik ini berupaya melakukan tindakan preventif demi mengamankan kawasan perairan Selat Malaka, mengingat ketidakkondusifan keamanan kawasan ini akan berimbas pada konstelasi keamanan secara domestik maupun regional. Penulis memandang bahwa konstelasi keamanan Selat Malaka masih diwarnai sejumlah konflik tapal batas dan kejahatan transnasional (terorisme, sea piracy). Seiring globalisasi, nilai Selat Malaka ini akan terus bertumbuh dengan intensitas perdagangan yang kian meningkat. Pertempuran kepentingan dan upaya perluasan sphere of influencediprediksi masih akan terjadi di selat ini, mengingat banyaknya keuntungan yang menggiurkan dari nilai strategis yang ditawarkannya. Hal ini merupakan tantangan bagi ASEAN agar semakin meningkatkan kiprahnya di kawasan. Sebagai organisasi regional, ASEAN harus menjalankan fungsinya secara maksimal dalam mereduksi setiap potensi konflik di kawasan ini agar tidak menjadi konflik terbuka. Selain negara-negara yang berbatasan dengan Selat Malaka, banyak negara lainnya seperti misalnya Jepang dan Cina juga memiliki kepentingan di selat yang terpendek dan termurah ini. Beberapa permasalahan yang kerap mengganggu keamanan dan kestabilan kondisi di Selat Malaka adalah perompakan, terorisme, intervensi asing dan masalah bilateral dari ketiga negara sendiri. Menyikapi adanya intervensi asing di Selat Malaka, perlu diingat pula bahwa di dalam ASEAN sendiri terdapat norma non-interference and nonintervention. Selain itu,

negara-negara

di

pesisir

juga

harus

mengurangi

dan menghapus konflik

regional, menahan diri dari mengundang intervensi dari kekuatan eksternal ketika terjadi konflik,

abstain

dari

keberpihakan

militer dengan

salah

satu negara

besar,

penghapusan bertahap pangkalan militer asing di kawasan dan pengembangan ekonomi di tingkat nasional dan regional. Menurut penulis, dalam era globalisasi dimana liberalisasi dan perdagangan bebas sangat didukung seperti saat ini, penggunaan dari Selat Malaka akan semakin meningkat dan menambah kepentingan strategis dari selat ini juga.