www.hukumonline.com
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PENERAPAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K ESELAMATAN ESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN B ATUBA ATUBA RA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a.
bahwa bahwa sesuai sesuai dengan dengan keten ketentua tuan n UndangUndang-Und Undang ang Nomor Nomor 4 Tahu Tahun n 2009 tentan tentang g Pertamb Pertambang angan an Mineral Mineral dan Batubara, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta keselamatan operasi pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Inspektur Tambang; Tambang;
b.
bahwa bahwa dalam dalam rang rangka ka menja menjamin min peke pekerja rja tamb tambang ang yang yang sela selamat mat dan dan sehat sehat sert serta a operasi operasional onal tamb tambang ang yang aman, efisien, dan produktif dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, perlu menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara;
c.
bahwa bahwa berda berdasar sarkan kan perti pertimba mbanga ngan n sebagai sebagaiman mana a dimaksu dimaksud d dalam dalam huruf huruf a dan huruf huruf b, b, perlu perlu menetap menetapkan kan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
Mengingat: 1.
Undang-Und Undang-Undang ang Nomor Nomor 1 Tahun 1970 tentang tentang Keselamata Keselamatan n Kerja Kerja (Lembaran (Lembaran Negara Negara Republi Republik k Indones Indonesia ia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2.
Undang-Unda Undang-Undang ng Nomor Nomor 13 Tahun 2003 tentang tentang Ketenagake Ketenagakerjaan rjaan (Lembaran (Lembaran Negara Negara Republi Republik k Indone Indonesia sia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.
Undang-Unda Undang-Undang ng Nomor Nomor 4 Tahun 2009 tentang tentang Pertamban Pertambangan gan Mineral Mineral dan dan Batubara Batubara (Lembaran (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4.
Undang-Unda Undang-Undang ng Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemeri Pemerintaha ntahan n Daerah Daerah (Lembaran (Lembaran Negara Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
5.
Peratu Peraturan ran Peme Pemerin rintah tah Nomor Nomor 55 Tahu Tahun n 2010 tenta tentang ng Pembin Pembinaan aan dan Peng Pengawa awasan san Penye Penyelen lengga ggaraa raan n Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6.
Peratu Peraturan ran Pemer Pemerint intah ah Nomor Nomor 50 Tahu Tahun n 2012 tenta tentang ng Penera Penerapan pan Siste Sistem m Manajem Manajemen en Keselam Keselamata atan n dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7.
Keputu Keputusan san Presid Presiden en Nomo Nomorr 121/P 121/P Tahun ahun 2014 2014 tang tanggal gal 27 Okto Oktober ber 2014; 2014;
8.
Keputu Keputusan san Mente Menteri ri Pertam Pertamban bangan gan dan dan Energi Energi Nomor Nomor 555.K 555.K/26 /26/M. /M.PE PE/19 /1995 95 tanggal tanggal 22 Mei 1995 1995 tentan tentang g Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
9.
Peratu Peraturan ran Mente Menteri ri Energi Energi dan dan Sumber Sumber Daya Daya Mine Mineral ral Nomor Nomor 28 Tahu Tahun n 2009 tenta tentang ng Penyel Penyeleng enggar garaan aan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2009 Nomor
1 / 10
www.hukumonline.com
341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2012 Nomor 989); 10.
Peraturan Peraturan Menter Menterii Energi Energi dan Sumber Sumber Daya Daya Mineral Mineral Nomor 18 18 Tahun Tahun 2010 2010 tentang tentang Organisasi Organisasi dan Tata Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia T Tahun ahun 2014 Nomor 1725);
11.
Peraturan Peraturan Menteri Menteri Energi Energi dan Sumber Sumber Daya Mineral Mineral Nomor Nomor 2 Tahun Tahun 2013 2013 tentang tentang Pengawasan Pengawasan Terhad Terhadap ap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI ENERGI ENERG I DAN SUMBER DAYA DAYA MINERAL TENTANG PENERAPAN PENERAPAN SISTEM SISTE M MANAJEMEN KESELAMAT KESEL AMATAN AN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BA BATUBARA. TUBARA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Sistem Sistem Manaj Manajeme emen n Keselam Keselamata atan n Pertamb Pertambang angan an Minera Minerall dan Batubar Batubara, a, yang yang selanjut selanjutnya nya disebu disebutt SMKP SMKP Minerba, adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko keselamatan pertambangan yang terdiri atas kesela matan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan.
2.
Keselam Keselamata atan n Pertam Pertamban bangan gan adala adalah h segala segala kegiat kegiatan an yang yang meliput meliputii pengelo pengelolaan laan kese keselam lamata atan n dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasional pertambangan.
3.
Keselam Keselamata atan n dan Keseha Kesehatan tan Kerja Kerja Perta Pertamba mbangan ngan,, yang selan selanjut jutnya nya disebu disebutt K3 Pertam Pertamban bangan gan,, adalah adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja, l ingkungan kerja, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
4.
Kesela Keselamat matan an Operas Operasii Pertam Pertamban bangan gan,, yang selan selanjut jutnya nya diseb disebut ut KO Perta Pertamba mbanga ngan, n, adalah adalah segal segala a kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif melalui upaya, antara lain pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, pengamanan instalasi, kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan, kompetensi tenaga teknik, dan evaluasi laporan h asil kajian teknis pertambangan.
5.
Perusa Perusahaa haan n adala adalah h perusa perusahaa haan n perta pertamba mbanga ngan n dan dan perusa perusahaa haan n jasa jasa pert pertamb ambang angan. an.
6.
Perusa Perusahaa haan n Pertamb Pertambang angan an adalah adalah perusa perusahaa haan n yang melak melakuka ukan n kegiatan kegiatan usaha usaha perta pertamba mbanga ngan n mineral mineral dan batubara.
7.
Perusah Perusahaan aan Jasa Jasa Perta Pertamba mbanga ngan n adalah adalah perusa perusahaa haan n yang mela melakuk kukan an usaha usaha jasa jasa pertamb pertambang angan an miner mineral al 2 / 10
www.hukumonline.com
dan batubara. 8.
Izin Usaha Pertambang Pertambangan, an, yang selanjutnya selanjutnya disingkat disingkat IUP, IUP, adalah adalah izin untuk melaksanaka melaksanakan n usaha usaha pertambangan.
9.
Izin Izin Usaha Usaha Pertam Pertamban bangan gan Khusu Khusus, s, yang yang selanju selanjutny tnya a disingk disingkat at IUPK IUPK,, adalah adalah izin izin untuk untuk melaksa melaksanak nakan an usaha pertambangan khusus di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
10.
Izin Usaha Usaha Pertam Pertambangan bangan Operasi Operasi Produksi Produksi khusus untuk pengolahan pengolahan dan/at dan/atau au pemurnian pemurnian,, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
11.
Izin Usaha Usaha Jasa Jasa Pertambang Pertambangan, an, yang yang selanjutnya selanjutnya disingka disingkatt IUJP IUJP, adalah adalah izin yang yang diberikan diberikan kepada kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
12.
Surat Ketera Keterangan ngan Terdaf Terdaftar tar,, yang selanjutnya selanjutnya disingkat disingkat SKT SKT,, adalah surat surat keteranga keterangan n tanda terdaftar terdaftar yang yang diberikan kepada perusahaan usaha jasa pertambangan non inti yang melakukan kegiatan secara terusmenerus di lokasi tambang.
13.
Kontrak Kontrak Karya, Karya, yang yang selanjutnya selanjutnya dising disingkat kat KK, KK, adalah perjanjian perjanjian antara antara Pemerin Pemerintah tah Republik Republik Indones Indonesia ia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian mineral.
14.
Perjanjian Perjanjian Karya Karya Pengus Pengusahaan ahaan Pertamban Pertambangan gan Batubar Batubara, a, yang yang selanjutny selanjutnya a disingkat disingkat PKP2B, PKP2B, adalah adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara.
15.
Kepala Inspek Inspektur tur Tamban Tambang, g, yang selanjut selanjutnya nya disingkat disingkat KAIT KAIT,, adalah pejabat pejabat yang yang secara secara ex officio officio menduduki jabatan: a.
direkt direktur ur yang yang mempu mempunya nyaii tugas tugas pokok pokok dan dan fungsi fungsi di bida bidang ng ketek keteknika nikan n pertam pertamban bangan gan mine mineral ral dan dan batubara pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara; atau
b.
kepala kepala dina dinas s teknis teknis prov provins insii yang yang mempun mempunyai yai tuga tugas s pokok pokok dan dan fungsi fungsi di di bidang bidang pert pertam amban bangan gan mineral dan batubara pada pemerintah provinsi.
16.
Inspektur Inspektur Tambang ambang adalah Pegawai Pegawai Negeri Negeri Sipil Sipil yang diberi diberi tugas, tugas, tanggun tanggung g jawab, wewenang, wewenang, dan dan hak untuk melakukan inspeksi tambang ditingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.
17.
Kepala Teknik Teknik Tamba Tambang, ng, yang selanjutny selanjutnya a disingkat disingkat KTT, KTT, adalah orang orang yang menduduki menduduki jabatan jabatan tertinggi tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan yang bertanggung jawab kepada KAIT atas dilaksanakan dan ditaatinya ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Keselamatan Pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
18.
Penanggung Penanggung Jawab Operasional Operasional,, yang yang selanjutny selanjutnya a disingkat disingkat PJO, PJO, adalah adalah orang orang yang yang mendudu menduduki ki jabatan jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Jasa Pertambangan di wilayah kegiatan usaha jasa pertambangan yang bertanggung jawab kepada KTT atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
19.
Audit SMKP SMKP Minerba Minerba adalah adalah pemeri pemeriksaan ksaan secara sistematis sistematis dan dan independen independen terhadap terhadap pemenuhan pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu basil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMKP Minerba oleh Perusahaan.
20.
Menteri Menteri adalah adalah menteri menteri yang menyele menyelenggara nggarakan kan urusan urusan pemerintaha pemerintahan n di bidang bidang pertamb pertambangan angan mineral mineral dan batubara.
21.
Direktur Direktur Jenderal Jenderal adalah adalah adalah adalah Direktur Direktur Jenderal Jenderal yang melaksan melaksanakan akan tugas tugas dan bertan bertanggung ggung jawab jawab atas atas
3 / 10
www.hukumonline.com
perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral.
Pasal 2
Penerapan SMKP Minerba bertujuan untuk: a.
meningkatka meningkatkan n efektifitas efektifitas Keselamata Keselamatan n Pertam Pertambanga bangan n yang yang terencana, terencana, terukur terukur,, terstrukt terstruktur ur,, dan terintegrasi;
b.
menceg mencegah ah kece kecelak lakaan aan tamban tambang, g, peny penyaki akitt akiba akibatt kerja kerja,, dan dan kejad kejadian ian berbah berbahaya aya;;
c.
mencipt menciptaka akan n kegiat kegiatan an opera operasio sional nal tam tambang bang yang yang aman, aman, efisien efisien,, dan dan produ produkti ktif; f; dan dan
d.
mencipt menciptaka akan n tempat tempat kerja kerja yang yang aman, aman, sehat, sehat, nyam nyaman, an, dan dan efisie efisien n untuk untuk mening meningkat katkan kan produ produkti ktivit vitas. as.
BAB II PENERAPAN PENERAPAN SMKP MINERAL MINERAL DAN BATUBA RA
Pasal 3
(1)
Perus Perusaha ahaan an wajib wajib mene menerap rapkan kan SMKP SMKP Minerb Minerba a di peru perusah sahaan aannya nya..
(2)
Perus Perusaha ahaan an sebag sebagaima aimana na dima dimaksu ksud d pada pada ayat ayat (1) (1) terd terdiri iri atas: atas: a.
b.
Peru Perusa saha haan an Per Perta tamb mban anga gan, n, yai yaitu tu pem pemeg egan ang: g: 1.
IUP;
2.
IUPK;
3.
IUP Operas Operasii Prod Produks uksii khus khusus us untuk untuk pengol pengolaha ahan n dan/ dan/ata atau u pemu pemurni rnian; an;
4.
KK; dan
5.
PKP2B.
Peru Perusa saha haan an Jasa Jasa Pert Pertam amba bang ngan an,, yait yaitu u peme pemega gang ng:: 1.
IUJP; dan
2.
SKT.
Pasal 4
(1)
Dalam menerapkan menerapkan SMKP SMKP Minerb Minerba a sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud dalam Pasal 3, Perusah Perusahaan aan Pertam Pertambanga bangan n wajib memiliki KTT.
(2)
Dalam menerapkan menerapkan SMKP SMKP Minerb Minerba a sebagaim sebagaimana ana dimaks dimaksud ud dalam dalam Pasal 3, Perusa Perusahaan haan Jasa Pertambangan wajib memiliki PJO.
BAB III ELEMEN SMKP MINERBA
Pasal 5
4 / 10
www.hukumonline.com
Penerapan SMKP Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi elemen-elemen sebagai berikut: a.
kebijakan;
b.
perencanaan;
c.
organisasi da dan pe personel;
d.
implementasi;
e.
eva evaluasi da dan titindak dak la lanju njut;
f.
dokumentasi; dan
g.
tinjauan ma manajemen.
Pasal 6
(1)
(2)
Kebijak Kebijakan an seba sebagai gaiman mana a dimaks dimaksud ud dalam dalam Pasal Pasal 5 huru huruff a meli meliput puti: i: a.
penyusunan kebijakan;
b.
isi kebijakan;
c.
penetapan ke kebijakan;
d.
komuni unikasi kebijaka jakan n; dan
e.
tinjauan ke kebijakan.
Kebijakan Kebijakan sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada pada ayat (1) wajib wajib disahk disahkan an oleh oleh pimpinan pimpinan tertinggi tertinggi Perusahaan Perusahaan..
Pasal 7
Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a.
penelaahan awal;
b.
manajemen ri risiko;
c.
identi identifik fikasi asi dan kepat kepatuha uhan n terhada terhadap p ketentu ketentuan an peratur peraturan an perund perundang ang-un -undan dangan gan dan persy persyara aratan tan lainn lainnya ya yang terkait;
d.
pene peneta tapa pan n tuju tujuan an,, sas sasar aran an,, dan dan prog progra ram; m; dan dan
e.
renc rencana ana kerj kerja a dan dan angg anggar aran an Kes Kesel elam amat atan an Per Perta tamb mban anga gan. n.
Pasal 8
Organisasi dan personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a.
penyus penyusuna unan n dan pene penetap tapan an stru struktu kturr organi organisasi sasi,, tugas tugas,, tangg tanggung ung jawa jawab, b, dan dan wewena wewenang; ng;
b.
penunjukan penunjukan KTT, KTT, Kepala Kepala Tamban Tambang g Bawah Bawah Tanah, dan/ atau Kepala Kapal Keruk Keruk untuk untuk Perusah Perusahaan aan Pertambangan;
c.
penu penunju njuka kan n PJO PJO untu untuk k Per Perus usah ahaa aan n Jas Jasa a Per Perta tamb mban anga gan; n;
d.
pemben pembentuk tukan an dan dan penet penetapa apan n Bagia Bagian n K3 Pertam Pertamban bangan gan dan Bagian Bagian KO Pert Pertamb ambang angan; an;
e.
penu penunj njuk ukan an peng pengaw awas as oper operas asion ional al dan dan pen pengaw gawas as tekn teknik ik;;
5 / 10
www.hukumonline.com
f.
penu penunj njuk ukan an tena tenaga ga tekn teknik ik khus khusus us pert pertam amba bang ngan an;;
g.
pemb pemben entu tuka kan n dan pene peneta tapa pan n Komit Komite e Kesel Keselam amat atan an Pert Pertam amba bang ngan an;;
h.
penu penunj njuk ukan an Tim Tangg angga ap Daru Darura ratt;
i.
seleksi dan dan pene enempatan pe personal;
j.
penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta serta kompetensi kerja;
k.
penyus penyusuna unan, n, penet penetapa apan, n, dan dan pene penerap rapan an kom komuni unikasi kasi Keselam Keselamata atan n Pert Pertamb ambang angan; an;
l.
peng pengelo elola laan an admi admini nist stra rasi si Kese Kesela lama mata tan n Pert Pertam amba bang ngan an;; dan dan
m.
penyusunan, penyusunan, penerapan, penerapan, dan pendokumen pendokumentasia tasian n partisi partisipasi, pasi, konsultasi, konsultasi, motivasi, motivasi, dan kesadaran kesadaran penerapan SMKP Minerba.
Pasal 9
Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi: a.
pela pelaks ksan anaa aan n peng pengel elol olaa aan n oper operas asio iona nal; l;
b.
pela pelaks ksan anaa aan n peng pengel elol olaa aan n ling lingku kung ngan an ker kerja ja;;
c.
pela pelaks ksan anaa aan n pen penge gelo lola laan an kese keseha hata tan n ker kerja ja;;
d.
pela pelaks ksan anaa aan n peng pengel elol olaa aan n KO Pert Pertam amba bang ngan an;;
e.
peng pengel elol olaa aan n bah bahan an pele peleda dak k dan dan pele peleda daka kan; n;
f.
pene peneta tapa pan n sist sistem em pera peranc ncan anga gan n dan dan reka rekaya yasa sa;;
g.
penetapan sis sistem pe pembeli elian;
h.
pema pemant ntau auan an dan dan peng pengel elola olaan an Peru Perusa saha haan an Jas Jasa a Pert Pertam amba bang ngan an;;
i.
pengelolaan keadaa daan darurat;
j. k.
penyediaan dan penyiapan pertolongan pertama pertama pada kecelakaan; dan pela pelaks ksan anaa aan n kese kesela lama mata tan n di luar luar pek peker erjaa jaan n (off (off the the job job safe safety ty). ).
Pasal 10
Evaluasi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi: a.
pem pemanta antaua uan n dan dan peng penguk ukur uran an kin kiner erja ja;;
b.
insp inspek eksi si pela pelaks ksan anaa aan n Kese Kesela lamat matan an Pert Pertam amba bang ngan an;;
c.
evalua evaluasi si kepatu kepatuhan han terha terhadap dap keten ketentua tuan n peratur peraturan an perund perundang ang-un -undan dangan gan dan dan persyar persyarata atan n lainnya lainnya yang yang terkait;
d.
penyeli penyelidik dikan an kecela kecelakaa kaan, n, kejadi kejadian an berb berbaha ahaya, ya, dan penyak penyakit it akibat akibat kerja; kerja;
e.
eval evalua uasi si penge pengelol lolaa aan n admini administ stra rasi si Kesel Keselam amat atan an Pert Pertam amba bang ngan an;;
f.
audi auditt inte intern rnal al pene penera rapa pan n SMK SMKP P Mine Minerb rba; a; dan dan
g.
tind tindak ak lanj lanjut ut ket ketidak idakse sesu suai aian an..
6 / 10
www.hukumonline.com
Pasal 11
Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi: a.
peny penyus usun unan an man manual ual SM SMKP Min Miner erba ba;;
b.
pengendalian do dokumen;
c.
pengendal ndalia ian n rekaman; dan
d.
pene peneta tapa pan n jeni jenis s doku dokume men n dan dan reka rekama man. n.
Pasal 12
Tinjauan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilakukan untuk menghasilkan keluaran berupa keputusan dan tindakan dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan SMKP Minerba serta peningkatan kinerja Keselamatan Pertambangan.
BAB IV PEDOMAN PENERAPAN DAN AUDIT SMKP MINERBA
Pasal 13
Penerapan SMKP Minerba dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penerapan SMKP Minerba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 14
(1)
Perusahaan Perusahaan wajib melakukan melakukan audit internal internal penerapa penerapan n SMKP SMKP Minerba Minerba sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud dalam Pasal 10 huruf f sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)
Dalam hal terjadi terjadi kecela kecelakaan, kaan, kejadian kejadian berbahaya, berbahaya, penyakit penyakit akibat akibat kerja, kerja, bencana, bencana, dan/at dan/atau au dalam dalam rangka rangka kepentingan penilaian kinerja Keselamatan Pertambangan, KAIT dapat meminta meminta kepada Perusahaan untuk melakukan audit eksternal penerapan SMKP Minerba.
(3)
Audit eksternal eksternal penerapan penerapan SMKP SMKP Minerba Minerba sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud pada ayat ayat (2) dilaksan dilaksanakan akan oleh lembaga audit independen yang terakreditasi dan telah mendapatkan persetujuan KAIT. KAIT.
Pasal 15
(1)
Pelaksanaan Pelaksanaan audit internal internal dan/ata dan/atau u audit audit ekstern eksternal al penerapa penerapan n SMKP SMKP Minerba Minerba mengacu mengacu pada Pedoman Pedoman Penilaian Penerapan SMKP Minerba sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)
Hasil pelaksanaan pelaksanaan audit internal internal dan/ata dan/atau u audit audit ekstern eksternal al penerapa penerapan n SMKP SMKP Minerba Minerba wajib disamp disampaikan aikan kepada KAIT dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak audit internal dan/atau audit eksternal penerapan SMKP Minerba dinyatakan selesai sesuai dengan Format Laporan Audit Penerapan SMKP Minerba sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)
Hasil pelaksanaan pelaksanaan audit internal internal dan/ata dan/atau u audit audit ekstern eksternal al penerapa penerapan n SMKP SMKP Minerba Minerba sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi dasar bagi KAIT dalam menetapkan tingkat pencapaian penerapan SMKP Minerba dan memberikan rekomendasi dalam rangka mencapai tujuan penerapan SMKP Minerba. 7 / 10
www.hukumonline.com
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASA PENGAWASA N
Pasal 16
(1)
Direktur Direktur Jenderal Jenderal atas atas nama nama Menteri Menteri atau gubernur gubernur melakuka melakukan n pembinaan pembinaan dan pengaw pengawasan asan penera penerapan pan SMKP Minerba sesuai dengan kewenangannya.
(2)
Pembinaan Pembinaan dan dan pengawas pengawasan an penerapa penerapan n SMKP SMKP Minerba Minerba oleh Direkt Direktur ur Jenderal Jenderal atas atas nama nama Menteri Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Tambang. Tambang.
Pasal 17
Gubernur wajib menyampaikan laporan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKP Minerba sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18
(1)
Perusahaan Perusahaan yang melakukan melakukan pelanggar pelanggaran an terhada terhadap p ketentua ketentuan n sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) atau ayat (3), atau Pasal 15 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(2)
Sanksi Sanksi admin administ istrat ratif if sebag sebagaim aimana ana dima dimaksu ksud d pada ayat ayat (1) (1) dapat dapat beru berupa: pa:
(3)
a.
peringatan tertulis;
b.
penghe penghenti ntian an sement sementara ara sebag sebagian ian atau atau seluru seluruh h kegiata kegiatan n usaha usaha pertamb pertambang angan an atau atau kegiata kegiatan n usaha usaha jasa pertambangan; dan/atau dan/atau
c.
pencabutan pencabutan IUP, IUP, IUPK, IUPK, IUP Operasi Operasi Produksi Produksi khusus khusus untuk pengolahan pengolahan dan/at dan/atau au pemurn pemurnian, ian, IUJP, atau SKT.
Sanksi Sanksi administr administratif atif sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud pada ayat ayat (2) (2) diberikan diberikan oleh Direkt Direktur ur Jenderal Jenderal atas atas nama nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 19
Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diberikan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
Pasal 20
(1)
Dalam hal Perusa Perusahaan haan yang yang mendapa mendapatt sanksi sanksi peringa peringatan tan tertul tertulis is setelah setelah berakh berakhirnya irnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha 8 / 10
www.hukumonline.com
pertambangan atau kegiatan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dala m Pasal 18 ayat (2) huruf b. (2)
Sanksi Sanksi administr administratif atif berupa berupa penghenti penghentian an sementa sementara ra sebagian sebagian atau seluruh seluruh kegiatan kegiatan usaha pertambang pertambangan an atau kegiatan usaha jasa pertambangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
Pasal 21
Sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, IUJP, atau SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP, IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, IUJP, atau SKT yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan b erakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan atau kegi atan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
BAB VII VII KETENTUAN PERAL PERAL IHAN
Pasal 22
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perusahaan wajib menerapkan SMKP Minerba dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
Pasal 23
(1)
Gubernur Gubernur melakuk melakukan an pembinaa pembinaan n dan pengawasan pengawasan penerapan penerapan SMKP SMKP Minerba Minerba terhadap terhadap Perusahaan Perusahaan yang izinnya diterbitkan oleh bupati/walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(2)
Gubernur Gubernur memberikan memberikan sanksi sanksi administ administratif ratif terhadap terhadap Perusa Perusahaan haan yang izinnya izinnya diterbit diterbitkan kan oleh oleh bupati/walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
BAB VIII VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta,
9 / 10
www.hukumonline.com
Pada Tanggal Tanggal 30 Desember 2014 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUDIRMAN SAID
Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal Tanggal 30 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2014
10 / 10
