PERATURAN PERA TURAN KAID KAIDAH AH TEKNIK T EKNIK PERT PERTAMBANGAN AMBANGAN YANG YANG BAIK ASPEK KESELAM KESELAMA ATAN PERT PERTAMBANGAN AMBANGAN Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
Dr. Lana Saria, M.Si Kepala Sub Direktorat Keselamatan Perrtambangan
Pertambangan
Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan,
Konstruksi,
Penambangan,
Pengolahan
Pengangkutan dan Penjualan, serta pascatambang.
dan/atau
Pemurnian,
Statisti Statis tik k Kecela K ecelakaan kaan Tambang Tambang Tahu ahun n 2012 - 2017 2017 NO.
TAHUN
RINGAN
BERAT
MATI
TOTAL
FR
1.
2012
82
105
29
216
0,34
248,94
2.
2013
75
111
46
232
0,31
404,21
3.
2014
49
78
32
159
0,22
272,68
4.
2015
52
78
25
155
0,22
241,59
5.
2016
59
71
16
146
0,30
236,04
6.
2017
62
94
13
169
0,23
142,49
Sumber Sumb er : Da Data ta Nasional Nasio nal KESDM Tahun 20 2012 12 sd 20 2017 17
SR
Apa yang Terjadi Terjadi ???
16 May 2009
Fatality Tahun 2018 NO
TANGGAL KECELAKA AN
KEJADIAN
1.
22 APRIL 2018
TENGGELAM
2.
17 JUNI 2018
TENGGELAM
3.
8 JULI 2018
TERTABRAK/ TERJEPIT
4.
12 JULI 2018
TERTABRAK
5.
12 JULI 2018
TENGGELAM
6.
12 JULI 2018
TENGGELAM
7.
24 JULI 2018
TERTABRAK
8.
25 JULI 2018
TENGGELAM
9.
29 JULI 2018
KESETRUM
10.
30 JULI 2018
TERTABRAK
Kita Butuh Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan di Pertambangan
KESELA MA TA N PERTA MBA NG A N
ada lah segala kegiatan yang meliputi pengelolaa n keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasional pertambangan.
K3 dan KO
KESELAMATAN DAN K ESEHATAN KERJA adalah
segala
kegiatan
untuk
menjamin
dan
KESELAMATAN OPERASI adalah
segala
kegiatan
melindungi pekerja tambang agar selamat dan
menjamin
sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja,
operasional tambang yang aman,
kesehatan
efisien, dan produkti f
kerja,
lingkungan
kerja,
dan
sistem
dan
untuk
melindungi
10
PENGERTIAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
11
PENGERTIAN KESELAMATAN OPERASI adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif melalui upaya:
• Pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, • Pengamanan instalasi, • Kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan, • Kompetensi tenaga teknik, dan • Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.
PENGELOLAAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN I. K3 PERTAMBANGAN (Pasal 26 PP Nomor 55 Tahun 2010)
II. KESELAMATAN OPERASI (KO) PERTAMBANGAN (Pasal 27 PP N omor 55 Tahun 2010)
Sasaran: Menghindari Kec elakaan da n Penyakit Akibat Kerja.
Sasaran:
Objek: a. Keselamatan Kerja b. Kesehatan Kerja c. Lingkungan Kerja d. Sistem Manajemen K3
Objek:
Terciptanya kegiatan operasi pertambangan yang aman dan selamat. a.Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaa n/Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan Pertambangan; b.Pengamanan Instalasi; c. Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan d.Kompetensi Tenaga Teknik e. Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan
Penyederhanaan Regulasi "Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa kita harus business friendly, investment friendly. Tujuannya supaya kita dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi akan tetap bisa meningkat.” Ignasius Jonan, Menteri ESDM, (Siaran Pers ESDM, 5 Maret 2018)
"Deregulasi harus bisa pangkas bisnis proses, kedua harus bisa mempercepat usaha-usaha untuk mencapai target pemerintah, seperti rasioelektrifikasi," Arcandra Tahar, Wakil Menteri ESDM, (26 Januari 2018).
Pada Acara Penyerahan Penghargaan Keselamatan Pertambangan, Perlindungan Lingkungan, dan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2018, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyebutkan bahwa Ditjen Minerba adalah unit eselon I Kementerian ESDM yang paling aktif melakukan deregulasi.
PENGHAPUSAN DAN REVISI REGULASI/PERIZINAN/SERTIFIKASI/REKOMENDASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHAP I 22 Januari 2018
TAHAP II 5 Februari 2018
Regulasi
Sertifikasi/ Rekomendasi Regulasi / Perizinan
Unit Eselon I
TAHAP III 12, 19, 26 Februari 2018
Regulasi
TAHAP IV 5 Maret 2018
REKAPITULASI
Sertifikasi/ Sertifikasi/ Sertifikasi/ Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi/ Regulasi Regulasi / / Perizinan Perizinan Perizinan
Minerba
-
7
-
25
51
-
13
32
64
Migas
-
11
2
6
21
1
-
18
23
11
4
-
5
-
-
-
20
-
EBTKE
-
5
-
-
-
-
9
5
9
SKK Migas
-
3
-
6
-
3
-
12
-
BPH Migas
-
-
-
3
-
-
-
3
-
11
30
2
45
72
4
22
90
96
Ketenagalistrikan
Jumlah
Penyederhanaan 19 Peraturan Menteri ESDM, 11 Keput usan Menteri ESDM, dan 2 Peratur an Dirj en Sub Sektor Minerba
32
PERATURAN DICABUT
Tujuan • Menghilangkan duplikasi sertifikasi • Memangkas Birokrasi • Penyederhanaan tahapan kegiatan usaha • Penyederhanaan dan efektifitas evaluasi melalui RKAB (1 kali setahun) • Efektifitas pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan Revisi 1. Penyederhanaan Peraturan Menteri ESDM Terkait Substansi Kewilayahan, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (Peraturan Menteri ESDM No. 11/2018 revisi 5 Permen, 1 Kepmen, dan 2 Perdirjen). 2. Penyederhanaan Peraturan Menteri ESDM Terkait Substansi Pengusahaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba, revisi 11 permen) 3. Penyederhanaan Peraturan Menteri ESDM Terkait Substansi Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan (Permen ESDM No 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, revisi 3 Permen dan 3 Kepmen)
64
SERTIFIKASI/REKOMEND ASI/PERIZINAN DICABUT
Cakupan • Penggunaan satu penjaminan reklamasi untuk seluruh kegiatan usaha pertambangan • CNC, Sertifikasi Kelayakan Peralatan dan Instalasi • Rekomendasi tenaga kerja asing • Tanda registrasi • Persetujuan laporan eksplorasi • Surat Keterangan terdaftar
Penyederhanaan Regulasi Tahap III Sub Sektor Minerba
No
Peraturan yang dihapus
1 Permen ESDM 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 2 Permen ESDM 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 3 Permen ESDM 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara 4 Kepmen ESDM 555.K Tahun 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum 5 Kepmen ESDM 1211 Tahun 1995 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada usaha petrambangan umum 6 Kepmen ESDM 1457 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi
Peraturan yang menghapus
Latar belakang penghapusan/revisi
Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
Permen ESDM 1. Penyesuaian dengan 1.Menyederhanakan proses No 26 Tahun 2018 ketentuan UU Nomor 23 bisnis dan rantai birokrasi tentang Tahun 2014, UU 4 Tahun 2009 dalam pelaksanaan kaidah Pelaksanaan Kaidah 2. Memberikan pedoman dalam teknik di bidang mineral Pertambangan Yang penerapan kaidah dan batubara untuk Baik dan Pengawasan pertambangan (good mining mewujudkan good mining Pertambangan Mineral practice), sesuai ketentuan PP dan Batubara practice Nomor 55 Tahun 2010
2.Memberikan pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang mineral dan batubara 3.Meningkatkan efektifitas pengawasan serta debirokratisasi dalam pengawasan
Peraturan Kai a Pertam angan yang Bai Permen ESDM No 26 Tahun 2018 Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018
Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9 BAB
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PELAKSANAAN KAIDAH TEKNIK PERTAMBANGAN YANG BAIK
BAB III PELAKSANAAN TATA KELOLA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
BAB IV PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
Permen ESDM No 26 Tahun 2018 Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
BAB V PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VII KETENTUAN LAINLAIN
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
STRUKTUR – PERMEN 26 TAHUN 2018 I.
BAB I
II. BAB II
: KETENTUAN UMUM : PELAKSANAAN KAIDAH TEKNIK PERTAMBANGAN YANG BAIK
a.Bagian Kesatu
: Umum
b.Bagian Kedua
: Teknis Pertambangan
c.Bagian Ketiga
: Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara
d.Bagian Keempat: Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan, Reklamasi, dan Pasca Tambang, serta Pascaoperasi e.Bagian Kelima
: Konservasi Mineral dan Batubara
f.Bagian Keenam
: Pemanfaatan Teknologi, Kemampuan Rekayasa, Rancang Bangun, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi Pertambangan
g.Bagian Ketujuh
: Standar Kompetensi Kerja Khusus, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, serta Standar Nasional Indonesia
STRUKTUR – PERMEN 26 TAHUN 2018 III.
BAB III
: PELAKSANAAN TATA KELOLA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
a. Bagian Kesatu
: Umum
b. Bagian Kedua
: Pemasaran
c. Bagian Ketiga
: Keuangan
d. Bagian Keempat
: Pengelolaan Data
e. Bagian Kelima
: Pengutamaan Pemanfaatan Barang, Jasa, dan Teknologi dalam Negeri
f.
Bagian Keenam
g. Bagian Ketujuh
: Pengembangan Tenaga Kerja Teknis Pertambangan : Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Setempat serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
h. Bagian Kedelapan : Kegiatan lain di Bidang Usaha Pertambangan Menyangkut Kepentingan Umum i.
Bagian Kesembilan
: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK
j.
Bagian Kesepuluh
: Jumlah, Jenis, dan Mutu Hasil Usaha Pertambangan
STRUKTUR – PERMEN 26 TAHUN 2018 IV.
BAB IV
: PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN
a. Bagian Kesatu : Umum b. Bagian Kedua : Ruang Lingkup Pengawasan
V.
BAB V
: PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
a. Bagian Kesatu : Pengawasan terhadap pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik b. Bagian Kedua : Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pengusahaan VI.
BAB VI
VII. BAB VII
Pertambangan
: SANKSI ADMINISTRATIF : KETENTUAN LAIN-LAIN
VIII. BAB VIII : KETENTUAN PERALIHAN
Kepmen 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran I
Lampir an II
Pedoman Permohonan,
Pedoman
Pedoman Pelaksanaan
Kepala Teknik Tambang,
Pengelolaan Teknis
Keselamatan
Penanggung Jawab Teknik dan
Pertambangan
Pertambangan dan
Evaluasi dan/atau Pengesahan
Lingkungan, Kepala Tambang Bawah Tanah, Pengawas
Lampir an III
Lampir an IV
Pedoman Penerapan SMKP Minerba
Keselamatan Pengolahan dan/atau
Operasional, Pengawas Teknis,
Pemurnian Minerba
dan/atau Penanggung Jawab Operasional
Lampiran V
Lampir an VI
Lampir an VII
Lampiran VIII
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan
Pedoman Pelaksanaan
Pedoman Pelaksanaan Konservasi
Pedoman Kaidah
Reklamasi dan
Mineral dan Batubara
Lingkungan Hidup Pertambangan Minerba
Pascatambang serta Pascaoperasi pada Kegiatan Usaha
Teknik Usaha Jasa Pertambangan dan Evaluasi Kaidah Teknik Usaha Jasa
Kewajiban Penerapan untuk IUP
Pasal 3 ayat (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam setiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib melaksanakan Kaidah pertambangan yang baik.
Kewajiban Penerapan untuk IUP Olah Murni
Pasal 4 ayat (1)
Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib melaksanakan Kaidah pertambangan yang baik.
Kewajiban Penerapan untuk IUJP Pasal 5
(1)
(2)
Pemegang IUJP wajib melaksanakan kaidah
pertambangan
yang
sesuai dengan bidang us ahanya
baik
Kaidah Pertambangan yang baik sebagaimana dim aksud pada ayat (1) melip uti: a. Kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik, dan b. Tata Kelola Pengusahaan Jasa Pertambangan
RESUME ASPEK PELAKSANAAN PENERAPAN KAIDAH TEKNIK PERTAMBANGAN YANG BAIK IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Ekplorasi dan IUPK Operasi Produksi 1.teknis pertambangan; 2.konservasi sumber daya Mineral dan Batubara; 3.keselamatan dan kesehatan kerja Pertambangan; 4.keselamatan operasi Pertambangan; 5.pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang serta pascaoperasi; dan 6.pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan
Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
IUJP
1. teknis kegiatan Pengolahan 1. upaya pengelolaan lingkungan dan/atau Pemurnian; hidup, keselamatan 2. keselamatan Pengolahan pertambangan, konservasi dan/atau Pemurnian; Mineral dan Batubara, dan teknis 3. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan dan pascaoperasi; dan bidang usahanya; dan 4. konservasi Mineral dan Batubara 2. kewajiban untuk mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan.
Sanksi Administratif Bab VI Pasal 50
Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Ekplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi, Pemegang IUJP, Pemegang IPR yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif Sanksi Administratif dapat berupa: • Peringatan tertulis • Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha • Pencabutan izin Sanksi Administratif diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Kepala Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut KaIT adalah pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan Direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan dan lingkungan pertambangan Mineral dan Batubara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara.
Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian.
BAB II BAGIAN KESATU UMUM Dalam
pelaksanaan
kaidah
teknik
pertambangan yang baik, Pemegang IUP wajib •
Mengangkat pemimpin
KTT
tertinggi
di
sebagai lapangan
untuk mendapatkan pengesahan dari KaIT •
Memiliki
tenaga
teknis
pertambangan yang berkompeten sesuai
dengan
perundang-undangan
ketentuan
Dalam pelaksanaan kaidah Produksi atau IUPK Operasi teknik pengolahan dan./atau pemurnian, Pemegang IUP OPK Produksi melakukan Penambangan Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan metode Penambangan wajib • Mengangkat PTL sebagai bawah tanah, Pemegang IUP pemimpin tertinggi di Operasi Produksi atau IUPK lapangan untuk mendapatkan pengesahan dari KaIT Operasi Produksi wajib menunjuk tenaga teknis • Memiliki Kepala Tambang Bawah Tanah yang pertambangan untuk mendapatkan (KTBT) berkompeten sesuai dengan ketentuan perundangpengesahan dari KaIT undangan (Pasal 7 ayat 2) (Pasal 8 ayat 1)
Dalam hal pemegang IUP Operasi
Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik.
Kepala Tambang Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat KTBT adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur tambang bawah tanah yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional tambang bawah tanah sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik.
Penanggungjawab Teknik dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PTL adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan operasional Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai dengan kaidah
Pedoman Permo honan, Evaluasi, dan/Atau Pengesahan KTT, PTL, KTBT, Pengawas Operasional, Pengawas Teknis, dan/atau PJO
LORUM IPSUM DOLOR
LAMPIRAN I KEPMEN 1827
Kriteria KTT • KTT Kelas IV • KTT Kelas III • KTT Kelas II • KTT Kelas I
Kriteria PTL • PTL Kelas III • PTL Kelas II • PTL Kelas I
KTT Kelas IV • Untuk Pemegang IPR • Mempunyai sertifikat kualifikasi yang diakui KAIT
KTT Kelas III a. Tahap Eksplorasi, Tahap OP dengan metode Tambang Semprot, Bor, Terbuka Berjenjang Tunggal, Kuari, dan Kapal Keruk dan/atau Kapal Isap b. Jumlah Produksi Rata-Rata: 1)
Tambang terbuka berjenjang tunggal, untuk batubara kurang dari atau sama dengan 150 metrik ton per hari
2)
Mineral logam meliputi
3)
i.
Tambang semprot kurang dari atau sama dengan 1 ton bijih per hari
ii.
Kapal Keruk dan/atau Kapal Isap dengan menggunakan ponton kurang dari atau sama dengan 1 ton bijih per hari
Mineral batuan dan mineral bukan logam meliputi: i.
Kuari kurang dari atau sama dengan 250 ton batuan
ii. Mineral bukan logam dengan produksi kurang dari atau sama dengan 250 ton/hari c. Tanpa menggunakan bahan peledak d. Jumlah pekerja kurang dari atau sama dengan 50 orang
KTT Kelas II a. Tahap Eksplorasi, Tahap OP dengan metode Tambang Semprot (hidrolis), Tambang Terbuka, Kuari, dan Kapal Keruk dan/atau Kapal Isap b. Jumlah Produksi Rata-Rata:
KTT Kelas I a. Tahap Eksplorasi, Tahap OP dengan metode Tambang Semprot (hidrolis), Tambang Terbuka, Tambang Bawah Tanah, Kuari, dan Kapal Keruk dan/atau Kapal Isap b. Jumlah Produksi Rata-Rata: 1)
Tambang terbuka untuk batubara lebih dari 500 metrik ton per hari
1)
Tambang terbuka batubara kurang dari atau sama dengan 500 metrik ton per hari
2)
Tambang bawah tanah untuk batubara pada semua kapasitas produksi
2)
Mineral logam meliputi
3)
Mineral logam meliputi
3)
i.
Tambang terbuka untuk mineral logam kurang dari atau sama dengan 1500 ton bijih per hari
i.
Tambang semprot lebih dari dengan 5 ton bijih per hari
ii.
Tambang semprot kurang dari atau sama dengan 5 ton bijih per hari
ii.
Tambang terbuka untuk mineral logam lebih dari 1500 ton bijih per hari
iii.
Kapal Keruk dan/atau Kapal Isap dengan menggunakan ponton kurang dari atau sama dengan 5 ton bijih per hari
iii.
Tambang bawah tanah untuk mineral logam pada semua kapasitas produksi
iv.
Kapal Keruk dan/atau Kapal Isap lebih dari 5 ton bijih per hari
Mineral batuan dan mineral bukan logam meliputi: i. ii.
Kuari kurang dari atau sama dengan 500 ton
Mineral bukan logam dengan produksi kurang dari atau sama dengan 500 ton/hari c. Jumlah pekerja kurang dari atau sama dengan 200 orang
4)
Mineral batuan dan mineral bukan logam meliputi: i.
Mineral batuan atau bukan logam dengan produksi lebih dari 500 ton/hari
ii.
Tambang bawah tanah mineral bukan logam pada semua kapasitas produksi
PTL KELAS III
PTL KELAS II
PTL KELAS I
PTL Kelas III memenuhi kriteria
PTL Kelas II memenuhi kriteria sebagai berikut:
PTL Kelas I memenuhi sebagai berikut:
•
•
Bekerja pada pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam atau pengolahan batubara
•
Jumlah produksi sama dengan atau lebih dari 100.000 ton per tahun
sebagai berikut: • Bekerja
pada
mineral
bukan
pengolahan logam
dan
batuan • Memiliki Sertifikat Kompetensi POP
Pengolahan
Pemurnian
atau
Jumlah produksi di 100.000 ton per tahun
•
Jumlah pekerja 1.000 orang
dari
•
Jumlah pekerja sama dengan atau lebih dari 1.000 orang
•
Memiliki Sertifikat POM Pengolahan dan/atau Pemurnian atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT
•
Memiliki Sertifikat POU Pengolahan dan/atau Pemurnian atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT
kualifikasi yang diakui oleh KAIT
pada pengolahan pemurnian mineral atau pengolahan
•
dan/atau sertifikat
Bekerja dan/atau logam batubara
bawah
kriteria
kurang
Kriteria PTL
Bagaimana Persyaratan KTT untuk Warga Negara Asing? • Memiliki
sertifikat
kompetensi
sesuai
dengan kelas KTT yang diajukan atau memiliki Mine Manager Certificate atau sertifikat
sejenis
yang
diterbitkan
oleh
negara asal dan diakui oleh KaIT; dan • Telah memiliki pendidikan dan pelatihan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan
mengenai
penerapan
kaidah
teknik pertambangan yang baik Bila WNA yang sudah disahkan sebagai KTT maka dilanjutkan dengan lulus Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dengan predikat paling kurang madya dalam jangka 6 (enam) bu lan). KAIT dapat membatalkan kembali pengesahan KTT tersebut apabila KTT tersebut belum lulus Uji Kemahiran Berbahasa
Pengawas Operasional Kriteria : 1. memiliki sertifikat kompetensi Pengawas Operasional atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT sesuai jenjang jabatannya; 2. menduduki jabatan di dalam divisi atau departemen operasional pertambangan; dan 3. memiliki anggota yang berada di bawahnya dan/atau melakukan pengawasan terhadap divisi atau departemen lainnya;
Tugas dan tanggung jawab : 1. bertanggung jawab kepada KTT/PTL untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya; 2. melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian; 3. bertanggung jawab kepada KTT/PTL atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya; 4. membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian;
Pengangkatan 1. KTT/PTL menunjuk calon Pengawas Operasional yang memenuhi kriteria dan dibuktikan dengan surat penunjukkan ; 2. KTT/PTL melakukan evaluasi terhadap calon Pengawas Operasional, apabila dinyatakan laik, maka KTT/PTL menerbitkan surat penunjukan pengawas operasional; 3. KTT/PTL sewaktu-waktu atau berkala mengevaluasi kinerja; 4. Pengawas Operasional yang memenuhi syarat ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan mendapatkan KPO yang disahkan
PENGESAHAN PENGAWAS OPERASIONAL Persyaratan Admini stratif :
Permohonan KPO dapat dilakukan secara sistem dalam jaringan ( online ) melalui website yang telah ditentukan atau secara offline kepada Kepala Dinas.
a. salinan sertifikat kompetensi operasional yang dikeluarkan oleh lembaga yang menangani sertifikasi, dan sudah teregistrasi di DJMB. b. pas foto latar belakang biru ukuran 2 x 3 (dua kali tiga) cm sebanyak 1 (satu) lembar; c. salinan Kartu Tanda Penduduk; d. daftar riwayat hidup paling kurang meliputi data diri, jabatan struktural di perusahaan, dan pengalaman bekerja sebagai pengawas; e. surat pernyataan KTT/PTL yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menjabat pengawas di perusahaan, dengan menyertakan nama area yang menjadi tanggung jawab masingmasing pengawas tersebut; f. surat pernyataan bermaterai kebenaran dokumen dari manajemen;
Penanggung Jawab Operasional
Penanggung Jawab Operasional yang selanjutnya disingkat PJO adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan, dan bertanggung jawab kepada KTT/PTL atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik
Penanggung Jawab Operasional Persyaratan Administrasi 1. Pekerja perusahaan jasa pertambangan 2. Riwayat hidup calon PJO 3. Jabatan tertinggi di site 4. Surat dukungan dari Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan 5. Surat pernyataan komitmen calon PJO 6. Uji kemahiran berbahasa Indonesia (madya) untuk TKA 7. Syarat lain yang ditentukan oleh KTT
Persyaratan Teknis 1. Memahami aspek pengelolaan usaha jasa pertambangan 2. Memahami aspek teknis pertambangan, konservasi, keselamatan pertambangan, dan perlindungan lingkungan 3. Memahami kewajiban dan sanksi usaha jasa pertambangan 4. Jenjang sertifikat kompetensi pengawas operasional atau sertifikat kualifikasi
TENAGA TEKNIS PERTAMBANGAN
DASAR HUKUM
Pasal 7 (1) Dalam pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib: a. mengangkat KTT sebagai pemimpin tertinggi di lapangan untuk mendapatkan pengesahan dari KaIT; dan
Pasal 14 (2)
Pasal 14 (1)
Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi wajib
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi melaksanakan
pertambangan
ketentuan
sebagaimana
keselamatan
dimaksud
Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d.
dalam
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat pelindung diri, fasilitas, personil, dan biaya yang
diperlukan untuk
terlaksananya ketentuan keselamatan pertambangan; dan b. membentuk dan menetapkan organisasi bagian keselamatan pertambangan berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja,
PERMEN ESDM NO 26 TAHUN 2018 BAB II BAGIAN KETIGA PENGELOLAAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN KESELAMATAN PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA
Keselamatan d an Kesehatan Pengelolaan Keselamatan
Sistem Manajemen
Kerja dan Keselamatan
Pengolahan dan/atau
Keselamatan
Operasi Pertambangan
Pemurnian
Pertambangan
Mineral dan Batubara
Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pertambangan Meliputi Pendidikan Manajemen Risiko
Program
dan
Keselamatan Pelatihan LOREM IPSUM Kerja Keselamatan DOLOR Kerja
Ad mi ni st rasi
Manajemen
Inspeksi
Keselamatan
Keadaan
Keselamatan
Kerja
Darurat
Kerja
Kampanye
Penyelidikan Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya
Pengelolaan Kesehatan Kerja melipu ti Program Kesehatan K erja
Higiene dan Sanitasi
Pengelolaan Ergono mi
Pengelolaan Makanan, Minum an, dan Gizi Pekerja Tambang Diagnos is dan Pemerik saan Penyakit A kibat Kerja
pengelolaan debu;
pengelolaan iklim kerja
pengelolaan kebisingan;
pengelolaan radiasi
pengelolaan getaran
pengelolaan faktor kimi a
pengelolaan pengelolaan kuantitas dan pencahayaan kualit as udara kerja
pengelolaan faktor biologi
pengelolaan kebersihan lingkungan kerja
Pengelolaan Keselamatan Operasi Pertambangan meliputi 1
SISTEM DAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN/PERAWATAN SARANA,PRASARANA, INSTALASI DAN PERALATAN PERTAMBANGAN
2
PENGAMANAN INSTALASI
3
TENAGA TEKNIS PERTAMBANGAN YANG BERKOMPETEN DI BIDANG KESELAMATAN OPERASI
4
KELAYAKAN SARANA,PRASARANA, INSTALASI DAN PERALATAN PERTAMBANGAN
5
EVALUASI HASIL KAJIAN TEKNIS PERTAMBANGAN
6
KESELAMATAN BAHAN PELEDAK DAN PELEDAKAN
LOREM consectetur adipiscing elit, IPSUM sed do eiusmod tempor
7
incididunt ut labore et dolore magna aliqua KESELAMATAN FASILITAS PERTAMBANGAN
8
KESELAMATAN EXPLORASI
9
KESELAMATAN TAMBANG PERMUKAAN
10
KESELAMATAN TAMBANG BAWAH TANAH
11
KESELAMATAN KAPAL KERUK/KAPAL ISAP
SMKP MINERBA
KEBIJAKAN
ORGANISASI DAN PERSONEL
DOKUMENTASI
IMPLEMENTASI , EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT
PERENCANAAN
TINJAUAN MANAJEMEN DAN
SMKP Minerba tetap m eliput i 7 elemen dengan sedik it p enambahan nama pada Elemen V dan Elemen VII
Surat Edaran Kepala Inspektu r Tambang
Direksi diminta untuk segera menyesuaian seluruh aspek teknik dan lingkungan pada kegiatan operasional dengan peraturan perundangan terbaru.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara ditetapkan dalam suatu petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal.
