Permen 1_2018_Ped Penyusunan RTRW Prov-Kab-Kota

Direkorat Direkorat Perencanaan Tata Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Peratu eratura ran n Ment Menteri eri ATR/K TR/Kepala epala BPN BPN Nomor Nomor 1 Tahun Tahun 2018 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah (RTRW) (RTRW) Provinsi, Kabupaten, dan Kota disampaikan pada: Workshop Wor kshop Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali Perda Perda RTRW Provinsi di Wilayah Sumatera Padang, 18 – 20 April 2018

Latar Bela Belakang kang Revi Revisi si Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota •

Perkembangan Perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru, antara lain: –

–

–

–

•

•

•

UU 41/2009 tentang Perlindungan LP2B yang mengamanatkan KP2B dalam RTRW RTRW provinsi, provinsi, kabupaten, dan kota. UU 32/2009 tentang Perlindungan Perlindungan dan Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan KLHS dalam penyusunan RTR. RTR. UU 27/2007 tentang tentang Pengelolaan WP3K yang mengamanatkan RZWP3K, sehingga sehingga hal ini harus diperhatikan dalam penyusunan RTRW RTRW provinsi. provinsi. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan pengelolaan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil hanya kepada kepada pemda provinsi.

Pemerintah daerah sedang memasuki memasuki tahap peninjauan kembali RTRW RTRW -nya, -nya, sehingga menjadi saat yang tepat untuk memperbaiki acuan penyusunan RTRW RTRW. Bidang penataan ruang sudah sudah tidak menjadi kewenangan kewenangan Kementerian Kementerian PU sehingga pedoman perlu ditetapkan ditetapkan sebagai Permen ATR/Ka.BPN ATR/Ka.BPN.

Diperlukan sinergi substansi antar NSPK bidang penataan ruang

Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup Permen 1/2008 •

•

Permen 1/2018 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota kabupaten/kota dalam penyusunan RTRW provinsi dan RTRW RTRW kabupaten/kota Permen 1/2018 bertujuan untuk mewujudkan: penataan ruang wilayah wilayah darat, laut, udara, udara, dan ruang ruang dalam bumi dalam satu kesatuan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota; pemanfaatan pemanfaatan potensi potensi sumber sumber daya daya alam, sumber daya daya manusia, manusia, dan sumber sumber daya daya buatan daerah provinsi/kabupaten/kota provinsi/kabupaten/kota yang berkelanjutan berkelanjutan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan sinergitas pelaksanaan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan pemanfaatan ruang lintas sektoral sektoral melalui pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dalam RTRW RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota. –

–

–

•

Ruang lingkup Permen 1/2008 terdiri atas: –

tata cara penyusunan penyusunan RTRW RTRW provinsi, RTRW RTRW kabupaten, dan RTRW RTRW kota; kota; dan

MUATAN PERUBAHAN MUAT PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Rincian Muatan Perubahan Pedoman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Perubahan acuan normatif disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru Penetapan KP2B dalam RTRW RTRW Prov/Kab/Kota Prov/Kab/Kota sesuai dengan amanat UU 41/2009 41/2009 Penambahan ketentuan mengenai KLHS KLHS sesuai sesuai amanat UU 32/2009 dan PP PP 46/2016 Penambaha Penambahan n data data dan informas informasii tentang tentang kebijakan kebijakan sektoral sektoral dalam penyu penyusunan sunan RTR RTRW W Prov/Kab/Kota, Prov/Kab/Kota, salah satunya terkait RZWP3K sesuai amanat UU 1/2014 dan UU 23/2014 Penguatan aspek kebencanaan dalam penyusunan RTRW RTRW Prov/Kab/Kota Prov/Kab/Kota Penyesuaian Penyesuaian nomenklatur nomenklatur rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Penambahan data dan informasi pertanahan dalam penyusunan RTRW RTRW Prov/Kab/Kota Prov/Kab/Kota Menghilangkan Menghilangkan muatan mengenai mengenai PKN promosi, PKW promosi, dan PKL promosi Penetapan Penetapan bagian dari wilayah wilayah kabupaten kabupaten dan kota yang akan disusun disusun RDTR nya Penegasan pengaturan pengaturan ruang secara menyeluruh baik ruang ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang dalam bumi dalam RTRW Prov/Kab/Kota Pembaharuan mengenai peninjauan kembali kembali RTRW RTRW Prov/Kab/Kota Prov/Kab/Kota Penambahan ketentuan ketentuan mengenai mengenai jumlah minimal konsultasi publik dalam penyusunan RTRW Prov/Kab/Kota Penambahan kualifikasi tim penyusun RTRW RTRW Penambahan ketentuan mengenai berita acara pembahasan dengan wilayah yang berbatasan

Perubahan Peru bahan Nomenklatu Nomenklaturr & Ketentuan Ketentuan dalam RTR RTRW W (1)

Tingkat Tingkat kedetaila kedetailan n rencana

Nomenklat Nomenklatur ur dalam rencan rencanaa struktur struktur ruang & rencana rencana pola ruang ruang menyesuaikan kedetailan rencana tata ruang, di mana RTRW kabupaten/kota kabupaten/kota akan lebih rinci dibandingkan dibandingkan RTRW provinsi

Peghapusa Peghapusan n pusat pertumbuhan pertumbuhan promosi promosi

PKN promosi (PKNp), PKW promosi (PKWp), dan PKL promosi (PKLp) yang termuat termuat dalam RTRW RTRW provinsi provinsi sudah dipertimbangkan dipertimbangkan dalam revisi RTRW nasional.

Penet Penetapan apan bagian bagian dari dari wilayah kab/kota yang akan disusun disusun RDTRnya

dalam raperda tentang RTRW RTRW kab/kota harus ditetapkan bagian wilayah wilayah kab/kota (yang bersifat perkotaan dan/atau dan/atau yang akan direncanakan menjadi kawasan perkotaan) untuk disusun rencana detail tata tata ruang (RDTR)-nya

Pembaharuan mengenai mengenai peninjauan peninjauan kembali RTRW

diatur dalam Permen ATR/Ka.BPN ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun Tahun 2017 tentang Tata Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

Perubahan Peru bahan Nomenklatu Nomenklaturr & Ketentuan Ketentuan dalam RTR RTRW W (2) (2)

•

Konsultasi publik •

Pada tahap perumusan perumusan konsepsi konsepsi RTRW RTRW prov/kab/kota, prov/kab/kota, masyarakat masyarakat terlibat terlibat secara secara aktif aktif dan bersifat bersifat dialogis dialogis/ko /komuni munikasi kasi dua arah. arah. Dialog Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, workshop, workshop, FGD, seminar, seminar, dan bentuk komunikasi komunikasi dua arah lainnya. Konsultasi publik minimal minimal dilakukan 2 (dua) kali yang masing-masing masing-masing dituangkan dalam berita acara dengan melibatkan perguruan tinggi, tinggi, pemerintah, swasta swasta dan masyarakat. masyarakat.

Wilayah berbatasan

Pembahasan muatan RTRW RTRW prov/kab/kota prov/kab/kota dengan prov/kab/kota prov/kab/kota yang berbatasan yang dituangkan dalam berita berita acara

Ilustrasi peta

Pedoman RTRW memasukan ilustrasi Peta Rencana Struktur Ruang, Peta Rencana Pola Ruang, Peta Penetapan Kawasan Kawasan Strategis yang dilengkapi dengan contoh keterangan keterangan peta sesuai dengan ketentuan perpetaan

KP2B

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam RTRW prov/kab/kota sesuai amanat UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Rencana Rencana pola ruang

Di dalam kawasan pertanian ini ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang digambarkan digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampalkan (overlay) dengan peta rencana rencana pola ruang. Peta Peta hasil penampalan (overlay) akan memiliki pengaturan tersendiri tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam indikasi arahan peraturan zonasi.

Penentuan kawasan kawasan strategis strategis

Kawasan yang memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangandapat ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).

KLHS

Penambahan ketentuan ketentuan mengenai KLHS sesuai amanat UU No. 32 Tahun Tahun 2009 tentang Perlindung Perlindungan an dan Pengelo Pengelolaan laan Lingkungan Lingkungan Hidup dan PP No. No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Tata Cara Penyelenggaraan Penyelenggaraan KLHS

Pengolahan Pengolahan & analisis analisis data

daya dukung dan daya tampung yang meliputi analisis satuan satuan kemampuan lahan (SKL), analisis neraca sumber daya alam, ekosistem ekosistem esensial, kebutuhan kebutuhan ruang dalam bumi, laut, serta udara. Analisis ini dapat menjadi masukan untuk kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

Penyusunan konsep konsep RTRW RTRW

Penyusunan Penyusunan alternatif konsep rencana berdasarkan prinsip optimasi pemanfaatan ruang wilayah provinsi provinsi (ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi) dan dan mempertimbangkan rekomendasi rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS

Penyusunan & pembahasan Raperda

Rekomendasi Rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS harus tetap dipertimbangkan dalam muatan raperda tentang RTRW dalam setiap pembahasannya pembahasannya

Peng engelola elolaan an WP3K

Penyusunan RTRW RTRW memperhatikan data dan informasi tentang kebijakan sektoral, sektoral, salah satunya terkait RZWP3K sesuai sesuai amanat UU No. No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Und Undang-Undang ang 27 Tahun Tahun 2007 tentang tentang Pengel Pengelolaan olaan Wilaya Wilayah h Pesisi Pesisirr dan Pulau-Pulau Pulau-Pulau Kecil dan UU No. No. 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah.

Pengumpulan data & informasi

salah satu data meliputi data dan informasi tentang kebijakan pembangunan kecil, sektoral (antara lain: rencana lain: rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana induk pariwisata, rencana induk perwilayahan industri, rencana kehutanan, dsb)

Pengolahan Pengolahan & analisis analisis data

hasil pengolahan pengolahan & analisis data salah satunya menghasilkan menghasilkan perkiraan ermasuk k ruang laut, pesisir pesisir, dan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi, t provinsi, termasu kepulauan yang kepulauan yang meliputi pengembangan pengembangan struktur struktur ruang, seperti sistem perkotaan dan sistem prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi potensi yang dimiliki, dimiliki, mengelola mengelola peluang yang ada, ada, serta dapat mengantisipasi mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan

Aspek kebencanaan kebencanaan

Perlunya memperhatikan kebutuhan penanggulangan kebencanaan dalam penyusunan penyusunan RTRW


Pengolahan Pengolahan data & analisi analisiss

Pengendalian pemanfaatan ruang

kegiatan pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder bagi penyusunan RTRW RTRW provinsi/kabupaten/kota, provinsi/kabupaten/kota, salah satunya meliputi peta risiko bencana (data sekunder)

• •

kegiatan analisis harus mencakup mencakup analisis pengurangan risiko bencana analisis fisik wilayah harus mencakup analisis potensi rawan bencana alam (longsor, (longsor, banjir, tsunami, tsunami, bencana alam geologi, geologi, dan bencana alam lainnya)

indikasi arahan/ketentuan arahan/ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan kawasan budi budi daya yang ditampalkan ditampalkan (overlay) dengan kawasan kawasan rawan bencana bencana termasuk penetapan jalur & ruang evakuasi bencana

Aspek pertanahan

Penambahan data dan informasi pertanahan dalam penyusunan RTRW


muatan mengenai data dan informasi pertanahan, pertanahan, meliputi: sebaran transaksi tanah (untuk RTRW RTRW Kota), gambaran umum penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah eksisting

Pengolahan Pengolahan data & analisi analisiss

ditambahkan analisis mengenai penguasaan tanah yang menghasilkan status penguasaan tanah publik dan privat (termasuk status hutan adat)

Ruang Ru ang udar udara a & ruang ruang dal dalam am bumi bumi

Perlu Perluny nya a pengatu pengatura ran n ruang ruang udara udara dan ruang ruang di dalam dalam bumi bumi dalam dalam penyusunan RTRW RTRW prov/kab/kota

Penyusunan Konsep RTRW

penyusunan alternatif konsep rencana berdasarkan prinsip optimasi pemanfaatan ruang wilayah (ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi)

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

ketentuan umum peraturan zonasi zonasi juga mencakup pengaturan ruang udara untuk penerbangan dan ruang di dalam bumi. Ruang udara untuk penerbangan dapat terdiri terdiri atas atas ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan kegiatan bandar bandar udara dan ruang udara udara di sekit sekitar ar bandar bandar udara udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan

TATA CARA PENYUSUNAN RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

1. Tahap Tahap persi persiapan apan

(jangka wakt waktu: u: 1 bula bulan) n)

Kegiatan Pembentukan tim penyusun RTRW RTRW, yang min. terdiri atas tenaga profesional: profesional: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Hasil SK tim penyusun RTRW

perencan perencanaa wilayah wilayah & kota kota yang bersetifik bersetifikat, at, berpengalaman min. 10 thn, pernah berpraktek di wilayah yg disusun disusun RTRW-nya RTRW-nya sistem sistem informasi informasi geografis geografis ekonomi ekonomi wilayah wilayah infrastru infrastruktur ktur transpor transportasi tasi lingk lingkung ungan an keben kebencan canaan aan kependud kependudukan ukan sosial sosial budaya budaya pertanaha pertanahan n hukum hukum bidang keahlian keahlian lain sesuai karakteristik karakteristik wilayah wilayah

Kajian awal data sekunder: - reviu reviu RTRW RTRW sebelum sebelumny nya, a, - hasil hasil pelaks pelaksanaan anaan peninjauan peninjauan kembali, kembali, dan/atau dan/atau - kajian kajian kebijaka kebijakan n terkait terkait lainnya lainnya

1. 2.

Gambar Gambaran an umum umum wilay wilayah ah Kesesuai Kesesuaian an produk produk RTRW RTRW sebelumny sebelumnyaa dengan dengan kondisi & kebijakan saat ini

Persiapan teknis pelaksanaan: ‐ penyi penyimpu mpulan lan data data awal awal ‐ penyiapan penyiapan metodol metodologi ogi ‐ penyiapan penyiapan rencana rencana kerja kerja rinci ‐ penyiapan penyiapan perangk perangkat at survei survei

1. 2. 3. 4.

Hasil Hasil kajian kajian awal awal Metodologi Metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan Rencana Rencana kerja kerja penyusuna penyusunan n RTRW RTRW Perangk Perangkat at survei survei data prier & data sekunder sekunder

2. Pengumpulan Pengumpulan data & informasi informasi


data data prim primer er

‐ ‐

aspi aspirrasi asi masy masyar arak akat at kondisi kondisi fisik fisik & sosial ekonomi ekonomi dari dari survei survei lapangan lapangan

data data seku sekund nder er

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

peta peta dasa dasarr & peta peta tema tematik tik data data kepen kependud duduka ukan n data kondisi kondisi fisik lingkunga lingkungan n data & informasi informasi izin pemanfaatan ruang eksisting dari berbagai berbagai sektor data & informasi informasi tentang tentang potensi lestari & hasil hasil eksplorasi & eksploitasi sumber daya alam data & informasi tentang sarana & prasarana wilayah data & informasi informasi tentang tentang ekonomi wilayah (PDRB, investasi, matrik IO/ IRIO) data & informasi tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah data & informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah data & informasi informasi tentang tentang kebijakan kebijakan bi&g penataan ruang terkait data & informa informasi si tentang tentang RPJP RPJP & RPJM data & informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral data & informasi informasi pertanahan, antara lain gambaran umum penguasaan, pemilikan, penggunaan, & pemanfaatan tanah eksisting data & informasi informasi klimatolog klimatologis is peraturan peraturan perundangperundang-undan undangan gan terkait terkait

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3. Pengolahan Pengolahan & analisis data


Kegiatan      

   

analisis kebijakan kebijakan spasial & sektoral analisis peran & peran peran prov/kab/kot prov/kab/kotaa dalam wilayah yg lebih luas analisis sosial kependudukan kependudukan analisis ekonomi wilayah analisis sebaran ketersediaan ketersediaan dan kebutuhan sarana sarana dan prasarana wilayah wilayah analisis penguasaan penguasaan tanah tanah yang yang menghasilkan status penguasaan tanah publik dan privat (termasuk status hutan adat) analisis sistem pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan) analisis lingkungan hidup analisis pengurangan pengurangan risiko risiko bencana analisis kemampuan kemampuan keuangan keuangan pembangunan daerah

Hasil  





    

isu strategis pengembangan wilayah provinsi potensi & masalah penataan ruang wilayah, termasuk kaitannya kaitannya dengan wilayah wilayah sekitarnya peluang dan tantangan penataan penataan ruang wilayah provinsi, termasuk termasuk kaitannya kaitannya dengan wilayah sekitarnya kecenderungan pengembangan & kesesuaian kebijakan pengembangan provinsi perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi daya dukung & daya tampung ruang distribusi penduduk perkotaan dan perdesaan disparitas antar wilayah, kluster ekonomi, dan pusat pertumbuhan ekonomi konektivitas konektivitas antar kota, antar kota-desa, dan antar antar pusat pusat pertumbuh pertumbuhan an (untuk RTRW provinsi)

4. Penyusunan Penyusunan konsep konsep RTR RTRW W

(jangka wak waktu: tu: 6 bula bulan) n)

Kegiatan ‐

penyusuna penyusunan n alternat alternatif if konsep konsep rencana: rencana: rumusan tujakstra pengembangan pengembangan wilayah sketsa sketsa spasial spasial konsep konsep pengemban pengembangan gan wilayah (pertimbangan (pertimbangan skenario & asumsi) pemili pemilihan han konsep konsep renca rencana na perumusan perumusan rencana rencana terpilih terpilih disertai disertai pembahasan antarsektor antarsektor yang dituangkan dituangkan dalam dalam Berita Acara Acara •

Hasil ‐ ‐

•

•

‐ ‐

altern alternati atiff konsep konsep renca rencana na rencana rencana (dalam (dalam format format A4): tujakstra penataan ruang wilayah rencana rencana struktur struktur ruang rencana rencana pola ruang ruang penetapan kawasan strategis arahan pemanfaatan ruang wilayah arahan pengendalian pengendalian pemafaatan ruang wilayah album album peta (format (format digital digital .shp & cetak cetak A1): peta wilayah perencanaan perencanaa n (rupa bumi & batas administrasi) peta penggunaan penggunaa n lahan saat ini peta rencana struktur ruang wilayah (rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan & rencana pengembangan sistem jaringan prasarana) peta rencana pola ruang wilayah (pola ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya) • • • • •

‐

•

• •

*kegiatan penyusunan konsep RTRW harus melibatkan masyarakat masyarakat secara aktif dan bersifat dialog/komunikasi dialog/komunikasi 2 arah. *konsultasi publik minimal dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali & dituangkan dituangkan ke dalam

•

5. Penyusunan Penyusunan & pembahasan Raperda Raperda tentang RTRW RTRW (jangka wakt waktu: u: 1 bulan) bulan) Kegiatan ‐

penyusuna penyusunan n naskah naskah akademik akademik Raperda Raperda ‐ tentang RTRW ‐ penuangan penuangan materi materi teknis teknis RTRW RTRW ke dalam ‐ pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang‐ undangan ‐ pembahasan pembahasan raperda raperda tentang tentang RTRW RTRW yang melibatkan masyarakat & pemerintah provinsi yang berbatasan

Hasil naskah naskah akademik akademik raperda raperda tentang tentang RTR RTRW W provinsi; naskah raperda tentang RTRW RTRW provinsi; dan berita berita acara acara pembah pembahasa asan n teruta terutama ma berita berita acara dengan provinsi provinsi yang yang berbatasan

*Rekomendasi *Rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS harus tetap dipertimbangkan dalam muatan raperda tentang RTRW provinsi dalam setiap pembahasannya.

kegiatan penyusunan & pembahasan Raperda RTRW melibatkan masyarakat dalam bentuk pengajuan usulan, keberatan, dan sanggahan terhadap naskah Raperda RTRW melalui: media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah) majalah ) website resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan menyusun RTRW surat terbuka di media massa

• • •

Tata cara penyusun penyusunan an RTR RTRW W Provin Provinsi si

Tata car cara a pen penyusu yusunan nan RTRW RTRW Kabu Kabupat paten en

Tata car cara a pen penyusu yusunan nan RTR RTRW Kota

MUATAN RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Muatan RTRW provinsi/kabupaten/kota 1.

tujuan, tujuan, kebijak kebijakan, an, dan strateg strategii penataan penataan ruang; ruang;

2. rencana rencana struktur struktur ruang; ruang; 3. rencana pola ruang; 4. penetapan penetapan kawasan kawasan strateg strategis; is; 5. arahan arahan pemanfaata pemanfaatan n ruang; ruang; dan 6. arahan arahan pengendal pengendalian ian pemanfaata pemanfaatan n ruang. ruang.

1. Tujuan, Kebijakan, Strategi Penataan Ruang Kriteria Perumusan ‐

Tujuan

Kebijakan

‐

mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya melalui keterpaduan keterpaduan antar sektor, sektor, wilayah, wilayah, & masyarakat masyarakat mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan RPJPD mengakomodasi mengakomodasi fungsi dan peran yang telah telah ditetapkan dalam RTRW RTRW di atasnya memperhatikan memperhatikan isu strategis, strategis, potensi potensi unggulan dan karakteristik karakteristik wilayah jelas, spesifik, terukur terukur & dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua (dua puluh) tahun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

‐ ‐ ‐ ‐

mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah mampu menjawab menjawab isu strateg strategis is di wila wilayah yah mempertim mempertimbang bangkan kan kapasita kapasitass sumber sumber daya daya yang dimiliki dimiliki tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

‐ ‐ ‐ ‐

‐

Strategi

menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah ke dalam langkah-langkah langkah-langkah yang dirinci dengan target target pencapaian 5 (lima) tahunan) tahunan) ‐ harus dapat dapat dijabarkan secara spasial dalam dalam rencana rencana struktur struktur ruang ruang dan rencana pola ruang wilayah ‐ berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW RTRW ‐ berfungsi sebagai dasar penetapan arahan pengendalian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

2. Rencana struktur ruang RTRW prov RTRW provinsi insi (skala 1:2 1:250.00 50.000) 0)

RTRW kabup RTRW kabupaten aten (skala 1:50 1:50.000) .000)

RTRW kota RTRW (skala 1:2 1:25.000 5.000))

1. Pusat kegiatan a. b. c. d.

PKN PKW PKL PKSN

a. b. c. d. e. f.

PKN PKW PKL PKSN PPK PPL

a. b. c.

PPK Sub-pu Sub-pusat sat pelay pelayana anan n kota kota Pusat Pusat lingk lingkung ungan an

2. Sistem Sistem jaringan jaringan prasarana prasarana a.

Sistem Sistem jaringan jaringan transport transportasi asi darat darat 1) Sistem Sistem jaringan jaringan jalan a) Jaringan Jaringan jalan nasion nasional al yg ada ada di provinsi b) Jarin Jaringan gan jalan jalan yg merupakan kewenangan provinsi c) Terminal erminal penumpang penumpang Tipe Tipe A & B d) Terminal barang

a)

Jarin Jaringan gan jalan jalan nasiona nasionall yg ada di kabupaten b) Jaringan Jaringan jalan provinsi provinsi yg ada di kabupaten c) Jarin Jaringan gan jalan jalan yg merupa merupakan kan kewenangan kabupaten d) Jala Jalan n desa desa e) Jalan Jalan khusus khusus f) Termina erminall penump penumpang ang (Tipe (Tipe A, B, C)

a)

Jarin Jaringan gan jalan jalan nasion nasional al yg ada di kota b) Jaringan Jaringan jalan provinsi provinsi yg ada di kota c) Jarin Jaringan gan jalan jalan yg merupa merupakan kan kewenangan kota d) Jalan Jalan khusus khusus e) Terminal erminal penumpang penumpang (Tipe A, B, C) f) Termina erminall barang barang

Rencana Struktur Ruang (2)

RTRW RTR W prov provinsi insi (skala 1:2 1:250.00 50.000) 0)

RTRW kabupa RTRW kabupaten ten (skala 1:50. 1:50.000) 000)

RTRW RTR W ko kota ta (skala 1:2 1:25.000 5.000))

2. Sistem Sistem jaringan jaringan prasarana prasarana a. Sistem jaringan transportasi transportasi darat 2) Sistem Sistem jaringan kereta kereta api a) Jaring Jaringan an jalur jalur KA

b) Stasiun Stasiun KA

a) Jaringan jalur KA umum: umum:

a) Jaringan Jaringan jalur KA umum

(1) jar. jar. jalur jalur KA KA antar antarkot kotaa

(1) jar. jar. jalur jalur KA KA antar antarkot kotaa

(2) jar. jar. Jalur Jalur KA perkotaa perkotaan n

(2) jar. jar. Jalur Jalur KA perkotaa perkotaan n

b) Jaringa Jaringan n jalur KA khusus khusus yg berada berada di kabupaten kabupaten

b) Jaringan Jaringan jalur KA khusus yg berada berada di kota kota

c) Stasiun KA:

c) Stasiun KA:

(1) sta. penumpang penumpang

(1) sta. penumpang penumpang

(2) sta. barang barang

(2) sta. barang barang

(3) sta. operasi operasi

(3) sta. operasi operasi

Rencana Struktur Ruang (3) RTRW prov RTRW provinsi insi (skala 1:2 1:250.00 50.000) 0)


RTRW ko RTRW kota ta (skala 1:2 1:25.000 5.000))

2. Sistem Sistem jaringan jaringan prasarana prasarana a. Sistem jaringan transportasi transportasi darat 3) Sistem jaringan sungai, danau, & penyeberangan a) Alur pelayaran pelayaran sungai sungai & danau b) Lintas penyeberangan penyeberangan c) Pelab Pelabuha uhan n sungai sungai & danau d) Pelabuhan Pelabuhan penyeberangan

a) b) c) d) e) f) g) h)

Alur Alur pelay pelayara aran n kelas kelas I Pemerintah Alur Alur pelay pelayara aran n kelas kelas II provinsi Alur Alur pelay pelayara aran n kelas kelas II kabupaten Lintas Lintas penyebera penyeberangan ngan antarprovinsi Lintas Lintas penyebera penyeberangan ngan antarnegara Lintas Lintas penyebera penyeberangan ngan antar kab/kota Lintas Lintas penyebera penyeberangan ngan dalam kabupaten Pelab Pelabuha uhan n sungai sungai & danau danau (utama, pengumpul, pengumpan)

a) b) c) d) e) f) g) h)

Alur Alur pelay pelayara aran n kelas kelas I Pemerintah Alur Alur pelay pelayara aran n kelas kelas II provinsi Alur Alur pelay pelayara aran n kelas kelas II kabupaten Lintas Lintas penyebera penyeberangan ngan antarprovinsi Lintas Lintas penyebera penyeberangan ngan antarnegara Lintas Lintas penyebera penyeberangan ngan antar kab/kota Lintas Lintas penyebera penyeberangan ngan dalam kabupaten Pelab Pelabuha uhan n sungai sungai & danau danau (utama, pengumpul, pengumpan)

Rencana Struktur Ruang (4) RTRW RTR W prov provinsi insi (skala 1:2 1:250.00 50.000) 0)



2. Sistem Sistem jaringan jaringan prasarana prasarana b. Sistem jaringan transportasi laut 1)

Pelabu elabuha han n utam utamaa (umum)

1) Pelab Pelabuha uhan n utama utama (umum) (umum)

1) Pelab Pelabuha uhan n utama utama (umum) (umum)

2) Pelabuhan Pelabuhan pengumpul pengumpul (umum)

2) Pelabuhan Pelabuhan pengumpul pengumpul (umum)

3) Pelab Pelabuha uhan n pengu pengumpa mpan n (umum)

3) Pelabuhan Pelabuhan pengumpan pengumpan (umum)

4) Terminal erminal khusus khusus

4) Pelabuhan Pelabuhan pengumpan pengumpan lokal (umum)

4) Pelabuhan Pelabuhan pengumpan pengumpan lokal (umum)

5)

Alur Alur pelay pelayana anan n di laut laut

5) Terminal erminal khusus khusus

5) Terminal khusus

a) Alur Alur pelay pelayara aran n umum & perlintasan

6) Alur pelayanan pelayanan di laut

6) Alur pelayanan pelayanan di laut

2)

Pelab Pelabuha uhan n pengum pengumpul pul (umum)

3)

Pelab Pelabuha uhan n pengum pengumpan pan (umum)

b) Alur Alur pelay pelayara aran n masuk pelabuhan

a) Alur pelayaran pelayaran umum & perlintasan

a) Alur pelayaran pelayaran umum & perlintasan

b) Alur pelayaran pelayaran masuk pelabuhan

b) Alur pelayaran pelayaran masuk masuk pelabuhan

Rencana Struktur Ruang (5)

RTRW RTR W prov provinsi insi (skala 1:2 1:250.00 50.000) 0)



2. Sistem Sistem jaringan jaringan prasarana prasarana c. Sistem jaringan transportasi udara 1)

Band Bandar ar udar udaraa pengumpul (umum)

2) Band Bandar ar udar udaraa pengumpan (umum) 3)

1)

Bandar Bandar udara udara pengum pengumpul pul skala pelayanan primer (umum)

1)

2)

Bandar Bandar udara udara pengum pengumpul pul skala pelayanan sekunder (umum)

2) Bandar Bandar udara udara pengum pengumpul pul skala pelayanan sekunder (umum)

3)

Bandar Bandar udara udara pengum pengumpul pul skala pelayanan tersier (umum)

3)

Bandar Bandar udara udara khusus khusus

Bandar Bandar udara udara pengum pengumpul pul skala pelayanan primer (umum)

Bandar Bandar udara udara pengum pengumpul pul skala pelayanan tersier (umum)

4) Bandar Bandar udara udara pengum pengumpan pan (umum)

4) Bandar Bandar udara udara pengum pengumpan pan (umum)

5)

5)





RTRW RTR W kota (skala 1:2 1:25.000 5.000))

3. Sistem jaringan energi a. Jaringan infrastruktur minyak & gas bumi 1)

2)

Jaring Jaringan an yang yang menyal menyalurk urkan an minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan Jaringan Jaringan yang menyalur menyalurkan kan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen

1)

2)

Jaring Jaringan an yang yang menyal menyalurk urkan an minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan Jaringan Jaringan yang menyalur menyalurkan kan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen

b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan 1) Infrastruktur Infrastruktur pembangkitan pembangkitan & sarana pendukungnya

PLTA, PLTU, PLTG, PLTD, PLTG, PLTN, PLTS, PLTB, PLTP, PLTMH, dll

PLTA, PLTA, PLTU, PLTG, PLTD, PLTG, PLTN, PLTS, PLTB, PLTP, PLTMH, dll

SUTUT, SUTUT, SUTET, SUTET, SUTT, SUTT, SUTTAS, SUTTAS, kabel laut, dll

SUTUT, SUTET, SUTT, SUTTAS, kabel laut, dll

2) Infrastruktur Infrastruktur penyaluran & sarana pendukungnya a) transmis transmisii antarsist antarsistem em




4. Sistem jaringan telekomunikasi a. Jaringan tetap

a. Jaringan tetap

a. Jaringan tetap

b. Jaringan bergerak



1) Jaringan bergerak bergerak teresterial

1) Jaringan Jaringan bergerak bergerak teresterial

2) Jaringan bergerak bergerak seluler

2) Jaringan bergerak bergerak seluler

3) Jaringan bergerak bergerak satelit

3) Jaringan bergerak bergerak satelit

5. Sistem jaringan sumber sumber daya air a. Lintas negara & lintas provinsi:

a.

Lintas Lintas negara negara & lintas lintas provinsi:

a.

Lintas Lintas negara negara & lintas lintas provinsi:

1) Sumber Sumber air



2)Prasarana 2)Prasarana sumber sumber daya daya air



b. Sistem jaringan jaringan sumber daya air lintas kab/kota:




1) Sumb Sumber er air air



2) Prasarana Prasarana sumber sumber daya daya air

2) Prasarana Prasarana sumber sumber daya daya air air

Rencana Struktur Ruang (8) RTRW prov RTRW provinsi insi (skala 1:2 1:250.00 50.000) 0)



5. Sistem jaringan sumber sumber daya air c. Sistem Sistem jaringan sda kabupaten 1) Sumber Sumber air

c. Sistem Sistem jaringan sda kota 1) Sumber Sumber air

a) Air permukaan permukaan pada sungai (WS kabupaten termasuk waduk, situ, embung)

a) Air permukaan permukaan pada sungai (WS kabupaten termasuk waduk, situ, embung)

b) Air tanah pada CAT CAT kabupaten

b) Air tanag pada CAT CAT kabupaten

2) Prasaran Prasaranaa sumber sumber daya daya air

2) Prasarana Prasarana sumber sumber daya daya air

a) Sistem jar. jar. irigasi (primer, sekinder, dst)

a) Sistem jar. jar. irigasi (primer, sekinder, dst)

b) Sistem pengendalian pengendalian banjir

b) Sistem pengendalian pengendalian banjir

c) Jaringan air baku untuk air bersih

c) Jaringan air baku untuk air bersih

d) Jaringan air bersih ke

Rencana Struktur Ruang (9) RTRW pro RTRW provinsi vinsi (skala 1:2 1:250.00 50.000) 0)

RTRW kabup RTRW kabupaten aten (skala 1:50. 1:50.000) 000)


6. Sistem jaringan prasarana lainnya a. SPAM SPAM lint lintas as kab/ kab/ko kota ta

a. SPAM SPAM 1) Perpipaan (unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan) 2) Non perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, bangunan penangkap penangkap mata air)

a. SPAM 1) Perpipaan (unit air baku, unit produksi, unit distribusi, distribusi, unit pelayanan) 2) Non perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, bangunan penangka penangkap p mata air)

b. SPAL SPAL lint lintas as kab/ kab/ko kota ta

b. SPAL SPAL (sew (sewag agee & sew sewerag erage) e)

b. SPAL SPAL (sew (sewag agee & sewe sewera rag ge)

c. Sistem pengelolaan pengelolaan c. Sistem Sistem pengelolaa pengelolaan n limbah limbah B3 limbah B3 lintas kab/kota

c. Sistem Sistem pengelola pengelolaan an limbah limbah B3

d. Sistem jar. persampahan wilayah lintas kab/kota kab/kota

d. Sistem jar. persampahan wilayah (TPS & TPA)

d. Sistem jar. persampahan wilayah (TPS & TPA)

e. Sistem jar. evakuasi bencana: jalur & ruang evakuasi evakuasi becana

e. Sistem jar. evakuasi bencana: jalur & ruang evakuasi becana f. Sistem drainase g. Sistem jar. pejalan kaki berupa ruas pejalan kaki

Ilustrasi Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi

Ilustrasi Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Ilustrasi Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota

3. Rencana Rencana pola pola ruang RTRW prov RTRW provinsi insi (skala 1:2 1:250.00 50.000) 0)



1. Kawasa Kawasan n Peruntukan Peruntukan Lindung Lindung a. Kawasan yg memberikan perlindungan perlindungan thd kawasan bawahannya 1) kawasan hutan lindung 2) kawasan lindung gambut 3) kawasan resapan air

1) kawasan hutan lindung 2) kawasan lindung gambut 3) kawasan resapan air

b. Kawasan perlindungan setempat 1) sempadan pantai 2) sempadan sungai 3) kawasan sekitar sekitar danau/wad danau/waduk uk 4) kawasan lindung sporotual & kearifan lokal

1) sempadan pantai 2) sempadan sungai 3) kawasan sekitar sekitar danau/wad danau/waduk uk 4) kawasan lindung sporotual & kearifan lokal

1) kawasa kawasan n suaka alam (KSA) (KSA) a) Cagar Cagar alam alam & cagar cagar alam alam laut b)Suaka margasatwa & suaka margaratwa laut

1) kawasa kawasan n suaka alam (KSA) (KSA) a) Cagar Cagar alam alam & cagar cagar alam alam laut b)Suaka margasatwa & suaka margaratwa laut

c. kawasan konservasi

Rencan Ren cana a Po Pola la Ru Ruang ang (2) RTRW RTR W prov provinsi insi (skala 1:2 1:250.00 50.000) 0)



1. Kawasa Kawasan n Peruntukan Peruntukan Lindung Lindung c. kawasan konservasi 2) kawasan pelestarian alam (KPA) a) Taman nasional b) Taman hutan raya c) Taman wisata wisata alam & taman taman wisata wisata alam laut

2) kawasan pelestarian alam (KPA) a) Taman nasional b) Taman hutan raya c) Taman wisata wisata alam & taman taman wisata wisata alam laut

3) kawasan asan taman aman buru buru

3) kawasan san taman aman buru buru

4) kawasan konservasi di wilayah pesisir & pulau-pulau kecil: a) kawasan konservasi pesisir & pulau-pulau kecil (suaka pesisir, pesisir, suaka pulau kecil, taman pesisir, taman pulau kecil) b) kawasan konservas konservas maritim (perlindungan adat/budaya adat/budaya maritim) c) kawasan konservasi

4) kawasan konservasi di wilayah pesisir & pulau-pulau kecil: a) kawasan konservasi pesisir & pulau-pulau kecil (suaka pesisir, pesisir, suaka pulau kecil, taman pesisir, taman pulau kecil) b) kawasan konservas konservas maritim maritim (perlindungan adat/budaya adat/budaya maritim) c) kawasan konservasi




1) kawasan kawasan cagar alam geologi geologi a)kawasan keunikan batuan & fosil b)kawasan keunikan bentang alam c)kawasan keunikan proses geologi 2) kawasan kawasan yg memberikan memberikan perlindungan thd air tanah a) kawasan kawasan imbuhan imbuhan air tanah b)sempadan b)sempadan mata air

1) kawasan kawasan cagar alam geologi geologi a)kawasan keunikan batuan & fosil b)kawasan keunikan bentang alam c)kawasan keunikan proses geologi 2) kawasan kawasan yg memberikan memberikan perlindungan thd air tanah a) kawasan kawasan imbuhan imbuhan air tanah b)sempadan b)sempadan mata air

1. Kawasa Kawasan n Peruntukan Peruntukan Lindung Lindung d. kawasan lindung geologi

e. kawasan lindung rawan bencana bencana yang tingkat tingkat kerawanan kerawanan dan probabilitas probabilitas ancaman atau dampak dampak paling tinggi 1) kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor 2)kawasan 2) kawasan rawan rawan bencana letusan letusan gunung gunung api

1) kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor 2)kawasan rawan bencana letusan letusan gunung gunung api




1. Kawasa Kawasan n Peruntukan Peruntukan Lindung Lindung f. kawasan cagar budaya

f. kawasan cagar budaya

f. kawasan cagar budaya

g. kawasan kawasan ekosistem ekosistem mangrove

g. kawasan kawasan ekosistem ekosistem mangrove

g. kawasan kawasan ekosistem ekosistem mangrove h. RTH kota

2. Kawasan Peruntukan Budi Daya a. Kawasan Hutan Produksi (HP) 1)

HP terb terbat atas as

1)

HP terb terbat atas as

2) HP tetap etap

2) HP tetap etap

3)

HP yang dapat dikonv dikonversi ersi

3)

HP yang dapat dikonv dikonversi ersi

1)

Kawasan Kawasan tanaman tanaman pangan pangan

1)

Kawasan Kawasan tanaman tanaman pangan pangan

2)

Kawasan Kawasan hortikultu hortikultura ra

2)

Kawasan Kawasan hortikultu hortikultura ra

3)

Kawasan Kawasan perkebuna perkebunan n

3)

Kawasan Kawasan perkebuna perkebunan n

b. Kawasan pertanian

4) Kawasan Kawasan peternaka peternakan n

4) Kawasan Kawasan peternaka peternakan n

Rencan Ren cana a Po Pola la Ru Ruang ang (5) RTRW prov RTRW provinsi insi (skala 1:2 1:250.00 50.000) 0)



1) Kawasan pertambangan mineral a) Kawasan pertambangan pertambangan mineral radioaktif b)Kawasan pertambangan mineral logam c) Kawasan pertambangan mineral bukan logam d)Kawasan pertambangan batuan 2) Kawasan pertambangan batu bara 3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi 4) Kawasan panas bumi 5) Kawasan pembangkitan tenaga listrik

1) Kawasan pertambangan mineral a) Kawasan pertambangan pertambangan mineral radioaktif b)Kawasan pertambangan mineral logam c) Kawasan pertambangan mineral bukan logam d)Kawasan pertambangan batuan 2) Kawasan pertambangan batu bara 3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi 4) Kawasan panas bumi 5) Kawasan pembangkitan tenaga listrik

1) Kawasan perikanan tangkap

1) Kawasan perikanan tangkap

c. Kawasan pertambangan

d. Kawasan perikanan

Rencan Ren cana a Po Pola la Ru Ruang ang (6) RTRW prov RTRW provinsi insi (skala 1:25 1:250.00 0.000) 0)

RTRW kabupat RTRW kabupaten en (skala 1:50 1:50.000) .000)


e. Kawasan peruntukan industri 1) Kawasan industri 2)Sentra 2) Sentra ind. kecil kecil & menengah

1) Kawasan industri 2)Sentra ind. kecil & menengah

f. Kawasan pariwisata

f. Kawasan pariwisata

1) Kawasan permukiman perkotaan 2)Kawasan 2) Kawasan permukiman permukiman perdesaan *dapat dirincikan sesuai kebutuhan

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

h. Kaw Kawasan asan huta hutan n raky rakyat at

h. Kawa Kawasa san n huta hutan n raky rakyat at

h. Kawa Kawasa san n huta hutan n raky rakyat at

h. Kawasan pertahanan dan



f. Kawasan pariwisata g. Kawasan pemukiman

Kawas Kawasan an peruma perumahan han Kawasan Kawasan perdagan perdagangan gan & jasa Kawasan Kawasan perkanto perkantoran ran Kawasan Kawasan peribadat peribadatan an Kawasan Kawasan pedidika pedidikan n Kawasan Kawasan kesehata kesehatan n Kawas Kawasan an olah olah raga raga Kawasan Kawasan transport transportasi asi Kawasan Kawasan ruang terbuka terbuka non hijau Tempat evakuasi evakuasi bencana bencana Kawasan Kawasan sektor sektor informal informal Kawasan Kawasan sumber sumber daya daya air

Ilustrasi Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi

Ilustrasi Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Ilustrasi Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota

4. Penetapan Penetapan kawas kawasan an strategi strategiss Krite Kriteria ria

‐ ‐ ‐

‐

Mendu Mendukun kung g tujuan tujuan penata penataan an ruang ruang wilay wilayah ah Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi strategi penataan ruang wilayah Berdasarkan nilai strategis strategis dari dari aspek aspek eksternalitas, eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi efisiensi penanganan kawasan Kesepakatan Masyarakat Masyarakat berdasarkan berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kestrategisan kawasan yang ditetapkan ditetapkan Berdasar Berdasarkan kan daya daya dukung dukung dan daya daya tampun tampung g lingku lingkungan ngan hidup hidup wilayah wilayah Memperhatikan Memperhatikan faktor-faktor faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah provinsi provinsi yang memiliki kekhususan Menyeb Menyebutkan utkan dan memper memperhati hatikan kan kawasa kawasan n strateg strategis is nasio nasional nal yang yang berad beradaa di wilay wilayah ah Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhusus kepentingan/kekhususan an yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang jelas Mempertimbangkan Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan kemampuan pemerintah daerah untuk bekerja bekerja sama dengan dengan badan usaha dan/atau dan/atau masyarak masyarakat at Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan kepentingan pembangunan wilayah Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

‐ ‐

KS pert pertum umbu buha han n ekon ekonom omii KS sosia sosiall buday budayaa

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐

Tipo Tipolo logi gi

Ilustrasi Peta Rencana Kawasan Strategis RTRW Provinsi

Ilustrasi Peta Rencana Kawasan Strategis RTRW Kabupaten

Ilustrasi Peta Rencana Kawasan Strategis RTRW Kota

5. Arahan Arahan peman pemanfaata faatan n ruang Krite Kriteria ria

Cakupa Cakupan n

‐

Berdas Berdasark arkan an renca rencana na strukt struktur ur ruang ruang,, renca rencana na pola pola ruang ruang,, dan peneta penetapan pan kawas kawasan an strategis provinsi

‐

Mendukung Mendukung program program utama utama penataa penataan n ruang ruang nasional nasional

‐

Dapat diacu diacu dalam penyusuna penyusunan n RPJM

‐

Realistis, Realistis, objektif, terukur, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan

‐

Mempertimbangkan Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan pengembangan wilayah & rencana induk sektor sektor di daerah daerah

‐

Konsisten Konsisten & berkesinambungan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan tahunan maupun antar lima tahunan

‐

Mempertimbangkan Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, pembiayaan, & kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi

‐

Memperti Mempertimbang mbangkan kan aspirasi aspirasi masyarak masyarakat at

‐

Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

‐

Perwu Perwujud judan an rencan rencanaa struk struktur tur ruang ruang wilay wilayah ah

‐

Perwujuda Perwujudan n rencana rencana pola ruang wilayah wilayah Perwujuda Perwujuda kaw

kaw

tegi

6. Arahan Arahan peng pengendal endalian ian pema pemanfaa nfaatan tan ruang ruang Krit Kriter eria ia

Muata Muatan n

‐

Berd Berdas asar arka kan n renc rencan anaa stru strukt ktur ur ruan ruang g dan dan renc rencan anaa pola pola ruan ruang g

‐

Memperti Mempertimbang mbangkan kan penetapan penetapan kawasan kawasan strateg strategis is

‐

Mempertimbangkan Mempertimbangkan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki

‐

Terukur, erukur, realistis, realistis, dan dapat diterapkan

‐

Mempertimbangkan Mempertimbangkan aspirasi masyarakat masyarakat dalam penetapannya

‐

Melindung Melindungii kepenti kepentingan ngan umum

‐

Mengacu Mengacu pada peraturan peraturan perundang perundang-unda -undangan ngan

Indika Indikasi si araha arahan/k n/ket etent entuan uan umum umum peratu peratura ran n zonasi zonasi Arahan perizinan perizinan Arahan insentif insentif & disinsentif disinsentif Arahan sanksi sanksi

Terim erima a kasi kasih h

Permen 1_2018_Ped Penyusunan RTRW Prov-Kab-Kota

Recommend Documents