Cover almost all the points for eCommerce websiteFull description
e commerce
Deskripsi lengkap
Cover almost all the points for eCommerce website
Pajak Untuk e - Commerce
E commerce is an facility for each and every user buying and selling product through the internet. By using E commerce we can manage everything in our time. Every person user can handle different transaction like E payment billing, Mobile banking, Ne
e commerce in india
Tugas E Commerce disusun oleh Amelia Francicilia
Full description
Permasalahan a. Sistem Sistem Intern Internal al DJP DJP Faktor penghambat di dalam permasalahan pengawasan serta penanganan perpajakan di bidang e-commerce ada pada sistem internal yang berada di DJP. Data-data perpajakan yang tersedia merupakan bagian dari analisa dan peneli penelitia tian n yang yang dilaku dilakuka kan n oleh oleh para para AR maupun maupun petugas petugas pajak pajak lainny lainnya a dalammelakukan pengawasan dan penanganan kepada Wajib Pajak pelaku usaha online. b. Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku Usaha Online Beberapa permasalahan yang terjadi pada dunia perpajakan di ndonesia adalah pada kepatuhan dan kesadaran dari Wajib Pajak. Dalam hal ini para Wajib ajib Pajak ajak pela pelak ku us usah aha a online masih masih memiliki memiliki kesadaran kesadaran yang rendah dalam hal kewajib kewajiban an perpajaka perpajakannya. nnya. !eperti !eperti untuk pemenuhan pemenuhan pelaporan pelaporan perp perpaj ajak akan an dala dalam m hal hal peng pengis isia ian n !ura !uratt Pembe emberi rita tahu huan an "ahuna ahunan# n# !ura !uratt Pemberitahuan Pemberitahuan $asa# dan produk hukum pajak lainnya. %. Peraturan Perpajakan mengenai Transaksi E-commerce "idak adanya peraturan khusus mengenai sistem perpajakan pada transaksi ecom ecomme merc rce e
juga menjadi &aktor penghambat dalam pemenuhan potensi
perpaj perpajaka akan n di se%tor se%tor perdag perdagang angan an jenis jenis ini. ini. !is !istem tem e-com e-commer merce ce memiliki skem skema a yang yang berada berada di jaring jaringan an dunia dunia maya# maya# jika jika pemer pemerint intah ah belum belum siap siap untuk penyediaan sistem yang tepat maka aspek yang lain akan terkendala pula. d.
Bentuk Usaha
'ntu 'ntuk k peru perusa saha haan an yang yang
didi didiri rika kan n di luar luar nege negeri ri## mer mereka eka tidak tidak dapat dapat
dikenakan pajak di ndonesia# walau misalnya target konsumennya adalah masy masyar arak akat at
ndo ndone nesi sia. a.
(eter eterba bata tasa san n
ini ini
dise diseba babk bkan an
per permasa masala laha han n
penentuan penentuan Bentuk Bentuk 'saha "etap )B'"* )B'"* atau permanen permanentt establishm establishment-n ent-nya ya sang sangat at terk terkai aitt deng dengan an kehadi ehadira ran n atau ataupu pun n kegia egiata tan n yang yang se%a se%ara ra +s +sik ik dilakukan di ndonesia. Akibatnya# terhadap perusahaan di luar ndonesia# tidak ada suatu dasar B'" sebagai sebagai yurisd yurisdiks iksii perpaj perpajak akan an atas atas transa transaksi ksi e-%omm e-%ommer er%e %e yang yang terjad terjadi. i.
Pasalnya# B'" beserta seluruh assetnya tidak terletak di ndonesia# walaupun misalnya pendiri atau pemegang sahamnya serta target konsumennya adalah masyarakat ndonesia. $enga%u pada ketentuan Pasal , ayat )* huru& a-h '' tentang Pajak Penghasilan )PPh*# ada tiga hal yang dapat digunakan untuk menentukan keberadaan B'" pada suatu negara. Pertama adalah asset test yang mendasarkan
pada
keberadaan
suatu
aset
di
suatu
negara
untuk
menimbulkan suatu B'". al kedua adalah a%ti/ity test# yakni melihat apakah akti/itas yang dilakukan di suatu negara dapat menimbulkan B'" sesuai dengan ketentuan Pasal , )* huru& i 0 j '' PPh. !edangkan hal ketiga yakni agen%y test yang digunakan untuk melihat apakah perilaku dari agen tersebut menimbulkan B'". B'" juga dapat timbul jika !P mem&asilitasi seluruh kegiatan web dari %lient atau
%ustomer-nya.
$isalnya
dari
pendesainan
web#
web
hosting#
operasionalisasi web# sehingga situs tersebut dapat ber&ungsi penuh menjalankan akti+tasnya sesuai keinginan si pedagang. Dalam hal ini !P# sebagai system administrator dapat dikatakan sebagai agen. Pada kasus ini# !P akan mempunyai dua identitas# yaitu Wajib Pajak dalam negeri untuk dirinya sendiri dan Wajib Pajak luar negeri untuk B'". 1amun di lapangan# penentuan B'" ini tetap rumit karena karakter dari tranksasi e-%ommer%e yang lokasi penjual dan pembelinya# termasuk hostingnya. !i&at anonim dari para pihak yang melakukan transaksi juga membuat pengawasan sulit untuk dilakukan. e.
Kendala pemeriksaan
pemeriksaan atas transaksi yang terjadi menjadi permasalahan tersendiri dalam aspek perpajakan e %ommer%e. al ini disebabkan karena ternyata pemeriksaan setoran pajak hanya didasarkan atas bukti transaksi yang tertulis dan tidak menerima bukti transaksi dalam bentuk elektronis yang terjadi dalam transaksi e-%ommer%e.
!ebenarnya masalah ini adalah masalah yang sangat umum terjadi di hampir setiap negara. 2ontoh negara yang dianggapnya %ukup sukses adalah Jepang. Pasalnya# Jepang membentuk badan khusus yang menangani masalah pajak dalam transaksi e-%ommer%e. Badan ini kemudian melakukan pendataan atas situs-situs di Jepang yang memberikan layanan jasa e-%ommer%e. !elain itu# juga dilakukan kerjasama dengan pihak !P dan kalangan perbankan# sehingga traksaksi yang terjadi dapat dimonitor dan dapat ditarik pajaknya.
!ARA1 !aran yang dapat diberikan dalam hal penanganan dan pengawasan perpajakan di bidang e-%ommer%e adalah sebagai berikut3 4. $emastikan pada para Wajib Pajak baru pelaku usaha online agar mendapatkan sosialisasi terkait perpajakan mengenai transaksi e-%ommer%e. !osialisasi dilakukan oleh setiap AR dalam rangka intensi+kasi terhadap wilayahnya kepada pelaku usaha online. al ini dilaksanakan agar para pelaku usaha online sadar terhadap kewajiban dan hak perpajakannya. ,. AR akti& dalam menjaring Wajib Pajak baru pelaku usaha online dengan %ara melakukan tra%king di media sosial maupun jejaring media internet lainnya. Dapat juga melalui data internal DJP atau media surat kabar. !elain itu# pihak DJP seharusnya telah mempersiapkan sistem yang terintegrasi dengan baik terhadap peredaran usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha online tersebut# agar pengawasan dan penanganan dapat dimaksimalkan. 5. Pihak DJP dapat bekerjasama dengan pihak Bank untuk melakukan pengawasan pada para Wajib Pajak pelaku
usaha
online#
arsitektur
perbankan yang ada seharusnya memungkinkan pihak DJP untuk dapat melakukan pengawasan atas aliran transaksi %ommer%e.
yang terjadi
dalam
e-
6. Pihak DJP dapat bekerjasama dengan organisasi yang menaungi para pelaku e%ommer%e. 2ontohnya pada Asosiasi 7%ommer%e ndonesia )id7A*# yaitu wadah yang didirikan untuk pelaku industri e%ommer%e. Di%iptakannya asosiasi ini guna menunjang kebutuhan pengembangan untuk transaksi e%ommer%e serta sumber daya manusia yang berada di dalamnya. . (PP selaku kantor yang memiliki tugas dan &ungsi untuk melakukan penyuluhan# pelayanan# dan pengawasan kepada Wajib Pajak diharapkan melakukan penelitian berupa klasi+kasi terhadap model e-%ommer%e dari para Wajib Pajak pelaku usaha e-%ommer%e
. al ini berguna untuk
memudahkan dalam hal pengawasan dan penanganan dalam rangka intensi+kasi untuk aspek perpajakan dari masing-masing model bisnis e%ommer%e yang berlangsung.