PAJAK PAJAK ATAS ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE
1.1 Latar Belakang
Era globalisasi menuntut masyarakat untuk selalu memberikan sebuah terobosan baru dalam setiap bidang kegiatannya. Pada dasarnya, proses itulah yang membuat manusia menjadi lebih kreatif untuk menghadapi dunia global. Baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, maupun budaya. Salah satu dampak yang dihasilkan oleh era globalisasi adalah terciptanya teknologi internet. Teknologi internet memiliki efek besar pada perdagangan global dalam hal layanan, yang meliputi perangkat lunak komputer, produk-produk hiburan, layanan informasi, infor informa masi si tekni teknik, k, lisen lisensi si produk produk,, laya layanan nan finan finansia siall dan laya layanan nan tenag tenagaa ahli. ahli. Pada Pada saat saat ini ini perdagangan dunia tercatat lebih dari $! milyar "merika, dan transaksi yang tercipta terjadi secara online #st #stad adiy iyan anto to,, %!!& %!!&'( '(() ().. *ema *emaju juan an di bida bidang ng tekn teknol olog ogi, i, komp komput uter er,, dan dan telekomunikasi mendukung perkembangan pada transaksi perdagangan. +engan internet pelaku bisnis tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun, untuk menunjang aktiitas bisnisnya. Perubahan bentuk perdagangan secara konensional menuju sistem online adalah sebuah perkembangan yang perlu disesuaikan dengan keadaan sebuah negara. ndonesia sendiri masih memb membut utuh uhka kan n bebe bebera rapa pa pera peratu tura ran n yang yang mend menduk ukun ung g terc tercip ipta tany nyaa tran transa saks ksii seca secara ra online. Pemeri Pemerintah ntah setidak setidaknya nya mampu mampu mempela mempelajari jari terhadap terhadap implika implikasi si yang yang terjadi terjadi di dalam dalam sistem sistem perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Sebagai negara berkembang, ndonesia memiliki yang cukup cukup baik baik terhadap terhadap perdagan perdagangan gan melalui melalui jaringan jaringan elektro elektronik. nik. Sistem Sistem onli tren trend d yang online ne yang mudah dan sederhana dianggap sebagai sarana aman dalam melakukan transaksi perdagangan. *ecenderungan *ecenderungan masyarakat ndonesia dari transaksi online online semakin besar. Potensi yang didapat didapat dari adanya adanya transaksi transaksi e-commerc e-commercee ini cukup memberikan peluang baru bagi beberapa sektor sektor.. Baik Baik dari sisi bisnis, bisnis, peratura peraturan, n, maupun maupun segi perpajak perpajakanny annya. a. +ata +ata mengena mengenaii jumlah jumlah tran transa saks ksii e-co e-comm mmer erce ce juga mempertegas baha adanya potensi baru yang harus digali. *hususn *hususnya ya pada sektor sektor perpajak perpajakan. an. Terjad Terjadiny inyaa peningka peningkatan tan untuk untuk nilai nilai transak transaksi si onlin nlinee di ndonesi ndonesia, a, dimana dimana pada tahun tahun %!&% terlihat terlihat baha nilai nilai transaks transaksii onli online ne mencapai %,/ triliun rupiah dan pada tahun %!& mencapai 0,% triliun rupiah. 1eningkat sekitar tiga kali lipat dari nilai transaksi online pada tahun %!&%. 2umlah 2u mlah transaksi tersebut diperoleh dip eroleh dari dar i sekitar 34 dari /! juta pengguna internet di ndonesia yang berbelanja be rbelanja secara online. Pajak Atas Transaksi E-commerce
Page
+i dalam sistem perpajakan ndonesia terdapat hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk proses dalam penanganan dan pengaasan yaitu upaya intensifikasi pajak. ntensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi #+irektorat 2enderal Pajak) +2P #5ergina, %!!6'&). Tujuan adanya intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usaha dalam meningkatkan penerimaan pajak, khususnya dalam hal ini adalah 7ajib Pajak pelaku usaha online. 7ajib Pajak yang dimaksud adalah mereka yang telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Subjek Pajak adalah 8rang Pribadi atau Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. 1enurut ndang-ndang PPh, subjek pajak terdiri dari orang pribadi, badan, BT. Transaksi e-commerce merupakan salah satu objek yang perlu adanya instensifikasi pajak. 1elihat potensi yang cukup besar dari tentang nilai transaksi e-commerce, maka perlu adanya pengaasan dan penanganan secara simultan kepada setiap ajib pajak yang melakukan transaksi e-commerce pada sistem perdagangannya. Potensi besar pada e-commerce ini dikarenakan model perdagangan yang berbeda dari bisnis secara konensional. Seseorang akan dengan mudah memilih barang yang akan dibeli dari tempat dimanapun dengan akses internet. 9alu mengirimkan sejumlah uang ke rekening penjual dan barang diantar langsung ke tempat pembeli. +i dalam ndang-ndang :epublik ndonesia ;omor && Tahun %!!< pasal / tentang nformasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut TE dikemukakan bahasanya subjek pelaku untuk kegiatan e-commerce adalah orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata untuk kegiatan perdagangannya, dalam hal ini adanya dokumen elektronik dari ecommerce kedudukannya adalah disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Selain
itu, kelegalan dokumen yang dilakukan oleh para pengusaha online dibahas di dalam Surat +irektur 2enderal Pajak nomor S-0!%=P2.((%=%!!3 tentang legalitas dokumen dari transaksi ecommerce. si dari surat tersebut menunjukkan baha segala dokumen yang dikeluarkan dari
sistem perdagangan dunia maya adalah legal dan dapat dipergunakan untuk laporan keuangan sebagai bukti fisik atas pelaporannya. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka tidak ada alasan apapun bagi para pelaku e-commerce untuk menghindari keajiban perpajakannya. 1eningkatnya jumlah pengguna internet yang berdampak pada meningkatnya omset perdagangan elektronik ini nyatanya menimbulkan beberapa masalah dalam bidang keuangan, salah satunya adalah pajak penjualan internet. "danya perdagangan elektronik yang tidak mengenal batas geografis tentunya juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peraturan perpajakan dalam mengantisipasi adanya penghasilan dari transaksi e-commerce. Tanpa adanya Pajak Atas Transaksi E-commerce
Page
regulasi perpajakan yang tepat atas transaksi e-commerce, potensi penerimaan pajak atas transaksi e-commerce dapat menjadi hilang. Padahal potensi penerimaan pajak atas transaksi e-commerce sangatlah besar mengingat
banyaknya transaksi e-commerce yang terjadi. +i ndonesia,
banyaknya omset transaksi e-commerce juga menimbulkan potensi penerimaan pajak yang hilang # potential loss) akibat masih belum adanya regulasi yang tepat untuk transaksi ini. Seperti yang dilansir >arian Surabaya Post #%!&(), diperkirakan jumlah
potensi
penerimaan pajak yang hilang adalah sekitar ! milyar rupiah pada tahun%!&(, dengan asumsi pajak yang dikenakan adalah sama dengan toko konensional dan diasumsikan sekitar &!4 dari omset perdagangan elektronik. "merika Serikat, >ongkong, *anada, nggris, ndia, 1eksiko, dan beberapa negara lain telah memiliki regulasi perpajakan yang tegas terkait dengan transaksi e-commerce. 1enurut >arian Seputar ndonesia #%!&!), ndonesia sendiri masih mengkaji transaksi ini lebih lanjut, karena sumber daya manusia #S+1) dan teknologi informasi #T) yang dimiliki oleh +irektorat 2enderal Pajak #+2P) ndonesia untuk mengimplementasikan regulasi ini juga masih terbatas. Berkenaan dengan hal ini, makalah ini bertujuan untuk mencoba mengetahui potensi penerimaan pajak atas transaksi e-commerce di ndonesia.
TINJAUAN TEORI
2.1 Pajak Pajak menurut ndang-ndang ;omor &3 tahun %!!6 yang selanjutnya disebut *P
adalah kontribusi ajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ndang-ndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Suandy #%!&&)
Pajak Atas Transaksi E-commerce
Page
menjelaskan, terdapat dua fungsi pajak, antara lain #&) fungsi finansial #budgeter), yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan utuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara? dan #%) fungsi mengatur #regulerend) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. 2.2 E-c!!erce
E-commerce atau perdagangan elektronik, dalam arti luas berarti transaksi bisnis yang dilakukan
melalui jaringan, menggunakan komputer, dan telekomunikasi, atau dengan kata lain, e-commerce mengacu pada pertukaran barang atau jasa untuk nilai di internet. Beberapa aktiitas yang termasuk di dalamnya antara lain, belanja online, transfer dana elektronik, Electronic Data Interchange #E+), dan online trading instrumen keuangan. E-commerce pada dasarnya
merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. 2adi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet. +ilihat dari jenis transaksinya, e-commerce dikelompokan menjadi dua segmen yaitu' &. Business to Business E-commerce #B%B e-commerce) dan adalah transaksi perdagangan melalui internet yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan. Transaksi dagang tersebut sering disebut sebagai Enterprise Resouces Planning #E:P) ataupun supply chain management %. Business to Consumer #B%@ e-commerce). merupakan transaksi jual beli melalui internet antara penjual barang konsumsi dengan konsumen #end user ). "da dua jenis e-commerce, yaitu ' 1. Front-end e-commerce yaitu transaksi melalui e-commerce antara pengusaha #baik pribadi maupun badan hukum) dengan konsumen. 2. Bac-end e-commerce yaitu transaksi antara para pengusaha menyangkut transaksi informasi internal dengan masing-masing pengusaha atau antara para pelaku usaha menyangkut pertukaran data komersial Terdapat pula e-commerce yang dikelompokkan menjadi beberapa segmen yaitu' a. metode cash on deli!ery #@8+), b. toko online.
2." E-c!!erce #$ In#ne%$a Pajak Atas Transaksi E-commerce
Page
Beberapa hal selanjutnya yang menjadi tugas dari pemerintah untuk menggabungkan beberapa ndang-ndang yang telah dibuat guna mempertegas adanya kegiatan e-commerce. TE telah menegaskan bahasanya pada saat ini telah lahir suatu reAim hukum baru yang dikenal dengan hukum telematika. Secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Permasalahan hukum yang seringkali terjadi dan tengah dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan transaksi elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem eletronik. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. +alam kegiatan e-commerce telah didukung dalam TE pasal / baha dokumen elektronik yang dijadikan sebagai alat atau bukti perdagangan yang sah di mata hukum merupakan salah satu hal yang telah memperluas aspek dari perpajakan. Bahasanya kegiatan e-commerce merupakan kegiatan perdagangan dimana pelaku usaha yang terlibat ajib menaati peraturan perundang-undangan yang ada. Sementara itu, di dalam ndang-ndang :epublik ndonesia ;omor 0 Tahun %!& Pasal & tentang Perdagangan yang selanjutnya disebut dengan Perdagangan, yang dimaksud dengan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas ilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Pada kegiatan e-commerce terjadi sebuah transaksi perdagangan yang dilakukan melalui jaringan elektronik. Pada Perdagangan Pasal 3/ ayat #&) bahasanya setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik ajib menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar. +ata atau informasi yang ditujukan adalah identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan mengenai teknis barang yang ditaarkan, kualifikasi jasa, harga dan cara pembayaran, maupun cara penyerahan barang tersebut. Pada Perdagangan Pasal &&/ disebutkan pula mengenai ketentuan pidana di sana dijelaskan baha setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data atau informasi akan dipidana paling lama &% tahun dan pidana denda paling banyak :p. &%.!!!.!!!.!!!,!!. Terlihat bahasanya untuk kegiatan e-commerce ini telah didukung oleh ndang-ndang yang dikeluarkan negara, yaitu TE dan Perdagangan. >al ini dimaksudkan bahasanya e-commerce merupakan kegiatan yang sah di mata hukum. 1ulai dari pendirian usahanya, para
pelaku usaha yang terlibat, transaksi antara penjual dan pembeli, sampai pada dokumen secara
Pajak Atas Transaksi E-commerce
Page
elektronik yang digunakan. >al ini terkait pula dengan ndang-ndang perpajakan dimana segala kegiatannya merupakan subjek dan objek pajak yang menjadi keajiban dari para pelaku usaha yang terlibat.
PEMBA&ASAN
".1 Mekan$%!e tran%ak%$ e-commerce #an a%'ek 'er'ajakan Pihak +2P dalam mengadakan pengaasan serta penanganan terhadap perpajakan di
bidang e-commerce memerlukan langkah yang tepat di dalam penerapannya. >al tersebut karena pada subjek dan objek pajak adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam dunia maya yang secara fisik sulit untuk ditemukan. *egiatan e-commerce sendiri merupakan kegiatan perdagangan yang menggunakan jaringan elektronik. Para pelakunya tidak dapat diindentifikasi langsung secara fisik, karena kegiatannya yang berada di dunia maya. +ari sana terlihat bahasanya masih perlu adanya pengaasan serta penanganan yang dilakukan dalam aspek perpajakan di bidang e-commerce. Permasalahan yang terjadi adalah terletak pada siapa subjek dan apa objek pajak yang melekat pada transaksi ini. +iperlukan pemahaman yang lebih terkait mekanisme serta aspek perpajakan yang melekat untuk kegiatan e-
Pajak Atas Transaksi E-commerce
Page
commerce ini. +ata-data laporan keuangan yang terjadi di dalam suatu objek perpajakan menjadi
penanganan yang mendapatkan sedikit kesulitan dalam hal pengenaan perpajakan. +i dalam ecommerce tidak ada perbedaan dengan transaksi perdagangan secara konesional, hanya saja
karena transaksi yang digunakan melalui media elektronik, maka menjadi hal yang penting dalam penegasan aspek perpajakannya. Sesuai dengan Surat Edaran +2P ;omor SE-3%=P2=%!&( tentang Penegasan *etentuan Perpajakan atas Transaksi E-commerce, disana telah dijelaskan bahasanya perlu adanya pengoptimalan dalam potensi penerimaan pajak dari transaksi e-commerce. Secara garis besar, karena model transaksi yang cukup sederhana serta kegiatan yang dapat dilakukan dimana saja, maka transaksi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelakunya. +alam penanganan yang telah dilakukan oleh pihak +2P terdapat empat model transaksi e-commerce beserta aspek perpajakannya. *eempat model transaksi tersebut adalah sebagai berikut' 1 . Online Marketplace Transaksi model ini merupakan kegiatan untuk menyediakan tempat usaha di 1al nternet sebagai tempat "nline #aretplace #erchant #penjual) dalam hal menjual barang atau jasa kepada pembeli yang bertransaksi melalui 1al nternet. +alam hal bertransaksi dengan model ecommerce ini menggunakan pihak ketiga sebagai rekening escro$ account bank Penyelenggara "nline #aretplace. Pihak penyelenggara akan membayarkan hasil penjualan barang atau jasa
kepada penjual dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan %ee atas hasil yang didapatkan. Pembeli membayarkan barang atau jasanya melalui rekening Penyelenggara. @ontoh model ecomerce ini adalah Aalora.com. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi model ini adalah
penyelenggara "nline #aretplace, "nline #aretplace #erchant #penjual), dan Pembeli 2. Classified Ads Transaksi pada jenis model e-commerce ini merupakan kegiatan untuk menyediakan tempat atau aktu guna memajang content #teks, grafik, ideo penjelasan, informasi dan lain-lain) berupa barang atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna klan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara Classi%ied &ds. Baik Pengiklan maupun Pengguna klan akan bertransaksi secara mandiri, tidak terdapat pihak ketiga yang membantu dalam hal proses pembayaran barang atau jasa yang akan dijual. Penyelenggara Classi%ied &ds hanya sebagai tempat bagi Pengiklan dalam hal proses promosi barang atau jasa yang akan dijual. @ontoh Classi%ied &ds adalah Berniaga.com. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi model ini adalah Penyelenggara Classi%ied &ds' Pengiklan, dan Pengguna klan. 3. Daily Deals E-commerce dalam kategori ini merupakan penyediaan kegiatan usaha berupa situs Daily Deals yang berfungsi sebagai tempat +aily +eals #erchant #penjual), dalam hal menjual barang atau Pajak Atas Transaksi E-commerce
Page
jasa kepada para Pembeli dengan menggunakan (oucher sebagai sarana pembayaran. Pihak-pihak yang terkait di dalam model transaksi jenis ini adalah Penyelenggara Daily Deals, Daily Deals #erchant dan Pembeli. (. Online Retail E-commerce dalam kategori ini paling banyak digunakan oleh pelaku usaha online di ndonesia.
Seperti halnya melakukan kegiatan promosi dan penjualan melalui jejaring media sosial. "nline Retail merupakan kegiatan menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara "nline Retail sekaligus sebagai "nline Retail #erchant #penjual) kepada Pembeli di situs "nline Retail .
ntuk model e-commerce ini penyelenggara juga berfungsi sebagai penjual yang ikut serta dalam hal bertransaksi atas barang atau jasa yang dipajang di dalam media online. @ontoh model ecommerce ini adalah Bhinneka.com. Pihak-pihak yang terkait di dalam kegiatan transaksi ini
adalah Penyelenggara "nline Retail sekaligus sebagai "nline Retail #erchant #penjual) dan Pembeli. +alam keempat model transaksi e-commerce ini, ada pembayaran imbalan atau penghasilan karena jual-beli barang=atau jasa yang merupakan objek pajak Pajak Penghasilan #PPh) dan Pajak Pertambahan ;ilai #PP;) yang akan dikenakan pajak menurut aturan perpajakan yang berlaku. ".2 Penanganan ter)a#a' 'ajak #$ *$#ang e-commerce Penanganan yang dilakukan oleh +2P memuat dari berbagai klasifikasi model bisnis
masing-masing transaksi e-commerce. Para 7ajib Pajak pelaku usaha online dilakukan pemungutan oleh pihak fiskus berdasarkan aspek perpajakan atas kegiatan dagangnya. Baik dari segi penjualan, pembelian, pajak atas pertambahan nilai barang atau jasa tersebut maupun seluruh proses yang berkaitan dengan pemungutan pajak yang sebelumnya telah diatur di dalam ndangndang Perpajakan. "spek perpajakan tersebut berlaku bagi setiap pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan e-commerce. Para pelakunya merupakan subjek dan objek yang di dalam kegiatan perdagangannya memiliki aspek perpajakan yang dikenakan. Selain itu penanganan untuk transaksi e-commerce ini adalah sesuai dengan transaksi pada perdagangan secara konensional. Tidak ada perbedaan dalam hal pemungutannya, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. >anya saja penerapannya terhadap para pelaku bisnis di bidang e-commerce membutuhkan proses penangkapan atau penjaringan data yang cukup sulit. *eadaan para pelaku yang menggunakan media dunia maya, menyebabkan pihak +2P menjadi kesulitan.
Pajak Atas Transaksi E-commerce
Page
Selain itu +2P juga perlu untuk mempertimbangkan kebijakan pajak internasional dan cyer la$. *ebijakan pajak internasional mengenai transaksi e-commerce diatur dalam 8E@+.
Salah satu kebijakan internasional yang telah dibuat oleh 8E@+ adalah kebijakan mengenai pajak untuk transaksi e-commerce. 8E@+ #%!!!) dalam Sakti #%!!0) menyatakan terdapat lima prinsip perpajakan yang diajukan untuk regulasi transaksi e-commerce dalam laporan yang dibuat oleh Committee on Fiscal &%%airs meliputi #&) *enetralan, ketentuan perpajakan harus bersifat netral
untuk seluruh bentuk perdagangan, baik elektronik maupun tradisional? #%) Efisiensi, adanya biaya seperti biaya kepatuhan untuk ajib pajak dan biaya administrasi untuk +irjen Pajak harus benar-benar diminimalkan? #() *epastian dan kesederhanaan, peraturan perpajakan harus jelas dan mudah dimengerti sehingga ajib pajak mengetahui pengenaan pajak ketika transaksi dilakukan? #) Efektiitas dan keadilan, perhitungan pajak harus benar- benar tepat pada saat yang tepat? #/) leksibel, sistem perpajakan harus fleksibel dan dinamis untuk memastikan baha sistem dapat mengikuti perkembangan teknologi dan perdagangan. 9ima hal tersebut dapat dipertimbangkan jika +2P ingin melakukan pungutan pajak terhadap transaksi e-commerce. >al-hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh +2P adalah regulasi 8E@+ dan implikasinya pada Pajak Penghasilan #PPh) maupun Pajak Pertambahan ;ilai #PP;). "." Tantangan ata% Pajak E-c!!erce *arena transaksi e-commerce tidak mengenal batas negara, tidak ada bentuk fisik yang
dijual belikan dan tidak ada persyaratan khusus, maka pengenaan PPh dan PP; dalam transaksi ecommerce harus memperhatikan beberapa hal penting. >al pertama adalah bagaimana
menentukan keberadaan perusahaan e-commerce tersebut, ketika tidak berlokasi di ndonesia. *arena seringkali perusahaan tersebut secara fisik tidak nyata namun dapat menjalankan aktifitasnya di ndonesia. "merika Serikat #"S) pernah menghapuskan pajak e-commerce ini karena kesulitan mendefiniskan keberadaan lokasi perusahaan e-commerce. ;amun, karena transaksi online meningkat tajam, hingga mencapai jutaan dollar "S, maka pemerintah "S terpaksa mengenakan pajak atas transaksi e-commerce atau dikenal dengan streamlined sales ta* pro+ect alaupun bertentangan dengan prinsip kehadiran fisik perusahaan. >al kedua yang harus diperhatikan adalah negara mana yang berhak memajaki transaksi ecommerce. >ak pemajakan suatu negara hanya mencakup batas-batas nasional yang diatur dalam
peraturan negara tersebut. ;amun, dalam transaksi e-commerce, dapat saja menggunakan satelit atau ser!er di ilayah yang bukan yuridiksinya. Pembatasan aktu atau time test bagi ajib pajak luar negeri sebanyak &<( hari tampaknya tidak mempengaruhi sulitnya menentukan hak
Pajak Atas Transaksi E-commerce
Page
pemajakan e-commerce. *arena, pembatasan &<( hari tersebut menjadi tidak pas apabila ukurannya menggunakan kuantitas akses internet. >al penting ketiga dalam transaksi e-commerce adalah definisi objek pajaknya. +alam empat model transaksi yang disebutkan sebelumnya - semuanya jelas, ada barang dan=atau jasa yang dijual belikan dan ada perpindahan barang dan=atau jasa tersebut dari penjual ke pembeli. ,ah, seringkali dalam kenyataanya semua transaksi e-commerce terjadi dalam dunia maya dan
tidak diketahui secara jelas apa yang menjadi objek pajaknya. Penghasilan dapat saja dikategorikan sebagai hasil penjualan, royalti, hasil pembayaran bantuan teknis, deiden atau bunga. Tentunya, pengkategorian objek pajak ini sangat tergantung dari keberadaan Bentuk saha Tetap #BT) perusahaan e-commerce tersebut. "pakah menjadi pendapatan BT atau menjadi pajak pertambahan nilai saja, yang kesemuanya harus pastikan terlebih dahulu. Cang harus segera dilakukan oleh +2P adalah menambahkan definisi BT dalam amandemen PPh D yang sedang disusun kajian akademiknya- agar mencakup definisi perusahaan e-commerce atau Internet er!ice Pro!ider IP). Sehingga, tidak ada #lagi) transaksi e-commerce yang luput
pengenaan pajaknya ".( T$nja+an ata% Pajak Peng)a%$lan Tran%ak%$ E-commerce ;egara-negara 8E@+ telah sepakat baha pemungutan pajak penghasilan atas transaksi
e-commerce yang memiliki BT akan menggunakan asas sumber, jika tidak memiliki BT maka
akan digunakan asas domisili #letshcer, %!!!). +efinisi BT menurut Pasal % ayat / PPh yaitu' Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di ndonesia, orang pribadi yang berada di ndonesia tidak lebih dari &<( #seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka aktu &% #dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di ndonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di ndonesia, yang dapat berupa' #a) tempat kedudukan manajemen? #b) cabang perusahaan? #c) kantor perakilan? #d) gedung kantor? #e) pabrik? #f) bengkel? #g) gudang? #h) ruang untuk promosi dan penjualan? #i) pertambangan dan penggalian sumber alam? #j) ilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi? #k) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan? #l) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan? #m) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegaai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 3! #enam puluh) hari dalam jangka aktu &% #dua belas) bulan? #n) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas? #o) agen atau pegaai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di ndonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di ndonesia? dan #p) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disea, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
Pajak Atas Transaksi E-commerce
Page
mplikasi pajak untuk e-commerce akan timbul apabila penyea atas space di Internet er!ice Pro!ider atau penyedia jasa internet adalah perusahaan yang berdomisili di luar negeri
#Budilaksono, %!&&). >adirnya perusahaan luar negeri melalui sebuah situs eb menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan tersebut merupakan BT. Sesuai dengan Pasal % ayat / PPh, kegiatan tersebut tidak menimbulkan BT. "pabila kegiatan tersebut memberikan jasa melalui ebsitenya, maka perusahaan dapat dikenakan PPh Pasal %3, dengan asumsi baha perusahaan tersebut tidak memiliki Perjanjian Pajak Berganda dengan ndonesia #P(B). "pabila perusahaan memiliki sebuah serer, maka serer tersebut akan menimbulkan BT dengan syarat serer tersebut memiliki lokasi yang tetap dan pasti, sehingga dapat dikenakan Pajak Penghasilan #8E@+, %!!! dalam Budilaksono, %!&&). Budilaksono #%!&&) menambahkan baha semua transaksi yang terkait dengan persiapan untuk mengoperasikan ebsite, dimana serer dimiliki oleh ajib pajak luar negeri, perlakuannya akan sama dengan yang telah dijelaskan di atas. Semisal salah satu penyea ebsite, yang merupakan ajib pajak luar negeri, menggunakan ebsite tersebut untuk menyimpan informasi tertentu, yang kemudian ditaarkan ke pihak ketiga, sehingga pihak ketiga menjadi pelanggannya, dan pelanggan tersebut membayar iuran untuk mengakses informasi yang dimaksud, akan dimasukkan dalam kategori royalti sesuai dengan penjelasan Pasal ayat #&) huruf h PPh. Sehingga apabila pelanggannya ajib pajak ndonesia, maka penyea ebsite harus dipotong PPh Pasal %3. "., T$nja+an Ata% Pajak Perta!*a)an N$la$ PPN Tran%ak%$ E-c!!erce Pajak Pertambahan ;ilai #PP;) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atas
impor Barang *ena Pajak atau 2asa *ena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha *ena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. +asar hukum PP; adalah ndang-ndang ;o. % Tahun %!!6. Seperti yang tertera dalam Pasal && "yat & ndang-ndang ;o. % Tahun %!!6, terutangnya pajak terjadi pada saat #a) penyerahan Barang *ena Pajak? #b) impor Barang *ena Pajak? #c) penyerahan 2asa *ena Pajak? #d) pemanfaatan Barang *ena Pajak Tidak Berujud dari 9uar +aerah Pabean? #e) pemanfaatan 2asa *ena Pajak dari 9uar +aerah Pabean? #f) ekspor Barang *ena Pajak Berujud? #g) ekspor Barang *ena Pajak Tidak Berujud? dan #h) ekspor 2asa *ena Pajak. Tempat terutang Pajak Pertambahan ;ilai menurut Pasal &% ndang-ndang ;o. % Tahun %!!6 yaitu' #&) Pengusaha *ena Pajak terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan oleh +irektur 2enderal Pajak. #%) "tas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha *ena Pajak, +irektur 2enderal Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang. #() +alam hal impor, Pajak Atas Transaksi E-commerce
Page
terutangnya pajak terjadi di tempat Barang *ena Pajak dimasukkan. Pemungutannya dilakukan oleh +irektorat 2enderal Bea dan @ukai.#) 8rang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang *ena Pajak Tidak Berujud dan=atau 2asa *ena Pajak yang berasal dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean, terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan=atau tempat kegiatan usaha.F >al tersebut senada dengan 8E@+ yang merekomendasikan tempat terutang dari PP;, yaitu dimana konsumsi atas barang=jasa terjadi, dalam pasal &dari empat model perpajakan untuk transaksi e-commerce, yaitu, perpajakan atas perdagangan lintas batas harus di baah jurisdiksi dimana konsumsi dilakukan. Terdapat dua macam transaksi e-commerce, yaitu' &) transaksi yang berhubungan dengan pembuatan desain ebsite %) dan transaksi yang dapat dilakukan melalui ebsite. Pembuatan desain dan pembuatan homepage ebsite termasuk jasa periklanan, dimana sesuai dengan pasal " ayat ( PP; dan pasal / dari PP-&=%!!! bukan termasuk jenis jasa yang dikecualikan dari PP;. 8leh karena itu, penyerahan jasa desain ebsite dan pembuatan homepage terutang PP;. Sesuai dengan 8E@+ Characteri/ation terdapat %< jenis transaksi ecommerce yang dapat dilakukan melalui ebsite dan dikenakan Pajak Pertambahan ;ilai, di
antaranya adalah' &) Proses order elektronik atas barang tidak berujud %) Pemesanan elektronik dan donload atas produk digital () Pemesanan elektronik dan donload atas produk digital
untuk tujuan eksploitasi
komersial atas hak cipta ) *egiatan update dan penambahan kelengkapan atas suatu softare /) Pemberian iAin secara cuma-cuma untuk memanfaatkan suatu softare dalam jangka aktu tertentu 3) Transaksi dimana pembeli mendapatkan hak hanya sekali untuk memakai softare atau produk digital lain 0) >ak untuk menempatkan softare dan bantuan teknik <) Perjanjian dengan proider pemilik hak cipta untuk mengakses suatu softare 6) Transaksi "SP &!) Biaya lisensi atas "SP &&) Pemberian tempat pada serer untuk ditempati ebsite &%) Pemeliharaan softare &() 2asa pemanfaatan space untuk menyimpan database &) Bantuan teknik yang dilakukan secara online &/) Penyerahan informasi kepada pelanggan &3) Penyerahan produk dalam bentuk informasi beserta tambahan analisis data pelanggan &0) Transaksi pembayaran atas fee iklan yang muncul &<) *onsultasi jasa professional &6) nformasi teknis yang rahasia %!) nformasi yang dikirim ke pelanggan %&) "kses terhadap ebsite tertentu %%) Penempatan katalog oleh merchant secara online Pajak Atas Transaksi E-commerce
Page
%() 8nline auction %) Sales referral program %/) Transaksi pembelian konten %3) Streaming berbasis penyiaran %0) Pembayaran yang dilakukan @ontent Proider kepada operator ebsite agar contentnya di display pada ebsite dan %<) 9angganan ke situs eb yang memungkinkan donload produk digital. Pada prinsipnya penggunaan internet dalam transaksi bisnis dapat diterima dalam ketentuan perpajakan khususnya dalam ketentuan pajak pertambahan nilai #PP;). noice dan billing atas penjualan barang melalui internet #dokumen e-commerce) yang di-donload dan dicetak sendiri oleh perusahaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun pembukuan perusahaan dan diakui secara fiskal sepanjang secara material dapat dibuktikan arus kas dan arus barangnya serta didukung dengan bukti pendukung dari pihak eksternal seperti bukti penerimaan barang dan dokumen PEB bila penjualan dimaksud merupakan penjualan ekspor. +engan adanya bukti tersebut maka yang bersangkutan tetap dapat dikenai pajak pertambahan nilai #PP;) alaupun transaksi berjalan secara online tanpa adanya bukti secara fisik karena selain adanya dokumen elektronik yang menjadi bukti transaksi, juga pada transaksi tersebut telah terdapat unsur-unsur yang memenuhi untuk dapat dikenakan pajak pertambahan nilai #PP;) yaitu, adanya penyerahan barang baik yang berujud atau tidak, di mana yang diserahkan adalah Barang *ena Pajak #B*P).
KESIMPULAN
(.1 Ke%$!'+lan +ari data dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka sebenarnya terdapat potensi
perpajakan yang berasal dari intensifikasi terhadap adanya transaksi e-commerce.+engan berkaca pada negara lain, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh +irektorat 2enderal Pajak adalah Pajak Atas Transaksi E-commerce
Page
dengan mulai meninjau transaksi e-commerce atau perdagangan elektronik yang sedang marak di ndonesia. ndonesia merupakan salah satu negara yang transaksi e-commercenya sedang berkembang. *ebanyakan pengguna internet di ndonesia biasanya menaarkan produknya melalui social media. Transaksi e-commerce ini nilainya cukup besar dan selalu meningkat, dan akan sangat disayangkan apabila tidak dikenakan pajak, apalagi jika melihat pengguna internet yang juga selalu meningkat tiap tahunnya. Padahal, apabila ndonesia kembali berkaca pada negara lain, negara-negara lain telah memiliki sebuah regulasi yang tepat untuk memungut pajak atas transaksi ini, dimana negara-negara lain tersebut juga melakukan harmonisasi terhadap regulasi internasional yang ada. 8leh karena itu, +irektorat 2enderal Pajak perlu adanya untuk mulai mempertimbangkan transaksi ini sebagai salah satu penerimaan pajak di ndonesia, karena nilainya sangat besar dan selalu meningkat tiap tahunnya. Pengaasan terhadap para pelaku usaha online adalah dengan melakukan pelaksanaan peraturan yang sesuai dengan peraturan perpajakan pada umumnya, seperti PPh, PP;, PPnB1, dan Bea 1eterai. Penanganan pada aspek perpajakan adalah sama dengan penanganan perpajakan pada perdagangan secara konensional. ;amun Pengaasan terhadap perpajakan di bidang ecommerce masih terkendala dalam hal melacak atau tracing para pelaku usaha online yang
terlibat. Pelacakan yang dilakukan masih berkutat pada media informasi yang ada, seperti media internet, jejaring sosial, surat kabar dan media informasi lainnya. 1inimnya data yang tersedia baik secara internal maupun eksternal +2P belum mampu mengidentifikasi para pelaku usaha online tersebut. Pengaasan dilakukan dalam rangka intensifikasi dengan memberikan pelayanan
yang baik serta pemahaman dari para ": kepada 7ajib Pajak, baik secara administrasi perpajakan, mekanisme e-commerce, dan aspek perpajakan yang melekat di dalamnya. Selain itu +2P telah membuat klasifikasi serta aspek perpajakan yang melekat pada kegiatan bisnis ecommerce. >al tersebut termuat di dalam Surat Edaran dari +irektorat 2enderal Pajak ;omor SE-
3%=P2=%!&( mengenai Penegasan *etentuan Perpajakan atas Transaksi e-commerce. (.2 Saran
Beberapa hal dapat dilakukan +irektorat 2enderal Pajak untuk mempertimbangkan regulasi perpajakan atas transaksi e-commerce, yaitu' Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti "P2 dan +epartemen *omunikasi dan o o
nformasi 1emperhatikan sistem pemungutan pajak yang efektif dan mempertimbangkan modernisasi sistm administrasi perpajakan untuk transaksi e-commerce
Pajak Atas Transaksi E-commerce
Page
o
1elakukan harmonisasi dan konergensi atas standar internasional maupun regulasi 8E@+,
o
dan melakukan perjanjian bilateral untuk menghindari pajak berganda "danya sosialisasi terkait perpajakan mengenai transaksi e-commerce kepada ajib pajak online. >al ini dilaksanakan agar para pelaku usaha online sadar terhadap keajiban dan hak
o
perpajakannya. Peran aktif +2P dalam menjaring 7ajib Pajak baru pelaku usaha online dengan cara melakukan tracing di media sosial maupun jejaring media internet lainnya. +apat juga melalui data internal +2P atau media surat kabar. Selain itu, pihak +2P seharusnya telah mempersiapkan sistem yang terintegrasi dengan baik terhadap peredaran usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha online tersebut, agar pengaasan dan penanganan dapat
o
dimaksimalkan. Pihak +2P dapat bekerjasama dengan pihak Bank untuk melakukan pengaasan pada para 7ajib Pajak pelaku usaha online, arsitektur perbankan yang ada seharusnya memungkinkan pihak +2P untuk dapat melakukan pengaasan atas aliran transaksi yang terjadi dalam e-
o
commerce. Pihak +2P dapat bekerjasama dengan organisasi yang menaungi para pelaku e-commerce.
@ontohnya pada "sosiasi E-commerce ndonesia #idE"), yaitu adah yang didirikan untuk pelaku industri e-commerce. +iciptakannya asosiasi ini guna menunjang kebutuhan pengembangan untuk transaksi e-commerce serta sumber daya manusia yang berada di dalamnya.
/A0TAR PUSTAKA
*etentuan mum dan Tata @ara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ndang-ndang ;omor &3 tahun %!!6. stadiyanto, :. #%!!&), Frame$or e-commerce, Cogyakarta' ";+. Surat Edaran +irektorat 2enderal Pajak ;omor SE-3%=P2=%!&( tentang Penegasan 0etentuan Perpa+aan atas ransasi E-commerce
Pajak Atas Transaksi E-commerce
Page
16
Pajak untuk e-commerce
