Permasalahan Pembangunan Perkotaan
Kota dapat diartikan sebagai tempat dengan konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya (Pontoh dan Kustiwan, 2009) . Pengertian lain menyebutkan bahwa kota adalah pemukiman yang berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, pada umumnya bersifat nonagraris, kepadatan penduduk related tinggi, tempat sekelompok orang dengan jumlah tertentu dan beretempat tinggal dalma suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis, dan individualistis (Ditjen Cipta Karya, 1997). Selain pengertian kota, dikenal pula istilah perkotaan yang pengertiannya lebih luas menunjukkan ciri, karakteristik, atau sifat kekotaan. Perkotaan atau kawasan perkotaan merupakan pemukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh di luar batas administratifnya yang berupa kawasan pinggiran. UU No. 24/1992 mendefenisikan kawasan perkotaan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Pembangunan dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan banyak dilakukan di kawasan perkotaan mengingat di tempat inilah masyarakat banyak terkonsentrasi. Pelaksanaan pembangunan perkotaan tidak selamanya berjalan dengan lancar sehingga banyak rencanan-rencana pembangunan yang telah disusun secara menyeluruh tidak dapat terlaksana dengan baik. Permasalahan pembangunan terus berkembang secara dinamins dari waktu ke waktu dan sering dipandang sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang besar sebagaimana yang terjadi di kawasan perkotaan. Pertambahan populasi terjadi tidak hanya karena angka kelahiran yang meningkat tetapi juga dikarenakan besarnya migrasi ke perkotaan yang besar dan tidak diimbangi dengan angka kepindahan ke pedesaan yang rendah. Perpindahan penduduk dari desa ke kota ini diperkirakan terjadi karena adanya pandangan bahwa kota merupakan tempat yang dapat menyediakan kehidupan yang lebih baik daripada daerah asalnya. Akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi ini kemudian muncul permasalahan-permasalahan lanjutan seperti tuntutan peningkatan pelayanan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan antar daerah, dan lain sebagainya. Penjelasan mengenai beberapa masalah pembangunan perkotaan akan disampaikan dalam poin-poin berikut:
Urbanisasi, semakin berkembangnya wilayah perkotaan di Indonesia merupakan sebuah masalah tersendiri. Penduduk perkotaan yang semakin meningkat menyebabkan meluasnya kebutuhan akan lahan di perkotaan terutama di daerah-daerah pinggiran. Selain itu, terdapat banyak reklasifikasi dari daerah rural ke daerah urban terutama di Provinsi Jawa berdasarkan pengolahan data PODES tahun 1990 sampai 2010. Konsentrasi berlebihan juga terjadi di DKI Jakarta dimana 20% penduduk perkotaan Indonesia tinggal yang mengartikan tidak meratanya penyebaran penduduk di Indonesia. Implikasi dari hal ini terkait permasalahan pembangunan perkotaan adalah:
Penyedian lapangan pekerjaan untuk menampung seluruh penduduk;
Penyediaan perumahan dan pemukiman baik bagi penduduk pendatang ataupun penduduk lama yang belum memperolah perumahan dan pemukiman yang layak;
Penyediaan sarana dan prasarana maupun pelayanan dasar yang terjangkau bagi seluruh penduduk;
Pengelolaan lahan agar digunakan dengan tertib dan sesuai peraturan perundangan seperti antara lain dengan menyusun pedoman penataan ruang dan peraturan zoning. Pengelolaan lahan juga diarahkan untuk tidak merugikan golongan-golongan tertentu dengan menyisihkannya sehingga terpaksa memanfaatkan lahan di luar kota atau lahan-lahan yang tidak layak;
Penyeimbangan perkembangan perkotaan agar tidak terjadi konsentrasi tujuan urbanisasi dan pengoptimalan hubungan desa-kota yang sinergis untuk mengurangi ketimpangan desa-kota dan mengurangi dorongan untuk pindah ke kota.
Kemiskinan perkotaan, pada dasarnya juga merupakan salah satu akibat dari padatnya penduduk di perkotaan. Hal yang paling mudah dan terlihat jelas dari wajah kemiskinan perkotaan ini adalah kondisi jutaan penduduk yang tinggal di permukiman kumuh dan liar. Kondisi kekumuhan ini menunjukkan seriusnya permasalahan sosial-ekonomi, politik dan lingkungan yang bermuara pada kondisi kemiskinan. Pengertian kemiskinan sendiri bermakna multi-dimensi dari mulai rendahnya pendapatan, kekurangan gizi dan nutrisi, tidak memperoleh pelayanan dasar yang memadai, tidak layaknya tempat tinggal, ketidakamanan, kurangnya penghargaan sosial, dan lain-lain. Kemiskinan juga menyebabkan sebagian penduduk tidak dapat menikmati saran dan prasarana perkotaan yang seharusnya dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
Kualitas lingkungan hidup perkotaan, dapat dilihat dari aspek fisik seperti kualitas udara, air, dan tanah, banyak perkotaan di Indonesia yang kualitas lingkungan perkotaannya telah tercemar baik akibat aktivitas industri maupun aktivitas perkotaan lain seperti transportasi yang juga diakui sebagai penyumbang terbesar polusi udara. Kualitas lingkungan yang rendah juga berimplikasi pada berkurangnya kenyamanan warga untuk tinggal dan beraktivitas di ruang-ruang perkotaan
Keamanan dan ketertiban kota berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sebelumnya. Hal ini banyak terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi perkotaan yang ada sehingga merangsang terjadinya pemberontakan seperti tindakan premanisme yang membuat kenyamanan kota berkurang. Hal ini juga terjadi akibat kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan yang berhubungan dengan rakyat serta kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses pembangunan, kurangnya pemahaman akan hak-hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan kota, dan sebagainya. Semua hal tersebut di atas sangat berpengaruh pada kinerja sebuah kota.
Oleh karena itu, pembangunan perkotaan dilakukan dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Pembangunan yang keliru justru dapat memperburuk masalah yang ada sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaannnya sebuah pembangunan harus dilakukan secara komprehensif dan mempertimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan penyediaan yang bersumber pada sumber daya. Untuk itu, diperlukan sebuah kemampuan manajerial yang baik dari pemerintah dalam membangun kotanya atau disebut juga dengan manajemen pembangungan. Sebuah pembangunan yang termanajemen dengan baik tentu memiliki kelebihan dibandingkan dengan pembangunan yang dilakukan secara asal-asalan.
