15. 16.
Memperhatikan
:
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1250.K/DIR/2014 tentang Kebijakan Akuntansi; Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0015.P/DIR/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Di Luar Rapat (Sirkuler) Nomor 139/DIR/2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Serta Tempat Kedudukan Anggota Direksi PT PLN (Persero).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)
Pasal 1 Ketentuan Umum
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Anggaran Investasi (AI) adalah adalah anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program kerja yang dituangkan dalam satuan Rupiah dan dikeluarkan untuk memperoleh aktiva baru yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dari aktiva yang sudah ada atau program lain yang menurut Kebijakan Akuntansi Perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi.
2.
Anggaran Investasi Lanjutan adalah anggaran yang dialokasikan untuk program kegiatan investasi yang sudah terkontrak namun belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya dikurangi dengan realisasi pembayaran pada tahun sebelumnya.
3.
Anggaran Investasi Murni adalah anggaran yang dialokasikan untuk program kegiatan investasi yang proses pengadaannya dilaksanakan pada tahun berjalan dengan menggunakan anggaran tahun berjalan.
4.
Anggaran Investasi Rutin Konstruksi adalah anggaran yang digunakan untuk kegiatan rutin pada Unit Induk Pembangunan yang terdiri dari biaya kepegawaian, biaya pemeliharaan, biaya administrasi dan biaya penyusutan.
5.
Anggaran Kas Operasi (AKO) adalah pagu anggaran kas (tunai) dalam nilai Rupiah untuk melaksanakan program kegiatan operasi selama 1 (satu) tahun anggaran.
6.
Anggaran Kas Investasi (AKI) adalah pagu anggaran kas (tunai) dalam nilai Rupiah untuk melaksanakan program kegiatan investasi selama 1 (satu) tahun anggaran yang didanai dengan Anggaran PLN (APLN).
7.
Anggaran Kas Bulanan (AKB) adalah pagu AKO dan AKI selama 1 (satu) tahun yang dirinci berdasarkan berdasark an kebutuhan bulanan.
8.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk pembangunan sektor ketenagalistrikan.
9.
Anggaran PLN (APLN) adalah dana yang bersumber dari kegiatan operasi dan non operasi Perusahaan, Penyertaan Modal Pemerintah, dan pinjaman yang diperoleh PLN dari pihak lain tetapi tidak termasuk Subsidiary Loan Agreement.
10.
Anggaran Operasi (AO) adalah anggaran yang yang dialokasikan untuk melaksanakan program kerja operasi dalam satuan Rupiah dan dibebankan ke dalam perhitungan laba rugi tahun berjalan.
11.
Aplikasi Anggaran Keuangan yang selanjutnya disebut (A2K) adalah aplikasi komputer ( software) software) yang digunakan dalam proses pengalokasian dan pemberian pagu anggaran kas yang mencakup anggaran kas operasi dan anggaran kas investasi.
12.
Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Anggaran yang selanjutnya disebut (SIP2A) adalah aplikasi berbasis COGNOS TM1 yang terintegrasi dengan Aplikasi SAP/ERP dan A2K sehingga proses perencanaan dan pengendalian anggaran serta konsolidasi laporan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengendalian anggaran.
13.
Anak perusahaan perusahaan PLN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dimiliki oleh PLN.
14.
Biaya administrasi niaga adalah jenis biaya administrasi yang terkait dengan upaya upaya peningkatan pendapatan dan penagihan piutang usaha.
15.
Biaya kepegawaian adalah semua biaya biaya yang dikeluarkan oleh PLN sehubungan dengan pemenuhan kewajiban terhadap pegawai, baik pembayaran tunai maupun non tunai.
16.
Biaya pemeliharaan adalah biaya yang yang dikeluarkan oleh PLN untuk mengoperasikan dan dan memelihara asset ketenagalistrikan baik penggunaan material maupun jasa. 17. Direksi ...
15. 16.
Memperhatikan
:
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1250.K/DIR/2014 tentang Kebijakan Akuntansi; Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0015.P/DIR/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Di Luar Rapat (Sirkuler) Nomor 139/DIR/2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Serta Tempat Kedudukan Anggota Direksi PT PLN (Persero).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)
Pasal 1 Ketentuan Umum
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Anggaran Investasi (AI) adalah adalah anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program kerja yang dituangkan dalam satuan Rupiah dan dikeluarkan untuk memperoleh aktiva baru yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dari aktiva yang sudah ada atau program lain yang menurut Kebijakan Akuntansi Perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi.
2.
Anggaran Investasi Lanjutan adalah anggaran yang dialokasikan untuk program kegiatan investasi yang sudah terkontrak namun belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya dikurangi dengan realisasi pembayaran pada tahun sebelumnya.
3.
Anggaran Investasi Murni adalah anggaran yang dialokasikan untuk program kegiatan investasi yang proses pengadaannya dilaksanakan pada tahun berjalan dengan menggunakan anggaran tahun berjalan.
4.
Anggaran Investasi Rutin Konstruksi adalah anggaran yang digunakan untuk kegiatan rutin pada Unit Induk Pembangunan yang terdiri dari biaya kepegawaian, biaya pemeliharaan, biaya administrasi dan biaya penyusutan.
5.
Anggaran Kas Operasi (AKO) adalah pagu anggaran kas (tunai) dalam nilai Rupiah untuk melaksanakan program kegiatan operasi selama 1 (satu) tahun anggaran.
6.
Anggaran Kas Investasi (AKI) adalah pagu anggaran kas (tunai) dalam nilai Rupiah untuk melaksanakan program kegiatan investasi selama 1 (satu) tahun anggaran yang didanai dengan Anggaran PLN (APLN).
7.
Anggaran Kas Bulanan (AKB) adalah pagu AKO dan AKI selama 1 (satu) tahun yang dirinci berdasarkan berdasark an kebutuhan bulanan.
8.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk pembangunan sektor ketenagalistrikan.
9.
Anggaran PLN (APLN) adalah dana yang bersumber dari kegiatan operasi dan non operasi Perusahaan, Penyertaan Modal Pemerintah, dan pinjaman yang diperoleh PLN dari pihak lain tetapi tidak termasuk Subsidiary Loan Agreement.
10.
Anggaran Operasi (AO) adalah anggaran yang yang dialokasikan untuk melaksanakan program kerja operasi dalam satuan Rupiah dan dibebankan ke dalam perhitungan laba rugi tahun berjalan.
11.
Aplikasi Anggaran Keuangan yang selanjutnya disebut (A2K) adalah aplikasi komputer ( software) software) yang digunakan dalam proses pengalokasian dan pemberian pagu anggaran kas yang mencakup anggaran kas operasi dan anggaran kas investasi.
12.
Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Anggaran yang selanjutnya disebut (SIP2A) adalah aplikasi berbasis COGNOS TM1 yang terintegrasi dengan Aplikasi SAP/ERP dan A2K sehingga proses perencanaan dan pengendalian anggaran serta konsolidasi laporan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengendalian anggaran.
13.
Anak perusahaan perusahaan PLN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dimiliki oleh PLN.
14.
Biaya administrasi niaga adalah jenis biaya administrasi yang terkait dengan upaya upaya peningkatan pendapatan dan penagihan piutang usaha.
15.
Biaya kepegawaian adalah semua biaya biaya yang dikeluarkan oleh PLN sehubungan dengan pemenuhan kewajiban terhadap pegawai, baik pembayaran tunai maupun non tunai.
16.
Biaya pemeliharaan adalah biaya yang yang dikeluarkan oleh PLN untuk mengoperasikan dan dan memelihara asset ketenagalistrikan baik penggunaan material maupun jasa. 17. Direksi ...
17.
Direksi adalah adalah Organ PLN yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengelolaan perusahaan perusahaan sesuai sesuai dengan dengan maksud dan tujuan Perseroan yang terdiri dari seorang Direkt ur Utama sebagai pimpinan dengan beberapa Direktur sebagai anggota, dalam batasan yang ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar PLN.
18.
Divisi Pembina adalah Divisi yang melakukan pembinaan pembinaan terhadap perencanaan dan pengendalian RKA Unit Induk.
19.
Divisi Teknis adalah adalah Divisi yang memiliki kompetensi teknis sesuai sesuai fungsi dan dan tugasnya untuk mengevaluasi RKA Unit Induk.
20.
General Manager adalah sebutan pemangku jabatan struktural yang memiliki kewenangan dan sebagai penanggung jawab Unit Induk;
21.
Hibah Tunai adalah Pembiayaan oleh Pihak Ketiga atas asset/non asset yang yang akan diserahkan kepada kepada PLN dengan sukarela tanpa syarat atau imbalan yang harus dipenuhi PLN baik sekarang maupun yang akan datang.
22.
Kantor Pusat adalah pusat organisasi PLN.
23.
Kajian Kelayakan Proyek (KKP) adalah evaluasi untuk menilai kelayakan suatu program investasi yang yang di dalamnya mencakup Kajian Kelayakan Operasi (KKO), Kajian Kelayakan Finansial (KKF), dan Kajian Risiko.
24.
Kepala Divisi adalah sebutan jabatan struktural 1 (satu) lebel di bawah Direksi yang memiliki kewenangan dan sebagai penanggung jawab Divisi yang dipimpinnya.
25.
Komisioning adalah kegiatan yang yang terkait dengan uji coba peralatan/sistem ketenagalistrikan baru untuk mengetahui kesesuaian unjuk kerja dengan desain awal sebelum secara teknis maupun administrasi diterima dan dioperasikan oleh PLN.
26.
Lembar Kerja Kerja Anggaran Investasi (LKAI) adalah uraian kegiatan investasi yang yang terdiri dari nomor kegiatan sesuai Program Rencana Kerja (PRK), deskripsi kegiatan, nilai Anggaran Investasi (AI) dalam satuan Rupiah, realisasi pembayaran di tahun sebelumnya, prediksi pembayaran tahun berjalan, nilai Anggaran Kas Investasi (AKI) dan sumber pendanaannya.
27.
Lembaran Kerja Anggaran Operasi (LKAO) adalah uraian kegiatan operasi berikut dengan nilai nilai anggaran dalam Rupiah dari masing-masing program dan disertai dengan lampiran pendukungnya.
28.
Migrasi adalah pengalihan AI/AKI dan/atau AO/AKO antar Unit Induk yang disebabkan kebijakan restrukturisasi organisasi.
29.
Nilai SKAI adalah pagu anggaran investasi dari setiap program investasi yang penggunaannya penggunaannya tidak diperkenankan melampaui pagu anggaran investasi.
30.
Nilai SKAO adalah pagu anggaran operasi yang terdiri dari pagu pendapatan dan pagu biaya dimana pagu pendapatan merupakan target minimum yang harus dicapai dan pagu biaya merupakan target maksimum yang harus dijaga.
31.
Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Anggaran adalah prosedur, kewenangan dan tata cara yang digunakan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian APLN.
32.
Pembelian Tenaga Tenaga Listrik adalah biaya yang yang dikeluarkan untuk memperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik pihak lain baik Independent Power Producer (IPP), maupun excess power yang terikat perjanjian dengan PLN.
33.
Pendapatan Usaha Usaha Lainnya adalah pendapatan di luar pendapatan yang terkait dengan penjualan tenaga listrik antara lain pendapatan jasa telekomunikasi, pendapatan penyewaan trafo, pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit.
34.
Pendapatan Subsidi Listrik adalah adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan berdasarkan ketentuan yang yang khusus mengatur tentang subsidi listrik.
35.
Penugasan adalah perintah dari General Manager atau Kepala Divisi Umum selaku pemberi tugas kepada General Manager lainnya selaku penerima tugas untuk melaksanakan program kegiatan operasi atau investasi yang dituangkan dalam surat penugasan.
36.
Persediaan adalah saldo bahan bakar minyak (BBM), batubara dan material yang tersedia di gudang, tangki BBM dan stock pile Unit Induk pada akhir periode anggaran dan menjadi sumber daya PLN untuk kegiatan operasi maupun investasi dalam rangka pencapaian target kinerja Unit PLN.
37.
PLN adalah adalah PT PLN (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 169 Tahun 1994 beserta perubahannya.
38.
Program Rencana Kerja (PRK) adalah program kerja yang yang merupakan rencana kegiatan investasi dan operasi pada periode tertentu dengan sistematika penomoran.
39.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah kumpulan program program kegiatan operasi dan investasi yang yang terdiri dari LKAO dan LKAI yang akan dijalankan, disertai dengan nilai Rupiah dan diikhtisarkan dalam bentuk proyeksi keuangan terdiri dari Proyeksi Posisi Keuangan, Proyeksi Laba Rugi dan Proyeksi Arus Kas.
40.
Rencana Kerja dan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah kumpulan program kegiatan Perusahaan yang disertai dengan nilai Rupiah dan mempunyai masa manfaat selama 1 (satu) tahun anggaran.
41.
Revisi AO/AKO atau AI/AKI adalah perubahan perubahan program atau perubahan perubahan nilai program AO/AI maupun besarnya pagu AKO/AKI dalam tahun berjalan. 42. Subsidiary ... ...
1.8.
1.7.3.
RKA PLN Pusat Penelitian & Pengembangan dan PLN Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Divisi Enjiniring dan Perencanaan Pengadaan untuk selanjutnya direkomendasikan oleh Direktur Perencanaan Korporat kepada Direktur Keuangan.
1.7.4.
RKA PLN Pusat Manajemen Konstruksi, PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan dan PLN Pusat Sertifikasi diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Divisi Administrasi Konstruksi untuk selanjutnya direkomendasikan oleh Direktur Pengadaan kepada Direktur Keuangan.
1.7.5.
RKA PLN Pusat Pendidikan & Pelatihan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Divisi Pengembangan Talenta untuk selanjutnya direkomendasikan oleh Direktur Human Capital Management kepada Direktur Keuangan.
1.7.6.
RKA Kantor Pusat diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Divisi Umum untuk selanjutnya direkomendasikan oleh Direktur Human Capital Management kepada Direktur Keuangan.
1.7.7.
Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.7.1. sampai dengan butir 1.7.6., Kepala Divisi Pembina berkoordinasi dengan Kepala Divisi atau Satuan Teknis terkait sesuai Tabel 3, guna melakukan klarifikasi dan meminta pertimbangan atas program kerja maupun nilai anggaran yang akan direkomendasikan dalam RKA Unit Induk dan Kantor Pusat.
Proses pengusulan, verifikasi, validasi, sinkronisasi dan pengesahan RKAP Anak Perusahaan adalah sebagai berikut: 1.8.1.
Direksi Anak Perusahaan menyusun usulan RKAP Anak Perusahaan yang merupakan konsolidasi dari program dan anggaran semua entitas yang berada di bawah kendali Perseroan dan/atau laporan keuangannya terkonsolidasi ke dalam laporan keuangan Anak Perusahaan.
1.8.2.
Usulan RKAP Anak Perusahaan diusulkan oleh Direksi Anak Perusahaan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan ditujukan kepada Direksi PLN selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan melalui Direktur Perencanaan.
1.8.3.
Usulan RKAP Anak Perusahaan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Divisi Transaksi Tenaga Listrik dan Kemitraan Bisnis bersama dengan Kepala Divisi lain yang ditugaskan oleh Direksi untuk melakukan proses verifikasi dan validasi tersebut.
1.8.4.
Usulan RKAP Anak Perusahaan yang sudah diverifikasi dan divalidasi direkomendasikan oleh Direktur Perencanaan Korporat kepada Direktur Keuangan.
1.8.5.
Usulan RKAP Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1.8.4. selanjutnya dibahas bersama oleh Kepala Divisi Transaksi Tenaga Listrik dan Kemitraan Bisnis dengan Kepala Divisi Anggaran dan Tim RKAP untuk sinkr onisasi program dan anggaran dengan target -target PLN.
1.8.6.
RKAP Anak Perusahaan selanjutnya disahkan melalui mekanisme RUPS Anak Perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan.
selanjutnya
1.9.
Usulan RKA Unit Induk dan Kantor Pusat serta RKAP Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1.7. dan 1.8. di atas, selanjutnya dibahas oleh Kepala Divisi Pembina (sesuai Tabel 2) bersama dengan Kepala Divisi Anggaran dan Tim RKAP untuk sinkronisasi program dan anggaran dengan targettarget PLN.
1.10.
Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada butir 1.9. di atas dituangkan ke dalam Berita Acara Verifikasi & Validasi RKA Unit Induk, RKA Kantor Pusat dan RKAP Anak Perusahaan sebagai dasar usulan RKAP.
1.11.
Kepala Divisi Anggaran melakukan konsolidasi terhadap semua usulan RKA Unit Induk, RKA Kantor Pusat dan RKAP Anak Perusahaan menjadi draf RKAP.
1.12.
Draf RKAP sebagaimana dimaksud pada butir 1.11. di datas diajukan kepada Direksi Perusahaan untuk mendapat Persetujuan Direksi.
1.13.
Draf RKAP yang telah mendapatkan persetujuan dari Direksi selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan rekomendasi dan persetujuan.
1.14.
Apabila draf RKAP tidak mendapat persetujuan dari Direksi, selanjutnya Kepala Divisi Anggaran akan melakukan pembahasan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.9. di atas.
1.15.
Draf RKAP yang sudah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Komisaris selanjutnya diajukan kepada Kementerian BUMN guna mendapatkan pengesahan sebagai RKAP.
1.16.
Apabila draf RKAP tidak mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Komisaris, selanjutnya Kepala Divisi Anggaran dapat melakukan pembahasan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.9. di atas.
1.17.
Mendahului pengesahan RKAP, Direktur Keuangan dapat menerbitkan pagu indikatif AO/AKO dan AI/AKI dari masing-masing Unit Induk dan Kantor Pusat sesuai Berita Acara Verifikasi & Validasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.10. di atas.
1.18. Berdasarkan …
1.18.
Berdasarkan alokasi pagu indikatif AO/AKO dan AI/AKI sebagaimana dimaksud pada butir 1.17. di atas, Unit Induk dan Kantor Pusat menyesuaikan kembali RKA Unit Induk dan RKA Kantor Pusat, selanjutnya diusulkan kembali sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada butir 1.6. serta butir 1.7. di atas.
1.19.
Direktur Keuangan menetapkan RKA Unit dan Kantor Pusat dalam bentuk SKAO (AO/AKO) dan SKAI (AI/AKI), Proyeksi Laporan Keuangan, Proyeksi Neraca Unit setelah RKAP disahkan oleh RUPS.
1.20.
Direktur Keuangan dapat menetapkan nilai SKAO/SKAI yang lebih rendah dari usulan RKA Unit sebagaimana dimaksud pada butir 1.18. baik nilai AO/AKO maupun nilai AI/AKI dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PLN.
1.21.
Alur proses mekanisme penyusunan RKAP adalah sesuai Bagan Alur Proses 1.
1.22.
Seluruh proses penyusunan RKAP, mulai dari pengusulan RKA oleh Unit dan Kantor Pusat, proses verifikasi dan validasi RKA Unit dan Kantor Pusat oleh Divisi Pembina, Divisi Anggaran dan Tim RKAP, penyusunan draft RKAP dan penerbitan SKAO dan SKAI oleh Divisi Anggaran dilakukan melalui Aplikasi SIP2A.
1.23.
Prosedur dan tata cara pengoperasian Aplikasi SIP2A mengacu pada panduan yang terdapat pada portal http://intranetpln/sites/olqr/sip2a.
BAB II PERENCANAAN & PENGENDALIAN ANGGARAN
2.1.
Anggaran Operasi. 2.1.1. LKAO merupakan bagian dari RKA Unit dan Kantor Pusat disusun dengan memperhatikan: 2.1.1.1.
RUPTL dan RJP Perusahaan
2.1.1.2.
Proyeksi penjualan Perusahaan.
2.1.1.3.
Skala prioritas Perusahaan.
2.1.1.4.
Kemampuan pendanaan Perusahaan.
2.1.1.5.
Efektifitas dan efisiensi program.
2.1.1.6.
Rasio-rasio dan/atau benchmarking dengan perusahaan peers.
2.1.2.
Penyusunan LKAO harus berorientasi pada pencapaian target Key Performance Indicator (KPI) dalam rangka peningkatan pendapatan, penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dan peningkatan profitabilitas Perusahaan.
2.1.3.
LKAO setidaknya meliputi komponen: 2.1.3.1.
Pendapatan usaha yang meliputi: 2.1.3.1.1.
Pendapatan penjualan tenaga listrik yang dituangkan dalam format sesuai Formulir 8, disusun berdasarkan proyeksi volume penjualan pada masingmasing golongan tarif, dikalikan dengan tarif tenaga listrik yang berlaku, dan jumlah pendapatan dalam satuan Rupiah penuh. Bersamaan dengan perencanaan pendapatan penjualan tenaga listrik juga disajikan rencana penambahan pelanggan dan pertambahan daya tersambung yang dituangkan dalam format sesuai Formulir 9. Di samping pengelompokan pendapatan penjualan tenaga listrik berdasarkan golongan pelanggan, pendapatan penjualan tenaga listrik juga dikelompokkan berdasarkan Unit Induk dan Anak Perusahaan yang melakukan transaksi penjualan tenaga listrik. Total pendapatan penjualan tenaga listrik dari kedua jenis pengelompokan ini harus sama. Rencana penjualan agar mempertimbangkan estimasi saldo piutang usaha pada awal tahun, aging schedule dan target piutang usaha pada akhir tahun.
2.1.3.1.2.
Pendapatan subsidi listrik hanya diperhitungkan pada anggaran konsolidasi berdasarkan golongan pelanggan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku masih berhak mendapatkan subsidi listrik dan dituangkan ke dalam format sesuai Formulir 10. Rencana pendapatan subsidi listrik agar mempertimbangkan estimasi saldo piutang subsidi pada awal tahun, perhitungan subsidi listrik dalam APBN tahun berjalan dan estimasi piut ang subsidi listrik pada akhir tahun.
2.1.3.2.
Beban operasi meliputi : 2.1.3.2.1.
Neraca energi. RKA Unit Induk menyajikan neraca energi yang menggambarkan sumber perolehan energi listrik dalam satuan MWh dan meliputi : a.
Energi listrik yang diproduksi sendiri baik dari pembangkit milik sendiri maupun pembangkit sewa.
b.
Pemakaian sendiri energi listrik untuk pembangkit.
c.
Energi listrik yang diterima dari Unit Induk lainnya.
d.
Energi listrik yang dibeli dari Independent Power Producer (IPP) dan dari excess power .
e.
Susut jaringan yakni volume energi listrik yang hilang dalam mata rantai pasokan tenaga listrik mulai dari transmisi sampai dengan titik penyerahan pelanggan.
f.
Energi yang siap dijual dan/atau dikirimkan ke Unit Induk lainnya.
2.1.3.3.2.2. Biaya …
2.1.3.2.2.
Biaya bahan bakar. Penyusunan anggaran bahan dengan mempertimbangkan :
bakar
atau
a.
Pertumbuhan penjualan.
b.
Ketersediaan pembangkit.
c.
Rencana Operasi Tahunan (ROT).
d.
Kebijakan stok bahan bakar dan harga energi primer.
e.
Optimalisasi fuel mix dengan biaya terendah.
energi
primer
Anggaran bahan bakar disusun sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada Bagan Alur Proses 2 dan hasilnya dituangkan ke dalam format sesuai Formulir 13. Penyusunan rencana kebutuhan bahan bakar agar memperhitungkan saldo awal dan target saldo akhir per jenis bahan bakar, sehingga dapat menggambarkan rencana volume pembelian per jenis bahan bakar. Di samping volume bahan bakar, rencana kebutuhan bahan bakar juga menyajikan konsumsi bahan bakar per kWh yakni specific fuel consumption (SFC) untuk pembangkit berbahan bakar minyak dan SGC untuk gas serta tara kalor (heat rate) untuk pembangkit berbahan bakar batubara. Khusus untuk energi panas bumi, air dan energi lainnya disajikan dalam volume produksi per masing-masing jenis energi primer tersebut. 2.1.3.2.3.
Pembelian tenaga listrik dan sewa pembangkit. RKA Unit Induk menyajikan perincian rencana pembelian tenaga listrik baik dari IPP maupun excess power yang meliputi nama produsen, lokasi, kapasitas pembangkit, jenis bahan bakar, batas minimum take or pay (TOP), rencana volume pembelian tenaga listrik, harga satuan dan jumlah harga. RKA Unit Induk menyajikan perincian anggaran sewa pembangkit yang meliputi nomor kontrak (jika ada), nama penyedia mesin sewa, lokasi, kapasitas (MW), batas minimum take or pay (TOP), jenis bahan bakar, SFC atau tara kalor, rencana volume produksi, harga satuan sewa per kWh dan jumlah anggaran sewa. Penyusunan anggaran pembelian tenaga listrik dan sewa pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan : a.
Pertumbuhan penjualan.
b.
Ketersediaan pembangkit.
c.
Efisiensi energi primer (fuel mix).
d.
Rencana Operasi Tahunan (ROT).
e.
Power Purchase Agreement (PPA)
f.
Kontrak sewa mesin pembangkit.
Anggaran pembelian tenaga listrik dan anggaran sewa pembangkit disusun sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud pada Bagan Alur Proses 3 dan hasilnya dituangkan ke dalam format sesuai Formulir 14, Formulir 15, Formulir 16 dan Formulir 17, dengan menempatkan skema sewa pembangkit pada prioritas terakhir dalam memenuhi pasokan tenaga listrik. 2.1.3.2.4.
Biaya pemeliharaan. Anggaran pemeliharaan setidaknya harus dikelompokkan ke dalam fungsi dan unsur dengan mempertimbangkan : a.
Ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan material gudang.
b.
Rasio biaya pemeliharaan per aset.
c.
Optimalisasi asset.
d.
Benchmarking biaya pemeliharaan dengan bisnis sejenis.
e.
Prognosa tahun berjalan. Anggaran …
Anggaran biaya pemeliharaan disusun melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada Bagan Alur Proses 4 dan dituangkan ke dalam format biaya pemeliharaan sesuai Formulir 18. 2.1.3.2.5.
Biaya kepegawaian. Penyusunan anggaran dengan mempertimbangkan :
biaya
kepegawaian
dilakukan
a.
Jumlah dan mutasi pegawai.
b.
Rasio biaya kepegawaian per pegawai.
c.
Kebijakan perusahaan tentang remunerasi dan fasilitas pegawai.
Anggaran biaya kepegawaian disusun melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada Bagan Alur Proses 5 dan dituangkan ke dalam format biaya kepegawaian sesuai Formulir 19. 2.1.3.2.6.
Biaya penyusutan. Biaya penyusutan dihitung dengan mempertimbangkan besarnya biaya penyusutan tahun sebelumnya, rencana tambahan aset dan penarikan aset dalam tahun berjalan serta mengacu pada kebijakan akuntansi yang berlaku dan dituangkan ke dalam format biaya penyusutan sesuai Formulir 20.
2.1.3.2.7.
Biaya administrasi. Anggaran biaya administrasi dikelompokkan atas biaya administrasi niaga dan administrasi umum. Anggaran biaya administasi disusun dengan memperti mbangkan : a.
Realisasi tahun sebelumnya.
b.
Prognosa tahun berjalan.
b.
Jumlah dan mutasi pelanggan.
c.
Nilai penjualan tenaga listrik dan saldo piutang usaha.
d.
Rasio biaya administrasi niaga per administrasi umum per pegawai.
pelanggan
dan
rasio
biaya
Anggaran biaya administrasi disusun melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada Bagan Alur Proses 6 dan dituangkan ke dalam format biaya administrasi sesuai Formulir 21. 2.1.3.2.8.
Biaya bunga dan beban keuangan. Anggaran biaya bunga disusun berdasarkan jadwal pembayaran bunga, saldo outstanding pinjaman dan tingkat bunga dari masing-masing perjanjian pinjaman. Anggaran biaya bunga termasuk unsur bunga yang terkandung dalam kontrak pembelian tenaga listrik dengan IPP, capital leased maupun kontrak sewa Build Operate and Tranfer (BOT), di samping itu beban hedging juga dikelompokkan ke dalam anggaran ini. Anggaran biaya bunga dan beban keuangan disusun dan dituangkan ke dalam format sesuai Formulir 22.
2.1.3.3.
Pendapatan (beban) di luar usaha. Anggaran pendapatan di luar usaha terdiri dari pendapatan bunga, pendapatan denda, hasil penjualan aktiva tetap, pendapatan dari pihak ketiga, penjualan dokumen lelang, penagihan kembali piutang yang sudah dihapusbukukan, pendapatan sewa, penjualan limbah dan pendapatan lainnya. Beban di luar usaha terdiri dari beban pensiunan, biaya penelitian dan pengembangan, biaya teknik dan teknologi, biaya tanggung jawab sosial, biaya pimpinan, cadangan untuk biaya bencana alam, beban operasional Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), cadangan biaya tidak terduga lainnya, biaya pengosongan rumah dinas, beban untuk pihak ketiga dan biaya pengelolaan limbah B3. Pendapatan (beban) di luar operasi disusun dan dituangkan ke dalam format sesuai Formulir 23.
2.1.3.4.
Beban pajak. Dalam hal terdapat selisih positif antara pajak tangguhan dengan kewajiban pembayaran pajak penghasilan badan, maka dianggarkan sebagai penerimaan. 2.1.4. Direktur …
2.1.4.
Direktur Keuangan menetapkan SKAO Sementara untuk memenuhi keperluan AO/AKO paling lama untuk 3 (tiga) bulan pertama tahun berikutnya paling lambat tanggal 20 Desember berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.
2.1.5.
Direktur Keuangan Perusahaan menetapkan SKAO sebagaimana dimaksud pada butir 1.19. di atas, untuk kebutuhan AO/AKO selama 1 (satu) tahun :
2.1.6.
2.2.
2.1.5.1.
Penggunaan SKAO (AO/AKO) sepenuhnya menjadi tanggung jawab General Manager atau Kepala Divisi Umum termasuk perencanaan teknis dan finansial, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, proses konstruksi dan manajemen persediaan.
2.1.5.2.
Berdasarkan penetapan SKAO (AO/AKO), Unit Induk menyusun kembali rincian AKO dalam 1 (satu) tahun anggaran pada Aplikasi SIP2A dan dituangkan dalam mata uang Rupiah serta dalam nilai valuta asing (jika ada) paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan SKAO (AO/AKO).
Perubahan (revisi) terhadap SKAO dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 2.1.6.1.
Usulan perubahan (revisi) SKAO (AO/AKO) diusulkan oleh General Manager atau Kepala Divisi Umum dengan mengikuti mekanisme pengusulan RKA Unit Induk dan RKA Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada butir 1.6. di atas.
2.1.6.2.
Prosedur verifikasi, validasi dan rekomendasi usulan perubahan (revisi) SKAO (AO/AKO) mengikuti mekanisme verifikasi, validasi dan rekomendasi RKA Unit Induk dan RKA Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada butir 1.7. di atas.
2.1.6.3.
Direktur Keuangan dapat menyetujui perubahan (revisi) SKAO (AO dan/atau AKO) yang diusulkan oleh General Manager dan Kepala Divisi Umum berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.6.2. dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan.
2.1.6.4.
Perubahan (revisi) SKAO (AO/AKO) seperti yang dimaksud pada butir 2.1.6.1. sd. 2.1.6.3. diatas, dilakukan melalui Aplikasi SIP2A dengan prosedur dan tata cara mengacu pada panduan yang terdapat pada portal http://intranetpln/sites/olqr/sip2a.
2.1.7.
Anggaran Operasi yang ditetapkan pada masing-masing pos anggaran tidak diperkenankan digunakan untuk pos anggaran lainnya.
2.1.8.
Realisasi penggunaan SKAO (AO/AKO) bulan ke n dilaporkan oleh General Manager dan Kepala Divisi Umum secara tertulis kepada Direktur Keuangan dan ditembuskan kepada Direktur Pembina selambat-lambatnya tanggal 20 bulan ke n+1 dengan format laporan yang akan disusun oleh Kepala Divisi Anggaran.
Anggaran Investasi. 2.2.1.
2.2.2.
LKAI disusun dengan mengikuti format sesuai Formulir 3 dan Formulir 4 dengan memperhatikan : 2.2.1.1.
RUPTL dan RJP Perusahaan.
2.2.1.2.
Keputusan Direksi.
2.2.1.3.
Program prioritas Perusahaan.
2.2.1.4.
Penugasan oleh Pemerintah.
2.2.1.5.
Kemampuan keuangan Perusahaan.
Penyusunan LKAI harus memperhatikan hal sebagai berikut : 2.2.2.1.
Setiap program investasi harus diberikan identifikasi : (1) program investasi murni atau investasi lanjutan; (2) mata uang yang digunakan; (3) nilai anggaran murni dan anggaran lanjutan dalam nilai ekuivalen Rupiah; dan (4) sumber pendanaan dari masing-masing program.
2.2.2.2.
Setiap program investasi dinyatakan layak berdasarkan KKP yang meliputi kajian Kajian Kelayakan Operasi (KKO), Kajian Kelayakan Finansial (KKF) dengan menggunakan metode penilaian Net Present Value (NPV) atau Internal Rate of Return (IRR) serta dilengkapi dengan kajian risiko.
2.2.2.3.
Pendanaan dari program investasi dapat bersumber dari APLN, APBN dan SLA.
2.2.2.4.
Program investasi berupa penambahan pembangkit, transmisi dan gardu induk baru hanya dapat dilaksanakan apabila telah tercantum dalam LKAI dan berdasarkan notifikasi dari Kepala Divisi Perencanaan Sistem untuk dimulai pelaksanaannya.
2.2.2.5.
Penyusunan anggaran investasi rutin konstruksi Unit Induk Pembangunan mengacu pada butir 2.1.3. 2.2.3. Direktur …
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
Direktur Keuangan menerbitkan SKAI (AI/AKI) kepada Unit Induk dan Kantor Pusat dengan ketentuan sebagai berikut : 2.2.3.1.
Telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada butir 1.6., 1.7. dan 1.20.
2.2.3.2.
SKAI sekurang-kurangnya memuat nomor SKAI, kegiatan investasi, jumlah AI/AKI dan Investasi Murni dan/atau Investasi Lanjutan.
2.2.3.3.
Penggunaan SKAI sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari General Manager dan Kepala Divisi Umum termasuk perencanaan teknis dan finansial, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, proses konstruksi dan manajemen persediaan.
2.2.3.4.
Unit Induk dan Kantor Pusat tidak diperkenankan menandatangani kontrak sebelum SKAI (AI/AKI) terbit, kecuali program kegiatan / pekerjaan yang telah disetujui Rapat Direksi.
2.2.3.5.
Penerbitan SKAI Rutin Konstruksi dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan SKAI Non Rutin atau dapat juga melalui penerbitan SKAI yang terpisah.
Perubahan (revisi) SKAI (AI/AKI) adalah sebagai berikut: 2.2.4.1.
Usulan perubahan (revisi) SKAI (AI/AKI) diusulkan oleh General Manager atau Kepala Divisi Umum dengan mengikuti mekanisme pengusulan RKA Unit dan RKA Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada butir 1.6.
2.2.4.2.
Prosedur verifikasi, validasi dan rekomendasi usulan perubahan (revisi) SKAI (AI/AKI) mengikuti mekanisme verifikasi, validasi dan rekomendasi RKA Unit Induk dan RKA Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada butir 1.7.
2.2.4.3.
Direktur Keuangan dapat menyetujui perubahan (revisi) SKAI (AI dan/atau AKI) yang diusulkan oleh General Manager dan Kepala Divisi Umum berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.4.2. dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan.
2.2.4.4.
Direktur Keuangan dapat menyetujui perubahan AKI Unit Induk dan AKI Kantor Pusat sepanjang jumlah keseluruhan AKI secara konsolidasi masih dalam batas jumlah keseluruhan AKI yang ditetapkan dalam RKAP.
2.2.4.5.
Dalam hal perubahan AI/AKI mengakibatkan pagu jumlah keseluruhan AI/AKI dalam RKAP menjadi terlampaui, maka perubahan nilai AI/AKI baru dapat ditetapkan oleh Direktur Keuangan setelah disetujui oleh Direksi.
2.2.4.6.
Perubahan (revisi) SKAI (AI/AKI) seperti yang dimaksud pada butir 2.2.4.1. sampai dengan 2.2.4.3. diatas, dilakukan melalui Aplikasi SIP2A dengan prosedur dan tata cara mengacu pada panduan yang terdapat pada portal http://intranetpln/sites/olqr/sip2a.
2.2.5.
Unit Induk tidak diperkenankan menggunakan sisa AI/AKI untuk penambahan program baru di luar LKAI yang sudah ditetapkan tanpa melalui proses revisi anggaran.
2.2.6.
Realisasi penggunaan SKAI (AI/AKI) bulan ke n dilaporkan oleh General Manager dan Kepala Divisi Umum secara tertulis kepada Direktur Keuangan dan ditembuskan kepada Direktur Pembina selambat-lambatnya tanggal 20 bulan ke n+1 dengan format laporan yang akan disusun oleh Kepala Divisi Anggaran.
Alokasi Kas Bulanan (AKB). 2.3.1.
Berdasarkan penetapan SKAO sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.4., 2.1.5. dan butir 2.1.6. serta penetapan SKAI sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.3. dan butir 2.2.4., General Manager dan Kepala Divisi Umum menyusun kembali rencana disburse bulanan dalam bentuk AKB dengan ketentuan sebagai berikut : 2.3.1.1.
Perincian AKB dalam 1 (satu) tahun anggaran dimasukan ke dalam Aplikasi SIP2A dan dituangkan dalam mata uang Rupiah dan dalam nilai valuta asing (jika ada) paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan SKAO/SKAI.
2.3.1.2.
Total AKB tidak melebihi penetapan pagu AKO dan AKI yang ditetapkan dalam SKAO dan SKAI.
2.3.1.3.
2.3.2. 2.3.3.
Rencana disburse bulanan didasarkan pada proyeksi progres kegiatan dengan memperhatikan akurasi rencana pembayaran dan realisasi pembayaran pada periode sebelumnya. Realisasi pembayaran bulan ke n dilaporkan oleh Unit Induk dan Kantor Pusat melalui Aplikasi SIP2A paling lambat tanggal 21 bulan ke n+1 PRK yang akan dibayar bulan berikutnya diajukan kepada Divisi Aggaran melalui Aplikasi SIP2A paling lambat tanggal 23 setiap bulannya
2.3.4. Revisi …
2.3.4.
Revisi AKB dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 2.3.4.1.
Permintaan perubahan (revisi) AKB diusulkan oleh General Manager atau Kepala Divisi Umum kepada Kepala Divisi Anggaran disertai dengan argumentasi perubahannya.
2.3.4.2.
Kepala Divisi Anggaran dapat menyetujui atau menolak usulan perubahan (revisi) AKB sepanjang tidak melampaui batas maksimum AKB yang sudah disetujui berdasarkan SKAO dan SKAI yang sudah diterbitkan dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perusahaan.
2.3.4.3.
Perubahan (revisi) AKB seperti yang dimaksud pada butir 2.3.4.1. dan 2.3.4.2. diatas, dilakukan melalui Aplikasi SIP2A dengan prosedur dan tata cara mengacu pada panduan yang ada pada portal http://intranetpln/sites/olqr/sip2a.
BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN
3.1.
Pengalihan AI/AKI atau AO/AKO antar Unit Induk. 3.1.1.
3.1.2.
Penugasan. 3.1.1.1.
Unit Induk atau Divisi Umum sebagai pemberi tugas dapat mengalihkan AKO dan/atau AKI ke Unit Induk lainnya sebagai penerima tugas sesuai kesepakatan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
3.1.1.2.
Nilai penugasan harus dicantumkan dalam surat penugasan.
3.1.1.3.
Nilai AO atau AI tetap tercatat di Unit Induk atau Divisi Umum yang memberikan penugasan.
3.1.1.4.
Pengalihan AKO dan/atau AKI dalam tahun anggaran berjalan disampaikan oleh Unit Induk dan Divisi Umum selaku pemberi tugas kepada Divisi Anggaran, selanjutnya Divisi Anggaran melakukan pengalihan AKO dan/atau AKI atas kesepakatan kedua belah pihak melalui Aplikasi SIP2A.
3.1.1.5.
Realisasi penggunaan AKO dan/atau AKI dari program kegiatan yang dialihkan dilaporkan oleh Unit Induk atau Divisi Umum selaku pemberi penugasan ke dalam Aplikasi SIP2A.
3.1.1.6.
Apabila dalam satu tahun anggaran terdapat sisa pengalihan karena progres tidak tercapai maka sisa pagu penugasan dan lanjutan kegiatan menjadi anggaran Unit Induk atau Divisi Umum selaku pemberi kerja.
Migrasi. Ketentuan Migrasi adalah sebagai berikut :
3.1.3.
3.1.2.1.
Unit Induk dan Kantor Pusat dapat mengalihkan AI/AKI dan/atau AO/AKO kepada Unit Induk lainnya sehubungan dengan restrukturisasi organisasi.
3.1.2.2.
Pengalihan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2.1 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh General Manager/Kepala Divisi Umum selaku pemberi tugas dan General Manager/Kepala Divisi Umum selaku penerima tugas.
3.1.2.3.
Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2.2 di atas, Direktur Bisnis Regional terkait atau Direktur Perencanaan atau Direktur Pengadaan atau Direktur Human Capital Management merekomendasikan pengalihan anggaran tersebut kepada Direktur Keuangan sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada butir 1.7.
3.1.2.4.
Pengalihan AI/AKI dan/atau AO/AKO ditetapkan oleh Direktur Keuangan.
Pemakaian Material antar Unit Induk. Dalam hal pemakaian material antar Unit Induk, Divisi Anggaran dapat melakukan pengalihan AKI/AKO dengan ketentuan sebagai berik ut:
3.2.
3.1.3.1.
Unit Induk yang membutuhkan material membuat surat kepada Unit Induk pemilik material yang ditembuskan ke Divisi Anggaran serta Divisi Pengembangan Regional terkait.
3.1.3.2.
Unit Induk pemilik material menyampaikan surat persetujuan pemakaian material oleh Unit yang membutuhkan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.3.1. berikut usulan pengalihan AI/AO dan AKI/AKO kepada Divisi Anggaran.
3.1.3.3.
Direktur Keuangan menerbitkan perubahan (revisi) SKAO atau SKAI berupa koreksi tambah pada Unit Induk pengirim material dan koreksi kurang dalam jumlah yang sama pada Unit Induk penerima material.
Pengalihan Sumber Dana Investasi. Pengalihan sumber dana investasi baik dari APBN maupun SLA ke APLN harus melalui persetujuan Direksi atau Komite Direktur terkait yang diinisiasi oleh Divisi Teknis sesuai tabel 3.
3.3.
SKI Hibah Tunai. SKI hibah tunai usulan Unit Induk dapat diterbitkan setelah direkomendasikan oleh Kepala Divisi Operasi Regional terkait dengan kelengkapan sebagai berikut : 3.3.1.
Kesepakatan antara Unit Induk dengan pihak eksternal.
3.3.2.
Melampirkan bukti dana masuk (receipt) dari hibah sesuai bukti penerimaan bank. 3.3.3. Penyusunan …
3.3.3.
3.4.
Penyusunan anggaran SKAI hibah tunai dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud pada Bagan Alur Proses 7.
Biaya Komisioning. Mekanisme anggaran biaya komisioning harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
3.5.
3.4.1.
Kegiatan komisioning harus sudah dimasukkan dalam usulan kegiatan LKAI Unit Induk Pembangunan.
3.4.2.
Biaya bahan bakar selama komisioning dan biaya transportasi dimasukkan dalam Investasi Non Rutin.
3.4.3.
Penjualan atas energi listrik yang dihasilkan selama masa komisioning diperhitungkan sebagai pengurang nilai perolehan aset tetap.
Biaya Kapitalisasi. Beban pemeliharaan yang akan dikapitalisir harus sudah dimasukkan dalam usulan kegiatan LKAI Unit Induk.
3.6.
Pengelolaan Anggaran Unit Pelaksana. 3.6.1.
Untuk pengendalian anggaran operasi dan investasi, General Manager dan Kepala Divisi Umum menerbitkan SKKO untuk pelaksanaan SKAO dan menerbitkan SKKI untuk pelaksanaan SKAI.
3.6.2.
General Manager dan Kepala Divisi Umum agar menyusun peraturan tersendiri tentang perencanaan, penggunaan dan pengendalian anggaran di Unit Induk masing-masing dan Unit Pelaksana di bawahnya sebagai turunan dari Peraturan ini.
BAB IV DAFTAR FORMULIR, BAGAN ALUR DAN TABEL
4.1.
4.2.
4.3.
Daftar Formulir terdiri dari: 4.1.1.
Formulir 1:
Rekap Lembar Kerja Anggaran Operasi (LKAO)
4.1.2.
Formulir 2:
Rincian Lembar Kerja Anggaran Operasi (LKAO)
4.1.3.
Formulir 3:
Rekap Lembar Kerja Anggaran Investasi (LKAI)
4.1.4.
Formulir 4:
Rincian Lembar Kerja Anggaran Investasi (LKAI)
4.1.5.
Formulir 5:
Proyeksi Posisi Keuangan
4.1.6.
Formulir 6:
Proyeksi Laba/Rugi
4.1.7.
Formulir 7:
Proyeksi Arus Kas
4.1.8.
Formulir 8:
Rekapitulasi Penjualan
4.1.9.
Formulir 9:
Penambahan Pelanggan, Daya Tersambung dan Biaya Penyambungan
4.1.10.
Formulir 10:
Pendapatan Subsidi Listrik
4.1.11.
Formulir 11:
Pendapatan Biaya Penyambungan
4.1.12.
Formulir 12:
Pendapatan Usaha Lainnya
4.1.13.
Formulir 13:
Komposisi Produksi, Volume, Biaya, Bahan Bakar & Pelumas
4.1.14.
Formulir 14:
Neraca Energi
4.1.15.
Formulir 15:
Pembelian Tenaga Listrik IPP dan Excess Power
4.1.16.
Formulir 16:
Sewa Pembangkit
4.1.17.
Formulir 17:
Transfer Tenaga Listrik Antar Unit
4.1.18.
Formulir 18:
Biaya Pemeliharaan
4.1.19.
Formulir 19:
Biaya Kepegawaian
4.1.20.
Formulir 20:
Biaya Penyusutan
4.1.21.
Formulir 21:
Biaya Administrasi
4.1.22.
Formulir 22:
Biaya Bunga dan Beban Keuangan
4.1.23.
Formulir 23:
Pendapatan (Beban) di Luar Operasi
Bagan Alur terdiri dari: 4.2.1.
Bagan Alur Proses 1: Penyusunan RKAP
4.2.2.
Bagan Alur Proses 2: Anggaran Bahan Bakar
4.2.3.
Bagan Alur Proses 3: Anggaran Pembelian Tenaga Listrik dan Sewa Pembangkit
4.2.4.
Bagan Alur Proses 4: Anggaran Pemeliharaan
4.2.5.
Bagan Alur Proses 5: Anggaran Kepegawaian
4.2.6.
Bagan Alur Proses 6: Anggaran Administrasi
4.2.7.
Bagan Alur Proses 7: Hibah Tunai/PFK Investasi
Tabel terdiri dari: 4.3.1.
Tabel 1 : Program Rencana Kerja
4.3.1.
Tabel 2 : Direktur dan Kepala Divisi Pembina Unit dan Anak Perusahaan
4.3.1.
Tabel 3 : Divisi Teknis Terkait
FORMULIR 1 - REKAP LEMBAR KERJA ANGGARAN OPERASI (LKAO)
FORMULIR 2 - RINCIAN LEMBAR KERJA ANGGARAN OPERASI (LKAO)
FORMULIR 3 - REKAP LEMBAR KERJA ANGGARAN INVESTASI (LKAI)
FORMULIR 4 - RINCIAN LEMBAR KERJA ANGGARAN INVESTASI (LKAI)
FORMULIR 3 - REKAP LEMBAR KERJA ANGGARAN INVESTASI (LKAI)
FORMULIR 4 - RINCIAN LEMBAR KERJA ANGGARAN INVESTASI (LKAI)
FORMULIR 5 - PROYEKSI POSISI KEUANGAN
FORMULIR 4 - RINCIAN LEMBAR KERJA ANGGARAN INVESTASI (LKAI)
FORMULIR 5 - PROYEKSI POSISI KEUANGAN (Dalam Ribuan Rupiah)
URAIAN
Tahun n-2 Audited
Tahun n-1 RKAP
a
b
c
1. ASET TIDAK LANCAR 1. Aset Tetap Operasi (Netto) 2. Aset Tetap Operasi (Bruto) 3. Akumulasi Penyusutan 4. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan 5. Aktiva Lain nya 6. Penyertaan & Properti 7. Aktiva Paja k Tangguhan 8. Piutang Pihak Hubungan Istimewa Jumlah Aset Tidak Lancar 2. ASET LANCAR 1. Kas dan Bank 2. Investasi Sementara 3. Piut ang 4. Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas 1. BBM 2. Batu bara 3. Lain-Lain 5. Persediaan Material Pemeliharaan 6. Aktiva Lancar Lain nya Jumlah Aset Lancar JUMLAH ASET 1. EKUITAS 1 Modal Saham Ditempatkan dan Dis etor 2 Saldo Laba / (Defisit) 3 Laba / (Rugi) tahun berjalan Jumlah Ekuitas AKUN PENUTUP ANTAR SATUAN 2.
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 1. Pendapatan Ditangguhkan 2. Kewajiban Pajak tangguhan
Tahun n-1 Real. Smt I
Tahun n Usulan RKAP
Tahun n+1 Proyeksi
Tahun n+2 Proyeksi
d
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FORMULIR 5 - PROYEKSI POSISI KEUANGAN (Dalam Ribuan Rupiah)
URAIAN
Tahun n-2 Audited
Tahun n-1 RKAP
a
b
c
1. ASET TIDAK LANCAR 1. Aset Tetap Operasi (Netto) 2. Aset Tetap Operasi (Bruto) 3. Akumulasi Penyusutan 4. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan 5. Aktiva Lain nya 6. Penyertaan & Properti 7. Aktiva Paja k Tangguhan 8. Piutang Pihak Hubungan Istimewa Jumlah Aset Tidak Lancar
Tahun n-1 Real. Smt I
Tahun n Usulan RKAP
Tahun n+1 Proyeksi
Tahun n+2 Proyeksi
d
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 1. Pendapatan Ditangguhkan 2. Kewajiban Pajak tangguhan 3. Pinjaman Jangka Panja ng 4. Obligasi 5. Kewajiban Leasing 6. Utang Bank 7. Kewajiban Imbalan Kerja 8. Kewajiban Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
-
-
-
-
-
-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1. Biaya masih harus dibayar 2. Uang Jaminan Langganan 3. Utang Bia ya Proyek 4. Pinjaman Jangka Panjang Jatuh Tempo 5. Utang Pajak 6. Utang Usaha 7. Utang Lain-lain 8. Kewajiban Imbalan Kerja Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. ASET LANCAR 1. Kas dan Bank 2. Investasi Sementara 3. Piut ang 4. Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas 1. BBM 2. Batu bara 3. Lain-Lain 5. Persediaan Material Pemeliharaan 6. Aktiva Lancar Lain nya Jumlah Aset Lancar JUMLAH ASET 1. EKUITAS 1 Modal Saham Ditempatkan dan Dis etor 2 Saldo Laba / (Defisit) 3 Laba / (Rugi) tahun berjalan Jumlah Ekuitas AKUN PENUTUP ANTAR SATUAN 2.
3.
EKUITAS DAN KEWAJIBAN
FORMULIR 6 - PROYEKSI LABA/RUGI
FORMULIR 7 – PROYEKSI ARUS KAS
URAIAN
Tahun n-2 Audited
Tahun n-1 RKAP
Tahun n Usulan RKAP
a
b
c
d
1. ARUS KAS DARI / (UNTUK) AKTIVITAS USAHA 1. Penerimaan Penjualan 2. Penerimaan Usaha Lainnya 3. Penerimaan UJL 4. Penerimaan Biaya Penyambungan 5. Penerimaan Subsidi Listrik 6. Penerimaan / (Pembayaran) Lainnya 1. Penerimaan Di luar Usaha 2. Pembayaran Di luar Usaha 4. Pembayaran PUM KPR 5. Angsuran Uang Muka PUM - KPR 7. Biaya Usaha ( ) 1. Pembelian Tenaga Listrik ( ) 2. Sewa Pembangkit ( ) 3. Bahan Bakar & Pelumas ( ) 1. BBM ( ) 2. Batu bara ( ) 3. Pelumas & Bahan Bakar Lainnya ( ) 4. Pemeliharaan ( ) 1. Material ( ) 2. Jasa ( ) 5. Biaya Kepegawaian ( ) 6. Biaya Adm inistrasi ( ) 8. Angsuran Beban Pinjaman ( ) 9. Pembayaran Denda Pertamina ( ) 10. Pembayaran Utang Usaha Operasi ( ) 11. Pembayaran Pokok Pinjaman Modal Kerja 12. Pembayaran Pajak Penghasilan ( ) 13. Angsuran Utang Pajak 14. Pengiriman Uang Ke Kantor Pusat
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. ARUS KAS DARI / (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI 1. Aktiva Tetap dan Pekerjaan Dalam Pelaksanaan a. Investasi APLN b. Investasi APBN c. Investasi SLA d. Investasi Committed Bank Loan 2. Reim burse Bridgin g 3. Pembayaran IDC, Premi Insurance & Bea Masuk 4. Investasi Lain nya 5. Penyertaan/Akuisisi 6. Investasi Sementara
-
-
-
3. ARUS KAS DARI / (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN 1. Committed Bank Loan & Pinjaman Baru a. Committed bank loan b. Pinjaman baru 1. Pinjaman Investasi 2. Pinjaman Modal Kerja 2. SLA dan DIPA 3. Angsuran Pokok ( ) 4. Pembayaran Utang kepada Pemerintah (RDI) 5. Pembayaran Arrears IPP 6. Pembayaran Dividen 7. Angsuran Leasing ( ) 8. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya 9. Penerimaan Uang Dari Kantor Pusat
-
-
-
-
-
-
4. NAIK / (TURUN) KAS / BANK
-
-
-
-
-
-
-
5. SALDO AWAL KAS / BANK 6. SALDO AKHIR KAS / BANK
-
FORMULIR 8 - REKAPITULASI PENJUALAN
FORMULIR 9 - PENAMBAHAN PELANGGAN, DAYA TERSAMBUNG, DAN BIAYA PENYAMBUNGAN
FORMULIR 10 – PENDAPATAN SUBSIDI LISTRIK
FORMULIR 9 - PENAMBAHAN PELANGGAN, DAYA TERSAMBUNG, DAN BIAYA PENYAMBUNGAN
FORMULIR 10 – PENDAPATAN SUBSIDI LISTRIK
(Ribuan Rupiah) No
Uraian
Jumlah
a
b
c
1
Beban Usaha
2
Beban Bunga dan Keuangan
3
Non Allowable Cost (NAC) Biaya Pokok Penyediaan (BPP) BPP / kWh
3
Margin …. % BPP + Margin
4
Pendapatan Tenaga Listrik Kebutuhan Subsidi
FORMULIR 10 – PENDAPATAN SUBSIDI LISTRIK
(Ribuan Rupiah) No
Uraian
Jumlah
a
b
c
1
Beban Usaha
2
Beban Bunga dan Keuangan
3
Non Allowable Cost (NAC) Biaya Pokok Penyediaan (BPP) BPP / kWh
3
Margin …. % BPP + Margin
4
Pendapatan Tenaga Listrik Kebutuhan Subsidi
FORMULIR 11 - PENDAPATAN BIAYA PENYAMBUNGAN
NO.
KETERANGAN
CATATAN
JUMLAH (Rp)
a
b
c
d
1.
Saldo Awal BP ( 1 Januari Tahun n )
a
2.
Penerimaan BP Periode Tahun n
b
-
3.
Saldo BP
c=a+b
-
4.
Saldo BP Belum Tersambung ( 31 Desember Tahun n )
d
-
5.
Jumlah BP tersambung (Pendapatan BP)
e=c-d
-
FORMULIR 12 - PENDAPATAN USAHA LAINNYA
(Dalam Ribuan Rupiah) No.
Uraian
Jumlah
a
b
c
1
Sewa Trafo, Genset, dan Kapasitor
2
Pendapatan Pemakaian Trafo
3
Pendapatan Bea M aterai
4
Pendapatan Biaya Administrasi :
5
Perubahan Daya Tersambung / Gol. Tarif
6
Lain-lain Opal
7
Lain - Lain
8
Pendapatan Jasa-Jasa Unit Penunjang :
-
- Anak Perusahaan - Intern Holding - Luar PLN 9
Pendapatan Anak Perusahaan :
-
- Antar Anak Perusahaan - Intern Anak Perusahaan - Luar PLN Jumlah
-
FORMULIR 13 - KOMPOSISI PRODUKSI, VOLUME, DAN BIAYA B AHAN BAKAR & PELUMAS
FORMULIR 14 - NERACA ENERGI
FORMULIR 14 - NERACA ENERGI
FORMULIR 15 - PEMBELIAN TENAGA LISTRIK IPP DAN E X C E S S
P OW E R
FORMULIR 16 - SEWA PEMBANGKIT Biaya Sewa (Rp. Ribu)
No
Pembangkit / Pemasok
Jenis Pembangkit
Jenis Bahan Bakar
Tgl Awal Kontrak
Tgl Akhir Kontrak
Kapasitas (MW)
CF Kontrak (%)
Produksi (MWh)
Harga/kWh (Rp./kWh)
Harga Energi
Mob & Demob
Jumlah
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
1
-
-
2
-
-
3
-
-
4
-
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
Jumlah
-
-
-
-
-
-
-
-
FORMULIR 17 - PEMBELIAN TENAGA LISTRIK ANTAR UNIT No
Transfer Dari / Ke
Target Kapasitas
Harga Kapasitas
a
b
c
d
Harga Energi (Rp./kWh) LWBP e
WBP f
Transfer Energi (MWh) LWBP g
WBP h
Pendapatan / Biaya (Rp. Ribu) Jumlah i
1
Beban Kapasitas j
Energi Sistem k
Jumlah l
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
. . .
Jumlah
-
-
FORMULIR 18 - BIAYA PEMELIHARAAN
FORMULIR 17 - PEMBELIAN TENAGA LISTRIK ANTAR UNIT No
Transfer Dari / Ke
Target Kapasitas
Harga Kapasitas
a
b
c
d
Harga Energi (Rp./kWh) LWBP e
WBP f
Transfer Energi (MWh) LWBP g
WBP h
Pendapatan / Biaya (Rp. Ribu) Jumlah i
1
Beban Kapasitas j
Energi Sistem k
Jumlah l
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
. . .
Jumlah
-
-
FORMULIR 18 - BIAYA PEMELIHARAAN
FORMULIR 18 - BIAYA PEMELIHARAAN
FORMULIR 19 - BIAYA KEPEGAWAIAN
FORMULIR 20 - BIAYA PENYUSUTAN
(Ribuan Rupiah) No
Fungsi
Tahun n-1
Tahun n
a
b
c
d
1
Pem bangkitan PLTA
2
Pem bangkitan PLTU
3
Pem bangkitan PLTD
4
Pem bangkitan PLTG
5
Pem bangkitan PLTP
6
Pembangkitan PLTGU
7
Pem bangkitan PLTS
8
Pem bangkitan PLTB
9
Sistem Transm isi
10
Sis tem Telein formasi Data
11
Sistem Distribusi
12
Unit Pengatur Dis tribusi
13
Tata Usaha Langganan
14
Tata Usaha
15
Gudang & Persedia an Bahan - Bahan
16
Bengkel
17
Laboratorium
18
Jasa - jasa Teknik
19
Wisma dan Rumah Dinas
20
Telekomunikasi
21
Rupa - rupa Jasa Umum
22
Pendidikan dan Latihan
23
Teknologi Informasi
FORMULIR 20 - BIAYA PENYUSUTAN
(Ribuan Rupiah) No
Fungsi
Tahun n-1
Tahun n
a
b
c
d
1
Pem bangkitan PLTA
2
Pem bangkitan PLTU
3
Pem bangkitan PLTD
4
Pem bangkitan PLTG
5
Pem bangkitan PLTP
6
Pembangkitan PLTGU
7
Pem bangkitan PLTS
8
Pem bangkitan PLTB
9
Sistem Transm isi
10
Sis tem Telein formasi Data
11
Sistem Distribusi
12
Unit Pengatur Dis tribusi
13
Tata Usaha Langganan
14
Tata Usaha
15
Gudang & Persedia an Bahan - Bahan
16
Bengkel
17
Laboratorium
18
Jasa - jasa Teknik
19
Wisma dan Rumah Dinas
20
Telekomunikasi
21
Rupa - rupa Jasa Umum
22
Pendidikan dan Latihan
23
Teknologi Informasi TOTAL
-
-
FORMULIR 21 - BIAYA ADMINISTRASI
FORMULIR 22 - BIAYA BUNGA DAN BEBAN KEUANGAN
FORMULIR 22 - BIAYA BUNGA DAN BEBAN KEUANGAN
FORMULIR 23 - PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR OPERASI
BAGAN ALUR PROSES 1 - ALUR PROSES PENYUSUNAN RKAP
BAGAN ALUR PROSES 2 - ANGGARAN BAHAN BAKAR
BAGAN ALUR PROSES 1 - ALUR PROSES PENYUSUNAN RKAP
BAGAN ALUR PROSES 2 - ANGGARAN BAHAN BAKAR
BAGAN ALUR PROSES 3 - ANGGARAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN SEWA PEMBANGKIT
BAGAN ALUR PROSES 2 - ANGGARAN BAHAN BAKAR
BAGAN ALUR PROSES 3 - ANGGARAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN SEWA PEMBANGKIT
BAGAN ALUR PROSES 4 - ANGGARAN PEMELIHARAAN
BAGAN ALUR PROSES 3 - ANGGARAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN SEWA PEMBANGKIT
BAGAN ALUR PROSES 4 - ANGGARAN PEMELIHARAAN
BAGAN ALUR PROSES 4 - ANGGARAN PEMELIHARAAN
BAGAN ALUR PROSES 5 - ANGGARAN KEPEGAWAIAN
BAGAN ALUR PROSES 6 – ANGGARAN ADMINISTRASI
BAGAN ALUR PROSES 7 - HIBAH TUNAI / PFK INVESTASI
TABEL 1 - PROGRAM RENCANA KERJA
TABEL 1 - PROGRAM RENCANA KERJA
TABEL 2 - DIREKTUR DAN KEPALA DIVISI PEMBINA UNIT DAN ANAK PERUSAHAAN
