PERATUR PERATURAN AN DAERAH DAERAH KOTA KENDAR KENDARII NOMOR :
TAHUN 2013
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013-2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI, Menim enimb bang ang : a. bahw bahwa a
untu ntuk
mela elaksan ksana akan kan
keten etentu tua an
Pasa Pasall
15
ayat
(1) (1)
Peratu Peraturan ran Pemeri Pemerinta ntah h Nomor Nomor 8 Tahun Tahun 2008 2008 tentan tentang g Tahap Tahapan, an, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencan Rencana a Pemban Pembangun gunan an Daera Daerah, h, ma maka ka perlu perlu disusu disusun n Rencan Rencana a Pemba Pembangu ngunan nan Jangka Jangka Meneng Menengah ah Daera Daerah h Kota Kota Kendar Kendarii Tahun Tahun 2013-2017; b.
bah bahwa
Renca encan na
Pemba embang ngu unan nan
Jang Jangk ka
Menen enenga gah h
Daer Daera ah
merupakan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kendar Kendarii period periode e Tahun Tahun 2013-2 2013-2017 017 yang yang merup merupaka akan n pedom pedoman an dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah; c.
bahwa berdas berdasarka arkan n pertimbang pertimbangan an sebagaim sebagaimana ana dimaksu dimaksud d dalam huru huruff a dan dan huru huruff b, perl perlu u menet enetap apka kan n Per Peratur aturan an Daer Daerah ah tent tentan ang g
Renca encana na
Pemb Pemban angu guna nan n
Jang Jangka ka
Menen enenga gah h
Daer Daerah ah
Kota Kendari Tahun 2013-2017. Meng Mengin inga gatt :
1. Unda Undang ng - Undan Undang g Dasar Dasar Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indo Indone nesi sia a Tahun Tahun 1945 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. Unda Undang ng - Unda Undang ng Nomo Nomorr 6 Tahu Tahun n 1995 1995 tenta tentang ng Pemb Pembent entuk ukan an Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indon Indonesi esia a Tahun Tahun 1995 1995 Nomor Nomor 44, Tambah Tambahan an Lembar Lembaran an Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Un U ndang
-
Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyel Penyeleng enggar garaan aan Negara Negara Yang Yang Bersih Bersih dan Bebas Bebas dari dari Korups Korupsi, i, Kolusi Kolusi,, dan Nepoti Nepotisme sme (Lemba (Lembara ran n Negar Negara a Republ Republik ik Indone Indonesia sia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4.
Unda Undang ng - Unda Undang ng Nomo Nomorr 17 Tahu Tahun n 2003 2003 tent tentan ang g Keuan euanga gan n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 47, Tamb Tambah ahan an Lemb Lembar aran an Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indon Indones esia ia Nomo Nomorr 4286);
1
5.
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang
Nasional
Tahun
2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9.
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
TENTANG RENCANA
JANGKA MENENGAH TAHUN 2013-2017
DAERAH
PEMBANGUNAN KOTA KENDARI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Kendari.
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3
3.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari, yaitu Walikota beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota Kendari.
6.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kota.
7.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Kendari.
8.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda dan PM adalah unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan
yang
melaksanakan
tugas
dan
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Kendari. 9.
Kepala Bappeda dan PM adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Kota Kendari.
10. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 12. Strategi adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan
serta
untuk
memperoleh
alokasi
anggaran
atau
kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 15. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yakni Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. 17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 18. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yakni Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. 19. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. 21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah di capai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 23. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya di singkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak di peroleh setiap warga secara minimal. 24. Sasaran adalah target atau hasil yang di harapkan suatu program atau keluaran yang di harapkan dari suatu kegiatan. 25. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
(1)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
(2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi : a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kota Kendari dalam menyusun Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
5
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Periode Tahun 2013-2017 yang memuat kebijakan dan program pembangunan daerah untuk dilaksanakan pada Periode Tahun 2013-2017.
BAB IV SISTEMATIKA RPJMD Pasal 4
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari dalam Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut : BAB I.
PENDAHULUAN;
BAB
II.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB
III.
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDADAAN;
BAB
IV.
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;
BAB
V.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
BAB
VI.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VII.
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB
VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM KEBUTUHAN PENDANAAN;
PRIORITAS
BAB
IX.
INDIKATOR KINERJA DAERAH; DAN
BAB
X.
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN;
BAB
XI.
PENUTUP.
YANG
DISERTAI
BAB V ISI DAN URAIAN RPJMD Pasal 5
Naskah RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, termuat dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB VI PELAKSANAAN RPJMD Bagian Kesatu
6
Renstra-SKPD Pasal 6
Setiap SKPD wajib menyusun Renstra-SKPD Tahun 2013-2017. Pasal 7
Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempedomani RPJMD. Pasal 8
Kepala SKPD bertanggungjawab atas penyusunan dan pelaksanaan Renstra-SKPD. Pasal 9
SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Kendari berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kepala Bappeda dan PM Kota Kendari dalam menyusun Renstra-SKPD. Pasal 10
Kepala Bappeda dan PM melakukan asistensi dan pengesahan Renstra-SKPD. Bagian Kedua RKPD dan Renja-SKPD Pasal 11
Kepala Bappeda dan PM mempedomani program dan kegiatan yang terdapat dalam RPJMD untuk dituangkan dalam Rancangan RKPD Kota Kendari. Pasal 12
SKPD dalam menyusun Renja-SKPD mengacu pada Renstra-SKPD dan RKPD. Pasal 13
Kepala Bappeda dan PM melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituankan kedalam RKPD dan Renja-SKPD.
BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD Pasal 14
(1) Kepala Bappeda dan PM memantau dan mengendalikan pelaksanaan RPJMD yang dituangkan kedalam Renstra-SKPD. (2) Pengendalian terhadap pelaksananaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD. (3) Kepala Bappeda dan PM menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJMD dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pasal 15 7
(1) Kepala SKPD mengevaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD yang telah dituangkan kedalam Renstra-SKPD dan Renja-SKPD periode sebelumnya. (2) Kepala Bappeda dan PM mengevaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan tahunan untuk periode berikutnya. Pasal 16
Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan/atau hasil kajian yang lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17
Sebelum RPJMD ditetapkan, maka penyusunan RPJMD berpedoman dalam Pasal 3, dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.
8
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.
Ditetapkan di Kendari pada tanggal WALIKOTA KENDARI,
H. A S R U N
Diundangkan di Kendari pada tanggal
2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI
ALAMSYAH LOTUNANI LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR
9
2013
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 10
TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 - 2017
10
