NASKAH AKADEMIK PERDA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
BAB I PENDAHULUAN A. Lata Latarr Bel Belak akan ang g
Pemb Pemban angu guna nan n keseh kesehat atan an di Indo Indone nesia sia tida tidak k dapa dapatt dile dilepa pask skan an dari dari arah arah pembangunan global di era millenium (Millenium Development Goals/ MDGs) dimana salah salah satu strateg strategii MDGs MDGs yang yang dikemb dikembang angkan kan adalah adalah melalu melaluii Reform Reformasi asi Sektor Sektor Kesehatan (Health Sector Reform-HSR). Pelaksanaan reformasi kesehatan khususnya dalam bidang Pembiayaan Pembiayaan Kesehatan telah dilakukan oleh oleh Pemerintah Provinsi Sulbar dengan adanya program Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin dari Depkes RI secara keseluruhan program ini dikendalikan oleh Departemen Kesehatan RI melalui Program JAMKESMAS dan Pelayanan Kesehatan Gratis yang merupakan Program Peme Pemeri rint ntah ah Prop Propin insi si Sula Sulawes wesii Sela Selata tan. n. Namu Namun n demi demiki kian an masal masalah ah pemb pembiay iayaan aan kesehatan masyarakat belum selesai sebab masih banyak banyak penduduk penduduk Provinsi Sulawesi Barat Barat yang yang tidak tidak mampu mampu membiay membiayai ai pelaya pelayanan nan keseha kesehatan tanny nya. a. Permin Permintaan taan surat surat keterangan tidak mampu (SKTM) saat sakit melalui RT dan Kelurahan cukup banyak yang berasal dari masyarakat informal menengah diatas gakin. Nampak bahwa selain Gakin masih banyak banyak penduduk penduduk yang belum mendapatkan mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Melalui Program Jamkesmas dari Depkes RI dan Pelayanan Kesehatan Gratis oleh Pemerin Pemerintah tah Daerah seluruh seluruh masyarak masyarakat at Provin Provinsi si
Sulawe Sulawesi si Barat Barat mendapat mendapatkan kan
Pelayanan Kesehatan Gratis melalui program tersebut dengan kata lain Pemerintah Daerah menanggung menanggung seluruh seluruh biaya biaya pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan oleh masyarakat Sulawesi Sulawesi Barat. Dalam era otonomi otonomi ini Pemerintah Provinsi Provinsi Sulawesi Sulawesi Barat menyadari menyadari bahwa kesehatan adalah investasi karena itu masalah kesehatan dimasukkan sebagai salah satu program prioritas daerah. Setelah menganalisis aturan dalam pengelolaan biaya pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat khususnya di Dinas Kesehatan dan
1
Jaringa Jaringanny nnya, a, maka maka perlu perlu ada
Perda Perda yang yang mengat mengatur ur tentan tentang g Retrib Retribusi usi Pelayanan Pelayanan
Kesehatan di di Provinsi Provinsi Sulawesi Barat. Konsep ini didasari oleh amanah Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO,1948) yang menyatakan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap individu karena itu pemerintah bertanggung jawab agar hak hidup sehat penduduknya penduduknya terpenuhi, UndangUndang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang Nomor 23/1992 tentang Kesehatan. Tujuan pokok program upaya kesehatan adalah meningkatkan pemerataan dan mutu mutu upaya upaya keseha kesehatan tan yang yang berhasi berhasill guna guna dan berday berdayaa guna guna serta serta terjang terjangkau kau oleh oleh segena segenap p anggot anggotaa masyarak masyarakat. at. Sasaran Sasaran progra program m ini adalah adalah tersedi tersediany anyaa pelaya pelayanan nan kesehatan dasar dan rujukan baik pemerintah maupun swasta yang di didukung oleh peran serta masyarakat dan sistem pembiayaan pra upaya. Perhatian utama diberikan pada pengembangan upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan. Untuk penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan, dibutuhkan kebijakan dan manajemen sumber daya yang efektif dan efisien sehingga sehingga dapat tercapai pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. berkualitas. Sumber Sumber daya daya tersebu tersebutt terdir terdirii dari dari sumber sumber daya daya tenaga tenaga,, pembiay pembiayaan aan,, fasilit fasilitas, as, ilmu ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi. Sumber daya yang mendukung tercapainya visi, visi, misi misi dan strateg strategii terseb tersebut ut berasal berasal dari dari pemeri pemerintah ntah dan masya masyaraka rakatt termasu termasuk k swas swasta. ta. Prog Progra ramm-pr prog ogram ram yang terca tercaku kup p dalam dalam Poko Pokok k Prog Progra ram m Kebi Kebijak jakan an dan dan Manajemen Kesehatan antara lain adalah sebagai berikut : Program Pengembangan Kebijak Kebijakan an Kesehat Kesehatan. an. Progra Program m ini bertuju bertujuan an untuk untuk menge mengemba mbangk ngkan an kebijak kebijakan an keseha kesehatan tan nasion nasional al untuk untuk dapat dapat menjawa menjawab b kebutu kebutuhan han masya masyaraka rakatt dalam dalam menuju menuju Indonesia Indonesia Sehat 2010. 2010. Kebijakan Kebijakan kesehatan kesehatan dimasa dimasa depan harus berlandaskan berlandaskan kepada fakta dan keadaan sebenarnya yang ada di masyarakat, kebijakan yang mendukung kerjasa kerjasama ma lintas lintas sektor sektor dengan dengan memeper memepertim timban bangka gkan n efisien efisiensi si dan efektiv efektivita itass dari dari program intervensi, sehingga dapat dicapai suatu sistem kesehatan yang efisie n, efektif, berkualitas dan lestari. Kebi Kebijak jaksan sanaa aan n dan dan manaj manajem emen en pemb pemban angu guna nan n kese keseha hata tan n perl perlu u maki makin n ditingkatk ditingkatkan an terutama terutama melalui peningkatan peningkatan secara strategis strategis kerjasama kerjasama antara sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait, dan antara berbagai program kesehatan serta 2
antara para pelaku dalam pembangunan kesehatan sendiri.Manajemen upaya kesehatan yang terdiri dari perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengendalian dan penilaian diselenggar diselenggarakan akan secara sistematik sistematik untuk menjamin menjamin upaya upaya kesehatan kesehatan yang terpadu dan menyeluruh menyeluruh.. Manajemen Manajemen tersebut tersebut didukung didukung oleh sistem informasi yang handal handal guna menghasilkan pengambilan keputusan dan cara kerja yang efisien. Sistem informasi tersebut dikembangkan secara komprehensif diberbagai tingkat administrasi kesehatan sebaga sebagaii bagian bagian dari dari pengem pengemban bangan gan admini administra strasi si moder modern. n. Organi Organisasi sasi Departe Departemen men Kesehatan Kesehatan perlu disesuaikan disesuaikan kembali kembali dengan dengan fungsi-fung fungsi-fungsi: si: regulasi, regulasi, perencanaan perencanaan nasional, nasional, pembinaan pembinaan dan pengawasan. pengawasan. Desentralisasi Desentralisasi atas dasar prinsip prinsip otonomi otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dipercepat melalui pelimpahan tanggung jawab pengelolaan upaya kesehatan kepada Daerah . Dinas Kesehatan ditingkatkan teru teruss kema kemamp mpua uan n mane maneje jeme menn nnya ya sehin sehingg ggaa dapa dapatt melak melaksan sanaka akan n secar secaraa lebi lebih h bertanggung jawab perencanaan dan pembiayaan upaya pelaksanaan kesehatan. Peningkatan kemampuan manajemen tersebut dilakukan melalui rangkaian pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pembangunan kesehatan yang ada. Upaya tersebut diatas perlu didukung oleh tersedianya pembiayaan kesehatan yang memadai. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan pendanaan kesehatan baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber pendapatan untuk pembangunan kesehatan dapat digali dari pengenaan pajak atas barang konsumen yang merugikan kesehatan seperti cukai rokok dan tembakau, dan pajak atas minuman keras. Sejalan dengan itu semua pendapatan oleh institusi kesehatan pemerintah dikembalikan sepenuhnya untuk membiayai pelayanan kesehatan dan upaya peningkatan mutu pelayanan. Reformasi dalam bidang hukum dan politik yang merupakan tuntutan rakyat membuka peluang yang besar bagi perbaikan sistim dan tata nilai di pelbagai bidang, term termasu asuk k dala dalam m bida bidang ng keseh kesehat atan an.. Pelu Peluan ang g yang yang besar besar ini ini dapa dapatt dima dimanfa nfaat atka kan n seopti seoptimal mal mungk mungkin in untuk untuk mengha menghasilk silkan an sistim sistimpem pemerin erintah tahan an yang yang bersih bersih (Good (Good Gover Governan nance) ce) yang yang berwaw berwawasa asan n kesehat kesehatan an untuk untuk kepent kepenting ingan an dan kemakm kemakmura uran n masyarakat. Sistem pemerintahan pemerintahan Negara Kesatuan Kesatuan Republik Republik Indonesia Indonesia yang berlandaskan berlandaskan UUD UUD 1945 1945 memb memberi erika kan n kelel kelelua uasaa saan n kepa kepada da daer daerah ah untu untuk k meny menyele eleng ngga gara rakan kan 3
pemerintahan secara otonom. Dalam menghadapi perkembangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta menghadapi tantangan globalisasi yang intinya adalah persaingan bebas, maka penyelenggaraan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional merupakan peluang yang dapat diman imanfa faat atka kan n
oleh oleh
daer daerah ah
mempe empers rsia iapk pkan an
diri iri
seba sebaik ik-b -bai aikn kny ya.
Den Dengan gan
diberlakukannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dan UU No.33 tahun tahun 2004 2004 tentan tentang g Perimb Perimbang angan an keuang keuangan an antara antara Pemerin Pemerintah tah Pusat Pusat dan Daerah, Daerah, merupakan merupakan peluang pula bagi daerah untuk melaksanaka melaksanakan n pembangun pembangunan an termasuk termasuk pembangunan bidang kesehatan, mempercepat pemerataan dan keadilan sesuai masal masalah ah,, pote potens nsii dan dan kean keanek ekaa raga ragama man n daera daerah h deng dengan an meli meliba batk tkan an pera peran n serta serta masyarakat.
B. Ident Identifi ifika kasi si Masala Masalah h
Perkembangan ketatanegaraan saat ini menunjukkan arus desentralisasi yang sangat kuat. Pemberlakuan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah akan sangat sangat berpen berpengar garuh uh terhada terhadap p pelaksa pelaksanaa naan n pemban pembangun gunan an termasu termasuk k pemban pembangun gunan an kesehatan. Desentralisasi upaya kesehatan memberi wewenang kepada kepada Provinsi dan kota kota untuk menentukan sendiri prioritas pembangunan kesehatan daerahnya sesuai dengan kemamp kemampuan uan,, kondis kondisii dan kebutu kebutuhan han setemp setempat. at. Dengan Dengan sendiri sendiriny nyaa keberh keberhasil asilan an pembangunan kesehatan di masa mendatang sangat tergantung pada kemampuan sumber daya tenaga yang ada di daerah. Kecenderungan yang terjadi di dunia dewasa ini adalah makin berperannya pihak ketiga dalam mengatur pembiayaan kesehatan melalui sitem asuransi, baik publik maupun swasta. Keadaan ini juga akan makin menjadi lebih berkembang di Indonesia di masa yang akan datang bila perdagangan antar negara menjadi semakin bebas.
Dengan demikian maka kebijakan untuk menganut upaya pembangunan
kesehatan dengan sistem pra upaya akan sangat menentukan arah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang semakin merata dan dengan kualitas yang lebih memadai. 4
Dalam era otonomi otonomi ini Pemerintah Provinsi Provinsi Sulawesi Sulawesi Barat menyadari menyadari bahwa kesehatan adalah investasi karena itu masalah kesehatan dimasukkan sebagai salah satu program prioritas daerah. Setelah menganalisis berbagai hal dalam pengelolaan biaya bia ya pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat khususnya di Dinas Kesehatan dan Jaringa Jaringanny nnya, a, maka maka perlu perlu ada Perda Perda yang yang mengatu mengaturr tentan tentang g Retrib Retribusi usi Pelay Pelayanan anan Kesehatan Kesehatan di Provinsi Provinsi Sulawesi Sulawesi Barat. Konsep Konsep ini didasari oleh amanah amanah Organisasi Organisasi Keseha Kesehatan tan Seduni Seduniaa (WHO,1 (WHO,1948 948)) yang yang menya menyataka takan n bahwa bahwa kesehat kesehatan an adalah adalah hak fundamental setiap individu karena itu pemerintah bertanggung jawab agar hak hidup sehat penduduknya penduduknya terpenuhi, terpenuhi, Pasal 28H Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
C. Tujuan dan Kegunaaan 1. Tujuan
Tujua Tujuan n Peny Penyusu usuna nan n Nask Naskah ah Akad Akadem emik ik Pera Peratu tura ran n Daera Daerah h tenta tentang ng Retribusi Pelayanan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk untuk merumuskan Kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah, yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengoptim mengoptimalkan alkan penyelengg penyelenggaraan araan Pelayanan Pelayanan Kesehatan Kesehatan di Provinsi Provinsi
Sulawesi Sulawesi
Barat Barat,, sebag sebagai aima mana na diat diatur ur dalam dalam Pasa Pasall 28H 28H Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Dasar Dasar Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indo Indone nesia sia Tahu Tahun n 1945 1945,, Unda Undang ng-Un -Unda dang ng Nomo Nomorr 23/1 23/199 992 2 tent tentan ang g Kesehatan Kesehatan maupun terhadap sejumlah Pedoman Teknis lainnya dan yang yang lebih penting adalah memberikan gambaran dan atau Acuan secara Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
2. Kegunaan.
Adapun Adapun Keguna Kegunaan an dalam dalam Penyu Penyusun sunan an Naskah Naskah Akadem Akademik ik ini adalah adalah sebagai berikut : a. Mewu Mewuju judk dkan an kepa kepast stia ian n tent tentan ang g hak hak dan dan kewa kewaji jiba ban, n, tang tanggu gung ng jawa jawab b dan dan kewenangan kewenangan seluruh pihak yang terkait terkait dengan dengan penyelengg penyelenggaraan araan Pelayanan Pelayanan Kesehatan
5
b. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik sesuai dengan dengan asas-asa asas-asass umum umum penye penyeleng lenggar garaan aan pemerin pemerintah tahan an yang yang Demokr Demokratis atis,, Transparan dan Akuntabel c. Pem Pemenuh enuhan an hak hak – hak hak Petu Petuga gass Kese Keseha hata tan n dala dalam m mela melaku kuka kan n pela pelay yanan anan kesehatan secara adil dan bertanggung jawab serta profesionalisme
D. Meto Metode de Penyus Penyusuna unan n
Peny Penyus usun unan an Nask Naskah ah Akad Akadem emik ik Perat Peratur uran an Daera Daerah h tent tentan ang g Retr Retrib ibus usii Pela Pelaya yanan nan Kesehatan Kesehatan Provinsi Sulawesi Sulawesi Barat dilakukan dengan dengan mengacu pada metode sebagai berikut : 1. Kaji Kajian an Eval Evalua uati tiss terh terhad adap ap peny penyele eleng ngga garaa raan n pelay pelayan anan an keseh kesehat atan an di Prov Provin insi si Sulawesi Barat selama ini kaitannya dengan apa yang diamanahkan dalam UndangUndang Dasar 1945 pasal 28H, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Keseha Kesehatan tan maupun maupun terhad terhadap ap sejumla sejumlah h Pedom Pedoman an Teknis Teknis lainny lainnyaa berdas berdasark arkan an pendekatan parsipatif. 2. Pengkajian Pengkajian pasal-pasa pasal-pasall Undang-Und Undang-Undang ang Nomor Nomor 23 Tahun Tahun 1992 1992 tentang tentang Kesehatan Kesehatan yang memungkinkan untuk dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengutamakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk seluruh masyarakat secara adil dan merata. 3. Pengkajian Pengkajian secara teoritis teoritis tentang tentang Tarif Pelayanan Pelayanan Kesehatan Kesehatan 4. Anal Analisi isiss Komp Kompre rehe hensi nsiff terh terhad adap ap peny penyusu usuna nan n kons konsep ep baru baru yang yang sesu sesuai ai deng dengan an karakter dasar daerah dan masyarakat Sulawesi Barat.
6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS
A. Kajian Teoritis.
Program upaya kesehatan adalah meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat. Sasaran program ini adalah tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan ruju rujuka kan n baik baik peme pemeri rint ntah ah maup maupun un swas swasta ta yang ang di didu diduku kung ng oleh oleh pera peran n sert sertaa masya masyaraka rakatt dan sistem sistem pembiay pembiayaan aan pra upaya upaya.. Perhat Perhatian ian utama utama diberi diberikan kan pada pada pengembangan upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan. Untuk Untuk penyelengg penyelenggaraan araan upaya kesehatan kesehatan sesuai dengan visi, misi dan strategi strategi yang telah ditetapkan, dibutuhkan kebijakan dan manajemen sumber daya yang efektif dan efisien sehingga dapat tercapai pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya tenaga, pembiayaan, fasilitas, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi. Sumber daya yang mendukung tercapainya visi, misi dan strategi tersebut berasal dari pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Program-program yang tercakup dalam Pokok Program Kebijakan dan Manaj anajem emen en Kese Keseh hatan atan anta antara ra lain lain adal adalah ah seb sebagai agai beri beriku kutt
:
Prog rogram ram
Pengemban Pengembangan gan Kebijakan Kebijakan Kesehatan. Kesehatan. Program Program ini bertujuan bertujuan untuk mengembangkan mengembangkan kebijakan kebijakan kesehatan nasional nasional untuk dapat menjawab menjawab kebutuhan kebutuhan masyarakat dalam menuju Indonesia Sehat 2010. Kebijakan kesehatan dimasa depan harus berlandaskan kepada kepada fakta fakta dan keadaa keadaan n sebena sebenarny rnyaa yang yang ada di masya masyaraka rakat, t, kebijak kebijakan an yang yang menduk mendukung ung kerjasa kerjasama ma lintas lintas sektor sektor dengan dengan memepe memepertim rtimban bangka gkan n efisien efisiensi si dan efektivitas dari program intervensi, sehingga dapat dicapai suatu sistem kesehatan yang efisien, efektif, berkualitas dan lestari.
7
B. Praktek Praktek Empiris Empiris
Persoalan gangguan kesehatan merupakan persoalan umum umum kemasyarakat kemasyarakat dan dialami oleh banyak orang. Oleh Karena itu Pemerintah berbagai
fasilitas kesehatan
manusia harus
untuk
diwujudkan
kesehatan kesehatan
kepada kepada
pembangunan
kesehatan
Dalam
konteks
bentuk
pemberian
masyarakat masyarakat
yang
menyediakan
mengatasinya. Kesehatan sebagai hak asasi
dalam
seluruh seluruh
harus
berbagai
melalui melalui
upaya
penyelengg penyelenggaraan araan
berkulitas dan terjangkau oleh masyarakat.
persoalan
kesehatan
masyarakat
setidaknya
terdapat sepuluh issu kesehatan utama, yakni: 1. Kesehatan Ibu dan Anak; Anak; 2. Status Gizi; 3. Malaria; 4. TBC; 5. Diare; 6. Ispa dan pneumonia; 7. Demam berdarah; 8. Infeksi kulit; 9. Lepra; dan 10.Kesehatan jiwa. Salah
satu
permasalahan permasalahan
ketidakpastian dasar
pada
dalam
pelaksanaan kelompok kelompok
bidang
kebijakan
rentan
yang
(wanita, (wanita,
kesehatan kesehatan
mengatur
anak-anak, anak-anak,
adalah
akses
penduduk penduduk
layanan
miskin miskin dan
lain-lain). Oleh
karena
itu
dibutuhkan
dukungan
efektifitas operasional pelayanan
kesehatan.
menganggarkan
APBK.
retribusi dalam pendapatan
asli
dana
dalam
pelayanan daerah
kesehatan yang
rumah
sebagian dari biaya operasional yang digunakan.
yang
Pemerintah
Untuk
nantinya
8
dana
akan
memadai
Kota
untuk
Sabang harus
itu sewajarnyalah dipungut sakit daerah sebagai sumber digunakan untuk menutupi
Dalam rumah rumah
pemungutan
sakit secara
pedoman
dasar
perhitungan
retribusi pelayanan
nasional nasional
yang
untuk
sudah sudah
ada
secara
nasional
berlaku menetapkan
kesehatan
khususnya
pola tarif yang
besaran
dalam
merupakan merupakan
pengaturan
tarif rumah
sakit
dan yang
berdasarkan komponen biaya satuan (unit cost). Unit cost yang dimaksud adalaah hasil perhitungan
total biaya operasional
pelayanan
yang diberikan rumah
sakit. Penyelenggaraan
Rumah
Sakit harus
memenuhi
rasa keadilan,
yaitu yaitu mampu mampu memberi memberikan kan pelay pelayanan anan yang yang adil adil dan merata merata kepada kepada setiap setiap orang orang dengan
biaya
Disamping Disamping karena
itu
yang
terjangkau
fungsi fungsi
merupakan
sosial
serta
rumah
dengan sakit
bagian dari tanggung
pelayanan
merupakan merupakan
jawab
hal
yang bermutu. yang penting penting
yang melekat pada setiap
rumah sakit yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Untuk Untuk mening meningkat katkan kan pember pemberian ian pelay pelayanan anan kesehat kesehatan an kepada kepada masya masyaraka rakatt dipe diperl rluk ukan an peny penyele eleng ngga garaa raan n pelay pelayana anan n kese keseha hata tan n yang yang mema memadai dai dan dan mamp mampu u menjangkau segenap komponen masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonominya dan penyedia penyediaan an sumber sumber-sum -sumber ber pendap pendapatan atan
asli daerah daerah yang yang hasilny hasilnyaa memadai memadai..
Upay Upayaa peny penyed ediaa iaan n sumb sumber er pemb pembia iaya yaan an untu untuk k pela pelaya yana nan n kese keseha hata tan n anta antara ra lain lain dilaku dilakukan kan melalu melaluii penari penarikan kan retribu retribusi si pelay pelayanan anan kesehat kesehatan. an. Selama Selama ini retrib retribusi usi dipeng dipengaru aruhi hi oleh oleh pertum pertumbuh buhan an permin permintaan taan atau konsu konsumsi msi atas atas suatu suatu pelay pelayanan anan.. Retribusi daerah harus responsif terhadap variabel-variabel yang mempengaruhinya, misalnya pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah membuktikan hal tersebut. Setelah diterbitkan diterbitkannya nya Peraturan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Yogyakarta Nomor 11 Tahun Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD di Kota Yogyakarta, struktur dan tariff retribusi yang diterapkan menunjukkan adanya pengaruh pendapatan (income) yang cukup tinggi terhadap pendapatan asli daerah. Lihat penarikan retribusi pada 2 (dua) sub kegiatan pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta sebagaimana tergambar pada tabel berikut. 9
TABEL 1
Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap 1. Tarif Tarif Retribusi Retribusi Rawat Rawat Inap Inap : Kelas Perawatan
Akomodasi (Rp)
Jasa Pelayanan (Rp)
Jumlah (Rp)
III B
5.000
-
III A
7.200
4.800
12.000
II
16.200
10.800
27.000
I
25.000
15.000
40.000
Utama C
60.000
30.000
90.000
Utama B
80.000
40.000
120.000
Utama A
100.000
50.000
150.000
Jasa Sarana (Rp)
Jasa Pelayanan (Rp)
Jumlah (Rp)
III B
10.000
-
10.000
III A
10.000
7.500
17.500
II
10.000
10.000
20.000
I
10.000
12.500
22.500
Utama C
10.000
15.000
25.000
Utama B
10.000
17.500
27.500
Utama A
10.000
20.000
30.000
5.000
2. Tindakan Medik Operatif Sederhana : Kelas Perawatan
10
Pada dasarnya retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa semakin besar penerimaan dari sektor ini akan semakin luas pula jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Retribusi pelayanan kesehatan bukan tanpa kajian ilmiah, Berdasarkan suatu hasil analisis (Sutanto Kabupaten Wonogiri, 2002) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan jumlah kunjungan pasien berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan. Perilaku masyarakat dalam mendukung pola hidup bersih dan sehat diharapkan menjadi menjadi pengge penggerak rak utama utama yang yang dapat dapat merang merangsan sang g pening peningkat katan an derajat derajat kesehat kesehatan an masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat sejak usia dini dan sosialisasi kesehatan lingkungan dan gerakan pola hidup hidup sehat sehat Salah Salah satu faktor faktor pentin penting g lainny lainnyaa yang yang berpen berpengar garuh uh terhada terhadap p derajat derajat keseha kesehatan tan masyar masyarakat akat adalah adalah kondis kondisii lingku lingkung ngan an yang yang tercerm tercermin in dari dari indika indikator tor kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar. Untuk itulah, pemerintah perlu membangun infrastruktu infrastrukturr dasar tersebut serta memberikan memberikan bantuan yang lebih untuk untuk merangsang partisipasi masyarakat.
11
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adalah melind melindung ungii segenap segenap bangsa bangsa Indone Indonesia sia dan seluruh seluruh tumpah tumpah darah darah Indone Indonesia, sia, , memajukan
kesejahteraan
ikut melaksanakan
ketertiban
abadi, dan keadilan keadilan harus
diwujudkan
pembangunan
umum,
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
dan
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
sosial. Kesehatan Kesehatan sebagai sebagai salah satu unsur kesejahteraan kesejahteraan umum melalui
kesehatan
berbagai
secara
upaya
menyeluruh
kesehatan dan
terpadu
dalam
rangkaian
yang
didukung
oleh suatu sistem kesehatan nasional. Pasal
28 H
pelayanan
kesehatan
34
(3) UUD
ayat
ayat
(1) ( 1) UUD
1945 menegaskan
merupakan hak setiap 1945 bertanggun bertanggung g
bahwa
memperoleh
orang dan negara menurut Pasal jawab
atas
penyediaan penyediaan
fasilitas fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah
dan Retrib Retribusi usi Daerah Daerah bahwa bahwa pemasu pemasukan kan daerah daerah yang yang bersum bersumber ber dari dari retribu retribusi si pada pada prinsipnya akan dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk pelayanan. Hal ini diatur dalam paasl 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , bahwa Retribusi adalah Pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberia pemberian n izin izin tertent tertentu u
yang yang khusus khusus disediak disediakan an dan/at dan/atau au yang yang diberik diberikan an oleh oleh
Pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. Secara khusus khusus
yang dimaksud dimaksud dengan dengan Objek Objek Retribusi Retribusi Pelayanan Pelayanan Kesehatan Kesehatan
adalah adalah pembay pembayaran aran atas atas pelay pelayanan anan keseha kesehatan tan pada pada Dinas Dinas Kesehat Kesehatan an dan Jaringa Jaringanny nnya. a. Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan dilingkup Dinas Kesehatan yang meliputi sebagai berikut : a.
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
b.
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu 12
c.
Pelayanan Kesehatan pa pada Puskesmas ke keliling
d.
Pelayanan Keseha ehatan me melalu alui sa sarana ke keseh sehatan la lainnya
e.
Pengujian Kesehatan
f.
Pelayanan Pe Perizinan Te Tenaga da dan Sa Sarana Ke Kesehatan
g.
Pelayanan Pe Pemeriksaan Ku Kualitas Ai Air
Selengkapn Selengkapnya ya Peraturan Peraturan Perundang-u Perundang-undang ndangan an yang menjadi menjadi dasar pembentuk pembentukan an Peraturan Daerah ini adalah : 1.
Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Dasa Dasarr Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indo Indone nesi siaa Tahu Tahun n 1945 1945
2.
Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 17 Tahu Tahun n 2003 2003 tent tentan ang g Keua Keuang ngan an Nega Negara ra
(Lem (Lemba bara ran n
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
Undan ndangg-U Undan dang Nomor 1 Tah Tahun 2004 004 ten tentan tang Perb Perben enda daha hara raan an (Lembaran (Lembaran
Negara
Republik Republik
Indonesia Indonesia
Tahun
2004
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.
Undang ang-Un -Undang
Nomor
29
Tahun
5.
Lembaran
Undan ndang– g–Un Unda dang ng
Negara Negara
Nom Nomor
2004
Tentang
Prak raktek
Tahun 2004
Nomor
Republik Indonesia
32 Tahu ahun
Nomor Nomor 5,
4355);
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 116, Tambahan
Negar egaraa
2004 004
Nomor
4431);
ten tentang tang Pem Pemerin erinta tah han
Daerah Daerah (Lemba (Lembaran ran Negara Negara Republ Republik ik Indone Indonesia sia Tahun Tahun 2004 2004 Nomor Nomor Tambahan Tambahan
Lembaran Lembaran
sebagaimana
telah
Negara
diubah
Republik Republik
dengan
Indonesia Indonesia
Undang-Undang
125, 125,
Nomor Nomor
4437) 4437)
Nomor
12
Tahun
2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
2004
Negara
tentang tentang
Pemerintahan Pemerintahan
Indonesia Tahun 2008 Nomor
Daerah
(Lembaran (Lembaran
59, Tambahan
Republik
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844) ; 6.
Undan ndangg-U Undan dang
Nomo omor
33
Tahu ahun
2004
Tenta entang ng
Keuangan Keuangan antara Pemerintah Pemerintah Pusat & Daerah (Lembaran (Lembaran Negara Indonesia Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor Nomor 127, Tambahan Tambahan Lembaran Lembaran Indonesia Nomor 4439);
13
Perim erimba ban ngan gan Republik Republik
Negara Republik Republik
7.
Unda Undang ng–U –Und ndan ang g
Nomo Nomorr
26 Tahu Tahun n
200 2004 4
ten tenta tang ng Pemb Pemben entu tuka kan n Prov Provin insi si
Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 8.
Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 28 Tahu Tahun n 2009 2009 Tent Tentan ang g Paja Pajak k Daer Daerah ah dan dan Daerah
(Lermbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
Retr Retrib ibus usii
2000 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 385); 9.
Undan ndangg-U Undan dang
Nomor
36 Tahun ahun
2009 2009
Tenta entang ng
Kese Keseha hata tan n
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 10. 10.
Unda Undang ng-U -Und ndan ang g (Lembaran (Lembaran
Nomo Nomorr
Negara
44
Republik
Tahu Tahun n
2009 2009
Indonesia Indonesia
Tent Tentan ang g
Tahun Tahun
Rumah Rumah
2009
Nomor
Saki Sakitt 153,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); 11. 11.
Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah Nom Nomor 7 Tahu Tahun n 1987 1987 Tent Tentan ang g Peny Penyer erah ahan an Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun 1987 Nomor Nomor
Seba Sebagi gian an
Daerah (Lembaran Negara
9 Tambah Tambahan an Lembaran Lembaran Negara Nomor Nomor
3347); 12. 12.
Pera Peratu tura ran n Kesehatan
Peme Pemeri rint ntah ah (Lembaran
Nomo Nomorr
32 Tahu Tahun n
Negara Republik
1996 1996
Tent Tentan ang g
Indonesia Tahun
Tena Tenaga ga
1996 1996
Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 13. 13.
Pera Peratu tura ran n
Peme Pemeri rint ntah ah
Nomo Nomorr
41 Tahu Tahun n
2007 2007
tent tentan ang g
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Orga Organi nisa sasi si
2007 Nomor 89
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 ); 14. 14.
Perat Peratur uran an Peme Pemeri rint ntah ah Nomo Nomorr 23 Tahu Tahun n 2005 2005 Tent Tentan ang g Peng Pengel elol olaa aan n Badan Layanan 2005 Nomor
Umum
(Lembaran
48 Tambahan
Negara Republik
Lembaran Negara
4502 );
14
Keua Keuang ngan an
Indonesia
Tahun
Republik Indonesia Nomor
BAB IV LANDASAN PEMIKIRAN
Secara garis besar, Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk untuk menjadi menjadi pedom pedoman an dan mengar mengarahk ahkan an peruba perubahan han perada peradaban ban masya masyaraka rakatt ke arah peradaban yang lebih maju dan demokratis, serta mampu mengaktualisasikan prinsip prinsip Otonomi Daerah yang luas, nyata, nyata, tegas dan bertanggung jawab secara benar. Dalam filsafat hukum kita diajarkan agar hukum ditaati. Untuk itu sebuah produk hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, tanpa memiliki landasan, suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki akar yang kuat, sehinggan den dengan gan mudah dah dapat apat dig digang anggu gug gugat. at. Oleh Olehny nyaa itu itu Bag Bagir Mana Manan n (20 (2001 : 35) 35) meng mengem emuk ukak akan an ada ada tiga tiga dasar dasar atau atau land landasa asan n dala dalam m pemb pemben entu tuka kan n suat suatu u Perat Peratur uran an Perundang-Undangan (PERDA), yaitu : Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis. Berkai Berkaitan tan dengan dengan konsep konsep-ko -konse nsep p diatas, diatas, maka maka landas landasan an pengaj pengajuan uan rancan rancangan gan Peratur Peraturan an Daerah Daerah tentang tentang Retrib Retribusi usi Pelay Pelayanan anan Kesehatan Kesehatan Provinsi Provinsi
Sulawe Sulawesi si Barat, Barat,
diuraikan sebagai berikut : A. Landas Landasan an Filoso Filosofis fis
Landasan Landasan filosofis filosofis pembentuka pembentukan n Peraturan Peraturan Daerah tentang Retribusi Retribusi Pelayanan Pelayanan Keseha Kesehatan tan Provinsi Provinsi
Sulawe Sulawesi si Barat Barat adalah adalah dengan dengan menya menyadari dari bahwa pelayanan pelayanan
keseha keseharan ran merupaka merupakan n salah salah satu tugas tugas dari dari Pemerin Pemerintah tah Provinsi Provinsi
Sulaw Sulawesi esi Barat Barat
terhadap masyarakat dibidang kesehatan yaitu menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sebag sebagai ai suatu suatu usah usahaa peme pemenu nuha han n kebu kebutu tuha han n hakhak-ha hak k dasar dasar masy masyara araka kat. t. Posis Posisii Pemerintah adalah sebagai Pelayan Rakyat (Public Servant) atau Pemberi Layanan. Sedangkan rakyat memiliki hak-hak atas pelayanan dari Pemerintah Pengejawanta Pengejawantahan han hal tersebut tersebut dapat dilihat dengan pemberian pemberian Otonomi kepada Daerah. Daerah. Hakikat Hakikat penyelengga penyelenggaraan raan Otonomi Otonomi Daerah, Daerah, bertujuan bertujuan untuk mendekatkan mendekatkan rakyat rakyat dengan dengan Pemerintahn Pemerintahnya. ya. Implementasi Implementasi hal tersebut, tersebut, termanifestasik termanifestasikan an dengan dengan perubahan Paradigma Tata Pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada DPRD sebagai Lembaga Perwakilan dan Penerima Mandat Kedaulatan Rakyat untuk mewakili dan memperjuangkan segala kepentingan rakyat. 15
B. Land Landas asan an Yur Yurid idis is
Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni : a. Lex Superi Superior or Derogat Derogat Lexather Lexatherior iorri ri dan Lex Inferi Inferiori ori;; yang yang berarti berarti hukum yang yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah b. Asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum c. Asas sas Lex Poste osteri rio ori Dero Derog gat Lex Prio Priori ri;; yang ang arti artiny nyaa huku hukum m yang ang baru aru mengesampingkan hukum yang lama d. Asas Asas Delega Delegata ta Potestas Potestas Non Potest Potest Delegas Delegasi; i; yang berarti berarti penerim penerimaa delega delegasi si tidak berwewenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi. Dalam Dalam pemben pembentuk tukan an Perda Perda tentan tentang g Retrib Retribusi usi Pelay Pelayanan anan Kesehat Kesehatan an Provin Provinsi si Sulawesi Barat yang menjadi landasan Yuridis adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang Nomor 23/1992 tentang Kesehatan maupun Peraturan peraturan lainnya yang terkait dengan Pelayanan Kesehatan dan Pedoman Teknis lainnya.
C. Land Landas asan an Sosi Sosiol olog ogis is
Peny Penyel elen engg ggara araan an
Pelay Pelayana anan n
Keseh Kesehat atan an
haru harusla slah h
dima dimakn knai ai
sebag sebagai ai
usah usahaa
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban Pemerintah untuk melakukan melakukan pemenuhan pemenuhan hak-hak hak-hak dasar tersebut tersebut untukkeseja untukkesejahteraan hteraan sosial. Sehingga Sehingga perlu memperhatikan nilai-nilai, sistem kepercayaan, relegi, kearifan lokal, keadilan serta keterlibatan masayarakat. masayarakat. Perhatian Perhatian terhadap terhadap beberapa beberapa aspek ini memberikan memberikan jaminan bahwa Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan merupakan ekspresi kebutuhan masayarakat dibidang kesehatan. Dalam penyusunan penyusunan Peraturan Peraturan Daerah khususnya khususnya yang mengatur tentang Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Provinsi Sulawesi Barat, maka akan menjadi landasan landasan sosiologis dengan perumusannya adalah dengan memperhatikan kenyataan dan kondisi Pelayanan Keseha Kesehatan tan yang yang telah telah berjala berjalan n selama selama ini, ini, kaitan kaitanny nyaa dengan dengan kebutu kebutuhan han dan atau atau kepentingan masyarakat serta kondisi sekarang ini. 16
Dalam Dalam kontek kontekss tersebu tersebutt pemben pembentuk tukan an Peratu Peraturan ran Daerah Daerah Retrib Retribusi usi Pelay Pelayanan anan Keseh Kesehata atan n Prov Provin insi si
Sula Sulawes wesii Barat Barat,, haru haruss dapa dapatt memb memberi erika kan n jamin jaminan an bahw bahwaa
Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat diberikan dalam rangka peningkatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat dan sebagai jaminan terhadap perlindungan Hak Azasi Manusia secara Umum.
17
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
A. Ke Kete tent ntua uan n Umu Umum m
Ketentuan Umum memuat pengertian-pengertian dasar atau istilah-istilah yang terkait dengan dengan Retrib Retribusi usi Pelay Pelayanan anan Kesehat Kesehatan an atau atau kutipa kutipan n dari dari Peratu Peraturan ran Perund Perundang ang-Undangan yang ada. Pengertian dan Istilah yang terkait dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi : 1. Daerah Daerah adalah adalah Provin Provinsi si Sulawe Sulawesi si Barat; Barat; 2. Pemerintah Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Pemerintah Provinsi Provinsi Sulawesi Sulawesi Barat; 3. Kepala Kepala Daera Daerah h adalah adalah Bupa Bupati ti Sulawe Sulawesi si Barat; Barat; 4. Kepala Dinas adalah Kepala Kepala Dinas Dinas Kesehatan Kesehatan Provinsi Provinsi Sulawesi Sulawesi Barat; Barat; 5. Kesehatan
adalah
keadaan
seja sejah htera
dari badan, an,
jiwa
dan
sos sosial yang ang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis; 6. Upay Upayaa Keseh Kesehat atan an adala adalah h setia setiap p kegi kegiata atan n untu untuk k meme memelih lihar araa dan dan meni mening ngka katk tkan an kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat; 7. Jamina Jaminan n Pemelih Pemelihara araan an Keseha Kesehatan tan Masyaraka Masyarakatt adalah adalah suatu cara penye penyeleng lenggar garaan aan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekelu kekeluarg argaan aan,, yang yang berkes berkesina inamb mbung ungan an dan dengan dengan mutu mutu yang yang terjami terjamin n serta serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya; 8. Tena Tenaga ga Keseh Kesehat atan an adal adalah ah seti setiap ap oran orang g yang meng mengab abdi dika kan n diri diri dalam dalam bida bidang ng kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan; 9. Sarana Sarana Kesehatan Kesehatan adalah adalah tempat tempat yang yang diguna digunakan kan untuk untuk menye menyeleng lenggar garakan akan upaya upaya kesehatan; 10. 10. Biay Biayaa Pelay Pelayana anan n Kese Keseha hata tan n adal adalah ah selur seluruh uh biay biayaa yang ang dibe dibeba bank nkan an kepa kepada da orang/pasien yang meliputi administrasi, jasa pemeriksaan, perawatan, pengobatan, penunjang, penggunaan sarana dan prasarana kesehatan milik pemerintah daerah; 18
11. Tarif adalah nilai nominal nominal dalam Rupiah yang ditetapkan ditetapkan pada setiap Pelayanan Kesehatan; 12. Pasien Pasien adalah adalah setiap setiap orang orang yang yang datang datang ke Sarana Sarana Kesehat Kesehatan an Pemeri Pemerintah ntah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; 13. Pusat Pelayanan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Masyarakat Masyarakat yang selanjutnya selanjutnya disingkat PUSKESMAS PUSKESMAS adal adalah ah Unit Unit Pela Pelaks ksan anaa Tekn Teknis is Dina Dinass Keseh Kesehat atan an yang yang mela melaksa ksana naka kan n Upay Upayaa Pela Pelaya yanan nan Keseh Kesehat atan an Dasar Dasar yang yang meli melipu puti ti Prom Promot otif if,, Prev Preven enti tif, f, Kurat Kuratif if dan dan Rehabilitatif kepada Masyarakat; 14. Kepa Kepala la
Pusk Puskes esm mas
adal adalah ah
Seor Seoran ang g
yang ang
ditu ditunj njuk uk
melak elaksa sana naka kan n
tug tugas
kepemimpina kepemimpinan n di Puskesmas Puskesmas yang ada di wilayah Kerja Provinsi Provinsi Sulawesi Sulawesi Barat sesuai dengan Ketentuan yang berlaku; 15. Puskesm Puskesmas as Pemban Pembantu tu adalah adalah Unit Unit Sarana Sarana Pelay Pelayanan anan Kesehat Kesehatan an yang yang memban membantu tu Puskesmas untuk melaksanakan tugas dalam wilayah tertentu; 16. Puskesmas Puskesmas Keliling adalah Upaya Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Puskesmas dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 (Empat), Kendaraan Roda 2 (Dua) atau sarana sarana transp transport ortasi asi lainny lainnyaa ke Lokasi/ Lokasi/Dae Daerah rah yang yang jauh jauh dari dari sarana sarana Pelay Pelayana anan n Kesehatan yang bertujuan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; 17. Pelay Pelayanan anan Keseha Kesehatan tan adalah adalah segala segala kegiata kegiatan n yang yang diberi diberikan kan kepada kepada seseora seseorang ng dalam rangka pemeriksaan, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, pengobatan, perawatan perawatan dan pemeriksaan pemeriksaan labora laborator torium ium atau pemeri pemeriksaa ksaan n keseha kesehatan tan lainny lainnyaa pada pada sarana sarana kesehat kesehatan an milik milik Pemerintah; 18. 18. Pela Pelaya yanan nan Rawa Rawatt Jalan Jalan adala adalah h pelay pelayan anan an kepa kepada da pasi pasien en untu untuk k peme pemerik riksa saan an,, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap; 19. Pelayanan Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan kesehatan yang harus diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat; 20. Pelayanan Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, diagnosis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan inap; 21. Pelayanan Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap terhadap pasien yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi; 19
22. Pelay Pelayanan anan Paramed Paramedis is adalah adalah pelay pelayanan anan terhada terhadap p pasien pasien yang yang dilaku dilakukan kan oleh oleh Perawat, Perawat Gigi dan Bidan; 23. Pelayanan Penunjang adalah adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis diagnosis dan terapi; 24. Jasa Pelayanan adalah imbalan imbalan yang diterima oleh Petugas Kesehatan dalam rangka rangka pemeriksaan, observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya; 25. Jasa Sarana adalah adalah imbalan imbalan yang yang diterim diterimaa oleh oleh Puskes Puskesmas mas dan jaringann jaringannya ya atas atas pemakaian sarana dan prasarana serta fasilitas Puskesmas dan Jaringannya;
B. Dasar Dasar Kebijaksan Kebijaksanaan aan dan Prinsip Prinsip Peneta Penetapan pan Retribus Retribusii
1. Pemeri Pemerintah ntah Daerah Daerah dan masyarak masyarakat at bertan bertanggu ggung ng jawab dalam pemeliha pemeliharaan raan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 2. Biaya Biaya penyelen penyelengga ggaraan raan Dinas Dinas Kesehat Kesehatan an dan Jaringa Jaringanny nnyaa menjad menjadii beban beban bersama bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat. 3. Setiap Setiap orang orang yang memerluk memerlukan an pelayanan pelayanan kesehat kesehatan an pada Dinas Kesehata Kesehatan n dan Jaringannya berhak mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. 4. Pela Pelaya yanan nan Keseh Kesehat atan an seba sebaga gaim iman anaa dima dimaks ksud ud pada pada poin pointt 3 diat diatas as dike dikena naka kan n Retribusi Pelayanan Kesehatan. 5. Biaya Biaya Pelay Pelayanan anan Kese Kesehat hatan an terdi terdiri ri dari dari : -
Karcis
-
Jasa Sarana
-
Jasa Jasa Pel Pelay ayan anan an Ten Tenag agaa Kes Keseh ehat atan an
6. Prin Prinsi sip p dan dan sasar sasaran an dalam dalam Pene Peneta tapa pan n Retr Retrib ibus usii dida didasar sarka kan n pada pada tuju tujuan an untu untuk k menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 7. Biaya Biaya sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud pada point point 6 termasuk termasuk biaya biaya investa investasi si prasara prasarana, na, biaya operasional dan pemeliharaan. 8. Biaya Biaya Pelayanan Pelayanan Kesehatan Kesehatan sebagaimana sebagaimana dimaksu dimaksud d point 5 diatas dikemb dikembalikan alikan ke Dinas Kesehatan sebagai biaya Operasional Puskesmas dan Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan. 20
9. Biaya Biaya Operasion Operasional al yang yang dimaksu dimaksud d point point 8 merupa merupakan kan biaya biaya Pelay Pelayana anan n Keseha Kesehatan tan Karcis dan Jasa Sarana yang diperuntukkan Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung, Luar Gedung termasuk Pemeliharaan serta Penunjang Administrasi dan keperluan lainnya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan. 10. Jasa Pelayanan Pelayanan Petugas Kesehatan yang dimaksud dimaksud point 8 diatas merupakan biaya biaya yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Paramedis atas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan.
C. Obj Objek ek dan dan Subjek Subjek Retri Retribus busii
Yang dimaksud dengan Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya. Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan dilingkup Dinas Kesehatan yang meliputi sebagai berikut : h. Pelay Pelayanan anan Keseha Kesehatan tan di Puskes Puskesmas mas i.
Pelay Pelayanan anan Keseha Kesehatan tan di Puskes Puskesmas mas Pemban Pembantu tu
j.
Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas keliling
k. Pelayanan Pelayanan Kesehatan Kesehatan melalui melalui sarana kesehatan kesehatan lainnya lainnya l.
Pen Penguji gujian an Kes Keseh ehat atan an
m. Pelayanan Pelayanan Perizinan Perizinan Tenaga Tenaga dan dan Sarana Kesehat Kesehatan an n. Pelay Pelayanan anan Pemerik Pemeriksaan saan Kualita Kualitass Air Air Sedang Sedangkan kan Subjek Subjek Retrib Retribusi usi adalah adalah pribad pribadi/i i/indi ndivid vidu u atau atau badan/ badan/org organi anisasi sasi yang yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya.
D. Golong Golongan an Retrib Retribusi usi
Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan.
E. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Jumlah, Jenis dan Tingkat Pelayanan Kesehatan.
21
F. Retribusi Retribusi Pelaya Pelayanan nan Kesehat Kesehatan an yang Dikena Dikenakan kan Tarif Tarif
Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikenakan Tarif dikelompokkan sebagai berikut : a. Rawat Ja Jalan b. Pelayanan Kesehatan Gigi c. Rawat Inap d. Tind indakan akan Med Medik ik e. Peme Pemeri riks ksaan aan Labo Laborat rator oriu ium m f. Pela Pelay yanan anan Pers Persal alin inan an g. Pela Pelaya yanan nan Kese Keseha hatan tan Khu Khusu suss h. Pela Pelay yanan anan Ruj Rujuk ukan an i. Pen Penguji gujian an Ke Keseh sehatan atan j.
Pelayanan Perizinan Tenaga dan Sarana Kesehatan
k. Pelay Pelayanan anan Pemerik Pemeriksaan saan Kualit Kualitas as Air Air
G. Bent Bentuk uk dan Besarnya Besarnya Tarif Tarif
1. Bentuk Bentuk Tarif Pelayan Pelayanan an Kesehatan Kesehatan pada Dinas Dinas Kesehatan Kesehatan dan dan Jaringanny Jaringannyaa berupa : a. Karcis b. Jasa Sarana c. Jasa Jasa Pela Pelay yanan anan 2. Besarny Besarnyaa tarif tarif pelay pelayanan anan kesehata kesehatan n secara secara rinci terdapat terdapat pada lampiran lampiran peratur peraturan an daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
H. Tata Cara Cara Pemungu Pemungutan tan dan dan Pengelola Pengelolaan an
Tata Tata Cara Cara Pemung Pemunguta utan n Retrib Retribusi usi Pelayanan Pelayanan Kesehata Kesehatan n Provin Provinsi si
Sulawes Sulawesii Barat Barat
dilakukan dengan cara : 1. Pemunguta Pemungutan n retribusi retribusi tidak dapat dipihak dipihak ketigak ketigakan. an. 2. Retr Retrib ibus usii dipu dipung ngut ut deng dengan an meng menggu guna naka kan n karc karcis is atau atau doku dokume men n lain lain sesu sesuai ai dgn dgn ketentuan. 3. Tata Tata cara pelaksa pelaksanaa naan n pemung pemunguta utan n / penagi penagihan han Retribus Retribusii Pelay Pelayanan anan Kesehatan Kesehatan pada
Dinas Kesehatan dan Jaringannya dilakukan oleh Petugas Pemungut
22
Tari Tariff yang yang dite diteta tapk pkan an deng dengan an Kepu Keputu tusan san Bupa Bupati ti deng dengan an berp berped edom oman an pada pada Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Cara ara
Peng Pengel elol olaa aan n
Retri etrib busi usi
Pelay elayan anan an
Kese Keseha hata tan n
dilak ilaku ukan kan
deng dengan an
cara cara
pendistribusian Jasa Pelayanan dengan cara : (1) Petuga Petugass Kesehat Kesehatan an yang yang melaku melakukan kan pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan pada Dinas Dinas Keseha Kesehatan tan dan Jaringannya diberikan jasa untuk setiap jenis pelayanan yang diberikan. (2) (2) Prop Propor orsi si pemb pembag agia ian n jasa jasa pela pelaya yana nan n yang dite diterim rimaa oleh oleh Petu Petuga gass Keseh Kesehat atan an sebagaimana dimaksud pada bagian (1) di atas diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Sedangkan Pengeculian Tarif diperuntukkan oleh : (1) Peserta Peserta Asuransi Kesehatan Kesehatan yang dikelola dikelola oleh Pemerintah. Pemerintah. (2) Orang/pasie Orang/pasien n khusus khusus sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud adalah mereka yang ditimpa bencana bencana alam atau bencana sosial.
I. Pembinaa Pembinaan, n, Pengendal Pengendalian ian dan Pertanggu PertanggungJa ngJawaban waban
Pembinaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan cara : (1) (1) Pemer emerin inta tah h
Daer Daerah ah
melak elaku ukan kan
pem pembin binaan aan
dan
peng pengaw awas asan an
terh terhad adap ap
penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengelolaan Retribusi dan pemanfaatan sarana prasarana dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. (2) Pembinaan Pembinaan sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada bagian (1) meliputi pemberian pemberian pedoman, pedoman, Bimbingan Bimbingan Teknis, Teknis, konsultasi konsultasi dan pengembanga pengembangan n sumberday sumberdayaa manusia manusia tenaga tenaga medis dan paramedis serta staf Puskesmas dan Jaringannya. Pengendalian Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan untuk peningkatan Kinerja Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya, Kepa Kepala la
Pusk Puskes esma mass
meny menyel elen engg ggar arak akan an
sist sistem em
Peng Pengen enda dali lian an
inte intern rnal al
yang ang
pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Mekanisme Mekanisme dan Tata Cara Pelaporan Pelaporan dan Pertanggungjawab Pertanggungjawaban an Pengelolaan Pengelolaan Retribusi Pelay Pelayana anan n Keseha Kesehatan tan
di Dinas Dinas Kesehat Kesehatan an dan jaringann jaringannya ya dilaks dilaksana anakan kan dengan dengan
berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan dan dan ketentuan yang berlaku.
23
J. Sanksi
Setiap pribadi/indivi pribadi/individu du atau badan/organ badan/organisasi isasi wajib retribusi yang yang tidak memenuhi memenuhi kewajib kewajibann annya ya sebagai sebagaiman manaa diatur diatur dalam dalam Peratu Peraturan ran Daerah Daerah ini, ini, dikena dikenakan kan sanksi sanksi admini administra strasi si berupa berupa pembay pembayaran aran seluruh seluruh kewajib kewajiban an dimaks dimaksud ud ditamb ditambah ah 30% 30% dari dari jumlah tagihan. Barang siapa yang melanggar melanggar termasuk wajib Retribusi Retribusi dan melakukan melakukan tindak pidana yang yang diatur diatur dalam dalam Peratu Peraturan ran Daerah Daerah ini, ini, berdas berdasark arkan an UU Nomor Nomor 32 Tahun Tahun 2004 2004 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah). Rupiah).
Barang siapa yang melakukan tindak pidana dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
K. Ke Kete tent ntua uan n Lain Lain
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pengelolaan dan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Keputusan Bupati.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan petunjuk pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
24
BAB VI PENUTUP A. Ke Kesi simp mpul ulan an
Dengan segala keterbatasan, maka sangat disadari bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, paling tidak untuk saat sekarang ini dinilai telah memadai untuk dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Seca Secara ra detai detaill meny menyan angk gkut ut halhal-ha hall yang yang belu belum m dijel dijelask askan an atau atau belu belum m tergam tergambar bar dalam dalam Naskah Naskah Akadem Akademik ik ini, ini, lebih lebih lanjut lanjut dan secara secara substan substansial sial dapat dapat dituan dituangka gkan n dalam dalam rumusa rumusan n pada pada bab-ba bab-bab b atau pasal dan ayat ayat pada pada batang batang tubuh tubuh Peraturan Daerah yang diurai ke dalam azas, prinsip dan tujuan, prosedur serta evaluasi dan pengendaliaanya. Deng Dengan an pene peneta tapa pan n Pera Peratu tura ran n Daera Daerah h ini, ini, maka maka kede kedepa pan n diha dihara rapk pkan an penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat lebih baik sehingga apa yang menjadi persoalan-persoalan maupun permasalahan yang mewarnai penyelenggaraan pelayanan keseh kesehat atan an selam selamaa ini ini dapa dapatt teran teranti tisip sipasi asi dan dan terse terseles lesaik aikan an deng dengan an baik baik untu untuk k mewujudkan mewujudkan masyarakat masyarakat yang makmur dan sejahtera khususnya khususnya masyarakat Provinsi Provinsi Sulawesi Barat dan cita-cita Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. B. Saran
Berdas Berdasark arkan an kesimpu kesimpulan lan diatas diatas maka maka disaran disarankan kan bagi bagi setiap setiap orang orang yang yang berkepentingan dengan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Kesehatan Provinsi Provinsi Sulawesi Sulawesi Barat , diharapkan dapat dapat memberikan memberikan kritikan, kritikan, saran maupun maupun masuka masukan n dalam dalam penye penyempu mpurna rnaan an Naskah Naskah Akadem Akademik ik Peratur Peraturan an Daerah Daerah dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Untuk menjamin terselenggarannya pola penyelenggaraan yang baik, perlu adanya jaminan kepastian hukum yang berlaku bagi semua unit pelayanan kesehatan dalam dalam memb memberi erika kan n pelay pelayan anan an kese keseha hata tan n kepa kepada da masy masyara arakat kat.. Untu Untuk k itu, itu, setiap setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan hendaknya memperhatikan dan menerapkan prisnip, asas a sas dan standar pelayanan kesehatan dengan baik dan benar serta penuh rasa tangggung jawa. 25
26
