Search
Home
Saved
758 views
0
Upload
Sign In
RELATED TITLES
0
PERDA PONOROGO Uploaded by Elhamdi Hasdian
Top Charts
Books
Audiobooks
PERDA PONOROGO
Save
Embed
Share
Print
f1-Penyuluhan Dan Pelatihan
1
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Join
of 20
Proposal Kegiatan
Contoh Laporan Kecelakaan
Search document
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR
16
TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PONOROGO, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
b.
bahwa berdasarkan berdasark an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi P Tertentu;
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Le Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Le Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nom Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nom Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No Sign up to vote on this title Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Useful Not useful Republik 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844
5.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Linta
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
758 views
0
Upload
Sign In
RELATED TITLES
0
PERDA PONOROGO Uploaded by Elhamdi Hasdian
Top Charts
Books
Audiobooks
PERDA PONOROGO
Save
Embed
Share
Print
f1-Penyuluhan Dan Pelatihan
1
Download
Magazines
News
Join
of 20
Proposal Kegiatan
Contoh Laporan Kecelakaan
Search document
2
Documents Sheet Music
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkuta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nom Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Peme Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik In Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik In 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana d Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendara Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530
13. Peraturan Pemerintah Nomor N omor 36 Tahun 2005 tentang Pe Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Ba Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Peng Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor Nom or 79 Tahun 2005 tentang Pe Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provin Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor Nom or 69 Tahun 2010 tentang Tat Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daer Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161); 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
Sign up to vote on this title 20. Peraturan Menteri Dalam Dal am Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Useful di Daerah; Not useful Pedoman Penetapan Izin Gangguan
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
0
758 views
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
PERDA PONOROGO Uploaded by Elhamdi Hasdian
Top Charts
Books
Audiobooks
PERDA PONOROGO
Save
Embed
Share
Print
f1-Penyuluhan Dan Pelatihan
1
Download
Magazines
News
of 20
Proposal Kegiatan
Contoh Laporan Kecelakaan
Search document
3
Documents
Sheet Music
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan BUPATI PONOROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RET PERIZINAN TERTENTU.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3.
Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4.
Pejabat adalah Sipil yang diberi tugas tertentu You'rePegawai Reading Negeri a Preview Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undanga berlaku. Unlock full access with a free trial.
5.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Download With Freeatas Trialjasa atau pemberian izin terten daerah sebagai pembayaran khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupate kepentingan orang pribadi atau Badan.
6.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang me kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak me usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, pe lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usa daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, or massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lemba bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.
7.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Useful Kabupaten Not usefulberupa usa pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
Sign up to vote on this title
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
758 views
0
Upload
Sign In
RELATED TITLES
0
PERDA PONOROGO Uploaded by Elhamdi Hasdian
Top Charts
Books
Audiobooks Magazines
News
PERDA PONOROGO
Save
Embed
Share
Print
Download
Join
f1-Penyuluhan Dan Pelatihan
1
of 20
Proposal Kegiatan
Contoh Laporan Kecelakaan
Search document
4
Documents
Sheet Music
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut P Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pem retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupak waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan p tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada p untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, d merawat bangunan gedung dan/atau sarana prasarana bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan tekn berlaku.
13. Bangunan adalah semua bangunan beserta kelengkapann bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan.
14. Merubah dan/atau menambah Bangunan adalah pekerjaan me dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pe membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bangunan tersebut.
15. Bangunan Beresiko adalah bangunan yang mempunyai resik terhadap keruntuhan dan menimbulkan dampak lingkunga membahayakan terhadap masyarakat.
16. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupaka antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan yang tida dibangun bangunan-bangunan. You're Reading a Preview 17. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perba Unlock full access with a free trial. luas kavling/pekarangan. antara lantai dasar bangunan dengan
18. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perba Download Withbangunan Free Trialdengan luas kavling/pekaranga antara jumlah luas lantai
19. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaa sampai dengan titik teratas dan luas dari bangunan tersebut.
20. Koefisien Luas Bangunan adalah bilangan pokok sebagai angka atas luas bangunan.
21. Koefisien Tingkat Bangunan adalah bilangan pokok sebaga pengali atas jumlah lantai/tingkat bangunan.
22. Koefisien Guna Bangunan adalah bilangan pokok sebagai angka atas rencana penggunaan bangunan.
23. Koefisien Resiko adalah bilangan pokok sebagai angka peng up to(roboh, vote on this title resiko bangunan yang akan Sign timbul dampak lingkung sebagainya). Useful Not useful
24. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat meni
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
