Percepatan Pemberantasan Korupsi
Diklat Prajabatan Golongan III
Pengertian Korupsi • Asal kata dari bahasa latin corruptio atau corruptus • Dari bahasa latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: corruption, corrupt; Perancis corruption; dan Belanda: corruptie (korruptie) • Dari bahasa belanda itulah turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi • Arti harfiah kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. • Menurut kamus umum bahasa Indonesia Purwadarminta, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dsb. • Di Malaysia dipakai istilah rasuah yang diambil dari bahasa Arab riswah yang sama artinya dengan korupsi. LAN
2
• Persepsi Korupsi menurut pebisnis – gambaran pelayanan publik • IPK 2006 Ind 2,4, di ASEAN hanya sedikit lebih baik dari Myanmar dan Kamboja.
• Growth Competitiveness Index Indonesia ranking 50 dengan skor 4,26.
LAN
• Jumlah hari mendapatkan ijin di Indonesia contoh waktu yang diperlukan untuk mengurus ijin-ijin tertentu di Indonesia.
• PERC – Annual Graft Ranking, skor Indonesia 2006 = 8,16. • 2004, 2005, dan 2006 terkorup se-Asia.
PERC Ltd.
Korupsi Dilihat Dari :
Indikator Korupsi
• The World Competitiveness Index 2006: Indonesia ranking 60; Malaysia 23, Thai 32; Philipina 49; Institute of Singapura 3.
Management Development (IMD) Geneva
• The World Competitiveness Index 2006: Indonesia ranking 60; Malaysia 23, Thai 32; Philipina 49; Singapura 3.
3
IPK Mutu Pelayanan Publik
Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis
Country Risk
Daya saing
PERC Ltd.
Apakah ini Korupsi ?
Jumlah Hari Mendapatkan Izin di Indonesia
PERC Annual Graft Ranking
Institute of Management Development (IMD) Geneva
The World Competitiveness Scoreboard
Growth Competitiveness Index (GCI) rankings, dalam Global Competitiveness Reports
LAN
4
Wajah Pelayanan Publik ≈ Kebersihan Birokrasi
Indeks Persepsi Korupsi mencerminkan ‘persepsi’ masyarakat, khususnya pebisnis tentang tingkat korupsi suatu negara diturunkan dari bagaimana layanan publik mereka rasakan. LAN
5
Daya Saing (Competitiveness) Michael Porter : teori Value Chain Keunggulan suatu perusahaan diperoleh dengan :
1. Overall cost leadership 2. Product/service differentiation 3. Focus/product niche
Indonesia High cost economy
penegakan hukum infrastruktur isu perburuhan unfair competition korupsi, dll.
Banyak lembaga dunia, lembaga manajemen dunia, maupun lembaga nasional yang melakukan survei seputar daya saing, antara lain : World Economic Forum; Institute of Management Development (IMD) Geneva; Economist LAN 6 Intelligence Unit; World Bank dan LPEM UI, dll.
• Dari gambaran indikasi korupsi di atas terlihat bahwa tidak satupun yang menunjuk pada Tindak Pidana Korupsi. • Jadi sebaiknya kita jangan hanya melihat korupsi sebagai tindak pidana saja, karena akan membatasi pendekatan kita terhadap korupsi, hanya melalui pendekatan represif. • Pada kenyataannya korupsi lebih merupakan sebuah attitude/perilaku atau hasil dari sistem yang lemah/tidak benar • Korupsi tidak hanya berbicara tentang bad people, tetapi juga merupakan gambaran dari bad systems. • Dilihat dari sebabnya, korupsi dapat dibagi 2: Corruption by need
Corruption by greed
LAN
perbaikan penggajian dan sistem penggajian yang perlu upaya sistematis dan melibatkan berbagai instansi penegakan hukum diyakini sebagai upaya yang lebih efektif agar tidak lagi terjadi kejahatan-kejahatan yang sama
7
KORUPSI sebagai sebuah attitude yang negatif • Pemborosan, inefisiensi • ‘Ungkapan terima kasih’ atas jasa yang memang seharusnya diberikan • Tidak menghargai waktu • Memperlambat/menghambat pelayanan untuk mendapatkan uang/’ongkos administrasi’ • Aneka ‘biaya pendidikan’ sekalipun dikatakan SPP gratis • Perencanaan kegiatan dibuat dengan ‘pertimbangan’ tertentu • Mem-proyek-kan kegiatan rutin instansi pemerintah • dll. Perilaku ini telah dianggap sebagai perilaku yang wajar/biasa dalam seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. LAN
8
Corruption as the product of failed/weak/bad systems Sistem Hukum
Sistem Politik
Sistem Sosial
LAN
• Sistem hukum kita lemah, salah satu dampaknya adalah judiciary corruption yang tampak dalam bentuk abuse of power maupun bribery dan embezzlement dalam proses penegakan hukum dan pencarian keadilan merupakan bukti lemahnya sistem hukum. • Kelemahan sistem hukum ini menghasilkan putusan yang tidak berkualitas dan ketidakpastian hukum. • Sistem politik juga lemah, seharusnya sistem politik memberi ruang yang cukup untuk partisipasi publik dan memberi mandat dan dukungan kepada lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. • Sistem politik bermuara pada pelaksanaan pemilu, dan untuk mendapatkan pemilu yang sehat, sistem politik kita harus diperbaiki. • Sistem sosial kita tidak mengenal pembatasan yang tegas antara yang private dan yang publik (mobil dinas wajar saja digunakan untuk antar menjemput anak sekolah). • Materialisme dan konsumerisme membuat kita lebih memandang tampak luar sesorang. 9
Corruption as the product of failed/weak/bad systems • Konsep ‘rejeki’ sudah banyak berubah, uang lelah, uang pelicin, uang sidang, dll dianggap sebagai rejeki. • Lebih parah lagi ada semacam kewajiban untuk berbagi sehingga menjadi berjamaah. Sistem • Banyak sistem di departemen yang masih memberi Administrasi peluang korupsi. Pemerintahan • Molekulisasi birokrasi dan kekuasaan, sehingga sulit mencapai birokrasi yang profesional dan bukan sekedar kepanjangan tangan dari kekuasaan. • Manajemen SDM masih sangat lemah. Manajemen SDM tidak sekedar membahas masalah cukup tidaknya gaji pegawai negeri/pegawai birokrasi, namun dimulai saat perencanaan dan pelaksanaan rekrutmen; pendidikan & pelatihan; pengukuran kinerja; pengembangan karir; hubungan antar pegawai; hak keuangan pegawai; sampai pada pemutusan hubungan kerja. Sistem Budaya
LAN
10
Pengertian Korupsi Berdasarkan UU 30 tahun 2002 Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU 31 / 1999 jo UU 20 / 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – pasal 1 UU 30 Tahun 2002. Didalam undang-undang tersebut kita dapat melihat berbagai-bagai delik yang dirumuskan sebagai tindak pidana korupsi LAN
11
PENGGOLONGAN KORUPSI (1) Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan/perekonomian negara (pasal 2 -3) Korupsi yang terkait dengan suap menyuap • Pasal 5 ayat (1) huruf a & b • Pasal 13 • Pasal 5 ayat (2) • Pasal 12 huruf a, b, c & d • Pasal 11 • Pasal 6 ayat (1) huruf a & b • Pasal 6 ayat (2) korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan • Pasal 8 • Pasal 9 • Pasal 10 huruf a, b &c LAN
12
PENGGOLONGAN KORUPSI (2) Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan • Pasal 12 huruf e, f & g Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang • Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c & d • Pasal 7 ayat (2) • Pasal 2 huruf h Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan • Pasal 12 huruf i Korupsi yang terkait dengan gratifikasi • Pasal 12 B jo, pasal 12 C LAN
13
Dampak Korupsi • Rendahnya kualitas pelayanan publik • Harga barang dan jasa menjadi mahal • Meningkatnya masyarakat miskin • Meningkatnya kesenjangan • Meningkatnya masalah sosial dan kejahatan • Mengancam kesatuan LAN nasional
14
Pemberantasan TPK
UU No. 30 Tahun 2002
Pasal 1 butir 3
Pemberantasan TPK adalah serangkaian tindakan untuk : mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. LAN
15
Tugas KPK sebagai amanat pasal 6 UU 30/2002
Koordinasi (Pasal 7)
Supervisi (Pasal 8)
Visi KPK Misi KPK
Monitoring (Pasal 14)
TUGAS KPK
Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan (Pasal 11)
Strategi KPK
Pencegahan (Pasal 13) Terkait dg tugas monitoring, KPK diberi wewenang melakukan pengkajian thd sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. LAN
16
Tugas Supervisi
(Pasal 8)
Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang: Kepolisian Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan thd instansi yg menjalankan tugas dan wewenang berkaitan dg pemberantasan tpk, dan instansi yg melaksanakan pelayanan publik
BPK
BPKP
Itjen Dep
Bawasda
Departemen, LPND, Kementerian (pelayanan publik)
Mengambil alih penyidikan atau penuntutan thd pelaku tpk yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
LAN
Kejaksaan
Kepolisian Kejaksaan Pasal 9, 10
17 (1)
Tugas Pencegahan
UU No. 30 Tahun 2002
(Pasal 13)
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb: Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan thd laporan harta kekayaan penyelenggara negara Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tpk Melakukan kampanye antikorupsi kpd masyarakat umum Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tpk LAN
Depdiknas & semua Lemb. pendidikan lain Media Massa, LSM, Lemb keagamaan Masy umum
Luar negeri 18
Tugas Monitoring
(Pasal 14)
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb: Melakukan pengkajian thd sistem pengelolaan administrasi
di semua lembaga negara & pemerintah
Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
Kepada semua pimpinan lembaga negara & pemerintah
Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan
Kepada : Presiden, DPR, & BPK
LAN
19
INPRES Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 1. Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 2 Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat. LAN
20
INPRES Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 1.
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratanpersyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar.
2.
Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.
3.
Melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara.
LAN
21
4
Menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan Negara.
5
Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.
6
Melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggujawab masing-masing.
LAN
22
7
Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif dilingkungannya. Khusus kepada : Gubernur dan Bupati/Walikota
LAN
1.
Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik dilingkungan pemerintah daerah.
2.
Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.
3.
Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan Negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23
3 Pilar utama good governance Good Governance (UNDP) = memadukan political, economic, dan administrative authority untuk mengelola pelaksanaan governance pada setiap tingkatan.
AKUNTABILITAS
PARTISIPASI
LAN
TRANSPARANSI
Political governance berkaitan dengan proses perumusan kebijakan yang menyerap sebanyak mungkin aspirasi masyarakat. Economic governance meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan ekonomi dan menjamin adanya persaingan yang sehat diantara pelaku ekonomi. Sedangkan administrative governance berkaitan dengan sistem implementasi kebijakan yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
24
Karakteristik good governance Transparency
1
Accountability Participation
Jika karakteristik ini dijiwai maka tidak sulit melaksanakan good governance sbg upaya pencegahan korupsi
2
Consensus orientation
3
Responsiveness
7
Strategic Vision
4
Effectiveness & Efficiency
LAN
6
8 5
9
Equity
Rule of Law
25
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Penerapan Island of Integrity 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. LAN
Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja Penerapan Pakta Integritas di antara penyelenggara negara dan pada proses pengadaan abarang dan jasa pemerintah Penerapan Mekanisme Pengaduan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Reformasi Pelayanan Publik Memberikan Akses Informasi kepada Publik Pelibatan masyarakat melalui pendidikan dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap masalah korupsi Pelatihan dan Bimbingan Teknis Berbagi informasi tentang korupsi 26
KESIMPULAN Pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan sendirian oleh instansi manapun tanpa dukungan dan komitmen yang kuat dari seluruh komponen bangsa. KPK ibarat sebuah lilin kecil di tengah kegelapan, karenanya KPK mengajak seluruh Pimpinan aparatur pemerintahan untuk bersama-sama menyalakan lilin masing-masing sehingga kegelapan tersebut dapat perlahan diakhiri. LAN
27
