UPAYA PEMBERANTASAN KORUP ORUPSI SI KOLUSI DAN NEPOTISME [Type the document subtitle] [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI KOLUSI DAN
2011
NEPOTISME
KATA PENGANTAR Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dah rahmat-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan makalah “ Upaya Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme”
Makalah ini disusun untuk memenuhi syarat mata pelajaran kewarganegaraan dengan tujuan untuk menambah iinformasi dan pemahaman mengenai materi yang dibahas dalam makalah ini sehingga dapat memberi informasi kepada para pembaca khusunya pada rakyat Indonesia agar mengetahui upaya-upaya dalam pemberantasan korupsi agar negeri ini dapat sejahtera. Untuk itu penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan makalah ini karena tanpa bantuan dari berbagai pihak makalah ini tidak dapat terselesaikan. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan, adapun lebih dan kurangnya makalah yang saya buat ini mohon dimaklumi. Tinggimoncong, 11 November 2011
Tim Penyusun
1
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI KOLUSI DAN
2011
NEPOTISME
Kata Pengantar………………………………………………………………………………………………………………………………….1 Daftar Isi…………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
Bab 1 Pendahuluan……………………………………………………………………………………………………………………………3 1.1Latar Belakang………………………………………………………………………………………………………………….3 1.2Rumusan Masalah……………………………………………………………………………………………………………3 1.3Tujuan……………………………………………………………………………………………………………………………..3 Bab 2 Pengertian dan Landasan Hukum …………………………………………………………………………………………….4 2.1Pengertian……………………………………………………………………………………………………………………….4 2.2Upaya Pemberantasan Korupsi ………………………………………………………………………………………..4 2.3Landasan Hukum Korupsi Kolusi dan Nepotisme ……………………………………………………………..5 Bab 3 Akibat Perilaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme …………………………………………………………………………5 Bab 4 Penutup………………………………………………………………………………………………………………………………….6 Daftar Pustaka………………………………………………………………………………………………………………………………….7
2
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI KOLUSI DAN
2011
NEPOTISME
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Tindak perilaku korupsi akhir-akhir ini makin marak dipublikasikan di media massa maupun maupun media cetak. Tindak korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat sekarang malah merugikan negara. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melekukan tindak korupsi. Maka dari itu, di sini kami akan membahas tentang korupsi di Indonesia dan upaya untuk memberantasnya.
1.2 Rumusan Masalah Adapun beberapa rumusan masalah yang kami angkat adalah sebagai berikut : a)
Apa yang dimaksud dengan korupsi ?
b)
Bagaimana gambaran umum tentang korupsi di Indonesia ?
c)
Bagaimana persepsi masyarakat tentang korupsi ?
d)
Bagaimana fenomena korupsi di Indonesia ?
e)
Bagaimana peran serta pemerintah dalam memberantas korupsi ?
f)
Upaya apa yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi ?
1.3 Tujuan Adapun tujuan dapi penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut : a)
Mengetahui pengertian dari korupsi.
b)
Mengetahui gambaran umum tentang korupsi yang ada di Indonesia.
c)
Mengetahui persepsi masyarakat tentang korupsi.
d)
Mengetahui fenomena korupsi di Indonesia.
e)
Mengetahui peran serta pemerintah dalam memberantas korupsi.
f)
Mengetahui upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi.
3
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI KOLUSI DAN
2011
NEPOTISME
BAB 2 PENGERTIAN DAN LANDASAN HUKUM 2.1 Pe ng er tia n Ko ru ps i Tindakan korupsi menurut perspektif keadilan atau pendekatan umum, misalnya mengatakan bahwa korupsi adalah mengambil bagian y ang bukan menjadi haknya. Korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi. dan Nepotisme, terdapat pengertian berikut. a. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. b.
Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar penyelenggara negara atau
antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. c.
Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara melawan hukum yang
menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
2.2 Up aya Pe mb er an tasa n Ko rups i Menghilangkan korupsi bukanlan perkara gampang, karena ia telah berurat berakar dan menjalar ke mana-mana di negeri kita ini. Tidak semua orang rela jalan pintasnya untuk kaya diungkit-ungkit. Ada lagi yang menjelaskan mereka korupsi kecil-kecilan karena terpaksa oleh keadaan. Gaji kecil yang tidak mencukupi untuk hidup yang layak dari bulan ke bulan menjadi alasan untuk membenamkan diri. Apalagi kalau hampir semua orang di tempat itu telah menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Tahu sama tahu, untuk tidak mengatakan atasan mereka juga meiakukan hal yang sama. Secara kultural dan struktural, memberantas korupsi adalah mensosialisasikan nilai baru bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan yang berisiko tinggi dan bemilai rendah, dan akan dikenakan pembuktian terbalik bahwa harta yang diperolehnya adalah barang yang halal. Secara struktural, memberantas korupsi berarti memberantas KKN dengan memberdayakan komisi pemeriksaan
4
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI KOLUSI DAN
2011
NEPOTISME kekayaan pejabat dan latar belakang kehidupannya. membangun sistem pencegah dini korupsi, UU Antikorupsi yang konsisten, memberikan jaminan hidup yang layak bagi pegawai, sistem pembuktian terbalik, pengumuman dan audit kekayaan pejabat sebelum dan sesudah bertugas, serta membuat iklan layanan masyarakat di media m assa dan di kemasan produk-produk yang dikonsumsi semua orang. Bangsa ini perlu banyak belajar dan merenung untuk menghargai bahwa korupsi merugikan orang banyak yang telah bekerja keras dan berlaku jujur. Tindakan korupsi tidak menghargai fitrah manusia yang diilhamkan kepadanya untukcinta kepada kebaikan. D engan begitu kita semua sedang belajar untuk hidup lebih lurus. Anak bangsa ini lahir dan besar dalam kondisi majemuk dan berbeda status sosial ekonominya. Ada yang berpunya dan ada yang lahir dalam serba berkekurangan. Dalam kemajemukan tersebut, keragaman pandangan dan pilihan untuk memelihara dan menjinakkan perilaku korupsi adalah hal biasa dan harus kita hargai. Dengan kemauan mengoreksi kesalahan berarti kita berpeluang untuk mengatasi krisis apapun. Krisis adalah peluang di masa sulit. Bangsa ini perlu membangun kehidupan sehari-hari yang berdasar etika yang k uat, aturan-aturan hukum yang dibuat aspiratif dan partisipatif, dengan begitu keadilan akan datang
2.3 La nda sa n Hu ku m Pem be ra nt as an Ko rup si , Ko lus i Da n Nep oti sm e Berikut beberapa landasan hokum pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara lain: 1. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 4. Peraturan perundang-undangan lainnya.
BAB 3 AKIBAT PERILAKU KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME Korupsi dan segala bentuknya sangat merugikan m asyarakat karena menyebabkan kerusakan materi dan moral. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN) dapat mengakibatkan hal-hal berikut. 1. Merugikan keuangan Negara 2. Merugikan perekonomian Negara 3. Merendahkan harkat dan martabat bangsa 4. Menimbulkan terjadinya kesenjangan social
5
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI KOLUSI DAN
2011
NEPOTISME Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat harus bekerja sama dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terjadi ada kalanya diprakarsai oleh masyarakat, Misalnya ingin mendapat pelayanan yang cepat dalam mengurus SIM, menyuap atau memberi sogok.. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Memasyarakatkan pencegahan korupsi dapat dilakukan penyadaran terpadu melalui beberapa tindakan sebagai berikut. 1. Gerakan masyarakat melalui kampanye anti korupsi 2. Merugikan perekonomian Negara 3. Merendahkan harkat dan martabat bangsa
Bab 4 Penutup Dari teori yang telah kami sajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau o rang lain serta selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau dishonest (ketidakjujuran). Korupsi di Indonsia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 19 97 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemim-pinan dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi. Rakyat kecil umumnya bersikap apatis dan acuh tak acuh. Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Fenomena umum yang biasanya terjadi di Indonesia ialah selalu muncul kelom-pok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pri-badinya dengan dalih “kepentingan rakyat”. Peran serta pemerintah dalam pemberantasan korupsi ditunjukkan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain. KPK ya ng ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korup-si. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dlam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain :upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), upaya edukasi masyarakat/mahasiswa dan upaya edukasi LSM (Lembaga Swada-ya Masyarakat).
Saran
6
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI KOLUSI DAN
2011
NEPOTISME Perlu dikaji lebih dalam lagi tentang teori upaya pemberantasan korupsi di Indo-nesia agar mendapat informasi yang lebih akurat. Diharapkan para pembaca setelah membaca makalah ini mampu mengaplikasi-kannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Daftar Pustaka Muhlisin, Sujiyanto.2007.Praktik Belajar Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Bekasi:Ganeca Exact www.anneahira.com www.kpk.go.id www.klilbelajar.com
7
