Perbedaan Analisis Manfaat dan Biaya Proyek (Privat vs Publik) Pada analisis perhitungan manfaat dan biaya pada proyek swasta, manfaat umumnya diukur dengan cara mengalikan jumlah barang yang dihasilkan dengan perkiraan harga barang. Biaya yang di perhitungkan adalah semua biaya yang langsung digunakan dalam proyek tersebut berdasarkan harga pembelianya. Ini berbeda dengan proyek pemerintah, sebab pada umumnya manfaat penggunaan sumber-sumber ekonomi diukur dengan harga pasar oleh karena harga pada pasar persaingan sempurna mencerminkan nilai sesungguhnya dari sumber-sumber ekonomi yang di gunakan. Pada keadaan dimana tidak terdapat persaingan sempurna maka harga-harga pasar tidak menunjukkan nilai sumber-sumber ekonomi yang sesungguhnya. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah menyesuaikan harga sumber ekonomi dengan menggunakan harga bayangan (shadow prices). Secara umum dapat dikatakan bahwa pada proyek-proyek pemerintah, semua input yang digunakan haruslah diukur dari biaya marginal m arginal produksinya. Penyimpangan terjadi karena adanya unsur-unsur : 1) keadaan monopoli 2) adanya pajak 3) pengangguran 4) surplus konsumen 5) penentuan tingkat bunga A. Keadaan Monopoli
Dalam menentukan manfaat dan biaya suatu proyek pemerintah, apakah harga input yang dihitung dalam evaluasi suatu proyek pemerintah adalah harga monopoli atau harga persaingan tidak sempurna lain ataukah biaya produksi marginalnya. 1. Apabila dengan digunakannya suatu barang sebagai input dalam suatu proyek pemerinta menyebabkan produksi barang tersebut bertambah sebanyak input yang digunakan maka biaya oportunitas masyarakat adalah biaya produksi marginal. 2. Apabila jumlah barang di pasar tidak bertambah maka nilai input pada proyek pemerintah adalah harga pasar. 3. Apabila dampak penggunaan input di pasar untuk proyek pemerintah merupakan kombinasi dampak di atas maka penentuan harga input untuk tujuan evaluasi proyek adalah dengan menggunakan bobot (weight) antara harga pasar dan biaya produksi marginal. B. Adanya Pajak
Dengan adanya pajak pada input suatu proyek, maka akan terdapat perbedaan jumlah yang dibayar oleh pembeli dengan yang diterima oleh konsumen karena sebagian dibayarkan kepada pemerintah. 1. Apabila jumlah produksi meningkat sejumlah input yang digunakan, maka harga yang dipakai adalah harga yang diterima produsen/penjual. 2. Apabila jumlah produksi diperkirakan tidak akan bertambah, maka harga yang dipakai adalah harga pasar.
C. Pengangguran
Ada dua masalah dalam menghitung upah tenaga kerja yang mengganggur dengan tidak dikehendaki: 1. Apabila pemerintah melaksanakan kebijakan stabilisasi untuk mempertahankan tingkat penggunaan tenaga kerja maka penggunaan tenaga kerja yang sedang bekerja dalam suatu proyek menyebabkan enaga kerja dan output di sektor lain berkurang. Dalam hal ini biaya tenaga kerja yang dipakai dalam evaluasi proyek tersebut adalah upah yang berlaku di pasar (upah sebenarnya). 2. Apabila tenaga penganggur yang dipakai dalam suatu proyek mungkin sebenarnya tidak mengganggur secara tidak dikehendaki (involuntary unemploemed) selama pembangunan proyek yang bersangkutan maka yang dipakai dalam evaluasi proyek adalah upah bayangan. Untuk praktisnya, dalam banyak evaluasi proyek perhitungan biaya tenaga kerja dengan cara menggunakan harga yang berlaku atau harga yang sebenarnya. D. Surplus Konsumen
Skala proyek-proyek pemerintah ada yang besar dan ada juga yang kecil. Pada proyek-proyek yang skalanya kecil pembangunannya tidak akan mempengaruhi harga barang atau output yang dihasilkan proyek tersebut, sedangkan pada proyek-proyek yang skalanya besar, tambahan output atau barang akan menurunkan harga barang tersebut di pasar dan ini menimbulkan masalah dalam penghitungan manfaat suatu proyek pemerintah. Besarnya surplus konsumen dapat diukur apabila orang yang mengevaluasi proyek mampu menghitung bentuk kurva permintaan yang tepat. Untuk proyek-proyek besar perubahan surplus konsumen merupakan ukuran yang paling tepat untk mengukur perubahan kesejahteraan masyarakat dan bukan sekedar nilai total hasil dari suatu proyek. Oleh karena itu, pada proyek yang skalanya besar evaluasi manfaat harus dilakukan dengan mengukur surplus konsumen. Berikut adalah kurva yang menggambarkan perubahan surplus ko nsumen akibat dari turunnya harga barang yang disebakan bertambahnya output atau barang yang ditimbulkan karena adanya proyek.
E. Penentuan Tingkat Bunga
Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana tingkat bunga merupakan hal yang penting karena dilaksanakannya suatu proyek sangat tergantung pada tingkat bunga mana yang akan diambil. Dalam kenyataannya, di masyarakat terdapat berbagai tingkat bunga, misalnya tingkat bunga tabanas, tingkat bunga deposito, tingkat bunga pinjaman bank, dan tingkat bunga tidak resmi yang jumlahnya berbeda-beda. jadi tingkat bunga mana yang sebaiknya dipilih pemerintah dalam melakukan evaluasi suatu proyek? Kita ilusrasikan misalnya pemerintah harus memilih salah satu dari dua proyek, yaitu proyek I yang memberi hasil bersih sebesar Rp 90juta yang diterima seketika, atau proyek II yang memberi hasil bersih 100juta untuk dua tahun setelah proyek tersebut selesai. Tingkat Bunga
NBS Proyek I 0
5
10
NBS Proyek II
( )
( )
( )
( )
( ) )
( ) )
Tingkat bunga berpengaruh terhadap proyek mana yang akan diambil oleh pemerintah. Jadi, tingkat bunga yang semakin tinggi akan mengurangi kebutuhan akan pengeluaran pemerintah untuk melaksanakan program-programnya. Pada sektor swasta tingkat diskonto yang dipakai pada umumnya sama dengan tingkat bunga yang berlaku karena tingkat bunga mencerminkan oportunitas penggunaan dana. Akan tetapi bunga yang berlaku untuk setiap proyek seharusnya berbeda-beda karena perbedaan risiko pemberi pinjaman. Tingkat diskonto yang dipakai dalam evaluasi proyek pemerintah seharusnya mencerminkan hasil yang didapat (rate of return) apabila dana untuk program pemerintah itu dipakai oleh sektor swasta, sehingga tingkat diskotno yang dipakai seharusnya mencerminkan biaya oportunitas proyek pemerintah. Karena sulitnya menentukan tingkat diskonto yang tepat sedangkan penentuan tingkat diskonto adalah hal yang sangat penting dalam evaluasi suatu proyet, maka para ahli ekonomi menggunakan tingkat diskonto sosial (social discount rate) yang mereka perkirakan dengan mempertimbangkan risiko pajak dan tingkat inflasi.
Arow berpendapat bahwa karena pemerintah melaksanakan berbagai proyek, maka secara keseluruhan proyek-proyek pemerintah tidak mempunyai risiko. Ini disebabkan karena kegagalan dalam proyek yang satu akan ditutup oleh keberhasilan proyek yang lain, sehingga faktor risiko yang harus dimasukkan dalam oerhitungan tingkat diskonto pada evaluasi proyek-proyek sektor swasta tidak perlu diperhitungkan dalam proyek-proyek pemerintah. Walaupun demikian, perhitungan tingkat diskontoo dengan mempertimbangkan faktor risiko setiap proyek merupakan cara paling baik walaupun sangat sulit sulit dilakukan. Faktor lain yang perlu diperhitungkan dalam evaluasi suatu proyek adalah tingkat inflasi. Tingkat diskonto nominal yang ada dikurangkan dengan tingkat inflasi akan menghasilkan tingkat diskonto riil. Perhitungan Tingkat Diskonto Sosial
Tingkat diskonto umum Risiko Pajak Penghasilan Tabungan (tambahan karena adanya proyek) Tingkat Inflasi Tingkat diskonto sosial
6,7 % + 2,0 % +4,3 % 13 % -1,5 % -3,5 % 8,0 %
