Perbandingan Kebijakan antara Indonesia dan India dalam Penanganganan Korupsi disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pengantar Kebijakan Publik Dosen Pengampu:
Prof. Dr. Budi Winarno, M.A. Randi Wirastama Windyatama, S.IP
Disusun oleh : Bayu Prajanto 08/265216/SP/22661 JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2011
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting dari pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Salah satu penghambat kesejahteraan negara berkembang pun disinyalir akibat dari praktik korupsi yang eksesif, baik yang melibatkan aparat di sektor publik, maupun yang melibatkan masyarakat yang lebih luas. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat. Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktik-praktik korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan control sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negari untuk melakukan praktik korupsi dan usaha-usaha penggelapan. Saat ini fenomena korupsi terjadi di hampir semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Namun demikian, di negara berkembang, tingkat korupsi cenderung tinggi dibandingkan dengan negara maju. Dalam paper ini, Indonesia dan India akan dijadikan studi kasus terkait dengan kebijakan penanganan korupsi di masing-masing negara. India sebagai negara dengan wilayah daratan yang luas, mempunyai karakteristik permasalahan yang mirip dengan Indonesia. Kondisi geografis menyebabkan struktur pemerintahan di India juga bertingkat, disesuaikan dengan kebutuhan distribusi kekuasaan pada jenjang vertikal dari pusat 2
ke daerah (negara bagian) dan horizontal, mencakup seluruh wilayah pada tataran level pemerintahan yang sama. Indonesia dengan kondisi yang relatif sama juga mempunyai profil dan struktur pemerintahan yang berjenjang. India dan Indonesia sendiri mempunyai
beberapa
kemiripan antara lain adalah mengenai karakteristik geografis, populasi serta keadaan sosial ekonomi yang mirip dengan Indonesia. Kesamaan dalam beberapa hal tersebut menjadikan adanya hambatan yang sama pula dalam penanganan kasus korupsi. Yang menjadi perbedaannya adalah kebijakan yang diterapakan oleh pemerintah India menunjukkan signifikansi terhadap penurunan indeks tingkat korupsi di negara tersebut. B. Rumusan Masalah Paper ini akan mencoba membahas, bagaimana perbandingan kebijakan penanganan korupsi di Indonesia dan India ? C. Landasan Konseptual a) Proses Implementasi Kebijakan (George C. Edwards)1:
Salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensikonsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Implementasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang diteruskan oleh aparat-aparat “birokrat” kepada masyarakat. Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik: -
Komunikasi, dalam birokrasi atau implementator.
-
Sumber-sumber, yang digunakan sebagai alat atau modal untuk melaksanakan kebijakan.
-
Tendensi pelaksana, disebut juga sikap atau karakter pelaksana terhadap kebijakan dan kenyataan di lapangan.
-
Struktur birokrasi, susunan organisasi pelaksana.
-
Standard Operating Procedure (SOP), program turunan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan.
-
Kondisi sistem politik, sosial, ekonomi, dan politik, segala situasi di dalam dan luar negeri yang menjadi pertimbangan implementator.
b) Bureaucracy-Authoritarian (Guillermo O'Donnell)2 : 1
Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Bab Implementasi Kebijakan Publik. hal. 174-204.
3
Konsepsi yang dibangun dari pengalaman Amerika Latin, dimana peran birokrasi sebagai instrumen rezim atau pemerintah untuk mengontrol dan juga membatasi partisipasi masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar rakyat menerima kehadiran pemerintah dan juga kehendak pemerintah. Sehingga kekuasaan berada dalam suatu oligarki kelompok tertentu khususnya militer dan pemegang kekuasaan. Secara umum, bureaucratic-authoritarianism dicirikan oleh adanya komitmen terhadap perbaikan ekonomi dan pembangunan, sehingga membutuhkan
birokrasi yang
otoriter dan mempunyai peran yang bersifat teknokratis. D. Hipotesis Korupsi telah lama menjadi permasalahan yang belum bisa dilepaskan dalam kehidupan di negara Indonesia dan India. Kedua negara ini pun telah lama melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat korupsi yang terjadi di masing-masing negara. Indonesia yang telah lama terbelenggu dengan koruspi, mulai dari jaman kolonial, orde baru dan bahkan hingga era reformasi ini belum sepenuhnya mampu menanggulanginya. Praktik korupsi seakan telah menjadi sesuatu hal yang lumrah. Selain itu mengenai aspek institusional, sampai saat ini belum tercipta koordinasi yang optimal antara institusi-institusi yang menangani kasus korupsi berakibat pada terjadinya tumpang tindih (overlapping) kewenangan. Di pihak lain, India yang memiliki kondisi serupa dengan Indonesia saat ini lebih unggul dalam penanganan korupsi. Indeks korupsi India, lambat laun telah lebih baik daripada Indonesia, dimana sebelumnya negara ini sempat menjadi negara dengan tingkat indeks korupsi yang lebih buruk dari Indonesia. Keberhasilan ini tercapai karena didasari penekanan terhadap pentingnya good will dan political will dari semua pihak untuk bersama-sama terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi.
2
Daniel Dhakidae. 2003. Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. hal. 229
4
BAB II PEMBAHASAN A. Kebijakan Penanganan Korupsi di Indonesia Upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak tahun 1957. Dalam perjalanannya, upaya-upaya tersebut merupakan sebuah proses pelembagaan yang cukup lama dalam penanganan korupsi. Tercatat paling tidak ada tujuh upaya pemberantasan yang berskala besar sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 2002. Lima di antaranya dilakukan sebelum masa reformasi politik pada saat berakhirnya pemerintahan Orde baru. Upaya-upaya tersebut adalah : 1. Operasi militer khusus dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang
logistik. 2. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 dibentuk dengan diberikan mandat
utama untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan. 3. Pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih dikenal dengan nama Tim Empat yang
bertugas memberikan rekomendasi. Sayangnya rekomendasi yang dihasilkan tidak sepenuhnya ditindak lanjuti. 4. Operasi Penertiban (Opstib) dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantas korupsi
melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional. 5.
Pada tahun 1987 dibentuk Pemsus Restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak.
6. Pada tahun 1999 dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(TGPTPK) di bawah naungan Kejaksaan Agung. Di tahun yang sama pula dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) 7. Pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana KPKPN
melebur dan bergabung di dalamnya. Sejak tahun 2002, KPK secara formal merupakan lembaga anti korupsi yang dimiliki Indonesia. Pembentukan KPK didasari oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan undang-undang tersebut, KPK memiliki tugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; 5
melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, visi KPK adalah "Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi". Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pemberantasan korupsi memerlukan waktu yang tidak sedikit mengingat masalah korupsi ini tidak akan dapat ditangani secara instan, namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis. Sedangkan misi KPK ialah "Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi". Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan bahwa komisi ini nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat "membudayakan" anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia.3 Dari aspek organisasi sesuai dengan Lampiran Keputusan Pimpinan KPK No. KEP07/KKPK02/2004 Tanggal 10 Pebruari 2004, KPK dipimpin oleh seorang Ketua dan terdiri dari Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, dan Sekretariat Jenderal. Namun demikian, kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi di Indonesia bukan hanya terletak di KPK saja. Saat ini lembaga Kepolisian dan Kejaksaan juga memiliki wewenang yang sama dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penuntutan di pengadilan. Tersebarnya kewenangan di sejumlah lembaga ini memiliki konsekuensi tertentu yang dapat berimplikasi positif maupun negatif. Implikasi positifnya antara lain adalah kasus-kasus korupsi dapat cepat ditangani tanpa harus menunggu tindakan dari suatu lembaga tertentu. Masyarakat juga dapat melaporkan indikasi kasus dugaan korupsi kepada lembaga-lembaga 3
Diakses dari http://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?id=1 pada 22 Juni 2011
6
terkait baik itu KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan. Namun demikian, hal tersebut juga berimplikasi negatif yaitu terjadinya perbedaan interpretasi terhadap satu kasus korupsi. Dimana masing-masing lembaga memiliki persepsi yang berbeda, contohnya penuntutan yang diajukan oleh masing-masing lembaga di peradilan tidak seragam. Masing masing memiliki argumennya sendiri-sendiri sehingga terkadang putusan hukuman di lembaga peradilan atas kasus-kasus korupsi relatif kurang obyektif dan tidak memuaskan rasa keadilan di masyarakat. Upaya-upaya lain yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam mencegah korupsi mencakup reformasi birokrasi yang menekankan keterbukaan, kesempatan yang sama dan transparansi dalam rekrutmen pegawai negeri, kontrak, retensi dan proses promosi termasuk remunerasi dan diklat. Selanjutnya pemerintah juga memprioritaskan reformasi sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan dengan praktik-praktik korupsi. Kemudian menetepkan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang. Perjanjian ekstradisi juga menjadi hal yang erat kaitannya dengan penanganan kasus-kasus korupsi. Disinyalir bahwa sejumlah tersangka koruptor di Indonesia (khususnya kasus BLBI) melarikan hasil kejahatannya ke luar negeri. Sehingga pemerintah memandang penting untuk melakukan perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara. Hingga saat ini tercatat sejumlah perjanjian ekstradisi telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan beberapa negara lain seperti Malaysia (tahun 1975), Filipina (tahun 1976), Thailand (tahun 1978), dan terakhir Singapura (tahun 2007).4 Perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura sebenarnya telah diinisiasi sejak lama, akan tetapi baru pada tahun 2007 perjanjian ekstradisi berhasil disepakati oleh kedua negara. 5 Dalam sejarahnya, perjanjian esktradisi Indonesia-Singapura dilatarbelakangi oleh kegagalan POLRI dan Kejaksaan RI membawa pulang buronan dari Singapura di tahun 1990-an, sehingga pemerintah kembali menggagas perjanjian ekstradisi secara lebih serius. Pada Januari 2005, Pemerintah Indonesia kembali melakukan negosiasi dengan Singapura mengenai hal ini dan akhirnya pada pertemuan tingkat tinggi yang dilaksanakan di Bali pada bulan April 2007 ditandatangilah sejumlah perjanjian bilateral mencakup: perjanjian ekstradisi, perjanjian kerjasama pertahanan, dan implementing agreement. Perjanjian kerjasama pertahanan inilah yang kemudian menjadi pro dan kontra di kalangan anggota DPR dan masyarakat. 4
Diakses dari http://www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/ekstradisi/perjanjian-ekstradisi pada 23 Juni 2011 5
Diakses dari http://www.metrotvnews.com/read/newsaudio/2007/04/27/37737/-PerjanjianEkstradisi-Indonesia-Singapura-Berlaku-Surut- pada 23 Juni 2011
7
Namun demikian, masih banyak tersangka kasus-kasus korupsi yang merugikan negara hingga milyaran rupiah masih tidak tersentuh oleh hukum dan beberapa yang diadili malah mendapatkan vonis bebas karena tidak cukup bukti. Hal ini disebabkan karena beberapa kelemahan, antara lain adalah belum terbentuknya sistem penanganan korupsi yang terintegrasi, belum terwujudnya sistem pengembalian aset (asset recovery) atas hasil-hasil kejahatan korupsi, belum terbentuknya sistem kerjasama penegak hukum yang terkait dengan penanganan korupsi. Kemudian, kelemahan-kelemahan yang terkait dengan aspek institusional ialah belum optimalnya koordinasi antara institusiinstitusi yang menangani kasus korupsi, terjadinya tumpang tindih (overlapping) kewenangan, dan tidak adanya prioritas penanganan kasus-kasus korupsi, khususnya yang menjadi sorotan publik. B. Kebijakan Penanganan Korupsi di India India saat ini merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat. Sejak tahun 2002, India secara konsisten mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 8%. Salah satu faktor utama pencapaian India di bidang ekonomi ini adalah adanya perbaikan penanganan korupsi oleh pemerintah negara tersebut. Dalam perjalanan negara ini, korupsi merupakan salah satu “penyakit” yang telah meluas. Aktor-aktor yang terlibat dalam kasus korupsi di India tidak lagi pada elemen birokrat, kalangan pengusaha juga menempatkan diri sebagai aktor baru dalam praktik korupsi. Mulai dari praktik korupsi yang dilakukan sebuah perusahaan besar yang menipu miliaran dollar Amerika Serikat, kontrak pengadaan kertas tisu toilet perkampungan atlet yang tidak masuk akal saat event pertandingan olahraga antarnegara anggota persemakmuran (Commonwealth Games), sampai ke praktik korupsi kecil-kecilan saat membuat akta kelahiran atau surat keterangan pendaftaran sekolah. Akan tetapi, secara berkala India mampu menangani permasalahan ini. Berdasarkan data Political and Economy Risk Consultancy (PERC), peringkat India dalam kurun waktu antara tahun 1997-2007 selalu berada di bawah skor rata-rata Asia. Namun demikian pada rentang waktu tahun 2005-2007 terdapat peningkatan yang sangat baik, yaitu menembus skor terbaik di bawah 7, setelah pencapaian terbaik sebelumnya pada tahun 1998.6 Hal ini merupakan indikasi penting dari keseriusan dan itikad yang kuat berbagai pihak di India untuk memberantas korupsi. Penyebab korupsi di India diyakini bukan karena rendahnya gaji atau kesejahteraan pegawai. Faktor rendahnya gaji sebegai penyebab korupsi di India adalah sebuah mitos belaka. 6
Diakses dari http://defenceforumindia.com/documentary/8864-india-ranked-6th-mostcorrupt-asia-paific.html pada 23 Juni 2011
8
Justru penegakan hukum yang masih lemah menjadi faktor yang berkontribusi langsung terhadap level korupsi di India. Penyebab terbesar terjadinya korupsi di India adalah aktivitas politik dalam negeri, terutama dengan adanya eventevent pemilihan umum. India dengan struktur kelembagaan pemerintahan federal, memiliki pemerintahan yang berjenjang, dari mulai pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Pemilihan umum yang dilakukan pada masing-masing level pemerintahan kerap membuka peluang terjadinya korupsi. Dalam penelasan yang lebih rinci, menurut Sondhi, seorang spesialis Ilmu Politik dari University of Delhi menulis bahwa korupsi di India terjadi akibat beberapa faktor.7 Pertama, patronase atau kepemimpinan politik. Dari akar permasalahan patronase politik ini, kemudian menurunkan banyak varian praktik korupsi yang berdampak pada aktivitas politik, ekonomi dan sosial. Sebenarnya penurunan character building di India pasca periode 1974 menyebabkan dua akibat langsung yaitu kekerasan dan ketamakan. Perang Dunia II menjadi faktor yang menguntungkan sebagian orang, baik secara legal maupun ilegal. Kedua, labirin administrasi. Sistem administrasi dan hukum India didesain pada pertengahan abad ke 19 untuk melayani kepentingan pemerintah colonial Inggris pada masa itu. Ketiga, hukum yang lemah. Faktor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan korupsi di India adalah hukum dan pranatanya yang menangani kasus korupsi secara biasa saja. Tidak muncul itikad yang kuat untuk memberantas korupsi di India. Pelaku korupsi jarang ditangkap, kalaupun tertangkap dan diadili, hanya akan mendapat hukuman yang ringan atau malah dibebaskan dari segala tuduhan. Keempat, lingkungan sosial. Administrasi publik sebagai sub sistem dari sistem politik, merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yaitu sistem sosial. Oleh karenanya sistem sosial sangat berpengaruh terhadap administrasi publik. Mengenai kasus korupsi di India, saat ini telah dibentuk dua lembaga yang utama yaitu Central Bureau of Investigation (CBI) dan Central Vigilance Commission (CVC). Pada awalnya CBI berasal dari Special Police Establishment (SPE) yang dibentuk Pemerintah India pada tahun 1941. Fungsi dari SPE pada saat itu adalah untuk menyelidiki kasus-kasus penyuapan dan korupsi dalam transaksi yang dilakukan dengan War & Supply Departement selama Perang Dunia II.8 Selanjutnya meskipun perang telah usai, kebutuhan akan institusi yang bertugas 7
Sonil Sondhi, 2000. Combatting Corruption in India: The Role of Civil Society. Hal. 7
8
GP. Joshi. 2007. The Central Vigilance Commission and the Central Bureau of Investigation: A breaf history of some development. CHRI : New Delhi. Hal 2
9
menyelidiki kasus suap dan korupsi yang terjadi di Pemerintah Pusat masih tetap dirasakan. Delhi Special Police Establishment Act kemudian disahkan pada tahun 1946. Undang-undang tersebut menyerahkan kepemimpinan SPE ke Departemen Dalam Negeri, dan kemudian fungsinya diperlebar mencakup seluruh departemen dalam Pemerintahan India. Yurisdiksi SPE pun diperluas ke seluruh Union Territory dan dapat ditambah ke tingkat negara bagian sepanjang disetujui oleh pemerintah negara bagian. Pada awalnya, CBI hanya menyelidiki pelanggaran-pelanggaran korupsi di tingkat pemerintah pusat yang dilakukan pegawai pemerintah pusat. Namun dalam perkembangannya, karena jumlah sektor publik terus meningkat, maka pegawai-pegawai negeri di luar pemerintah pusat juga termasuk dalam kewenangan penyelidikan CBI, termasuk juga sektor perbankan publik yang dinasionalisasi pada tahun 1969 beserta seluruh pegawainya. Lingkungan eksternal yang berkembang sedemikian rupa, menyebabkan CBI tidak lagi hanya menyelidiki kasus-kasus korupsi akan tetapi ia bertransformasi menjadi sebuah lembaga penyelidikan nasional. Sejak tahun 1965, CBI diberikan wewenang lebih untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran yang berdampak pada kerugian ekonomi, dan kasus-kasus kriminal konvensional penting lainnya seperti pembunuhan, penculikan, teroris dan lain sebagainya secara selektif.9 Setelah mengalami beberapa kali perubahan baik dalam hal struktur kelembagaan dan kewenangan, CBI India telah memainkan peranan pentingnya sebagai lembaga penyelidik yang memperoleh kredibilitas tinggi baik dari masyarakat, parlemen, lembaga peradilan serta pemerintah sendiri. Kelembagaan CBI telah berevolusi dari sebuah lembaga anti korupsi menjadi sebuah lembaga kepolisian yang multi disipliner, penegak hukum dengan kapabilitas, kredibilitas dan memiliki mandat hukum untuk menyelidiki dan menuntut tindak kejahatan (termasuk korupsi) di seluruh India. Bahkan saat ini, CBI memiliki CBI Academy sebagai sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan bagi para penegak hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam hal penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan secara hukum. Pendidikan dan pelatihan ini dirancang untuk mengantisipasi setiap modus kejahatan yang semakin hari semakin berkembang. Terkait dengan penanganan kasus korupsi, pada tahun 2003, Pemerintah India membentuk Central Vigilance Commission (CVC) dengan tujuan agar penanganan korupsi
9
Diakses dari http://cbi.nic.in/history/hist.php pada 23 Juni 2011.
10
menjadi lebih independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif.10 Hal ini mengingat CBI telah mengalami evolusi menjadi lembaga yang berada di bawah kekuasaan pemerintah, sehingga perlu menjaga independensi dan obyektifitasnya. Pengawasan yang dilakukan CVC juga meliputi institusi-institusi pemerintah pusat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kewaspadaan (vigilance) dari tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi.
10
GP. Joshi. 2007. The Central Vigilance Commission and the Central Bureau of Investigation: A breaf history of some development. CHRI : New Delhi. Hal 3
11
BAB III ANALISA Dalam melakukan perbandingan diperlukan adanya suatu indikator Perbandingan yang jelas. Adapun indikator yang dipakai dalam analisa antara lain adalah sumber kebijakan, komunikasi, kondisi ekonomi, sosial, politik dan struktur birokrasi. Selanjutnya terdapat pula kecenderungan pelaksanaan serta SOP11 yang berlaku. Untuk lebih fokus dalam pembahasan, makalah ini akan menganalisa mengenai kondisi pihak pelaksana (birokrasi) dan kondisi eksternal. A. Kondisi Pihak Pelaksana (Birokrasi) Analisa pada aspek ini dapat dilihat dari bagaimana komunikasi serta SOP antar lembaga telah terjalin dengan baik dan sesuai dengan kerangka kerja tugas masing-masing lembaga. Apabila dilihat dari pembahasan pada bab sebelumnya, pada aspek ini India lebih baik dari Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan institusi yang telah berhasil mencitpakan komunikasi dan pembagian tugas yang jelas. Keberadaan CBI yang sebelumnya hanya fokus pada permasalahan penanganan korupsi mampu di pemerintahan pusat, dalam perjalanannya berubah menjadi lembaga anti korupsi yang memiliki cakupan kerja di seluruh negara bagian di India. Bahkan saat ini CBI telah menjadi sebuah lembaga yang multi disipliner. Hal ini dapat diraih oleh CBI berkat sepak terjangnya selama ini yang kredibel dan kemudian selanjutnya mendapat dukungan penuh dari seluruh aspek birokrat, baik dari eksekutif dan legislatif. Dibentuknya CVC juga merupakan sebuah indikasi, bahwa pemerintah India ingin lebih memaksimalkan pemberantasan korupsi di negaranya. Keberadaan CVC yang independen dan terlepas dari struktur pemerintahan, menjadikannya lembaga yang lebih obyektif dalam penanganan kasus korupsi. Dengan adanya CVC, posisi lembaga anti korupsi di India menjadi semakin kuat. Berbeda dengan yang dialami oleh Indonesia. KPK sebagai lembaga anti korupsi yang independen, sampai saat ini dapat dikatakan belum mampu berperan secara optimal dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Penyebab utama dari permasalahan ini adalah mengenai aspek institusi. Di Indonesia, institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hukum terkait kasus korupsi tidak hanya KPK semata, melainkan terdapat pihak Kepolisian dan 11
Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Bab Implementasi Kebijakan Publik. hlm. 174-204.
12
juga Kejaksaan. Dari sinilah permasalahan tersebut timbul, dimana seringkalai terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Selain itu juga seringkali muncul adanya perbedaan interpretasi terhadap satu kasus korupsi, dimana masing-masing lembaga memiliki persepsi yang berbeda terhadap suatu kasus korupsi yang terjadi. B. Kondisi Eksternal (Kondisi sosial, ekonomi, politik, geografi) Kondisi sosial di kedua negara pada dasarnya relatif sama. Warga negara baik di Indonesia maupun India menentang keras berlangsungnya praktik korupsi. Sebelumnya, penaganan korupsi di kedua negara terlihat setengah hati. Bukti nyatanya adalah kedua negara ini selalu menempati peringkat atas terkait indeks tingkat korupsi di Asia. Bedanya, saat ini lingkungan sosial di India lebih unggul daripada Indonesia terkait penanganan kasus korupsi. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kualitas SDM di negara tersebut. Warga negara India semakin menyadari bahwa segala bentuk tindak korupsi yang dilakukan akan menjadi penghambat bagi perkembangan ekonomi mereka yang saat ini tumbuh sangat pesat. Ditambah lagi, birokrasi setempat juga total dalam melakukan tindakan tegas terhadap korupsi. Berbeda dengan Indonesia, hingga saat ini kualitas SDM Indonesia terkait kesadaraan dalam pemberantasan korupsi masih rendah. Budaya korupsi yang telah lama berlangsung di negara ini berpengaruh pada cara pandang warga negaranya. Korupsi dianggap sebagai hal yang lumrah untuk dilakukan. Dalam kaitannya dengan penanganan kasus korupsi, di Indonesia kepentingan politik masih lebih berkuasa dibandingkan dengan terciptanya keadilan. Independensi dari KPK banyak mengalami intervensi baik dari kalangan pemerintah, kejaksaan maupun kepolisian. Keadaan penanganan kasus korupsi di Indonesia kemudian diperburuk dengan berlangsungnya sistem pemerintahan yang desentralistik (otonomi daerah). Apabila dahulu pada masa orde baru berlangsung lingkar korupsi sebagian besar terjadi hanya sebatas di tingkat pusat, saat ini justru praktik korupsi menyebar merata ke seluruh daerah pelosok tanah air. Pemimpin-pemimpin di daerah yang telah dipilih melalui mekanisme demokrasi, yang selalu mendengungkan memperjuangakan kepentingan rakyatnya, justru berlomba-lomba “mencuri” uang rakyat untuk kepentingan pribadinya.
13
BAB IV KESIMPULAN Pemberantasan korupsi merupakan permasalahan yang telah lama menjadi agenda utama bagi negara Indonesia dan India. Kedua negara menyadari, bahwa korupsi yang telah berlangsung lama dan bahkan menjadi sebuah budaya yang lumrah untuk dilakukan di kedua negara harus segera ditangani. Terlebih lagi, korupsi merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penghambat dalam pertumbuhan perekonomian. Untuk menanggulanginya, kedua negara juga melakukan langkah yang sama, yakni dengan jalan membentuk sebuah lembaga anti korupsi yang independen. Tujuan utama pembentukan lebaga independen ini adalah untuk menghindari adanya konflik kepentingan dan konflik politik yang bisa saja berpengaruh pada obyektifitas lembaga anti korupsi Independen tersebut dalam menangani suatu kasus korupsi. Akan tetapi disini terdapat perbedaan antara lembaga anti korupsi di Indonesia (KPK) dan India (VCV). Dapat dikatakan disini bahwa pembentukan KPK adalah sebagai wujud optimalisasi pemberantasan korupsi, setelah sebelumnya dua lembaga yang memiliki kewenangan (Polisi dan Kejaksaan) tidak mampu berbuat optimal dalam menangani kasus korupsi. Sedangkan VCV di India terbentuk untuk menjadi lembaga anti korupsi independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Walaupun dalam perjalanannya CBI telah terbukti berhasil dalam menangani kasus korupsi, akan tetapi lembaga ini telah mengalami evolusi menjadi lembaga yang berada di bawah kekuasaan pemerintah, sehingga perlu menjaga independensi dan obyektifitasnya. Kedua lembaga anti korupsi di India, CBI dan VCV hingga saat ini mampu menjalankan peranannya dengan baik. Indeks tingkat korupsi India yang semakin membaik menjadi bukti bahwa lembaga ini mampu menjadi salah satu motor utama pemberantasa kasus korupsi di India. Sedangkan KPK, sebagai satu-satunya lembaga independen yang memiliki kewenangan terhadap penanganan masalah korupsi hingga saat ini belum mampu bekerja dengan optimal. KPK yang semestinya medapat dukungan penuh dari seluruh elemen birokrat baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif justru mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tersebut. Inilah salah satu bukti bahwa sampai detik ini, penanganan kasus korupsi di Indonesia masih terhambat karena banyaknya kepentingan politik dari para elit penguasa yang sebagian besar terkait dengan kasus korupsi.
14
Keberadaan lembaga anti korupsi bukanlah solusi akhir bagi pemberantasan korupsi di suatu negara. Lembaga anti korupsi harus didukung oleh komitmen dari semua pihak tanpa terkecuali. Selain itu, adanya SDM yang memadai dan profesional, independen, bebas dari berbagai konflik kepentingan juga harus menjadi modal dasar. Terlebih lagi, perlu ditanamkan pemikiran bahwa budaya korupsi harus segera dihapuskan, karena korupsi merupakan faktor penghambat bagi kemajuan ekonomi. Yang terakhir adalah adanya landasan hukum yang memberikan kewenangan penuh bagi lembaga tersebut untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam menyelidiki kasus-kasus korupsi.
15
