PERBANDINGAN UU N0 7 TAHUN 1996 DAN UU NO 18 TAHUN 2012 1. Ketahanan pangan hanya didasarkan pada kondisi rumah tangga 2. Tidak mengaitkan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk pangan yang dikatakan aman 3. Tidak menjelaskan tentang kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. 4. Cadangan pangan hanya meliputi cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
5. Tidak menjelaskan tentang jenis pangan (hanya menjelaskan pengertian pangan olahan) dan stakeholder terkait pangan
6. Tidak menjelaskan terkait asas tentang penyelenggaraan pangan
7. Pada bagian terkait pengawasan dijelaskan tindakan administratif jika terdapat pelanggaran
8. Ketentuan pidana dijelaskan secara umum dan belum spesifik yaitu : - Pelanggaran sengaja terkait sanitasi, BTP, kemasan dan mutu label = maks 5 tahun, 600 juta - Pelanggaran tanpa sengaja terkait sanitasi, BTP, kemasan dan mutu label = maks 1 tahun, 120 juta - Pelanggaran terkait rekayasa genetik belum dapat izin, tidak adanya label untuk pangan yang diekspor atau diimpor ,
1. Ketahanan pangan didasarkan pada kondisi pangan bagi siapa saja hingga perorangan. 2. Makanan dikatakan aman, jika mengaitkan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat 3. Sumber hayati dijelaskan lebih rinci yaitu meliputi produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air. 4. Cadangan pangan meliputi cadangan pangan nasional, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat 5. Menjelaskan jenis pangan seperti pangan lokal, pangan segar, pangan pokok dan pangan olahan serta menjelaskan tentang petani, nelayan, pembudi daya ikan, pelaku usaha pangan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 6. Penjelasan tentang sanitasi pangan lebih singkat, padat dan jelas yaitu menghapus poin tentang sarana prasarana pada UU no 7 tahun 1996 karena sarana prasarana sudah termasuk pada poin 1 pasal 70 pada UU no 18 tahun 2012 7. Terdapat sanksi-sanksi pada pelanggaran masing-masing bagian yang mengatur sanitasi pangan, keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia, bahan tambahan pangan, rekayasa genetik, kemasan pangaan dan mutu pangan. 8. Terdapat penambahan pada syarat pemenuhan iradiasi pangan yaitu proses pengolahan dan dosis. 9. Terdapat penambahan syarat isi label yaitu tanggal dan kode produksi, nomor izin edar dan asal usul bahan pangan tertentu. 10. Ketentuan pidana diatur lebih rinci dan spesifik yaitu : - Pelanggaran BTP = maks 5 tahun, 10 miliar - Pelanggaran sanitasi = maks 2
penggunaan kemasan kembali, tidak dilakukannya uji lab, klaim dan iklan tidak benar = maks 3 tahun , 360 juta
-
-
-
-
-
tahun, 4 miliar Rekayasa gen yang belum disetujui = maks 5 tahun, 10 miliar Bahan kemasan berbahaya = maks 2 tahun, 4 miliar Penggunaan kemasan kembali = maks 5 tahun, 10 miliar Tidak memenuhi standar keamanan pangan = maks 2 tahun , 4 miliar Pelanggaran terkait pelabelan dan izin edar = maks 2 tahun, 4 miliar Menyimpan melebihi batas maksimal sehingga hara pangan poko naik = 7 maks tahun, 100 miliar Klaim dan iklan yang tidak benar = maks 3 tahun, 6 miliar Pelanggaran hingga menimbulkan luka berat atau membahayakan nyawa orang= maks 5 tahun, 10 miliar Pelanggaran hingga menimbulkan kematian = maks 10 tahun, 20 miliar
Menurut saya, manfaatnya untuk mengatur reegulasi pangan lebihi tegas pada UU no 18 tahun 2012 karena sanksi-sanksi yang diberikan lebih rinci dan spesifik terkait pada hal-hal tertentu, tidak dikelompokkan seperti pada UU no 7 tahun 1996. Selain itu, UU no 18 tahun 2012 lebih spesifik dibuktikan dengan adanya penambahan hal-hal seperti dikatakan pangan aman jika dikaitkan pula dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat serta danya penambahan pada syarat-sayarat pelabelan, iradiasi pangan, dll. Adanya regulasi yang lebih tegas dan spesifik diharapkan masyarakat lebih memperhatikan saat mengolah pangan yang akan diperjualbelikan maupun tidak diperjualbelikan.
