Peranan Konservasi Tanah dan Air dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Naik Sinukaban Ketua Umum Pengurus Pusat MKTI Periode 2004 – – 2007 2007 Jurusan ilmu Tanah, Institut Pertanian Bogor
PENDAHULUAN Daerah Aliran Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas topografi secara alami sedemikian rupa sehingga setiap air hujan yang jatuh dalam DAS tersebut akan mengalir melalui titik tertentu (titik pengukuran di sungai) dalam DAS tersebut. Dalam Bahasa Inggris pengertian DAS sering diidentikan dengan watershed , catchment area atau river basin. Pengertian DAS tersebut menggambarkan bahwa DAS adalah suatu wilayah yang mengalirkan air yang jatuh di atasnya beserta sedimen dan bahan terlarut melalui titik yang yang sama sepanjang suatu aliran atau sungai. Dengan demikian DAS atau watershed dapat watershed dapat terbagi menjadi beberapa sub DAS dan sub-sub DAS, sehingga luas DAS pun akan bervariasi dari beberapa puluh meter persegi sampai ratusan ribu hektar tergantung titik pengukuran ditempatkan. Apabaila ada kegiatan di suatu DAS maka kegiatan tersebut dapat mempengaruhi aliran air di bagian hilir baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Penebangan hutan secara sembarangan di bagian hulu suatu DAS dapat mengganggu distribusi aliran sungai di bagian hilir. Pada musim hujan air sungai akan terlalu banyak bahkan sering menimbulkan banjir tetapi pada musim kemarau jumlah air sungai akan sangat sedikit atau bahkan kering. Disamping itu kualitas air sungai pun menurun, karena sedimen yang terangkut akibat meningkatnya erosi cukup banyak. Perubahan penggunaan lahan atau penerapan agroteknologi yang tidak cocok cocok pun dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air yang mengalir m engalir ke bagian hilir. Oleh karena itu, dari segi hidrologi, erosi dan sedimentasi, DAS dapat dianggap sebagai suatu sistem dimana perubahan yang terjadi di suatu bagian akan mempengaruhi bagian lain dalam DAS tersebut. Berbagai kegiatan dalam pengelolaan dan pengembangan DAS yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air, yang yang pada gilirannya kualitas seluruh lingkungan hidup, antara lain, penebangan hutan, penambangan, permukiman, lingkungan pabrik, perubahan penggunaan lahan, penerapan teknik konservasi tanah dan air, pengembangan pertanian lahan kering, termasuk tanaman pangan, tanaman perkebunan, seperti tebu, karet, kelapa sawit, dan perubahan agroteknologi.
DAMPAK KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Sumberdaya alam utama yang terdapat dalam suatu DAS yang harus diperhatikan dalam pengelolaan DAS adalah sumberdaya hayati, tanah dan air. Sumberdaya tersebut peka pek a terhadap berbagai macam kerusakan (degradasi) seperti kehilangan keanekaragaman keanekaragama n hayati (biodiversity (biodiversity), ),
kehilangan tanah (erosi), kehilangan unsur hara dari daerah perakaran (kemerosotan kesuburan tanah atau pemiskinan tanah), akumulasi garam (salinisasi), penggenangan (water (water logging ), ), dan akumulasi limbah industri atau limbah kota (pencemaran) (Rauschkolb, 1971; ElSwaify, et. al. 1993). Menurunnya kualitas air yang disebabkan baik oleh sedimen yang bersumber dari erosi maupun limbah industri (polusi) sudah sangat dirasakan di daerah aliran sungai yang berpenduduk padat. Erosi di daerah tropika basah dengan berbagai fenomena yang yang bertalian erat dengannya seperti penurunan produktivitas tanah, sedimentasi, banjir, kekeringan, termasuk jenis kerusakan DAS yang memerlukan penanganan segera dengan menggunakan teknologi yang telah dikuasai maupun teknologi baru, agar degradasi lingkungan tidak berlanjut mencapai tingkat yang gawat. Dampak negatif erosi terjadi terjadi pada dua tempat yaitu pada tanah tempat erosi terjadi, dan pada tempat sedimen diendapkan. Kerusakan utama yang dialami pada tanah tempat erosi terjadi adalah kemunduran kualitas sifatsifat biologi, kimia, dan fisik tanah. Kemunduran kualitas tanah tersebut dapat berupa kehilangan keanekaragaman hayati, unsur hara dan bahan organik yang terbawa oleh erosi, tersingkapnya lapisan tanah yang miskin hara dan sifat-sifat fisik yang menghambat pertumbuhan tanaman, menurunnya kapasitas infiltrasi dan kapasitas tanah menahan air, meningkatnya kepadatan tanah dan ketahanan penetrasi serta berkurangnya kemantapan struktur tanah. Hal tersebut pada akhirnya berakibat pada memburuknya pertumbuhan tanaman, menurunnya produktivitas tanah atau meningkatnya pasokan yang dibutuhkan untuk mempertahankan produksi. Memburuknya sifat-sifat biologi, kimia dan fisik tanah serta menurunnya produktivitas tanah sejalan dengan semakin menebalnya lapisan tanah yang tererosi (Sudirman et al 1986). Tanah dan bagian-bagian tanah yang terangkut oleh aliran permukaan diendapkan di bagian tertentu atau masuk ke sungai serta diendapkan di dalam sungai, waduk, danau atau saluransaluran air. Disamping itu dengan berkurangnya kapasitas infiltrasi tanah yang mengalami erosi akan menyebabkan aliran permukaan (run (run off ) meningkat. Peningkatan aliran permukaan dan mendangkalnya sungai mengakibatkan banjir semakin sering dengan tingkatan (derajat) yang semakin berat pada setiap musim hujan. Terjadinya banjir sudah sudah merupakan fenomena yang berulang setiap tahun di banyak DAS di Indonesia. Berkurangnya infiltrasi air ke dalam tanah yang mengalami erosi di bagian hulu DAS menyebabkan pengisian kembali (recharge (recharge)) air di bawah tanah ( ground ground water ) juga berkurang yang mengakibatkan kekeringan di musim kemarau. Dengan demikian terlihat bahwa peristiwa banjir dan kekeringan merupakan fenomena ikutan ikuta n yang tidak terpisahkan dari peristiwa eropsi. Bersama dengan sedimen, unsur-unsur hara terutama N dan P serta bahan organikpun banyak yang ikut terbawa masuk ke dalam waduk atau sungai (Sinukaban 1981). Hal ini mengakibatkan terjadinya eutrofikasi berlebihan dalam danau atau waduk sehingga memungkinkan perkembangan tananam air menjadi lebih cepat dan pada akhirnya mempercepat pendangkalan dan kerusakan waduk atau danau tersebut. Meningkatnya aktivitas pertambangan dan pembanguan pabrik yang tidak diikuti dengan teknik konservasi dan penanganan limbah yang memadai, akan meningkatkan pencemaran yang luar biasa di bagian hilir.
kehilangan tanah (erosi), kehilangan unsur hara dari daerah perakaran (kemerosotan kesuburan tanah atau pemiskinan tanah), akumulasi garam (salinisasi), penggenangan (water (water logging ), ), dan akumulasi limbah industri atau limbah kota (pencemaran) (Rauschkolb, 1971; ElSwaify, et. al. 1993). Menurunnya kualitas air yang disebabkan baik oleh sedimen yang bersumber dari erosi maupun limbah industri (polusi) sudah sangat dirasakan di daerah aliran sungai yang berpenduduk padat. Erosi di daerah tropika basah dengan berbagai fenomena yang yang bertalian erat dengannya seperti penurunan produktivitas tanah, sedimentasi, banjir, kekeringan, termasuk jenis kerusakan DAS yang memerlukan penanganan segera dengan menggunakan teknologi yang telah dikuasai maupun teknologi baru, agar degradasi lingkungan tidak berlanjut mencapai tingkat yang gawat. Dampak negatif erosi terjadi terjadi pada dua tempat yaitu pada tanah tempat erosi terjadi, dan pada tempat sedimen diendapkan. Kerusakan utama yang dialami pada tanah tempat erosi terjadi adalah kemunduran kualitas sifatsifat biologi, kimia, dan fisik tanah. Kemunduran kualitas tanah tersebut dapat berupa kehilangan keanekaragaman hayati, unsur hara dan bahan organik yang terbawa oleh erosi, tersingkapnya lapisan tanah yang miskin hara dan sifat-sifat fisik yang menghambat pertumbuhan tanaman, menurunnya kapasitas infiltrasi dan kapasitas tanah menahan air, meningkatnya kepadatan tanah dan ketahanan penetrasi serta berkurangnya kemantapan struktur tanah. Hal tersebut pada akhirnya berakibat pada memburuknya pertumbuhan tanaman, menurunnya produktivitas tanah atau meningkatnya pasokan yang dibutuhkan untuk mempertahankan produksi. Memburuknya sifat-sifat biologi, kimia dan fisik tanah serta menurunnya produktivitas tanah sejalan dengan semakin menebalnya lapisan tanah yang tererosi (Sudirman et al 1986). Tanah dan bagian-bagian tanah yang terangkut oleh aliran permukaan diendapkan di bagian tertentu atau masuk ke sungai serta diendapkan di dalam sungai, waduk, danau atau saluransaluran air. Disamping itu dengan berkurangnya kapasitas infiltrasi tanah yang mengalami erosi akan menyebabkan aliran permukaan (run (run off ) meningkat. Peningkatan aliran permukaan dan mendangkalnya sungai mengakibatkan banjir semakin sering dengan tingkatan (derajat) yang semakin berat pada setiap musim hujan. Terjadinya banjir sudah sudah merupakan fenomena yang berulang setiap tahun di banyak DAS di Indonesia. Berkurangnya infiltrasi air ke dalam tanah yang mengalami erosi di bagian hulu DAS menyebabkan pengisian kembali (recharge (recharge)) air di bawah tanah ( ground ground water ) juga berkurang yang mengakibatkan kekeringan di musim kemarau. Dengan demikian terlihat bahwa peristiwa banjir dan kekeringan merupakan fenomena ikutan ikuta n yang tidak terpisahkan dari peristiwa eropsi. Bersama dengan sedimen, unsur-unsur hara terutama N dan P serta bahan organikpun banyak yang ikut terbawa masuk ke dalam waduk atau sungai (Sinukaban 1981). Hal ini mengakibatkan terjadinya eutrofikasi berlebihan dalam danau atau waduk sehingga memungkinkan perkembangan tananam air menjadi lebih cepat dan pada akhirnya mempercepat pendangkalan dan kerusakan waduk atau danau tersebut. Meningkatnya aktivitas pertambangan dan pembanguan pabrik yang tidak diikuti dengan teknik konservasi dan penanganan limbah yang memadai, akan meningkatkan pencemaran yang luar biasa di bagian hilir.
Dari gambaran tersebut telihat juga bahwa laju erosi suatu DAS dapat dijadikan salah satu indikator kecepatan proses pengrusakan (degradasi) DAS. Untuk menilai laju erosi yang terjadi di suatu DAS, petunjuk dasar yang mudah diperoleh adalah konsentrasi sedimen dalam aliran permukaan (Sinukaban 1981). Berdasarkan konsentrasi sedimen dalam air sungai, laju erosi di beberapa DAS di Indonesia pada 30 – 40 tahun yang lalu sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan (Badrudin Mahbub, 1978) dan di banyak tempat sudah lebih besar dari erosi yang dapat ditoleransikan (Sinukaban 1994). Dari perkembangan pengamatan ternyata laju erosi saat ini sudah semakin meningkat dan sudah jauh lebih gawat dari pada keadaan 30 – 30 – 40 40 tahun yang lalu, terutama pada DAS kategori prioritas I. Banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau adalah indikator utama kerusakan DAS yang sangat jelas. Pada dasarnya banjir terjadi karena sebagian besar dari hujan yang jatuh ke bumi tidak masuk kedalam tanah mengisi akuifer, tetapi mengalir di atas permukaan yang pada gilirannya masuk ke sungai dan mengalir sebagai banjir ke bagian hilir. Hal ini terjadi karena kapasitas infiltrasi tanah sudah menurun akibat rusaknya DAS. Faktor utama kerusakan DAS yang mengakibatkan menurunnya infiltrasi adalah: (1) hilang / rusaknya penutupan vegetasi permanen / hutan di bagian huilu, (2) pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, dan (3) penerapan teknologi pengelolaan lahan / pengelolaan DAS yang tidak memenuhi syarat yang diperlukan. Penurunan infiltrasi akibat kerusakan DAS mengakibatkan meningkatnya aliran permukaan (run (run off ) dan menurunnya pengisian air bawah tanah ( groundwateri) groundwateri) mengakibatkan meningkatnya debit aliran sungai pada musim hujan secara drastis dan menurunnya debit aliran pada musim kemarau. Pada keadaan kerusakan yang ekstrim akan terjadi banjir besar di musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi kehilanghan air dalam jumlah besar b esar di musim hujan yaitu mengalirnya air ke k e laut dan hilangnya h ilangnya mata air di kaki kak i bukit akibat menurunnya permukaan air bawah tanah. Dengan perkataan lain, pengelolaan DAS yang tidak memadai akan mengakibatkan rusaknya sumberdaya air.
PERANAN KONSERVASI TANAH DAN AIR PRODUKTIVITAS DAN SUMBERDAYA AIR
PADA
PELESTARIAN
Untuk menjaga produktivitas lahan, maka penggunaan lahan harus sesuai dengan kemampuan lahan serta penggunaan agroteknologi harus disertai dengan penerapan teknik konservasi tanah dan air yang memadai. Tipe teknik konservasi tanah dan air yang banyak diterapkan di seluruh dunia termasuk dalam pengelolaan DAS di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok utama yaitu agronomi, vegetatif, struktur, dan manajemen (WASWC, 1998). Teknik konservasi tanah dan air yang dikelompokkan ke dalam kelompok agronomi antara lain penanaman tanaman campuran (tumpang sari), penananam berurutan (rotasi), penggunaan mulsa, pengolahan tanah minimum, penananam tanpa olah tanah, penanaman mengikuti kontur, penananam di atas guludan mengikuti kontur, penggunaan pupuk hijau atau pupuk buatan, dan penggunaan kompos. Teknik konservasi tanah dan air yang dikelompokkan ke dalam kelompok vegetatif antara lain penanaman tanaman pohon atau tanaman tahunan (seperti kopi, teh, tebu, pisang), penanaman
tanaman tahunan di batas lahan (tanaman pagar), penanaman strip rumput (vetiver, rumput makanan ternak). Teknik konservasi tanah dan air yang dikelompokkan ke dalam kelompok struktur antara lain saluran penangkap aliran permukaan, saluran pembuangan air, saluran teras, parit penahan air (rorak), sengkedan, guludan, teras guludan, teras bangku, dam penahan air, dan embung pemanen air hujan. Teknik konservasi tanah dan air yang dikelompokkan ke dalam kelompok manajemen antara lain perubahan pengunaan lahan menjadi lebih sesuai, pemilihan usaha pertanian yang lebih cocok, pemilihan peralatan dan masukan komersial yang lebih tepat, penataan pertanian termasuk komposisi usaha pertanian, dan penentuan waktu persiapan lahan, penanaman, dan pemberian input. Penerapan teknik konservasi tanah dan air yang memadai di berbagai proyek pengembangan pertanian dan penelitian telah membuktikan bahwa teknik konservasi tanah dan air mampu menstabilkan produktivitas pertanian dan bahkan pada beberapa tempat mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani (Sihite dan Sinukaban, 2004). Penanaman sayuran mengikuti kontur pada tanah Andosol yang mempunyai drainase yang baik di Citere Jawa Barat mampu mempertahankan produktivitas lahan dan sangat efektif menekan erosi. Penggunaan rorak dan tananam penaung multistrata di pekebunan kopi rakyat mampu menekan erosi dan meningkatkan pendapatan petani sampai lebih dari Rp. 6.000.000 di DAS Besai Lampung barat. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya air di suatu DAS, maka penutupan vegetasi permanen harus tetap dijaga kelestariannya, penggunaan lahan harus sesuai dengan kemampuan lahan dan teknologi pengelolaan DAS harus memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. Di DAS DAS yang didominasi oleh daerah pertanian, penerapan teknik konservasi yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan infiltrasi dan menurunkan aliran permukaan yang pada gilirannya dapat melestarikan sumberdaya air. Hasil penelitian tentang pengaruh teknik konservasi tanah dan air yang memadai dalam pengelolaan DAS terhadap kelestarian sumber daya air di Jawa Barat dan Lampung sangat positif (Sinukaban et al, 1998, Sihite dan Sinukaban 2004). Penelitian di Jawa Barat dan Lampung Barat tersebut menunjukan bahwa teknik pengelolaan DAS yang memenuhi kaidah konservasi tanah dan air akan menurunkan aliran permukaan (quick (quick flow) flow) dan menaikan aliran dasar (base (base flow) flow) serta memperpanjang masa aliran dasar secara substansial (Sinukaban et al, 198). Walaupun hanya sepertiga dari luas DAS yang menerapkan teknik konservasi yang memadai, teknik konservasi tersebut sudah mampu menekan koefisien aliran permukaan dari 0,72 menjadi 0,49 pada tahun berikutnya dan menjadi 0,39 dua tahun setelah penerapan teknik konservasi. Disamping itu koefisien aliran dasar (base (base flow) flow) meningkat dari 0,28 menjadi 0,51 pada tahun berikutnya dan menjadi 0,61 dua tahun setelah peneapan teknik konservasi (Tabel 1). Disamping adanya peningkatan debit aliran dasar, penerapan teknik konservasi tanah dan air juga
memperpanjang lamanya aliran dasar dari hanya sampai bulan Juni pada saat belum diterapkannya teknik konservasi menjadi sampai bulan Juli setelah setahun penerapannya dan menjadi sampai bulan Agustus setelah dua tahun (Gambar 1 dan 2). Bila dikombinasikan dengan peningkatan penutupan vegetasi permanen dan menempatkan penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuannya maka kelestarian sumberdaya air di DAS akan terjaga secara lestari.
Gambar 1. Jumlah, rata-rata dan minimum aliran permukaandan hujan dari Oktober 1992 September 1995 di daerah tangkapan Citere Jawa Barat
Gambar 2. Perbandingan antara aliran maksimum, rata-rata dan minimum dari tiga musim hujan di Daerah Tangkapan Citere Jawa Barat
KONSEPSI PENGEMBANGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Pengembangan / pengelolaan DAS adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memanfaatkan sumberdaya alam DAS secara rasional guna memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup, seraya membina hubungan yang harmonis antara sumberdaya alam dan manusia serta keserasian ekosistem secara lestari. Untuk itu maka setiap kegiatan dalam DAS harus juga memenuhi tujuan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development ). Suatu kegiatan pembangunan dapat dikatakan berkelanjutan apabila pembangunan itu dapat mewujudkan paling sedikit tiga indikator utama secara simultan yaitu pendaatan yang cukup tinggi, teknologi yang digunakan tidak mengakibatkan degradasi lingkungan dan teknologi tersebut dapat diterima (acceptable) dan dapat dikembangkan oleh masyarakat (replicable) dengan sumberdaya lokal yang dimiliki. Keadaan DAS dianggap sebagai suatu sistem, maka dalam pembangunannya pun, DAS harus diperlakukan sebagai suatu sistem (Gill, 1979). Dengan memperlakukan DAS sebagai suatu sistem dan pengembangannya bertujuan untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, maka sasaran pengembangan DAS akan menciptakan ciri-ciri yang baik sebagai berikut: 1. Mampu memberikan produktivitas lahan yang tinggi. Setiap bidang lahan harus memberikan produktivitas yang cukup tinggi sehingga dapat mendukung kehidpan yang layak bagi petani yang mengusahakannya. Produktivitas yang tinggi dapat diperoleh apabila lahan tersebut digunakan sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu harus dipilih komoditas pertanian yang cocok dengan faktor biofisik setempat dan dikelola dengan agroteknologi yang memenuhi persyaratan, sehingga produktivitas tetap tinggi dan kualitas lahan terjaga secara lestari. 2. Mampu mewujudkan pemerataan produktivitas di seluruh DAS. Perencana pengelolaan DAS harus memberikan perhatian serius pada hal ini agar seluruh stakeholders di dalam DAS memperoleh pendapatan yang dapat mendukung kehidupan yang layak. Apabila keadaan seperti ini terwujud maka DAS tersebut akan bersifat lentur, sehingga walaupn ada kegagalan produksi di salah satu bagian DAS akibat bencana alam, maka bagian lain DAS akan dapat membantu bagian yang terkena bencana. 3. Dapat menjamin kelestarian sumberdaya air. Salah satu faktor penting yang harus diwujudkan dalam setiap sistem pengelolaan DAS adalah menjaga fungsi DAS sebagai pengatur tata air yang baik. Oleh sebab itu fungsi hidrologis DAS harus dapat terjaga secara lestari yang dicirikan oleh ketersediaan sumberdaya air yang meliputi kuantitas, kualitas dan distribusi yang baik sepanjang tahun di seluruh DAS. Suatu daerah aliran sungai terdiri dari bagian hulu, tengah dan hilir. Berbagai kegiatan dapat dijumpai dalam pengembangan satu DAS, antara lain, kegiatan konstruksi seperti: pembangunan jalan, perluasan kota / daerah permukiman, industri, pengembangan tenaga listrik, dam atau waduk untuk irigasi atau hidrolistrik, kegiatan pengerukan, pembangunan kanal, transportasi / navigasi, pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan serta kegiatan lainnya.
Setiap kegiatan bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dari sisi lain kegiatan tersebut mempunyai kemungkinan menghasilkan dampak negatif terhadap kegiatan lainnya. Oleh karena itu semakin banyak kegiatan dalam pengembangan suatu DAS apabila tidak dilandasi oleh suatu perencanaan yang menyeluruh dan terintegrasi, akan semakin besar terjadinya persaingan atau konflik atau benturan di antara berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan berbagai masalah. Sebagai contoh kemungkinan terjadinya benturan berbagai kegiatan adalah pekerjaan penggalian / pembongkaran tanah selama kegiatan konstruksi dam, waduk atau jalan raya dapat mengakibatkan terjadinya sedimentasi perairan di sebelah hilir. Pengembangan pertanian di daerah berlereng, apabila tidak disertai usaha konservasi yang memadai, akan menyebabkan terjadinya erosi dan sedimentasi pada dam / waduk. Demikian pula dengan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan yang dapat diakibatkan oleh pembangunan di bidang industri atau pertambangan. Tujuan yang lebih besar dari setiap kegiatan pembangunan dalam suatu DAS seharusnya sama, yaitu untuk menmberikan kontribusi pada: (1) pembangunan ekonomi nasional, (2) pembangunan daerah atau wilayah, (3) usaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan. Untuk menghindari atau mengurangi kemungknan timbulnya masalah, benturan atau persaingan antar kegiatan dalam suatu DAS, diperlukan suatu rencana pengembangan yang komprehensif dan terpadu. Betapa pun sukarnya penyusunan rencana ini, hanya dengan cara inilah tujuan kegiatan tersebut dapat dicapai, tanpa atau dengan benturan yang minimal. Di dalam perencanaan yang demikian, berbagai aspek yang mempengaruhi pengelolaan DAS seperti sifat tanah, karakteristik hidrologi DAS, potensi yang dapat dikembangkan guna memberikan kontribusi di bidang: pangan, industri , pertambangan, penyediaaan air untuk irigasi, industri dan air minum, maupun kemungkinan terjadinya banjir, erosi, sedimentasi dan lainnya, harus diperhitungkan. Demikian pula dengan faktor sosial ekonomi seperti kependudukan, tingkat pendapatan, pemasaran hasil, kelembagaan, pelayanan di bidang pendidikan dan sebagainya juga perlu diperhatikan. Perencanaan pengembangan DAS terpadu tersebut harus dilakukan secara interdisipliner sehingga semua stakeholders menyadari atau mengetahui apa yang harus dilakukan di setiap bagian di dalam DAS tersebut agar kelestarian sumber daya lahan dan air dapat terjamin. Berbagai model sudah tersedia dan dapat dipakai dalam membuat perencanaan terpadu tersebut. Setelah perencanaan secara menyeluruh dilakukan maka aktivitas pengembangan dapat dilakukan oleh setiap stakeholders sesuai bidang, sektor, atau profesinya.
Daftar Pustaka Badrudin M. 1978. Tingkat Erosi Beberapa Wilayah Sungai di ndonesia. Direktorat Penyediaan Masalah Air. Gill, N. 1979. Watershed Development with Special Reference to Soil and Water Conservation. FAO. Soil. Bull. No. 44. Rauschkolb, R.S. 1971. Land Degradation. FAO Soil Bull, No. 13
Sihite, J. and Sinukaban. 2004. Economic Valuation of Land Use Cange in Besai Sub Watershed Tulang Bawang Lampung. Proceed of International Seminar on “Toward Harmonization between Development and Environmental Conservation in Biological Production” 3 – 5 Dec 2004. Cilegon, Indonesia. Sinukaban, N. 1981. Erosion Selectivity as Affected by Tillage Planting System. Ph.D Thesis University of Winconsin, Madison, USA. Sinukaban, N. 1994. Integrated Land Managementfor Sustainable Agriculture Development in Indonesia. Contour Vol. VI no. 1. Sinukaban, N., H. Pawitan, S. Arsyad. J.L. Amstrong and MG Nethery, 1994. Effect of Soil Conservation Practices and Slope Lengths on Run Off, Soil Loss and Yield of Vegetables in West Java. Aust, J. Soil and Water Cons. 7(3): 25-29. Sinukaban, N., H. Pawitan, S. Arsyad. and J. Amstrong. 1998. Impact of soil and Water Conservation Practiceson Stream Flows in Citere Catchment, West Java, Indonesia. Toward Sustainable Land Use. Advances in Geoecology 31:1275-1280 Sudirman, N. Sinukaban, Suwardjo dan S. Arsyad. 1985. Pengaruh Tingkat Erosi dan Pengapurn terhadap Produktivitas Tanah. Pemberitaan Penelitian Tanah dan Pupuk (6)9-14. Swaify, El. S.A, S. Arsyad, dan P. Krisnalajati. 1983. Soil erosion by Water. Dalam Carpenter R.A. (Ed). 1983. Natural system for Development What Planners Need To Know, Mc, millan, Publ, Co:19-161 WASWC (World Association of soil dan eater Conservation). 1998. Wocat (World Overview of Conervation Approachs and Technologies). A Frame Work for the Evaluation of Soil and water Conservation. Lang Druck AG, Bern Switzerland. Sumber: Naik Sinukaban (2007). “Peranan Konservasi Tanah dan Air dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.” Dalam Fahmudin Agus et al (2007) (Penyunting). “Bunga Rampai Kon ser vasi T anah dan Ai r. J akarta: Pengur us Pusat M asyarakat Konser vasi T anah dan A ir I ndon esia 2004-2007.
Pembangunan Daerah Berbasis Strategi Pengelolaan DAS Oleh : NAIK SINUKABAN Sumber: http://muhtadi71.wordpress.com/2008/
Otonomi daerah (OTDA) yang secara universal dikenal sebagai desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (UU Otonomi Daerah,1999). Desentralisasi secara efektif dan menyeluruh telah dilaksanakan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 dengan dasar hukum pokok yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang tersebut desentralisasi menyangkut penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom yang berada pada tingkat di bawahnya. Namun prinsip desentralisasi bukan hanya mengenai penyerahan wewenang pemerintahan, tetapi yang lebih penting lagi adalah transfer proses pengambilan keputusan (transfer of decision-making process) dari otoritas pusat kepad a otoritas tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah (OTDA) yang luas dan utuh di Indonesia ditempatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan OTDA di propinsi merupakan otonom yang terbatas. Penerapan desentralisasi merupakan respon atas gagalnya sistem pembangunan nasional yang sentralistik dan keinginan berbagai daerah untuk mendapatkan manfaat dan rasa keadilan dalam alokasi hasil pengelolaan sumberdaya alam. Sistem sentralistik yang diterapkan di Indonesia selama masa orde baru telah berakhir dengan kondisi antiklimaks dari pelaksanaan pembangunan jangka panjang yang ditandai oleh terjadinya krisis ekonomi, sosial, dan politik. Era sentralisasi ekonomi dan pemerintahan yang diterapkan secara nasional oleh pemerintahan orde baru selama 32 tahun (1966-1998) telah banyak menguras sumberdaya alam (SDA) lokal dan mengalirkan keuntungan ekonomi yang diperoleh ke pusat pemerintahan dan bisnis di Jakarta sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial di daerah. Indikator hasil pengurasan SDA secara sentralistik di Indonesia ditunjukkan dengan terjadinya kesenjangan ekonomi antara daerah dan pusat, tingginya tingkat kemiskinan di daerah, kerusakan lingkungan hidup di daerah , dan lemahnya kelembagaan di daerah. Munculnya era reformasi menggantikan orde baru menguatkan tuntutan daerah untuk mendapatkan kewenangan yang luas dalam pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah secara berkeadilan. Pembangunan Dalam Era Otonomi Daerah
Desentralisasi mengasumsikan bahwa dengan semakin pendeknya rentang birokrasi, pembangunan dapat dijalankan lebih terfokus dan tepat sesuai dengan aspirasi dan perkembangan masyarakat serta dinamika pembangunan . Pelaksanaan OTDA dalam pembangunan daerah diharapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan fungsi dan peran kelembagaan (legislatif) di daerah. Desentralisasi sebagai instrumen kebijakan pembangunan merupakan kebalikan sistem sentralistik. Suatu alat atau instrumen bisa sesuai atau bisa pula tidak sesuai dalam penggunaanya untuk mencapai tujuan. Stockmayer (1999) menyatakan bahwa desentralisasi dapat lebih mendekatkan peranan (pelayanan) pemerintah terhadap masyarakat, terutama yang menyangkut efisiensi pelaksanaan pembangunan. Sesungguhnya desentralisasi menyangkut masalah ekonomi
secara keseluruhan, terutama yang menyangkut distribusi hasil pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yang lebih merata dan dinikmati lebih besar oleh masyarakat di daerah. Beberapa peran dan manfaat yang diharapkan dari penerapan desentralisasi antara lain adalah: (a) mempercepat terselenggaranya pelayanan publik dan pengadaan fasilitas kepada masyarakat, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, (b) alokasi dan distribusi hasil pemanfaatan sumberdaya alam lebih adil dan merata, (c) membuka peluang berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah yang lebih merata, (d) meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan dinamika masyarakat di daerah, dan (e) menempatkan posisi pengambil kebijakan lebih dekat dengan kepentingan masyarakat. Implementasi Otonomi Daerah Dalam Pembangunan
Namun dalam perkembangan pelaksanaan OTDA, telah teridentifikasi beberapa hal yang berpotensi menimbulkan masalah atau konflik antara lain : (a) adanya daerah miskin dan kaya sebagai konsekuensi tidak meratanya distribusi sumberdaya alam (SDA) dan kesenjangan tingkat kemampuan sumberdaya manusia, (b) adanya perbedaan kepentingan antar daerah dalam pemanfaatan SDA yang dapat memicu timbulnya konflik antar daerah otonom yang berdekatan, dan (c) keberhasilan pelaksanaan otonomi tidak diukur dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), sehingga OTDA mengeksploitasi SDA secara besar besaran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Daerah otonom dengan kewenangan yang diberikan sesungguhnya memiliki tanggung-jawab yang lebih besar dalam menjamin keberhasilan kinerja pembangunan di daerah. Kinerja pembangunan pada umumnya dipengaruhi oleh empat faktor penentu, yaitu sumberdaya alam (natural capital), sumberdaya manusia (human capital), sumberdaya buatan manusia (man made capital), dan kelembagaan formal maupun informal masyarakat (social capital) (Kartodihardjo, 1999). Oleh sebab itu pemahaman OTDA tidak boleh parsial, tetapi harus menyeluruh dan komprehensif di dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menjamin pemanfaatan sumberdaya alam secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kelestarian fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial budaya. Namun hal itu tidak terjadi diseluruh OTDA. Beberapa pemerintah daerah tidak memahami prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan OTDA sehingga mereka memprioritaskan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal utama untuk membiayai pembangunan daerah. Upaya eksploitasi SDA secara besar-besaran di beberapa daerah untuk mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) disinyalir telah meningkatkan laju kerusakan SDA. Banyak pelaku pembangunan di daerah mengejar PAD sebesar-besarnya sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan OTDA yang akhirnya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi pada daerah setempat (on-site effects) seperti longsor dan erosi tanah tetapi juga di luar daerah setempat (off-site effects) seperti banjir dan sedimentasi. Fenomena degradasi lingkungan seperti banjir, erosi, longsor, sedimentasi dimusim hujan serta kekeringan dimusim kemarau itu sudah terjadi dengan frekuensi yang semakin sering dan intensitas yang semakin parah.
Hal ini akan mengakibatkan produktivitas pertanian semakin menurun, biaya pengelolaan lingkungan semakin tinggi, dan petani miskin menjadi semakin miskin Pembangunan Daerah dan Pengelolaan DAS
Konsekuensi dari pelaksanaan OTDA juga berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Batas daerah otonom (Kabupaten/Kota/Propinsi) secara umum tidak berimpit dengan batas DAS. Suatu DAS dibatasi oleh topografi alami berupa punggung punggung bukit/gunung, dimana presipitasi yang jatuh di atasnya mengalir melalui titik keluar tertentu (outlet) yang akhirnya bermuara ke danau atau laut. Wilayah DAS terdiri dari komponen sumberdaya biotik, abiotik, dan lingkungan lainnya yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem. Suatu kegiatan dibagian hulu DAS akan berpengaruh pada daerah dibagian hilir. Dengan demikian DAS menjadi integrator beragam interaksi komponen ekosistem, sehingga batas DAS sering dijadikan patokan batas bioregion. Batas bioregion dalam pembagunan daerah menjadi sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan yang menjamin keseimbangan fungsi ekologis dan ekonomi. Sungai, pada umumnya berada di tengah DAS, sering dijadikan batas terluar dari batas administratif daerah otonom. Oleh karena itu batas DAS akan bersifat lintas lokal melampaui batas-batas kekuasaan politis dan administrasi, sehingga masalah DAS pada umumnya menyangkut beberapa kabupaten dalam satu atau lebih propinsi. Pengaturan dan pengelolaan SDA dalam DAS dirasakan semakin kompleks dalam era OTDA dan berpotensi menimbulkan konflik antar daerah otonom. Oleh karena itu strategi atau konsep pengelolaan DAS dalam era otonomi daerah sangat diperlukan untuk menghindari konflik dan degradasi SDA dan lingkungan. Masalah pengelolaan DAS dalam kaitannya dengan OTDA sebaiknya tidak diletakkan dalam perspektif perbedaan antara batas ekologis DAS dengan batas administrasi daerah otonom secara kaku. Oleh sebab itu DAS harus dipandang sebagai suatu kesatuan bio-region yang mungkin terdiri dari beberapa daerah otonom yang secara ekologis dan ekonomi saling berkaitan. Selanjutnya OTDA dijadikan alat untuk mencapai tujuan pemanfaatan potensi SDA berkelanjutan dan bukan merupakan tujuan. Pandangan ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang: bahwa pengelolaan sumberdaya alam yang beraneka ragam perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup. Wilayah DAS sebagai kesatuan bio-region harus dipahami secara holistik dan komprehensif oleh penyelenggara daerah otonom. Prinsip dasar dari DAS sebagai bio-region adalah keterkaitan berbagai komponen dalam DAS secara spasial (ruang), fungsional, dan temporal (waktu). Perubahan salah satu bagian dari bio-region atau DAS akan mempengaruhi bagian lainnya, sehingga dampak dari perubahan bagian bio-region atau DAS tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh bagian itu sendiri (on site) tetapi juga bagian luarnya (off site). Rusaknya hutan di
bagian hulu akan menimbulkan banjir, erosi, sedimentasi, dan penurunan kualitas air di bagian hilirnya. Ketidakpahaman atas implementasi prinsip keterkaitan SDA dalam bio-region atau DAS dapat menimbulkan konflik antar daerah/regional, terutama yang menyangkut alokasi dan distribusi sumberdaya. Semakin terbatas suatu SDA dibandingkan dengan permintaan masyarakat, maka kompetisi untuk memperoleh SDA tersebut semakin tinggi dan peluang terjadinya konflik makin besar. Hal ini jelas terlihat pada konflik pemanfaatan sumber daya air, hutan, dan lahan. Konflik yang terjadi dalam masyarakat selalu menimbulkan dampak negatif dalam pembangunan, dimana pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan menjadi tidak terjamin atau bahkan hancur. Oleh karena itu implementasi pengelolaan DAS dalam pelaksanaan OTDA tidak boleh mengandung potensi konflik antar wilayah. Strategi Pengelolaan DAS Lintas Daerah
Penggunaan SDA yang meliputi beberapa wilayah perlu diatur oleh strategi pengelolaan DAS secara terpadu, menyeluruh, fleksibel, efisien, dan berkeadilan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dari uraian diatas terlihat bahwa kapasitas untuk mengelola SDA atau DAS secara berkelanjutan masih sangat lemah . Untuk itu diperlukan kegiatan peningkatan kapasitas (Capacity building) yang sistematis secara terus menerus. Strategi yang dapat ditempuh dalam peningkatan kapasitas dan untuk menghindari terjadinya konflik antar-wilayah adalah : 1. Membangun kesepahaman dan kesepakatan antar daerah otonom dalam pengelolaan DAS lintas regional 2. Membangun sistem legislasi yang kuat 3. Meningkatkan peranan institusi (kelembagaan) dalam Pengelolaan DAS 4. Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan SDA Membangun Kesepahaman dan Kesepakatan Masing-masing daerah otonom perlu memahami mekanisme hidrologis yang berjalan secara alami dalam penggunaan SDA lintas regional. Mekanisme hidrologis menekankan adanya karakteristik ketergantungan/interdependensi (interdependency) antar spasial.Sebagai contoh terjadi penurunan penutupan lahan di bagian hulu DAS dapat mengakibatkan terjadinya banjir saat musim hujan di bagian hilir, dan meningkatnya buangan limbah di bagian hulu dapat menurunkan kualitas air aliran sungai di hilirnya.
Masalah ketidakmerataan dan ketidak efisienan penggunaan alokasi SDA yang mencakup kuantitas dan kualitasnya sering memicu timbulnya kon flik antar daerah. Daerah yang memiliki sumberdaya lebih dan cenderung menguasainya secara eksklusif akan mengancam daerah-daerah lainnya sepanjang DAS. Penguasaan secara eksklusif bersifat kaku akan memicu terjadinya inefisiensi sumberdaya dan meningkatkan biaya pemakaian sumberdaya serta memicu konflik. Beragam aktifitas pembangunan yang dilakukan sepanjang DAS selalu saling terkait, sehingga untuk menghindari terjadinya konflik dalam pemanfaatan SDA perlu dibangun kesepakatan antar daerah otonom. Dasar kesepakatan adalah komitmen bersama untuk membangun sistem
pengelolaan DAS yang berkelanjutan yang melandaskan setiap strategi pada upaya untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antara kepentingan ekonomi, ekologis, dan sosial budaya. Komitmen bersama antar daerah otonom adalah strategi awal yang perlu dilakukan untuk menyusun langkah-langkah pengelolaan DAS. Salah satu faktor dari ketidakberhasilan pengelolaan DAS selama ini adalah tidak dibangunnya komitmen bersama antar daerah secara baik. Wujud dari komitmen bersama adalah munculnya perhatian dan tanggung-jawab bersama terhadap kelestarian SDA pada setiap unit kegiatan pembangunan di daerah masing-masing. Proses untuk mencapai komitmen bersama dapat ditempuh dengan melakukan negosiasi politik antar daerah yang didasarkan pada adanya kepentingan bersama dalam memanfaatkan SDA, sehingga alokasi dan distribusi SDA dapat ditetapkan secara adil. Kerjasama antar daerah otonom dapat diwujudkan dengan membentuk Badan Kerjasama antar Daerah (Pasal 87 ayat 2, UU No. 22/1999). Keputusan bersama yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing. Jika Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan kerjasama antar daerah, maka kewenangan penyediaan pelayanan lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh Propinsi. Apabila kerjasama antar Propinsi diperlukan maka kerjasama tersebut harus dibawah koordinasi pemerintah pusat. Kewenan gan propinsi juga mencakup kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota karena dalam pelaksanaannya dapat merugikan Kabupaten/Kota masing-masing. Jika pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota dapat menimbulkan konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota, maka Kabupaten dan Kota dapat membuat kesepakatan agar kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Propinsi. Membangun Sistem Legislasi yang Kuat
Kebijakan publik dalam aspek pengelolaan sumberdaya alam akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan perilaku masyarakat (publik) apabila dikukuhkan oleh sistem legal (hukum) yang memadai. Legislasi dalam pengelolaan DAS sangat diperlukan terutama dalam merancang dan mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan DAS. Beberapa peran legislasi dalam menjamin pelaksanaan pengelolaan DAS yang baik adalah : Adanya Undang-undang, keputusan presiden, atau produk hukum lainnya yang dapat dijadikan dasar untuk membentuk institusi dan perangkat organisasi yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan pengelolaan DAS berkelanjutan. Untuk melegalisasi mandat yang diterima oleh institusi yang dibentuk dan menjamin sahnya alokasi anggaran rutin yang diberikan oleh pemerintah Untuk mengurangi aktivitas yang menimbulkan kerusakan lingkungan dalam DAS dan “memaksa” publik untuk mentaati prinsip-prinsip pengelolaan DAS berkelanjutan.Legislasi lingkungan dapat mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan alokasi dan pemanfaatan sumberdaya alam, seperti lahan, air, udara, mineral, hutan dan lanskap alam. Perilaku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam diberi pedoman agar tidak menimbulkan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan.Legislasi memberikan kekuatan (power) dan kewenangan (authorities) kepada pemerintah atau lembaga yang ditunjuk berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengaturan, penguasaan, pengusahaan, pemeliharaan, perlindungan, rehabilitasi, pemberian sanksi, penyelesaian konflik dan
sebagainya, dalam mengatur hubungan manusia dengan sumberdaya alam dan lingkungan untuk mewujudkan tujuan pengelolaan sumberdaya alam yang dikehendaki (sustainable natural resources development) Produk legal harus menempatkan prinsip keadilan dan kemanfaatan sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan DAS. Meningkatkan Peranan Institusi Pengelolaan DAS.
Institusi atau kelembagaan merupakan suatu sistem yang kompleks, rumit, dan abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan dan kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Institusi mengatur apa yang dilarang untuk dikerjakan oleh individu atau dalam kondisi bagaimana individu dapat mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, institusi adalah instrumen yang mengatur antar individu (Kartodihardjo, et.al, 2000). Institusi juga berarti seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat, di mana masyarakat tersebut telah mendefinisikan kesempatan-kesempatan yang tersedia, bentuk -bentuk aktifitas yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya, hak-hak istimewa yang telah diberikan, serta tanggung-jawab yang harus mereka lakukan. Hak-hak tersebut mengatur hubungan antar individu dan/atau kelompok yang terlibat dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya alam tertentu (Schmid, 1987 dalam Kartodihardjo, 2000). Di Amerika Serikat dikenal adanya riparian right dan appropriation-rights dalam pengelolaan sumberdaya air. Institusi sebagai modal dasar masyarakat (social capital) dapat dipandang seba gai aset produktif yang mendorong anggotanya untuk bekerjasama menurut aturan perilaku tertentu yang disetujui bersama untuk meningkatkan produktifitas anggotanya secara keseluruhan. Ikatan institusi masyarakat yang rusak secara langsung akan menurunkan produktifitas masyarakat dan menjadi faktor pendorong percepatan eksploitasi sumberdaya alam disekitarnya (Kartodihardjo, et. al, 2000). Perwujudan institusi masyarakat dapat diidentifikasi melalui sifat-sifat kepemilikan (property rights) sumberdaya, batas-batas kewenangan (jurisdiction boundary) masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya, dan aturan-aturan perwakilan (rules of representation) dalam memanfaatkan sumberdaya, apakah ditetapkan secara individu atau kelompok. Instansi pemerintah merupakan institusi formal yang menjadi agen pembangunan dan berperan sentral dalam menentukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Kinerja institusi sangat tergantung dari kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Penguatan institusi dalam pengelolaan DAS dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan pengelolaan DAS. Kondisi institusi yang kuat merupakan prasyarat penyelenggaraan pengelolaan DAS yang baik. Kinerja institusi pengelolaan DAS di Indonesia relatif tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, bahkan Thailand. Ketergantungan terhadap sumberdaya alam yang masih tinggi dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan merupakan indikator lemahnya institusi pengelolaan DAS di Indonesia. Institusi pengelolaan D AS yang ada di Indonesia belum memiliki peranan yang kuat terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam DAS. Pengembangan kelembagaan masih bersifat keproyekan, sehingga intervensi penguatan institusi hanya berjalan selama proyek masih ada.
Instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan DAS di Indonesia sebagai institusi formal cukup beragam. Kendala yang sering dihadapi antara lain adalah masalah koordinasi program; seringkali program yang sama atau mirip diusulkan oleh instansi yang berbeda. Duplikasi program akan menyebabkan ketidak efisienan anggaran berupa pemborosan dan markup, ketidaksinambungan pembinaan program, serta ketidakjelasan rentang kewenangan pengelolaan DAS. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengelolaan DAS di Indonesia belum menerapkan prinsip strategi satu perencanaan (one plan strategy) dengan baik, sehingga tingkat keberhasilan program pengelolaan DAS masih rendah. Prinsip one river, one plan belum di implementasikan secara menyeluruh. Meningkatkan Kualitas SDM
Kualitas sumberdaya manusia untuk pengelolaan SDA secara umum masih rendah dan terdapat kesenjangan diseluruh daerah otonom. Kemampuan petani, perencana pengelolaan DAS, pejabat yang melaksanakan pengelolaan DAS masih sangat rendah untuk mengelola SDA secara berkelanjutan dan menerapkan prinsip one river one plan. Petani tidak mempunyai cukup pengetahuan tentang tindakan tepat apa yang harus dia lakukan didalam usahataninya agar tidak terjadi degradasi lahan yang dapat menurunkan produktivitas lahannya. Penyuluh pertanianpun tidak dibekali pengetahuan dan pedoman yang memadai untuk membimbing petani dalam memilih dan menerapkan agroteknologi atau teknik-teknik konservasi yang memadai. Pejabat yang berwewenang menentukan kebijakan pun tidak punya pemikiran dan konsep yang menyeluruh (holistic) untuk mengelola SDA secara berkelanjutan dalam suatu DAS. Pejabat didaerah hilir hanya mau mempertimbangkan teknologi yang diperlukan untuk mencegah banjir didaerahnya, walaupun ada teknologi pencegahan banjir yang lebih efektif dan berkelanjutan melalui pengelolaan DAS dibagian hulu/ diluar daerahnya. Padahal kalau teknologi pengelolaan DAS yang dilaksanakan dibagian hulu, maka selain banjir dapat dicegah/ dikurangi, kekeringan dimusim kemaraupun dapat diatasi. Oleh sebab itu diperlukan program pelatihan yang sistematis secara terus menerus untuk meningkatkan kapasitas individu/ SDM dalam pengelolaan SDA agar prinsip pembangunan berkelanjutan terlaksana diseluruh DAS dan daerah otonom. Kesimpulan
Pelaksanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah berpengaruh terhadap pengelolaan DAS. Karakteristik SDA yang bersifat lintas daerah /lokal melewati batas kekuasaan politis dan administratif berpotensi menimbulkan konflik antar daerah otonom. Potensi konflik an tar daerah banyak terkait dengan alokasi dan penggunaan SDA yang men yangkut aspek ketidakluwesan (inflexible), ketidakefisienan (inefficient), ketidakadilan (inequitable). Disamping itu persepsi keberhasilan suatu daerah otonom adalah jumlah PAD mengakibatkan terjadinya pemanfaatan SDA secara berlebihan yang akhirnya menimbulkan degradasi SDA yang ditandai oleh banjir, longsor, sedimentasi dan kekeringan yang semakin sering dan parah.
Strategi pengelolaan DAS dalam era otonomi daerah harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas (capacity building) daerah yang meliputi : (a) membangun kesepahaman dan kesepakatan antar daerah otonom dalam pengelolaan SDA; (b) membangun sistem legislasi yang kuat; dan (c) meningkatkan peranan institusi (kelembagaan) dalam pengelolaan SDA dan (d) meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan (training). DAFTAR PUSTAKA
Kartodihardjo, H. 1999. Analisis Kelembagaan Pengelolaan D aerah Aliran Sungai : Konsep, Paradox, dan Masalah, serta Upaya Peningkatan Kinerja. Makalah Lokakarya Nasional Kebijaksanaan Pengelolaan DAS. Sekretariat Tim Pengendali Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Pusat. Bogor, 18 Februari 1999. Kartodihardjo, H, K. Murtilaksono, H.S. Pasaribu, U. Sudadi, dan N. Nuryantono. 2000. Kajian Institusi Pengelolaan DAS dan Konservasi Tanah. K3SB Bogor. UU Otonomi Daerah, 1999. Undang-undang Otonomi Daerah UU No. 22. 1999 tentang Pemerintah Daerah; UU No 25 Thn. 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; UU No 28 Thn 1999, tentang penyelenggara yang bersih dan bebas dari KKN. Stockmayer, A. 1999. Decentralization : Global Fad or Recipe for Sustainable Local Development Agriculture + Development Vol (6) : 1
SISTEM EKOLOGI DAN MANAJEMEN DAERAH ALIRAN SUNGAI Tejowulan, R.S. dan Suwardji Pusat Pengkajian Lahan Kering dan Rehabilitasi Lahan (P2LKRL), Fakultas Pertanian Universitas Mataram ABSTRAK
Daerah Aliran Sungai atau DAS adalah hamparan pada permukaan bumi yang dibatasi oleh punggungan perbukitan atau pegunungan di hulu sungai ke arah lembah di hilir. DAS oleh karenanya merupakan satu kesatuan sumberdaya darat tempat manusia beraktivitas untuk mendapatkan manfaat darinya. Agar manfaat DAS dapat diperoleh secara optimal dan berkelanjutan maka pengelolaan DAS harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Makalah ini secara singkat menyajikan pokok-pokok pikiran tentang sistim ekologi dan filosofi DAS untuk mencapai pengelolaan DAS yang berkelanjutan dan menguntungkan. PENDAHULUAN
Pengertian daerah aliran sungai (DAS) adalah keseluruhan daerah kuasa (regime) sungai yang menjadi alur pengatus (drainage) utama. Pengertian DAS sepadan dengan istilah dalam bahasa inggris drainage basin, drainage area, atau river basin. Sehingga batas DAS merupakan garis bayangan sepanjang punggung pegunungan atau tebing/bukit yang memisahkan sistim aliran yang satu dari yang lainnya. Dari pengertian ini suatu DAS terdiri atas dua bagian utama daerah tadah (catchment area) yang membentuk daerah hulu dan daerah penyaluran air yang berada di bawah daerah tadah. Dalam pengelolaannya, DAS hendaknya dipandang sebagai suatu kesatuan sumberdaya darat. Sehingga pengelolaan DAS yang bijak hendaklah didasarkan pada hubungan antara kebutuhan manusia dan ketersediaan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Pengelolan sumberdaya biasanya sudah menjadi keharusan manakala sumberdaya tersebut tidak lagi mencukupi kebutuhan manusia maupun ketersediaannya melimpah. Pada kondisi dimana sumberdaya tidak mencukupi kebutuhan manusia pengelolaan DAS dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat sebaik-baiknya dari segi ukuran fisik, teknik, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan-kemantapan nasional. Sedangkan pada kondisi dimana sumberdaya DAS melimpah, pengelolaan dimaksudkan untuk mencegah pemborosan. Dalam makalah ini akan dibahas (1) Pengertian DAS dan DAS sebagai Sistem Ekologi, (2) Hakekat DAS sebagai dasar dalam pengelolaannya, (3) Hakekat DAS sebagai dasar dalam pengelolaannya, (4) Dasar-dasar pengelolaan DAS, dan (5) Data dasar yang diperlukan untuk merencanakan pengelolaan DAS. PENGERTIAN DAS DAN DAS SEBAGAI SISTIM EKOLOGI
Banyak definisi tentang sumberdaya (resource) seperti obtainable reserve supply of desirable thing (suatu persediaan barang yang diperlukan, berupa suatu cadangan yang dapat diperoleh) (Menard,1974). Pengetian sumberdaya selalu menyangkut manusia dan kebutuhannya serta usaha atau biaya untuk memperolehnya. Oleh karena berkaitan dengan kebutuhan manusia, maka sumberdaya mempunyai arti nisbi (relative). Atas dasar kehadirannya, sumberdaya dapat dipilahkan ke dalam dua kelompok (1) sumberdaya alam dan (2) sumberdaya buatan manusia. Ada juga yang menggolongkan sumberdaya atas dasar kemantapannya terhadap kegiatan manusia : (1) sumberdaya yang sangat mantap, (2) sumberdaya yang cukup mantap dan (3) sumberdaya yang tidak mantap. Suatu sumberdaya tertentu dapat mempunyai nilai kemantapan beragam, tergantung dari gatranya yang diperhatikan. Misalnya, tanah sebagai tubuh alam mempuyai nilai kemantapan daripada kesuburannya. Mutu air jauh lebih mudah goyah daripada jumlahnya. Manusia secara jelas tidak dapat mengubah volume udara dalam atmosfer akan tetapi dia secara nisbi mudah mencemarkannya. Selain itu, ada yang menggolongkan sumberdaya atas kemampuannya untuk memperbaiki diri (self restoring). Dalam hal ini sumberdaya dibagi ke dalam dua kategori: (1) terbarukan (renewable), seperti udara, air tanah, hutan dan ikan. Memang ditinjau secara local atau setempat, air tanah, hutan, dan ikan dapat menyusut atau habis. Akan tetapi secara keseluruhan,
mereka itu tidak akan habis selama faktor-faktor pembentuknya masih tetap berfungsi. Bahkan yang habis di suatu tempat akan dapat timbul kembali jika diberi kesempatan cukup. (2) Takterbarukan (non-renewable), seperti minyak bumi, panas dan cebakan mineral. DAS merupakan gabungan sejumlah sumberdaya darat, yang saling berkaitan dalam suatu hubungan interaksi atau saling tukar (interchange). DAS dapat disebut suatu sistem dan tiap-tiap sumberdaya penyusunnya menjadi anak-sistemnya (subsystem) atau anasirnya (component). Kalau kita menerima DAS sebagai suatu sistem maka ini berarti, bahwa sifat dan kelakuan DAS ditentukan bersama oleh sifat dan kelakuan semua anasirnya secara terpadu (integrated). Arti “terpadu” di sini ialah bahwa keadaan suatu anasir ditentukan oleh dan menentukan keadaan anasir-anasir yang lain. Yang dinamakan “sistem” ialah suatu perangkat rumit yang terdiri atas anasir -anasir yang saling berhubungan di dalam suatu kerangka otonom, sehingga berkelakuan sebagai suatu keseluruhan dalam menghadapi dan menanggapi rangsangan pada bagian manapun (Dent dkk. 1979; Spedding, 1979). Disamping memiliki ciri penting berupa “organisasi dalam“ (internal organization), atau disebut pula dengan “struktur fungsi“ (fungtional structure), suatu sistem dipisahkan “batas system“ dari sistem yang lain. Batas ini memisahkan sistem dari lingkungannya, atau memisahkan sistem yang satu dari yang lain. “Lingkungan” ialah keseluruhan keadaan dan pengaruh luar (external), yang berdaya (affect) batas hidup, perkembngan dan ketahanan hidup (survival) suatu sistem (De Santo,1978). Anasir-anasir DAS ialah iklim hayati (bioclimate), relief, geologi, atau sumberdaya mineral, tanah, air (air permukaan dan air tanah), tetumbuhan (flora), hewan (fauna), manusia dan berbagai sumberdaya budaya seperti sawah, ladang, kebun, hutan kemasyarakatan (HKm), dan sebagainya. Berbagai anasir-anasir DAS yang telah disebutkan di atas sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam sistim DAS. Sebagai contoh, relief dapat mempengaruhi distribusi lengas tanah dan lama penyinaran matahari. Tanah dan relief mempengaruhi keadaan hidrologi permukaan, keadaan vegetasi dan keadaan sumberdaya budaya. Iklim ikut mengendalikan keadaan vegetasi dan sumberdaya budaya. DAS merupakan sumberdaya darat yang sangat komplek dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai peruntukan. Setiap anasir dalam DAS memerlukan cara penanganan yang berbeda-beda tergantung pada watak, kelakuan dan kegunaan masing-masing. Sebagai contoh, ketrampilan dan pengetahuan anasir manusia dapat menyuburkan tanah yang tadinya gersang. Namun karena berlainan kepentingan, maka dapat terjadi bahwa suatu tindakan yang baik untuk suatu anasir DAS tertentu justru akan merugikan jika diterapkan pada anasir DAS yang lain. Sebagai contoh, penanaman jalur hijau untuk melindungi tebing aliran terhadap pengikisan atau longsoran, dapat mendatangkan kerugian atas pengawetan sumberdaya air karena meningkatkan transpirasi yang membuang sebagian air yang dialirkan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pemanfaatan DAS harus bersifat komprehensif, yang lebih mementingkan pengoptimuman kombinasi keluaran (optimization of the combined output) dari pada pemaksimuman salah satu keluaran saja. DAS yang mempunyai gatra ruang (space) atau luas (size), bentuk (form), ketercapaian (accessibility) dan keterlintasan (trafficability). Gatra-gatra ini menyangkut nilai ekonomi
penggunaan DAS, karena menentukan tingkat peluang berusaha dalam DAS, nilai hasil usaha dan kedudukan nisbi DAS selaku sumberdaya dibanding dengan DAS yang lain. Gatra-gatra ruang, bentuk, ketercapaian dan keterlintasan bersama-sama dengan harkat anasir-anasir DAS yang telah disebutkan di atas, menentukan kedudukan DAS dalam urutan prioritas pengembangan,. Keunikan dan keberagaman DAS menimbulkan berbagai pertimbangan dalam penggunaan alternatif menurut kepentingan yang berubah sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan keinginan. Macam dan jumlah kebutuhan serta keinginan merupakan fungsi waktu dan tempat. Maka dari itu pengertian tentang makna waktu dan tempat sangat menentukan ketepatan perencanaan tataguna DAS. Tanpa perencanaan tataguna yang memadai, penggunaan DAS dapat menjurus ke arah persaingan antar berbagai kepentingan, yang akhirnya hanya akan saling merugikan, dan pada gilirannya akan menimbulkan degradasi sumberdaya DAS yang tidak terkendalikan. HAKEKAT DAS SEBAGAI DASAR DALAM PENGELOLAANNYA
Pada dasarnya DAS merupakan satu kesatuan hidrologi. DAS penampung air, mendistribusikan air yang tertampung lewat suatu sistem saluran dari hulu ke hilir, dan berakhir di suatu tubuh air berupa danau atau laut. Barsama dengan atmosfir dan laut (atau danau), DAS menjadi tempat kelangsungan daur hidrologi. Hubungan hidrologi antara atmosfir dan tubuh air bumi dapat berjalan secara langsung, atau lewat peranan DAS. Terjadi pula hubungan hidrologi lansung antara DAS dan atmosfir. Hubungan hidrologi segitiga antara atmosfir, DAS dan tubuh air bumi (laut) disajikan pada Gambar 1. Bagan ini memperlihatkan peranan DAS sebagai penghubung dua waduk air alam utama, yaitu atmosfir dan laut. Ini menjadi dasar pertama dalam pengelolaan DAS. Selaku suatu wilayah kegiatan pendauran air maka DAS merupakan suatu satuan fisik yang cocok bagi penelaahan proses-proses yang menentukan pembentukan bentang lahan (landscape) khas di berbagai wilayah bumi. Proses-proses yang berlangsung di dalam DAS dapat dikaji berdasar pertukaran bahan dan energi (Leopold dkk, 1964). Hal ini menjadi dasar kedua dalam pengelolaan DAS. Gambar 2 merupakan acuan DAS sebagai suatu system yang bertopang pada proses pertukaran bahan dan energi.
Setiap DAS cenderung memperluas diri, baik dengan jalan erosi mundur dan/atau menyamping di daerah hulu, maupun dengan jalan pengendapan di daerah hilir, termasuk pembentukan jalur berkelok (meander) di dataran pantai dan pembentukan delta di depan kuala. Dilihat dari segi ini maka DAS merupakan suatu satuan geomorfologi yang bersifat sangat dinamik, dibentuk oleh proses- proses fluvial dan memperoleh corak dan cirinya dari paduan dua proses yang saling berlawanan. Proses yang satu ialah degradasi (penurunan) di daerah hulu dan proses yang lain ialah agradasi (peningkatan) di daerah hilir. Dengan demikian ada proses perpindahan material dari hulu ke hilir. Salah satu hasil morfogenesa penting semacam ini adalah pembentukan bentang tanah atau pola agihan tanah yang khas di tiap-tiap DAS. Keadaan ini merupakan dasar ketiga dalam pengelolaan DAS. Di depan telah diuraikan tentang berbagai gatra dan keaneka ragaman pemanfaatan DAS. Hal ini merupakan dasar keempat dalam pengelolaan DAS. Dari dasar pengelolaan pertama dan kedua mengandung suatu pengertian penting, bahwa DAS merupakan suatu sistem yang terbuka (open system). Hal ini dapat dilihat dari berfungsinya interaksi luar (functioning of external interactions), yang menurut De Santo (1978) merupakan kategori kedua yang membentuk hakekat kehadiran suatu sistem. Dasar pengelolaan kedua, ketiga dan keempat menunjuk kepada suatu pengertian penting berikutnya, bahwa DAS merupakan suatu sistem peubah energi (energy transformer). Hal ini dapat dipandang adanya interaksi berfungsinya faktor-faktor internal (functioning of internal interactions). Yang menurut De Santo (1978) merupakan kategori pertama yang membentuk hakekat kehadiran suatu sistem. DASAR-DASAR PENGELOLAAN DAS
Pengelolaan DAS biasanya mengacu pada pengelolaan dua anasirnya (component) yang dianggap terpenting, yaitu sumberdaya tanah dan air. Adapun anasir yang lain, seperti iklim, vegetasi, relief dan manusia, diperlukan sebagai faktor-faktor dalam pengelolaan. Maksud pengelolaan DAS ialah mendapatkan manfaat lengkap yang sebaik-baiknya dari DAS sesuai dengan kemampuanya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dan yang berkembang menurut waktu. Dalam ungkapan “sesuai dengan kemampuannya” tersirat pengertian selaras dan lestari. Ungkapan “manfaat lengkap” dan “kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dan yang berkembang menurut waktu” mengisyaratkan bahwa (1) hasil keluaran DAS tidak boleh hanya bermacam tunggal, akan tetapi harus terdiri atas berbagai hasil keluaran yang berkombinasi secara optimum, dan (2) rencana pengelolaan harus bersifat lentur (flexible) yang berisi sejumlah alternatif. Untuk mengarahkan pengelolaan, diperlukan tiga unsur pengarah. Yang pertama diperlukan ialah variable-variabel keputusan (decision variables), yang menjadi sumber pembuatan alternatif. Yang kedua diperlukan ialah maksud dan tujuan (objectives), ini dapat sebuah atau lebih. Yang ketiga ialah kendala (constraint), yang membatasi gerak variabel-variabel keputusan dalam membuat alternatif-alternatif untuk mencapai maksud dan tujuan yang ditetapkan. Khusus mengenai pengelolaan DAS, yang dapat dipakai sebagai variebel-variabel keputusan ialah (1) keempat dasar untuk pengelolaan DAS yang telah disebutkan terdahulu (DAS selaku penghubung dua waduk air alam utama, kehadiran DAS didukung oleh kegiatan pertukaran bahan dan energi, DAS berkembang melalui proses perubahan dalam dan DAS bergatra ganda yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai peruntukan), (2) pemanfaatan DAS harus dapat menimbulkan pemerataan manfaat antara daerah hulu dan hilir, dan (3) pengembangan DAS harus dapat memberikan sumbangan bagi kepentingan regional dan atau nasional. Maksud atau tujuan pengelolaan DAS telah disebutkan di atas. Yang dapat ditunjuk sebagai kendala terhadap perkembangan DAS ialah iklim, relief, tanah, air, sumberdaya mineral, vegetasi, beberapa gatra tertentu manusia, ruang/luas, bentuk, ketercapaian dan keterlindasan. Pendek kata semua anasir DAS yang dikenai atau terlibat dalam pengelolaan. Dalam rencana pengelolaannya, DAS dibagi menjadi dua satuan pengelolaan. Satuan pengelolaan hulu mencakup seluruh daerah tadah atau daerah kepala sungai. Satuan pengelolaan hilir mencakup seluruh daerah penyaluran air atau daerah bawahan. Oleh Ray dan Arora (1973) istilah “watershed” digunakan secara terbatas untuk menamai daerah tadah, sedang daerah bawahan mereka namakan dengan istilah “commanded area”. Yang dinamakan “commended area” ialah daerah-daerah yang secara potensial berpengairan. Di DAS yang dapat dibangun suatu bendungan atau waduk maka seluruh daerah yang terkuasai oleh bangunan tersebut (daerah yang terletak dibawah garis tinggi pintu bendungan atau waduk) merupakan “commended area”. Pengelolaan daerah tadah ditujukan untuk mencapai hal-hal berikut ini (Roy &Arora, 1973): (1) Pengendalian aliran permukaan tanah (excess) yang merusak, sebagai usaha mengendalikan banjir, (2) Memperlancar infiltrasi air kedalam tanah. (3) Mengusahakan pemanfaatan aliran permukaan untuk maksud-maksud yang berguna, (4) Mengusahakan semua sumberdaya tanah dan air untuk memaksimumkan produksi.
Faktor-faktor yang berdaya (affect) atas program pengelolaan daerah tadahan atau DAS hulu ialah (Roy & Arora, 1973): (1) Bentuk dan luas daerah tadahan, (2) Lereng dan timbulan makro (3) Keadaan tanah, termasuk fisiografi dan hidrologi tanah, (4) Intensitas, jangka waktu dan agihan curah hujan (5) Rupa dan mutu vegetasi penutup, (6) Penggunaan lahan terkini. Tujuan pengelolaan DAS hilir dapat diringkas sebagai berikut: (1) Mencegah atau mengendalikan banjir dan sedimentasi yang merugikan, sehingga tidak merusak dan menurunkan kemampuan lahan.(2) Memperbaiki pengatusan (drainage) lahan untuk meningkatkan kemampuannya. (3) Meningkatkan dayaguna air dari sumber-sumber air tersediakan. (4) Meliorasi tanah, termasuk memperbaiki daya tanggap tanah terhadap pengairan, dan kalau perlu juga reklamasi tanah atas tanah-tanah garaman, alkali, sulfat masam, gambut tebal, dan mineral mentah. Faktor-faktor pokok yang berdaya atas program pengelolaan daerah hilir ialah: (1) Bentuk daerah hilir dan perbandingan luasnya dengan luas daerah tadahan.(2) Perbedaan landaian (gradient) lereng umum daerah hilir terhadap landaian lereng umum daerah tadahan. (3) Timbulan makro, ketinggian muka lahan pukul rata, jeluk (depth) pukul rata air tanah, dan keadaan tanah. (4) Intensitas, jangka waktu dan agihan curah hujan.(5) Rupa dan vegetasi penutup. (6) Penggunaan lahan kini. Perlakuan terhadap DAS hulu merupakan bagian terpenting dari keseluruhan pengelolaan DAS, karena hal itu akan menentukan keuntungan yang dapat diperoleh, atau kesempatan yang terbuka, dalam pengelolaan DAS hilir. Pengelolaan DAS hilir menentukan seberapa besar keuntungan yang secara potensial dapat diperoleh karena pengelolaan DAS hulu benar-benar terwujudkan. Dengan kata lain, pengelolaan DAS hilir bertujuan meningkatkan daya tanggapnya terhadap dampak pengelolaan DAS hulu. Hubungan ini dapat digambarkan pada Gambar 3. Dari bagian ini tampak, bahwa pengelolaan DAS hulu bertujuan rangkap: (1) meningkatkan harkatnya sebagai lahan usaha dan atau lahan permukiman, dan (2) memperbaiki dampaknya atas DAS hilir untuk memperluas peluang memperbaiki keadaan DAS hilir. Pengelolaan DAS hilir berperanan melipatkan pengaruh perbaikan yang telah dicapai di DAS hulu. Menurut pandangan ekologi maka daerah hulu dikelola sebagai daerah penyumbang (donor) bahan dan energi, atau boleh juga disebut sebagai lingkungan pengendali (conditioning environtment). Sementara itu, daerah hilir merupakan daerah penerima (acceptor) bahan dan energi, atau lingkungan konsumsi atau lingkungan yang dikendalikan (commanded environment). Dengan demikian pengelolaan DAS harus bersifat menyeluruh dan dapat memadukan bagian hulu dan hilir menjadi satu sistem.
DATA DASAR YANG DIPERLUKAN DALAM PENGELOLAAN DAS
Penanganan sumberdaya untuk pemanfaatannya memerlukan data dasar sebagai pangkal otak. Demikian pula halnya dengan pengelolaan DAS. Data dasar (baseline data) ialah sekumpulan keterangan hakiki tentang suatu masalah (matter) yang relevan dengan watak (nature) masalah itu. Data itu dapat berupa ciri (characteristic) atau terukur (measureable). Mutu tidak dapat diamati atau diukur secara langsung, karena ditentukan oleh saling tindak sejumlah sifat, dan hanya dapat diketahui, dirasakan atau dinilai dari akibat atau perwujudan (manifestation) yang ditimbulkan. Yang dimaksud dengan akibat atau perwujudan ialah tindakannya dalam mempengaruhi kecocokan sumberdaya (DAS, lahan) bagi suatu penggunaan tertentu. Taraf kepentingan nisbi tiap sifat yang menentukan suatu mutu tertentu, bergantung pada keadaan lingkungan (Brinkman dan Smyth, 1973). Misalnya, erodibilitas tanah sebagai mutu ditentukan bersama oleh faktor-faktor kemiringan dan panjang lereng, permeabilitas tanah, dan kemantapan struktur tanah. Taraf kepentingan nisbi permeabilitas tanah menjadi menonjol dalam lingkungan iklim basah. Dalam lingkungan iklim kering, yang mana erosi angin menjadi bentuk erosi pokok, tinggal kemantapan struktur tanahlah yang menjadi faktor yang menonjol. Erosivitas hujan bersama dengan erodibilitas tanah menentukan mutu lahan yang disebut kerentanan lahan terhadap erosi air. Macam mutu yang lain antara lain kesuburan tanah, iklim, kebersihan air, keterlindasan (trafficability), dan keramah tamahan penduduk. Mutu dapat diharkatkan dengan sebutan (buruk, sedang, baik) atau dengan nilai tertentu (scoring). Data dasar untuk pengelolaan DAS terdiri atas ciri dan mutu semua anasir atau gatra DAS yang penting dalam menentukan kemampuan (capability) DAS. Macam data yang sekurangkurangnya harus dikumpulkan ialah: 1. Neraca air makro (menurut iklim) dan neraca mikro (atau neraca lengas tanah menurut hidrologi lahan).
2. Erosivitas hujan dan erodibilitas tanah, untuk daerah-daerah beriklim kering, erosivitas hujan diganti dengan erosivitas angin. 3. Keadaan iklim hayati, yang mencakup agihannya menurut tinggi tempat dan kedudukan topografi. 4. Proses fluvial dalam geomorfologi (erosi, sedimentasi, hidrolika sungai, pembentukan delta, dataran banjir, dataran interfluvial, dataran estuarin, bentukan morfologi destruktif, seperti lembah, peneplain, morfologi karst, dsb). 5. Kemampuan lahan untuk pertanian, baik produktivitas maupun potensialitasnya. 6. Tataguna lahan kini dan produktivitasnya, termasuk tataguna sumberdaya air kini. 7. Ketercapaian wilayah dan keterlintasan. 8. Kerapatan dan distribusi penduduk, laju pertambahan penduduk, mata pencaharian, kemampuan usaha, tingkat pendapatan dan kekayaan keluarga, tingkat kesehatan, dan mobilitas penduduk. 9. Rata-rata dan distribusi luas lahan milik atau garapan dan tingkat penerapan teknologi. Dari analisa dan penilaian data dasar akan diperoleh pengetahuan, kesimpulan atau petunjuk tentang : 1. Tingkat peluang dan prospek pengembangan. 2. Beberapa alternatif arah dan bentuk pengembangan, termasuk pertimbangan kerjasama dengan DAS tetangga dengan maksud saling mengisi. 3. Macam dan jumlah masukan yang diperlukan. 4. Prioritas penanganan segi-segi persoalan, baik untuk menyiapkan keadaan dan suasana yang serasi bagi memulakan (start) pembangunan yang sebenarnya, maupun untuk pentahapan pembangunan secara bernalar menurut tempat dan waktu. Dari macam ragam data dasar yang diperlukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan DAS harus dikerjakan secara multidisiplin. Yang diartikan dengan multidisiplin ialah suatu titik tolak pandangan atau sikap, atau kerangka pendekatan, yang memadukan berbagai bidang pengetahuan yang relevan dengan watak dan kela kuan masalah, menjadi satu sistem analitik. Agar supaya sistem analitik ini dapat berfungsi efektif, tiap-tiap bidan g pengetahuan yang menjadi unsur-unsurnya diberi kedudukan tertentu di dalam kerangka kerja. Unsur-unsur tersebut dapat diurutkan pada garis gerak analisa sesuai dengan pertimbangan hirarki tertentu. Dengan jalan ini suatu unsur memperoleh masukan dari unsur lain yang berkedudukan hirarki lebih tinggi dan pada gilirannya, unsur yang tersebut pertama tadi memberikan masukan kepada unsur berikutnya yang berkedudukan hirarki lebih rendah. Sistem analitik seperti ini mempunyai struktur bertingkat. Biasanya pengumpulan data dasar dan analisa kualitatif fisik berada pada tingkat atas (langkah kerja p ertama), dan memberikan masukan kepada analisa sosial-ekonomi dan pengharkatan kuantitatif yang berada pada tingkat bawah (langkah kerja kedua). Maka system analisa seperti ini disebut pula “pendekatan bertingkat dua”. Dapat pula analisa semua gatra dikerjakan secara berdampingan (hirarki tunggal), dan sistemnya dinamakan “pendekatan sejajar” (ILRI, 1977). Kedua macam pendekatan itu masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pendekatan bertingkat atau bertahap bersifat lebih terarah, memiliki urutan kegiatan yang jelas
tanpa langkah-langkah yang saling berhimpitan. Dengan demikian ia bersifat lebih fleksibel dalam hal penganggaran penghasilan kegiatan survai dan pengumpulan data pada hal-hal yang langsung diperlukan untuk analisa dan pengharkatan. Penghampiran sejajar sering menghambat analisa tuntas mengenai ke mampuan menyeluruh (ultimate capability) suatu sumberdaya, karena terjerat dalam pertimbangan sosial-ekonomi yang membuat batasan tempat dan waktu. Dengan demikian prospek mutlak suatu sumberdaya tidak terungkapkan. Untuk keperluan pengharkatan lahan, FAO dan International Institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI), memilih pendekatan bertahap (ILRI, 1977 ). Penulis juga memperoleh pengalaman yang memuaskan dalam menerapkan penghampiran bertahap ini. Bidang sosial-ekonomi boleh saja ditangani pada tahap pertama kegiatan bersama-sama dengan bidang fisik, asal saja terbatas pada pengumpulan data dasar. Dalam menghubungkan asas kepaduan disiplin dengan pengelolaan DAS, Martin (1970) dalam kata pengantarnya untuk S ymposium on The Interdisciplinary Aspects of Watershed Management di Montana State University mengemukakan bahwa “…professional from the many different disciplines will … work in concert to bring about total w atershed managenent”. PENUTUP
Maksud pengelolaan DAS adalah untuk mendapatkan manfaat lengkap yang sebaik-baiknya dari DAS sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dan yang berkembang menurut waktu. Mengingat bahwa DAS merupakan suatu system yang terbentuk dari gabungan sumberdaya yang saling berkaitan dan berinteraksi, maka dalam pengelolaannya harus memperhatikan semua anasir-anasir penyusunnya. Karena DAS merupakan sumberdaya darat yang sangat komplek maka pemanfaatan DAS harus bersifat komprehensif yang lebih mementingkan pengoptimuman kombinasi keluaran daripada pemaksimuman salah satu keluaran saja. Oleh karena itu, pengelolaan DAS harus dilaksanakan secara terpadu, terencana, dan berkesinambungan guna mendapatkan manfaat sebaik-baiknya. Dengan memahami DAS sebagai suatu system ekologi, diharapkan pengelolaan DAS akan dapat lebih terarah, bermanfaat, dan berkelanjutan. DAFTAR PUSTAKA
Brinkman, R. dan Smith, A.J. (1979). Land evaluation for rural purpose. ILRI Publ. No. 17. Wageningen. Dawes, J.H. (1970). Influence of soil on water yield. Proc. Symp. Interdisc. Aspects Watershed Management. Mon. State University. Dent, J.B., Blackie, M.J. & Harrison, S.R.(1979). S ystem simulation in agriculture. Appl. Sci. Publ. Ltd. London. De Santo. R.S. (1978). Concept of applied ecology. Springer-Verlag, New York. ILRI. (1977). Framework for land evaluation. Inter. Land R ecl. Improv. Wageningen
Leopold, L.B., Wolman, MG. Dan Miller, J.P. (1964). Fluvial processes in geomorphology. WH. Freeman and Co. San Fransisco. Martin, G.L. 1970. Introduction. Proc. Symp. Interdisc. Ascept Watershed Man. Mon. State Univ. h. 1-2. Amer. Soc. Civ. E. New York. Meinzer, O.E. 1942. Ground Water. Dalam: Meinzer, O.E., Editor, Hydrology. Ch. XA. Dover Publ. Inc. New York. Menard, H.W. 1974. Geology. resources, and society. W. H. Freeman and Co. San Francisco. Michigan State Univ. 1976. Design and management of rural ecosystems. ASRA Information Resosurces, National Science Foundation. Wasington, D. C. Morgan, R. P. C. 1979. Soil erosion. Logman. London. Nelson, A. & Nelson, K. D. 1973. Dictionary of water and water engineering Butterwarths & Co, Ltd. London. Notohadiprawiro, T. 1977. Suatu cara pengharkatan cepat tapak darat (land site) bagipendirian pemukiman baru. Kongres Nasional Ilmu Tanah II. Himpunan Ilmu Tanah Indonesia. Yogyakarta. _______________ 1980. Penghijauan : kontroversi yang berkepanjan gan. Seminar Penghijauan P. I. P. R. / R. S. D. C. Yogyakarta. ___________, & Drajad, M. 1980. Rancangan klasifikasi kemampuan lahan untuk pe rmukiman ketanian. Rancangan pertama. Dep. I. Tanah. Fak. Pert. UGM. Belum diterbitkan. ___________, Sukodarmodjo, S., & Drajad, M. 1980. Beberapa fakta dan a ngka tentang lingkungan fisik waduk Wonogiri dan kepentingannya sebagai dasar pengelolaan. Lokakarya Pengembangan dan Pelestarian Wilayah Waduk Wonogiri. Tawangmangu. Oldeman, R. A. A. 1979. Blueprints for a new tropical agroforestry tradition. Proc. 50th Symp. Trop. Agr. Bull. 303. Kon. Inst. Tropen. Amsterdam. H. 25-34. Rqy, K. & Arora, D.R. 1973. Technology of agricultural land development and water management. Satya pakashan. Tech. India Publ. New Delhi. Soepraptohardjo, M. & Robinson, G. H., editors. 1975. A proposed land capability appraisal system for agricultural uses in Indonesia. Soil. Inst. Bogor. Steele, J. G. 1967. Soil suvey interpretation and iats use. Fao Soil Bull. No. 8. Storie, R. E. 1964. Handbook of soil evaluation. Assoc. Students Store. Univ. Calif. Berkeley. Spedding, C. R. W. 1979. An introduction to agricultural systems. Appl. Sci. Publ. Ltd. London.
Wassink, J. T. 1979. Agroforestry, een samenspel van land- en bosbouw ten behoeve van de mens en zijn milieu. 67e Jaarverslag Kon. Inst. Tropen Amsterdam. DISKUSI Pertanyaan : 1. Pada kenyataanya sulit sekali pengelolaan DAS didasarkan pada batas-batas administrasi. Dengan adanya Otonomi Daerah maka ada bentrok antara DAS hulu dengan DAS hilir. 2. Saran (Masyarakat yang berada di hilir membayar ke daerah hulu). 3. Yang diuraikan tadi hanya masih dalam teori-teori DAS saja, tetapi aplikasinya belum. 4. Karakteristik aliran sungai akan kita angkat sebagai variable utam a. Tanggapan : 1. Memang benar, bahwa yang disampaikan hanya bersifat teoritis, tetapi ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran kita. 2. Saran-saran kami terima untuk dipertimbangkan.
Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: Cakupan, Permasalahan, dan Upaya Penerapannya C. Nugroho S. Priyono dan S. Andy Cahyono
Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS, IBB. Jln. A. Yani – Pabelan, Solo Email:
[email protected]
ABSTRAK Pendekatan pengelolaan daerah aliran sungai yang pernah diragukan efektivitasnya kini mulai relevan kembali seiring dengan semakin lajunya degradasi sumber daya alam di daerah aliran sungai. Perubahan situasi, kondisi, dan pergeseran paradigma dalam pengelolaan daerah aliran sungai perlu diikuti dengan teknologi pengelolaan daerah aliran sungai yang sesuai. Makalah ini menguraikan cakupan, permasalahan pengelolaan sumber daya alam, dan upaya yang perlu dilakukan supaya semua pihak dapat mengacunya. Selain penerapan teknologi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, faktor kelembagaan juga merupakan faktor penting. Untuk itu, diperlukan kontribusi dari banyak pihak dalam suatu kerangka kerja pengelolaan daerah aliran sungai yang disepakati. ABSTRACT
The effectiveness of watershed management approach was questioned, but this approach is now becoming relevant because of the current problems related to the increasing of natural resource
degradation in the watershed. Technology used in the natural resource management in the watershed is understood as parts of watershed management technology. The current change of situation, condition and new paradigm in watershed management need to be followed by updating watershed management technologies. This paper discusses the coverage, problems of natural resources management in watershed and efforts to be taken so that all stakeholders are able to refer to it. In the watershed management, the institutional aspect is also an important factor besides technology implementations. Contributions from each stakeholder are needed to formulate the common framework of watershed management
PENDAHULUAN Persoalan sedimentasi, penurunan muka air suatu waduk atau danau serta maraknya kejadian bencana alam akhir-akhir ini seperti longsor, banjir, dan kekeringan, dapat dipandang sebagai indikator tidak optimalnya pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) dalam daerah aliran sungai (DAS). Intervensi dan kebutuhan manusia dalam pemanfaatan sumber daya yang semakin meningkat membuat makin banyaknya DAS yang rusak dan kritis. Gambaran kerusakan DAS dan degradasi lahan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 1984 terdapat 22 DAS dalam keadaan kritis dengan luas 9.699.000 ha, kemudian meningkat menjadi 39 DAS kritis pada tahun 1994 dengan luas lahan kritis mencapai 12.517.632 ha, dan pada tahun 2000 DAS kritis berjumlah 42 DAS dengan luas lahan kritis mencapai 23.714.000 ha (Soenarno, 2000; Ditjen RRL, 1999). Saat ini diperkirakan 13% atau 62 DAS dari 470 DAS di Indonesia dalam kondisi kritis, meskipun kegiatan konservasi tanah dan air dalam pengelolaan DAS sudah sejak lama dilakukan. Di Indonesia, pentingnya konservasi tanah dan air pada satuan sistem DAS mulai disadari setelah terjadi banjir besar Bengawan Solo tahun 1966. Kesadaran tersebut ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan pada skala luas melalui Proyek Penghijauan Departemen Pertanian 001 pada tahun 1969. Sistem pengelolaan DAS untuk mendukung pelaksanaan konservasi tanah diformulasikan pada tahun 1972 melalui proyek Upper Solo Watershed Management and Upland Development Project (TA INS/72/006). Dari perjalanan waktu penyelenggaraan pengelolaan DAS, kegiatan pengelolaan DAS dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam (SDA) berskala DAS berdasarkan integrasi keterlibatan masyarakat, pengetahuan teknis, dan struktur organisasi beserta arah kebijakan kegiatan. Pendekatan pengelolaan DAS menjadi relevan kembali setelah munculnya persoalan pengelolaan SDA serta dampak pengelolaan yang buruk. Sementara itu, pendekatan pengelolaan DAS juga mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan situasi, permasalahan, kondisi, dan pergeseran paradigma. Makalah ini menguraikan cakupan, permasalahan pengelolaan SDA, dan upaya yang perlu dilakukan agar semua pihak dapat mengacunya.
CAKUPAN PENGELOLAAN DAS Daerah aliran sungai secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik (outlet).
Oleh karena itu, pengelolaan DAS merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai unit pengelolaan. Pada dasarnya pengelolaan DAS merupakan upaya manusia untuk mengendalikan hubungan timbal balik antara SDA dengan manusia dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan SDA bagi man usia secara berkelanjutan. Daerah aliran sungai merupakan suatu ekosistem dimana terjadi interaksi antara organisme dari lingkungan biofisik dan kimia secara intensif serta terjadi pertukaran material dan energi. Dalam ekosistem DAS dapat dilihat hubungan antara hujan sebagai input, DAS sebagai pemroses, dan air sebagai output. Hujan sebagai input dalam ekosistem DAS bisa dianggap sebagai faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. DAS sebagai faktor proses merupakan unsur yang bisa diubah atau diperlakukan untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya dan bisa menekan kerusakan yang terjadi (Priyono dan Cahyono, 2003). Karena DAS secara alamiah juga merupakan satuan hidrologis, maka dampak pengelolaan yang dilakukan di dalam DAS akan terindikasikan dari keluarannya yang berupa tata air. Terdapat hubungan yang sangat erat antara hulu dan hilir dalam DAS, dimana hulu sebagai daerah tangkapan air akan memberikan dampak dari pengelolaan yang dilakukan di hulu. Sementara itu, hilir berperan sebagai penerima dampak kegiatan pengelolaan di hulu (dampak baik atau buruk). Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya di dalam DAS perlu dilakukan secara terpadu (integrated resource management) untuk dapat mengakomodir semua kepentingan.
PERMASALAHAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI DAERAH ALIRAN SUNGAI Bertitik tolak dari pemahaman bahwa pengelolaan SDA dapat dikatakan bagian dari pengelolaan DAS, maka permasalahan pengelolaan DAS yang timbul sebagian besar juga bermuatan masalah pengelolaan SDA. Keberhasilan ataupun kegagalan dalam pengelolaan SDA di dalam DAS akan berimplikasi pada pengelolaan DAS.
Sumber daya hutan Indonesia dikaruniai salah satu hutan tropis yang terluas dan terkaya keanekaragaman hayati serta potensinya di dunia. Namun demikian, laju kerusakan hutan dan pembentukan lahan kritis di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Gambaran umum kondisi kerusakan hutan menunjukkan bahwa dari 105 juta ha kawasan hutan di Indonesia, 57,7 juta ha (55%) diantaranya mengalami kerusakan. Menurut laporan Forest Watch Indonesia (2001), laju kehilangan hutan semakin meningkat. Pada tahun 1980-an laju kehilangan hutan di Indonesia rata-rata sekitar 1 juta ha/tahun, kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 juta ha/tahun pada tahun 1990-an. Saat ini laju kehilangan hutan telah mencapai 2 juta ha/tahun. Meskipun angka-angka tersebut masih diperdebatkan kesahihannya, tetapi kecenderungan tersebut perlu diwaspadai mengingat kebutuhan kayu terus meningkat dan kebakaran hutan menjadi rutin terjadi. Pada tahun 1998, kebutuhan kayu nasional adalah sebanyak 39,75 juta m3 dan diperkirakan meningkat menjadi 52,18 juta m3 pada tahun 2003. Sementara itu, kapasitas pemenuhan kebutuhan tersebut sampai saat ini hanya 18,14 juta m3, sehingga masih ada kekurangan 34,04
juta m3 (Goldammer et al., 1999). Situasi tersebut akan berdampak negatif apabila pemenuhan kebutuhan kayu tersebut tidak diikuti dengan teknik silvikultur dan pembalakan yang lestari (Priyono et al., 2000). Pengelolaan SDA hutan harus menerapkan teknologi yang mempraktekkan prinsip pembalakan dengan dampak minimum (Reduced Impact Logging/RIL). Selain itu, pengelolaan hutan juga menghadapi persoalan sosial berupa penjarahan dan perambahan hutan. Kondisi tersebut dipicu oleh kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat sekitar hutan dengan pengusaha hutan, selain kondisi politik dan penegakan hukum yang tidak mendukung. Untuk itu, diperlukan teknologi dan rekayasa sosial yang memberi ruang lebih luas dan penyertaan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan. Cukup banyak program yang bernuansa partisipatif dikembangkan untuk memberi solusi masalah tersebut, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa program yang berhasil adalah yang berasal dari masyarakat setempat.
Sumber daya lahan Persoalan utama dalam pengelolaan sumber daya lahan (SDL) adalah penurunan luas lahan pertanian sebagai akibat konversi ke non-pertanian. Peningkatan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian akan mengancam lahan hutan, karena pertanian akan merambah kawasan hutan untuk dibuka menjadi lahan pertanian. Hal tersebut disinyalir dari hasil penelitian Abbas (1997), Mulyana (1998), dan Cahyono (2001). The World Bank (1990) memperkirakan 40.000 ha/tahun lahan pertanian dikonversi menjadi lahan non-pertanian di Indonesia. Dalam satuan DAS, konversi tersebut sebagian besar terjadi di hilir DAS. Ditinjau dari aspek kualitas, terjadi penurunan kualitas lahan sebagai akibat erosi yang semakin meningkat. The World Bank (1990) mencatat bahwa rata-rata erosi di lahan pertanian Pulau Jawa pada tanah vulkanik sebesar 6-12 t/ha/tahun dan pada tanah kapur sebesar 20-60 t/ha/tahun. Sementara itu, laju pembentukan tanah sangat lambat (30-725 tahun/mm tanah) dan ekstensifikasi pertanian sangat mahal. Hal ini ditambah lagi dengan intensifikasi pertanian yang sudah mencapai taraf levelling off apabila tidak ditemukannya teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Mencermati hal tersebut, maka diperlukan pembatasan konversi lahan dan pengendalian erosi dengan satuan pengelolaan DAS. Program tata ruang dengan pendekatan pengelolaan DAS merupakan upaya penanganan masalah konversi lahan.
Sumber daya air Persoalan ketersediaan air dan distribusinya selalu menjadi permasalahan umum. Ketersediaan air di musim kemarau menjadi sangat terbatas, sementara pada musim penghujan banjir terjadi di mana-mana. Penurunan tinggi muka air (TMA) di beberapa danau dan waduk mengalami penurunan akibat konsumsi dan penggunaan lahan terus meningkat. Di Pulau Jawa, jumlah air tersedia mencapai 142,3 milyar m3/tahun dan kebutuhan air mencapai 77,8 milyar m3/tahun (Kananto et al., 1998). Angka tersebut merupakan jumlah total dalam setahun sementara pada bulan-bulan kering jelas penggunaan dan konsumsi lebih tinggi dari pasokannya. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, diperlukan penekanan pada jumlah pemakaian. Mengingat bahwa sektor pertanian menggunakan 80-90% dari jumlah air tersedia maka penggunaan air di sektor pertanian perlu terus ditingkatkan.
Sementara itu adanya otonomi daerah yang memberi ruang lebih besar pada daerah dalam mengelola sumber daya air telah membawa beberapa konsekuensi pengelolaan sumber daya air dalam konteks DAS, yaitu: a. pemanfaatan air oleh suatu daerah berarti menghilangkan peluang pemanfaatan oleh daerah lain, padahal mungkin saja oportunity cost di daerah lain lebih tinggi; b. pencemaran pada daerah hulu akan berdampak pada bagian hilir; dan c. daerah hulu sering berfungsi sebagai daerah pelestari, tetapi penerima manfaatnya di daerah hilir. Selain itu daerah hulu kehilangan peluang pengembangan daerahnya untuk mendukung daerah hilir tanpa adanya kompensasi dari yang menerima manfaat. Pengembangan teknologi pengelolaan DAS untuk sumber daya air ditujukan pada teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air (terutama irigasi) dan konsumsi air. Selain itu perlu didukung dengan pengembangan kelembagaan tradisional seperti Subak di Bali, Karuhan di Tasikmalaya Jawa Barat, atau Pasang di Sulawesi Selatan. Dalam kaitan inilah, maka penggunaan DAS sebagai unit hidrologi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pengembangan model dan teknologi pengelolaan sumbe r daya air dalam DAS.
Diversifikasi flora fauna Indonesia Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia luar biasa tinggi, meliputi 11% spesies tumbuhan dunia, 10% spesies mamalia, dan 16% spesies burung (Forest Watch Indonesia, 2001). Degradasi lahan, deforestrasi, konversi lahan, kebakaran hutan, kekeringan, banjir, dan longsor mengakibatkan menurunnya keanekaragaman flora dan fauna. Dalam kaitannya terhadap perlindungan biodiversity, maka kehati-hatian sangat diperlukan. Hal ini mengingat topografi wilayah Indonesia yang sebagian besar bergunung dan berbukit yang memungkinkan tingginya endemi dan percepatan kepunahan. Bertitik tolak pada pemikiran bahwa DAS merupakan representasi ekosistem, maka satuan DAS dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam pengelolaan flora fauna. Ekosistem dalam DAS terdiri atas beberapa subsistem yang saling terkait, berintegrasi, berinteraksi, dan bersinergi.
TEKNOLOGI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada semakin meningkatnya permintaan akan kebutuhan manusia terutama pangan. Semakin intensif dan ekstensifnya penggunaan lahan pertanian membuat banyak lahan pertanian terdegradasi, sehingga timbul kesan bahwa pertanian itu eksploitatif terhadap lahan dan mengabaikan pelestarian lingkungan. Hasil penelitian Abbas (1997), Mulyana (1998), dan Cahyono (2001) menunjukkan bahwa pembukaan areal padi mulai mengarah ke lereng-lereng DAS hulu dan lahan marjinal. Begitu pula dengan tanaman palawija, hortikultura, tembakau, dan tanaman bernilai ekonomis tinggi lainnya. Misal, kentang di Dieng Wonosobo, Tembakau di Temanggung yang sangat menguntungkan secara ekonomi (Kurnia, 2000), meskipun menyebabkan erosi (Donie, 2002). Akibatnya, terjadi penggundulan hutan, penebangan pohon, dan pemanfaatan lahan secara intensif.
Untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan, maka upaya konservasi diminimalkan oleh pengusaha dan petani. Menurut Arifin (1996) dan Cahyono (2002), petani mau mengadopsi suatu teknologi konservasi hanya jika terdapat manfaat ekonomis dari kegiatan tersebut. Petani dengan pendapatan rendah, mungkin sadar bahwa teknologi kons ervasi akan bermanfaat dan mengurangi erosi, tetapi mereka tidak mampu untuk menerapkan teknologi konservasi tersebut. Sebaliknya bagi petani di lereng bukit yang cenderung erosi akan enggan untuk mengadopsi teknologi konservasi jika penghasilan dari usaha taninya tidak terpengaruh oleh erosi yang terjadi. Oleh karena itu, kebijakan konservasi tanah perlu diintegrasikan dengan kebijakan pangan dan pertanian secara keseluruhan. Pertanian sering dianggap eksploitatif akibat dari pelaksanaan konservasi tanah yang belum merupakan bagian dari pengelolaan lahan maupun pengelolaan tanaman. Untuk itu, maka sistem pertanian harus merupakan bagian dari pengelolaan lahan dalam satuan DAS. Pertanian merupakan suatu sistem yang menggunakan input produksi (lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen) melalui sebuah proses alam dan menghasilkan produk pertanian. Hal ini identik dengan pengelolaan DAS yang dapat dianggap pula sebagai sebuah sistem produksi. Pengelolaan DAS dapat dilihat sebagai sebuah sistem perencanaan produksi yang menggunakan pengelolaan input dengan input alam untuk menghasilkan output berupa barang dan jasa, dengan konsekuensi efek pada sistem alam di on-site dan off site (Gambar 1). Dari sisi ekonomi, sistem pengelolaan DAS adalah suatu cara proses produksi dengan mengeluarkan biaya untuk input dan pengelolaan serta mendapat manfaat ekonomi dari output yang dihasilkan. Gambar 1 juga menunjukkan prinsip dasar analisis manfaat biaya. Pengelolaan DAS dapat menghasilkan dampak positif berupa produksi pertanian, hasil hutan, peternakan, rekreasi, air dan sebagainya. Selain itu pengelolaan DAS dapat pula menghasilkan efek negatif berupa erosi, sedimentasi, kehilangan unsur hara, longsor, dan sebagainya. Penurunan pada dampak negatif pengelolaan DAS akan meningkatkan output. Apabila dampak positif yang dapat diperoleh dari pengelolaan DAS lebih besar dibandingkan dengan dampak negatifnya, maka pengelolaan DAS tersebut memberikan manfaat bersih yang positif. Jadi, tujuan pengelolaan DAS adalah untuk memaksimumkan manfaat sosial ekonomi bersih pada kegiatan penggunaan lahan di dalam DAS.
Gambar 1. Sistem Pengelolaan DAS secara umum Manfaat bersih dari pengelolaan DAS akan berkelanjutan apabila disertai dengan kegiatan konservasi tanah. Konservasi tanah diartikan sebagai penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah (Arsyad, 2000). Konservasi tanah bukan berarti penundaan atau pelarangan penggunaan tanah, tetapi menyesuaikan jenis penggunaannya dengan kemampuan tanah dan memberikan perlakuan sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tanah berfungsi secara lestari. Setiap perlakuan yang diberikan pada sebidang tanah akan mempengaruhi tata air, sehingga usaha untuk mengkonservasi tanah juga merupakan konservasi air.
Selain penerapan teknologi dalam pengelolaan SDA dan implementasi praktek konservasi, pengelolaan DAS juga mencakup kelembagaan para pihak yang terkait dalam pengelolaan SDA. Kelembagaan tidak hanya menyangkut organisasi tetapi juga aturan main antar-organisasi, kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi dan jejaring kerja antar-organisasi. Persoalan kelembagaan inilah yang sekarang menjadi lebih dominan daripada penerapan teknologi, mengingat adanya perubahan tatanan politik. Tumpang tindihnya kewenangan dan tidak adanya jejaring kerja yang baik membuat pengelolaan SDA tidak efisien bahkan cenderung bersifat eksploitatif. Pengelolaan DAS yang baik membutuhkan adanya jejaring kerja yang baik antar institusi pengelola SDA di DAS dalam suatu kerangka kerja yang disepakati bersama. Konsensus akan kerangka kerja tersebut perlu dibangun dari seluruh pihak yang terkait. Namun pengalaman juga menunjukkan bahwa konsensus sulit diharapkan untuk dapat terjadi secara alamiah, tetapi di banyak kasus dibutuhkan suatu tekanan dari salah satu pihak yang dominan. Yang penting dalam hal ini adalah, apabila konsensus kerangka kerja telah disepakati, semua pihak perlu mengimplementasikan secara konsisten sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
PENUTUP Teknologi pengelolaan DAS sering disederhanakan dengan praktek konservasi tanah dan air. Pengertian ini perlu dikembalikan lagi pada pendekatan pengelolaan DAS sebagai upaya pengelolaan SDA dalam suatu ekosistem. Teknologi pengelolaan DAS ke depan sudah seharusnya menjadi bagian kebutuhan masyarakat yang berada dalam suatu DAS. Pengembangan teknologi pertanian harus merupakan bagian dari pengelolaan DAS yang memadukan produksi dan konservasi. Untuk itu konservasi lahan harus menjadi suatu kebutuhan (need) bagi petani dalam berusaha tani dalam bingkai DAS. Dengan penerapan teknologi dalam konteks pengelolaan SDA di DAS akan diperoleh penyelenggaraan pengelolaan DAS yang baik. Untuk itu diperlukan kontribusi dari banyak pihak dalam suatu kerangka kerja pengelolaan DAS yang disepakati. Keberhasilan pengelolaan DAS tidak semata-mata dipengaruhi oleh teknologi, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat, kelembagaan, kebijakan, dan akses masyarakat dalam mengelola SDA yang ada dalam DAS.
DAFTAR PUSTAKA Abbas, S. 1997. Revolusi Hijau dengan Swasembada Beras dan Jagung. Sekretariat Badan Pengendali Bimas. Departemen Pertanian Republik Indonesia, Jakarta. Arifin, B. 1996. Kontroversi Program Konservasi Lahan. Jurnal Sosio Ekonomika 2 (3): 9-18. Arsjad, S. 2000. Konservasi Tanah dan Air. Penerbit IPB Press. Bogor. Cahyono, S.A. 2001. Analisis Penawaran dan Permintaan Beras di Propinsi Lampung dan Kaitannya dengan Pasar Beras Domestik dan Internasional. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Cahyono, S.A. 2002. Konservasi tanah dalam konteks kebijakan. Info DAS 13: 14-26. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Bogor. Ditjen RRL (Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan). 1999. Luas Lahan Kritis di Indonesia dan Statistik dalam Angka. Direktorat Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Departemen Kehutanan. Departemen Kehutanan, Jakarta. Donie, S. 2002. Prilaku bertani masyarakat Dieng, kelestarian daerah aliran sungai dan solusinya. hlm. 121-132 dalam Prosiding Ekspose Hasil Penelitan dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Wonosobo, 9 September 2002. Forest Watch Indonesia. 2001. Potret Kehutanan Indonesia. Forest Watch Indonesia, Bogor. Goldammer, J.G., W. Schindelle, B. Seibert, A.A. Hoffmann, and H. Abberger. 1999. Impacts of fire on dipterocarp forest ecosystems in South East Asia. pp. 15-39. In Proceeding 3rd International Symposium on Asia Tropical ForestManagement, Impact of Fire and Human Activities in the Tropic. Samarinda, 20-23 September 1999. Kananto, W. Hatmoko, dan Widayati. 1998. Konsumsi dan produksi air Pulau Jawa. hlm. 82-123 dalam Prosiding Seminar Sehari Pengelolaan Hutan dan Produksi Air untuk Kelangsungan Pembangunan. Perum Perhutani-Yayasan IMTEK. Jakarta, 23 September 1998. Kurnia, U. 2000. Penerapan Teknik Konervasi Tanah pada Lahan Usahatani Sayuran Dataran Tinggi. hlm. 47-58 dalam Prosiding Lokakarya Nasional Pembahasan Hasil Penelitian Pengelolaan DAS. Bogor, 2-3 September 1999. Alternatif Teknologi Konservasi Tanah. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Mulyana, A. 1998. Keragaan Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia dan Prospek Swasembada Menuju Era Perdagangan Bebas: Suatu Analisis Simulasi. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Priyono, C.N.S dan S. A. Cahyono. 2003. Status dan strategi pengembangan pengelolaan DAS di masa depan di Indonesia. Alami 8(1):1-5. Priyono, C.N.S, Mastur dan S. Donie. 2000. DAS merupakan unit pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan berkeadilan. hlm. 66-79 dalam Prosiding Ekspose Hasil Penelitian BTP DAS Surakarta, Pengelolaan DAS dalam Kaitannya dengan Otonomi Daerah. Surakarta, 21 November 2000. Soenarno. 2000. Daerah Banjir di Indonesia Bertambah. Harian Kompas tanggal 24 Oktober 2000. Jakarta. 19 hlm. The World Bank. 1990. Indonesia: Sustainable Development of Forest, Land and Water. A World Bank Country Report. Washington. Sumber:
SISTEM PENGELOLAAN LAHAN KERING DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BAGIAN HULU Oleh: Amiruddin Syam Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Jalan A. Yani No. 70, Bogor 16161
(Jurnal Litbang Pertanian, 22(4), 2003) ABSTRAK Upaya pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan lahan kering di daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu telah dilakukan melalui berbagai proyek. Proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani, serta untuk mendorong partisipasi petani dalam pelestarian sumber daya tanah dan air. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem usaha tani konservasi teras bangku dan teras gulud dapat meningkatkan produktivitas usaha tani dan pendapatan petani, serta dapat menurunkan laju erosi. Tingkat adopsi teknologi secara parsial cukup tinggi, khususnya teknologi pola tanam, varietas unggul, budi daya tanaman pakan dan usaha ternak, serta upaya tindakan konservasi tanah secara vegetatif. Hasil tersebut diduga karena evaluasi dan analisis alternatif sistem konservasi belum memberikan informasi yang komprehensif. Untuk mengadopsi paket teknologi secara utuh, para petani mengalami kesulitan karena beberapa kendala seperti keterbatasan modal dan tenaga kerja keluarga. Implikasi kebijakan pada tahapan perbaikan teknologi dan formulasi kebijakan perlu memperhatikan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumber daya tanah dan air. Pada tahap awal, pemerintah berperan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan subsidi, dan pada tahap pengembangan untuk mendorong pihak swasta agar berinvestasi di lahan tersebut. Kata kunci: Lahan kering, pengelolaan daerah aliran sungai, pengelolaan lahan ABSTRACT
Dry land management at upstream part of watershed area Government efforts in improving management of dry land in upstream part of a watershed area have been carried out through some projects. The general objectives of the projects were to increase land productivity, and farmers’ income, and to support farmers’ participation in land and water resource conservation. The results of the assessment showed that application of bench terrace and bund terrace could increase crop productivity and farmers’ income, and decrease erosion rate. The level of technology adoption was partially high enough, especially cropping pattern, improved variety, fodder crop culture, animal husbandry, and vegetative land conservation. The results were assumed because the evaluation and analysis of conservation system were based on limited information. Some constraints inhibitted farmers in adopting the complete package of technology one capital and family labor. Technology improvement and policy formulation should stressed on the community participation in implementing land and water resource conservation. In early stage, the government needs to improve quality of human resources and through the provision of
subsidy. At the development stage, government needs to encourage private sector in dry land investment. Keywords: Uplands, watershed management, land management PENDAHULUAN
Lahan kering di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk pembangunan pertanian. Namun, produktivitas umumnya rendah, kecuali sistem pertanian lahan kering dengan tanaman tahunan/perkebunan. Pada usaha tani lahan kering dengan tanaman pangan semusim, produktivitas relatif rendah serta menghadapi masalah sosial ekonomi seperti tekanan penduduk yang terus meningkat dan masalah biofisik (Sukmana 1994). Lahan kering terutama di daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu umumnya menghadapi masalah kerusakan lingkungan yang makin parah sehingga menurunkan produktivitas lahan, meningkatkan erosi dan sedimentasi, serta memacu meluasnya banjir pada musim hujan. Masalah tersebut memerlukan perhatian serius karena dapat menghambat pembangunan pertanian khususnya peningkatan produksi pangan. Upaya pemerintah untuk menangani masalah kerusakan lingkungan pada lahan kering di DAS sebenarnya sudah dimulai sebelum perang kemerdekaan. Pada tahun 1950, pemerintah menganjurkan petani untuk menanam pohonpohonan secara besar-besaran, dan pada tahun 1967 mulai dianjurkan untuk membuat teras bangku (DHV Consultants 1990). Namun, upaya tersebut belum berhasil. Luas lahan kritis yang pada tahun 1980 mencapai 6.936.408 ha (Biro Pusat Statistik 1981) hanya turun menjadi 6.400.400 ha pada tahun 1994 (Biro Pusat Statistik 1994) atau turun 7,70% selama 14 tahun. Namun, perbaikan tersebut terjadi di luar kawasan hutan (hanya 32%). Di dalam kawasan hutan, luas lahan kritis justru makin meningkat (16,30%) dalam periode yang sama. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan DAS cukup serius. Sukmana et al. (1988) mengemukakan bahwa, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dimulai pada awal tahun 1970-an melalui proyek DAS Solo, kemudian disusul Proyek Citanduy I dan II, Proyek Wonogiri, dan Proyek Bangun Desa. Pada tahun 1985 dibentuk Proyek Pertanian Lahan Kering dan Konservasi Tanah (P2LK2T) yang lebih dikenal dengan nama Upland Agriculture and Conservation Project (UACP) untuk menangani lahan kritis di DAS Brantas (Jawa Timur) dan DAS Jratunseluna (Jawa Tengah), kemudian National Watershed Management and Conservation Project (NWMKP) yang dimulai tahun 1995 dan berakhir bulan September 1999 (Abdurachman dan Agus 2000). Tulisan ini bertujuan untuk membahas permasalahan DAS bagian hulu, mengemukakan program penanggulangan dan implementasinya, serta mengidentifikasi kendala pengembangan dan cara menanggulanginya. KONDISI LAHAN KERING DI DAERAH ALIRAN SUNGAI
Lahan kering di DAS kawasan barat Indonesia pada umumnya mempunyai curah hujan tinggi, topografi curam, dan formasi geologi lemah sehingga tanah peka terhadap erosi. Selain itu,
tekanan kepadatan penduduk yang terus meningkat, pola tanam yang kurang baik, lahan usaha tani sempit, serta keadaan fisik lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat petani yang sangat heterogen menyebabkan pengelolaan lahan kering di kawasan DAS makin kompleks (Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air 1985). Dalam upaya menangani lahan kering yang tergolong kritis, pemerintah telah menetapkan 80 DAS yang tergolong kritis karena erosi. Dari 80 DAS bermasalah tersebut, 36 DAS tergolong DAS prioritas, dan 11 DAS di antaranya terdapat di Pulau Jawa, seperti DAS Citarum, Cimanuk, Citanduy, Solo, Jratunseluna, dan Brantas (Sutadipradja et al. 1986). Luas lahan kritis di kawasan DAS tersebut diperkirakan meningkat rata-rata 400.000 ha/tahun jika tidak ada upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang memadai. Peningkatan luas lahan kritis terutama disebabkan oleh pengelolaan yang tidak benar, antara lain penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya serta tidak disertai dengan usaha konservasi tanah dan air. Hardianto et al. (1992) mengemukakan bahwa umumnya petani di wilayah DAS di Jawa merupakan pemilik penggarap dengan luas pemilikan lahan 0,30 – 2 ha. Lahan tersebut umumnya berupa areal pemukiman/pekarangan, tegalan, dan perbukitan. Tegalan sebagian besar sudah diteras bangku, sedangkan perbukitan umumnya berupa lahan tandus yang terlantar. Tegalan digunakan untuk budi daya tanaman pangan, pekarangan untuk tanaman tahunan, dan perbukitan untuk tanaman penghasil kayu. Tanaman pangan yang diusahakan adalah jagung, ubi kayu, padi gogo, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang tunggak. Di samping itu, petani menanam kacang gude, koro benguk, dan koro pedang sebagai tanaman sela. Tanaman tahunan yang dominan adalah kelapa, melinjo, petai, mangga dan pisang, sedangkan tanaman sayuran yang diusahakan adalah cabai, bawang merah, kacang panjang, mentimum, dan tomat. Selain itu, juga diusahakan tanaman penghasil bahan industri seperti kenanga dan randu, penghasil kayu seperti jati, sengon, akasia, johar, dan mahoni, serta tanaman penghasil pakan ternak seperti lamtoro, turi, kaliandra, glirisidia, lamtoro merah, dan flemingia. Lebih lanjut Hardianto et al. (1992) menjelaskan bahwa usaha ternak merupakan kegiatan yang cukup penting untuk menambah pendapatan, menyediakan tenaga kerja dalam pengolahan tanah, dan menghasilkan pupuk organik. Jenis ternak yang banyak dipelihara adalah sapi peranakan ongole (PO), kambing kacang, kambing peranakan etawa (PE), domba gibas, dan ayam buras. Jenis pakan yang diberikan berupa campuran rumput gajah, rumput setaria ditambah hijauan tanaman tahunan dan limbah tanaman pangan. KEPAS (1985) mengidentifikasi permasalahan di daerah lahan kering sebagai berikut: 1. Upaya pemerintah dalam pembangunan pertanian di masa lampau terlalu dipusatkan pada padi sawah, sedangkan lahan kering (termasuk DAS bagian hulu) kurang mendapatkan perhatian sehingga tidak memperoleh keuntungan dari program-program pembangunan yang disponsori pemerintah. Satu-satunya program khusus untuk lahan kering adalah program penghijauan dan reboisasi untuk tanah negara. Namun, program ini pun dihadapkan kepada berbagai kesulitan yang antara lain disebabkan oleh relatif kurangnya perhatian, sehingga kondisi infrastruktur yang ada jauh lebih buruk daripada di daerah dataran rendah.
2. Di daerah lahan kering, potensi erosi cukup tinggi karena intensitas hujan cukup tinggi, lereng curam, dan pola tanam kurang baik. Erosi yang berlangsung lama telah menurunkan tingkat kesuburan tanah dan bahkan mengurangi atau menghilangkan lapisan olah tanah. 3. Modal dan motivasi penduduk terbatas akibat rendahnya pendapatan dan produktivitas lahan. Di samping itu, tipe penguasaan lahan berhubungan erat dengan sistem usaha tani dan konservasi tanah di daerah lahan kering. Pemilikan lahan yang relatif sempit serta sistem sewa dan sakap ikut memberikan dampak negatif terhadap sistem usaha tani berwawasan lingkungan. 4. Kegiatan penyuluhan dihadapkan kepada kendala sosial budaya dan prasarana/sarana perhubungan sehingga penyuluhan relatif kurang. Keterampilan petani umumnya hanya bersifat kebiasaan yang diwariskan dan berorientasi pada subsistensi, sedangkan program penyuluhan yang ada seperti penghijauan, perkebunan, dan kehutanan hanya berkaitan dengan aspek tertentu dan kurang menekankan pada partisipasi petani. USAHA KONSERVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Upaya Departemen Terkait Upaya mengatasi masalah lahan kritis di DAS perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain sumber terjadinya lahan kritis, tingkat kekritisan lahan, jenis tanah dan iklim, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat bahaya erosi. Upaya itu perlu diformulasikan dengan tepat dalam tiga komponen penanganan, yaitu perbaikan teknologi, kebijakan yang tepat, dan partisipasi masyarakat secara penuh (Nelson 1991). Berdasarkan tingkat kekritisan lahan, selanjutnya ditetapkan prioritas penanganan. Dengan memperhatikan dampak yang lebih luas dan kemungkinan keberhasilan yang besar, maka prioritas utama penanganan adalah lahan dengan tingkat kekritisan ringan, yaitu lahan yang berpotensi kritis dan semikritis. Konservasi ditujukan untuk mencegah terjadinya degradasi lebih lanjut dan menghindari hilangnya lahan produktif. Prawiradiputra et al. (1995) menjelaskan bahwa pengelolaan DAS di Indonesia merupakan kegiatan multisektoral sebagaimana dituangkan dalam Program Inpres Reboisasi dan Penghijauan (Inpres No. 8/1976). Dalam Inpres tersebut dinyatakan bahwa ada enam instansi pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut, yaitu Departemen Dalam Negeri (instansi pimpinan), Departemen Kehutanan (perencanaan dan pemantauan), Departemen Keuangan (pengawas keuangan), Departemen Pertanian (bantuan teknis), Departemen Pekerjaan Umum (bantuan teknis), dan Bappenas. Pencetusan Pekan Penghijauan Nasional (PPN) di Gunung Mas, Bogor tahun 1961 ternyata tidak berhasil menghentikan perluasan lahan kritis. Pada tahun 1975, lahan kritis di Indonesia mencapai 10.751.000 ha, tah n 1988 turun menjadi 9.731.000 ha, pada tahun 1993 naik 22% (dibandingkan kondisi 1975) menjadi 13.218.970 ha, atau setara luas Pulau Jawa. Padahal program reboisasi dan penghijauan bertujuan untuk menghentikan proses pengkritisan lahan dan mengurangi jumlah lahan kritis. Untuk meningkatkan usaha reboisasi dan penghijauan, pemerintah mencanangkan Gerakan Satu Juta Pohon (Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan 1985).
Penghijauan merupakan cara konservasi lahan yang efektif khususnya untuk menjaga fungsi hidrologis lahan di DAS hulu. Erosi dan aliran permukaan masing-masing dapat menurun 95,80% dan 76,90% (Pakpahan et al. 1992). Namun karena penghijauan lebih banyak bertujuan melestarikan sumber daya lahan dibanding kepentingan petani, maka pelaksanaannya banyak menemui hambatan. Menurut Pusat Pengembangan Agribisnis (1991), tingkat adopsi teras melalui rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT) pada daerah unit pelestarian sumber daya alam (UPSA) masih rendah yaitu 33%. Sejumlah petani (20%) sudah mengadopsinya tetapi masih perlu ditingkatkan, sedangkan sisanya belum mengadopsi upaya RLKT tersebut. Proyek Pertanian Lahan Kering dan Konservasi Tanah (P2LK2T) yang lebih dikenal dengan nama UACP, juga mempunyai tujuan pokok bukan semata-mata meningkatkan penghasilan petani, tetapi juga melindungi infrastruktur (waduk, saluran irigasi) di bagian hilirnya. Daerah kerja UACP meliputi lahan kering dengan kemiringan 15% dan erosi sudah mengancam produktivitas lahan. Melalui kegiatan UACP dilakukan penyempurnaan teras bangku dengan tanaman penguat teras yang selain berfungsi untuk menstabilkan lahan juga untuk menyediakan pakan ternak. Proyek tersebut dikelola secara lintas sektoral dengan Departemen Dalam Negeri selaku pelaksana utama (leading agency) (Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan Tanah dan Air 1985). Kebijakan pengembangan lahan kering di DAS bagian hulu berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Pertanian No.175/Kpts/RC.220/4/1987 tentang Pedoman Pola Pembangunan di DAS yang dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan kesesuaian lahan, kemiringan lahan, kultur teknis, dan asas-asas konservasi yang berwawasan lingkungan (Departemen Pertanian 1987). Di Jawa Tengah, kebijakan tersebut telah dijabarkan dalam berbagai petunjuk pelaksanaan yang berisikan strategi, langkah-langkah, dan kegiatan pembinaan. Penelitian dan Pengembangan
Pengelolaan lahan kering di DAS bagian hulu perlu memperhatikan konservasi tanah dan air untuk mencegah penurunan produktivitas lahan akibat erosi oleh air hujan (Suwardjo 1981). Di Indonesia yang memiliki iklim basah, pada umumnya erosi terjadi karena air hujan (Sofijah dan Suwardjo 1979). Sehubungan dengan itu, penanganan lahan kering di DAS Brantas dan Jratunseluna bagian hulu dilakukan dengan usaha tani konservasi yang mengkombinasikan teknik konservasi secara mekanik dan vegetatif dalam suatu pola usaha tani terpadu (Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah, dan Air 1990). Sasarannya adalah meningkatkan produktivitas usaha tani dan pendapatan petani, menurunkan laju erosi, serta meningkatkan partisipasi petani dalam pelestarian sumber daya tanah dan air. Empat model usaha tani konservasi yang diuji yaitu: Model A: Sistem usaha tani yang dilakukan oleh petani sebagai pembanding. Model B: Sistem usaha tani konservasi teras bangku, ditanami tanaman pangan dan tahunan pada bidang olah, rumput pakan pada bibir dan tampingan teras, serta melibatkan ternak.
Model C: Sistem usaha tani konservasi teras gulud, ditanami tanaman pangan dan tanaman tahunan pada bidang olah, rumput dan leguminosa pohon pada guludan, dan ternak. Model D: Sistem usaha tani konservasi teras individu, ditanami tanaman tahunan, rumput, dan leguminosa pohon, serta ternak. Kesesuaian ketiga model usaha tani introduksi (B,C,D) didasarkan pada kemiringan lahan, kedalaman tanah, kepekaan terhadap erosi, dan pola usaha tani. Model B dan C diarahkan untuk memperbaiki usaha tani di tegalan, atau kemiringan lahan 15−45%, sedangkan model D untuk memulihkan lahan perbukitan yang tandus dengan kemiringan lahan lebih besar dari 45% . Tabel 1 menyajikan produksi tanaman pangan, tanaman tahunan, dan tanaman pakan pada setiap model usaha tani. Dua model introduksi (B dan C) menghasilkan produktivitas usaha tani lebih tinggi dibanding model petani (model A). Pada model B dan C, hasil panen selain diperoleh dari tanaman pangan juga dari tanaman tahunan dan pakan ternak, sehingga secara kumulatif memberikan nilai produksi dan pendapatan bersih lebih tinggi (Tabel 2). Pada usaha tani model D, hasil panen lebih mengandalkan pada tanaman tahunan (buah-buahan dan kayu-kayuan), sehingga selama tanaman tersebut belum menghasilkan, tingkat produktivitas usaha taninya masih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan model petani.
Setelah tahun ketiga, pendapatan usaha tani dari model B dan C semakin meningkat dan stabil, sedangkan pada model petani relatif tetap. Sebaliknya pendapatan bersih model D setiap tahun berfluktuasi, karena hasil panen masih ergantung pada tanaman kayu-kayuan dan ternak kambing. Batas ambang laju erosi setiap model usaha tani konservasi sebesar 10,60 t/ha/ tahun untuk model A, 10,50 t/ha/tahun untuk model B, 8,40 t/ha/tahun untuk model C, dan 5,20 t/ha/tahun untuk model D (Tim Survei Tanah DAS Brantas 1988). Sembiring et al. (1991) mengemukakan bahwa penurunan erosi sampai pada ambang laju erosi terjadi pada dua model introduksi, yaitu model B sebesar 3,20 t/ha/tahun pada 1990/91 dan model C yang mencapai 6,40 t/ ha/tahun pada 1990/91. Pada dua model lainnya (A dan D), erosi telah menurun tetapi masih di atas ambang laju erosi, yaitu berturutturut 20,20 dan 11,40 t/ha/tahun. Penurunan erosi ini diduga karena kondisi teras yang semakin mantap, tanaman penguat teras dan tanaman tahunan sudah berkembang, serta pengelolaan tanaman dan lahan yang semakin baik. Ini terlihat dari nilai crops practice (CP) yang semakin kecil. Pemanfaatan Tanaman Tahunan
Tanaman tahunan mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan petani lahan kering di DAS. Setiap tingkat kelerengan, tebal solum dan kepekaan tanah terhadap erosi membutuhkan keberadaan tanaman tahunan dengan proporsi 25 – 100% (Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah, dan Air 1987). Namun, petani umumnya kurang menyadari manfaat tanaman tersebut sehingga motivasi mereka untuk mengembangkan tanaman tahunan relatif kecil. Sebagai contoh, di Desa Sumberkembar dan Srimulyo (DAS Brantas), tanaman tahunan yang ditanam kurang mendapat perawatan sehingga banyak yang mati (Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah, dan Air 1988). Penelitian di Desa Kates menunjukkan bahwa keengganan petani untuk memelihara tanaman tahunan selain jeruk disebabkan oleh ketidaktahuan petani akan peran tanaman tersebut (Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah, dan Air 1989). Di beberapa daerah, tanaman tahunan terutama jeruk berkembang cukup pesat, seperti di Desa Sumberejo (Blitar) dan Desa Kates (Tulungagung) (Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah, dan Air 1988). Model analisis di atas kurang memadai untuk tanaman buah-buahan atau pada model/sistem usaha tani lain yang mempunyai komponen tanaman tahunan yang mempunyai nilai ekonomi, seperti kayu, getah, pupuk kompos, dan makanan ternak (Syam et al. 1993). Periode evaluasi P3HTA selama 6 tahun belum menggambarkan nilai ekonomi sepenuhnya dari tanaman tahunan, karena dalam periode tersebut, baru 2 – 3 tahun tanaman tahunan memberikan manfaat. Berkaitan dengan itu, nilai investasi untuk membuat struktur teknik konservasi belum dihitung sebagai pengeluaran. Analisis proyek seharusnya dapat menjangkau periode manfaat ekonomi secara penuh, seperti diuraikan oleh Lutz et al. (1994) dan Current et al. (1995). Akan lebih sempurna bila dianalisis dari dua sisi, yaitu manfaat bagi masyarakat dan individu petani. Namun, dari sisi petani saja sudah cukup memadai karena: 1) pengambilan keputusan penggunaan lahan dilakukan oleh petani (bukan oleh pemerintah) berdasarkan tujuan, manfaat yang dapat diperoleh dan kendala yang dihadapi, dan 2) penggunaan lahan umumnya tergantung pada sifat-sifat biofisik spesifik lokasi yang bervariasi walaupun dalam luasan yang kecil. Analisis proyek perlu dilakukan mengikuti prinsip berikut ini. Pertama, pengaruh erosi terhadap produktivitas berbeda-beda pada setiap titik waktu (misalnya satu tahun) selama periode yang diinginkan. Data setiap titik waktu tersebut kemudian dipakai untuk menduga manfaat tiap tahun. Kedua, penghitungan tersebut diulangi untuk kondisi yang akan dialami jika diterapkan suatu tindakan konservasi. Ketiga, manfaat investasi penerapan teknologi konservasi diperoleh dengan mengurangi nilai kini (net present value) biaya dan manfaat tanpa dan dengan teknologi konservasi. Selanjutnya, manfaat dan biaya marginal dapat dihitung dan diperbandingkan satu sama lain. PROSPEK PENGEMBANGAN USAHA TANI KONSERVASI LAHAN KERING
Prospek Pengembangan Adnyana dan Manwan (1993) mengemukakan bahwa pengembangan usaha tani terpadu berkelanjutan ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu: 1) komitmen kebijakan dan program pemerintah; 2) dukungan eksternal (penyuluhan, kredit, subsidi, pemasaran, serta kelembagaan dan unsur pelayanan lainnya); swasta), dan 4) ketersediaan
teknologi. Faktor-faktor tersebut saling terkait satu sama lain sehingga memerlukan pendekatan secara terpadu dalam suatu sistem. Sehubungan dengan hal tersebut, teknologi yang diteliti di lahan kering DAS merupakan teknologi usaha tani konservasi yang dikembangkan dari hasil-hasil penelitian verifikasi teknologi, yang terdiri atas komponen teknologi ternak dan pakan, tanaman tahunan/hortikultura, konservasi tanah, dan tanaman pangan. Dalam pelaksanaannya dilakukan perbaikan secara bertahap menuju sistem usaha tani dengan produktivitas yang stabil dan lestari dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan petani. Konservasi tanah diarahkan pada penutupan lahan oleh vegetasi (konservasi vegetatif) dengan penanaman rumput di bibir dan tampingan teras, pertanaman lorong, dan tumpang sari. Hardianto et al. (1992) mengemukakan hasil pengujian teknologi usaha tani konservasi tanah selama enam tahun di Kabupaten Blitar yang termasuk kawasan DAS Brantas. Pola tanam yang diintroduksikan adalah model A: jagung + ubi kayu + kedelai/kacang tanah; model B: jagung + kacang tanah + ubi kayukedelai/ kacang tunggak, rumput setaria, rumput gajah, pisang, adpokat, pepaya; model C: jagung + kacang tanah + ubi kayu-kedelai/kacang tunggak, rumput setaria, rumput gajah, pisang, adpokat, pepaya, dan model D: jagung, sentro sema, lamtoro, pisang, adpokat, jati. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model B dan C dapat menurunkan tingkat erosi sampai di bawah batas ambang dan meningkatkan pendapatan petani, sehingga kedua model tersebut mempunyai prospek untuk dikembangkan. Tanaman pangan yang dominan dan memberikan hasil relatif stabil adalah jagung, ubi kayu, kedelai, dan kacang tanah. Tanaman tahunan seperti kelapa, pisang, dan melinjo mempunyai potensi untuk dikembangkan, demikian juga ternak kambing, karena dapat menambah dan menstabilkan pendapata n petani. Usaha tani di wilayah batuan kapur didominasi oleh tanaman pangan (Soemarno et al. 1985), dan ada kecenderungan terjadi pergeseran bertahap dari tanaman pangan yang kurang mempunyai nilai ekonomi seperti ubi kayu ke tanaman lain yang bernilai ekonomi lebih tinggi, seperti kedelai, kacang tanah, cabai, dan bawang merah. Peluang pengembangan tanaman tersebut cukup besar karena memberikan keuntungan yang relatif tinggi. Analisis usaha tani empat pola tanam alternatif menunjukkan bahwa pola tanam kedelai dan kacang tanah dapat meningkatkan pendapatan usaha tani. Dari keempat pola alternatif tersebut, pola III memberikan keuntungan bersih tertinggi (Rp 1.478.350/ha), dan terendah pada pola II (Rp 120.000/ha). Pola I dan IV memberikan pendapatan hampir sama, masing-masing Rp 877.850/ ha dan Rp 873.525/ha. Pada pola III, komponen penerimaan terbesar diperoleh dari hasil penjualan kedelai dan kacang tanah. Kedua komoditas tersebut memberikan hasil cukup tinggi, dan harga jualnyapun cukup baik. Untuk pola II, rendahnya penerimaan disebabkan hasil cabai cukup rendah, hanya 447 kg/ha karena iklim yang terlalu kering atau musim kemarau panjang (Hardianto et al. 1992 dan Sembiring et al. 1991). Di lahan kering Kabupaten Trenggalek dan Malang (Jawa Timur), pemberian pupuk kandang 10−15 ton yang dikombinasikan dengan 200 kg urea, 200 kg TSP, dan 200 kg KCl/ha, memberikan hasil cabai 4,43−5,13 t/ha di Trenggalek dan 5,81−6,50 t/ha di Malang (Hendarto et al. 1991). Ditinjau dari aspek konservasi tanah, pengembangan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi mempunyai dampak positif terhadap kesuburan tanah, karena petani cenderung memberikan
pupuk kandang ke lahan sehingga meringankan biaya investasi. Di samping itu, dengan makin menurunnya tingkat erosi dan sudah membudayanya pemberian pupuk kandang, kesuburan lahan akan meningkat sehingga membuka peluang untuk budi daya tanaman komersial lainnya. Selain dari tanaman pangan dan tanaman tahunan, petani model B, C, dan D juga memperoleh pendapatan dari usaha pemeliharaan ternak kambing. Ternak kambing yang diberikan pada tahun 1985 masing-masing 1 ekor pejantan dan 4 ekor induk per petani telah berkembang pesat (Hardianto et al. 1992). Laju peningkatan populasi per tahun tertinggi terjadi pada petani model D, rata-rata 44%, sedangkan pada petani model B hanya 35,60% dan model C 28,90%. Laju kelahiran pada model B dan D relatif tinggi, masing-masing 105,50% dan 102,20%, tetapi pada model C dan D masih rendah masing-masing hanya 56,30% dan 12,60%. Kemampuan optimal satu rumah tangga petani, dengan ketersediaan tenaga kerja keluarga 3 orang, dalam memelihara ternak kambing berkisar antara 4−5 ekor. Pemeliharaan kambing di atas 7 ekor dinilai kurang efisien oleh petani, khususnya dalam penggunaan tenaga kerja keluarga, sehingga petani cenderung mengalihkan usahanya ke ternak sapi yang dianggap lebih bernilai. Jumlah petani penggaduh pada awal tahun proyek (1985) sebanyak 6 orang. Pada tahun 1988 dan 1990 jumlah penggaduh bertambah masing-masing sebanyak 4 orang, dengan ternak gaduhan berasal dari hasil pengembangan ternak kambing penggaduh pertama. Hal ini menunjukkan bahwa ternak kambing relatif lebih cepat memeratakan subsidi kepada petani lainnya. Faktor Pendukung Upaya Pengembangan
Abdurachman et al. (1993) mengemukakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan teknologi usaha tani konservasi lahan kering adalah: 1) komitmen dan dukungan pemerintah daerah; 2) adanya keterkaitan peneliti, penyuluh dan kelompok tani; 3) tingkat partisipasi petani; 4) sistem pendukung/ pelayanan; dan 5) kelayakan teknologi anjuran dan tingkat adopsi. Dukungan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi konservasi sangat penting karena petani kurang mampu melaksanakan teknologi konservasi secara mandiri. Selain dukungan dari atas, peran kelompok tani dan lembaga-lembaga pedesaan juga sangat penting. Abdurachman et al. (1993) menyimpulkan bahwa integrasi proyek dengan lembaga pedesaan seperti LKMD dan kelompok tani serta adanya kerja sama antara peneliti, penyuluh, aparat desa, dan petani telah memperkuat kemampuan desa dalam pengembangan sistem usaha tani konservasi. Keterkaitan antara peneliti, penyuluh, dan kelompok tani sangat penting. Asisten lapang dan (3−4 orang di tiap lokasi) yang tinggal di desa memudahkan komunikasi dengan kelompok tani dan koordinasi dengan penyuluh lapangan. Partisipasi petani umumnya sangat baik pada awal proyek, tetapi selanjutnya menurun. Telah disadari bahwa peran lembaga pelayanan seperti lembaga pemasaran, perkreditan, dan penyalur sarana produksi sangat penting dalam proses adopsi teknologi usaha tani konservasi di DAS bagian hulu. Selain itu, adanya perbedaan faktor fisik dan sosial-ekonomi petani
menyebabkan teknologi yang dianjurkan juga perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Rachman et al. (1989) mengemukakan bahwa sistem pertanaman lorong tidak dapat diterapkan di seluruh lahan penelitian karena lahan sudah diteras. Begitu pula pola tanam tidak dapat diseragamkan di semua lokasi karena adanya perbedaan jenis tanah, curah hujan, dan keinginan petani. Di lahan kering DAS, petani banyak yang telah mengadopsi teknologi sistem usaha tani konservasi karena mereka sudah mengetahui manfaatnya. Legum penutup tanah misalnya dapat memperbaiki kesuburan tanah sehingga meningkatkan hasil ubi kayu sampai 1 ton gaplek, dan jagung 0,30 ton pipilan kering. Di samping itu, tanaman koro juga dapat menghasilkan biji sekitar 40 kg/600 m2 guludan (Sembiring et al. 1989). Selanjutnya Syam et al. (1989) menyimpulkan bahwa adopsi teknologi bukan hanya terjadi pada petani kooperator, tetapi juga pada petani nonkooperator, seperti teknologi pembuatan teras, penanaman tanaman penguat teras, pembuatan saluran pembuangan air (SPA), pola tanam, dan penggunaan varietas unggul padi gogo dan jagung. Terdapat tiga aspek pendukung yang perlu diperhatikan dalam program pengembangan/transfer teknologi usaha tani konservasi kepada petani, yaitu aspek pemasaran, aspek teknis, dan aspek sosial ekonomi. Aspek pemasaran
Ketersediaan pasar diperlukan untuk mengimbangi peningkatan produksi. KEPAS (1985) mengemukakan bahwa pemasaran merupakan salah satu kunci keberhasilan pengembangan sistem usaha tani. Namun, masalah ini masih merupakan titik lemah bagi petani lahan kering di DAS. Dalam memasarkan hasil kelapa, adpokat, melinjo, dan jeruk, petani lebih banyak bertindak pasif dan menunggu didatangi oleh tengkulak atau pedagang pengumpul, karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan desakan kebutuhan petani. Untuk mendorong petani agar aktif dalam pemasaran hasil, perlu dibentuk rantai tata niaga minimal dari produsen (petani) sampai pedagang penyalur. Untuk memasarkan hasil tanaman semusim, seperti jagung, gaplek, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang dan cabai, petani umumnya tidak menemui kesulitan karena mereka dapat menjualnya langsung ke pasar desa, pasar kecamatan, atau melalui tengkulak yang datang ke desa. Aspek teknis
Sembiring et al. (1989) mengemukakan bahwa pembuatan teras bangku dan teras gulud dapat mengurangi erosi secara efektif. Hal ini karena bangunan teras berfungsi untuk: 1) mengurangi panjang lereng sehingga dapat mengurangi laju aliran permukaan, 2) mengatur aliran air ke saluran pembuangan dengan mengurangi penghanyutan; dan 3) meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Penerapan teknik konservasi tanah selayaknya mempertimbangkan tiga hal, yaitu curah hujan, kondisi tanah (kemiringan, ketebalan solum, sifat tanah), dan kemampuan petani (biaya, waktu dan tenaga kerja keluarga yang tersedia). Rachman et al. (1989) mengemukakan bahwa hampir seluruh petani telah menerapkan teknologi teras bangku tanpa memperhitungkan kesesuaiannya dengan jenis dan kondisi tanah. Akibatnya
bangunan teras sering rusak, seperti tampingan teras runtuh, bidang teras bergeser, dan tanaman penguat teras lepas. Di samping itu, air drainase lebih terpusat sehingga dibutuhkan tenaga khusus untuk penanganan saluran air. Teknik konservasi alternatif yang lebih sesuai untuk tanah dangkal dan tanah yang didominasi liat 2:1 adalah teras gulud atau pertanaman lorong. Hal tersebut didukung oleh Fagi et al. (1988) yang mengemukakan bahwa bangunan teras bangku terbukti tidak stabil pada tanah bertekstur berat dan mengandung mineral liat 2:1 (Vertisol/Grumusol), serta tanah yang bersolum dangkal. Begitu juga Suwardjo et al. (1984) menyatakan bahwa usaha pencegahan erosi dengan pembuatan teras bangku memang cukup baik, tetapi hanya sesuai untuk tanah yang mempunyai solum dalam dengan bahan induk tanah dari bahan vulkan. Pada tanah bersolum dangkal, atau yang bersolum dalam tetapi kaya akan unsur beracun seperti Al dan Fe, pembuatan teras bangku kurang baik untuk pertumbuhan tanaman pangan. Penanganan lahan perbukitan tandus masih belum memberikan hasil memuaskan sehingga usaha tani konservasi dengan teras individu perlu disempurnakan. Alternatif perbaikan yang dapat ditempuh adalah penanaman tanaman leguminosa yang dapat tumbuh cepat sehingga cepat menutup tanah, serta tahan terhadap kondisi tanah marginal. Beberapa jenis tanaman leguminosa yang dapat digunakan untuk merehabilitasi lahan kritis dengan jenis tanah Troporthent adalah koro pedang (Canavala ensiformis), koro benguk (Mucuna pruriens), gude (Cajanus cajan), dan komak (Dilichos lablab). Koro pedang dapat berproduksi 1,80 t biji/ha dan 0,36 t pupuk hijau/ha dengan kemampuan penutupan tanah 90%. Koro benguk menghasilkan 0,51 t biji/ha dengan penutupan tanah 90%. Gude menghasilkan 0,53 t biji/ha dengan penutupan tanah 70%, serta komak menghasilkan 1,04 t biji/ha dengan penutupan tanah 90% (Sembiring et al. 1989). Produk tanaman leguminosa tersebut, selain dikonsumsi juga dapat dijual dengan harga yang cukup tinggi, serta daunnya dapat digunakan sebagai pupuk hijau. Penanaman leguminosa dapat dilakukan dengan biaya rendah. Aspek sosial ekonomi
Tingkat migrasi penduduk yang cukup tinggi merupakan gejala umum di daerah lahan kering DAS, sehingga jumlah tenaga kerja produktif di desa menjadi terbatas. Tingginya tingkat migrasi tersebut berkaitan dengan perbaikan tingkat pendidikan kaum muda dan rendahnya kesempatan berusaha di desa. Di masa mendatang, keterbatasan tenaga kerja keluarga merupakan kendala pengembangan usaha tani yang menuntut curahan tenaga lebih intensif. Modal juga merupakan kendala pengembangan, khususnya untuk budi daya tanaman komersial yang membutuhkan modal relatif besar, sehingga hanya petani mampu saja yang dapat mengusahakannya. Petani yang bermodal lemah hanya dapat mengusahakannya dalam jumlah terbatas. Hasil penelitian di DAS Jratunseluna memberikan informasi bahwa ada hubungan antara kelompok umur kepala keluarga dengan aktivitas luar usaha tani. Kepala keluarga usia muda cenderung lebih aktif bekerja di luar usaha tani, terutama pada kelompok usia 35−44 tahun (Rahmanto et al. 1989).
Luas penguasaan lahan yang relatif sempit menyebabkan petani tidak dapat memanfaatkan tenaga kerja secara produktif serta pendapatan yang diperoleh dari usaha tani belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (Napitupulu 1979). Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, petani aktif pada berbagai kegiatan produktif di luar usaha tani. Menurut Kristianto (1985), dalam melakukan kegiatan usaha tani petani umumnya hanya mengandalkan tenaga kerja keluarga. Petani mengelola usaha taninya selama musim hujan, yaitu 5−6 bulan dalam setahun. Setelah panen selesai, lahan diberakan dan petani mencari pekerjaan lain di desanya atau di kota terdekat untuk mendapat tambahan pendapatan. Teknologi usaha tani konservasi lahan kering sudah cukup banyak, baik yang bersifat komponen tunggal maupun gabungan beberapa komponen yang saling memperkuat, misalnya penanaman rumput pakan unggul pada teras bangku dan pengelolaan pakan/limbah pertanian untuk meningkatkan produktivitas ternak. Di samping itu, tanaman pangan atau hortikultura yang ditata berdasarkan pola tanam yang sesuai dapat meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi erosi tanah. Teknologi konservasi tersebut sudah disampaikan kepada petani oleh P3HTA melalui demonstrasi model usaha tani dan oleh Sustainable Upland Farming System (SUFS) melalui demplot. Namun, tampaknya proses adopsi teknologi hanya terjadi pada petani kooperator dan itu pun tidak secara berkelanjutan, misalnya bibir teras ditanami lagi dengan ubi kayu, varietas tanaman pangan kembali ke varietas lokal, dan sisa panen tidak dikembalikan ke dalam tanah atau dibakar (Abdurachman et al. 1993). Agar petani mau dan mampu menerapkan teknologi konservasi sederhana dan murah, P3HTA melaksanakan penelitian usaha tani dengan pendekatan bottom-up yaitu partisipasi petani diberi prioritas. Pendekatan ini sangat memperhatikan kelemahan petani dalam hal permodalan dan pengetahuan, serta besarnya ketergantungan pada alam. Namun, tingkat adopsi teknologi oleh petani tetap masih rendah yang antara lain disebabkan oleh:
Partisipasi penyuluh masih kurang dan jumlah penyuluh terbatas, sehingga perannya masih perlu ditingkatkan Setiani et al. 1991). Penyuluhan dan pembinaan petani lebih bersifat perseorangan (bukan kelompok tani) karena lokasi petani yang berjauhan. Meskipun penelitian memperhatikan usaha tani sebagai suatu sistem, dalam kenyataannya penelitian komponen teknologi lebih menonjol, sehingga kesimpulan yang diperoleh juga bersifat komponen atau parsial. Peneliti mendapat kesukaran dalam menganalisis data karena kurangnya ulangan/perlakuan, materi kurang seragam, data kurang lengkap (petani melakukan panen tanpa sepengetahuan peneliti, karena petak percobaan tersebar), dan sering kali peningkatan produksi tidak nyata karena masukan rendah.
Sehubungan dengan hal itu, pengembangan sistem usaha tani konservasi perlu dilakukan dengan memperhatikan tiga hal, yakni: 1) bertitik tolak dari kondisi, kebutuhan, partisipasi dan aspirasi petani; 2) berorientasi pada pemecahan masalah petani dan wilayah; dan 3) melibatkan peneliti interdisiplin yang bekerja sama dengan penyuluh, petani dan pihak terkait lainnya. Pengukuran dampak dan manfaat penerapan teknologi konservasi dilakukan dengan mengikuti pendekatan sebelum dan sesudah pengembangan (before and after approach) pada lokasi tempat teknologi dirakit. Untuk daerah lain yang memiliki kondisi yang sama digunakan pendekatan nol-satu (zero one approach) atau kooperator vs nonkooperator. KESIMPULAN
Permasalahan lahan kritis terutama di DAS bagian hulu perlu mendapat perhatian yang besar, karena 45% DAS tergolong prioritas dan 27,50 % merupakan superprioritas. Akumulasi permasalahan terjadi karena selama ini program rehabilitasi dan konservasi lahan kurang memadai. Petani yang umumnya miskin mempunyai lahan garapan sempit dan menggunakan lahan tidak sesuai dengan kemampuannya serta tidak disertai tindakan konservasi yang tepat. Di samping itu, program pemerintah kurang memfokuskan perhatian kepada partisipasi petani karena kendala sosial budaya, serta sarana/prasarana perhubungan. Berbagai program penelitian dan pengembangan model rakitan teknologi usaha tani konservasi dapat memberikan sumbangan besar terhadap pengelolaan DAS bagian hulu. Model yang dirancang tidak saja bertujuan meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani, tetapi juga untuk melindungi infrastruktur di bagian hilirnya. Di DAS Brantas bagian hulu, penerapan model yang tepat dapat menurunkan erosi 24 – 69% di bawah batas ambang erosi, selain meningkatkan produksi. Pengembangan teknologi usaha tani konservasi perlu didukung oleh pemerintah daerah, kerja sama peneliti, penyuluh dan petani, lembaga pelayanan, dan partisipasi petani. Dukungan yang kurang optimal akan menyebabkan pengembangan atau adopsi teknologi usaha tani konservasi oleh petani menjadi terhambat. IMPLIKASI KEBIJAKAN
Dalam evaluasi teknologi usaha tani konservasi perlu digunakan analisis proyek sehingga informasi yang didapat lebih sempurna. Setiap DAS mempunyai karakteristik yang spesifik sehingga memerlukan rakitan teknologi yang spesifik lokasi. Partisipasi petani dalam pengelolaan DAS perlu diperluas, tidak hanya dalam tahap pengembangan teknologi dan adopsi tetapi juga dalam pengelolaan DAS. Pada tahap perbaikan teknologi, formulasi kebijakan perlu ditekankan pada upaya mendorong partisipasi masyarakat. Pada tahap awal, peran pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan subsidi, dan pada tahap pengembangan untuk mendorong pihak swasta agar berinvestasi di lahan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Abdurachman, A., D. Lubis, dan H.M. Toha. 1993. Penelitian pengembangan sistem usaha tani konservasi di DAS bagian hulu. Risalah Penelitian Pengembangan Sistem Produksi Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor. hlm. 235−248. Abdurachman, A. dan F. Agus. 2000. Pengembangan teknologi konservasi tanah pasca NWMCP. Prosiding Lokakarya Nasional Pembahasan Hasil Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Alternatif Teknologi Konservasi Tanah. Sekretariat Tim Pengendali Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Pusat. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor. hlm. 25−38. Adnyana, M.O. dan I. Manwan. 1993. Prosedur pelaksanaan, strategi dan program penelitian pengembangan. Risalah Penelitian Pengembangan Sistem Produksi Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor. hlm 1−17. Biro Pusat Statistik. 1981. Statistik Indonesia 1980/81. Biro Pusat Statistik. Jakarta. 1 25 hlm. Biro Pusat Statistik. 1994. Statistik Indonesia 1994. Biro Pusat Statistik. Jakarta. 131 hlm. Current, D., E. Lutz, and S.J. Scherr. 1995. The cost and benefits of agro-forestry to farmers. The World Bank Research Observer 10(2): 151−180. Departemen Pertanian. 1987. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 175/Kpts/RC. 220/ 4/1987 Tentang Pedoman Pola Pembangunan Pertanian Di Daerah Aliran Sungai. Departemen Pertanian, Jakarta. 15 hlm. Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan. 1985. Program pengelolaan DAS di Indonesia. Makalah disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Program Studi Pengembangan DAS pada Fakultas Pascasarjana IPB, Bogor. hlm 1−21. DHV Consultants. 1990. Laporan Akhir Pengalaman Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Proyek Kali Konto Fase Ke-3 dan Perpanjangan Fase ke-3. Jilid I. Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan Departemen Luar Negeri Kerajaan Belanda. 65 hlm. Fagi, A.M., I.G. Ismail, U. Kusnadi, Suwardjo, dan A.S. Bagyo. 1988. Penelitian sistem usaha tani di daerah aliran sungai. Risalah Lokakarya Penelitian Lahan Kering dan Konservasi. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air, Badan Litbang Pertanian, Jakarta. hlm. 1−14. Hardianto, R., T. Hendarto, E. Masbula, dan N.L. Nurida. 1992. Status dan prospek pengembangan sistem usaha tani konservasi di lahan kering berkapur DAS Brantas. Prosiding Seminar Penelitian dan Pengembangan Sistem Usaha Tani Konservasi di Lahan Kering DAS Jratunseluna dan Brantas. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air, Badan Litbang Pertanian, Jakarta. hlm. 99−120. Hendarto, T., Djumali, dan N.L. Nurida. 1991. Usaha perbaikan teknologi pemupukan dan peran cabai merah dalam sistem usaha tani konservasi di lahan kering DAS Brantas. Seminar Penelitian dan Pengembangan Sistem Usaha Tani Konservasi di Lahan Kering DAS Jratunseluna
dan Brantas. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan Tanah dan Air, Badan Litbang Pertanian, Jakarta. hlm. 185−194. KEPAS. 1985. The Critical Uplands of Ecosystem in Java: An Agro-Ecosystem Analysis. 72 hlm. Kristianto, K. 1985. Peranan peternakan dan pertanian lahan kering Dalam Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan. BPFE, Yogyakarta. 69 hlm. Lutz, E., S. Pagiola, and C. Reiche. 1994. The cost and benefits of soil conservation. The Farmer’s Viewpoint. The World Bank Research Observer 9(2): 273−295. Napitupulu, M. 1979. Meningkatkan martabat petani buruh sesuai tujuan pembangunan nasional Dalam Seminar Petani Buruh. Jakarta. hlm. 25−38. Nelson, R. 1991. Managing Drylands. Finance and Development. IMF & World Bank. p. 11−19. Pakpahan, A., N. Syafa’at, A. Purwoto, H.P. Saliem, dan G.S. Hardono. 1992. Kelembagaan lahan dan konservasi tanah dan air. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Monograph Series No.5: 98 hlm. Prawiradiputra. B.R., S. Sukmana, A.N. Ginting, dan A. Syam. 1995. Tinjauan beberapa proyek sistem usaha tani konservasi di daerah aliran sungai bagian hulu (dengan perhatian khusus pada komponen penelitian). Prosiding Lokakarya Pemantapan Rencana Penelitian 1995/96. Keragaan Teknologi Usaha Tani dan Rencana Penelitian DAS. Bagian Proyek Peningkatan Kemampuan Perencanaan Penghijauan dan Reboisasi Pusat, Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor. hlm. 15−32. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah, dan Air. 1985. Program Penelitian Pola Usaha Tani Terpadu dan Konservasi Tanah 1986/87 – 1990/91. Badan Litbang Pertanian, Jakarta. 51 hlm. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah, dan Air. 1987. Laporan Tahunan 1986/87. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan Tanah dan Air, Badan Litbang Pertanian, Jakarta. 75 hlm. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah, dan Air. 1988. Laporan Tahunan 1987/88. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air, Badan Litbang Pertanian, Jakarta. 83 hlm. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah, dan Air. 1989. Laporan Tahunan 1988/89. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air, Badan Litbang Pertanian, Jakarta. 89 hlm. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah, dan Air. 1990. Petunjuk Teknis Usaha Tani Konservasi Daerah Aliran Sungai. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air, Badan Litbang Pertanian, Jakarta. 85 hlm.
Pusat Pengembangan Agribisnis. 1991. Layanan Konsultasi Monitoring dan Evaluasi. Proyek Rehabilitasi Lahan dan Pengembangan Agroforestry untuk Sub DAS Cimanuk Hulu. Pusat Pengembangan Agribisnis, Jakarta. 45 hlm. Rachman, A., H. Suwardjo, R.L. Watung, dan H. Sembiring. 1989. Efisiensi teras bangku dan teras gulud dalam pengendalian erosi. Risalah Diskusi Ilmiah Hasil Penelitian Pertanian Lahan Kering dan Konservasi di Daerah Aliran Sungai. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air, Badan Litbang Pertanian, Jakarta. hlm. 11−18. Rahmanto, B., P. Amir, dan A. Syam. 1989. Penjajagan persepsi petani terhadap nilai lahan garapan dan biaya pembuatan teras serta preferensi petani dalam menanamkan modal. Risalah Diskusi Ilmiah Hasil Penelitian Pertanian Lahan Kering dan Konservasi di DAS. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air, Badan Litbang Pertanian, Jakarta. hlm. 257−266. Sembiring, H., M. Thamrin, A. Farid, G. Kartono, A. Rachman, dan S. Sukmana. 1989. Pengaruh bentuk teras terhadap erosi dan produktivitas tanah aquic tropudalf di Srimulyo, Malang. Risalah Diskusi Ilmiah Hasil Penelitian Pertanian Lahan Kering dan Konservasi di DAS. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air, Badan Litbang Pertanian, Jakarta. hlm. 18−24. Sembiring, H., A. Farid, A. Ispandi, G. Kartono, dan H. Suwardjo. 1991. Kajian beberapa jenis tanaman legum penutup tanah untuk rehabilitasi lahan kritis. Risalah Diskusi Ilmiah Hasil Penelitian Pertanian Lahan Kering dan Konservasi di DAS. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air, Badan Litbang Pertanian, Jakarta. hlm. 24−28. Setiani, C., B. Prasetyo, dan U. Haryati. 1991. Peranan kelembagaan dalam adopsi sistem usaha tani konservasi (demplot) dan kapas (IKR), suatu tinjauan sosiologi. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Lahan Kering dan Konservasi Tanah di Lahan Sedimen dan Vulkan DAS Bagian Hulu. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air, Badan Litbang Pertanian, Jakarta. hlm. 77−90. Soemarno, M., M. Mustadjab, and I. Semaoen. 1985. Overview of Agriculture and Rural Development in East Java and The Brantas Basin. Brawidjaja University Research Center, Malang. hlm 21−31. Sofijah, A. dan Suwardjo. 1979. Pengaruh teras, sistem pengelolaan tanaman dan sifat hujan terhadap erosi dan aliran permukaan pada tanah Latosol Darmaga. Pusat PenelitianTanah dan Agroklimat, Bogor. 14 hlm. Sukmana, S. 1994. Budi daya lahan kering ditinjau dari konservasi tanah. Prosiding Penanganan Lahan Kering Marginal melalui Pola Usaha Tani Terpadu di Jambi. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor. hlm. 18−29. Sukmana, S., Suwardjo, U. Kusnadi, dan A. Syam. 1988. Usaha konservasi di daerah aliran sungai bagian hulu. Sistem Usaha Tani di Lima Agroekosistem. Risalah Lokakarya Penelitian
