Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum

INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL Nama Jabatan

: Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum

I.

PERAN JABATAN  Jabatan ini merupakan jabatan teknis pendukung administrasi untuk melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelahaan data obyek kerja di bidang bahan penyuluhan hukum.

II.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB A. URAIAN TUGAS 1. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Menerima informasi mengenai bahan penyuluhan hukum 3. Mengumpulkan bahan penyuluhan hukum. 4. Mengklasifikasikan bahan penyuluhan hukum. 5. Menelaah bahan penyuluhan hukum. 6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur  yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. B. TANGGUNG JAWAB 1. Kesesuaian pelaksanaan tugas dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Keakuratan informasi bahan penyuluhan hukum. 3. Kelengkapan bahan penyuluhan hukum. 4. Kesesuaian materi dengan tema penyuluhan hukum. 5. Kelancaran pelaksanaan penyuluhan hukum 6. Kebenaran atas informasi yang diberikan.

peraturan

III. HASIL KERJA JABATAN 1. Pengetahuan mengenai teknis pelaksanaan tugas. 2. Peraturan perundang-undangan pusat maupun daerah yang akan disosialisasikan. 3. Daftar peraturan perundang-undangan yang akan disosialisasikan. 4. Materi penyuluhan hukum. 5. Materi penyuluhan hukum. 6. Laporan hasil pelaksanaan tugas. IV. TINGKAT FAKTOR FAKTOR 1 : PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (Level 5) 1. Pengetahuan mengenai dasar-dasar penerapan ilmu hukum yang didapatkan melalui program pendidikan strata satu ilmu hukum. 2. Pengetahuan tentang serangkaian peraturan perundangundangan yang akan disosialisasikan atau yang berhubungan dengan tema penyuluhan hukum. 3. Pengetahuan teknis pelaksanaan penyuluhan hukum. 4. Pengetahuan tentang pengoperasian aplikasi pendukung pelaksanaan penyuluhan hukum. FAKTOR 2 : PENGAWASAN PENYELIA (Level 1) 1.  Jabatan ini melakukan penyusunan bahan penyuluhan hukum dibawah pengawasan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM yang membuat tugas tertentu

disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci dan spesifik. 2.  Jabatan ini dalam melaksanakan penyusunan bahan penyuluhan hukum, merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah berdasarkan istruksi langsung dari Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM. 3. Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum berkonsultasi dengan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup dalam instruksi. FAKTOR 3 : PEDOMAN (Level 1) 1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, jabatan ini berpedoman prosedur kerja yang ditetapkan oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM. 2. Penyusunan bahan penyuluhan hukum harus bersesuaian dengan tema penyuluhan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penyuluhan hukum. 3. Pegawai pada jabatan ini dapat menentukan alternatif  yang digunakan pada situasi dimana pedoman yang ada tidak dapat diterapkan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan pejabat penyelia. FAKTOR 4 : KOMPLEKSITAS (Level 1) 1. Pegawai pada jabatan ini melakukan penyusunan bahan penyuluhan hukum menggunakan aplikasi Microsoft power point yang bahannya diperoleh dari peraturan perundang-undangan daerah maupun pusat. 2. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan tergantung pada tingkat kesulitan memperoleh referensi atau informasi dalam hal penyusunan bahan penyuluhan hukum. 3. Keadaan yang tidak biasa dalam pelaksanaan tugas penanganannya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kepala Sub Bagian Bantun Hukum dan HAM. FAKTOR 5 : RUANG LINGKUP DAN DAMPAK (Level 1) 1. Pekerjaan mencakup pelaksanaan pekerjaan rutin dengan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pen yelia. 2. Penyusunan bahan penyuluhan hukum merupakan pekerjaan pendukung kegiatan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum. FAKTOR 6 : HUBUNGAN PERSONAL (Level 1) Hubungan mencakup pegawai dalam lingkup organisasi Bagian Hukum dan HAM. Intensitas hubungan berlangsung secara rutin dan berkala. FAKTOR 7 : TUJUAN HUBUNGAN (Level 1)  Tujuan hubungan adalah memperoleh, menjelaskan atau memberikan informasi mengenai bahan penyuluhan hukum  yang disusun.

FAKTOR 8 : PERSYARATAN FISIK (Level 1) Pekerjaan ini rutin dan tidak membutuhkan persyaratan fisik tertentu.

FAKTOR 9 : LINGKUNGAN PEKERJAAN (Level 1) Pekerjaan dilakukan dalam lingkungan umum. V.

PERSYARATAN JABATAN TERTENTU  Tidak ada  Terakhir diperbaharui: 27 April 2018

kantor

secara

FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL Nama Jabatan Organisasi Nama Instansi

No

: Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum : Bagian Hukum dan HAM : Sekretariat Daerah

Faktor Evaluasi

Nilai yang diberikan

Standar Jaabatan Struktural yang digunakan

Keterangan

1.

Faktor 1: Pengetahuan

750

Tingkat Faktor 1-5

2.

Faktor 2 : Pengendalian Pengawasan

25

Tingkat Faktor 2-1

3.

Faktor 3 : Pedoman

25

Tingkat Faktor 3-1

4.

Faktor 4 : Kompleksitas

25

Tingkat Faktor 4-1

5

Faktor 5 : Ruang Lingkup dan Pengaruh

25

Tingkat Faktor 5-1

6.

Faktor 6 : Hubungan Antar Pribadi

10

Tingkat Faktor 6-1

7.

Faktor 7 : Tujuan Hubungan

20

Tingkat Faktor 7-1

8.

Faktor 8 : Tuntutan Fisik

5

Tingkat Faktor 8-1

9.

Faktor 9 : Lingkungan Kerja

5

Tingkat Faktor 9-1

Total Nilai

890

Kelas Jabatan

7

855  –  1.100

 Tim Analisi dan Evaluasi Jabatan Ketua Tim

(SUKARTONO, S.Hut, MP)

KASUBAG. KEPEGAWAIAN

KASUBAG. KELEMBAGAAN & ANJAB

(DEWI SRI INDRAYANI, S.Sos)

(HERAWATY S.,SE,M.A.P)