PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Disusun Oleh Kelompok 2: Aryanto Baan(24414098) Fredy Dwiarditya Saputra (26411150)
MATA KULIAH DASAR UMUM UNIVERSITAS KRISTEN PETRA SURABAYA 2014
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Suatu bangsa menjadi kuat karena masyarakatnya menghargai bangsanya sendiri dan mengerti dengan baik sistem ketatanegaraan negaranya. Salah satu contoh yang baik dalam menghargai bangsa sendiri adalah dengan mengetahui sejarah, dasar negara, dan tujuan atau visi negaranya sendiri. Sebagai rakyat Indonesia yang baik sudah menjadi hal yang wajib untuk mengetahui dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, pengetahuan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah menjadi hal yang diwajibkan pemerintah yang ditandai dengan diajarkannya mata pelajaran PKN mulai dari bangku sekolah dasar. Hal ini tak lain dan tak bukan untuk menanamkan semangat Pancasila dalam generasi muda agar kelak Pancasila masih tetap bisa dipertahankan sebagai ideologi kita bersama, diharapkan generasi muda bangsa Indonesia mengerti apa yang sebenarnya pemimpin – pemimpin Indonesia inginkan sejak dulu bagi bangsa Indonesia yang mereka tuangkan dalam dasar negara Indonesia. Secara yuridis-konstitusional Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa dalam hal ini digunakan sebagai acuan dasar dalam mengaturmenyelenggarakan pemerintahan negara, oleh karena itu tidak boleh bagi setiap individu untuk menafsirkan Pancasila menurut perspektif pribadi. Diharapkan dengan adanya pendidikan Pancasila, masyarakat Indonesia mengerti akan arti Pancasila dan mampu mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia. Sehingga penyimpangan pengamalan Pancasila tidak terjadi lagi seperti pada zaman orde baru maupun jaman reformasi saat ini. B. Tujuan
Untuk mengetahui dan mengerti Pancasila dengan baik dan benar.
Mengetahui bentuk pengamalan Pancasila yang baik, benar, dan seharusnya dilakukan.
Memberikan
pengetahuan
mengenai
pengamalan Pancasila agar tidak terjadi lagi .
bentuk
penyimpangan
C. Rumusan Masalah
Apa itu Pancasila dan sejarahnya.
Bagaimana bentuk pengamalan Pancasila (Sila ke-4) dan contoh penyimpangannya.
Bagaimana bentuk pengamalan Pancasila (Sila ke-5) dan contoh penyimpangannya.
BAB II PEMBAHASAN
A. Pancasila Menurut Muhammad Yamin kata Pancasila diambil dari bahasa Sansekerta (India) yaitu panca yang berarti lima dan syila yang berarti batu sandi, alas/dasar. Kemudian karena pengaruh ajaran Buddha dan Hindu oleh bangsa India yang datang ke Indonesia kata Pancasila akhirnya dikenal dalam
kepustakaan
negarakertagama
yang
bahasa ditulis
Negarakertagama terdapat
Jawa oleh
ketentuan
yang Empu
terdapat
dalam
kitab
Prapanca.
Dalam
buku
bagi para
raja
yang berbunyi
“Yatnaggegwani Pancasyiila kertasangkarbhisekaka krama” yang artinya “Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan begitu pula upacaraupacara ibadat dan penobatan”. Hal ini membuktikan bahwa kata Pancasila sudah lebih dulu digunakan dan dikenal sebelum Indonesia merdeka. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti dari kata Pancasila adalah lima prinsip atau lima asas. Sebelum terbentuknya negara Indonesia para tokoh – tokoh yang berperan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia tahu betul bahwa untuk dapat berdiri negara Indonesia harus memiliki dasar yang kuat untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan negara. Dasar negara ini diharapkan nantinya akan menjadi pedoman “The Way of Life” yang akan menuntun bangsa Indonesia mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai. Tetapi tidak hanya sampai disitu, dasar negara yang akan dibentuk ini juga harus memiliki ciri khas atau bisa dikatakan bahwa dasar negara harus
memiliki jiwa bangsa Indonesia untuk itu dasar negara harus mewakili kebudayaan dan cita- cita hidup serta tujuan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Pancasila kemudian menjadi ideologi dasar negara Indonesia atau menjadi pedoman dasar Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki fungsi untuk menjadi dasar negara yang merupakan sumber segala hukum yang mengatur negara Indonesia, Pancasila nantinya akan mempengaruhi cara pandang bangsa Indonesia
dalam
bertindak,
bersikap,
dan
menyelenggarakan
tata
kenegaraannya. Ada banyak bentuk dari pengertian Pancasila baik yang ditinjau dari segi yuridis-konstitusional, objektif-ilmiah, maupun secara filsafat tetapi bagi bangsa Indonesia sendiri pada hakikatnya pengertian Pancasila dikembalikan pada 2 hal yaitu: 1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Pancasila dalam pengertian ini sering disebut dengan way of live bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai petunjuk hidup sehari – hari atau bisa dikatakan Pancasila dijadikan penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian jiwa keagamaan (manifestasi sila pertama), jiwa berperikemanusiaan
(manifestasi
sila
kedua),
jiwa
kebangsaan
(manifestasi sila ketiga), jiwa kerakyatan (manifestasi sila keempat), dan jiwa keadilan sosial (manifestasi sila kelima) semuanya terlihat dalam tingkah laku serta sikap hidup bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia. Menurut Prof. Drs. Notonagoro SH dalam karangan beliau yang berjudul “Berita pikiran ilmiah tentang jalan keluar dari kesulitan mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia” antara lain dinyatakan bahwa Pancasila memiliki kedudukan istimewa. Di bagian lain dalam buku tersebut beliau juga mengatakan bahwa norma hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, Pancasila sendiri merupakan acuan dasar dibentuknya norma – norma hukum yang ada di Indonesia dan dengan ini
membuktikan bahwa kedudukan Pancasila memiliki arti yang penting bagi berjalannya hukum dan sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Fungsi Pokok daripada Pancasila adalah sebagai Dasar Negara, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan pada hakikatnya merupakan sumber dan segala sumber hukum yang ada dan berlaku di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966.
B. Sejarah Terbentuknya Pancasila Berawal dari dijajahnya Indonesia oleh bala tentara Jepang selama 3,5 tahun, tentara Jepang mulai mengeksploitasi kekayaan bangsa Indonesia. Tetapi mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah dalam melawan tentara Sekutu, tentara Jepang mulai mencari cara untuk mendapatkan tambahan kekuatan, salah satunya adalah dengan menambah jumlah prajurit yang berasal dari rakyat Indonesia. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan kelak dikemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura). Dalam maklumat ini sekaligus dimuat dasar pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ). Nantinya tugas badan ini adalah untuk menyelidiki dan mengumpulkan usul – usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintahan Jepang yang akan dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama
yang dibicarakan adalah mengenai calon dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada sidang pertama itu banyak anggota yang berbicara, dua diantaranya adalah Muhammad Yamin dan Bung Karno, yang masing – masing mengusulkan rumusan dasar negara yang tepat menurut mereka. Muhammad Yamin mengajukan usulan mengenai dasar negara secara lisan sebagai berikut: 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan Selain itu Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yang juga terdiri atas lima hal, yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Usulan ini diajukan pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas lima hal, yaitu: 1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia) 2. Internasionalisme (Perikemanusiaan) 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan yang Berkebudayaan Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu: 1. Sosio nasionalisme 2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan Berikutnya tiga hal ini menurutnya juga dapat diperas menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong. Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, yaitu: 1. Ir. Soekarno 2. Ki Bagus Hadikusumo 3. K.H. Wachid Hasjim 4. Mr. Muh. Yamin 5. M. Sutardjo Kartohadikusumo 6. Mr. A.A. Maramis 7. R. Otto Iskandar Dinata 8. Drs. Muh. Hatta Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil, dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu: 1. Ir. Soekarno 2. Drs. Muh. Hatta 3. Mr. A.A. Maramis 4. K.H. Wachid Hasyim 5. Abdul Kahar Muzakkir 6. Abikusno Tjokrosujoso 7. H. Agus Salim 8. Mr. Ahmad Subardjo 9. Mr. Muh. Yamin
Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”. Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16 juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan Hukum Dasar. Sejarah berjalan terus. Pada tanggal 9 Agustus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengadakan sidang, dengan acara utama (1) mengesahkan rancangan Hukum Dasar dengan preambulnya (Pembukaannya) dan (2) memilih Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum
mengesahkan
Preambul,
Bung
Hatta
terlebih
dahulu
mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya. Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul, di belakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Muh. Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Muh. Hatta berusaha meyakinkan tokohtokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya” di belakang kata Ketuhanan dan diganti dengan “Yang Maha Esa”.
C. Pengamalan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaa dalam Permusyawaratan Perwakilan (Sila Ke-4) Sebelum membahas mengenai bentuk pengamalan Pancasila sila ke4, terlebih dahulu perlu diketahui makna dari sila ke-4 itu sendiri. Sila ke-4 dari Pancasila memiliki makna bahwa sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, dalam menggunakan hak – hak tersebut yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan bersama dan kepentingan Negara. Memiliki kedudukan,hak, dan kewajiban yang sama memiliki arti bahwa setiap Individu bertindak tanpa paksaan dari pihak lain, setiap individu berhak untuk menentukan pilihan dan sikap yang diambilnya selama masih belum melanggar norma hukum yang berlaku. Dalam menjalankan kewajibannya setiap Individu wajib mendahulukan kepentingan negara, dalam hal ini negara berhak menuntut dalam batas kewajaran yang masih bisa ditolerir dan sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya mendukung pemerintahan. Berikut adalah kewajiban warga negara Indonesia:
Wajib menaati hukum dan pemerintahan ( pasal 27 ayat 1 ).
Wajib ikut serta dalam usaha bela negara ( pasal 27 ayat 3 ).
Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain ( pasal 28 ayat 1 ).
Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang – undang ( pasal 28 ayat 2 ).
Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ( 30 ayat 1 ).
Dalam hal hak warga negara, hak yang didapat warga negara Indonesia sudah jelas diatur dalam undang – undang dasar Negara Republik Indonesia. Hak warga negara Indonesia tersebut meliputi:
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (pasar 28 A).
Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah ( pasal 28 B ayat 1).
Hak
atas
kelangsungan
hidup.
“Setiap
anak
berhak
atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”.
Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1).
Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).
Dalam sila ke-4 juga menjelaskan mengenai musyawah sebagai cara untuk
mengambil
menjalankan
keputusan,
sistem
bangsa
musyawarah
yang
Indonesia
sudah
didasarkan
pada
sejak
dulu
semangat
kekeluargaan dan merupakan ciri bangsa Indonesia. Sila ke-4 ini kembali mempertegas
pentingnya
musyawarah
dalam
mengambil
keputusan,
mengingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar maka sistem musyawarah akan sangat sulit untuk dilaksanakan oleh sebab itu sistem musyawah sedikit diubah dengan menempatkan wakil – wakil rakyat sebagai perwakilan keputusan rakyat. Berikut adalah nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-4:
Kedaulatan negara adalah ditangan rakyat.
Pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi oleh akal sehat (pikiran dan rasio).
Warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil – wakil rakyat.
Nilai sila ke-4 meliputi dan menjiwai sila ke-5.
Bentuk pengamalan Pancasila sila ke-4 di Indonesia:
Dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.
Diadakannya pemilu langsung mulai dari tahun 2004.
Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, hak akses fasilitas umum, dan keamanan.
Setiap keputusan yang diambil DPR dihormati dan dijalankan dengan bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Setiap keputusan yang diambil oleh wakil rakyat merupakan keputusan yang masuk akal dan disertai dengan alasan yang sah.
D. Penyimpangan Pengamalan Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan (Sila ke-4) Seiring dengan berjalannya waktu sejak ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara penerapan nilai – nilai Pancasila sila ke-4 terdapat banyak penyimpangan yang terjadi. Berikut adalah bentuk penyimpangan – penyimpangan yang pernah terjadi di Indonesia:
Pada masa orde baru kekuasaan eksekutif ada di tangan 1 orang saja.
Pada masa orde baru kekuasaan legislatif dimanipulasi oleh Presiden sehingga kekuasaan legislatif tidak pro rakyat dan cenderung memihak pemerintahan.
Pada masa orde baru ketua MPRS dan DPR dijadikan menteri sehingga secara tidak langsung berada di bawah presiden.
Pada masa orde baru pimpinan MA dijadikan menteri sehingga hal ini menyalahi prinsip kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dari intervensi pihak lain.
Pada masa orde baru presiden melampaui kewenangannya dengan membuat ketetapan – ketetapan yang seharusnya diatur dalam undang – undang (dibuat bersama DPR).
Ditiadakannya pemilihan kepala daerah langsung oleh DPR periode 2014 – 2019.
Wakil – wakil rakyat yang dipilih kurang bertanggung jawab dalam menjalankan mandat rakyat yang ditandai dengan banyaknya wakil rakyat yang tidak datang dalam rapat bahkan tidur saat rapat.
Wakil – wakil rakyat yang dipilih belum memberikan kontribusi yang nyata kepada rakyat. Wakil rakyat cenderung membuat program kerja yang tidak efisien seperti studi banding yang membutuhkan biaya yang banyak.
E. Pengamalan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila Ke-5) Sila ke-5 dalam Pancasila dijiwai oleh sila – sila sebelumnya, sehingga sila ke-5 merupakan tujuan dari sila – sila sebelumnya dan dapat dikatakan bahwa sila ke-5 merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara yang perwujudannya ialah tata-masyarakat yang adil-makmur yang berdasarkan Pancasila. Sila ke-5 bila diartikan kata perata memiliki makna sebagai berikut: Keadilan
Sosial
memiliki
arti
bahwa
keadilan
berlaku
dalam
masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan baik secara material maupun spiritual. Seluruh Rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia baik yang bertempat tinggal di Indonesia sendiri maupun yang berada di luar negeri. Jadi bila disimpulkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa semua warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik secara material maupun spiritual dalam bidang politik, ekonomi, hukum,, kebudayaan, dan sosial. Keadilan sendiri memiliki banyak bentuk yang berbeda satu sama lain, tetapi dengan adanya Pancasila berbagai macam keadilan ini dilebur menjadi 1 kesatuan dalam sila ke-5. Adapaun macam – macam keadilan adalah sebagai berikut:
Keadilan Distributif Keadilan Distributif merupakan bentuk keadilan pemerintahan kepada rakyatnya. Sebagai contoh adalah bantuan pemenuhan bahan pokok maupun subsidi oleh pemerintah kepada rakyat miskin. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh diskriminatif terhadap kalangan rakyat miskin tertentu, semua rakyat miskin harus mendapatkan bantuan tersebut secara merata.
Keadilan Komutatif Keadilan
komutatif
merupakan
bentuk
keadilan
antara
masyarakat yang satu dengan yang lain. Contohnya adalah menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan secara bersama.
Keadilan Legal Keadilan Legal merupakan bentuk keadilan rakyat kepada pemerintahnya, dalam hal ini masyarakat harus patuh dengan aturan yang berlaku tanpa terkecuali.
Adapun nilai – nilai yang terkandung dalam Sila ke-5 antara lain sebagai berikut:
Perwujudan
keadilan
sosial
dalam
kehidupan
sosial
atau
kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional.
Cita – cita masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain.
Nilai sila ke-5 dijiwai oleh sila I,II,III,IV.
Bentuk dari pengamalan sila ke-5 antara lain sebagai berikut:
Tidak main hakim sendiri.
Mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong-royong dalam masyarakat.
Menghormati hak orang lain.
Menghargai hasil karya orang lain dengan tidak melakukan plagiat.
Tidak menggunakan fasilitas umum untuk diri sendiri.
Hukum berlaku bagi semua orang.
Mematuhi hukum tanpa terkecuali.
F. Penyimpangan Pengamalan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila Ke-5) Bentuk Penyimpangan Pengamalan Sila ke-5 adalah sebagai berikut:
Tidak meratanya kesejahteraan di semua kota – kota di Indonesia.
Hukum tidak berlaku untuk semua orang, banyak penjabat korupsi yang bebas, anak menteri melakukan tindakan kriminal tidak dipenjara.
Diskriminasi bagi kaum minoritas.
Pelarangan untuk menyelenggarakan ibadah.
Perusakan tempat – tempat ibadah. BAB III Penutup
A. Kesimpulan Pengetahuan akan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup negara Indonesia sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu pendidikan kewarganegaraan sejak dini sangat baik untuk dilakukan, tetapi materi mengenai Pancasila masih sangat sedikit, materi pendidikan kewarganegaraan masih cenderung menyinggung masalah politik dalam negeri Indonesia dan jarang membahas secara mendalam mengenai makna tiap – tiap sila dari Pancasila dan nilai – nilai apa yang terkandung didalamnya.
Diharapkan dengan adanya pendidikan Pancasila penyimpangan – penyimpangan yang sampai saat ini masih terjadi bisa dicegah, atau jika memungkinkan penyimpangan – penyimpangan pengamalan Pancasila tidak terjadi lagi. Sampai saat ini kedudukan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa sudah cukup meyakinkan, tetapi kedudukan Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia untuk mencapai visi dan misi bangsa Indonesia sendiri masih meragukan. Sampai saat ini kesaktian Pancasila masih diuji dengan banyaknya penyimpangan – penyimpangan baik yang dilakukan oleh pemerintahan maupun oleh rakyat sendiri, untuk itu diharapkan pendidikan Pancasila bisa menyatukan visi dan misi negara dengan rakyatnya dan dari dalamnya diharapkan terjadi sinergi yang baik antara pemerintahan dan rakyatnya.
Daftar Pustaka https://arkadiuswellyam.wordpress.com/2012/10/08/pengertian-dan-contohpengamalan-pancasila-melalui-45-butir-pancasila/. http://indonesiaindonesia.com/f/101937-sejarah-lahirnya-pancasila-ideologidasar-negara/. http://karw21anto.wordpress.com/tugas-2/semester-1/bentuk-bentukpenyimpangan/. http://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/. http://tricklik.blogspot.com/2013/12/arti-dan-makna-sila-kelima-pancasila.html. http://www.pusakaindonesia.org/asal-muasal-istilah-pancasila/. http://www.pusakaindonesia.org/makna-lima-sila-dalam-pancasila/commentpage-1/. Darmodiharjo, Darji., Dekker, Nyoman., Mardojo, M., Pringgodigdo, Mr.A.G., Purbopranoto, Kuntjoro., & Sulandra, J.W. (1981). Santiaji Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional Surabaya. Darmodiharjo,
Darji.,
Dekker,
Nyoman.,
&
Kansil,
C.S.T. Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dilengkapi dengan ketetapan ketetapan MPR tahun 1978. Surabaya: Humas Universitas Brawijaya.
M, Elly. 2003. Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
