PENYESUAIAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENYUSUN LAPORAN POSISI KEUANGAN AWAL MENURUT STANDAR PELAPORAN KEUANGAN INTERNASIONAL Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan laporan posisi keuangan menurut IFRS 1 antara lain: 1. Pendahuluan dalam kerangka dasar a. Desain IFRS diperuntukan untuk entitas yang bersifat profitoriented dan SME (Small Medium Enterprise). IFRS belum mengatur standar akuntasi untuk perusahaan berbasis syariah b. Memungkinkan penilaian aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud menggunakan nilai wajar. Laporan keuangan harus disajikan dengan basis true and fair (IFRS Frame Work Par 46) c. Entitas harus membuat penrnyataan eksplisit tentang kepatuhan akan standar IFRS d. Tidak diatur secara khusus kapan entitas menyajikan laporan keuangan e. Menganut standar akuntansi berbasis prinsip untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan keterbandingan laporan keuangan antar entitas secara global. f. Tidak lagi mengakui prinsip konservartif, namun diganti dengan prinsip kehati-hatian (Prudence) 2. Pengungkapan dan penyajian laporan keuangan a. Komponen laporan keuangan lengkap terdiri atas: 1) Laporan posisi keuangan (neraca) 2) Laporan laba rugi komperhensif 3) Laporan perubahan ekuitas 4) Laporan arus kas 5) Catatan atas laporan keuangan 6) Laporan posisi keuangan komperatif awal periode dan penyajian petrospektif terhadap penerapan kebijakan akuntansi b. Berdasar ilustrasi IFRS: 1) Aset: Aset tidak lancar dan aset lancar 2) Ekuitas: Ekuitas yang dapat diatribusikan kepemilik entitas induk dan hak non pengendali 3) Liabilitas Liabilitas jangka panjang dan jangka pendek
3.
4.
5.
6.
c. Isitilah minority interest (hak minoritas) diganti menjadi non controlling interest (hak non pengendali) dan disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. d. Tidak mengenal pos luar biasa (extra ordinery item) e. Laibilitas jangka panjang disajikan sebagai laibilitas jangka pendek jika akan jatuh tempo dalam 12 bulan meskipun perjanijian pembiayaan kembali sudah selesai setelah periode laporan dan sebelum penerbitan laporan keuangan. Laporan kas a. Dianjurkan menggunakan metode langsung, namun metode tidak langsung tetap diperbolehkan b. Item pos luar biasa tidak diperbolehkan dalam IFRS Persediaan a. Pengukuran persediaan berdasarkan biaya atau net realizable value (nilai realisasi bersih) amna yang lebih rendah. b. IFRS melarang menggunakan metode LIFO ( Lest In First Out). Hanya boleh menggunakan metode FIFO ( Lest In First Out) atau rata-rata tertimbang. Perubahan kebijakan dan prinsip akuntansi dan kesalahan mendasar a. Dicatat secara retospektif dan dilakukan penyajian kembali terhadap laba ditahan serta adanya penjelasan efek kumulatif perubahan pada saat periode dilakukan perubahan. b. Konsep kesalahan mendasar (fundamental error) dihapus dan diganti dengan prior period error kesalahan periode lalu c. Perubahan estimasi dicatat secara restrospektif dengan cara melakukan penyesuaian atas laba atau rugi tahun terjadinya perubahan estimasi dan laba rugi periode yang akan datang jika mempengaruhi keduanya Peristiwa setelah tanggal neraca a. Mengatur pengungkapan dan penyesuaian laporan keuangan terkait peristiwa baik yang bersifat favorable dan anfavorable yang terjadi antara akhir periode laporan hingga tanggal laporan keuangan diotorisasi atau terbit. b. Istilah Events After Balance Sheet date (peristiwa setelah tanggal neraca) direvisi menjadi Event After Reporting Period (peritiwa setelah period laporan). c. Terdapat istilah tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit (the date when the financial statement are autoriset for issue). d. Terdapat pengungkapan fakta adanya pihak yang dapat mengubah laporan keuangan setelah diterbitkan jika ada.
7. Kontrak kontruksi IAS mengharuskan penggunaan metode persentase penyelesaian (percentage of complition method) untuk melakukan pengakuan terhadap pendapatan dan beban jika realisasi konstruksi dapat di estimasi dengan andal. IAS 11 memberikan pedoman yang sangat terbatas dalam menetukan estimasi realisasi kontrak. 8. Pajak penghasilan a. IAS 12 mengatur tentang beda temporer (temporary defferents) antara basis pajak dengan basis komersil yang dijadikan basisi dalam mengakui aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. b. Mencakup perbedaan temporer akibat adanya hibah pemerintah (goverment Grands ). c. Pengakuan pajak tangguhan yang berasal dari Goodwill yang muncup dari penggabungan usaha tidak diijinkan. d. Tidak mengatur pengungkapan dari pos luar biasa. e. Tidak mengatur tentang PPh Final f. Tidak Mengatur tentang KP g. Terdapat pengaturan beda temporer dari perbedaan basis pelaporan fiskal dan komersial sebagai konsekuensi penerapan model revaluasi sebagaimana diatur dalam IAS 16. 9. Aktiva tetap a. Penerapan prinsip nilai wajar dalam penilaian aset. Aktiva dapat diukur dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu model revaluasi dan model harga perolehan. b. Nilai selisih akibat adanya nilai revaluasi disajikan dalam laporan laba rugi dan ekuitas. c. Metode penyusutan yang digunakan harus ditelaah secara periodik. Koreksi akibat penelaahan ini akan diperlakukan sesuai IAS 8. Dimungkinkan juga perubahan terhadap metode penyusutan jika dalam hasil review terdapat perubahan signifikan dengan pola pemanfaatan ekonomi yang diharapkan dari aktiva tersebut. d. Manajemen harus melakukan review atas nilai residu dan masa manfaaat aktiva setiap tahun. Jika terdapat perubahan,maka disesuaikan denganmenggunakan IAS 8. 10. Sewa a. Aktiva sewa pembiayaan dikapitalisasi jika kontrak sewa mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat terkait kepemilikan aktiva. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaaat terkait kepemilikan aktiva.
b. kriteria yang harus dipenuhi untuk diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan : 1. Pengalihan kepemilikan aktiva pada akhir masa sewa 2. Lesse Memiliki hak opsi untuk membeli dengan harga cukup rendah diakhir masa sewa 3. Masa sewa meliputi sebagian besar umum ekonomis aktiva 4. Pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum mendekati nilai wajar aktiva 5. Aktiva sewa bersifat khusus dimana lesse yang menggunakannya tanpa perlu modifikasi c. Tidak mengatur tentang sewa pembiayaan tanah 11. Pendapatan a. Pendapatan diakui jika dapat terukur dengan andal, manfaat ekonomis yang probable. Jika pendapatan diakui dari transaksi penjualan, maka pendapatan diakui jika resiko dan manfaat aktiva yang diperjualbelikan telah dialihkan pada pembeli. b. Pengakuan pendapatan pada industri khusus tidak diatur 12. Imbalan kerja a. Imbalan kerja dibagi dalam 2 kelompok yaitu imbalan kerja jangka pendek dan imbalan paska kerja. b. Dengan menggunakan metode projektif unit kredit method c. Tidak mengatur imbalan kerja ekuitas. 13. Hibah pemerintah Hibah pemerintah, termasuk yang bersifat moneter, diakui ketika terdapat kepastian bahwa entitas yang menerima akan memenuhi semua persyaratan yang diharuskan dalam ketentuan. Hibah akan diakui sebagai laba pada periode pelaporan dimana entitas mengeluarkan biaya untuk memperoleh hibah tersebut. 14. Mata uang asing a. Pengaturan tentang mata uang fungsional dan mata uang asing terdapat di IAS 21 tentang The Effect of Changes In Foregen Exchange Rates b. IAS 21 mengharuskan penggunakan indikator primer dan sekunder. Indikator primer terdiri dari harga barang dan jasa, mata uang pembayaran bahan baku, upah dan biaya lain. Indikator sekunder terdiri dari mata uang dominan dalam pendanaan, operasional dan hubungan anak perusahaan dan induk. c. Proses penjabaran laporan keuangan dilakukan jika mata uang pelaporan yang digunakan berbeda dengan mata uang fungsional (mata uang dasar entitas bisnis dalam menyajikan laporan keuangan )
d. Jika mata uang fungsional laporan keuangan adalah mata uang suatu ekonomi yang sedang mengalami inflasi diri, maka laporan keuangan harus disajikan kembali sesuai IAS 29 tentang finansial reporting inhyper Inflantion Economis. 15. Biaya pinjaman Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung terhadap akuisisi, konstruksi, atau produksi suatu aktiva harus dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aktiva tersebut. 16. Hubungan istimewa A. Definis dan kriteria pihak yang memiliki hubungan istimewa diatur secara detail B. Pengungkapan dilakukan secara luas termasuk pengungkapan ntentang kompensasi yang diberikan perusahaan terhadap menajemen dan karyawan kunci dalam bentuk imbalan jangka pendek, imbalan paska kerja, imbalan jangka panjang, pemutusan hubungan kerja dan imbalan saham. C. Pengeliminasian akun ketika dilakukan konsolidasi laporan keuangan harus diungkapkan. 17. Dana pensiun a. Standar ini digunakan untuk seluruh entitas yang menyelenggarakn program pensiun. b. Laporan keuangan dibedakan antara :
Dana pensiun iuran pasti, terdiri dari laporan aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat dan informasi terkait kebijakan pendanaaan.
Dana pensiun manfaat pasti, terdiri dari laporan informasi aktiva bersih, nilai sekarang manfaat yang dijanjikan, serta surplus dan defisit. c. Penilaian investasi menggunakan nilai wajar 18. Laporan keuangan konsolidasi a. Akun minority interest dihapuskan dan diganti dengan non controllinginterest yang disajikan sebagai bagian ekuitas. b. Pengendalian ada jika suatu entitas memiliki 50% hak suara, kecuali dapat dibuktikan bahwa tidak ada pengendalian. c. Laporan keuangan konsolidasi harus mencakup “semua” anak perusahaan, kecuali jika akuisisi terhadap anak perusahaan termasuk kriteria sebagai dimiliki untuk dijual, maka harus disajikan sebagaimana diatur dalam IFRS 5 tentang Non- Current Assets Held for Sale and Discountinued Operations.
d. Entitas induk dapat tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasi jika :
Entitas induk tersebut adalah entitas anak yang dimilikinya, atau entitas anak yang dimiliki sebagian oleh entitas lainnya dan pemilik lain, termasuk pihak yang tidak memiliki hak suara, yang telah diinformasikan dan tidak menolak entitas induk tersebut untuk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas induk tersebut tidak diperdagangkan di pasar publik. Entitas induk sedang sekukritas ke publik.
tidak
dalam
proses
menerbitkan
Entitas induk akhir atau entitas induk antara telah menghasilkan laporan keuangan konsollidasi sesuai IFRS. e. IFRS mengijinkan penggunaan 2 pendekatan, yaitu pendekatan proporsi kepemilikan dan pendekatan nilai wajar. 19. Investasi di perusahaan asosiasi a. Terdapat pengaturan rinci tentang penjabaran dan selisih penjabaran mata uang asing terdapat nilai investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. b. Terdapat pengaturan tentang cara pembuktian pengaruh signifikan suatu perusahaan sehingga perusahaan invest dikatagorikan sebagai perusahaan asosiasi. 20. Pelaporan dalam kondisi ekonomi hiperinflasi a. Kriteria kondisi hiperinflasi :
Penduduknya lebih memilih untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk aset non moneter/ dalam mata uang asing yang relatif stabil.jumlah mata uang lokal yang dimiliki segera diinvestasikan untuk mempertahankan daya beli. Penduduknya mempertimbangkan jumlah mmoneter bukan dalam mata uang lokal tetapi dalam mata uang asing yang relatif stabil. Harga-harga mungkin dikuotasikan dalam mata uang asing tersebut. Harga yang berlaku dalam penjualan dan pembelian secara kredit ditentukan dengan memasukan faktor ekspektasi hilangnya daya beli selama periode kredit, bahkan jika periode kreditnya singkat. Suku bunga , upah dan harga dikalikan dengan indeks harga dan ,
Tingkat inflasi kumulatif selama 3 tahun mendekati atau melebihi 100% b. Terdapat prosedur detail bagaimana cara menyajikan kembali akunakun dalam laporan keuangan 21. Modal ventura a. Kerjasama operasi dibagi atas 3 skema yaitu pengendalian bersama operasi, pengendalian bersama aktiva dan pengendalian bersama entitas. b. Menggunakan metode ekuitas atau metode proporsional 22. Laporan keuangan interim a. Penyajian laporan keuangan interim harus dilakukan secara komparatif dengan periode interim tahun sebelumnya untuk laporan laba rugi, arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Namun neraca periode interim dibandingkan dengan neraca tahunan yang terakhir. b. Manajemen dapat menyajikan laporan keuangan dengan format ringkas (Condensed financial statement) dengan selektif explanatory notes. 23. Penurunan nilai aktiva a. Penurunan nilai aktiva tidak boleh melampaui batas nilai tercatatnya b. Perusahaan tidak tiperkenankan melakukan reversal atas penurunan nilai Goodwill pada periode interim sebelumnya. 24. Agrikultur a. Mengatur penyajian aktiva biologi dan produk pertanian serta pelaporannya yang menggunakan nilai wajar b. Menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (konsep akresi) selisihnya dimasukan ke laporan laba rugi 25. Restrukturisasi utang bermasalah Tidak diatur dalam satu standar khusus, namun tersirat dalam IAS 23 tentang Borrowing Cost dan IAS 37 tentang Provisions Contigent Liabillities and Contigent Assets. 26. Aset Tidak diatur dalam suatu standar khusus.
KEBIJAKAN AKUNTANSI Kebijakan akuntansi adalah mengenai bagaimana memilih kebijakan akuntansi. IAS 8 atau PSAK 25 ini mengatur hirerarki atau urutan acuan yang perlu kita ikuti dalam rangka memilih sesuatu kebijakan akuntasi.
Dalam suatu periode akuntansi mewajibkan kita untuk menerapkan kebijakan ini secara konsisten sepanjang tidak terdapat standar akuntansi yang secara spesifik mengatur berbeda. Apabila terdapat standar yang mengatur spesifik yang berbeda maka kita harus mengacu ke standar tersebut dan menerapkannya secara konsisten. Perubahan kebijakan akuntansi diperbolehkan jika: 1. Dibutuhkan perubahan berdasarkan IFRS 2. Hasil dari laporan keuangan menghasilkan informasi yang relevan dan handal untuk keperluan bisnis Ada beberapa ketentuan yang harus ditaati sebelum merubah kebijakan akuntasi yang ada 1. Dalam kondisi terdapat standar akuntansi yang mengatur secara spesifik Mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam standar tersebut. Namun ketentuan dalam paragraf selanjutnya memberikan sedikit kelonggaran yaitu diizinkan untuk tidak mengikuti ketentuan dalam suatu standar dalam kondisi dampak penerapannya tidak material dan tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan suatu penyajian tertentu yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan handal. 2. Dalam kondisi tidak terdapat standar akuntansi yang mengatur secara spesifik Jika tidak terdapat standar akuntasi yang secara spesifik mengatur transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka management dari perusahaan tersebut diberikan kewenangan untuk menggunakan pertimbangannya sendiri untuk menentukan kebijakan akuntansi bagi transaksi tersebut. Kebijakan akuntansi yang dipilih harus menghasilkan informasi yang relevan dan handal dengan beberapa kriteria sebagaimana disebutkan dalam paragraf diatas. Ketentuan ini memperjelas arti pentingnya pencapaian tujuan dibuatnya standar akuntansi yaitu untuk menghasilkan informasi yang relevan dan handal.
PERIODE PELAPORAN Tanggal pelaporan (Reporting Date) adalah tanggal neraca untuk laporan keuangan pertama yang secara eksplisit menyatakan bahwa laporan tersebut
sesuai dengan IFRS. Laporan keuangan disusun sekurang-kurangnya sekali dalam sa satu tahun. Jika entitas mengubah periode pelaporan dan menyusun laporan keuangan untuk periode yang bukan satu tahun, entitas harus mengungkapkan alasan perubahan itu dan menegaskan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan tidak sepenuhnya dapat dibandingkan. PENGECUALIAN OPSIONAL DARI STANDAR PELAPORAN KEUANGAN INTERNASIONAL LAINNYA Sebuah entitas juga harus membuat laporan posisi keuangan IFRS pembuka pada tanggal transisi IFRS. Tanggal transisi IFRS adalah awal periode dimana sebuah entitas menyajikan informasi komperatif berdasarkan IFRS dalam laporan keuangan IFRSnya. Sebagai contoh, bila berdasarkan target IAI Indonesia akan full convergence pada 1 Janurai 2012, itu artinya pada laporan keuangan akhir tahunnya per 31 Desember 2012 semua perusahaan di Indonesia harus membuat laporan keuangan komperatif per 31 desember 2011 juga, dan juga harus menyajikan laporan posisi keuangan (hanya laporan posisi keuangan saja) pada awal periode komperatif yaitu per 1 Januari 2011. Sehingga dalam contoh ini tanggal transisi IFRS adalah tanggal 1 Januari 2011 (dalam IFRS 1, tanggal ini disebut dengan laporan posisi keuangan IFRS pembuka (opening IFRS statment offinancial position)). Penerapan mundur ini disebut dengan istilah restrospektif. PENGECUALIAN MANDATORI TERHADAP PENERAPAN BERLAKU SURUT STANDAR PELAPORAN KEUANGAN INTERNASIONAL LAINNYA Tahun pertama perusahaan menerapkan IFRS memberikan kejadian unik ketika akan melaporkan laporan keuangan ditahun tersebut, karena persyaratan transisi dari IFRS 1, laporan keuangan untuk setidaknya satu tahun sebelum pergeseran yang tersedia dibawah dua set standar akuntansi: GAAP lokal dan IFRS. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan Indonesia bergeser ke IFRS pada tahun 2009, itu diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan komparatif restrospektif disesuaikan dengan IFRS untuk setidaknya satu tahun sebelum tahun 2009, yaitu untuk tahun 2008. Dalam hal ini, laporan keuangan penuh 2008 yang tersedia dibawah kedua PSAK Indonesia dan IFRS, termasuk neraca pembukaan. Hal ini memungkinkan untuk perbandingan dan identifikasi perbedaan anatara mereka. Namun, perbandingan itu tidak sepenuhnya tepat sebagai IFRS 1 dipersalahkannya pengecualian tertentu dan pembebasan. Dalam aplikasi retrospektif, SAK efektif pada tanggal pelaporan sepenuhnya diterapkan tidak termasuk pengecualian wajib dan pengecualian opsional. Pengecualian dan
pembebasan dari IFRS 1 adalah satu kali perawatan yang mungkin tidak mewakili aplikasi yang sedang berlangsung dari SAK. Pengecualian mengacu pada kebijakan akuntansi yang tidak retrospektif karena mereka biasanya akan membutuhkan pengecualian, pada gilirannya, memberikan perlakuan akuntansi beberapa alternatif yang tersedia secara opsional. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Basis penyajian laporan keuangan bertujuan umum (general purpose finacial statments) diatur dalam IAS 1 yang sebagian besar ketentuannnya diabdosi di Indonesia menjadi PSAK 1. Laporan keuangan bertujuan umum, selanjutnya disebut laporan keuangan, adalah laproan keuangan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang tidak berada dalam pisisi untuk meminta entitas menyiapakan laporan untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Semua laporan keuangan harus disajikan dan dipandang sama pentingnya. Penerapan IFRS atau SAK dengan pengungkapan tambahan yang diperlukan seharusnya akan menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar berarti menggambarkan secara apa adanya (jujur) dampak transaksi, kejadian, serta kondisi lainnya sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang dinyatakan dalam kerangka konseptual.
