Penjelasan pasal 35 Undang-Undang no 23 / 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan timbulkan masalah karena membolehkan perkawinan beda agama
Undang-Undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang juga mengatur tentang Pencatatan Perkawinan di ndonesia yaitu da!am pasa! 3", 3# dan 36. $a!am pasa! 3# dikatakan atau %er%unyi & Pencatatan perkawinan se%agimana dimaksud da!am pasa! 3" %er!aku pu!a %agi & a'. perkawinan ang ditetapkan oleh Pengadilan , dan %'. perkawinan warga negara asing yang di!akukan di ndonesia atas permintaan warga negara asing yang %ersangkutan. (ampai dengan pasa! 3# dan 36 dari undang-undang ini, dapa t dimengerti dan dapat diterima aka!, tetapi herannya da!am penjelasan atas pasal 35 , yang %unyinya sangat tidak %isa diterima %i!a dihu%ungkan dengan pasa! 2 ayat ) dan pasa! * huru+ + Undang-Undang no. ) tahun )" Undang-Undang no! " tahun "#$% tentang Perkawinan &
Pasa! 2 ayat ) & Perkawinan ada!ah sah, apa%i!a di!akukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. $a!am Penje!asan atas Undang-Undang no. ) tahun )" terhadap pasa! 2 diatas & $engan perumusan pada pasa! 2 ayat ) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. /a 1945. /ang ng dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang %er!aku %agi go!ongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak %ertentangan atau tidak ditentukan !ain da!am Undang-undang ini. Pasa! * &Perkawinan di!arang antara dua orang yang & a. %erhu%ungan darah ........, %. ..... c.............d........... e......... +. mempunai hubungan ang oleh agamana atau peraturan lain ang berlaku dilarang kawin!
Pasa! 3# Undang-Undang no. 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan %er%unyi& Pencatatan perkawinan se%agaimana dimaksud da!am pasa! 3" %er!aku pu!a %agi & a. perkawinan a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan Pengadilan dan %. perkawinan arga arga 1egara Asing Asing yang di!akukan di ndonesia atas permintaan 1egara Asing yang %ersangkutan.
unyi Penje!asan pasa! 3# Undang-Undang no 23 tahun )006 & uru+ a & 'ang dimaksud dengan (Perkawinan ang ditetapkan oleh Pengadilan( adalah perkawinan ang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.
Ungkapan yang dikemukakan diatas, memper!ihatkan %ahwa suatu penjelasan suatu penjelasan atas suatu pasal dari suatu undang-undang, menghapuskan atau mem%ata!kan suatu mem%ata!kan suatu ketentuan atau unyi dari suatu pasal undang-undang yang lain a!aupun a !aupun %unyi pasa! * huru+ hu ru+ Undang-Undang no. ) tahun )", tidak tegas menye%utkan !arangan perkawinan %eda agama, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum, %ahwa setiap agama di ndonesia me!arang perkawinan antara umat yang %er%eda agama. a! terse%ut diperkuat dengan %unyi Penje!asan atas pasa! 2 ayat Undang-Undang no. ) tahun )" %ahwa tidak ada perkawinan di!uar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (edangkan %un yi penje!asan pasa! 3# Undang-undang no. 23 tahun 2006 mengi4inkan perkawinan %eda agama dan menda+tarkannya. 5asyarakat dan rakyat ndonesia te!ah mengetahui dan memak!umi, %ahwa, sejak %er!akunya Undang-Undang no. ) tahun )", suatu perkawinan diantara pasangan yang %er%eda agama atau iman ada!ah di!arang, tetapi dengan adanya penje!asan dari pasa! 2# Undang-Undang no.23 tahun 2006, seakan-akan perkawinan %eda di%o!ehkan asa! me!a!ui penetapan pengadi!an. a!aupun a !aupun hanya %erupa penje!asan atas suatu pasa!, karena %isa dicue ki atau dikesampingkan, asa! ketentuan atau diktum dari pasa! yang yan g terkait tidak %er%unyi sama, %agi kita yang ya ng sangat %erkepentingan %agi kepastian hukum tentang perkawinan di ndonesia, per!u diam%i! tindakan dan sikap yang tegas, dari d ari para anggota !egis!ati+, yudikati+ khususnya 5ahkamah Konstitusi' dan aparat pemeritah. ersama ini kami mohon perhatian %agi yang %erminat dan %erkepentingan untuk mengam%i! sikap dan perhatian terhadap ha! yang sangat serius ini. Karena da!am tahun 200 yang !a!u, Pengadi!an 1egeri ogor te!ah menge!uarkan suatu Penetapan dan memerintahkan Pegawai pencatat Perkawinan pada Kantor 7atatan sipi! Kota ogor untuk menda+tarkan suatu perkawinan %eda agama 1o. )))8Pdt.P8200 8 P1.9:, , (enen tangga! ) 1opem%er 200' erikut ini kami akan mengu!as penetapan dari Pengadi!an ogor ini, karena kami merasa per!u menghim%au para pihak yang %erkepentingan se%a% da!am Penetapan Pengadi!an ogor terse%ut mengam%i! a!asan dan dasar hukumnya pada %unyi Penje!asan pasa! 3# Undang-undang no 23 tahun 2006, yang kami utarakan diatas.
unyi Penje!asan pasa! 3# Undang-Undang no 23 tahun )006 & uru+ a & 'ang dimaksud dengan (Perkawinan ang ditetapkan oleh Pengadilan( adalah perkawinan ang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.
Ungkapan yang dikemukakan diatas, memper!ihatkan %ahwa suatu penjelasan suatu penjelasan atas suatu pasal dari suatu undang-undang, menghapuskan atau mem%ata!kan suatu mem%ata!kan suatu ketentuan atau unyi dari suatu pasal undang-undang yang lain a!aupun a !aupun %unyi pasa! * huru+ hu ru+ Undang-Undang no. ) tahun )", tidak tegas menye%utkan !arangan perkawinan %eda agama, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum, %ahwa setiap agama di ndonesia me!arang perkawinan antara umat yang %er%eda agama. a! terse%ut diperkuat dengan %unyi Penje!asan atas pasa! 2 ayat Undang-Undang no. ) tahun )" %ahwa tidak ada perkawinan di!uar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (edangkan %un yi penje!asan pasa! 3# Undang-undang no. 23 tahun 2006 mengi4inkan perkawinan %eda agama dan menda+tarkannya. 5asyarakat dan rakyat ndonesia te!ah mengetahui dan memak!umi, %ahwa, sejak %er!akunya Undang-Undang no. ) tahun )", suatu perkawinan diantara pasangan yang %er%eda agama atau iman ada!ah di!arang, tetapi dengan adanya penje!asan dari pasa! 2# Undang-Undang no.23 tahun 2006, seakan-akan perkawinan %eda di%o!ehkan asa! me!a!ui penetapan pengadi!an. a!aupun a !aupun hanya %erupa penje!asan atas suatu pasa!, karena %isa dicue ki atau dikesampingkan, asa! ketentuan atau diktum dari pasa! yang yan g terkait tidak %er%unyi sama, %agi kita yang ya ng sangat %erkepentingan %agi kepastian hukum tentang perkawinan di ndonesia, per!u diam%i! tindakan dan sikap yang tegas, dari d ari para anggota !egis!ati+, yudikati+ khususnya 5ahkamah Konstitusi' dan aparat pemeritah. ersama ini kami mohon perhatian %agi yang %erminat dan %erkepentingan untuk mengam%i! sikap dan perhatian terhadap ha! yang sangat serius ini. Karena da!am tahun 200 yang !a!u, Pengadi!an 1egeri ogor te!ah menge!uarkan suatu Penetapan dan memerintahkan Pegawai pencatat Perkawinan pada Kantor 7atatan sipi! Kota ogor untuk menda+tarkan suatu perkawinan %eda agama 1o. )))8Pdt.P8200 8 P1.9:, , (enen tangga! ) 1opem%er 200' erikut ini kami akan mengu!as penetapan dari Pengadi!an ogor ini, karena kami merasa per!u menghim%au para pihak yang %erkepentingan se%a% da!am Penetapan Pengadi!an ogor terse%ut mengam%i! a!asan dan dasar hukumnya pada %unyi Penje!asan pasa! 3# Undang-undang no 23 tahun 2006, yang kami utarakan diatas.
http://rusdimalik.blogspot.co.id/2009/03 http://rusdimalik.blogspot.co .id/2009/03/penjelasan-pasal-35-undang/penjelasan-pasal-35-undangundang-no-23.html
•
ulasi
•
Pengaduan Online
•
ubungi !ami
Kajian Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 19! 0 •
"ita#angkan oleh "a$it %et#a&an
•
' 20 (anuari 20)*
Per!u dipahami %ersama, %ahwa ka!au tanah dan rumah dicatat o!eh negara, apakah a!asan tak mencatatkan anak se%agai manusia. Undang-Undang 1o. 23 ;ahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dini!ai gaga! mengoptima!kan pencatatan ke!ahiran. uktinya< (esuai sam%utan 5enteri Pem%erdayaan Perempuan dan Per!indungan Anak pada pertemuan +orum koordinasi percepatan kepemi!ikan akta ke!ahiran menyampaikan, %ahwa =Kemendagri awa! tahun 20)2 angka cakupannya %aru mencapai sekitar #0> secara nasiona!, sedangkan P( menye%utkan kompi!asi angka kepemi!ikan nasiona! %aru sekitar 6"> % erdasarkan sur?ey tahun 20)) yang diter%itkan pada pertengahan tahun 20)2 !a!u. ahkan dari angka 6"> terse%ut sepertiganya tidak %isa menunjukkan ke%eradaan akta ke!ahirannya, artinya dari !e%ih *3 juta anak ndonesia saat ini, masih !e%ih dari "0 juta anak yang %e!um mendapatkan akta ke!ahiran yang menjadi haknya@.
Padaha! akte ke!ahiran ada!ah %entuk identitas setiap anak yang menjadi %agian tidak terpisahkan dari hak sipi! dan po!itik warga negara. ak atas identitas merupakan %entuk pengakuan negara terhadap ke%eradaan seseorang di depan hukum. Aki%at %anyaknya anak yang tidak memi!iki akte ke!ahiran, mereka kehi!angan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosia! !ainnya. $a!am penanganan perkara Anak yang %erhadapan dengan ukum A', anak juga kerap dirugikan dan kehi!angan haknya karena penentuan usia di proses peradi!an %erdasarkan akte ke!ahiran. ak identitas %agi seorang anak dinyatakan tegas da!am pasa! # UU 1o. 23 ;ahun 2002 tentang Per!indungan Anak. Pasa! terse%ut menye%utkan %ahwa =(etiap anak %erhak atas suatu nama se%agai identitas diri dan status kewarganegaraan@. Kemudian ha! ini juga ditegaskan pada pasa! 2 ayat )' dan 2' yang menyatakan, ayat )' =dentitas diri setiap anak harus di%e rikan sejak ke!ahirannya@, dan ayat 2' %er%unyi =identitas se%agaimana dimaksud ayat )' dituangkan da!am akte ke!ahirann@. (ementara itu UU$ )"# Pasa! 2* $ ayat )' menyatakan %ahwa=setiap orang %erhak atas pengakuan, jaminan, per!indungan, dan kepastian hukum yang adi! serta per!akuan yang sama di hadapan hukum@. (e!ain itu UU$ )"# juga mem%erikan jaminan atas status kewarganegaraan se%agaimana diatur da!am 2* $ ayat "' yang menyatakan, =setiap orang %erhak atas status kewarganegaraan@. $a!am kenyataan pemenuhan hak anak atas identitas sangat!ah memprihatinkan, %erdasarkan +akta di daerah %ahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan kepemi!ikan akta ke!ahiran dise%a%kan %e%erapa ha!, diantaranya & pengutan !iar, pungutan resmi dengan da!ih %iaya cetak8kas daerah PA$', diskriminasi terhadap orang tua yang tingga! di daerah yang dianggap =!iar@, proses tidak transparan, tidak ada standar pe!ayanan dan tidak ada pengawasan terhadap pe!ayanan, serta sosia!isasi yang minim dan !uasnya wi!ayah ndonesia. 5eskipun sudah ada upaya untuk mencari ja!an ke!uar atas %er%agai ham%atan yang terjadi se!ama ini, misa!nya me!a!ui 1ota Kesepahamann 5U' * 5enteri yaitu Kemendagri, Kemen!u, Kemenhukham, Kemenkes, Kemendikdas, Kemensos, Kemenag , dan KPPBPA pada tahun 20)0 tentang Percepatan Kepemi!ikan Akta Ke!ahiran $a!am :angka Per!indungan Anak, namun di!apangan 1ota Kesepahaman ini %e!um tersosia!isasi dengan %aik, %ahkan ada juga daerah yang memi!ih ja!an aman dengan tetap mengacu kepada prosedur standar yang %anyak ham%atannya kepada anak.
Ca!an ke!uar untuk mengatasi kerumitan terse%ut ke!ihatannya hanya %isa dicairkan me!a!ui re?isi %er%agai Peraturan Perundang-Undangan yang %er!awanan dengan semangat Per!indungan Anak. (a!ah satu ganja!an utamanya ada!ah interpretasi yang seringka!i sepihak o!eh pihak $inas Kependudukan dan Pencatatan (ipi! dengan mendasarkan diri kepada UU Adminduk UU 1o. 23 ;ahun 2006' dan peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah PP' 1o. 3 ;ahun 200, Perpres 1o. 2# ;ahun 200* dan %er%agai Peraturan 5enteri $a!am 1egeri. $isamping itu target pencatatan akta ke!ahiran semua anak tercatat ke!ahirannya pada tahun 20)# %agi usia 0-)* tahun se%agaimana yang dicanangkan da!am Program 1asiona! agi Anak ndonesia P1A' 200620)# juga dianggap gaga! da!am memenuhi percepatan kepemi!ikan akta ke!ahiran anak. ahwa hak atas pengakuan di hadapan hukum dijamin o!eh UU$ )"#. /ang mana hak terse%ut diatur da!am pasa! 2* $ ayat )' yang menyatakan %ahwa =setiap orang %erhak atas pengakuan, jaminan, per!indungan, dan kepastian hukum yang adi! serta per!akuan yang sama di hadapan hukum@. ahwa se!ain jaminan atas kepastian hukum, UU$ )"# juga mem%erikan jamin atas status kewarganegaraan se%agaimana diatur da!am 2*$ ayat "' yang menyatakan, =setiap orang %erhak atas status kewarganegaraan@. dentitas merupakan hak asasi manusia dan menjadi %agian yang tidak terpisahkan dari ak (ipi! dan Po!itik. ak atas identitas merupakan %entuk pengakuan 1egara terhadap ke%eradaan seseorang di depan hukum. Pasa! 6 $ek!arasi Uni?ersa! ak Asasi 5anusia mengatakan %ahwa =(etiap orang %erhak atas pengakuan di depan hukum se%agai manusia pri%adi di mana saja ia %erada@. Untuk menjamin dan mengimp!ementasikan hak atas identitas, 1egara ndonesia kemudian mensahkan Undang-Undang 1o. 3 ;ahun ) tentang ak Asasi 5anusia. $a!am Pasa! 3 ayat 2' UU 1o. 3 ;ahun ) menye%utkan %ahwa =(etiap orang %erhak atas pengakuan, jaminan, per!indungan dan per!akuan hukum yang adi! serta mendapat kepastian hukum dan per!akuan yang sama di depan hukum@. Kemudian pasa! # ayat )' UU 1o. 3 ;ahun ) menye%utkan %ahwa =(etiap orang diakui se%agai manusia pri%adi yang %erhak menuntut dan mempero!eh per!akuan serta per!indungan yang sama sesuai dengan marta%at kemanusiaannya di depan hukum@. a! mana semakin dipertegas o!eh pasa! 2 ayat 2' UU 1o. 3 ;ahun ) yang
menyatakan %ahwa =(etiap orang %erhak atas pengakuan di depan hukum se%agai manusia pri%adi di mana saja ia %erada@. ak atas identitas terse%ut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi da!am keadaan apapun, se%agaimana diatur da!am pasa! 2* ayat )' UU$ )"#, yang %er%unyi =ak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak %eragama, hak untuk tidak diper%udak, hak untuk diakui se%agai pri%adi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang %er!aku surut ada!ah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi da!am keadaan apa pun. a! ini diperkuat pu!a da!am pasa! " UU 1o. 3 ;ahun ), yang menyatakan %ahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak ke%e%asan pri%adi, pikiran dan hati nurani, hak %eragama, hak untuk tidak diper%udak, hak untuk diakui se%aga i pri%adi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang %er!aku surut ada!ah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi da!am keadaan apapun dan o!eh siapapun. Pada tahun 200#, me!a!ui Undang-undang 1omor )2 ;ahun 200#, ndonesia merati+ikasi Ko?enan nternasiona! ak (ipi! dan Po!itik. $a!am pasa! )6 Ko?enan terse%ut dinyatakan %ahwa =(etiap orang %erhak untuk diakui se%agai pri%adi di hadapan hukum di mana pu n ia %erada@. 1egara ndonesia mengakui hak asasi anak, se%agaimana diatur da!am pasa! 2* ayat 2' UU$ )"# yang %er%unyi& =(etiap anak %erhak atas ke!angsungan hidup, tum%uh, dan %erkem%ang serta %erhak atas per!indungan dari kekerasan dan diskriminasi@. Kemudian diatur pu!a da!am pasa! #2 ayat 2' UU 1o. 3 ;ahun ) ;entang ak Asasi 5anusia yang %er%unyi& =ak anak ada!ah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan di!indungi o!eh hukum %ahkan sejak da!am kandungan@. Untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak, pada tahun )0, me!a!ui Keputusan Presiden 1o. 36 ;ahun )0, ndonesia merati+ikasi Kon?ensi nternasiona! ak-hak Anak. $an pada tahun 2002, untuk memperkuat komitmen da!am per!indungan anak, ndonesia mensahkan Undangundang 1o. 23 tahun 2002 tentang per!indungan Anak.
ak identitas %agi seorang anak dinyatakan dengan tegas da!am pasa! # UU 1o. 23 ;ahun 2002 ;entang Per!indungan Anak, yang menye%utkan %ahwa =(etiap anak %erhak atas suatu nama se%agai identitas diri dan status kewarganegaraan@. (a!ah satu cara untuk mendapatkan hak atas identitas, seorang anak yang %aru !ahir waji% dida+tarkan segera sete!ah ke!ahirannya, yang mana ha! ini diatur di da!am pada pasa! 2" ayat 2' Ko?enan nternasiona! ak (ipi! dan Po!itik yang %er%unyi =(etiap anak harus dida+tarkan segera sete!ah ke!ahirannya dan harus mempero!eh suatu nama@. a! ini juga diatur di da!am Pasa! ayat )' Kon?ensi nternasiona! ak-ak Anak yang %er%unyi& =Anak harus dida+tarkan segera sesudah ke!ahiran dan harus mempunyai hak sejak !ahir atas suatu nama, hak untuk mempero!eh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat o!eh orangtuanya@. Kemudian ha! ini juga ditegaskan kem%a!i pada pasa! 2 ayat )' yang menyatakan se%agai %erikut =dentitas diri setiap anak harus di%erikan sejak ke!ahirannya@. Untuk mempero!eh pengakuan terse%ut, identitas seoarang anak yang di!ahirkan harus dituangkan ke da!am akta ke!ahiran, yang mana ha! ini juga diatur da!am pasa! 2 ayat 2' Undang-Undang 1o. 23 ;ahun 2002 ;entang Per!indungan Anak, yang %er%unyi =dentitas se%agaimana dimaksud da!am ayat )' dituangkan da!am akta ke!ahiran@D Akta Ke!ahiran ada!ah se%uah akta yang wujudnya %erupa se!em%ar kertas yang dike!uarkan 1egara %erisi in+ormasi mengenai identitas anak yang di!ahirkan, yaitu nama, tangga! !ahir, nama orang tua serta tanda tangan peja%at yang %erwenangD Anak merupakan ke!ompok rentan, untuk itu mereka harus mempero!eh per!akuan dan per!indungan hak asasi secara khusus. Pasa! 2" ayat )' Ko?enan nternasiona! ak (ipi! dan Po!itik yang te!ah dirati+ikasi me!a!ui UU 1o. )2 tahun 2 00# %er%unyi se%agai %erikut =(etiap anak %erhak untuk mendapat hak atas !angkah-!angkah per!indungan karena statusnya se%agai anak di %awah umur, terhadap ke!uarga, masyarakat dan 1eg ara tanpa diskriminasi %erdasarkan ras, warna, jenis ke!amin, %ahasa, agama, asa!-usu! ke%angsaan atau sosia!, kekayaan atau ke!ahiran@. Per!akuan khusus juga diatur di da!am pasa! 2* ayat 2' UU$ )"# yang %er%unyi& =(etiap orang %erhak mendapat kemudahan dan per!akuan khusus untuk mempero!eh kesempatan dan man+aat yang sama guna mencapai persamaan dan keadi!an@D
Per!indungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, merupakan kewaji%an negara state o%!igation', yang di da!amnya terdapat kewaji%an negara untuk me!akukan pemajuan to promote', pemenuhan to +u!+i!', dan per!indungan to protect' terhadap hak asasi manusiaD ;anggung Cawa% 1egara da!am %idang hak asasi manusia diatur da!am pasa! 2* ayat "' UU$ )"#, yang %er%unyi =Per!indungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia ada!ah tanggung jawa% negara, terutama pemerintah@. Kemudian, untuk mengimp!ementasikannya, mengenai kewaji%an negara da!am ha! hak asasi manusia, diatur pu!a da!am pasa! * UU 1o. 3 ;ahun ) ;entang ak Asasi 5anusia yang %er%unyi = Per!indungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawa% Pemerintah@, Pasa! ) UU 1o. 3 ;ahun ), yang %er%unyi =Pemerintah waji% dan %ertanggung jawa% menghormati, me!indungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur da!am Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan !ain, dan hukum internasiona! tentang hak asasi manusia yang.diterima o!eh negara :epu%!ik ndonesia@, semakin menegaskan %ahwa Pemerintah ada!ah pihak utama yang %ertanggung jawa% da!am ha! per!indungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuh an hak asasi manusiaD ;anggung jawa% pemerintah terkait hak asasi anak juga dinyatakan secara tegas da!am pasa! 2 ayat )' dan 2' Kon?ensi nternasiona! ak-ak Anak yang %er%unyi& ). 1egara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan da!am Kon?ensi ini pada setiap anak yang %erada di da!am yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna ku!it, jenis ke!amin, %ahasa, agama, pendapat po!itik atau pendapat !ain, kewarganegaraan, etnis, atau asa!-usu! sosia!, harta kekayaan, cacat, ke!ahiran atau status yang !ain dari anak atau orang tua anak atau wa!i hukum anakD 2. 1egara-negara Pihak harus mengam%i! semua !angkah yang tepat untuk menjamin %ahwa anak di!indungi dari semua %entuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, akti?itas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orangtua anak, wa!i hukum anak atau anggota ke!uarga anak. ahwa di da!am Undang-Undang 1o. 23 tahun 2002 tentang Per!indungan Anak, tanggung jawa% Pemerintah da!am hak anak untuk mendapatkan identitas juga dinyatakan tegas da!am
pasa! 2* ayat )', yang %er%unyi& Pem%uatan akta ke!ahiran menjadi tanggung jawa% pemerintah yang da!am pe!aksanaannya dise!enggarakan serendah-rendahnya pada tingkat ke!urahan8desa. Kenyataannya sampai saat ini secara kuantitati+ jum!ah anak yang memi!iki akta ke!ahiran sekitar #", persen, dari jum!ah terse%ut ternyata )",# persen diantaranya tidak dapat menunjukkan akta ke!ahirannya. Persentase jum!ah anak yang tidak memi!iki akta ke!ahiran terhitung masih cukup tinggi, yaitu sekitar "",0 persen $ata & (usenas P( 20)0'. Aki%at tidak terpenuhinya hak anak untuk mempero!eh akta ke!ahiran, maka hak atas akta ke!ahiran semakin tidak terpenuhi %agi anak-anak di pedesaan8peda!aman. (emakin %erada di peda!aman, semakin tidak terpenuhi hak mereka atas akta ke!ahiran. ;er%ukti %ahwa kesenjangan akses menjadi se%a% anak kehi!angan hak atas akta ke!ahiran. $a!am ha! ini per!u kita sikapi %ahwa pencatatan ke!ahiran merupakan tanggung jawa% negara, terutama Pemerintah, se%agai mani+estasi terhadap pemenuhan dan per!indungan hak asasi anak, untuk mempero!eh identitas dan pengakuan dari 1egara se%agai pri%adi di hadapan hukum. 5enyikapi ha! ini 1egara harus segera me!akukan peru%ahan terkait pemenuhan hak anak atas akta ke!ahiran, diantaranya %isa me!a!ui 5ahkamah Konstitusi se%agai pengawa! konstitusi guardian o+ constitution' dan pena+sir konstitusi the (o!e nterpreter o+ the 7onstitution' %erwenang me!akukan sinkronisasi norma undang-undang termasuk UU 1omor 23 ;ahun 2006 sehingga tidak !agi terjadi pe!anggaran hak konstitusiona! dan hak asasi manusia, da!am ha! ini hak konstitusiona! atas pencatatan ke!ahiran dan akta ke!ahiran. ahwa %erdasarkan ketentuan Pasa! 2" ayat 2' Peru%ahan Ketiga UU$ )"# yang menyatakan %ahwa kekuasaan kehakiman di!akukan o!eh se%uah 5ahkamah Agung dan %adan peradi!an yang %erada di %awahnya da!am !ingkungan peradi!an umum, !ingkungan peradi!an agama, !ingkungan peradi!an mi!iter, !ingkungan peradi!an tata usaha negara, dan o!eh se%uah 5ahkamah KonstitusiD ahwa %erdasarkan Pasa! 2"7 ayat )' UU$ )"# juncto Pasa! )0 ayat )' huru+ a UndangUndang : 1omor 2" tahun 2003 ;entang 5ahkamah Konstitusi =UU 5K@', menyatakan %ahwa &
=5ahkamah Konstitusi %erwenang mengadi!i pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya %ersi+at +ina! untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang $asar, memutus sengketa kewenangan !em%aga 1egara yang di%erikan o!eh Undang-Undang $asar, memutus pem%u%aran partai po!itik, dan memutus perse!isihan tentang hasi! pemi!ihan umum@D ahwa %erdasarkan ketentuan Pasa! Undang-Undang 1omor )2 ;ahun 20)) ;entang Pem%entukan Peraturan Perundang-undangan mengatur %ahwa secara hirarkis kedudukan Undang-Undang $asar )"# !e%ih tinggi dari Undang-Undang. !eh karenanya, setiap ketentuan Undang-Undang tidak %o!eh %ertentangan dengan UU$ )"#. $engan demikian, jika terdapat ketentuan da!am Undang-Undang yang %ertentangan dengan UU$ )"# maka ketentuan terse%ut dapat dimohonkan untuk diuji me!a!ui mekanisme Pengujian Undang-UndangD ;erkait uraian terse%ut di atas je!as!ah %ahwa pencatatan ke!ahiran merupakan tanggung jawa% negara, terutama Pemerintah, se%agai mani+estasi terhadap pemenuhan dan per!indungan hak asasi anak, untuk mempero!eh identitas dan pengakuan dari 1egara se%agai pri%adi di hadapan hukum. (e!ama ini pem%uatan akte ke!ahiran diatur da!am UU 1o. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. $a!am %e%erapa pasa! da!am UU ini ditegaskan %ahwa pencatatan ke!ahiran diwaji%kan kepada warga negara me!a!ui sistem ste!se! akti+ penduduk. P enduduk yang harus pro akti+ mencatatkan ke!ahirannya agar %isa memi!iki akte ke!ahiran. a! ini tercantum da!am Pasa! 3, ", 2 ayat ), 2 ayat ) dan ", 30 ayat ) dan 6, 32 ayat ) dan 2, 0 ayat ) dan 2 serta penje!asan Umum UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan isi pasa! ter!ampir'. Pasa!-pasa! terse%ut mengatur keharusan setiap warga negara me!aporkan k e!ahirannya sampai sanksi denda %agi siapa yang me!anggar. A!asan-a!asan %ahwa Penje!asan Umum UU 1omor 2382006 pada a!inea )0, ka!imat ketiga yang %er%unyi =Pencatatan (ipi! pada dasarnya juga menganut ste!se! akti+ %agi Penduduk@, %ertentangan dengan Pasa! 2* ayat 2' UU$ )"#. ). ahwa Penje!asan Umum UU 1omor 23 ;ahun 2006 pada a!inea )0, ka!imat ketiga yang %er%unyi =Pencatatan (ipi! pada dasarnya juga menganut =ste!se! akti+ %agi Penduduk@, ada!ah
asas hukum da!am UU 1omor 23 ;ahun 2006 yang menjadi rujukan %agi perumusan normanorma hukum UU 1omor 23 ;ahun 2006D 2. ahwa karena itu Penje!asan Umum UU 1omor 23 ;ahun 2006 pada a!inea )0, ka!imat ketiga yang %er%unyi =Pencatatan (ipi! pada dasarnya juga menganut =ste!se! akti+ %agi Penduduk@, dengan tegas menentukan asas Pencatatan (ipi! yang mem%e%ankan kewaji%an pada Penduduk untuk menda+tarkan setiap Peristiwa Penting, termasuk ke!ahiran anakD 3. ahwa asas =ste!se! akti+ %agi Penduduk@ terse%ut merupakan asas yang mem%e%askan8menghi!angkan kewaji%an 1egara state o%!igation' se%agai pihak yang %ertanggungjawa% untuk menjamin, me!indungi dan memenuhi hak konstitusiona! atas identitas, termasuk hak atas kewarganegaraan nationa!ity', nama name' dan hu%ungan kera%at +ami!y re!ations'D ". ahwa hak atas akta ke!ahiran yang dimu!ai dengan pencatatan ke!ahiran', ada!ah je!as dan terang merupakan hak anak rights o+ the chi!d' dan %ukan kewaji%an anak. 1amun kewaji%an 1egara untuk memenuhi hak anak atas akta ke!ahiran kemudian ditrans+ormasikan menjadi kewaji%an penduduk %aca& orangtua'D ".). ak atas akta ke!ahiran dan pencatatan ke!ahiran, se%agai %agian dari hak anak, yakni hak atas tum%uh dan %erkem%ang anak, dan hak per!indungan anak yang merupakan hak konstitusiona! yang dijamin da!am Pasa! 2* ayat 2' UU$ )"# yang %er%unyi =(etiap anak %erhak atas ke!angsungan hidup, tum%uh dan %erkem%ang serta %erhak atas per!indungan dari kekerasan dan diskriminasi@D ".2. ak atas akta ke!ahiran dan pencatatan ke!ahiran ada!ah hak permu!aan yang terkait dan tidak terpisahkan se%agai satu kesatuan dengan hak atas status kewarganegaraan. $a!am Pasa! 2*$ ayat "' UU$ )"# secara ekp!isit dise%utkan %ahwa =(etiap orang %erhak atas status kewarganegaraan@. !eh karena Pasa! 2*$ ayat "' menganut asas kewarganegaraan se%agai hak, maka dengan demikian hak atas akta ke!ahiran dan pencatatan ke!ahiran ada!ah hak anak dan karenanya merupakan kewaji%an 1egara state o%!igation', %ukan kewaji%an anak atau kewaji%an yang ditran+ormasi menjadi kewaji%an orangtuaD
".3. ak anak atas akta ke!ahiran dan pencatatan ke!ahiran semenjak di!ahirkan, terintegrasi dan %erada da!am satu tarikan na+as dengan hak atas nama se%agai hak identitas' dan hak atas kewarganegaraan, sudah merupakan hak uni?ersa! yang diakui dan %ahkan dimasukkan ke da!am pasa! yang sama da!am %er%agai kon?ensi A5 internasiona! yang utama major internastiona! human rights instrument', yakni& a' Kon?ensi P tentang ak Anak KA' Pasa! ayat )' dan Pasa! * ayat )', yang sudah dirati+ikasi ndonesia dengan Keppres 1omor 36 ;ahun )0D ♣ $a!am
Pasa! ayat )' KA& Anak %erhak dida+tarkan ke!ahirannya segera sete!ah ke!ahiran
immediate!y a+ter %irth'. ♣ $a!am
Pasa! ayat )' KA& Anak sejak ke!ahirannya %erhak atas se%uah nama name', dan
se%uah kewarganegaraan nationa!ity'. ♣ $a!am
Pasa! * ayat )' KA& 1egara peserta menghormati hak-hak anak mempertahankan
identitasnya termasuk kewarganegaraan nationa!ity', nama name' dan hu%ungan kera%at +ami!y re!ation'. %' Ko?enan ak (ipi! dan Po!itik Pasa! 2" ayat 2' dan 3' yang juga sudah dirati+ikasi dengan UU 1omor ;ahun 200#. c' $a!am i!mu ukum ;ata 1egara, ke%eradaan hukum internasiona! yang sudah dirati+ikasi atau te!ah %er!aku se%agai hukum ke%iasaan internasiona!, merupakan sum%er ukum ;ata 1egara. (e!ain hukum internasiona! atau kon?ensi internasiona! terse%ut, diakui pu!a )' 1i!aini!ai konstitusi yang ;idak ;ertu!is 2' Undang-Undang $asar, Pem%ukaannya dan Pasa! pasa!nya 3' Peraturan Perundang-undangan ;ertu!is "' Curisprudensi Peradi!an #' Ke%iasaan Ketatanegaraan atau 7onstitutiona! 7on?entions 6' $oktrin i!mu hukum yang te!ah menjadi ius comminis opinion doctorum. E?ide Pro+. $r. Cim!y AsshiddiFie, (.., =ukum Pengujian Undang-undang@, (ekretariat Cendera! dan Kepaniteraan 5ahkamah Konstitusi :epu%!ik ndonesia, Cakarta, 2006, ha!.)G. #. ahwa %erdasarkan Pasa! 2*$ ayat "' UU$ )"# yang menyatakan =(etiap orang %erhak atas status kewarganegaraan@, Ketentuan ini mem%erii pena+siran secara eksp!isit %ahwasanya persoa!an pem%erian status kewarganegaraan %erada da!am penguasaan dan8atau kenda!i negara, o!eh karena warna 1egara ada!ah ha! yang penting dan esensi %agi ter%entuknya 1egaraD $emikian pu!a ha!nya dengan akte ke!ahiran yang tak terpisahkan dan satu tarikan na+as dengan
hak konstitusiona! atas kewarganegaraan yang dijamin da!am P asa! 26 ayat )' UU$ )"#, sehingga negara secara akti+ menentukan kewarganegaraan penduduk as!iD 6. ahwa pengertian %erada da!am penguasaan dan8atau kenda!i negara harus!ah dimaknai secara !uas, yang me!iputi tanggung jawa% negara untuk mengadakan ke%ijakan %e!eid' dan tindakan pengurusan %estuursdaad', pengaturan rege!endaad', penge!o!aan %eheersdaad' dan pengawasan toe4ichthoudensdaad', termasuk da!am ha! kewarganegaraan dan status pri%agi orang dengan mem%erikan akte ke!ahiran se%agai hak asasi dan hak konstitusiona!, dan se%a!iknya merupakan kewaji%an 1egara state o%!igation' memastikan pe menuhan hak atas akte ke!ahiran dimaksudD . ahwa da!am proses pem%uatan akte ke!ahiran se%agaimana tertuang da!am Undang-Undang 1o. 23 ;ahun 2006 ;entang Administrasii Kependudukan =UU 1omor 2382006@', tanggungjawa% negara hanya sampai pada proses pem%uatan ke%ijakan %e!eid' semata. 1egara kemudian tidak menja!ankan +ungsinya untuk me!akukan tindakan akti+ guna pengurusan %estuurstaad' hak asasi dan hak konstitusiona! atas akte ke!ahiran itu, o!eh karena 1egara me!a!ui Pemerintah te!ah sa!ah dan menga%aikan hak konstitusiona! dan hak asasi atas akte ke!ahiran, justru mem%e%ankan tanggungjawa% pem%uatan akte ke!ahiran ditangan warga negaranya se%agaimana dimaksud da!am Penje!asan Umum UU 1omor 2382006 pada a!inea )0, ka!imat ketiga yang %er%unyi =Pencatatan (ipi! pada dasarnya juga menganut ste!se! akti+ %agi Penduduk@D Asas =ste!se! akti+ %agi Penduduk@ da!am UU 1omor 2382006 sedemikian, merupakan pengingkaran pada tugas 1egara se%agai 1egara kesejahteraan we!+are state', da!am ha! ini hak atas akte ke!ahiran se%agai %agian dari anasir kesejahteraan rakyat. $engan adanya asas =ste!se! akti+ %agi Penduduk@, dimana Penduduk akti+ menda+tarkan status pri%adinya kepada 1egara merupakan norma yang eksis dan mem%uktikan 1egara hanya %erpangku tangan seperti penjaga ma!am yang dikena! da!am konsep 1achwaker-staat yang sudah usang dan ditingga!kan. Konsep 1egara hukum da!am Pem%ukaan UU$ )"# %ukan!ah 1egara huku m da!am arti +orma! se%agai penjaga ma!am atau nachwakerstaat me!ainkan 1egara hukum da!am arti materi! atau paham 1egara kesejahteraan.
$a!am Pem%ukaan UU$ )"# negara :epu%!ik ndonesia ada!ah 1egara %erdasarkan atas hukum rechtstaat' da!am arti 1egara pengurus ?er4orgingsstaat' se%agaimana a!inea ke-empat Pem%ukaan UU$ )"#. $engan diem%annya tugas 1egara menye!enggarakan kesejahteraan umum, maka 1egara turut campur tangan da!am mengurusi kesejahteraan rakyat da!am %idang hukum, sosia!, po!itik, ekonomi, %udaya, !ingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan E?ide 5aria Harida ndriati (, =!mu Perundangt-undangan )' I Cenis, Hungsi dan 5ateri 5uatan@, Pener%it Kanisius, 200, Cakarta, ha!.)GD *. ahwa o!eh karena itu, terhadap Penje!asan Umum UU 1o. 2382006 yang mewaji%kan warga negara akti+ me!akukan tindakan pengurusan da!am proses pem%uatan akte ke!ahiran, %ertentangan dengan amanat konstitusii dan merupakan %entuk nyata kegaga!an negara da!am menja!ankan +ungsinya. ;idak hanya me!awan konstitusi, %ahkan Penje!asan Umum UU 1omor 23 82006 pada a!inea )0, ka!imat ketiga yang %er%unyi =Pencatatan (ipi! pada dasarnya juga menganut ste!se! akti+ %agi Penduduk@, terang %enderang %ertentangan dengan +i!oso+i UU 1omor 2382006 itu sendiri, yakni Konsideran =5engingat@ huru+ a UU 1omor 2382006 %er%unyi& =%ahwa 1egara Kesatuan :epu%!ik ndonesia %erdasarkan Pancasi!a dan Undang-undang $asar 1egara :epu%!ik ndonesia ;ahun )"# pada hakikatnya %erkewaji%an mem%erikan per!indungan dan pengakuan terhadap penentuan status pri%adi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dia!ami penduduk ndonesia yang %erada di da!am dan8atau di !uar wi!ayah 1egara Kesatuan :epu%!ik ndonesia@D . ahwa se!ain itu dengan asas =ste!se! akti+ %agi Penduduk@ da!am Penje!asan UU 1omor 2382006 terse%ut ada!ah menegasikan kewaji%an 1egara state o%!igation' se%agai 1egara Paripurna, o!eh karena tugas 1egara %ukan se!esai hanya dengan mem%uat regu!asi atau peraturan perundang-undangan, atau %ertindak se%agai negara penjaga ma!am saja namun mencakup dan terintegrasi secara utuh dengan pe!aksanaan8penegakan to en+orce', pemenuhan to +u!+i!!', per!indungan to protect', pemajuan to promote', %ahkan peng hargaan to respect'. $a!i! ini %ersesuaian dengan UU$ )"#& a' Pasa! 2* ayat "' UU$ )"# yang %er%unyi =Per!indungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia ada!ah tanggungjawa% 1egara, terutama pemerintah@. %' Konsep 1egara hukum da!am Pem%ukaan UU$ )"# %ukan!ah 1egara hukum da!am arti +orma! se%agai penjaga ma!am atau nachwakerstaat me!ainkan 1egara hukum da!am arti materi! atau paham 1egara kesejahteraan. $a!am Pem%ukaan UU$ )"# negara :epu%!ik ndonesia ada!ah 1egara %erdasarkan atas hukum rechtstaat' da!am arti 1egara pengurus ?er4orgingsstaat' se%agaimana a!inea ke-ermpat Pem%ukaan UU$ )"#. $engan diem%annya tugas 1egara menye!enggarakan kesejahteraan umum, maka 1egara turut campur tangan da!am mengurusi kesejahteraan rakyat da!am %idang hukum, sosia!, po!itik, ekonomi, %udaya, !ingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan E?ide 5aria Harida ndriati (, =!mu Perundang-undangan )' I Cenis, Hungsi dan 5ateri 5uatan@, Pener%it Kanisius, 200, Cakarta, ha!.)G. c' $engan mengam%i! a!ih pertim%angan 5K da!am perkara 1omor 0028PUU-82003 Co. Putusan 1omor 368PUU-J820)2 ha!aman *', khususnya %erkaitan tugas 1egara paripurna da!am konstitusi yang re!e?an dengan pemenuhan hak atas akte ke!ahiran. Pendapat 5K terse%ut ada!ah& =:akyat secara ko!ekti+ itu dikonstruksikan o!eh UU$ )"# mem%eri mandat kepada 1egara untuk mengadakan ke%ijakan %e!eid' dan tindakan pengurusan %estuursdaad', pengaturan rege!endaad', penge!o!aan %eheersdaad', dan pengawasan toe4ichthoudensdaad' untuk tujuan se%esar-%esarnya kemakmuran rakyat@D )0. ahwa %erdasarkan Putusan 5ahkamah Konstitusi 1omor )*8PUU-J820)3, da!am memutuskan permohonan uji materi! Pasa! 32 ayat )' dan 2' UU 1omor 2382006, 5ahkamah Konstitusi %erpendapat antara !ain& )0.). Proses mempero!eh akta ke!ahiran yang mem%utuhkan prosedur administrasi dan waktu yang panjang serta %iaya yang !e%ih %anyak dapat merugikan penduduk. Karena itu, Pasa! 32 ayat 2' UU Adminduk se!ain %ertentangan UU$ )"#, ha! terse%ut juga % ertentangan dengan prinsip keadi!an. Karena keadi!an yang tertunda sama dengan keadi!an yang tera%aikan justice de!ayed, justice denied'. )0.2. 5ahkamah Konstitusi mengutip Pasa! 2* a yat )' UU 2382002 tentang Per!indungan Anak menye%utkan pe!ayanan akta ke!ahiran merupakan kewaji%an pemerintah di %idang administrasi
kependudukan yang dise!enggarakan dengan sederhana dan terjangkau. )0.3. Keter!am%atan me!aporkan ke!ahiran me!e%ihi satu tahun yang harus dengan penetapan pengadi!an mem%eratkan masyarakat. aik yang tingga! jauh di daerah pe!osok, maupun di perkotaan. agipu!a, proses di pengadi!an %ukan!ah proses yang mudah %agi masyarakat awam, sehingga dapat mengaki%atkan terham%atnya hak-hak konstitusiona! warga negara terhadap kepastian hukum. )). ahwa hak atas pencatatan ke!ahiran dan akta ke!ahiran segera sete!ah ke!ahirannya immediate!y a+ter %irth', menurut mp!ementation and%ook +or the 7on?ention on the :ights o+ the 7hi!d, ada!ah& a' Pencatatan ke!ahiran merupakan pengumuman resmi pertama dari 1egara terhadap ke%eradaan seorang anak the (tateLs +irst o++icia! acknow!edgement o+ the ch i!dLs eMistence'. a! itu merupakan suatu pengakuan 1egara terhadap tiap-tiap anak, dan pengakuan stataus hukum anak chi!dLs status under the !aw'. %' Pencatatan ke!ahiran suatu e!emen esensia! %agi perencanaan nasiona! untuk anak. c' Pencatatan ke!ahiran dimaksudkan untuk mengamankan hak-hak anak. )2. ahwa akta ke!ahiran dan pencatatan ke!ahiran merupakan hak anak dan hak setiap penduduk, secara +i!oso+is %ersesuaian pu!a dengan konsideran UU 1omor 23 ;ahun 2006 dan Penje!asan Umum a!inea pertama UU 1omor 23 ;ahun 2006 yang %er%unyi& =%ahwa 1egara Kesatuan :epu%!ik ndonesia %erdasarkan Pancasi!a dan Undang-undang $asar 1egara :epu%!ik ndonesia ;ahun )"# pada hakikatnya %erkewaji%an mem%erikan per!indungan dan pengakuan terhadap penentuan status pri%adi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dia!ami o!eh Penduduk ndonesia yang %erada di da!am dan8atau di !uar wi!ayah 1egara Kesatuan :epu%!ik ndonesia@. !eh karena itu, maksud as!i origina! intens' dan !andasan +i!oso+is dari UU nomor 23 ;ahun 2006 ada!ah %ahwa akta ke!ahiran dan pencatatan ke!ahiran %agi anak ada!ah hak anak, %ukan kewaji%an anak ataupun kewaji%an penduduk.
$engan demikian asas =ste!se! akti+ %agi Penduduk@ terse%ut ada!ah& a' ;idak sesuai dan %ertentangan dengan hak atas tum%uh dan %erkem%ang, dan hak per!indungan anak yang merupakan hak konstitusiona! anak yang dijamin da!am Pasa! 2* ayat 2' UU$ )"#D %' ;idak sesuai dan %ertentangan dengan hak atas akta ke!ahiran dan pencatatan ke!ahiran anak se%agai %agian integra! dan tidak terpisahkan dari hak atas kewarganegaraan yang dijamin da!am Pasa! 2*$ ayat "' UU$ )"#'D c' 5enyimpang dan tidak konsisten dengan maksud as!i dan !andasan +i!oso+is UU 1omor 23 ;ahun 2002 yang tertera da!am Konsideran =5enim%ang@ huru+ a, dan Penje!asan Umum a!inea pertama' UU 1omor 23 ;ahun 2006D )3. erdasarkan ha!-ha! terse%ut di atas Penje!asan Umum UU 1omor 23 ;ahun 2006 pada a!inea )0, ka!imat ketiga yang %er%unyi =Pencatatan (ipi! pada dasarnya juga menganut ste!se! akti+ %agi Penduduk@, %ertentangan dengan Pasa! 2* ayat 2' UU$ )"#. )". ahwa o!eh karena itu, asas =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@ da!am Penje!asan UU 1omor 23 ;ahun 2006 terse%ut yang menjadi dasar UU 1omor 2382006 mewaji%kan setiap pe nduduk o%!igation o+ e?ery peop!es' me!aporkan Peristiwa Kependudukan, termasuk ke!ahiran anak, yang secara +ormi! dituangkan ke da!am norma Pasa! 3 dan Pasa! " UU 1omor 23 ;ahun 2006. $engan demikian asas =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@ da!am Penje!asan UU 1omor 2382006 terse%ut %ertentangan dengan Pasa! 2* ayat 2' UU$ )"#, dan juga %ertentangan dengan hak konstitusiona! Pasa! 2*$ ayat "' UU$ )"#D )#. ahwa asas =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@ terse%ut, yang kemudian dituangkan ke da!am norma-norma UU 1omor 23 ;ahun 2006 termasuk Pasa! 3 dan Pasa! "', mengaki%atkan anakanak tidak dengan serta merta dapat dicatatkan ke!ahirannya segera sete!ah ia di!ahirkan, dan karena itu ia tidak mempero!eh hak atas akta ke!ahiran, o!eh karena& )#.). Adanya kesenjangan kesempatan, kemampuan, !okasi8tempat yang teriso!asi dan su!it terjangkau8menjangkau, serta %er%agai %entuk disparitas antar penduduk warga 1egara ndonesia yang masih memi!iki kesu!itan khususD )#.2. Adanya kesenjangan antar daerah dan kesempan8kemampuan terse%ut, merupakan
kenyataan yang notoir +eiten sehingga tidak semestinya diper!akukan sama da!am penerapan asas =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@ terse%utD )#.3. Adanya %iaya-%iaya resmi dan tidak resmi' yang pada ken yataannya mesti dike!uarkan penduduk saat me!aporkan ke!ahiran atau mengurus akta ke!ahiran anak, merupakan konsekwensi !ogis dari persyaratan +ormi! pencatatan ke!ahiran menurut UU 1omor 23 ;ahun 2006, yang mesti dipersiapkan Penduduk da!am me!aporkan Peristiwa Penting, termasuk ke!ahiran anak yang dituangkan ke da!am Peraturan-peraturan $aerahD )#.". Kegaga!an UU 1omor 23 ;ahun 2006 se%agai sarana perekayasaan sosia! dan ketidake+ekti+an (te!se! Akti+ %agi Penduduk me!ahirkan kegaga!an 1egara me!akukan pencatatan ke!ahiran anak se%agaimana yang diamanatkan o!eh UU 1omor 23 ;ahun 2006. a! terse%ut secara terang dan je!as dapat dapat di!ihat me!a!ui& a' Pengakuan Pemerintah cF 5enteri $a!am 1egeri :, yang di%uktikan dengan diter%itkannya (urat Ndaran 5enteri $a!am 1egeri : 1o. "2 .))83"""8(C tangga! )3 (eptem%er 20)), yang pada pokoknya menentukan %ahwa =anak-anak yang !ahir sete!ah UU 1o 23 ;ahun 2006 dan %e!um mengurus akta ke!ahiran dapat di!ayani dan diter%itkan akta ke!ahirannya tanpa penetapan pengadi!an@ D %' Pengakuan 5ahkamah Agung dengan diter%itkannya (urat Ndaran 1omor 06 ;ahun 20)2 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Ke!ahiran /ang 5e!ampaui atas aktu (atu ;ahun (ecara Ko!ekti+, tertangga! 6 (eptem%er 20)2D c' 1ota Kesepahaman 5enteri $a!am 1egeri, 5enteri uar 1egeri, 5enteri ukum $an ak Asasi 5anusia, 5enteri Kesehatan, 5enteri Pendidikan 1asiona!, 5enteri (osia!, 5enteri Agama, $an 5enteri 1egara Pem%erdayaan Perempuan $an Per!indungan Anak ;entang Percepatan Kepemi!ikan Akta Ke!ahiran $a!am :angka Per!indungan Anak, yang di%uat pada tahun 20))D )#.#. ahwa %erdasarkan data P( (usenas 20)0 secara kuantitati+ jum!ah anak yang memi!iki akta ke!ahiran sekitar #", persen, dari jum!ah terse%ut ternyata )",# persen diantaranya tidak dapat menunjukkan akta ke!ahirannya. Persentase jum!ah anak yang tidak memi!iki akta ke!ahiran terhitung masih cukup tinggi, yaitu sekitar "",0 persen Hakta terse%ut mem%uktikan %ahwa asas =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@ tidak!ah e+ekti+ diterapkan da!am pencatatan ke!ahiran anak sejak ia di!ahirkan. ahkan menjadi %ukti %ahwa =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@ kausa! yang mengha!angi atau mengham%at anak untuk
mempero!eh hak atas akta ke!ahiranD )#.6. ahwa aki%at kesenjangan akses untuk mempero!eh akta ke!ahiran, se%agaimana ditunjukkan di da!am data di %awah ini, maka hak atas akta ke!ahiran semakin tidak terpenuhi %agi anak-anak di pedesaan8peda!aman. (emakin %erada di peda!aman, semakin tidak terpenuhi hak mereka atas akta ke!ahiran. ;er%ukti %ahwa kesenjangan akses menjadi se%a% an ak kehi!angan hak atas akta ke!ahiran. Kausa! semua itu karena asas =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@ da!am UU 1omor 23 ;ahun 2006. 5enurut data (usenas, adan Pusat (tatistik tahun 20)0, secara persentase jum!ah anak yang dapat menunjukkan akta ke!ahiran di daerah perkotaan !e%ih %anyak di%andingkan daerah perdesaan. (e%anyak "*,#0 persen anak yang tingga! di perkotaan dap at menunjukkan akta ke!ahirannya. (edangkan anak perdesaan hanya 32,06 persen anak yang dapat menunjukkan akta ke!ahirannya. a! ini dikarenakan setiap anak di perkotaan yang akan masuk seko!ah diharuskan me!ampirkan akta ke!ahiran se%agai %agian dari syarat untuk masuk seko!ah data murid'D ;a%e! 2." Persentase Anak menurut ;ipe $aerah dan (tatus Kepemi!ikan Akte Ke!ahiran, 20)0 ;ipe $aerah 5empunyai Akte Ke!ahiran dari Kantor 7atatan (ipi! Cum!ah /a, $apat $itunjukkan /a, ;idak $apat $itunjukkan ;idak Punya ;idak ;ahu )' 2' 3' "' #' 6' Perkotaan "*,#0 )*,"0 32,3) 0,*0 )00,00 Perdesaan 32,06 )0,* ##,2 ),"" )00,00 PerkotaanO Perdesaan "0,22 )",,# "",0 ),)2 )00,00 (um%er & (usenas 20)0, P( )6. ahwa dengan demikian, !ahirnya UU 1omor 2382006 yang menganut =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@, %ukan saja te!ah gaga! se%agai sarana perekayasaan sosia! da!am pencatatan ke!ahiran anak dan mem%erikan hak anak atas akta ke!ahiran, akan tetapi %ertentangan dengan rasio, +i!oso+is dan maksud konstitusi da!am ha! ini dan utamanya Pasa! 2* ayat 2', dan Pasa! 2*$ ayat "' UU$ )"#', yang menganut paham %ahwa pencatatan ke!ahiran dan akta ke!ahiran
merupakan hak anak dan karenanya merupakan Kewaji%an 1egara, %ukan justru ditrans+ormasikan menjadi kewaji%an penduduk se%agaimana yang dirumuskan da!am Penje!asan Umum a!inea )0' dan Pasa! 3 dan Pasa! " UU 1omor 23 ;ahun 2006D ). ahwa dengan anak tidak mempero!eh akta ke!ahiran yang dise%a%kan o!eh penerapan =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@ da!am UU 1omor 23 ;ahun 2006 termasuk Pasa! 3 dan Pasa! "', %erarti te!ah menim%u!kan kerugian konstitusiona! %agi anak yang secara +aktua! menye%a%kan anak-anak tidak dapat memasuki dunia seko!ah, karena akta ke!ahiran dijadikan syarat memasuki dunia seko!ah untuk semua jenjang pendidikan. (e!ain %erdampak pada hak atas pendidikan, akta ke!ahiran juga %erdampak pada pemenuhan hak atas jaminan sosia! anak se%agai warga 1egara ndonesiaD )*. ahwa dengan anak tidak mempero!eh akta ke!ahiran yang dise%a%kan o!eh penerapan =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@ da!am UU 1omor 23 ;ahun 2006 termasuk Pasa! 3 dan Pasa! "', %erarti te!ah menim%u!kan kerugian konstitusiona! %agi anak yang secara +aktua! menye%a%kan ha!-ha! antara !ain& )*.). Anak-anak tidak dapat memasuki dunia seko!ah, karena akta ke!ahiran dijadikan syarat memasuki dunia seko!ah untuk semua jenjang pendidikan. (e!ain %erdampak pada hak atas pendidikan, akta ke!ahiran juga %erdampak pada pemenuhan hak atas jaminan sosia! anak se%agai warga 1egara ndonesiaD )*.2. $i da!am prakteknya muncu! sejum!ah uang yang me!e%ihi kemampuan penduduk terse%ut sehingga mem%uat penduduk yang ter!am%at me!aporkan tidak dapat mendapatkan akta ke!ahirannya. )*.3. Aki%at dari prinsip stetse! akti+ %agi penduduk maka pemohon yang %er%adan hukum harus ikut menanggung tanggung jawa% negara atas pemenuhan akta ke!ahiran dengan mendampingi warga untuk mendapatkan akta ke!ahirannya dikarenakan kewaji%an untuk mendapatkan akta ke!ahiran dititik%eratkan pada keakti+an penduduk, tanpa mempertim%angkan kemampuan penduduk terse%utD )*.". Anak-anak pemohon indi?uda! kehi!angan haknya untuk mendapatkan pengakuan secara hukum o!eh negara termasuk dida!amnya pemenuhan terhadap hak !ainnya seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan jaminan sosia! !ainnyaD
)*.#. ;idak adanya per!akuan khusus di da!am pemenuhan hak atas akta ke!ahiran, maka pemohon %adan hukum harus menanggung %e%an tanggung jawa% negara da!am memenuhi hak atas ke!ahiran %agi penduduk yang memi!iki kesu!itan pada akses untuk mendapatkan akta ke!ahiranD )*.6. ;idak adanya per!akuan khusus ini mem%uat pemohon indi?uda! yang tidak memi!iki akses untuk mendapatkan akta ke!ahiran semakin terpinggirkan atas haknya, dan %erujung pada kehi!angan haknya untuk mendapatkan akta ke!ahiran terse%ut. Cikapun pemohon mendapatkan akta ke!ahirannya, itupun didampingi o!eh !em%aga non pro+itD )*.. $engan adanya sanksi untuk pemohon yang ter!am%at me!aporkan ke!ahirannya mem%uat pemohon yang %er%adan hukum menjadi kesu!itan untuk mem%antu penduduk mendap atkan akta ke!ahiran, terutama %agi penduduk yang !emah da!am ha! akses, sedangkan %agi pemohon ind?idua!, sanksi ini je!as sangat merugikan karena putusan dari kepa!a instansi pe!aksana seringka!i menjatuhkan denda administrasi dengan jum!ah yang sangat %esar tanpa mempertim%angkan a!asan ter!am%at me!aporkan dan kemampuan ekonomi mereka. )*.*. $a!am praktik, %aik penyidik maupun penuntut umum, da!am menerapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana anak mengacu pada akta ke!ahiran. $engan tidak memi!iki akta ke!ahiran, anak-anak yang %erhadapan dengan hukum A', %aik se%agai kor%an maupun se%agai pe!aku tindak pidana, akan kehi!angan hak-haknya untuk mempero!eh per!indungan. (etidaknya ada tiga situasi dimana hak-hak A se%agaimana diatur da!am Undang-undang Per!indungan Anak dan Undang-undang Pengadi!an Anak ter!anggar& )*.*.). Anak Pe!aku ;indak Pidana& a. Untuk menerapkan Undang-undang Peradi!an Anak kepada anak yang menjadi pe!aku tindak pidana, Penyidik maupun Penuntut Umum merujuk pada %ukti +ormi!, yaitu akta ke!ahiran. Cika penyidik maupun Penuntut Umum tidak memi!iki %ukti +ormi! %erupa akta ke!ahiran, sementara secara +isik anak pe!aku tindak pidana tidak menunjukkan se%agai seorang anak, maka penyidik maupun Penuntut Umum akan menggunakan mekanisme peradi!an umum KUAP', seka!ipun secara +aktua! pe!akunya ada!ah seorang anak. %. $a!am peradi!an umum je!as tidak mengatur tentang tindak pidana anak. Artinya anak anak pe!aku tindak pidana tidak mendapatkan pre?i!age se%agai seorang anak se%agaimana diatur da!am UU 1o. 3 ;ahun ) tentang Pengadi!an Anak, antara !ain& hak untuk dianca m pidana
pa!ing !ama satu per dua' dari maksimum ancaman pidana penjara %agi orang dewasa dan masa penahanan yang jauh !e%ih singkat di setiap tahapan pemeriksaan jika di%andingkan penahanan %agi orang dewasa. c. erdasarkan Putusan 5ahkamah Konstitusi 1omor )8PUU-Q820)0 terkait dengan %atas usia anak yang dapat dikenakan pertanggungjawa%an pidana, %ahwa %erdasarkan Putusan terse%ut %atas usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawa%an pidana ada!ah minima! )2 tahunD Putusan 5K 1omor )8PUU-Q820)0'. d. Putusan aFuo tidak!ah e+ekti+ jika seorang anak pe!aku tindak pidana tidak dapat mem%uktikan secara +ormi! %ahwa dirinya %e!um )2 tahun. Penyidik maupun penuntut umum tetap akan me!anjutkan perkaranya, seka!ipun secara +aktua! usianya %e!um!ah genap )2 tahun. )*.*.2. Anak Kor%an ;indak Pidana& a. Untuk menerapkan apakah se%uah tindak pidana masuk da!am ranah kejahatan terhadap anak atau %ukan, penyidik dan penuntut umum merujuk pada %ukti +ormi! dari kor%an %erupa akta ke!ahiran. Cika %ukti +ormi! %erupa akta ke!ahiran tidak ada, penyidik maupun penuntut umum menggunakan %ukti +ormi! !ainnya %erupa %uku rapot atau ijasah. Persoa!annya ada!ah jika yang menjadi kor%an kejahatan ada!ah anak-anak yang tidak terjangkau o!eh seko!ah atau tidak memi!iki kesempatan untuk %erseko!ah, seperti anak-anak dari suku-suku peda!aman atau anak ja!anan, dimana mereka tidak memi!ki akta ke!ahiran juga dokumen pendidikan. $engan %ukti +ormi! apa mereka mem%uktikan %ahwa usia mereka ada!ah usia anakD %. Cika anak yang menjadi kor%an tindak pidana tidak dapat mem%uktikan %ahwa dirinya ada!ah seorang anak, maka penyidik dan penuntut umum akan memproses perkaranya menggunakan undang-undang pidana umum KUP', yang mana ancaman pidananya jauh !e%ih ringan di%andingkan jika diterapkan Undang-undang 1o. 23 ;ahun 2002 tentang Per!indungan AnakD ). ahwa dengan mengacu kepada konsiderans =5enim%ang@ huru+ a', maupun Penje!asan Umum a!inea pertama' UU 1omor 23 ;ahun 2006, yang %er%unyi& =%ahwa 1egara Kesatuan :epu%!ik ndonesia %erdasarkan Pancasi!a dan Undang-undang $asar 1egara :epu%!ik ndonesia ;ahun )"# pada hakikatnya %erkewaji%an mem%erikan per!indungan dan pengakuan terhadap penentuan status pri%adi dan status hukum atas setiap
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dia!ami o!eh Penduduk ndonesia yang %erada di da!am dan8atau di !uar wi!ayah 1egara Kesatuan :epu%!ik ndonesia@. $engan demikian maka& a' andasan +i!oso+is UU 1omor 23 ;ahun 2006 itu sendiri mengakui dan menganut asas %ahwa penentuan status pri%adi dan status hukum Penduduk, termasuk atas peristiwa ke!ahiran anak, ada!ah merupakan KNACA1 1N9A:A. %' andasan +i!oso+is UU 1omor 23 ;ahun 2006 itu sendiri menganut asas kewaji%an negara atas pencatatan ke!ahiran dan pemenuhan hak atas akta ke!ahiran anak, sehingga penggunaan asas =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@ da!am UU 1omor 23 ;ahun 2006 ada!ah ke!iru dan %ertentangan dengan !andasan +i!oso+is UU 1omor 23 ;ahun 2006 itu sendiri. c' Adanya inkonsistensi, ketidaksinkronan serta sa!ing %ertentangan antara andasan Hi!oso+is dengan Penje!asan Umum UU 1omor 23 ;ahun 2006 yang menerapkan asas =(te!se! akti+ %agi Penduduk@. Keadaan ini mengaki%atkan tidak adanya kepastian hukum yang adi! yang dijamin da!am Pasa! 2*$ ayat )' UU$ )"#. d' 5ahkamah Konstitusi %erwenang mena+sirkan dan tidak mem%iarkan inkonsistensi norma dan ketidaksinkronan antara !andasan +i!oso+is UU 1omor 2382006 dengan Penje!asan Umum UU 1omor 2382006 yang menerakan asas =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@. (ecara teori dan praktek 5ahkamah Konstitusi se%agai pengawa! konstitusi guardian o+ constitution' dan pena+sir konstitusi the (o!e nterpreter o+ the 7onstitution' %erwenang me!akukan sinkronisasi norma undang-undang termasuk UU 1omor 23 ;ahun 2006 sehingga tidak !agi terjadi pe!anggaran hak konstitusiona! dan hak asasi manusia, da!am ha! ini hak konstitusiona! atas pencatatan ke!ahiran dan akta ke!ahiran. erdasarkan jurisprudensi 5K dipero!eh pendapat %ahwa =R5ahkamah sesuai dengan kewenangan konstitusiona!nya, tidak akan mem%iarkan adanya norma da!am Undang-undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat per!indungan konstitusiona! yang dikonstruksikan o!eh 5ahkamah@ E?ide, pertim%angan 5ahk amah Konstitusi, pada Putusan 1omor )8PUU-Q820)0, ha!. )#3G. e' $a!am teori maupun praktik, 5ahkamah Konstitusi menggunakan dan mengacu kepada !andasan +i!oso+is dari suatu Undang-undang. Karena itu da !am ha! adanya inkonsistensi dan tidak sinkron antara !andasan +i!oso+is UU 1omor 23 ;ahun 2006 dengan Penje!asan Umum UU
1omor 23 ;ahun 2006 yang menerapkan asas =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@, memi!ih dan mengacu kepada !andasan +i!oso+is UU 1omor 23 ;ahun 2006 se%agai ruh dan ni!ai-ni!ai dasar suatu norma Undang-undang. 20. ahwa hak atas akta ke!ahiran, yang dengan UU 1omor 23 ;ahun 2006 dimu!ai dengan per%uatan me!aporkan ke!ahiran, merupakan hak anak se%agai %agian dari hak a tas identitas anak, se!ain juga hak atas nama, hu%ungan kera%at dan kewarganegaraan. $engan demikian, hak atas akta ke!ahiran merupakan kewaji%an negara state o%!igation', dan karenanya %ukan kewaji%an penduduk %angsa ndonesia. !eh karena itu, sama seperti ha!nya hak atas kewarganegaraan maka& a' 1egara me!a!ui Pemerintah se!aku eksekuti+ waji% menye!enggarakan pencatatan ke!ahiran terhadap anak %angsa ndonesia, yang tidak !ain ada!ah arga 1egara ndonesiaD %' Kewaji%an 1egara me!a!ui Pemerintah se!aku eksekuti+ menye!enggarakan pencatatan ke!ahiran terhadap anak %angsa ndonesia. !eh karena itu ke!iru dan %ertentangan dengan Pasa! ) ayat 3', Pasa! 2* ayat 2' UU$ )"# dan Pasa! 2*$ ayat "' UU$ )"# penerapan asas =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@ da!am Penje!asan Umum a!inea peratama' UU 1omor 23 ;ahun 2006D c' !eh karena Pencatan Ke!ahiran dan Akta Ke!ahiran merupakan kewaji%an 1egara, maka se%enarnya maksud yang terkandung da!am konstitusi ada!ah asas =(te!se! Akti+ %agi Pemerintah@ da!am pe!aporan Peristiwa Ke!ahiran anak dan Pencatatan Ke!ahiran. 2). ahwa hak anak atas akta ke!ahiranIse%agai serangkaian daripada hak identitas %ersamaan dengan hak atas nama, hu%ungan kera%at dan kewarganegaraan I %ermu!a dari hak se!uruh' anak ndonesia atas pencatatan ke!ahiran, yang merupakan kewaji%an dan tanggung jawa% 1egara o!eh karena& a' anak-anak yang %aru di!ahirkan' tidak mungkin mencatatkan diri sendiri, namun kedudukannya se%agai su%jek hukum dija!ankan o!eh orangtua dan 1egara. !eh karena konteks per!indungan dan pe!aksanaan hak anak protection and imp!ementation on the rights o+ the chi!d' da!am kehidupan %er%angsa dan %ernegara, maka semestinya pencatatan ke!ahiran dan pem%erian hak atas akta ke!ahiran merupakan kewaji%an 1egara.
(e%a!iknya, tidak !ogis mem%e%ankan per!indungan dan pemenuhan hak anak se%agai A5 dan juga hak konstitusiona! kepada penduduk atau orangtua si anak, o!eh karena penge m%an A5 dan hak konstitusiona! ada!ah 1egara yang dija!ankan Pemerintah se!aku eksekuti+. %' anak-anak yang %aru di!ahirkan' se%agai warga negara ndonesia, maka 1egara %erkewaji%an mencatatkan warga negaranya yang dimu!ai dengan waji% mencatatkan ke!ahiran anak. !eh karena, terhadap penduduk %angsa ndonesia %er!aku (te!se! Pasi+ Penduduk untuk menjadi warga negara ndonesia. (eperti ha!nya ste!se! pasi+ warga negara, maka terhadap pencatatan ke!ahiran dan hak atas akta ke!ahiran anak, maka 1egara waji% secara akti+ mencatatkannyaD $engan a!asan terse%ut diatas maka =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@ da!am Penje!asan Umum a!inea )0, ka!imat ketiga' UU 1omor 23 ;ahun 2006, ada!ah tidak %erdasar dan %ertentangan dengan hak konstitusiona! penduduk atas kewarganegaraan yang dijamin da!am Pasa! 26 ayat )' UU$ )"#D 22. ahwa hak atas pencatatan ke!ahiran dan akta ke!ahiran %agi anak, yang dimu!ai dengan kewaji%an pe!aporan %erdasarkan =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@ terse%ut, ternyata te!ah gaga! da!am memenuhi hak anak atas pencatatan ke!ahiran dan akta ke!ahiran, yang ter%ukti dengan& a' erdasarkan data, Anak ndonesia yang memi!iki akta ke!ahiran sekitar #", persen, dari jum!ah terse%ut )",# persen tidak dapat menunjukkan akta ke!ahiran, sedangkan jum!ah anak yang tidak memi!iki akta ke!ahiran "",0 persen (usenas 20)0, P('., !ihat http&88www.kota!ayakanak.org8indeM.php sem%i!an pu!uh persen' anak ja!anan di Cakarta tidak memi!iki akta ke!ahiran. Cum!ah ini %erdasarkan data dari Ke menterian (osia! :epu%!ik
ndonesia, ?ide, http&88megapo!itan.kompas.com8read820)28080"823))#6"80.Persen Anak Ca!anan di Cakarta ;ak Punya Akta Ke!ahiran. d' Kepa!a (u%%idang Pem%angunan Kesejahteraan (osia! Anak ;e!antar Kementerian (osia! :ahmad Kusnadi mengatakan, jum!ah anak ja!anan saat ini diperkirakan 230.000 orang. (etiap tahun, rata-rata jum!ahnya %ertam%ah )000 anak. (e%anyak 0 persen anak ja!anan ini tanpa akta ke!ahiran. Cum!ah ter%esar %erada di Cakarta, sekitar *000 anak ja!anan, ihat & http&88megapo!itan.kompas.com8read820)28080"82006#6##8antuan.Akta.Ke!ahiran.(etengah. ati. e' ;idak adanya peru%ahan dan kenaikan signi+ikan da!am pencapaian pencatatan ke!ahiran dan akta ke!ahiran semenjak dija!ankannya UU 1omor 23 ;ahun 2006, o!eh karena secara kuantitati+ jum!ah anak yang memi!iki akta ke!ahiran hanya #", persen, dan karenya hampir separuh anak-anak ndonesia masih %e!um dicatatkan ke!ahirannya. $engan demikian, penerapan asas =(te!se! Akti+ %agi Penduduk da!am UU 1omor 23 ;ahun 2006 te!ah ter%ukti gaga! mencatatkan ke!ahiran anak dan karenanya me!anggar hak konstitusiona! anak atas identitasD +' ;er%ukti pu!a dengan pengakuan Pemerintah cF 5enteri $a!am 1egeri : periha! kegaga!a n ste!se! akti+ pada Penduduk, dengan diter%itkannya (urat Ndaran 5enteri $a!am 1egeri : 1o. "2.))83"""8(C tangga! )3 (eptem%er 20)), yang pada pokoknya menentukan %ahwa =anak-anak yang !ahir sete!ah UU 1o 2382006 dan %e!um mengurus akta ke!ahiran dapat di!ayani dan diter%itkan akta ke!ahirannya tanpa penetapan pengadi!an@. Pener%itan (urat Ndaran 5enteri $a!am negeri : terse%ut merupak an %ukti notoir +eiten %ahwa =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@ yang dianut da!am UU 1omor 2382006 te!ah gaga! menja!ankan +ungsi hukum se%agai sarana perekayasa sosia! !aw as a too! o+ socia! enginerring', o!eh karena asas dan norma yang terkandung da!am =ste!se! akti+ pada Penduduk@ da!am UU 1omor 23 ;ahun 2006 itu, tidak sesuai dengan hak konstitusiona! anak yang diatur da!am Pasa! 2* ayat 2' UU$ )"#. 1orma hukum yang tidak %erja!an terse%ut ada!ah aki%at dari pem%entukan sistem' norma yang gaga! memahami ke%utuhan dan keadaan empiris kehidupan masyarakatnya. Keadaan hukum seperti itu menurut :o%erto 5. Urger se%agai =hukum tidak memi!iki kharakteristik uni?ersa!
kehidupan sosia!@ E:o%erto 5. Urger, =;eori ukum Kritis I Posisi ukum da!am 5asyaakat 5odern@, 1usa 5edia, andung, 200*, ha!. 6#GD $a!i!-da!i! di atas secara terang dan tegas mem%uktikan %ahwa penggunaan asas =(te!ses! Akti+ %agi Penduduk@ da!am UU 1omor 23 ;ahun 2006 tidak e+ekti+ da!am pe!aksanaan pencatatan ke!ahiran penduduk. 23. ahwa gaga!nya pencatatan ke!ahiran anak dengan UU 1omor 23 ;ahun 2006, menjadi %ukti %ahwa hak konstitusiona! anak ter!anggar, dan kausa!nya ada!ah asas =ste!se! akti+ %agi Penduduk@ yang dianut da!am UU 1omor 2382006. Cika di%anding dengan data kependudukan tahun 200#, pencatatan ke!ahiran sete!ah disahkannya UU 1omor 23 ;ahun 2006 %isa dikatakan gaga!. Karena tidak ada kenaikan signi+ikan da!am pencatatan ke!ahiran anak yang menggunakan asas =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@, se%agaimana data %erikut ini& ♣ $ata
Penduduk Usia 0-" ;ahun yang 5emi!iki Akta Ke!ahiran menurut Pro?insi (ensus P(,
200#', se%e!um UU 1o. 23 ;ahun 2006 disahkan, se%anyak "2,*2>. ♣ (edangkan
data Penduduk Usia 0-" ;ahun yang 5emi!iki Akta Ke!ahiran, sum%er P(,
(usenas 20))', sete!ah UU 1omor 2382006 disahkan se%anyak #>. !eh karena itu dengan penerapan asas =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@ da!am UU 1omor 2382006 tidak ada peningkatan sigini+ikan da!am Pencatatan Ke!ahiran. 2". ahwa dengan adanya +akta dan data serta pengakuan Pemerintah se%agaimana ukti& P-)# s.d ukti& P-2), serta da!i!-da!i! pada %utir ) s.d 23 diatas, maka ter%ukti penerapan asas =(te!se! Akti+ %agi 1egara@ mengha!angi per!indungan dan pemenuhan hak anak atas akta ke!ahiran, yang merupakan %agian integra! dari hak konstitusiona! anak atas tum%uh kem%ang de?e!opment rights' yang dijamin da!am Pasa! 2* a yat 2' UU$ )"#D 2#. ahwa hak tum%uh kem%ang anak se%agai hak konstitusiona! yang dijamin da!am Pasa! 2* ayat 2' UU$ )"#, ada!ah hak anak yang pertama, o!eh karena imp!ikasinya menyangkut pemenuhan hak-hak anak !ainnya, termasuk hak atas pendidikan, hak atas jaminan sosia!, hak atas per!indungan hukum, yang merupakan hak anak rights o+ the chi!d' se!ain juga merupakan hak konstitusiona! anak.
5enteri Pendidikan dan Ke%udayaan 5uhammad 1uh menyatakan, =$iperkirakan sekitar 0> anak yang %e!um %erakta itu %erstatus anak usia seko!ah@, ihat http&88www.kopertis)2.or.id820)28068028ayo-percepatan-kepemi!ikan-akte-ke!ahiran-da!amrangka-per!indungan-anak.htm!. 26. ahwa dengan tidak dipero!ehnya hak atas akta ke!ahiran se%agai kausa! dari penerapan asas =(te!se! Akti+ %agi Penduduk@, maka menim%u!kan pencideraan hak anak atas per!indungan protection rights o+ the chi!d', yakni per!indungan se%agai penduduk atau warga 1egara ndonesia, yang dijamin da!am Pasa! 2* ayat 2' UU$ )"#D 2. ahwa hak anak atas ke!angsungan hidup sur?i?a! right o+ the chi!d', hak tum%uh kem%ang de?e!opment right o+ the chi!d', dan hak per!indungan protection rights o+ the chi!d', %ersesuaian dengan Kon?ensi P tentang ak Anak KA', demikian juga Pasa! 2 UU 1omor 23 ;ahun 2002 tentang Per!indungan Anak, yang mengan dung asas pokok, yakni& a' 1on diskriminasiD %' Kepentingan ter%aik %agi anakD c' hak untuk hidup, ke!angsungan hidup dan perkem%angan, danD d' penghargaan terhadap pendapat anak. 2*. ahwa se!ain itu hak konstitusiona! tum%uh kem%ang anak yang %ersesuaian pu!a dengan Kon?ensi P tentang ak Anak U1Ls 7on?ention on the :ights o+ the 7hi!d', yang te!ah dirati+ikasi Pemerintah ndonesia, secara hukum dimaksudkan se%agai wujud kepatuhan konstitusiona! se%agai negara hukum recht staat'. UU$ )"# te!ah meresepsi prinsip-prinsip dasar A5 se%agai sa!ah satu syarat dari negara hukum, khususnya prinsip dasar A5 yang terkait dengan hidup dan kehidupan dan merupakan sim%o! atau ikhtiar %angsa ndonesia da!am konteks menjadikan UU$ )"# menjadi UU$ yang makin modern dan makin demokratisD EPanduan Pemasyarakatan Undang-Undang $asar 1egara :epu%!ik ndonesia ;ahun )"#, ha! )"", diter%itkan o!eh (ekretariat Cendera! 5aje!is Pemusyawaratan :akyat, Cakarta, 200#GD 2. ahwa hak anak atas pencatatan ke!ahiran dan hak anak atas akta ke!ahiran, terkait !angsung dan satu rangkaian dengan hak atas kewarganegaraan se%agai hak identitas, dan karenannya
merupakan kewaji%an 1egara se%agaimana tertuang dan dijamin da!am Pasa! 2*$ ayat "' UU$ )"#. ak atas identitas merupakan hak anak dan A5, sehingga per!indungan dan pemenuhannya merupakan kewaji%an dan tanggung jawa% 1egara. 30. ahwa %erdasarkan a!asan-a!asan terse%ut di atas, maka terang dan je!as %ahwa =Penje!asan Umum UU 1omor 23 ;ahun 2006 pada a!inea )0, ka!imat ketiga yang %er%unyi =Pencatatan (ipi! pada dasarnya juga menganut ste!se! akti+ %agi Penduduk@, %ertentangan dengan hak konstitusiona! anak yakni hak atas tum%uh dan %erkem%ang serta hak atas per!indungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang dijamin da!am Pasa! 2* ayat 2' UU$ )"#D http&88www.kpai.go.id8artike!8kajian-ana!isis-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentangadministrasi-kependudukan-terhadap-uud-)"#8
Pertanyaan & Pernikahan yang $itetapkan o!eh Pengadi!an Penganut Kepercayaan' (a!am, (aya seorang penganut kepercayaan. (esuai dengan UU 1o.23 ;ahun 2006 dan PP 1o. 3 ;ahun 200 mengatur pernikahan penganut kepercayaan dapat sah dan dicatat di catatan sipi! apa%i!a pernikahan di!akukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan yang terda+tar di $epartemen Ke%udayaan memi!iki (K'. Permasa!ahannya ada!ah organisasi saya tidak memi!iki pemuka yang terda+tar dan keputusan organisasi untuk tidak menda+tarkan siapa pun se%agai pemuka. Apakah saya masih %isa mendapatkan hak saya se%agai warga negara ndonesia untuk menikah dan secara sah dicatatkan di 7atatan (ipi!< $a!am kepercayaan yang saya percayai, pernikahan yang sah ada!ah dinikahkan o!eh orang tua, disaksikan o!eh saksi dan dicatat o!eh petugas negara yang %erwenang da!am ha! ini pengertian saya 7atatan (ipi!'. Apakah pengadi!an dapat menye!esaikan permasa!ahan ini dengan suatu ketetapan8pernikahan yang ditetapkan o!eh pengadi!an< ;erima kasih, (a!am sejahtera. :ossupanji. Cawa%an &
Pada pasa! 2 ayat )' dan ayat 2' UU Perkawinan menyatakan %ahwa perkawinan ada!ah sah apa%i!a di!akukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang %er!aku. (esuai pasa! 2 ayat 2' PP 1o. ;ahun )#, pencatatan perkawinan dari mereka yang me!angsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu se!ain agama s!am, di!akukan o!eh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipi! se%agaimana dimaksud da!am %er%agai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
5enurut PP 1o. 3 ;ahun 200 tentang Pe!aksanaan UU 1o. 2382006, perkawinan penghayat Kepercayaan di!akukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan pasa! *) ayat E)G'. Pemuka Penghayat kepercayaan terse%ut ditunjuk dan ditetapkan o!eh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat Perkawinan penghayat Kepercayaan pasa! *) ayat E2G'. Pemuka Penghayat kepercayaan dida+tar pada kementerian yang %idang tugasnya secara teknis mem%ina organisasi Penghayat Kepercayaan ;erhadap ;uhan yang 5aha Nsa, da!am ha! ini $irektorat Kepercayaan pada $epartemen Ke%udayaan dan Pariwisata pasa! *) ayat E3G'.
(ecara yuridis, peristiwa perkawinan penghayat kepercayaan waji% di!aporkan kepada Kantor 7atatan (ipi! pa!ing !am%at 60 hari sejak perkawinan %er!angsung. $a!am !aporan itu turut di!ampirkan surat perkawinan yang diteken pemuka penghayat kepercayaan, sa!inan K;P, pasphoto suami dan isteri, akta ke!ahiran, atau paspor suamiIisteri %agi orang asing.
Cika pernikahan di!angsungkan tanpa ditandatangani o!eh Pemuka Penghayat Kepercayaan yang te!ah terda+tar maka pernikahan yang di!angsungkan hanya sah secara adat atau kepercayaan Anda dan tidak sah menurut hukum positi+. $ari sudut pandang hukum negara perkawinan semacam itu %isa dianggap se%agai kumpu! ke%o. Anak hasi! hu%ungan perkawinan terse%ut hanya mempunyai hu%ungan hukum dengan i%unya. $engan adanya surat perkawinan yang ditandatangani pemuka penghayat kepercayaan %isa menghindarkan para penghayat dari pro%!em hukum terse%ut.
Adapun yang dimaksud dengan =perkawinan yang ditetapkan o!eh pengadi!an@ seperti diatur pasa! 3# huru+ a UU 1o. 23 ;ahun 2006 ada!ah perkawinan yang di!akukan antar-umat yang %er%eda agama !ihat penje!asan pasa! 3# huru+ a UU 1o. 23 ;ahun 2006'.
