SELAMAT DATANG
Saya akan menjadi Menteri
Lebih dari Pemenang Padamu Negeri Kami Berjanji, Padamu Kami Berbakti, Padamu Negeri Kami Mengabdi, Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami
PPRA 55 UNTUK INDONESIA
PENINGKATAN PERAN INDONESIA DI KAWASAN PACIFIK SELATAN GUNA MEMPERKUAT GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL
103
Yakobus Stefanus Muda
BAB - II
BAB - I
LANDASAN PEMIKIRAN
PENDAHULUAN • MAKSUD DAN TUJUAN (2) • RULING & SISTEMATIKA (3) • METHODE PENDELATAN (4) • PENGERTIAN (5)
SISTEMATIKA
• PARADIGMA NASIONAL (7) • PERATURAN PER-UU-AN (8) • LANDASAN TEORI (9) • TINJAUAN PUSTAKA (10)
BAB - III
BAB - V
LANDASAN PEMIKIRAN
KONDISI YG DIHARAPKAN
BAB - VI KONDISI SAAT INI (12)
• KONDISI SAAT INI (21)
IMPLIKASI (13
• KONTRIBUSI (22)
PERMASALAHAN (14)
• INDIKASI (23)
BAB - IV PENGARUH BANG LINGSTRA • GLOBAL (16) • Regional (17) • Nasional (18) • PELUANG & KENDALA (19)
K–S- U • KEBIHAJAN (25) • STRATEGI (26) • UPAYA (27)
BAB - VII PENUTUP • SIMPULAN (28) • SARAN (29)
LINGKUP BAHASAN
1.Latar Belakang 2.Alur Pikir & Pola Pikir 3.Landasan Pemikiran 4.Kondisi Saat Ini
5. 6. 7. 8.
Pengaruh Banglingstra Kondisi yg Diharapkan Konsepsi Penutup
LATAR BELAKANG • Competitives advantage Secara kodrati posisi geografis Indonesia terletak antara pertemuan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta pertemuan Benua Asia dan Benua Australia.
• Geopolitik & Geostrategi Masih dibawa Pengaruh Amerika, Inggris dan Perancis dan menerima bantuan dari negara tersebut termasuk dari China dan Rusia.
• Sosial Budaya Kesamaan dalam etnis dengan wilayah Indonesia di bagian Timur seperti Papua, Maluku dan Maluku Utara, serta Nusa Tenggara Timur yang berasal dari ras Polinesia dan Melanesia.
BAGAIMANA PENGARUH GEOSTRATEGI DAN
GEOPOLITIK INDONESIA DI KAWASAN PACIFIK SELATAN DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL ?
PENINGKATAN PERAN INDONESIA DI KAWASAN PACIFIK SELATAN GUNA MEMPERKUAT GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI DALAM RANG KA KETAHANAN NASIONAL POKOK POKOK PERSOALAN
PERAN INDONESIA DI KAWASAN PACIFIK SELATAN SAAT INI
1. Belum optimalnya pengaruh Indonesia dlm menerapkan geostrategi di Pasifik Selatan 2. Belum geopolitik tentang Selatan 3. Kualitas Rendah
fokusnya Indonesia Pasifik
- PARADIGMA NASIONAL - PERATURAN PER-UU-AN
KONSEPSI PERAN INDONESIA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN
SDM masih
4. Belum Optimalnya Pembangunan di Wilayah Timur
PERKEMBANGAN LINGSTRA
POKOK-POKOK PEMECAHAN PERSOALAN
PERAN INDONESIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK YG DIHARAPKAN
MEMPERKUAT GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI
TANNAS NASIONAL TERCAPAI
PARADIGMA NASIONAL PERATURAN PER-UU-AN
PROSES SUBYEK
• KEMENKOPOLHUKAM
PERAN INDONESIA DI KAWASAN PASISIK SELATAN SAAT INI
• KEMLU • KEMHAN • KEMEN PU • MENDAGRI • POLRI • TNI • BIN • DPR
METODE
OBYEK
• DIPLOMAT • KEMENT/ LEMBAGA
• KEBIJAKAN POLITIK LN
• SARPRAS • ANGGARAN
• IDENTIFIKASI • RE-DESAIN • OPTIMALISASI • KEMITRAAN • KOORDINASI • MEDIASI • LOBI & NEGOSIASI • EVALUASI • DIK & LAT • SELEKSI • GAKKUM • INDUSTRIALISASI • AKSELERASI • PEMASARAN
BANG LINGSTRA
FEED BACK
PARTISIPASI INDONESIA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN
MEMPERKUAT GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI
TANNAS NASIONAL TERCAPAI
PARADIGMA NASIONAL
PANCASILA
UUD 1945
Nilai-nilai Pancasila
Pembukaan Aline 1 & 4
WAWASAN NUSANTARA GEOSTRATEGI & GEOPOLITIK
PERATURAN PER-UU-AN
UU No. 37 Tahun 2009 HUBUNGAN LUAR NEGERI
UU No. 2 Tahun 2002
UU No. 3 Tahun 2002
UU No.34
POLRI
PERTAHANAN NEGARA
TENTARA NASIONAL IND.
UU No. 17 Tahun 2007 RPJPN Tahun 2005-2025
LANDASAN TEORI
TEORI PARTISIPASI
TEORI HUB. INT.
TEORI POLITIK INT.
TEORI POLITIK L.N
1. Echols Shadily 2. Sumaryadi
1. Johari 2. Couloumbis dan Wolfe
Hobbes, Niebuhr, dan Thucydides
Wijaya
TINJAUAN PUSTAKA Indonesia di Pasifik Selatan oleh Dwi Sri Wahyuni Indonesia dan kawasan Pasifik Selatan yang berdekatan secara geografis dan memiliki kesamaan sumber daya alam di bidang perikanan dan kelatan menjadikan kedua aktor tersebut saling bekerja sama dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama ini bergerak di bidang ekonomi dan politik . Judul ini berkaita karena saling melengkapi antara judul tersebut dengan peran indonesia di kawasan Pasifik Selatan yaitu penulis ini ingin mengetahui mengapa Indonesia dan negara – negara Pasifik mengadakan hubungan kerja sama bidang poltik dan ekonomi serta mengetahui bentuk implementasi dalam kerjasama Indonesia di kawasan pasifik selatan. Dari hasil penelitian buku iini menunjukkan bahwa latar belakang hubungan kerjasama Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan didasari oleh kebutuhan dan kepentingan masing-masing tiap negara. Indonesia banyak memberi bantuan berupa kerjasama teknis seperti capacity building di bidang ekonomi dan good governance di bidang politik kepada negara-negara Pasifik Selatan (Fiji, Vanuatu, Papua Nugini), sebab negara-negara di Pasifik Selatan minim akan kemajuan pembangunan negaranya yang disebakan oleh kapasitas sumber daya manusia yang kurang, demografi yang jumlahnya sedikit, serta akses yang sulit dijangkau. Hal ini memberikan masukan juga terhadap penulisan ini yang juga akan menkaji lagi tentang hambatan dan pokok-pokok persoalana yang akan dihadapi oleh indonesia untuk dapat berperan aktif di Pasifik Selatan.
Hubungan Indonesia dengan negaranegara Pasifik Selatan oleh Yumma Sani Anshari G Penelitian ini menuliskan bahwa peranan dan posisi Indonesia di Pasifik Selatan, sebagai negara yang tidak bisa hidup sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain. Indonesia memiliki berbagai kesamaan budaya dan potensi kekuatan ekonomi yang akan melatar belakangi lahirnya berbagai kerjasama antara Indonesia dan negara-negara di Pasifik Selatan lainnya. Hubungannya dengan judul kami adalah meningkatkan peran Indonesia di wilayah pasifik selatan dengan cara kejasama bilateral dan mumltilateral agar Indonesia bisa berperan aktif dalam perkembangan isu-isu yang terjadi di wilayah ini. Serta dapat memperkuat geopolitik dan geostrategi Indonesia. Dalam penulisan ini juga berkaitan tetntang peran Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan terutama dalam memperjuangkan masalah-masalah tertentu dalam forum internasional. Kawasan Pasifik Selatan menempati urutan kedua dalam prioritas politik luar negeri Indonesia setelah kawasan Asia Tenggara. Stabilitas dan keamanan diwilayah tersebut sangat penting dan berpengaruh bagi negara Indonesia dalam hal pertahanan. Akan tetapi, keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia atas letaknya berdekatan dengan Pasifik Selatan, tak hanya berdampak positif saja tetapi bisa saja berdampak negatif. Dampat negatif ini dapat dilihat dari sikap negara-negara tertentu dikawasan tersebut dapat menjadi gangguan bagi stabilitas Indonesia dan merugikan citra Indonesia di forum internasional.
KONDISI SAAT INI
• Komisi Pasific Selatan didirikan berdasarkan persetujuan Canbera pada tahun 1947 oleh Belanda, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Australia dan Selandia Baru.
• Forum Pasific Selatan didirikan pada tanggal 5 Agustus 1971 oleh Australia dan Selandia Baru serta beberapa negara merdeka (Departemen Penerangan RI, 1985: 5).
• Semangat Regionalisme tampaknya kuat sekali, sehingga
masyarakat Pasific Selatan tidak mengalami kesulitan untuk menentukan identitas kawasannya.
• Geopolitik negara-negara asing
di kawasan ini adalah Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Uni Soviet, Cina (Ronald Nangoi, 1982: 731)
FAKTA-FAKTA
• Memiliki Perjanjian Kerjasama antara Indonesia dan beberapa negara di Kawasan Pacifik SelatanPosisi • Semamgat etnisitas telah membuat semakin meningkatnya gerakan untuk memperjuangkan hak Kesetaraan • Tumbuhnya gerakan, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) • Kasus dugaan Kekerasan Hak Asasi Manusia (HAM) • .
FAKTA-FAKTA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan
Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia merupakan kerjasama dengan 5 Propinsi di
Indonesia (Melanesia : Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT)
• Komitmen Indonesia terhadap pembangunan Papua, di tanggapi serius oleh
pemerintah Indonesia dengan adanya Otsus (Otonomi Khusus).
• Komitmen Indonesia thd HAM
FAKTA-FAKTA
FAKTA-FAKTA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pancasila & UUD 45 (Alinea I & 4) Wawasan Nusatara Posisi Geografis, SKA Hubungan Kerjasama PNG, Fiji Etnis Melanesia di 5 Propinsi Komitmen Indonesia thd HAM Pengaruh Indonesia di ASEAN Komitmen thd Pembangunan Papua 9. Forum-Forum di Pacifik dan PBB
S S
1. Pembangunan di Wilayah Timur belum optimal 2. Dugaan masalah HAM 3. Berkembangnya semangat etnisitas 4. Tumbuhnya gerakan, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) 5. Masuknya Isu HAM di Forum PBB
W W
Implikasi Peran Indonesia di Pasifik Selatan terhadap geopolitik dan geostrategi Indonesia
Peran Indonesia di daerah Pasifik Selatan memang masih kurang optimal
Pemerintah Indonesia menganggap wilayah Pasifik Selatan sebagai kawasan yang penting bagi Indonesia.
Implikasi Geostrategi dan Geopolitik Indonesia terhadap Ketahanan Nasional Isu Pelanggaran HAM yang oleh LSM luar ULMWP di bawa
forum intenasional PBB ke
yang tanggapi kurang serius oleh pemerimtah Indonesia. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI di masa mendatang dan menurunkan ketangguhan Ketahanan Nasional bangsa Indonesia.
POKOK PERSOALAN
BAB –IV PENGARUH BANG LINGSTRA
GLOBAL (16) REGIONAL (17) NASIONAL (18) PELUANG DAN KENDALA (19)
BANG LINGSTRA Indonesia menjadi sorotan internasional ketika negara-negara Melasenia mendukung LSM Papua ULMWP terhadap pelanggaran HAM yang di bawa ke forum HAM PBB. • Melanesian Spearhead Group telah memberikan tempat kepada Papua sebagai peninjau. • Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. • Hubungan diplomasi Indonesia dengan negara Kawasan Pasifik Selatan
• • • •
Ideologi : Pancasila (Alinea I&IV) Politik : Otonomi Khusus Ekonomi : Dana Otsus Sosial Budaya : Forum Persaudaraan Masy. Melanesia Ind. • Keamanan : Penegakan Hukum
PELUANG DAN KENDALA 1) Indonesia adalah anggota Dewan HAM PBB selama 4 Periode, Penggagas komisi HAM antar pemerintah ASEAN. 2) Hubungan diplomasi antara Indonesia dengan beberapa negara di kawasan pasifik timur, Indonesia masuk kedalam anggota MSG 3) Kerjasama APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik dalam bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negaranegara di Asia Pasifik.
1) Dukungan Negara MSG kepada ULMWP 2) Diplomasi Indonesia yang tergolong lambat dan kurang terhadap negara-negara di kawasan pasifik selatan. 3) Pembangunan belum optimal di Wilayah Timur Indonesia.
Peran Indonesia di Kawasan Pasifik selatan Yang Diharapkan
•
• Geostrategi semakin meningkat, Peningkatan Kerjasama di berbagai bidang • Geopolitik semakin meningkat, Aktif dalam Forum MSG & Forum Pacifik Selatan
• •
Dugaan Isu HAM di PBB tidak berkembang dan PBB mendukung Indonesia, Papua adalah masalah dalam negeri Indonesia ULMWP tidak mendapat dukungan di MSG Indonesia Masuk dalam keanggotaan MSG
Kontribusi : Geostrategi Geopolitik Ketahanan Nasional
Indikasi Keberhasilan • Masuknya Indonesia ke dalam keanggotaan MSG. • Tanggapan positif dari Indonesia pada sidang HAM di Forum PBB oleh 6 Negara di kawasan Pasifik selatan. • Optimalnya kerjasama di segala bidang dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan. • Pembangunan Nasional merata di Wilayah Indonesia Timur.
Kebijakan : “Optimalisasi Peran Indonesia di kawasan Pasifik Selatan”
STRATEGI • (Geostrategi) Meningkatkan pengaruh Indonesia di wilayah Pasifik Selatan • (Geopolitik) Meningkatkan kerja sama ekonomi dan politik • Mengoptimalkan peningkatan pendidikan (capacity building) guna meningkatkan SDM di Kawasan Pasifik selatan • Mewujudkan Pembanguan nasional di wilayahPapua
Meningkatkan Pengaruh Indonesia di Wilayah Pasifik Selatan
1 Strategi
U P A Y A
Reposisi Kebijakan Luar Negeri (Menkopolhukan, Menlu) Penanganan Isu dugaan Pelanggaran HAM (Menkopolhukan, Menlu) Memperkuat Forum Pacifik (Presiden-> Menlu, Menkopolhukan)
Membangun Citra Positif ttg Papua (Kemendagri, Pemda Papua, Kemen PU dan Kemenristek Dikti)
Meningkatkan kerja sama ekonomi dan politik di wilayah pasisik selatan Kerjasama Ekonomi (Kemenlu, Kemendag dan Kementerian Perindustrian)
2 Strategi
Forum-forum Bilateral (Kemenlu, Kemendag dan Kadin serta Swasta) Konferensi Tingkat Tinggi Pacific Island Development Forum (Kemenlu, Kementerian Polhulkam, Kementerian Perindutrian dan Pedagangan)
Kerjasama Teknologi (Kemelu, Kemenristik, Kemenetrian Perdagangan dan kementerian pedagangan )
Mengoptimalkan peningkatan pendidikan (capacity building) demi meningkatkan SDM di Kawasan Pasifik selatan,
3 Strategi
U P A Y A
Pengembangan Kualitas SDM melalui Pendidikan (Kemenlu, Kemendiknas, Menkopohulkam dan Kementristek) Peningkatan Peran Pemda dalam Peningkatan Pengembangan SDM (Pemda dan Dinas Pendidikan)
Penawaran Program Scholarship forml & Informal (Pemda & Kemendiknas)
Mewujudkan Pembanguan nasional di wilayah Papua
4 Strategi
U P A Y A
Pembangunan infrastruktur (Kementerian dalam negeri berserta Kemen PU & PR berkeja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum)
Good Governance (Presiden bersama Kemenko Polhukam dan Kemendagri) Program peningkatkan kesejahteraan rakyat Papua (Kementerian sosial dan DPR berkerjasama dengan pemda Papua)
SIMPULAN
1. Mengoptimalkan pengaruhnya Indonesia di Pacifik Selatan dengan konsep geostrategic (kerjasama ekonomi, social budaya, capacity building) 2. Mengoptimalkan pengaruh geopolitik Indonesia di Kawasan Pacifik Selatan (Aktif dalam Forum MSG, Forum Asia Pacific-> ASEAN/APEC) 3. Optimalisasi pembangunan Nasional di wilayah Indonesia Timur (SDM, Infrastruktur, Capacity Building, Kerjasama antar Wilayah)
SARAN
1. Presiden RI dengan Kemenlu dan Kemenko Polhulkam berkerjasama dalam menanggapi isu pelanggaran HAM di papua yang sudah masuk kedalam agenda rapat Forum PBB. 2. Kemenlu dan Kemenko Pohulkam berkerja sama untuk meningkatakan diplomasi Indonesia kepada negara yang ada di wilayah Pasifik Selatan.
Terima Kasih
Instrumen HAM Internasional yang Telah Diratifikasi Indonesia 1. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Telah diratifikasi dengan UU No. 59 Tahun 1958 2. Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan – Convention of Political Rights of Women. Telah diratifikasi dengan UUD No. 68 tahun 1958 3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan – Convention on the Elmination of Discrimination againts Women. Telah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984. 4. Konvensi Hak Anak – Convention on the Rights of the Child. Telah diratifikasi dengan Kepres 36 tahun 1990. Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak dan, prostitusi Anak, dan Pornografi Anak – Optional Protocol to the Convention on the rights of The child on the sale of children, child prostitution dan child pornography. Telah ditandatangani pada tanggal 24 sepetember 2001.
6. Konvensi Internasional terhadap Anti Apartheid dalam Olahraga – International Convention Againts Apartheid in Sports. Telah diratifikasi dengan UU No. 48 tahun 1993. 7. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, atau merendahkan martabat Manusia – Toture Convention. Telah diratifikasi dengan UU No. 5 tahun 1998. 8. Konvensi orgnisasi Buruh Internasional No. 87, 1998 tth Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi – ILO (International Labour Organisation) Convention No. 87, 1998 Concerning Freedom Association and Protection on the Rights to Organise. Telah diratifikasi dengan UU No. 83 tahun 1998. 9. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial – Convention on the Elemination of Racial Discrimination. Telah diratifikasi dengan UU No. 29 Tahun 1999
Protokol tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata – Optional Protocol to the Convention on the Rights of the child on the Involvement of the Children ini Armend Conflict. Telah ditandatangani pada 24 September 2001.
10. Optional protokol Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan – Convention on the Elmination of Discrimination Againt Women. Telah ditandatangi pada Maret 2000 tetapi belum bisa diratifikasi.
5. Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Penyimpanannya serta pemusnahannya – Convention on the Prohobition of the Development, Production and Stockpilling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weaponsand on their Destruction. Telah diratifikasi denga Kepres No. 58 tahun 1991.
11. Konvensi Internasional untuk penghentian Pembiayaan terorisme – International Convention for the Supression of the Financing Terrorism. Telah ditandatangani pada 24 September 2001.
ALINEA 1 "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." ALINEA 4 ”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
