pengertian dan tugas panitera pengganti

PERAN PANITERA PENGGANTI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “ Kekuasaan Kehakiman” atau “ Badan Kehakiman” dengan “ Badan Peradilan”. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No 4 tahun ta hun 2004 berbunyi tentang Kekuasaan Kehakiaman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Agung. Masing-masing lingkungan Peradilan terdiri dari tingkat pertama dan tingkat banding. Yang semuannya berpuncak kepada Mahkamah Agung, artinya dibidang memeriksa dan mengadili perkara, maka susunan badan-badan Peradilan di Indonesia adalah sebagai berikut: 1.

Lingkungan Lingkung an Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri (PN) Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA)

2.

Lingkungan Lingkung an Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Tinggi Agama (PTA), dan Mahkamah Agung (MA)

3.

Llingkungan Peradilan Militer adalah adalah Mahkamah Militer ( MAHMIL), Mahkamah

Militer

Tinggi

(MAHMILTI),

Mahkamah

Militer

Agung

(MAHMILGUNG), dan Mahkamah Agung. 4.

Lingkungan Lingkung an Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dan Mahkamah Agung (MA)

5.

Adapun Mahkmah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, keputusannya bersifat final. Sistematika mengenai susunan Peradilan umum pengadilan negeri dan

pengadilan tinggi) terdadpat dalam Undang-Undang Peradilan Umum No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terdiri dari 6 bab dan 71 pasal. Didalam undang-

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.





undang tersebut terdapat susunan organisasi dalam lingkungan peradilan umum. Untuk lingkungan Pengadilan Negeri, terdapat dalam Bab II pasal 10 yakni Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA RI mengenai pemisahan Kekuasaan dal lingkungan Peradilan Umum, dari yang sebelumnya Panitera juga menjabat sebagai Sekretaris, di dalam PERMA RI Nomor 7 tahun 2015, Panitera terpisah dengan Sekretaris. Dalam hal ini Panitera bertugas menjalankan administrasi perkara pada pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Sedangkan Sekretaris menjalankan tugas dalam administrasi perkantoran. Dalam menjalankan tugasnya, Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita. Dalam Paper ini saya mencoba membahas mengenai peran dari panitera pengganti dalam melaksanakan sistem peradilan. Sebagaimana tugas dari Panitera pengganti

dalam

membantu

panitera

melaksanakan

Administrasi

Perkara,

mendampingi Hakim dalam persidangan, membuat Berita Acara, serta administrasi perkara lainnya.

1.2

Rumusan Masalah a. Apa yang dimaksud dengan peradilan umum? b. Apa yang dimaksud dengan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti serta tugasnya? c. Apa saja persyaratan untuk menjadi seorang Panitera Pengganti?

1.3

Tujuan Tujuan dari penyusunan paper ini ini adalah untuk mengetahui apa itu peradilan umum, pengertian panitera dan wewenangnya dalam system peradilan tersebut.





BAB II PEMBAHASAN

2.1

Pengertian Peradilan Umum Peradilan

Umum (Peradilan

Sipil)

adalah lingkungan

peradilan di

bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi: 1. Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Pengadilan Negeri di masa kolonial Hindia Belanda disebut landraad. Kewenangan pengadilan Negeri dapat dilihat dalam pasal 84 KUHAP yang isinya adalah sebagai berikut: a. Pengadilan berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. b. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. c. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-





pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Susunan Pengadilan Negeri di dalam undang-undang nomor 8 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa susunan Pengadilan Pengadilan Negeri terdiri dari: a. Pimpinan Pengadilan Negeri. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua Pengadilan Negeri dan seorang Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Mengenai pengangkatan dan pemberhentian ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah menjadi wewenang Ketua Mahkamah Agung. b. Hakim Anggota Pengadilan Negeri Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul dari Ketua Mahkamah Agung. Seseorang dapat diangkat menjadi hakim Pengadilan Negeri apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh ole h undang-undang. 2. Pengadilan Tinggi, Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. wilayah provinsi. 3. Pengadilan Khusus a. Pengadilan Anak b. Pengadilan Niaga c. Pengadilan Hak Asasi Manusia d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi e. Pengadilan Hubungan Industrial f. Pengadilan Perikanan 2.2

Pengertian Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti serta tugasnya. Pengertian panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepanitraan. Dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti , dan beberapa juru sita. Panitera , wakil panitera, panitera muda , dan panitera pengganti pengadilan diangakat dan diberhentikan dari jabatannya oleh mahkamah agung. a gung.





acara

sidang. Menurut

etimologi

(

bahasa)

Belanda “panitera ”

adalah Griffer sedangkan sedangkan etimologi ( bahasa) Inggris clerk of the court . Pengertian panitera juga terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia yakni panitera adalah pejabat kantor sekretariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi, membuat berita acara persidangan dan tindakan administrasi lainnya. Panitera pada Peradilan Umum, khususnya Pengadilan Negeri Dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan, memiliki tugas menangani administrasi pengadilan khususnya administrasi yang bersifat teknis peradilan. Panitera ini dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti serta beberapa orang juru sita. Pengangkatan dan Pemberhentian Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Panitera Muda pada Pengadilan Negeri terdiri dari Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum. Panitera Muda Perdata memiliki tugas menjalankan administrasi keperkaraan di bagian Perdata, seperti menerima Permohonan, Gugatan, Permohonan Perlawanan, Permohonan Banding, Permohonan Kasasi, Permohonan Peninjauan Kembali, Permohonan Eksekusi dan memberikan penjelasan kepada pihak yang akan mengajukan permohonan. Panitera Muda Pidana memiliki tugas menjalankan administrasi keperkaraan dibagian Pidana, seperti menerima dan memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan dari kejaksaan, menerima permohonan Banding dari Jaksa atau terdakwa. Panitera Muda Hukum memiliki tugas menjalankan administrasi dibagian Hukum, seperti memberikan informasi kepada masyarakat mengenai administrasi peradilan, membuat laporan mengenai keadaan perkara, menerima berkas minutasi dari kepaniteraan muda perdata dan pidana, serta mengarsipkan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Panitera Pengganti memiliki tugas untuk membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membantu hakim membuat penetapan hari sidang,





Selain itu, panitera pengganti juga memiliki tugas untuk melaporkan kepada panitera muda Perdata dan Pidana mengenai proses persidangan, untuk dicatat dalam register perkara, seperti penundaan sidang serta alasan-alasannya, perkara yang sudah putus beserta amar putusannya, dan kepada kasir perdata untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebut, serta menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi.

2.3

Persyaratan menjadi Panitera Pengganti Didalam UU No 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Peradilan Umum pada pasal 34 terdapat penjelasan syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti, diantaranya: Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f; dan (Pasal 28 huruf a: Warga Negara Indonesia; huruf b: bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; huruf c: setia kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ; huruf d: berijazah serendah – rendahnya rendahnya sarjana muda hukum ; huruf f: sehat jasmani dan rohani) Berpengalaman sekurang – sekurang – kurangnya kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan negeri. Selanjutnya Pasal 38: 





(1) Sebelum memangku jabatannya, ....Panitera Pengganti diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan Pengadilan yang bersangkutan. (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh sungguh -sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.” “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.” “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan







Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan” Selain itu untuk menjadi seorang Panitera Pengganti juga harus mengikuti Program diklat untu Calon Panitera Pengganti (CPP) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.





BAB III PENUTUP 3.1

Kesimpulan Panitera adalah Pejabat Pengadilan bersama-sama dengan Hakim, Juru Sita dan Sekertaris. Pejabat pengadilan yang membantu hakim dalam persidangan dan membuat berita acara persidangan pejabat pengadilan yang menyelenggarakan administrasi persidangan dan membantu hakim sidang pengadilan untuk membuat berita acara pemeriksaan sidang. Tugas panitera dibidang administrasi; dibantu 3(tiga) orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti dan jurusita untuk mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, menyiapkan laporan mengenai keadaan perkara dan melaksanakan putusan (eksekusi) perkara perdata. Tugas Panitera Pengganti diantaranya membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membantu hakim membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik salinan putusan/penetapan sidang. Untuk dapat menjadi seorang Panitera Pengganti seseorang harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UU No 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Peradilan Umum, serta harus mengikuti diklat Calon Panitera Pengganti (CPP) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.





DAFTAR PUSTAKA UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung 2009

pengertian dan tugas panitera pengganti

Recommend Documents