PAPER EKONOMI PEMBANGUNAN PENGARUH FAKTOR PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH Disusun guna memenuhi Ujian Akhir Semester Satu Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan Dosen Pengampu : Yogi Pasca Pratama, S.E., M.E.
Disusun Oleh: Nama
:An Nisa Tri Marlina
NIM
:F1118008 (B)
Program Studi S1 Transfer Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta 2019
PENGARUH FAKTOR PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH
An Nisa Tri Marlina Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Email:
[email protected]
1. PENDAHULUAN Salah satu indikator pembangunan ekonomi dalam sebuah negara yaitu memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang baik merupakan salah satu cara pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi negaranya. Di dalam pertumbuhan ekonomi terdapat permasalahan yang kompleks meliputi distribusi atau penyaluran pendapatan yang tidak merata, kemiskinan yang tinggi, pengangguran yang masih tinggi, tingkat standar hidup dan produktivitas masyarakat rendah, tingkat pendidikan rendah , tingkat ketimpangan yang masih tinggi, masalah sosial seperti kriminalitas dan lain sebagainya yang harus diselesaikan agar pertumbuhan ekonomi dapat berkembang dengan semestinya dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun pada negara berkembang seperti Indonesia dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam posisi tidak terlalu baik dan tidak juga terlalu rendah untuk memacu pembangunan ekonomi, pemerintah cukup baik dalam mengendalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diatas dikatakan bahwa di Indonesia pertumbuhan ekonomi sangat kompleks hal ini juga diakibatkan dari geografis Indonesia yang berupa kepulauan.
2. PEMBAHASAN a) Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan penelitian terdahulu pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product akan tetapi dengan adanya perkembangan zaman pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari PDB atau GDP melainkan juga dilihat dari beberapa aspek lainnya yang begitu kompleks. Jika pada suatu daerah PDB dinamakan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB. Pada penelitian lainnya dalam Model Solow menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal, tabungan, investasi. Jila tabungan dan investasi tinggi maka akan meningkatkan modal dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung dalam jangka waktu panjang (Mankiw,
2006:192). Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi merupakan produktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang berpengaruh pada bertambahnya tingkat produksi barang dan jasa. b) Pengangguran Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi makro yang pasti terjadi disetiap negara di dunia. Masalah pengangguran merupakan masalah yang sangat serius karena tingkat pengangguran yang terbilang masih tinggi. Masalah pengangguran ini masalah yang kompleks. Dengan adanya tingkat pengangguran yang tinggi disuatu negara dapat berdampak diberbagai sektor antara lain pada sektor ekonomi yang mana pendapatan negara secara nasional maupun pendapatan masyarakat berkurang, inflasi yang cukup tinggi dan berkepanjangan hingga saat ini. Sedangkan sektor sosial dimana tingkat kemiskinan semakin meningkat, pendidikan yang tidak merata.. Sehingga untuk menyelesaikan masalah pengangguran ini memerlukan berbagai pertimbangan dampak dari berbagai sektor. Mengacu pada ILO dalam “Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment: An ILO Manual Concepts and Methods” (Husman, dkk. 1990 dalam Mudrajad.2013), Pengangguran adalah seseorang yang sedang mencari kerja, seseorang yang akan memulai usaha atau seseorang yang putus asa dalam mencari pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Angkatan Kerja yaitu seluruh penduduk yang berusia diatas atau sama dengan 15 tahun yang mempunyai pekerjaan, baru akan mulai bekerja atau pengangguran c) Kemiskinan Permasalahan kemiskinan bukan hal baru lagi dalam sebuah negara. Kemiskinan dapat berpengaruh kedalam seluruh sektor. Di negara berkembang seperti Indonesia tingkat kemiskinan masih tinggi apalagi setelah Indonesia dilanda krisis pada tahun 1998 dan tahun 2009. Permasalahan kemiskinan ini salah satunya terjadi karena adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan keseharian agar dapat hidup dengan layak1. Aspek kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu aspek primer yang aset, organisasi sosial politik, ilmu pengetahuaan, ketrampilan (skill), dan aspek sekunder meliputi jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi (Lincolin Arsyad, 2010: 299). Menurut Lincolin Arsyad ukuran kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu:
1
Badan Pusat Statistika : Penjelasan Data Kemiskinan (2011)
Kemiskinan Absolut Kemiskinan absolut ini didasarkan atas pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipenuhi oleh seseorang dengan tingkat pendapatannya yang ia punya. Kemiskinan Relatif Kemiskinan relatif ini didasarkan pada kemampuan penuhan kebutuhan dan pendapatan orang lain, dapat dikatakan jika seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya akan tetapi jika dibandingkan kebutuhan dan pendapatan masih dibawah orang lain makan dapat dikatakan seorang tersebut masih miskin.
3. ANALISIS Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dimana ada keberagamaan kekayaan di dalamnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan juga pertumbuhan penduduk setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk Indonesia salah satunya terletak di pulau Jawa yang memiliki akses mudah dengan pemerintahan pusat. Pertumbuhan penduduk suatu negara akan mempengaruhi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara regional maupun nasional. Berdasarkan data dari Bank Dunia (World Bank) pertumbuhan populasi Indonesia tahun 2017 sebanyak 1,3 persen dengan jumlah populasi sebanyak 264 juta jiwa seperti pada Gambar 1. Gambar 1 : Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 2013 – 2017
Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia 1.4 1.3 1.2 1.1 1 2013
2014
2015
2016
2017
Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sumber: World Bank (2019)
Dari data diatas dapat dilihat bahwa peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar 1,3 persen walaupun pada tahun-tahun selanjutnya presentase laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dan mengalami peningkatan cukup stabil, hal tersebut merupakan suatu keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan program nasional keluarga berencana yang menganjurkan setiap rumah tangga cukup memiliki dua anak.
Untuk provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 dari setahun sebelumnya mengalami kenaikan 0,71 persen dengan jumlah penduduk bertambah sebanyak 238.770 ribu jiwa. Sebagaimana dengan Gambar 2 berikut. Gambar 2 : Jumlah Pertumbuhan Penduduk di Jawa Tengah, Tahun 2015-2017
JUMLAH PERTUMBUHAN PENDUDUK JAWA TENGAH, TAHUN 2015-2017 2017
34,257,865
2016
34,019,095
2015
33,774,141
Sumber: BPS Jawa Tengah (2019)
Dilihat dari data diatas pertumbuhan penduduk di provinsi cukup signifikan. Diatas sudah disebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah yang akan terlihat pada PDB atau PDRB. Dibawah ini data mengenai PDRB provinsi Jawa Tengah lima tahun terakhir. Gambar 3 : PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017
Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah, Tahun 2013-2017(%) 5.47
5.5 5.4 5.27
5.3 5.2
5.27
5.27
2016
2017
5.11
5.1 5 4.9 2013
2014
2015
Sumber: BPS Jawa Tengah (2019)
Dari data diatas terlihat bahwa dari tahun 2013 hingga 2015 PDRB Provinsi Jawa Tengah, PDRB mengalami kenaikan pada tahun 2013 dan mencapai 5,47 persen pada tahuun 2015 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 0,47 persen menjadi 5,27 persen dan cenderung stabil pada tahun berikutnya, dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif atau lebih cenderung dalam keadaan stabil. Namun selain
data PDRD menurut pengeluaran terdapat juga data atas laju pertumbuhan ekonomi PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut lapangan usaha. Dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,27 ini merupakan hasil yang cukup baik. Dengan keadaan wilayah yang menguntungkan dan memiliki kepadatan penduduk yang setiap tahunnya pasti bertambah, dilihat dari data pengangguran yang dirilis oleh BPS Jawa Tengah jumlah angkatan kerja provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sebesar 18.010.612 juta jiwa dengan jumlah pengangguran terbuka sebesar 823.938 ribu jiwa, angka tersebut terbilang cukup baik untuk tingkat pengangguran. Gambar 4 : Jumlah Angkatan Kerja di Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (Jutaan) 20,000,000 17,524,022
18,000,000 16,469,960
17,547,026 16,550,682
17,298,925 16,435,142
17,186,674
18,010,612
16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000
1,054,062
996,344
863,783
823,938
2013
2014
2015
2017
0
Bekerja
Sumber: BPS Jawa Tengah (2019)
Pengangguran
Angkatan Kerja
Gambar 5 : Jumlah Pengangguran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (Persen)
Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah (Persen) 6.01
5.68 4.99
2013
2014
2015
4.63
4.57
2016
2017
Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah (Persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik.(2019)
Dalam diagram diatas terlihat penurunan pengangguran terbuka setiap tahunnya dengan meningkatnya angkatan kerja setiap tahunnya. Disini bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah berhasil dalam mengurangi pengangguran setiap tahunnya di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 data tidak tersedia sehingga sebagai contohnya pada tahun 2014 pengangguran sebanyak 996.344 ribu jiwa kemudian pada tahun 2015 pengangguran mengalami penurunan lagi sebesar 0,69 persen atau setara dengan 132.561 ribu jiwa menjadi 863.783 ribu jiwa, dalam artinya sudah sebanyak 132.561 ribu jiwa pengangguran yang terserap oleh lapangan kerja. Tingkat pengangguran juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Indikator untuk mengetahui apakah tingkat kemiskinan tinggi dapat dilihat melalui Gini Ratio atau Indeks Gini. Gini ratio ini untuk melihat apakah dalam suatu wilayah terdapat ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di masyarakat. Berikut data Gini Ratio provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013 sampa 2017.
Gambar 6: Gini Ratio di Jawa Tengah, Tahun 2013-2017
0.39
0.388 0.382
0.365 0.357
2013
2014
2015
2016
2017
Sumber: Badan Pusat Statistik. (2019)
Ketentuan dalam Gini Ratio yaitu jika hasil gini ratio mendekati 1 maka ketimpangan sangat besar jika hasil mendekati titik origin maka distribusi pendapatan disebarkan secara merata. Dari data diatas Gini ratio dari tahun 2013-2016 mengalami trend penurunan hingga 0,357 namun kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi menjadi sebesar 0,365. Gini Ratio provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan masih dalam kondisi normal yang berarti ketimpangan distribusi pendapatan masih cukup baik. Gambar 7: Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2107
14.44
13.58 13.32
13.19
12.23
Sumber: Badan Pusat Statistik. (2019)
Dari data diatas kemiskinan setiap tahunnya mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebesar 0,96 persen pada tahun 2017 sebesar 12,23 persen yang dari tahun sebelumnya tahun 2016 sebesar 13,19 persen. Ini juga sama halnya dengan pengangguran yang memiliki penurunan setiap tahunnya, kemiskinan pun juga memiliki trend yang turun setiap tahunnya walaupun ada sedikit kenaikan jumlah penduduk miskin seperti data dibawah ini.
Gambar 8 : Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah, Tahun 2013-2017(Ribu Jiwa) 4,900.00 4,800.00 4,700.00 4,600.00 4,500.00 4,400.00 4,300.00 4,200.00 Jumlah Penduduk Miskin
2013
2014
2015
2016
2017
4,811.30
4,561.82
4,577
4,506.89
4,450.72
Sumber: BPS Jawa Tengah. (2019)
Gambar 9: Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Rupiah
2013
2014
2015
2016
2017
524,765
563,816
618,458
645,288
677,349
Sumber: Badan Pusat Statistik. (2019)
Garis Kemiskinan yaitu suatu indikator yang dibuat berdasarkan pengeluaran masyarakat untuk makan dan non makan, jika pengeluaran masyarakat dibawah garis kemiskinan yang sudah di
hitung maka masyarakat dikatakan masih tergolong masyarakat miskin. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya garis kemiskinan masyarakat di provinsi Jawa Tengah bertambah besar. Di tahun 2016 GK sebesar Rp645.288,00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp677.349,00 mengalami kenaikan Rp32.061,00 ini dapat diartikan bahwa taraf hidup masyarakat meningkat dan jika pengeluaran masyarakat di provinsi Jawa Tengah kurang dari Rp677.349,00 setiap bulannya maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut tergolong masyarakat yang tidak mampu atau miskin.
4. KESIMPULAN DAN SARAN 1) Kesimpulan Berdasarkan analisis dari data-data diatas ada beberapa hal yang dapat disampaikan: a) Laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah cukup besar yaitu 238.770 ribu jiwa yang nanti akan terus bertambah setiap tahunnya jika sosialisasi dari pemerintah mengenai program keluarga berencana kurang disosialisasikan ke masyarakat Jawa Tengah. b) Jumlah angkatan kerja setiap tahunnya meningkat di Provinsi Jawa Tengah c) Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di provinsi Jawa Tengah mengalami trend penurunan dari beberapa tahun dan mengalami kenaikan pada tahun 2017/ d) Tingkat pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang mana pertumbuhan ekonomi di posisi yang stabil selama dua tahun berturut-turut. 2) Saran Berdasarkan kesimpulan diatas yang ingin penulis sampaikan kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu a. Dengan adanya trend penurunan terhadap kemiskinan dan pengangguran, pemerintah daerah harus memperhatikan kembali daerah kabupaten/kota untuk memperbaiki daerahnya agar dapat mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya dan membuka industri-industri atau usaha yang lainnya di Jawa Tengah sehingga kemiskinan dan pengangguran berkurang sebab terserapnya pengangguran dan kemiskinan berkurang karena masyarakat yang bekerja sehingga kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah meningkat dan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat pula sesuai dengan yang direncanakan pemerintah daerah. b. Pemerintah harus melakukan uapaya untuk mengurangi penduduk urbanisasi dengan melakukan kebijakan misalkan sensus penduduk yang diakan setiap tahunnya yang nantinya akan mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah.
DAFTAR PUSTAKA Amalia, Lia. (2007). Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Graha Ilmu. Arsyad, Lincolin. (2010). Ekonomi Pembangunan(Edisi 5 ). Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta. Badan Pusat Statistik Indonesia .(2018). Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 1986-2018. https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkatpengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986---2018.html, didownload 5 Januari 2019, pukul 17.00 WIB. Badan Pusat Statistik Indonesia .(2018). Tabel Gini Ratio Provinsi 2002 - 2018. https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/04/26/1116/gini-ratio-provinsi-2002-2018.html, didownload 5 Januari 2019, pukul 16.30 WIB. Badan Pusat Statistik Indonesia .(2018). Tabel Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2018. https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentasependuduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2018.html, didownload 5 Januari 2019, pukul 16.00 WIB. Badan Pusat Statistik Provinvi Jawa Tengah .(2018). Tabel Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota (Rupiah),1996-2017. https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2017/04/13/46/garis-kemiskinan-menurut-kabupatenkota-rupiah-1996-2017.html, didownload 5 Januari 2019, pukul 16.00 WIB. Badan Pusat Statistik Provinvi Jawa Tengah .(2018). Tabel Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota(Ribu Jiwa), 1996-2017. https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2015/09/08/20/jumlah-penduduk-miskin-menurutkabupaten-kota-1996-2017.html, didownload 5 Januari 2019, pukul 16.00 WIB. Badan Pusat Statistik Provinvi Jawa Tengah .(2019). Tabel Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2015, 2016, dan 2017. https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/10/26/1533/jumlah-penduduk-dan-lajupertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2015-2017.html, didownload 5 Januari 2019, pukul 16.00 WIB. Badan Pusat Statistik Provinvi Jawa Tengah .(2018). Tabel Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2010-2017. https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/03/24/1486/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-jawatengah-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-pengeluaran-persen-2010---2017.html, didownload 5 Januari 2019, pukul 18.00 WIB. Badan Pusat Statistik Provinvi Jawa Tengah .(2018). Tabel Angkatan Kerja di Jawa Tengah, 2009-2017. https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2016/12/14/32/angkatan-kerja-di-jawatengah-2009-2017.html, didownload 5 Januari 2019, pukul 17.00 WIB. Hakim, Abdul. 2002. Ekonomi Pembangunan. Ekonosia. Yogyakarta Hapsari, Adinda Putri dan Deden Dinas Iskandar. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2014”. JIEP. Vol. 18 No. 1. Maret 2018. Hal 75, 77. Didownload pada tanggal 5 Januari 2019, pukul 20.00 WIB.
Irawan. M. Suparmoko. (2007). Ekonomika Pembangunan(Edisi Keenam). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Kuncoro, Mudrajad. (2010). Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan(Edisi Kelima). Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta. Kuncoro, Mudrajad. (2010). Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan. Jakarta: Penerbit Erlangga. Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Rajawali Pers. Jakarta. Pratiwi, Niken. dkk. “Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur”. JIEP. Vol 18 No. 1. Maret 2018. Hal 7,12. Didownload pada tanggal 5 Januari 2019, pukul 20.00 WIB. Rochmani, Tanti Siti. dkk. ”Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah”. JIEP. Vol. 16 No. 2. November 2016. Hal 50-58. Didownload pada tanggal 5 Januari 2019, pukul 21.30 WIB. Taufik, Ahmad. dkk. (2015). Mengurai Persoalan Bangsa 70 Tahun Indonesia Merdeka Sebuah Agenda Penyelamatan. Jakarta: Ahlulbait Indonesia (ABI).
