A. PENGAN PENGANTA TAR R KONS KONSEP EP PUBLIC PRIVATE PRIVATE PARTNERSHIP 1. Peng Penger erttian ian Public Private Partnership
Public Public privat private e partne partnersi rsip p (PPP) (PPP) adalah adalah perjan perjanjia jian n antar antara a pihak pihak pemeri pemerinta ntah h dan swasta untuk bisa mencapai tujuan dari pemerintah dan memberikan keuntungan pula pada pihak swasta, dan tentu saja terdapat pembagian risiko antara keduanya. PPP memiliki ciri-ciri antara lain: a. dilakukan dilakukan kerjasam kerjasama/pe a/perjanj rjanjian ian antara antara pihak pemerintah pemerintah dan dan pihak swasta; swasta; b. menghasil menghasilkan kan suatu suatu tujuan, tujuan, baik baik berupa berupa barang barang atau atau jasa; jasa; c. pihak pihak swasta swasta mendapatk mendapatkan an keuntunga keuntungan n atas kerjasam kerjasama a tersebut; tersebut; d. pembagian pembagian risiko risiko antara antara pihak pihak yang yang berkerja berkerjasama. sama. an!aa an!aatt yang yang didapa didapatt oleh oleh pihak pihak pemer pemerint intah ah dalam dalam pelak pelaksan sanaan aan skema skema PPP menurut "ar#uharson ($%&&, ') antara lain: a.
menc mencip ipta taka kan n e!is e!isie iens nsii dala dalam m pema peman! n!aa aata tan n sumb sumber er daya daya yang yang dimi dimili liki ki,, deng dengan an peng pengel elol olaa aan n risi risiko ko yang yang opti optima mall anta antara ra piha pihak k peme pemeri rint ntah ah dan dan pri priat at,, mula mulaii dari dari perencanaan sampai dengan proses lelang dapat menciptakan e!isiensi penggunaan sumber sumber daya daya dari dari peman peman!aa !aata tan n aset, aset, sepert sepertii pihak pihak pria priatt yang yang memilik memilikii kuali kualitas tas konstruksi dan e!isiensi biaya yang lebih baik;
b.
pemb pembag agia ian n risi risiko ko,, moda modall yang yang digu diguna naka kan n dala dalam m jang jangka ka panj panjan ang g memb member erik ikan an piha pihak k priat insenti! untuk merancang dan membangun aset dengan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran dengan tetap memperhitungkan memperhitungkan biaya pemeliharaan;
c.
jami jamina nan n atas atas kual kualit itas as dan dan peng pengaw awas asan an,, PPP PPP bias biasan any ya meli meliba batk tkan an bany banyak ak quality assura assurance nce dari pada proses pengadaan biasa di mana Pemerintah akan mendapat pengawasan oleh pihak luar pemerintah, seperti pemberi pinjaman dan juga inestor;
d.
pengaw pengawasa asan n yang yang lebih lebih terbuk terbuka a dan komitmen komitmen jangka jangka panjan panjang g dari dari pelak pelaksan sanaan aan PPP biasanya biasanya membutuhk membutuhkan an in!ormasi in!ormasi tentang tentang risiko risiko jangka jangka panjang panjang yang sesuai, maka dalam dalam pelaksan pelaksanaany aanya a dibutuhk dibutuhkan an tambahan tambahan quality quality assurance assurance dan juga pengawasan yang lebih dari pada pengadaan biasa.
2. Kons Konsep ep Pela Pelaks ksan anaa aan n Public Private Partnership
ons onsep ep awal awal PPP PPP merupaka merupakan n skema skema penyediaa penyediaan n barang/ja barang/jasa sa yang merupaka merupakan n perp perpad adua uan n dari dari piha pihak k publ publik ik dan dan piha pihak k pri priat at.. *ika *ika bias biasan anya ya dala dalam m peny penyed ediaa iaan n barang/jasa pihak publik dan priat masing-masing menyediakan barang sendiri, yang disebu disebutka tkan n sebaga sebagaii pure public dan pure privat e, e, dalam dalam skema skema ini kerjas kerjasama ama dan perjanjian antar kedua sektor tersebut sangat dibutuhkan. PPP memiliki banyak bentuk kerjasama yang dikembangkan, dikembangkan, dimana ini didasarkan atas modal dan juga risiko dalam pelak pelaksan sanaan aan proye proyek. k. +entuk +entuk ini merupa merupakan kan perkem perkemban bangan gan dari dari pengad pengadaan aan yang yang dilakukan oleh sektor publik. Penyediaan barang/jasa biasanya bekerja sama dengan pihak swasta, tetapi hanya sebatas untuk menyediakan barang/jasa sesuai spesi!ikasi pemerintah, dan pemerintah yang mengeluarkan belanja untuk membayarnya. +eberapa tipe perjanjian yang biasa digunakan dalam pelaksanaan skema PPP antara lain:
a. Buy-Build-Operate (++): pengalihan aset pada pihak priat dilakukan atas kontrak bahwa aset harus ditingkatkan dan dioperasikan untuk jangka waktu tertentu. Pemerintah dapat melakukan kontrol atas aset setelah selesai kontrak dan diikuti trans!er atas aset; b. Build-Own-Operate (+): pihak priat membiayai, membangun, memiliki dan mengoperasikan !asilitas dalam masa konsesi di mana pihak priat dapat mengenakan biaya dengan persetujuan pemerintah dari pemakai jasa in!rastruktur yang dibangunnya; c. Build-Own-Operate-Transfer (+): pihak priat menerima hak atas pembiayaan, mendesain, membangun dan mengoperasikan dan dapat mengenakan biaya atas penggunaan dalam waktu tertentu dan kepemilikan akan ditrans!er kepada pihak pemerintah; d. Build-Operate-Transfer (+): pihak priat mendesain, membiayai dan membangun !asilitas baru dalam kontrak konsesi jangka panjang, dan mengoperasikannya dalam waktu konsesi di mana setelah selesai waktu konsesi selesai, !asilitas tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati; e. Build-Lease-Operate-Transfer (+): pihak priat menerima hak untuk membiayai, mendesain, membangun dan mengoperasikan !asilitas tersebut dengan mengenakan biaya pada pengguna leasing tersebut; !. Design-Build-Finance-Operate (+"): pihak swasta mendesain, membiayai dan membangun !asilitas baru dalam kontrak jangka panjang dan mengoperasikan dengan sistem leasing, kemudian mentrans!er kepada pihak pemerintah setelah masa kontrak; g. Finance Only : pihak priat, yang biasanya perusahaan jasa keuangan membiayai secara langsung proyek dengan mekanisme leasing atau dengan penerbitan obligasi; h. Operation & Maintenance ontract ( 0 ): pihak priat mempunyai kontrak mengoperasikan aset pemerintah, dengan kepemilikan aset tetap pada pemerintah; i. Design-Build (+): pihak priat mendesain dan membangun in!rastruktur sesuai spesi!ikasi dengan harga tetap, sehingga risiko atas biaya yang lebih tinggi ditanggung pihak priat; j.
Operation License: pihak priat menerima lisensi atau hak untuk mengoperasikan layanan umum, dengan jangka waktu tertentu di mana biasanya dilakukan pada proyek teknologi in!ormasi.
3. Kerangka Pelaksanaan Public Private Partnership
erangka dalam pelaksanaan PPP diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan pelaksanaan yang lebih baik bagi pihak publik ataupun pihak priat. erangka tersebut disesuaikan dengan masing-masing negara yang menggunakan skema PPP tersebut.
a. ebijakan PPP, kebijakan merupakan suatu niat pemerintah untuk melaksanakan PPP untuk memberikan barang/jasa bagi masyarakat. ebijakan meliputi tujuan, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip pelaksanaan program. b. Proses PPP dan kelembagaan yang bertanggung jawab, dimana pada tahap ini dilakukan identi!ikasi, pengembangan, penilaian, penerapan, dan pengelolaan dari PPP, serta peran entitas yang berbeda dalam proses tersebut. c. ata kelola program PPP, dimana entitas lain seperti legislati!, auditor, dan masyarakat berpartisipasi dalam program PPP, mereka yang bertanggung jawab agar pelaksanaan PPP dapat akuntabel. d. Pengelolaan keuangan publik, dimana komitmen !iskal dalam pelaksanaan PPP dapat dikendalikan, dilaporkan, dan dianggarkan, untuk memastikan PPP memberikan value for !oney , tanpa menempatkan beban yang tidak semestinya untuk generasi mendatang, dan untuk mengelola risiko !iskal. e. erangka hukum dan peraturan perundang-undangan, dimana peraturan yang ada diharapkan dapat mendukung program PPP, mulai dari landasan pelaksanaan PPP, aturan dan batas-batas pelaksanaan PPP.
4. Proses Pelaksanaan Public Private Partnership
a. 1denti!ikasi proyek. ahap ini dilakukan dengan mengidenti!ikasi proyek-proyek yang berpotensi untuk menggunakan skema PPP. ahap ini merupakan tahap awal, dimana dilakukan pengembangan konsep dan analisis awal untuk menilai potensi value for !oney dari proyek PPP tersebut, selanjutnya diperlukan pula persetujuan, agar proyek tersebut dapat dilaksanakan dengan skema PPP. b. Penataan dan penilaian proyek. 2sulan-usulan proyek yang ada diidenti!ikasi untuk mempelajari kelayakannya secara teknis, ekonomi, keuangan, hukum, dan lingkungan. etika studi kelayakan telah dilaksanakan, dikembangkan usulan kontrak, alokasi risiko, dan mekanisme pembayaran. c. Perancangan kontrak PPP. erupakan langkah akhir dalam menyiapkan pengadaan dari proses PPP. Pada tahap ini menyusun kontrak dari pelaksanaan PPP dan perjanjian lain yang diperlukan. d. Pelaksanaan PPP. ahap ini merupakan tahap pelaksanaan transaksi dimana pemerintah akan memilih pihak swasta yang akan melaksanakan PPP. 3al ini biasanya melibatkan mempersiapkan dan melakukan proses pengadaan yang kompetiti!. e. Pengelolaan PPP. ontrak PPP yang telah mencapai financial close, maka pemerintah harus mengelola kontrak PPP selama masa pakainya. 3al ini melibatkan pemantauan
dan menegakkan persyaratan kontrak PPP, dan mengelola hubungan antara pemerintah dan swasta.
