Seluk beluk Public Private Partnership berdasarkan jurnal dari Morgan Stanley dan World BankFull description
Seluk beluk Public Private Partnership berdasarkan jurnal dari Morgan Stanley dan World BankDeskripsi lengkap
PPPDeskripsi lengkap
Descrição: Cello practise
Public Private Partnership PPP is coordinated effort between the general population and private area that empowers satisfaction of certain normal objectives by beating the noticeable confinements. In view of studies and test studies led, the Governme
Meningkatnya pembangunan infrastruktur di Negara – Negara berkembang tak terlepas dari peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Tentunya pemerintah tidak bekerja sendiri dalam pembangunan infrastruktur tersebut, peran pihak swasta juga dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur yang ada terutama dalam hal pembiayaan. Dalam paradigma lama pembangunan infrastruktur merupakan kewenangan dan tanggung tanggung jawab penuh dipegang dipegang oleh pemerintah, pemerintah, sehingga sehingga pemerintah pemerintahlah lah yang bisa menentukan pembangunan apa yang akan dilaksanakan. Sedangkan menurut paradigma baru pembangunan infrastruktur merupakan tugas dan wewenang pemerintah yang juga diba dibant ntu u oleh oleh pihak pihak swas swasta ta,, hal hal ini ini dika dikare renak nakan an keter keterbat batas asan an peme pemeri rint ntah ah dalam dalam melaksanakan melaksanakan pembangunan pembangunan infrastr infrastruktur uktur dalam hal finansial, finansial, keterbatas keterbatasan an teknologi, teknologi, sumber sumber daya daya manusi manusiaa dan pengel pengelola olaan an pelay pelayanan. anan. Dalam Dalam hal ini pemeri pemerinta ntah h masih masih berorientasi bahwa pembangunan infrastruktur bukanlah suatu investasi yang bisa dirasakan secara nyata dan real seperti bentuk investasi di bidang lain yang terlihat nilai break event nya dan pendapatan keuntungannya ke kas Negara. Secara khusus pembangunan infrastruktur dapat dirasakan manfaat atau nilai keuntungannya tidak secara secara langsu langsung ng dan jangka jangka waktu waktu yang yang cepat, cepat, tetapi tetapi dengan dengan adanya adanya pembang pembanguna unan n infras infrastru truktu kturr akan ikut ikut mening meningkat katkan kan pertum pertumbuha buhan n ekonomi ekonomi di Negara Negara berkem berkembang bang terseb tersebut, ut, dengan dengan adanya adanya pembang pembanguna unan n infras infrastr trukt uktur ur akan akan memper mempermud mudah ah akses akses atau atau mempermudah pelayanan kegiatan perekonomian di suatu kawasan. Melihat kemampuan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang masih rendah dan dibawah dibawah target target maka pemerintah pemerintah mengambil mengambil kebijakan dengan melaksnakan melaksnakan pembangunan dengan pola “ Public private partnership “ yaitu suatu bentuk kerjasama anta antara ra
peme pemeri rint ntah ah
deng dengan an
swas swasta ta
dala dalam m
pemb pemban angu guna nan n
infr infras astr truk uktu turr
deng dengan an
memaksimalkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur yang ada terutama dalam hal finansial dan teknis. II. Bentuk Umum
Pola kerja sama Public Private Partnership dalam pembangunan infrastruktur yang diterapkan pemerintah telah diterangkan dalam pasal 5 ayat 2 perpres no. 67 / 2005 jo perpres no. 13 / 2012 yaitu keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur diatur dalam sebuah perjanjian kerjasama, yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar menteri / kepala lembaga / kepala daerah dengan swasta dan tidak bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku. Dengan adanya pola kemitraan ini diharapkan public dan swasta bisa lebih focus dan saling menghargai dan bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur. Adanya pola kerjasama ini juga ikut membantu program pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan di setiap daerah. Pola kerjasama yang diterapkan pemerintah dalam hal ini dipakai dalam pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan yaitu :
a.
Infrastruktur jalan
b. Infrastruktur transportasi c. Infrsatruktur pengairan d. Infrastruktur minyak dan gas e. Infrsatruktur telekomunikasi f. Infrastruktur tenaga listrik g. Infrastruktur air limbah h. Infrastruktur air minum
Secara umum pola kerjasama public private partnership ini memiliki 4 bentuk umum, yaitu :
a.
Shared authority and responsibility Merupakan suatu bentuk kerjasama public private partnership dimana
kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dibagi menjadi pemerintah dan swasta sehingga kedua nya juga memiliki tanggung jawab yang yang diatur dalam perjanjian.
Kemitraan antara keduanya harus saling
berinteraksi karena keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama besarnya. Status kedua pihak dalam pola kemitraan ini adalah sejajar dalam pencapaian tujuan pembangunan sesuai dengan perjanjian awal.
b.
Shared liability and risk Merupakan suatu konsep kerjasama dimana pihak swasta dan pemerintah
memiliki kewajiban yang sama atau sejajar dalam pembangunan infrastruktur. Mengenai penanganan resiko dari pembangunan infrastruktur pun ditanggung bersama, dimana keduanya memiliki resiko dan pengangan yang saling sejajar.
c.
Joint investment Merupakan suatu bentuk atau pola kerjasama dimana dalam proses
finansial atau permodalan pembangunan infrastruktur menjadi milik bersama yaitu modal diberikan oleh pemeintah dan juga pihak swasta sehingga kedua belah pihak memiliki kepemilikan atas pembangunan infrastruktur tersebut.
d.
Shared reward / mutual benefit Merupakan suatu bentuk atau pola kerjasama yang dilakukan pemerintah
dengan pihak swasta dimana keduanya akan mendapatkan keuntungan yang sama dari pembangunan infrastruktur. Pembangunan ini akan berdampak pada hubungan yang saling menguntungkan antara pihak swasta dan pihak pemerintah.
