Pendampingan Penumbuhan Izin Umk Sektor Kp

PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

Pengelolaan anggaran penumbuhan UMKM kelautan dan perikanan dilaksanakan secara swakelola oleh Penyuluh Perikanan dengan rincian sebagai berikut 1. Penumbuhan UMKM kelautan dan perikanan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), perkelompok terdiri dari : a.

Kegiatan pendampingan legalisasi izin UMKM kelautan dan perikanan, terdiri dari : Dukungan fasilitasi snack pertemuan kelompok 2 kali - 5 orang x Rp. 10.000 x 2 kali = Rp. 100.000,-

b.

Kegiatan penumbuhan UMKM kelautan dan perikanan, terdiri dari : - Fasilitasi penilaian (transport Tim Penilai luar) 1 orang x Rp. 100.000,- = Rp. 100.000 - Materai 6000 = 6.500 - Pelaporan = Rp. 43.500,-

2. Kuitansi tanda terima biaya kegiatan sebagai berikut :

KWITANSI Telah Terima dari

: An. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP

Uang Sejumlah

: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Stimulan Penumbuhan UMK Kelautan dan Perikanan Kabupaten........................ tanggal…………………….sesuai dengan faktur terlampir. Rp. 250.000,-

..............,...........2017 Mengetahui/Menyetujui An. Kuasa Pengguna Anggaran Pajabat Pembuat Komitmen

Bendahara Pengeluaran,

Yang Menerima, Stempel,Tanda Tangan

Drs. Mulyoto,MM NIP. 195803141981031002

Khozin Suharto,SE NIP. 196901291994031004

Nama Penyuluh Perikanan NIP.

3. Penumbuhan UMK Konsumsi Pertemuan (5 Orang x Rp.10.000,- x 2 kali) Rp. 100.000,Contoh Kwitansi Snack Pertemuan untuk 1 kali pertemuan 5 orang x Rp. 10.000,-

Telah Terima dari


Uang Sejumlah

: Seratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Konsumsi pertemuan Penumbuhan UMK sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten........................ tanggal…………………….sesuai faktur terlampir. Rp. 100.000,-

..................,.................2017 Mengetahui/Menyetujui An. Kuasa Pengguna Anggaran Pajabat Pembuat Komitmen




Yang Menerima,

Nama Catering/Toko Makanan

Keterangan :

-

Gunakan Kwitansi Biasa 1 Kwitansi untuk konsumsi Rapat kelompok satu kali Jadi jumlah kwitansi konsumsi pertemuan sebanyak 2 kwitansi / penyuluh (1 kelompok) Setiap Kwitansi dilampiri Faktur belanja seperti contoh dibawah Setiap Kwitansi dilampirkan Daftar Hadir Pertemuan, dokumentasi dan hasil rapat

c. Fotocopy dan penggandaan laporan Transport Tim Penilai (1 Orang x Rp.100.000,- ) Rp. 100.000,-



Uang Sejumlah

: Dua Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Transport Tim Penilai Penumbuhan UMK Kelautan dan Perikanan Kabupaten........................ tanggal…………………….sesuai dengan daftar penerimaan terlampir. Rp. 100.000,..................,.................2017 Mengetahui/Menyetujui An. Kuasa Pengguna Anggaran Pajabat Pembuat Komitmen


Yang Menerima,



Nama Penyuluh

DAFTAR PENERIMAAN TRANSPORT TIM PENILAIAN PENUMBUHAN UMKM KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN................... …………………………….2017

NO

NAMA

1.

JABATAN/INSTANSI

BESARNYA TRANSPORT

TANDA TANGAN

Nama Tim Penilai

100.000,-

1......................

J UMLA H

100.000,-

Mengetahui/Menyetujui An. Kuasa Pengguna Anggaran Pajabat Pembuat Komitmen




...............,.................2017 Yang membayarkan,

Nama Penyuluh

Contoh Fotokopi dan Penggandaan untuk 1 kelompok = Rp. 43.500,KWITANSI Telah Terima dari


Uang Sejumlah

: Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah

Untuk Pembayaran : Fotocopy dan penggandaan laporan Penumbuhan UMKM Kelautan dan Perikanan Kabupaten..................tanggal………….sesuai dengan faktur terlampir. Rp. 43.500,-

...................,.................2017 Mengetahui/Menyetujui An. Kuasa Pengguna Anggaran Pajabat Pembuat Komitmen





Nama Toko Fotocopy/Percetakan

I. PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Pembangunan nasional sektor kelautan dan perikanan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat di semua sektor sesuai dengan usahanya, agar lebih baik, lebih menguntungkan, lebih sejahtera, mandiri, terampil, dinamis, efisien dan professional, serta berdaya guna dengan tetap memperhatikan lingkungan yang terpelihara dan lestari. Masyarakat menjadi pelaku utama perikanan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha perikanan, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Kebijakan pemberdayaan UMKM di Indonesia secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, serta revitalisasi kelautan dan perikanan yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Pengembangan usaha skala mikro dan kecil diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara: 1. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan 2. Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMK sektor kelautan dan perikanan dan meningkatkan efektivitasi pendampingan dalam rangka pemberdayaan UMK, maka Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sebagai instansi Pembina jabatan fungsional Penyuluh Perikanan berkomitmen bahwa penumbuhan UMK menjadi prioritas penting dan sebagai target capaian kinerja penyuluhan KP, sehingga dalam proses pencapaiannya dibutuhkan peta panduan dalam pendampingan pelaku utama perikanan calon UMK dengan tujuan a) sebagai acuan dalam pelaksanaan legalisasi penumbuhan UMK kelautan dan perikanan; b) sebagai pedoman bagi Penyuluh Perikanan dan stakeholder dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam pemberdayaan dan pembinaan UMK; dan c)

sebagai acuan bagi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam mendukung optimalisasi legalisasi penumbuhan UMK kelautan dan perikanan. B.

Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan acuan bagi para penyuluh perikanan dan stakeholder dalam mendampingi pelaku utama perikanan calon Usaha Mikro dan Kecil melalui legalisasi izin UMK kelautan dan perikanan. C.

1.

2. 3. 4. 5. 6.

D.

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Kecil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 /Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Keluaran

Keluaran dari panduan ini adalah tercapainya 1000 Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki izin usaha kecil dan mikro melalui legalisasi usaha mikro dan kecil yang difasilitasi oleh Penyuluh Perikanan. E.

Sasaran

Sasaran kegiatan adalah 1.000 orang pelaku utama dan pelak usaha sektor kelautan dan perikanan yang diinisiasi menjadi unit usaha mikro dan kecil (UMK). Kriteria Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Kecil. F.

Pengertian Umum

a. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. b. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. a. Pendampingan UMK adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing UMK melalui bimbingan, konsultasi dan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendamping dan atau Tenaga Pendamping Perorangan.

b. Pendamping UMK adalah perorangan dan atau Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan UMK . c. Pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota. d. Penyuluh Perikanan PNS Pendamping UMK adalah Penyuluh Perikanan PNS yang memfasilitasi legalisasi izin UMK sektor kelautan dan perikanan

II. PERENCANAAN PENUMBUHAN USAHA MIKRO DAN KECIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

A.

Kriteria dan Persyaratan Usaha Mikro dan Kecil Kriteria calon Usaha Mikro dan Kecil : 1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. b.

Perorangan dan/atau kelompok perikanan binaan Penyuluh Perikanan; Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; d. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. b.

c.

d.

B.

Perorangan dan/atau kelompok perikanan binaan Penyuluh Perikanan; Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang; Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Aspek legal Izin Usaha Mikro dan Kecil

Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Tujuan IUMK adalah sebagai kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Manfaat pemberian IUMK sebagai berikut : (1) Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan, (2) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha; (3) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan (4) Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Dalam mengajukan persyaratan permohonan IUMK, Penyuluh Perikanan sebagai pendamping usaha mikro dan kecil harus mendampingi calon UMK dalam melengkapi beberapa persyaratan sebagai berikut 1. 2. 3. 4. 5.

Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha Kartu tanda penduduk Kartu Keluarga Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar Mengisi formulir yang memuat tentang : 1. Nama; 2. Nomor KTP; 3. Nomor telepon; 4. Alamat; 5. Kegiatan usaha; 6. Sarana usaha yang digunakan; 7. Jumlah modal usaha.

Penerbitan IUMK dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut : 1. Penerbitan naskah IUMK oleh Camat yang telah mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota. 2. Diterbitkan paling lambat 1 hari kerja sejak pendaftaran diterima, lengkap dan benar. 3. Dapat dicabut apabila Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) melanggar ketentuan perundang-undangan. 4. Tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya. Selain IUMK, usaha mikro dan kecil juga diharapkan dapat didampingi dalam melengkapi legalisasi usaha melalui izin lainnya sebagai berikut : 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pada dasarnya, usaha yang masih bertaraf UKM tidak perlu mengajukan permintaan pembuatan TDP, tapi dokumen ini tetap bisa diurus jika memang diperlukan. 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Usaha mikro sekalipun wajib memiliki dokumen SIUP sebagai bukti legalitas usahanya. 3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Nomor Pokok Wajib Pajak wajib dimiliki dengan memakai nama pemilik/penanggung jawab perusahaan. 4. Izin Gangguan Izin gangguan dikeluarkan sebagai bentuk izin pendirian usaha di lokasi tertentu yang bisa jadi menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerugian.

C.

Tahapan Kegiatan

Kegiatan legalisasi penumbuhan UMKM kelautan dan perikanan dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut : I. Perencanaan : 1) 2) 3) 4)

Penyiapan panduan teknis administrasi; Pemetaan lokasi dan UMK binaan Penyuluh Perikanan; Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan; Berkoordinasi dan sinergi dengan Dinas Teknis dan instansi yang menangani penyuluhan perikanan di daerah (Kabupaten/Kota) terkait pelaksanaan pendampingan UMK 5) Sosialisasi kepada Penyuluh Perikanan pendamping izin UMK sektor kelautan dan perikanan; II. Pelaksanaan : Pelaksanaan fasilitasi pendampingan legalisasi izin UMK yang dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan terdiri dari : 1) 2) 3) 4) 5)

Mengidentifikasi dan menetapkan UMK yang menjadi target pelaksanaan legalisasi UMK; Melakukan bimbingan, konsultasi, bantuan teknis dan advokasi; Memfasilitasi legalsasi izin UMK; melaksanakan tugas pendampingan; Verifikasi dan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan pendampingan legalisasi izin UMK

III. Monev dan Pelaporan : 1) Supervisi pelaksanaan pendampingan legalisasi izin UMK; 2) Pelaporan D. Waktu Kegiatan Waktu Kegiatan Peningkatan Kelas Kelompok Sebagai Berikut : No

Uraian

Waktu Agustus

I. PERSIAPAN 1. 2 3 4

Pusaltluh KP menyiapkan teknis administrasi

panduan

Pemetaan lokasi dan UMK binaan Penyuluh Perikanan; Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan; Berkoordinasi dan sinergi dengan Dinas Teknis dan instansi yang menangani penyuluhan perikanan di daerah (Kabupaten/Kota) terkait

Sept

Okt

Nov

pelaksanaan pendampingan UMK Sosialisasi kepada Penyuluh Perikanan pendamping izin UMK sektor kelautan dan perikanan;

5

I. PELAKSANAAN Mengidentifikasi dan menetapkan UMK yang menjadi target pelaksanaan legalisasi UMK;

1.

Melakukan bimbingan, konsultasi, bantuan teknis dan advokasi; Memfasilitasi legalsasi izin UMK;

2. 3.

melaksanakan tugas pendampingan;

4.

Verifikasi dan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan pendampingan legalisasi izin UMK

5.

III. MONEV DAN PELAPORAN Supervisi pelaksanaan peningkatan kelas kelompok perikanan; Pelaporan

1. 2.

E.

Pendampingan Legalisasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Tenaga Pendamping harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Penyuluh Perikanan PNS dan/atau Penyuluh Perikanan Bantu; b. memiliki NPWP; c. memiliki rekening tabungan aktif BNI atas nama pendamping (nomor rekening selain rekening gaji). Tugas Tenaga Penyuluh Perikanan tenaga pendamping : a. b. c. d.

F.

melakukan bimbingan, konsultasi, bantuan teknis dan advokasi; membantu fasilitasi pemberkasan dokumen legalitas calon UMK melaksanakan tugas pendampingan; melaporkan hasil kerja setiap bulan kepada Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP.

Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia pada DIPA Pusat Pelatihan dan penyuluhan KP BRSDMKP Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui APBN Tahun 2017. Pengelolaan anggaran dilakukan secara swakelola oleh Penyuluh Perikanan yang mendampingi kegiatan.

Sasaran kegiatan legalisasi penumbuhan UMK kelautan dan perikanan adalah 1000 pelaku utama perikanan. Pendampingan Penyuluhan dilakukan kepada penerima manfaat (Pokdakan, KUB, Poklahsar, dan KUGAR) oleh Penyuluh Perikanan PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu. Pendampingan dilakukan secara intensif oleh penyuluh perikanan mulai bulan September hingga November 2017. Satu orang penyuluh perikanan mendampingi paling banyak 1 (satu) UMK kelautan dan perikanan penerima manfaat yang telah ditetapkan. Fasilitasi penumbuhan UMKM kelautan dan perikanan, anggarannya melekat pada anggaran Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan dapat dicairkan setelah penyuluh perikanan dapat menyelesaikan 75 % pertanggungjawaban kegiatan. Secara khusus tugas penumbuhan UMKM kelautan dan perikanan yang dilakukan Penyuluh Perikanan, yaitu: UMKM KP yang ditumbuhkan dan ditetapkan Penumbuhan UMKM KP Vol

Sat

Harga Satuan

Jumlah

FASILITASI PENUMBUHAN UMKM KP 521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

250.000.000

Fasilitasi Penumbuhan UMKM

1.000

PKT

250.000

250.000.000

Rincian Pembelajaran Fasilitasi penumbuhan UMKM Kelautan dan Perikanan : No

Uraian

Vol

Sat

Fasilitasi Penumbuhan UMKM KP

Jumlah Rp. 250.000

1

Snack

5 org x 2 kali

Rp. 10.000

Rp. 100.000

2

Transport

1 org

Rp. 100.000

Rp. 100.000

3

Fotokopi dan penggandaan laporan

1 exp

Rp. 50.000

Rp. 43.500

4

Materai

1

Rp.

Rp.

6.500

6.500

III. PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

Pengelolaan anggaran penumbuhan UMKM kelautan dan perikanan dilaksanakan secara swakelola oleh Penyuluh Perikanan dengan rincian sebagai berikut 3. Penumbuhan UMKM kelautan dan perikanan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), perkelompok terdiri dari : c.

Kegiatan pendampingan legalisasi izin UMKM kelautan dan perikanan, terdiri dari : Dukungan fasilitasi snack pertemuan kelompok 2 kali - 5 orang x Rp. 10.000 x 2 kali = Rp. 100.000,-

d.

Kegiatan penumbuhan UMKM kelautan dan perikanan, terdiri dari : - Fasilitasi penilaian (transport Tim Penilai luar) 1 orang x Rp. 100.000,- = Rp. 100.000 - Materai 6000 = 6.500 - Pelaporan = Rp. 43.500,-

4. Kuitansi tanda terima biaya kegiatan sebagai berikut :



Uang Sejumlah

: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Stimulan Penumbuhan UMK Kelautan dan Perikanan Kabupaten........................ tanggal…………………….sesuai dengan faktur terlampir. Rp. 250.000,-

...................,...........2017 Mengetahui/Menyetujui An. Kuasa Pengguna Anggaran Pajabat Pembuat Komitmen





Nama Penyuluh Perikanan NIP.

3. Penumbuhan UMK Konsumsi Pertemuan (5 Orang x Rp.10.000,- x 2 kali) Rp. 100.000,Contoh Kwitansi Snack Pertemuan untuk 1 kali pertemuan 5 orang x Rp. 10.000,-

Telah Terima dari


Uang Sejumlah

: Seratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Konsumsi pertemuan Penumbuhan UMK sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten........................ tanggal…………………….sesuai faktur terlampir. Rp. 100.000,-

..................,.................2017 Mengetahui/Menyetujui An. Kuasa Pengguna Anggaran Pajabat Pembuat Komitmen




Yang Menerima,

Nama Catering/Toko Makanan

Keterangan :

-

Gunakan Kwitansi Biasa 1 Kwitansi untuk konsumsi Rapat kelompok satu kali Jadi jumlah kwitansi konsumsi pertemuan sebanyak 2 kwitansi / penyuluh (1 kelompok) Setiap Kwitansi dilampiri Faktur belanja seperti contoh dibawah Setiap Kwitansi dilampirkan Daftar Hadir Pertemuan, dokumentasi dan hasil rapat

Contoh faktur untuk : a. Konsumsi (lampiran kuitansi) b. Pembelian materai c. Fotocopy dan penggandaan laporan Transport Tim Penilai (1 Orang x Rp.100.000,- ) Rp. 100.000,-



Uang Sejumlah

: Dua Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Transport Tim Penilai Penumbuhan UMK Kelautan dan Perikanan Kabupaten........................ tanggal…………………….sesuai dengan daftar penerimaan terlampir. Rp. 100.000,..................,.................2017 Mengetahui/Menyetujui An. Kuasa Pengguna Anggaran Pajabat Pembuat Komitmen


Yang Menerima,



Nama Penyuluh

DAFTAR PENERIMAAN TRANSPORT TIM PENILAIAN PENUMBUHAN UMKM KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN................... …………………………….2017

NO

NAMA

1.

JABATAN/INSTANSI

BESARNYA TRANSPORT

TANDA TANGAN

Nama Tim Penilai

100.000,-

1......................

J UMLA H

100.000,-

Mengetahui/Menyetujui An. Kuasa Pengguna Anggaran Pajabat Pembuat Komitmen




...............,.................2017 Yang membayarkan,

Nama Penyuluh

Contoh Fotokopi dan Penggandaan untuk 1 kelompok = Rp. 43.500,KWITANSI Telah Terima dari


Uang Sejumlah

: Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah

Untuk Pembayaran : Fotocopy dan penggandaan laporan Penumbuhan UMKM Kelautan dan Perikanan Kabupaten..................tanggal………….sesuai dengan faktur terlampir. Rp. 43.500,-

...................,.................2017 Mengetahui/Menyetujui An. Kuasa Pengguna Anggaran Pajabat Pembuat Komitmen





Nama Toko Fotocopy/Percetakan

IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input/sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan pelaksanaannya menghasilkan output sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP akan melakukan evaluasi dan supervise pelaksanaan kegiatan penumbuhan UMKM kelautan dan perikanan tahun 2017. Hasil kegiatan penumbuhan UMKM kelautan dan perikanan dilaporkan kepada Pusat Pelatihan dan Penyuluhan BRSDMKP, ditembuskan kepada Dinas Teknis yang menangani perikanan

V. PENUTUP

Pendampingan penumbuhan UMKM kelautan dan perikanan oleh Penyuluh Perikanan merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan pelaku utama perikanan yang bersifat sistematis dan berkelanjutan untuk mengelola sumber daya perikanan. Panduan ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh pelaksana kegiatan dan stakeholder agar terlaksananya optimalisasi dalam penumbuhan UMKM kelautan dan perikanan tahun 2017.

FORMAT LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENUMBUHAN UMK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 I.

PENDAHULUAN Pendahuluan meliputi : latar belakang kegiatan penumbuhan UMKM kelautan dan perikanan, maksud dan tujuan kegiatan serta dasar hukum kegiatan.

II.

PELAKSANAAN Pelaksanaan meliputi : kegiatan yang dilaksanakan selama waktu kegiatan (Pembinaan pelaku utama yang disuluh)

III.

HASIL YANG DICAPAI Hasil yang dicapai berisi tentang data perkembangan kegiatan pelaku utama, data perkembangan produksi, dll

IV.

RENCANA TINDAK LANJUT Rencana

Tindak

Lanjut

harus

berkorelasi

dengan

maksud

pelaksanaan dan hasil yang dicapai.

V.

KESIMPULAN DAN SARAN

LAMPIRAN Foto-foto kegiatan, serta hal lainnya terkait kegiatan

dan

tujuan,

Pendampingan Penumbuhan Izin Umk Sektor Kp

Recommend Documents