PEMETAAN DAN MITIG MITIGASI ASI RISIKO PELAKSANAAN UN UN DAN USBN TA 2016/2017 Daryanto, Ak.,MIS.,M.Comm.,QIA.,CA INSPEKTUR JENDERAL KEMENT KE MENTERIAN ERIAN PENDIDIKAN DAN KE KEBUDAYAAN BUDAYAAN Ruang Sidang Graha Utama, Gedung Gedung A Lantai 3 Jln.Jend. Sudirman, Sudirman, Jakarta-Pusat
UN DAN USBN SEBAGAI PENCAPAIAN PENCAPAIAN STANDAR STAND AR NASIONAL Merespo Meres pons ns be berb rba agai di dina namik mika a ya yang ng berk erkemb emba ang di massyaraka ma katt ter erk kait pro kon onttra pel ela aksana naa an Ujia ian n Nassio Na iona nall (U (UN) N),, Pres esid iden en Rep Repub ublilik k Ind ndon ones esia ia mel ela alu luii Rap Ra pat Kab abiine nett Ter erb batas me memu muttus usk kan unt ntuk uk Ujia ian n Nassio Na iona nall Tahu hun n Aj Aja aran 2016/201 017 7 ma massih dip iper erlu luk kan deng enga an meng enga acu pada: Pasal 58 Ay Aya at (2 (2)) Und Unda ang ng-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendid Pend idika ikan n Na Nasio sional, nal, ba bahwa hwa:: “Evaluasi peserta didik, sattuan pendid sa idik ika an, dan pro rog gra ram m pendid idik ika an dila lak kukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian stan sta ndar nasio asion nal pe pen ndid didika ikan n”
UN DAN USBN MEM MEMACU ACU BEKERJA LEBIH KERAS Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa UN tela lah h mema mac cu pih iha ak-pih iha ak terkait beker erja ja leb le bih ke kerras dala lam m rangk gka a pencapaia ian n ha hasi sill ujian yang lebih tinggi dan peringkat kelulusan yang maksimal, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun pada tingkat daerah. Hal inii merupakan pert in rta anda baik bagi upaya peningkatan mutu pendidikan, karena hanya dengan bekerja keras setiap kegiatan/ pekerjaan yang dilakukan dapat tercapai hasil yang optimal.
ANALIS PERMASALAHAN UN DAN USBN 1. 2.
Bagaimana kesiapan program dan anggaran UN di masingmasing unit kerja yang terkait ? Bagaimana kesiapan daerah dan masing-masing sekolah ? dalam pelaksanaan UN ?
3.
Bagaimana persiapan penulisan naskah UN hingga menjadi master soal (dummy) ?
4.
Bagaimana UN?
5.
Bagaimana metode dan mekanisme distribusi naskah UN ? Bagaimana tingkat kesiapan masing-masing sekolah dalam melaksanakan UN berbasis komputer (CBT) maupun UN berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) ? Bagaimana kesiapan penyusunan POS UN sebagai acuan penyelanggaraan UN ?
6.
7.
proses persiapan pengadaan (lelang) naskah
TUJUAN MITIGASI PELAKSANAAN UN DAN USBN 1. 2.
3.
4. 5.
6.
7.
Untuk mengetahui dan memastikan bahwa program dan anggaran pelaksanaan UN telah tersedia secara memadai Untuk mengetahui dan memastikan bahwa masing-masing daerah dan sekolah sudah siap dalam melaksanakan UN Untuk mengetahui dan memastikan bahwa penulisan naskah UN yang akan dijadikan master soal (dummy)sudah dipersiapkan dengan baik Untuk mengetahui dan memastikan bahwa proses pengadaan (lelang) naskah UN sudah dipersiapkan dengan baik Untuk mengetahui dan memastikan bahwa metode dan mekanisme distribusi naskah UN sudah dirancang dengan baik Untuk mengetahui dan memastikan bahwa sarana prasarana pendukung di daerah dan sekolah yang akan menyelenggarakan UN berbasis komputer (CBT) dan UNKP sudah memadai Untuk mengetahui dan memastikan bahwa POS UN telah tersedia
RUANG LINGKUP MITIGASI RISIKO 1.
Menilai tingkat ketercapaian target program UNBK dapat dilaksanakan dari segi efisiensi, mutu, reliabilitas, integritas, dan kehematan
2.
Menilai tingkat ketepatan jadwal UN jenjang SMK, SMA/MA, dan SMP/MTs tidak bersamaan sehingga komputer dapat digunakan bergantian ( resource sharing)
3.
Menilai tingkat kecukupan sekolah/madrasah dengan jumlah komputer dan server untuk ditetapkan menjadi tempat pelaksanaan UNBK
RUANG LINGKUP MITIGASI RISIKO 4.
5.
6.
Menilai tingkat ketersediaan infrastruktur sekolah yang akan menyelenggarakan UNBK Siswa SMA/MA dari sekolah yang belum memiliki infrastruktur UNBK untuk bergabung di SMK atau SMP/MTs pelaksana UNBK. Menilai tingkat kesiapan Dinas Provinsi/Kabupaten (Sesuai kewenangan) dalam menetapkan tempat ujian bagi siswa dari sekolah yang belum memiliki fasilitas berdasar kedekatan jarak antar sekolah. Menilai tingkat kesiapan 12.058 sekolah/madrasah yang akan dijadikan tempat pelaksana UNBK, yang akan menampung 2.188.947 siswa
RUANG LINGKUP MITIGASI RISIKO 7.
8.
9.
Menilai tingkat ketersediaan: (a) Soal ujian untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SMPLB/SMALB untuk seluruh mapel yang diujikan telah siap dalam Bank Soal, (b) Soal ujian untuk Paket B, dan C telah siap dalam Bank Soal, (c) Soal untuk 88 mata pelajaran berbagai jenjang @40-50 soal dengan berbagai varian sesuai kebutuhan. Menilai tingkat kesiapan pembentukan kepanitiaan tingkat Pusat dan Daerah yang akan melibatkan Dinas Pendidikan, LPMP, dan Komite Sekolah. Menilai tingkat kesiapan penyelenggaraan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten-Kota, Kemristek Dikti dan Panitia SNMPTN 8
RUANG LINGKUP MITIGASI RISIKO 10.
11.
12.
Menilai tingkat ketepatan waktu persiapan penulisan materi UN dalam hal pelatihan Guru dalam penulisan kisi-kisi/indikator soal, penulisan soal, dan penskoran soal baik pilihan ganda maupun uraian (esai) beserta rubrik penilaiannya. Menilai tingkat kesiapan penulisan soal oleh guru yang tergabung dalam KKG/MGMP di Kabupaten/ Kota/Gugus dengan mengacu pada kisi-kisi USBN. Menilai dan mengantisipasi tingkat keamanan Master soal yang disimpan oleh Kepala Sekolah.
HAMBATAN DAN FAKTOR RISIKO PERENCANAAN 1.
2.
3.
Sampai dengan 20 Januari 2017, dari 34 Provinsi yang mengirim nama PPK dan BPP baru 19 Provinsi, yang belum mengirimkan 15 provinsi yaitu: Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kaltim, Kaltara, Kalsel, Bali, Sulut, Sulsel, Maluku. Data mata pelajaran ujian pilihan siswa sampai dengan 20 Januari belum final, sehingga menghambat penetapan volume naskah yang akan dicetak (terbukti hingga 7 Februari belum fix). Hingga 20 Januari POS UN belum dicetak/masih draft.
HAMBATAN DAN FAKTOR RISIKO PERENCANAAN 4.
5.
6.
HPS atas Naskah UN harus dibuat secara keakhlian dengan memperhatikan zona/region pelelangan untuk mendapatkan harga yang paling menguntungkan negara. Penggunaan tenaga akhli dalam penyusunan HPS Naskah UN agar menjadi pertimbangan. Berdasarkan data empiris tahun sebelumnya 2013/2014 nilai penawaran peserta lelang yang menang dalam pengadaan Naskah UN tersebut seluruhnya dibawah 75 % dari nilai HPS yang dibuat PPK. Hal ini dapat menjadi indikator dalam penyusunan HPS yang lebih cermat. Perlu ada kebijakan yang disepakati antara Kemdikbud dan Pemerintah Daerah dalam hal pembebanan biaya UN. Dalam kesepakatan tersebut ditetapkan secara jelas biaya yang menjadi beban Kemendikbud dan biaya yang menjadi beban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini sangat penting untuk menetapkan tanggungjawab masing-masing instansi tersebut dan untuk menghindari duplikasi pemebiayaan UN.
HAMBATAN DAN FAKTOR RISIKO PERENCANAAN 8.
9.
Sehubungan anggaran penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2016/2017 menggunakan Akun Belanja Barang maka perlu diatur dengan jelas tugas dan tanggungjawab, hirargi, uraian tugas pejabat perbendaharaan yang terdiri dari Pejabat Penandatangan SPM, PPK, Bendahara dan Panitia Pelelangan baik di pusat maupun di daerah serta pola hubungan kerja di antara mereka. Penetapan Zona/Region yang akan menjadi tempat pelaksanaan pelelangan Naskah UN harus didasarkan pada kajian yang memadai dengan mempertimbangan aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomi. Penetapan Zona/Region tersebut harus ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh pejabat yang bewewenng sehingga memiliki dasar hukum yang kuat.
HAMBATAN DAN FAKTOR RISIKO PNERENCANAAN 10.
11.
12.
Juklak pengelolaan Keuangan masih dalam proses revisi, dikawatirkan terlambat disebarluasan ke Stakeholder , sehingga menghambat pemahaman penggunaan dana UN. Pengumuman pemenang lelang tidak dapat diakses ke aplikasi SPSE, apabila ada satu penyedia jasa memenangkan semua region, dengan keterbatasan waktu dikawatirkan pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan Pengadaan Naskah UN menggunakan metode e-Lelang Itemized dengan Pascakualifikasi Sistem Gugur Satu Sampul yang dilaksanakan oleh Panitia UN dengan SPSE. Penawar setiap region harus mengambil seluruh provinsi dalam satu region yang ditawarkan, apabila terdapat satu atau lebih provinsi dalam satu region tidak diambil maka dianggap tidak menawar region tersebut. Ketentuan ini mengandung risiko jumlah penawar setiap region akan kurang dari yang dipersyaratkan atau
bahkan tidak ada yang menawar.
HAMBATAN DAN FAKTOR RISIKO PERENCANAAN 13.
14.
15.
Sesuai jadwal lelang, waktu yang dialokasikan untuk penggandaan dan pengamplopan naskah UN SMK/SMA adalah 18 hari, dan untuk penggandaannya dialokasikan waktunya 5 hari. Alokasi waktu ini sangat sempit sehingga berisiko terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan (tidak tepat waktu). Pendistribusian naskah UN SMK/SMA sampai tingkat provinsi menjadi tanggungjawab penyedia/perusahaan pemenang dengan alokasi waktu 23 hari sehingga rawan terjadi keterlambatan. Sedangkan pendistribusian dari provinsi ke kabupaten/kota menjadi tanggungjawab Dinas Provinsi. Tanggal 17 Januari 2017 telah dilakukan Rapat Aanwijzing Pengadaan Naskah UN melalui e-purchasing, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 41 dari 11 penyedia, dengan banyaknya pertanyaan, dokumen lelang dan KAK yang dibuat oleh Pokja ULP UN 2017 menggambarkan bahwa dokumen lelang masih belum jelas.
HAMBATAN DAN FAKTOR RISIKO PERENCANAAN Master Naskah Ujian (UN). Jumlah variasi/paket naskah ujian yang akan diberikan dalam UN 2013/2014 agar terlebih dulu ditetapkan dengan Surat Keputusan Mendikbud atau pejabat lain yang bewewenng sehingga memiliki dasar hukum yang kuat. 17. Pembuatan Master Naskah UN 2013/2014 secara final harus selesai tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kelambatan penyelesaian Master Naskah UN akan berdampak berantai terhadap proses selanjutnya antara lain penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh PPK, tahapan pelelangan dan distribusi naskah UN sampai di satuan pendidikan. 16.
18.
Ketebalan dan kualitas kertas Naskah UN dan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang akan digunakan harus memadai sehingga tidak mudah rusak saat digunakan siswa dan saat pemindaiannya.
HAMBATAN DAN FAKTOR RISIKO PERENCANAAN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UN harus membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) penyelenggaraan UN secara lengkap yang menggambarkan kebutuhan biaya baik kebutuhan biaya di pusat (Kemdikbud), Provinsi, Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan yang menjadi beban Kemdikbud. RAB tersebut agar disusun berdasarkan kebutuhan kegiatan UN dan tarif satuan biaya yang ditetapkan Menteri Keuangan dan kemudian disosialisasikan. 20. Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan UN. Dalam POS tersebut antara lain diatur penetapan pejabat yang memberikan otorisasi pengeluaran biaya, pencatatan, tatacara pembuatan dokumen pertanggungjawaban keuangan, pengarsipan dokumen dan kewajiban 16 pelaporannya. 19.
PELELANGAN NASKAH UN DAN USBN 1.
2.
Panitia Lelang harus memiliki kompetensi yang baik dalam proses pelelangan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah dari LKPP. Persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang dinyatakan dalam dokumen lelang harus jelas dan tidak multi tapsir. Hal ini penting untuk memudahkan Panitia Lelang dan parafihak dalam melakukan pengujian/penilaian pada saat proses lelang, pelaksanaan kontrak dan pembayaran tagihan dari rekanan.
PELELANGAN NASKAH UN DAN USBN Panitia Lelang harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk setiap tahapan pelelangan termasuk antisipasi terjadinya gagal lelang pertama dan kedua serta waktu untuk sanggah banding. 4. Kunjungan ke lapangan oleh Panitia Lelang kepada rekanan calon pemenang lelang mutlak harus dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis secara nyata kepemilikan pasilitas produksi rekanan calon 3.
pemenang.
PELELANGAN NASKAH UN Panitia Lelang harus mengerahkan seluruh kemapuan profesionalnya (do profesional care) dalam proses pelelangan. 6. Jika diperlukan agar minta pendampingan proses pelelangan secara resmi kepada LKPP. 7. Kegiatan UN yang hampir bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, yaitu UN tanggal 14 April dan pemilu tanggal 9 April 2014 akan membawa dampak kurang menguntungkan pada proses pelelangan Naskah UN. Panitia Lelang harus memastikan bahwa calon rekanan pemenang penggandaan Naskah UN masih mempunyai kapasitas yang cukup untuk penggandaan Naskah UN jika rekanan tersebut juga melaksanakan penggandaan Surat Suara Pemilu. 5.
PENCETAKAN NASKAH UN 1.
2. 3.
Pada pelaksanaan UN tahun 2012/2013 yang lalu, masih banyak ditemukan adanya kesalahan memasukkan naskah soal UN (jenis naskaah soal dengan amplop berbeda), kekurangan naskah soal, kemungkinan adanya naskah soal yang sama dalam satu ruang ujian. Jumlah naskah yang dicetak tidak mencukupi kebutuhan pesert UN; Adanya lembar jawaban yang rusak ;
4.
Kesulitan dalam pemindaian Kertas LJUN karena spesifikasinya tidak sesuai mesin pemindai (LJUN rusak pada saat dipindai)
5.
Ruang penggandaan tidak memiliki ruang khusus untuk pra produksi yang aman dan tertutup yang terdiri dari:
RUANG PENGGANDAAN 1. 2.
Ruang penggandaan tidak memiliki ruang khusus untuk pra produksi yang aman dan tertutup yang terdiri dari: Ruang penyimpanan Master Copy yang terkunci
3.
Memiliki ruang produksi yang dibatasi dengan pembatas yang tertuup
4.
Untuk cetak minimal ukurannya 500 m2
5.
Plotting dan penyimpanan sementara untuk kaset LC minimal 50 M2
6.
Ruang pendukung produksi yang aman dan tertutup terdiri dari ruang: Ruang untuk bongkar muat/distribusi.
7. 8.
Titik rawan dalam pencetakan naskah UN adalah terbatas area penyimpanan pasca cetak mengingat kemungkinan besar perusahaan pencetakan naskah UN juga sedang
DISTRIBUSI NASKAH 1.
Distribusi naskah ujian nasional dalam hal dilakukan melalui udara, pada waktu bersamaan harus mengangkut naskah UN dari beberapa perusahaan percetakan, titik rawan adalah pada tersedianya pesawat cargo, karena untuk mengangkut naskah soal UN harus carter pesawat, tidak semua pengiriman dapat menggunakan pesawat komersial karena kemampuan mengangkut barang terbatas, dan rute penerbangan yang sudah terjadwal.
DISTRIBUSI NASKAH 2.
3.
Pengangkutan dengan pesawat cargo yang menurut pengalaman ternyata pesawat tersebut juga mengangkut naskah ujian dari perusahaan percetakan lain dalam pesawat yang sama, titik rawannya adalah dapat menyebabkan salah kirim. Titik simpan distribusi naskah soal UN di Provinsi perlu ada kejelasan keamanan tempat penyimpanan, tanggungjawab para pihak, apakah ada wakil percetakan, kepolisian, unsur dinas pendidikan provinsi dan unsur perguruan tinggi, perlu diketahui nama-nama petugasnya, serta sistim keamanannya (pemegang kunci gudang), titik rawannya adalah tempat penyimpanan tidak aman, nama petugas dari unsur terkait tidak jelas, tidak ada kunci ganda, dll.
PELAKSANAAN UN !"
#$%&'() *'%*+ +&,$-$./' ($/0 /1/0/2 345 +/.&'/ 6&6,*%*2+/' 7/+%* 8/'9 0/6/ ,/9) :)2/+ 0/)' *'%*+ 6&6,$,$0 ($/0 ;<5 +/.&'/ 2/.*( 1)0/+*+/' !"#$%&'#& =:&'9+$1&/'> '(#)*%+ %&.0&,)2 1/2*0*5 1/' 2/0 )') (/'9/% (*0)% *'%*+ 1)0/+*+/'"
?"
;'%*+ 6&'-&9/2 ,&.,/9/) +&(/0/2/' 1/0/6 :&'1/%//' ()(7/ :&(&.%/ ;<@A5 /+/' 1)0/+*+/' ()'+.$')(/() (&2)'99/ (&6*/ 1/%/ 8/'9 /1/ 1) B!%,!% #*(/% 1/' -!%,!% B&+$0/2 (*1/2 .'+(/!" A&9)/%/' ()'+.$')(/() /+/' 1)0/+*+/' (&0/6/ %)9/ 2/.) 6&'C&0/'9 ;< 1)0/+(/'/+/'"
01
2*$!" *'%*+ 6/(*+ +&D#!%,!% ,/.* 1/:/% 1)%&.)6/ (&%)/: #+0 3E #/9) $0&2 3%*4/*% 1)(&+$0/25 /1/ :*' (&%)/: (&+$0/2 (&,&0*6'8/ (*1/2 2/.*( 6&6)0)+) 5#!%6"(7! 1/' 3(#)*%+ =F$+&' /+/' 1)+).)6 +&:/1/ -!%,!% (&+$0/2 (&,/'8/+ ?G"333 H I B&.J&.>
PELAKSANAAN UN 4. 5.
Ada kegiatan simulasi di sekolah-sekolah pada bulan Januari, Februari dan Maret 2017 (3 tahap). UNBK dengan sistim semi-online bukan online-penuh, yaitu soal UN hanya dapat dibuka secara offline, sehingga mengurangi risiko ditembus oleh pihak lain .
Disekolah ada Teknisi, Pengawas, dan Proctor yang akan mengelola UNBK. 7. Server sekolah yang jumlahnya sekitar 23.000 sekolah x 4 Server menggunakan Token (Password) yang dapat diunduh oleh sekolah yang selanjutnya akan dipergunakan/diakses secara offline ketika UN akan dilaksanakan. 6.
PELAKSANAAN UN Kemendikbud akan bekerjasama dengan operator seluler yaitu Indosat, Telkomsel, XL Axiata dan PLN melalui Rapat Koordinasi. 9. Sekolah hanya diberikan waktu minimal H-3 untuk mendownload naskah UN di server sekolah. Dalam H-3 tersebut waktunya sangat terbatas bagi sekolah untuk bisa men-download naskah UN karena berdasarkan zona waktu yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan akan risiko ditembus oleh pihak lain. Selama 3 hari tersebut ada waktu mulai Pkl 07 sampai dengan Pkl 18.00 Sore untuk download naskah UN. Event hari pertama tidak bisa dibuka pada hari kedua, ketiga, dan kempat. Untuk men-download naskah UN di server sekolah. 8.
PELAKSANAAN UN
c.
Terjadinya kerusakan naskah soal/LJUN Adanya kekurangan soal/LJUN Kualitas hasil cetakan yang tidak terbaca
d.
Salah pendistribusian Naskah UN
a. b.
Adanya keterlambatan pelaksanaan UN f. Guru mata pelajaran yang diujikan menjadi pengawas ruang ujian ; g. Pengisian LJUN tidak dilaksanakan di dalam ruang ujian; e.
h.
Pengawas dan peserta UN masih membawa alat komunikasi di dalam ruang ujian ;
i.
Pelanggaran terhadap tata tertib pelaksanaan UN yang diatur dalam POS UN .
PELAKSANAAN UN !3"
#$%&'() *'%*+ +&,$-$./' ($/0 /1/0/2 345 +/.&'/ 6&6,*%*2+/' 7/+%* 8/'9 0/6/ ,/9) :)2/+ 0/)' *'%*+ 6&6,$,$0 ($/0 ;<5 +/.&'/ 2/.*( 1)0/+*+/' !"#$%&'#& =:&'9+$1&/'> '(#)*%+ %&.0&,)2 1/2*0*5 1/' 2/0 )') (/'9/% (*0)% *'%*+ 1)0/+*+/'"
!!"
;'%*+ 6&'-&9/2 ,&.,/9/) +&(/0/2/' 1/0/6 :&'1/%//' ()(7/ :&(&.%/ ;<@A5 /+/' 1)0/+*+/' ()'+.$')(/() (&2)'99/ (&6*/ 1/%/ 8/'9 /1/ 1) B!%,!% #*(/% 1/' -!%,!% B&+$0/2 (*1/2 .'+(/!" A&9)/%/' ()'+.$')(/() /+/' 1)0/+*+/' (&0/6/ %)9/ 2/.) 6&'C&0/'9 ;< 1)0/+(/'/+/'"
891
2*$!" *'%*+ 6/(*+ +&D#!%,!% ,/.* 1/:/% 1)%&.)6/ (&%)/: #+0 3E #/9) $0&2 3%*4/*% 1)(&+$0/25 /1/ :*' (&%)/: (&+$0/2 (&,&0*6'8/ (*1/2 2/.*( 6&6)0)+) 5#!%6"(7! 1/' 3(#)*%+ =F$+&' /+/' 1)+).)6 +&:/1/ -!%,!% (&+$0/2 (&,/'8/+ ?G"333 H I B&.J&.>
PELAKSANAAN UN !G" A&:/1/
(&%)/: ()(7/ :&(&.%/ ;<@A /+/' 1),&.)+/' 5#!%6"(7! 1/' 3(#)*%+ *'%*+ 6&6,*+/ (&%)/: '/(+/2K($/0 ;C)/'
!I"
F/2*' )') #*(:&'1)+ %&0/2 6&'8&./2+/' +&9)/%/' -.%,!: +&0/8/+/' +&%&.(&1)//' -!%,!% ;*7'./!% 1/' ;<&!"/ 8/'9 /+/' 1):&.9*'/+/' 1/0/6 ;<@A +&:/1/ L)'/( #&'1)1)+/' #.$J)'() *'%*+ 1/:/% 1):&.9*'/+/' 1) (&+$0/2" B:&()M)+/() %&+')( A$6:*%&. %&0/2 1)%&%/:+/' (&,/9/) 1/(/. 1/0/6 6&'0/) +&0/8/+/' %&.(&,*%"
PELAKSANAAN UN 15.
Menu atau Aplikasi sudah disiapkan oleh Puspendik bagi sekolah-sekolah untuk di-Server masing-masing. Di Server sekolah dapat di download menu CBT-Sync dan di Cliet ada menu Xambrooser. Tanpa kedua menu tersebut maka Aplikasi UNBK tidak akan dapat dibuka oleh siswa.
16. Server yang
akan dipergunakan dalam UNBK milik Puspendik disimpan di Indonesia Data Centre (IDC) di Duren Tiga Pasar Minggu sehingga keberadaannya sangat aman.
PEMINDAIAN 1.
Terjadi kerusakan mesin pemindai, macet, error, sehingga proses pemindaian terhambat bahkan terhendti menunggu petugas/montir atau bahkan menunggu penggantian mesin baru .
2.
Cadangan mesin pemindai yang terbatas untuk mengatasi kendala pada butir 1 tersebut.
3.
Pada daerah tertentu sering dijumpai listrik padam, sedangkan Dinas Pendidikan tidak mempunyai genset, sehingga menyebabkan petugas scanning LJUN tidak optimal dalam bekerja.
PEMINDAIAN Kemungkinan lembar LJUN yang dipindai ternyata tidak presisi dengan posisi mesin pemindai, sehingga kertas LJUN harus dipotong atau disambung, sehingga ini menambah waktu dalam proses pemindaian LJUN. 5. Pada saat dilakukan pemindaaian, ada petugas yang memperbaiki jawaban untuk nomor tertentu atau terdapat LJUN siswa yang kosong jawabannya, titik rawannya adalah petugas pemindaian mengisi dulu jawaban siswa yang kosong dengan motifasi agar siswa mendapat nilai baik. 6. Proses pemindaian LJUN tidak terlaksana sesuai POS/Juknis serta belum menerapkan prinsip kejujuran, obyektif, dan akuntabilitas untuk menjamin kerahasiaan dan keamanannya. 4.
HASIL YANG DIHARAPKAN DARI MITIGASI RISIKO 1.
2.
Dapat diketahui bahwa program dan anggaran pelaksanaan UN telah tersedia secara memadai Dapat dipastikan bahwa masing-masing daerah dan sekolah sudah siap dalam melaksanakan UN
3. Dapat
diketahui bahwa penulisan naskah UN yang akan dijadikan master soal (dummy) sudah dipersiapkan dengan baik
HASIL YANG DIHARAPKAN DARI MITIGASI RISIKO 4. Dapat diketahui dan dipastikan bahwa proses pengadaan (lelang) naskah UN sudah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Dapat diketahui dan dipastikan bahwa metode dan mekanisme distribusi naskah UN sudah dirancang dengan baik. 6. Dapat diketahui dan dipastikan bahwa sarana prasarana pendukung di daerah dan sekolah yang akan menyelenggarakan UN berbasis komputer (CBT) maupun UNKP sudah memadai
FOKUS PENGAWASAN ANGGARAN UN DAN USBN
5 TEPAT
KUALITAS
KUANTITAS
HARGA
SASARAN
OLEH ITJEN KEMENDIKBUD
WAKTU
35
MENGAWAL PELAKSANAAN UN DAN USBN Mengendalikan program dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku
Menghindari dampak negatif (risiko) yang akan terjadi
INDIKATOR KEBERHASILAN DLM MENGAWAL UN DAN USBN 1. 2. 3. 4.
5. 6.
7. 8. 9. 10.
Tata kelola pendanaan telah tersedia secara memadai POS sebagai bahan acuan penyelenggaraan UN telah tersedia Panitia lelang (Pokja UN) telah merancang pengadaan naskah UN dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Master naskah/bahan UN telah tersedia sesuai kebutuhan d i tingkat jenjang pendidikan Proses pracetak, cetak, finishing, setting, packing, dan distribusi brjalan dengan baik Distribusi naskah UN dari pencetakan ke provinsi hingga kabupaten/kota dan sekolah berjalan dengan aman dan lancar Sarana dan prasarana UN (server dan listrik ) tersedia Pengawas/proctor bekerja secara profesional Tidak terjadi kecurangan dan kebocoran UN Proses pemindaian LJUN dan penentuan hasil berjalan dengan lancar
